Annual Workplan MFP 2010 Indonesia by Muhammad Syukur

ANNUAL 2010/2011 WORKPLAN FOREST GOVERNANCE AND MULTISTAKEHOLDER FORESTRY PROGRAMME 2008 – 2011

Coorperation between:

Service Provider by :

DAFTAR ISI PENGANTAR………………………………………………………….………………..………... CHAPTER 1 Background ………………………………………………………….……………..…….……… 1.1 Logframe dan Aktifitas .................................................................... 1.2 Hasil Review terhadap Pelaksanaan Kegiatan MFP II….……….….……… 1.3 Implikasi terhadap Perubahan ……………………………….………..……...…. CHAPTER 2 Accomplishment of the Existing Project from Annual Work Plan 2010-2009 ............................................................ 2.1 Capaian / Achievement .................................................................... 2.2 Gap Analisis ...................................................................................... 2.1.1 Gap analisis di tingkat makro ................................................. 2.1.2 Gap Analisis di tingkat implementasi program ....................... 2.1.3 Upaya Memperbaiki Gap ......................................................... 2.1.4 Tantangan/Challanges ............................................................

3 4 4 4 5

6 6 8 8 9 10 12

CHAPTER 3 The New Directions and Scope of Priorities .............................,.......... 16 3.1 Re-orientasi Fokus Kegiatan MFP …………………..…………………………... 16 CHAPTER 4 Workplan 2010/2011 ......................................................................... 4.1 Rencana Kerja PMU untuk Tahun 2010/2011 ................................... 4.1.1 Output 1 : Memandai Kapasitas Kelembagaan supaya Mampu Mengimplementasikan SVLK ..................................................... 4.1.2 Output 2 : Diakuinya Kayu Bersertifikat SVLK di Pasar-pasar Kayu Utama ................................................................................ 4.1.3 Output 3 : Ajegnya Mekanisme untuk Meninjau Ulang dan Memperkuat Implementasi SVLK ............................................. 4.2 Strategi Implentasi ............................................................................. 4.3 Strategi Implementasi ……………………………………………..……………….….

18 18 19 21 22 25 25

CHAPTER 5 Governance, Partnership, and Resources ……………………………..…………. 27 5.1 Governance ………………………………………….…..….……………..………….…. 27 5.1.1 Struktur Managemen ……………….………………………..………….…. 27 5.1.2 Kewenangan, Tugas Pokok dan Fungsi Manajerial ………………. 5.1.3 Proses Pengambilan Keputusan ………………………………………… 5.1.4 Komunikasi ……………………………………………………………………….. 5.2 Kemitraan ……………………….………………………………………..………………… 5.3 Sumber Daya …………………………………………….………………..………………… 5.4 Monitoring dan Evaluasi …………………………………………..………………….. 5.5 Peningkatan Kapasitas PMU ..............................................................

28 33 34 35 35 36 36

Penutup ……………………………………………..…………….………..…………………… 39 Lampiran …………….………………………………………..…………………………………. 40 1. Logframe 2010-2011 2. Workplan 18 bulan (2010-2011) 3. Budget

PENGANTAR Annual Work Plan (AWP) 2010/2011 dari Forest Governance and Multistakeholder Foresry Program tahap II (MFP II) merupakan dokumen pegangan kerja untuk jalannya program MFP II selama 18 Bulan terhitung mulai April 2010 sampai dengan September 2011. Sebagai dokumen pegangan kerja, setiap detil perencanaan kegiatan, tata-cara pelaksanaan, pelaporan pertanggung-jawaban, penganggaran dan pemantauan hasil, disusun secara terbuka dan bersama. Penyusunan setiap rinci kegiatan didasarkan pada Logical Framework yang telah disepakati Steering Committee (SC). Hal yang menjadi istimewa dalam AWP 2010/2011 bagi MFP II adalah orientasi program yang sangat padat dengan target-target yang cukup besar dalam kurun 18 Bulan, dimana fokus program akan dilakukan selama 12 Bulan, 3 bulan untuk memastikan pada pencapaian output dan keberlanjutan dari sistem legalitas yang dibangun, serta ada masa 3 Bulan bagi MFP II untuk menlakukan evaluasi atas dampak dari berjalannya program. Semua pelaksanaan dari program dalam AWP 2010/2011 menggunakan Standard Operational Precedures (SOP), mekanisme persetujuan kemitraan, serta standar baku keuangan secara detil. Sehingga semua komponen dan mitra program akan menggunakan mekanisme tata-kelola (governance mechanism) yang sama secara terbuka dan adil. Sebagai dokumen dari program, maka AWP 2010/2011 akan digunakan sebagai dokumen resmi pada saat dilakukan evaluasi dan pemantauan jalannya program bagi siapapun, DFID, Pemerintah Indonesia (Kementrian Kehutanan, Kementrian Keuangan dan BAPPENAS), Yayasan KEHATI sebagai Service Provider, Mitra MFP II dan publik secara luas. Demikian dokumen ini disusun dan disyahkan oleh Steering Commitee MFP II tahun 2008/2011.

Diah Y. Raharjo Program Director

CHAPTER I BACKGROUND 1.1 Logframe dan Aktifitas Hasil Keputusan Steering Committee Meeting V pada tanggal 27 Oktober 2009, telah menyetujui Logical Framework Program MFP II (LFP) untuk tahun 2009/2012 dan Annual Workplan 2009/2010 (AWP. Goal yang disepakti adalah “All traded Indonesian timber demonstrated legal, as a precondition for effective forest governance, sustainable forest management”, dengan tujuan (purpose) “A credible Timber Legality Assurance System (TLAS) that is recognized by the market”. Tiga output dipilih untuk mencapai goal dan purpose tersbut, yaitu: (1) Sufficient capacity to implement SVLK (Supply chain control, accreditation processing, auditing, independent monitoring, licensing and structuring implementation mechanism), (2) SVLK certified timber recognized in key international markets, dan (3) Representative mechanism in place to review and strengthen SVLK implementation. Kegiatan dari setiap output dan indikator secara garis besar adalah : Peningkatan kapasitas melalui awerenes, sosialisasi dan training SVLK. Promosi SVLK sebagai sistem verivikasi untuk mendapat rekognisi pasar dan pengebangan jejaring kerja multipihak dan CSO sebagai bagian pengembangan mekanisme yang represetative dalam mengkaji sistem dan pelaksanaannya. Indikator untuk pencapaian masing-masing dari ketiga output adalah sebagai berikut: Output 1. Sufficient capacity to implement SVLK (Supply chain control accreditation processing, auditing, independent monitoring, licensing and structuring implementation mechanism): Output 2. SVLK certified timber recognized in key international markets 2.1. Availability and acceptability of FLEGT-licensed timber in EU market 2.2. Acceptability of SVLK-certified timber in key non-EU markets Output 3. Representative mechanism in place to review and strengten SVLKimplementation 1.2 Hasil Review terhadap Pelaksanaan Kegiatan MFP II Dalam keputusan rapat SC ke V tersebut, salah satu implikasinya adalah diperlukan adanya perubahan Accountable Grant yang dikelola Yayasan KEHATI sebagai Service Provider untuk pelaksanaan progam sampai 2012. SC mengamanahkan kepada Yayasan KEHATI dan DFID untuk melakukan 4

