kerja milik industri di Semarang kebanyakan hanya mengerjakan penyelesaian akhir sebelum produk masuk kontainer. Keadaan tersebut membuat industri di Semarang perlu melakukan upaya ekstra panjang dalam memperoleh sertifikat VLK. Para subkon dan sub-subkon merupakan titik paling kritis dalam SVLK. Mereka – lantaran kapasitas finansial dan kapasitas sumberdaya manusianya yang serba pas-pasan – cenderung mengabaikan syarat-syarat legalitas badan usaha. Itu termasuk pemenuhan izin usaha, izin lingkungan, alamat, dan sebagainya. Subkon dan sub-subkon juga belum memiliki kebiasaan membuat catatan kegiatan produksi. Tanpa catatan pembelian kayu, tanpa catatan tentang peruntukan kayu, tanpa catatan tahapan-tahapan proses produksi. Selain itu, selalu terjadi saling tukar atau “meminjam� kayu di antara mereka. Begitu rumitnya dan begitu banyak varian kegiatan pengolahan kayu di Jepara, sehingga sulit melacak mundur sejarah kayu yang digunakan dalam produksi mebel. Dan itu termasuk mebel-mebel yang mengalir ke Semarang. Tapi tak semua centang-perenang proses produksi mebel di Jepara terjadi bukan tanpa alasan. Pengrajin enggan membeberkan asal kayu yang mereka beli bisa jadi lantaran mereka sengaja melakukan itu. Mereka merahasiakan sumber-sumber bahan karena tak ingin pihak lain pada satu saat nanti nyelonong membeli sendiri ke sumber bahanbahan tersebut. Sebagian peserta bahkan balik mengkritik Pemerintah, dalam hal ini para pembuat peraturan. Menurut pengrajin dan industri mebel, peraturan Pemerintah yang merupakan persyaratan SVLK mengawang-awang. Peraturan dibuat tanpa melihat keadaan riil yang terjadi di masyarakat. Peraturan diangap terlalu umum, cenderung menyederhanakan per-
soalan, bahkan abu-abu. Akibatnya, peraturan Pemerintah sulit diterapkan. Peraturan Pemerintah tampak kikuk dan kurang bisa memberi jawaban yang memuaskan menyangkut kayu-kayu yang berasal dari tanaman rakyat, umpamanya kayu pohon mangga. Ini terutama ketika peraturan Pemerintah memberlakukan syarat-syarat yang sama antara kayu mangga tersebut dengan kayu jati hasil tebangan dari hutan negara, Perum Perhutani, misalnya. Harusnya ada aturan tersendiri untuk kayu rakyat, terutama sejak kayu ini menjalani proses penggergajian, kata Irfan Bakhtiar, narasumber sekaligus koordinator pelatihan SVLK dari Multitakeholder Forestry Programme (MFP). l 99