amandemen grant, sebagai konsekwensi penambahan biaya dari refocusing program. Oleh karena itu melalui surat DFIF ke Executing Agency tertanggal 11 February 2010, tentang Accountable GrantDFID meminta adanya Management Review yang dilakukan oleh seorang Independent Reviewer . Selain sebagai persyaratan amandemen grant kepada Yayasan KEHATI, kepentingan review ini juga memastikan terjadi perbaikan pengelolaan program untuk mengantsipasi perubahan arah dan fokus pada dukungan untuk proses negosisasi VPA dan penerapan SVLK sebagai instrument pengelolaan perdagangan kayu legal Indoneisa. Review yang dilakukan pada Bulan Maret 2010, secara umum merekomendasikan perlunya diteruskannya dukungan MFP lebih fokus dalam SVLK yang merupakan upaya reformasi tata kelola yang penting dan strategis, termasuk mendukung para pihak di pusat dan daerah untuk terlibat. Karenanya, logframe harus diartikulasikan lebih jelas, kohesif dan realistis serta fokus dalam penjabaran strategi dan pengelolaan program termasuk didalamnya mengoptimalkan monitoring dan evaluasi atas dampak yang dicapai dan perbaikan mekanisme kerja tim. Pada proses review ini dipastikan bahwa sisa program harus diselesaikan selama 18 Bulan, mulai April 2010 sampai dengan September 2011. Oleh karena itu penyusunan AWP 2010/2011 adalah rencana kerja selama 18 Bulan dengan tidak memberikan perpanjangan setelah kurun waktu tersebut. 1.3 Implikasi Terhadap Perubahan Rekomendasi review membawa implikasi perubahan terhadap penjabaran strategi implementasi dan pengelolaan program ke depan. Khususnya perubahan itu ditimbulkan akibat terjadi perubahan pendekatan dari grant making ke project implementation, dari pendekatan fasilitasi ke â&#x20AC;&#x153;product approachâ&#x20AC;? atas setiap output program dan mengukur dampaknya dalam monitoring. Sejalan dengan perubahan tersebut maka berimplikasi pada perubahan dalam mekanisme kerja dan Standard Operating Procedure (SOP) MFP II.

CHAPTER 2 ACCOMPLISHMENT OF THE EXISTING PROJECT 2.1 Capaian / Achievement Sejak Oktober 2009, PMU telah mengimplementasikan AWP 2009/2010. Ada dua kegiatan besar yang menjadi tanggungjawab PMU yaitu mengawal proses reshaping dan refocus output 1 pada 8 mitra kerja MFP II hingga Maret 2010. Secara khusus juga memfailitasi berbagai kegiatan sesuai dengan logframe baru yaitu sosialisasi implementasi SVLK, memfasilitasi parapihak menyiapkan protocol, aturan sebagai panduan implementasi SVLK dan peningkatan kapasitas parapihak dalam implementasi SVLK termasuk ujicobanya yang melibatkan auditor serta memfasilitasi pengembangan kelembagaan penyelesaian keberatan dan jejaring kerja parapihak dan CSO untuk pemantauan implementasi. Capaian penting dalam periode 2009/2010 berdasarkan target dalam milestone 2009/2010 sebagai berikut: Output 1 1. Peningkatan kapasitas melalui berbagai training SVLK untuk Penyegaran Auditor, Auditor baru, ToT dan FoT tidak kurang telah melatih 130 peserta latih dalam 5 kali training selama November 2009-Februari 2010. 2. Pelatihan tentang monitoring SVLK untuk Masyarakat yang dilakukan Perkumpulan Telapak di Sorong dan Yapen Papua, Kalimantan Barat tak kurang diikuti oleh 50 peserta 3. Uji Coba Implementasi SVLK di 3 indutri yaitu di areal perusahaan HTI PT Arara Abadi dan Pabrik Bubur Kertas/Plymill Lontar Papyrus di Jambi, PT Balikpapan Forest Industry di Kalimantan Timur dan di PT Anugerah Jati Utama, Gempol, Pasuruan Jawa Timur yang merupakan industri kecil menengah. 4. Terselenggaranya series workshop untuk sosialisasi para pihak di regio Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua dalam peridoe Juli â&#x20AC;&#x201C; Agustus 2009. Tak kurang dari 300 peserta mewakili NGO, dinas kehutanan daerah, asosiasi, LPI dan auditor, kepolisian, bea cukai.

Output 2: 1. Fasilitasi 2nd Technical Working Group Technical Working Group (TWG) ke 2 dan 3 , Joint Expert (TWG) dan JEM dilakukan sejak Desember 2009 untuk mendorong pemahaman substansi dan pertukaran knowledge dan ide tentang konsepsi SVLK dibandingkan dengan konsepsi SVLK versi generik EU; up dating dari sisi EU tentang due gilligence legislation, proses VPA di negara lain, kerjasama dengan negera ketiga dalam hal ini china, kebijakan pengadaan barang (public procurement policy); pengenalan text VPA, potensi dukungan lanjutan untuk pengembangan SVLK dan isu-isu lain yang relevan. 2. Terkait timber market updating, ada dua kegiatan yang dikembangkan MFP II yaitu: 1) menghubungkan Website MFP dengan website website yang mempunyai laporan tentang kondisi pasar kayu.. 2) menerjemahkan draft hasil-hasil riset yang dibahas dalam pertemuan ITTO. Informasi ini nantinya akan menjadi bagian penting dari informasi terkini tentang kondisi pasar kayu yang tersaji dalam laman MFP. 3. Fasilitasi special envoy untuk mempromosikan SVLK di key Non-EU markets (China). MFP telah secara aktif memfasilitasi dan bahkan berpartisipasi langsung dalam kerangka mempromosikan SVLK kepada pasar kayu kunci di luar EU, yakni di China pada 30 â&#x20AC;&#x201C; 31 Maret 2010. Hal ini dilaksanakan melalui pertisipasi MFP (bersama para pihak lainnya terutama Kementrian Kehutanan) dalam dua kesempatan workshop, yakni: Promoting Sustainable Timber Trade Update Meeting, dan Trade in Legally Verified Wood Products between Indonesia and China Informal Workshop. Output 3: 1. Memfasilitasi pertemuan teknis para pihak untuk penyusunan protokol bagi panduan pelaksanaan P38/2009 dan Perdirjen 6/2009 melalui serangkaian workshop sejak Oktober 2009 hingga akhir Januari 2010 yang berhasil di undangkan menjadi P02/II-BPPHH/2010. 2. Memfasilitasi berbagai pertemuan antara lain dengan WG monitoring, dan mengembangkan kelembagaan KPLK yang intesif pada Juli â&#x20AC;&#x201C; Agustus 2009 salah satunya adalah untuk mengembangkan kerangka kerja CSO dalam pemantauan SVLK. Diantaranya MFP juga bersama anggota KPLK melakukan diskusi dan temu teknis dengan KAN, dan BRIK pada periode November â&#x20AC;&#x201C;Desember 2009. 3. Memfasilitasi studi dan kajian membangun dan mengidentikasikan mekanisme penyelesaian keberatan secara kelembagaan yang dapat mewakili seluruh kepentingan para pihak dan komponen implementasi 7

SVLK. Studi ini dilakukan oleh LEI dan mitra kerja Forum Komunikasi Daerah di Kalimantan. KARSA melakukan studi dan kajian dalam membangun pilihan-pilihan mekanisme penyelesaian keberatan dari model-model kelembagaan yang sudah ada di Indonesia. Hasil 5. Penyusunan modul pelatihan fasilitator bagi CSO untuk independent forest monitoring dengan melibatkan para pihak : Pusdilkat, BPK, KPHSU, Telapak, Javlec dan Sulawesi Community Foundation, FLEGT, KPLK. Pertemuan dilakukan dua kali pada awal dan akhir bulan Januari 2010. Hingga kini draft I sudah dihasilkan dan masih dalam proses penyelesaian. Tim MFP selama bulan maret 2010 melengkapi materi bahan belajar tidak kurang dari 15 materi yang disumbangkan untuk modul pelatihan ini. 6. Fasilitasi pengembangan jejaring CSO untuk pemantauan hutan independen, salah satunya dengan ikut serta sebagai nara sumber pada jaringan di Sumatera Utara yang merupakan kerjasama OCSP dengan Kelompok Pengamat Hutan Sumatera Utara pada 30 November â&#x20AC;&#x201C; 1 Desember 2009 Sedangkan pengembangan jaringan CSO untuk Independent Forest Monitoring di level nasional baru terbatas pada beberapa organisasi dalam pembuatan modulnya. 7. Memfasilitasi pembentukan dan penguatan kelembagaan lembaga pemantau legalitas kayu, termasuk pertemuan teknis dengan lembaga pelaksana teknis seperti dengan Komite Akreditasi Nasional (KAN) November 2009, BRIK 15 Desember 2009. Termasuk membangun kontak dan komunikasi dengan Global Witnes untuk menjajagi kerjsamasa dalam pengembangan kapasitas lembaga pemantau independen dan peningkaan kapasitas CSO dalam memantau legalitas kayu. 2.2. Gap Analisis 2.2.1. Gap Analisis di Tingkat Kebijakan Makro Analisis atas gap menemukan kesenjangan di tataran kebijakan makro, dimana kesenjangan terjadi diakibatkan adanya perubahan atau penyesuaian Logframe lama ke Logframe baru. Pembahasan gap dikukan hanya pada pencapaian target dengan Logframe dan Output yang sama. Selanjutnya yang dibahas adalah berkaitan dengan pencapaian masing masing kegiatan dalam Output, menurut Logframe yang baru, yatitu 3 (tiga) Output tersebut di atas, yang berkaitan dengan SVLK. Logframe lama yang terdiri dari 6 (enam) Output, yaitu : 1. Output 1 : Terselesaikannya Sistem Jaminan Kayu Legal (TLAS) menjadi instrument tata kelola kebijakan kehutanan, Pengelolaan Hutan Lestari 8

dan perjanjian perdagangan seperti dalam Perjanjian Kemitraan Sukarela (VPA). Output 2 : Mekanisme kelembagaan untuk penyelesaian sengketa dan memperkuat peran masyarakat dalam sektor kehutanan secara nyata mengalami kemajuan. Output 3 : Terdokumentasinya praktik-praktik pengelolaan hutan dan tata-kelola kehutanan yang baik untuk mempromosikan pembangunan yang berkeadilan dan bertanggung-jawab. Output 4 : Terfasilitasinya penyusunan standar dan mekanisme untuk pemantauan atas kemajuan tata kelola kebijakan dari korporasi dan kinerja investasi. Output 5 : Meningkatkan kapasitas organisasi masyarakat sipil untuk memobilisasi sumberdaya, terlibat dan memperhitungkan hubungan dengan pemerintah dan para pihak lainnya. Output 6 : Teridentikasinya kebijakan yang memihak orang miskin dan terbangunnya perangkat kelembagaan untuk menghubungkan CBFM dengan pasar karbon.

Perubahan Logframe baru, terdiri dari 3 (tiga) Output, dengan fokus pada SVLK, yaitu : 1. Output 1 : Sufficient capacity to implement SVLK (Supply chain control, accreditation processing, auditing, independent monitoring, licensing and structuring implementation mechanism) 2. Output 2 : SVLK certified timber recognised in key international markets 3. Output 3 : Representative mechanism in place to review and strengthen SVLK implementation

2.2.2 . Gap Analisis di tingkat implementasi program Pencapaian kegiatan mulai Oktober 2009 hingga Maret 2010 merupakan pembangunan infrastruktur, sebagai landasan bagi implementasi kegiatan selanjutnya yang lebih luas. Ketidak-tercapaian target dalam implementasi AWP 2009/2010 dari masing-masing output telah teridentifikasi, dan merupakan catatan bagi PMU untuk mempriritaskan penuntasan pada periode 2010/2011. Gap yang terkait pemenuhan target kuantitas dan ketidak-tercapaian. Selain itu Gap terjadi karena proses persiapan SVLK yang belum sepenuhnya berjalan lancar, sehingga beberapa aktivitas harus menunggu proses dan dinamika yang ada. 9

Gap pada output 1: Jumlah peserta latih untuk training aturan dan kebijakan terkait implementasi SVLK belum terpenuhi. Pengembangan jejaring CSO untuk memantau implemtasi SVLK belum dilakukan hingga maret 2010 sehingga menjadi target penting pada kegiatan di periode 2010/2011 ini. Gap pada output 2: Pada output 2 tidak terdapat gap, karena pelaksanaankegiatan melebihi dari perencanaan yang dirancang pada tahun anggaran 2009/2010 Gap pada output 3 : Pengembangan jejaring multipihak dan working group pemantauan implementasi SVLK juga belum dilaksanakan, sementara itu penyiapan modul pelatihan Independent Forest Monitoring untuk CSO belum juga selesai, dan akan menjadi target pada kegiatan periode 2010/2011. Analisis gap atas capaian kerja sampai dengan Maret 2010 pada masingmasing output, khususnya rencana yang tidak terimplementasi dan direkomendasikan menjadi kegiatan utama yang harus dilaksanakan pada periode April2010-Maret 2011 yaitu sbb: Output 1: ď&#x201A;ˇ Pengembangan jaringan CSO untuk menyosialisasikan implementasikan SVLK, dan menyusun strategi keterlibatan CSO dalam pemantauan dan adopsi strategi implementasi SVLK di regional. Dalam pelaksanaanya, kegiatan di bawah indicator output 1.4 di pindahkan ke output 3. Output 2: ď&#x201A;ˇ Meneruskan upaya promosi SVLK sebagai instrument perdagangan kayu legal kepada pasar EU dan non EU serta upaya-upaya mencapai kesepakatan dalam proses kerjasama VPA dengan EU Output 3: ď&#x201A;ˇ Pengembangan jaringan multipihak untuk mengembangkan mekanisme yang dapat melakukan telaah atas pengembangan sistem dan implementasi SVLK 2.2.3. Upaya Memperbaiki GAP Berdasarkan analisa GAP dan evaluasi program MFP II yang dilakukan PMU beserta perwakilan lembaga yang duduk dalam SC yaitu Bapennas, BPK, dan ditambah KEHATI sebagai service provider, mengusulkan agenda kegiatan untuk 18 bulan ke depan dengan penggolongan sbb:

Awereness dan Peningkatan Kapasitas  Upaya awereness dan sosialisasi terus akan dilakukan dengan meluaskan cakupan wilayah dan keterwakilan para pihak dan jaringan kerja (output1)  Capacity building dalam berbagai bentuk melalui training maupun fasilitasi MFP kepada pihak lain termasuk menyiapkan Unit Management untuk dilakukan audit / implementasi SVLK(output 1)  Ujicoba implementasi SVLK di hutan rakyat untuk penguatan CBFM (output1)  Penguatan kapasitas pelaku /penggiat kelompok community forest (hkm, htr dll) sebagai tindaklanjut telaah dampak implementasi SVLK (output 3)  Capacity building bagi CSO dan jejaring CSO untuk peningkatan kapasitas dan awereness atas implementasi SVLK (Output3) Pengembangan Jaringan Kerja dan Fasilitasi Jaringan Kerja  Pengembangan jaringan para pihak untuk WG monitoring pelaksanaan SVLK terkait manaemen data, transparansi dan validasi data monitoring review atas semua sistem maupun (output 3)  Pengembangan jaringan kerja CSO untuk menyiapkan kerangka kerja keterlibatan para pihak baik untuk kepentingan sosialiassi, pengembagan strategi (output 3 pindahan dari output 1)  Mengembangkan mekanisme kelembagaan penyampaian dan penyelesaian keberatan dalam rangka implementasi SVLK, termasuk menelaah penyelesaian keberatan sesuai Permenhut 38/2009 (output 3)  Melakukan ujicoba dan asessment untuk menarik pembelajaran dari proses audit yang akan di lakukan BPK kepada 80 unit manajement. (output 3)  Memfasilitasi sinergitas dan koordinasi antardepartemen terkait dalam pengawalan implementasi SVLK (output3) Pengembangan Aturan, Sistem Kelembagaan  Memfasilitasi KAN mengembangkan aturan kelembagaan penyampaian keberatan (output 3)  Memfasilitasi BPK memformulasikan aturan dan kebijakan terkait mekanisme dan kelembagaan penyampaian keberatan (output3)  Memfasilitasi WG monitoring untuk mengembangkan protokolvdata manajemen untuk mereview sistem serta melakukan validasi data Dukungan Negosiasi FLEGT VPA dan Promosi SVLK  Meneruskan fasilitasi dalam bentuk penyediaan TA untuk proses…..dan dukungan fasilitasi pada TWG untuk meneruskan proses negosisasi VPA dengan EU  Mempromosikan instrumen SVLK kepada pasar non EU seperti di China, Amerika dan Jepang 11

Penelaah, Publikasi dan Diseminasi Lessons Learned  Menerbitkan hasil pembelajaran pengembangan jejaring kerja multipihak dan CSO dalam memantau implementasi SVLK dan mereview keseluruhan sistem dan aturan yang dikembangkan (output3)  Menerbitkan hasil pembelajaran dalam pelaksanaan training dan penyiapan Unit Management dalam menghadapi audit SVLK. (output1)  Menerbitkan hasil telaah atas laporan keberatan dan mekanisme penyelesaian keberatan berdasarkan Permenhut 38/2009  Penelaahan atas tahapa-tahap implementasi permenhut 38/2009 ketika resmi berjalan (September 2010) hingga produksi laporan akhir atas proses ini (output 3)  Penelaahan dampak pelaksanaan SVLK pada kelompok community forest termasuk identifikasi kekuatan dan hambatannya (output 3)  Penelaahan pelaksanaan kegiatan audit terhadap unit manajemen yang dilakukan oleh BPK dan memproduksi dokumen pembelajarannya (output3)  Penelaahan P02/2010 khususnya yang berhubungan dengan mekanisme penyampaian keberatan (output 3) 2.2.4 . Tantangan/Challanges Tantangan pengelolaan program pada periode 2010/2011 akan sangat besar, mengingat persoalaan tata kelola kebijakan kehutanan di Indonesia masih banyak kelemahan dalam penegakan hukum, pengelolaan hutan lestari hingga berbagai persoalan birokrasi dan koordinasi pusat – daerah dalam pemanfaatan dan distribusi manfaat dari sektor kehutanan. Sementara itu pasar kayu legal di pasar dunia terus tumbuh dan mensyaratkan pengelolaan hutan lestari dan legalitas kayu dapat dijamin, dan potensi produksi hutan rakyat belum terkelola dengan baik. Karenanya penerapan SVLK menjadi penting. Dalam kaitanya dengan program MFP II selama delapan belas bulan ke depan, akan dikaitkan dengan prioritas Program KEMENHUT 2009/2014. Dari delapan prioritas KEMENHUT sebagaimana yang disampaikan Sekertarus Jendaral KEMENHUT, beberapa prioritas saja yang dapat dijadikan acuan dalam penyusunan program ke depan, tentunya yang terkait target MFP II, antara lain:  Kepastian kawasan, merupakan pra-kondisi yang memerlukan pembenahan sebelum implementasi SVLK. Program MFP II penting untuk dapat bekerja pada kondisi hutan dan komoditi yang mempunyai kepastian kawasan seperti hutan rakyat atau lebih jauh intervensi program dapat menghasilkan identifikasi kawasan yang mencerminkan secara akurat kondisi hutan/komoditi yang menjadi fokus dari MFP II dan terkait dengan 12

implementasi SVLK, termasuk didalamnya adalah masalah produktivitas hutan lestari dan diversifikasi produk yang bukan hanya kayu, sebagai bagian penting dalam persaingan industri primer yang makin kompetitif dan menentukan ceruk pasar kayu.  Pemberdayaan Masayrakat di Sekitar Hutan, sangat terkait dengan kepastian kawasan, dimana dalam banyak kasus, hutan milik, hutan adat dan hutan rakyat memiliki kepastian kawasan dalam kepemilikan, hak ternurial dan pengelolaan lestari. Berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat ini juga dapat dikaitkan dengan skema pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang penting dan perlu difasilitasi terkait dengan SVLK.  Perlindungan Konservasi dan Pelestarian Alam, banyak yang dirambah karena intervensi kepentingan politik ekonomi.  Daerah Aliran Sungai dalam kaitannya dengan perbaikan pengelolaan hutan produksi menjadi penting dan harus dapat memberikan ruang bagi penyangga kehidupan masyarakat terutama yang tinggal di sekitar hutan dan memberi insentive bagi Pemerintah Daerah untuk melindungi kawasan hutan dan mengeluarkan kebijakan tataruang yang lebih baik. Semuanya itu sangat terkait dengan upaya mengimplementasikan SVLK sebagai bagian dari pengembangan tools untuk melakukan pemantauan dari semua pemangku kepentingan dan khususnya untuk perbaikan dan memantapkan kelembagaan tata kelola kehutanan.  Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim sektor Kehutanan. Faktor perubahan iklim menjadikan pengelolaan SFM menjadi semakin penting dan strategis karena dengan tercapainya SMF ini justru menghasilkan dampak multifungsi sebagai upaya mengkombinasikan project MFP II menyentuh persoalan ekonomi, ekologi dan sosial. Hal itu selaras dengan visi KEMENHUT yaitu hutan lestari dan kesejahteraan masyarakat tercapai.  Revitalisasi Pemanfaatan Hutan dan industri Kehutanan, masih menjadi bagian penting dari penerapan SVLK yang saat ini masih perlu di kawal setidaknya dalam berbagai aspek persiapan berbagai peraturan, pengembangan kelembagaan pengelolaan dan pemantauan yang kredibel, masih sejurus dengan tujuan program MFP.  Penguatan Kelembagaan Kehutanan merupakan bagian penting dalam perbaikan kapasitas sumberdaya manusia dan konteks pengelolaan dan hubungan kerja pusat daerah terkait pelaksanaan aturan, kebijakan Kemenhut dan penegakan hukumnya. Hal ini juga masih terkait dengan kerja-kerja MFP II ke depan dalam melakukan program peningkatan 13

kapasitas, transfer pengetahuan dan memfasilitasi berbagai kordinasi antardepartemen khusus dengan aturan dan kebijakan Kemenhut atas implementasi SVLK. Program MFP II periode 2010/2011 penting melihat prioritas kegiatan KEMENHUT guna secara optimal dan efektif dapat dilakukan sinergi dan kordinasi kerja. Meskipun program Kemenhut sangat besar, perlu dicari titik temu sehingga dukungan program MFP II dapat tepat sasaran, efektif dan menghasilkan dampak dengan cakupan yang tidak saja meluas tetapi juga strategis bagi capaian MFP II dan Kemenhut itu sendiri. Secara internal pengelolaan program MFP II ke depan memiliki tantangan tersendiri, selain bagaimana mengefektifkan pengelolaan dan proses pengambilan keputusan, masing-masing output memiliki tantangan bagi optimalisasi pencapaian dan pengelolaan program ke depan sbb: Output 1: Peningkatan kapasitas sedapat mungkin mampu melakukan transfer knowledge kepada sebanyak mungkin organisasi lain dan aktor penting sehingga implementasi SVLK berjalan baik. Output 2 : Komoditi kayu legal dan pasar yang mensyrakatkan legalitas kayu terjamin, akan membuka peluang perluasan pasar kayu Indonesia dengan upaya promosi guna mendapatkan rekognisi di pasar-pasar kayu utama. Output3 : Meningkatkan kredibilitas pemerintah karena ada banyak pihak lain yang terlibat dalam sebuah mekanisme yang representative yang dapat dijamin persoalan akuntabiitas, transparansi, dan partisipasi. Dalam kaitannya dengan tantangan pengelolaan program MFP II ke depan, berbagai capaian yang sudah diimplementasikan sejak fase pertama (2008/2009) hingga capaian yang dihasilkan dari fase program ke dua (2009/ Maret 2010) akan dapat dijadikan modal pengembangan program ke depan. Beberapa capaian fundamental dapat digunakan untuk mencapai sasaran utama yaitu: A credible Timber Legality Assurance System (TLAS) that is recognized by the market. Beberapa capaian penting untuk pengembangan program ke depan sbb:

Capaian Penting 2008 – Maret 2010

Potensi & Relasi Pengembangan Program ke Depan

2008/2009:  Peta Potensi Hutan Rakyat hasil dukungan program di lokasi kerja MFP I: Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua;  Dukungan kapasitas kelembagaan dan program regional untuk gerakan NGO lokal bagi peningkatan kapasitas dan penguatan inisiatif CBFM termasuk pengembangan unit usaha masyarakat (SME) serta masalah sertifikasi untuk hutan rakyat di Jawa, Sumatera, Nusatenggara dan Sulawesi;  Kemampuan masyarakat adat terlibat dalam pemantauan implementasi SVLK dan penyampaian keberatan di Kalimantan Barat dan Papua Barat 2009/2010 :  Sosialisasi dan awereness tentang SVLK kepada para pihak  Peningkatan kapasitas melalui training SVLK  Kajian pengembangan kelembagaan penyampaian dan penyelesaian keberatan  Pengembangan kelembagaan untuk pemantauan independent (KPLK)  Tersedianya aturan dan pedoman pelaksanaan Permenhut 38/2009, P06.2009 dan P02/II-BPPHH/2010 implementasi SVLK  Teragendakannya proses negosiasi VPA dengan negara EU  Promosi SVLK sebagai instrumen perdadagan kayu legal Indonesia ke pasar EU dan non EU

2010/2011 :  Dapat dipilih sebagai lokasi uji coba pengembangan implementasi SVLK  Dapat dipilih sebagai fokus training pengembangan SME pada komunitas hutan rakyat terkait pelaksanaan SVLK  Pengembangan simpul jaringan CSO untuk sosialisasi, awereness kemajuan proses SVLK  Penguatan kelembagaan dan forum multipihak di daerah untuk conflict resolution sektor kehutanan  Pengembangan jaringan kerja nasional/regional untuk pemantauan pelaksanaan SVLK  Perluasan cakupan wilayah dan audiens untuk sosialisasi, awerense para pihak terkait pelaksanaan SVLK  Meneruskan ujicoba, review dan perbaikan terhadap aturan dan protocol pelaksanaan SVLK dengan unit management dan auditor alumni traininig SVLK  Pengembangan kelembagaan dan jaringan kerja para pihak dalam melakukan pemantauan pelaksanaan SVLK, termasuk pengembang sistem seperti KAN, BRIK  Upaya memberikan masukan dan perbaikan pada kelengkapan keseluruhan sistem: data manajemen, transparansi dan validasi terkait implementasi SVLK melalui mekanisme yang representative  Pengembangan jaringan kerja CSO untuk menginternalisasi dan adaptasi strategi pemantauan SVLK dan resolusi konflik  Menurunkan upaya pencapaian kesepatakan dua pihak tentang SVLK dalam konteks negosiasi VPA 15

CHAPTER 3 NEW DIRECTION AND SCOPE OF PRIORITIES

3.1 Re-orientasi Fokus Kegiatan MFP Dengan adanya orientasi fokus kegiatan MFP-II diarahkan terhadap isu Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) sebagai instrumen dalam rangka perbaikan tata kelola kehutanan dan kerjasama perdagangan kayu legal seperti Voluntary Partnership Agreement (VPA). Pada proses ini, DFID London memperkenalkan format kerangka logis (Logical framework) baru yang harus diacu oleh semua program kerjasama di bawah pendanaan DFID (termasuk MFP-II). Persetujuan Komite Pengarah, pada 27 Oktober 2009, kegiatan MFP-II diarahkan untuk mencapai 3 (tiga) keluaran utama: (1) Kesiapan kapasitas para pihak dalam rangka implementasi SVLK, (2) Keberterimaan SVLK di pasarpasar kayu utama, dan (3) Penguatan implementasi SVLK melalui mekanisme review sistemik. Strategi Pendekatan (12, 3 dan 3 bulan) Atas dasar “modal awal” implementasi SVLK, kemajuan penyiapan (preparedness) dalam kerangka implementasinya terutama melalui fasilitasi MFP, serta tujuan dan output MFP-II, maka untuk sisa kegiatan MFP-II mendatang secara strategis dalam dipisahkan dalam 3 (tiga) fase waktu:  12 bulan pertama (April 2010-Maret 2011) adalah : Tahap Kepastian Implementasi SVLK.  3 bulan berikutnya (April – Juni 2011): Tahap Evaluasi Keberlanjutan SVLK.  3 bulan terakhir (Juli – September 2011): Tahap “Phasing Out”. Melalui Tahap Kepastian Implementasi (April 2010-Maret 2011), MFP-II membantu kesiapan seluruh komponen (lembaga akreditasi, lembaga penilai/verifikasi, lembaga pemantau), serta personil yang relevan dalam kerangka implementasi penuh dari SVLK. Hal tersebut harus dicapai melalui fasilitasi pelatihan di berbagai level pemerintah, auditor maupun pemantau, serta berbagai sosialisasi lintas departemen. Tahap ini dimaksudkan untuk meletakkan dasar-dasar strategi, atau memulai, atau melanjutkan inisiasi mempromosikan SVLK di pasar internasional melalui perjanjian perdagangan (seperti VPA) serta kerangka review multi pihak dalam rangka meningkatkan kredibilitas SVLK di masa mendatang. 16

Maret 2011 merupakan periode kritis untuk menilai apakah (Pemerintah) Indonesia dapat menerapkan (peraturan mengenai) SVLK yang telah diundangkan sejak hampir dua tahun sebelumnya (Juni 2009). Dalam agenda kegiatan MFP-II, hal ini dimasukkan dalam Tahap Evaluasi Akhir Kesiapan (April – Juni 2011) yang merupakan periode (singkat) untuk menilai kesiapan keseluruhan sistem (SVLK), menginventarisasi resources yang tersedia serta meningkatkan resources yang ada, bila diperlukan. Pada sisi lain, periode ini juga akan dimanfaatkan untuk memastikan keberterimaan pasar serta kesiapan mekanisme partisipatif para pihak dalam kerangka review & implementation, sehingga akan meningkatkan kepercayaan diri (confidence level) dalam rangka implementasi SVLK. Tidak semata-mata ingin memastikan achievement, MFP-II perlu pula menyiapkan kerangka delivery program/proyek dari MFP-II kepada semua pihak yang terkait (terutama Pemerintah). Hal ini diwadahi dalam strategi “Phasing-Out” yang direncanakan akan dilaksanakan pada periode JuliSeptember 2011. Pada tahap ini ingin dipastikan bahwa “sistem” dapat berjalan dengan baik, tanpa bantuan pihak lain (baca: donor asing), seluruh komponen SVLK dapat bergerak dengan otomatis, data/informasi, kelembagaan (misalnya Pusat Informasi SVLK) dapat diserahkan dan dikelola sendiri oleh yang berkepentingan. Dengan demikian, pada akhir program (September 2011), MFP-II akan dengan bangga “menyerahkan” hasil “pengawalan” sejak awal (pengembangan regulasi), pengembangan kapasitas dalam kerangka “preparedness” semua pihak, keberterimaan seluruh pihak dan pasar, serta sistem yang kredibel. Terlepas dari penetapan arah dan cakupan prioritas rencana kegiatan sebagaimana direncanakan dalam AWP 2010/2011, penyusunan akhir dari dokumen ini juga memperhatikan hasil review terhadap capaian MFP-II pada periode 2009/2010 oleh konsultan DFID (Dr. Alexander Hinrichs) yang telah dilaksanakan pada bulan Maret 2010.

CHAPTER 4 WORKPLAN 2010/2011

Dalam lokakarya penyusunan Annual Work Plan telah dilakukan penafsiran ulang atas logframe baik menyangkut aktivitas, milestone dan out put. Penafsiran itu menimbulkan konsekuensi berupa perubahan-perubahan pada logframe. Rincian perubahan-perubahan, milestone dan out put untuk masing-masing out put adalah sebagai berikut. Rumusan output 1 dan 3 tidak mengalami perubahan. Untuk out put 2 ada perubahan. Pada awalnya output 2 dirumuskan sebagai “Diakuinya Kayu bersertifikat SVLK di pasar-pasar internasional kayu utama” kemudian dirubah menjadi “Diakuinya Kayu bersertifikat SVLK di pasar-pasar kayu utama”. Kata “internasional” dihilangkan untuk mewadahi pentingnya diakuinya kayu bersertifikat SVLK di pasar domestik. Penghilangan kata “internaional” ini tidak mengubah esensi out put 2, malahan memperluasnya sehingga pasar domestik termasuk di dalamnya. Rumusan milestone untuk semua out put mengalami perubahan cukup drastis untuk menyesuaikan dengan tenggat waktu berkahirnya proyek dan jumlah dana yang tersedia. Penyesuaian itu menuntut revisi, artikulasi dan interprestasi yang lebih jelas dan fokus untuk masing-masing out put dan targetnya. Perubahan masing-masing milestone untuk setiap out put dapat dilihat pada dokumen Annex Logframe.

4.1. Rencana Kerja PMU untuk tahun 2010/2011 Dalam 18 bulan ke depan PMU akan mendeliver program Forest Governance and Multistakeholder Forestry Program untuk mencapai tiga capaian (out put) utama, yaitu: 1) Memadainya kapasitas kelembagaan supaya mampu mengimplementasikan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (pengawasan rantai pemasokan, proses akreditasi, audit, pemantau independen, lisensi dan struktur mekanisme kelembagaan) 2) Diakuinya Kayu bersertifikat SVLK di pasar-pasar kayu utama 3) Tersedia mekanisme representatif untuk menijau ulang dan memperkuat implementasi SVLK

Detil rencana kegiatan, rangkaian kegiatan, milestone dan output adalah sebagai berikut : 4.1.1.

Output 1: Memadainya kapasitas kelembagaan supaya mampu mengimplementasikan SVLK

Tercapainya out put ini ditunjukkan oleh tiga indikator ; Pertama; jumlah auditor SVLK terlatih dan bersertifikat. Ada tiga milestone untuk sampai ke indikator ini yaitu, (1) terlatihnya 267 auditor (10 angkatan) pada kurun April 2010-Maret 2011, (2) terlaksananya fasilitasi 50 auditor untuk memperkuat pelatihan dari lembaga diklat dengan pendanaan sendiri pada kurun April 2011-Juni 2011 dan (3)terlaksananya review sistem peningkatan kapasitas auditor pada periode Juli 2011-September 2011. Untuk sampai ke milestone tersebut, serangkaian kegiatan yang akan dilakukan yaitu : - Pengembangan 5 kurikulum dan silabus yang lama dan 3 kursil yang baru (untuk UKM dan refresment training ToT); - Peningkatan kapasitas untuk 5 lembaga diklat lainnya; - Workshop untuk transfer pengetahuan antara widyaswara dan antar lembaga diklat; - Workshop untuk sharing pengetahuan diantara trainer dengan berbagai latar belakang; - Uji kompetensi untuk trainer, refreshment training untuk trainer untuk lembaga diklat selain Pusdiklat; - Internalisasi kursil di dalam struktur lembaga diklat dan menerbitkan pedoman pengembangan kapasitas lembaga diklat untuk pelatihan SVLK. Kedua, persentase unit produksi dan pengolahan kayu, termasuk usaha kecil yang terlatih untuk menerapkan SVLK, serta persentase unit usaha yang terlatih dan bersertfikat. Ada tiga milestone untuk sampai ke indikator ini, yaitu: (1) adanya 80 unit industri dan produksi kayu yang siap mengmplementasikan SVLK di Kaltim, Riau, Aceh, Papu dan Jawa pada kurun April 2010-Maret 2011, (2) adanya 50 unit industri dan produksi kayu yang siap menerapkan SVLK pada kurun April 2011-Juni 2011 dan (3)terbitnya dokumen pelatihan bagi 4 tipe unit manajemen hutan. Untuk sampai ke milestone tersebut akan dilakukan serangkaian kegiatan sebagai berikut: - Penyusunan dokumen pelatihan dan penilaian kebutuhan; memfasilitasi training SVLk bagi 80 unit produksi; - Evaluasi pelatihan bagi b5 IUPHHK dan ijin industri skala menengah kecil; memfasilitasi pelatihan SVLK bagi 150 SME; 19

Pengembanagn dokumen TNA; Memfasilitasi pelatihan bagi 50 unit produksi kayu skala menengah; Melakukan evaluasi pelatihan bagi 1 unit produksi SME dan 1 bagi skala menengah; Memfasilitasi pelatihan SVLK bagi 100 unit SME; Menerbitkan dokumen TNA untuk seluruh UM dan bisnis; Menerbitkan dokumen pelatihan untuk UM; Menerbitkan dokumen evaluasi pelatihan; Menerbitkan laporan perkembangan kapasitas; menertibkan dokumen pelatihan UM

Ketiga, memadainya kapasitas aktor-aktor lain sehingga mereka bisa melaksanakan peranannya dengan baik dalam menerapkan SVLK. Ada tiga milestone yang menunjukkan indikator ini tercapai: (1) personalia di lembaga pemerintah pusat dan daerah (seperti kehutanan, bea cukai, perdagangan, industri, perdaganagan, pers, kedutaan etc) memahami , mempunyai sumberdaya dan memenuhi perananya dalam menjalankan SVLK, (2) personalia di pusat dan di 5 lembaga daerah ( kehutanan, bea cukai, perdagangan, industri, pers etc, kedutaan ) memahami, mempunyai sumberdaya dan memenuhi peranannya dalam menjalankan SVLK, dan (3) mempublikasikan dokumen sosialisasi, diseminasi kepada lingkungan intermal Kemenhut, stakeholder yang lain dan lembaga penegakan hukum. Untuk sampai ke milestone tersebut akan dideliver serangkaian kegiatan sebagai berikut: - Memfasilitasi staf Kemenhut di pusat dan di daerah tentang implementasi P.38/2009; - Workshop di daerah yang dilakukan CF; - Menyiapkan bahan outreach; - Fasilitasi diseminasi peranan lembaga-lembaga yang relevan dalam implementasi P.38/2009 pada tingkat nasional; - Mengembangkan kesepakatan stakeholder tentang inisiasi â&#x20AC;&#x153; pusat informasiâ&#x20AC;? Permenhut P.38/2009; - Menyiapkan materi kegiatan outreach; - Sosialisasi Permenhut P.38/2009 kepada kepolisian; - Studi banding tentang law enforcement ke negra-negara partner VPA; - Memfasilitasi staf Kemenhut dan Dinas Kehutanan tentang implementasi Permenhut P.38/2009; - Memfasilitasi diseminasi peranan lembaga-lembaga yang relevan dalam implementasi P.38/2009; - Menyusun pedoman sosialisasi Permenhut P.38/2009 untuk Dephut dan Pemda; menyusun pedoman sosialisasi Permenhut P.38/2009 untuk instansi di luar Dephut.

4.1.2

Output 2: Diakuinya Kayu Bersertifikat SVLK di pasar-pasar kayu utama

Terdapat dua indikator yang menunjukkan out put ini tercapai yaitu: pertama, ada dan diterimanya lisensi kayu FLEGT di pasar kayu Uni Eropa. Ada dua milestone untuk sampai ke indikator tersebut, yaitu (1) berakhirnya negosiasi VPA dengan dicapainya kesepahaman dan kesepakatan kedua belah pihak tentang VPA, serta dan inisiasi kegiatan promosi kayu bersertifikat SVLK di pasar Uni Eropa, dan (2) pemerintah Indonesia sadar akan perlunya penandatanganan VPA. Pencapaian kedua milestone tersebut, disusun serangkaikan kegiatan yang akan dilakukan, yaitu: - Memfasilitasi pertemuan Joint Expert meeting; merekrut tenaga ahli untuk memperkuat delegasi Indonesia dalam negosiasi VPA; - Mengembangkan pool expert dan fasilitator untuk sewaktu-waktu dimobilisasi sesuai dengan kebutuhan negosiasi VPA dan promosi SVLK; - Menganalisi teks hukum VPA; memfasilitasi pelaksanaan Digitalo Video Conference; - Memfasilitasi pertemuan Technical Working Group; memfasilitasi Senior Official Meeting (SOM) serta tindak lanjut kegiatan dari SOM; merumuskan strategi prmosi SVLK; - Memproduksi material untuk promosi SVLK; Safari SVLK ke kedutaan besar Indonesia di Negara-negara Uni Eropa atau mengundang duta besar Indonesia yang ada di UE ke Indonesia, Kedutaan besar EU di Jakarta dan: ambasador briefing. Kedua; diterimanya kayu bersertifikat SVLK di pasar-pasar kayu utama non Uni Eropa dan juga di pasar domestik. Terdapat dua milestone untuk untuk sampai ke indikator ini yaitu; (1) permintaan pasar terkini terhadap kayu legal berdasarkan segmen produk di pasar-pasar kayu utama (Amerika, Australia, Jepang, Cina, Korea, Taiwan sukses dikenali dan dianalisis. Juga berhasilnya dikembangkannya strategi promosi dan serta strategi untuk mendapatkan pengakuan SVLK dari Importir Amerika dan mitra dagang yang lain. (2) sertifikat SVLK diakui sebagai bukti yang cukup tentang legalitas kayu untuk pembeli kayu dari Amerika, Jepang dan Cina. Juga adanya asosiasi perdagangan di Amerika, Jepang dan Cina yang ikut serta mempromosikan SVLK. Pencapaian pada kedua milestone tersebut akan dilaksanakan berbagai kegiatan yaitu: - Studi tentang permintaan pasar terkini atas kayu legal di pasar-pasar kayu utama;

Memfasilitasi potensi kerjasama perdagangan kayu legal dengan Amerika, Jepang dan Cina; Memfasilitasi pengembangan strategi promosi SVLK di pasar non Uni Eropa; memfasilitasi promosi SVLK dalam IFFINA 2011; Memfasilitasi pengrimian utusan khusus (special envoy) untuk memprpmosikan SVLK di pasar-pasar utama non Uni Eropa; Memfasilitasi pengembangan kerjasama promosi SVLK dengan asosiasi perdagangan di Amerika, Jepang dan Cina dan ; Memfasilitasi promosi SVLK sebagai kebijakan pengadaan barang (procurement policy) di dalam negeri.

4.1.3. Output 3: Ajegnya mekanisme untuk meninjau ulang dan memperkuat implementasi SVLK Empat (4) indikator yang disusn untuk pencapaian output ini adalah: pertama, proporsi laporan monitoring Kemenhut yang validitas keabsahannya dicek ulang oleh para auditor. Untuk indikator ini ada 3 (tiga) mileston penting yaitu: (1) Data Kemenhut tentang administrasi perkayuan yang dicek ulang keabsahannya adalah 50 persen dari kasus, (2) 50 persen kasus tersebut dianalisis dan (3) 50 persen kasus tersebut hasil analisisnya disebar luaskan. Untuk pencapaian milestone-milestone tersebut maka akan dilakukan serangkaian kegiatan yaitu: - Diskusi kelompok terfokus untuk menghasilkan protokol tentang pengelolaan dan transparansi data; - Membangun sistem data tentang implementasi SVLK; - Implementasi mekanisme pe ngelolaan data dant trasnsparasinya; - moitoring validasi data; - Melaksanakan riset aksi dan penialaian tentang Perdirjen 02/2010 yang terkait dengan mekanisme pemantauan independen; - Penilaian implementasi SVLK; - Inisiasi pengambila lesson learned dari proses penilaian 40 unit manajemen yang hasilnya disebaluaskan pada stakeholder dan publik yang lebis luas; diseminasi data dan informasi tentang implementasi SVLK; - Pengembangan pusat informasi ; - Evaluasi sistem pengelolaan data dan penggunaan data; - Mengambil dan menyebarluaskan pelajaran dari mekanisme dan transpanasi pengelolaan data; Kedua, persentase perusahaan yang sukses menyelesaikan keluhan/keberatannya berdasarkan mekanisme perselisihan seperti yang diatur Permenhut P.38/2009. Di sini ada 2 (dua) milestone penting yang akan dicapai yaitu: (1) diajukannya penanganan perselisihan berdasarkan 22

Permenhut P.38/2009; 100 persen keluhan atau keberatan didentifikasi dan dianalisis yang hasilnya kemudian disampaikan kepada pihak yang mengajukan keberatan, (2) difasilitasinya peninjauan mekanisme penanganan keluhan yang kemudian hasilan disebarluakan kepada publik. Untuk pencapaian milestone-milestone tersebut maka serangkaian kegiatan yang telah disusun sebagai berikut: - Inisiasi pengembangan kerangka kelembagaan penanganan perselisihan; fasilitasi perumusan krangka kelembagaan untuk penanganan perselesihan /keluhan SVLK; - Memfasilitasi KAN mengembangkan protokol penanganan keluhan SVLK; memfasilitasi BPK memuat aturan tentang penanganan perselisijan/keluhan; - Memfasilitasi identifiasi wilayah-wilayah untuk pilot test tentang mekanisme penyelesaian senketa SVLK; - Memfasilitasi lokakarya pelatihan untk persiapan pilot test tentang penanganan perselisihan dan mekanis penyelesaian perselisihan di 4 wilayah (Kalimantan, Jawa, Sulawesi dan Sumatera); - Memfasilitasi pilot test mekanisme penanganan perselisihan di 4 wilayah (Kalimanta, Sulawesi, Jawa dan Sumetara); - Mmeninjau ulang perbaikan kerangka kelembagan penyelesaian perselisihan/keluhan; mefasilitasi analisis pilot test tentang mekanisme penyelesain perselisihan. Ketiga, kinerja independen proses pemantauan untuk memperbaiki standar dan implementasi Permenhut P.38/2009 dimana implementasi dn hasilnya dapat diakses publik secara luas. Di sisni ada 3 (tiga) mileston yang harus dicapai yaitu: review pertama yang komprehensif tentang kinerja Permehut P.38/2009 dan diidentifikasikannya kebutuhan akan adanya penyesuaian standar dan implementasi. Ringkasan laporan review tersebut disampaikan kepada publik dan berbagai tindakan diambil atas rekomendasi review pertama tersebut. (2) review kedua mengenai hal yang sama dan, (3) review terakhir mengenai hal yang sama. Pencapaian milestone-milestone tersebut dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut: - Penguatan kapasitas pemantau independen melalui pelatihan yang difasilitasi jaringan CSO di 12 provinsi; - Memfasilitasi lokakarya mekanisme umpan balik dari training IFM untuk mengevaluasi proses peningkiatan kapasitas IFM dan juga untuk merevisi kurikulum dan modul training; - Mendokumentasikan lesson learned dari pengalaman CSO melaksanakan training IFM;

Memfasilitasi pendirian multisatkeholder forum pada level nasional dan lokal untuk mengevaluasi implementasi Permenhut P.38/2009 dan peraturan lan yang relevan; Memfasilitasi proses peningkatan kapasitas pada jaringan multistakholder sehingga dapat bereran dalam implementasi SVLK; pelatiha penilaian kebutuha; Identifikasi data dan informasi mengenai jejaring kerja berbagai tipe UM/industri; Proses peningkatan kapasitas bagi jejaring multistakeholder di Aceh, Riau, Kalimantan dan Jawa; Pertemuan kelompok jejaring untuk membangun sistem review; inisiasi evaluasi tahap pertama tentang implementasi Permenhut P.38/2009 dan peraturan lain yang terkait melalui lokakarya multistakholder di jejaring kerja daerah; Menghasiklkan dan menembangkan mekanisme penggalian lesson learned dari Permenhut P.38/2009; Menginisiasi review kedua tentang implementasi Permenhut P.38/2009 dan peraturan lainnya yang terkait melalui lokakarya multistakeholder di jejaring kerja daerah; Menyebarluaskan hasil rev kedua untuk mendapatkan umpan balik untuk perbaikan standar dan implementasi di 6 provinsi; dan Mendukung kegiatan lain yang relevant engan SVLK, diantaranya memfasilitasi pemahaman antar departement tentang proses implementasi SVLK.

Keempat, kesadaran kelompok-kelompok kepentingan utama mengenai tujuan dan berjalannya SVLK. Ada 3 (tiga) milestone yag harus dicapai untuk indikator ini yaitu: (1) fasilitasi penyadaran tentang program dan sosialisai kemajuan implemetasi SVLK kepada jejaring kerja CSO, fasilitasi penyiapan sosialiasi untuk CSO dan implementasi strategi sosialisasi di 13 provinsi dan 40 kabupaten (2) memfasilitasi lokakarya CSO dalam merancang strategi sosialisasi di 33 provinsi dan 8 kabupaten dan jua danya evaluasi mengenai impaksosialisasi dan (3) memfaslitasi penyaluan strategi sosialisasi kepada jejaring CSO di daerah di 33 provinsi dan 81 kabupaten. Dan juga ada evaluasi dari impak sosialisasi. Untuk pencapaian milestone-milestone tersebut maka akan dilakukan kegitankegiatan sebagai berikut: - Fasilitasi CSOs dalam mendesain strategi sosialisasi supaya diadopsi di daerah dan memfasilitasi jejaring kerja CSOs untuk mengorganisasikan penerapan strategi sosialisasi tersebut. Detail informasi tentang kegiatan, milestone dan out put selengkapnya dapat dilihat pada Logframe (Lampiran 1 ).

4.2. Strategi implementasi Lancar dan suksesnya pelaksanaan kegiaan-kegiatan tersebut, tercapainya berbagai milestone dan out put 1, 2 dan 3 tergantung pada strategi implementasi yang akan diterapkan. Secara umum strategi pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut akan ditempuh melaui 5 (lima) tahap. Pertama, dibawah supervisi Direktur Program dan Co-Dir Indonesia dan UK fasilitator akan membuat ToR untuk masing-masing kegiatan dari setiap out put. ToR akan memuat informasi penting tentang latar belakang, tujuan kegiatan, deliverable out put, metode pelaksanaan kegiatan, kualifikasi dan pengalaman mitra yang akan melaksanakan kegiatan, metode penentuan pelaksana kegiatan, durasi kegiatan dan anggaran. Kedua, pemeriksaan kelengkapan dan akurasi informasi setiap ToR. Input dari berbagai pihak diantaranya dari sesama fasilitator, secondee, Direktur Program, Co-Dir dan Executing Agency dan stakeholder yang lain untuk menyempurnakan ToR akan digali seoptimal mungkin. Ketiga, pencarian dan penentuan mitra atau konsultan yang paling tepat untuk melaksanakan/mengelola kegiatan. PMU akan membuat daftar mitra atau konsultan potensial yang akan mengelola kegiatan. Informasi tentang mitra atau konsultan potensial akan didapat melalui jejaring kerja dan jejaring komunikasi yang selama ini sudah dipunyai dan dikembangkan PMU. Keempat, pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh mitra atau konsultan potensial. Selama pelaksanaan kegiatan dan pelaporan berlangsung, fasilitator dibantu oleh secondee dan konsultan melakukan pemantauan. Pemantaan ini bertujuan untuk memastian kegiatan berjalan sesuai dengan rencana dan tercapainya out put kegiatan. Kelima, Direktur Program dan Co-Dir memantau dan mengkoordinasikan semua kegiatan dan semua kerja-kerja fasilitator sehingga (1) semuanya ini tampak sebagai bekerjanya sistem, bukan kerja-kerja individual dan (2) tercapainya out put program secara keseluruhan. 4.3 Strategi Intervensi Untuk mencapai tujuan yang diharapkan dengan modal pencapaian selama 2 tahun terkahir ini (hingga Maret 2010), diperlukan strategi yang mampu mengintegrasikan seluruh rencana (kegiatan dari masing-masing output 1,2 dan 3) dan sumberdaya serta mensinergikan pengelola dan penanggungjawab program secara efektif. Khusus menghadapi jumlah dana yang relatif besar untuk kegiatan efektif selama 15 bulan.

Dari sisi substansi sinergi antaroutput menjadi keniscayaan, mengingat terbatasnya waktu dan jangkauan program yang diharapkan meluas dari kelompok target dan cakupan wilayah. Output 1 akan menjadi landasan bagi penyadaran publik (public awereness) dan peningatan kapasitas terkait pelaksanaan SVLK bagi kelompok target kunci misalnya pegawai dinas kehutanan daerah dan pusat, auditor pelaksana penilaian SVLK dan Unit Management yang akan menjadi subyek imeplemntasi penilaian SVLK. Output 2 yang bergerak untuk melakukan negosiasi dan promosi SVLK membutuhkan amunisi dan dukungan dari keberhasilan pelaksanaan output 1 dan 3, mengingat kepentingannya adalah juga mempromosikan SVLK sebagai tools yang transparent, accountable dan mencerminkan partisipasi para pihak. Detail kegiatan sebagai staregi pencapaian output dapat di lihat di table. Output 3 menjadi pilar mengembangkan kelembagaan dan jaringan para pihak dan terutama CSO untuk mampu melakukan telaah atas pelaksanaan SVLK dan sistem penilaian secara menyeluruh dan pemantauan yang independent.

SVLK Certified Timber Recognised in Key International Markets

Output 1 Output 2

A Crediblle SVLK

Sufficient Capacity to Impl ementation SVLK

Representative Mechanism in place to Review whole System

Improving capacity at all stakehoder level, involeved in all field trails

Awereness Raising & Capacity Development at all level of governance, private sectors, LP&VIs, auditor and KAN Awereness Raising at Civil Society Organization / Networks

Output 1

Output 3

CHAPTER 5 GOVERNANCE, PARTNERSHIP AND RESOURCES

5.1. Governance MFP II menggunakan lima (5) aspek governance yang penting dan relevan yang akan menentukan kualitas pencapaian out put yaitu: struktur manajemen; kewenangan posisi manajerial dan staf; proses dan prosedur pengambilan keputusan, komunikasi dan sumberdaya finansial 5.1.1. Struktur manajemen Struktur manajemen program MFP II (PMU) untuk AWP 2010/2011 tidak mengalami perubahan, yaitu dipimpin oleh Direktur Program yang memberi laporan kepada dan meminta persetujuan dari Indonesia dan UK Co-Directors dalam pengelolaan program. Co-Directors masingmasing mewakili Pemerintah Indonesia (Kementerian Kehutanan) dan Pemerintah Inggris (DfID). PMU melaksanakan keputusan dan arahan program dari Steering Committee yang terdiri dari wakil-wakil dari BAPENAS, Kementerian Kehutanan dan DFID. Dalam melaksanakan Keputusan SC, Executing Agency yaitu Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, berperan dalam menjamin komunikasi reguler antara para anggota SC, dan menjamin pelaksanaan pertemuan konsultasi dalam melakukan pengawasan dan monitoring kepada PMU. Direktur Program mengkordinasi Tim Kerja atau yang disebut Program Managemen Unit yang terdiri dari para Fasilitator (National Policy, Local Governance, dan Institutional Development) dan Staf administrasi (Grant Manager, Office Manager, Senior Finance, dan Staf Adiminitrasi Keuangan dan Grant) Tenaga bantuan teknis di dalam organ strukur MFP II adalah Advisor technis khusus untuk VPA dan 2 Secondee yang merupakan bagian dari TA yang mendampingi tim PMU dari Departemen Kehutanan. Bagian khusus untuk penelaahan kerjasama dan monitor pelaksanaan program atau disebut Partnership Approval Committee, merupakan komite penilai proposal dan kemajuan program yang terdiri dari organ CoDirectors, TA, Executing Agency, BAPPENAS, Program Director, Facilitators dan Grant manager. (Lihat Annex: SOP Internal MFP2).

5.1.2. Kewenangan, tugas pokok dan fungsi posisi manajerial 1.

Komite Pengarah (Steering Committee - SC) Komite Pengarah dipimpin oleh (Co-Chairs) Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Kementerian Kehutanan RI dan Kepala DFIDIndonesia. Adapun anggota SC adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan, Dirjen Planologi Kehutanan, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan, dan Deputi Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup-BAPPENAS. Pihak lain yang terkait seperti organisasi masyarakat sipil, sektor private dan kalangan bisnis dapat menghadiri Rapat Steering Committee sebagai peninjau bila dianggap perlu. Komite Pengarah, yang melakukan pertemuan setiap 6 bulan, mempunyai peran:  memberikan arahan strategis program ( program strategic direction);  memutuskan isu-isu politik tingkat tinggi yang berpengaruh terhadap MFP  memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan dan anggaran;  memutuskan perubahan struktur organisasi MFP  memastikan pelaksanaan monitoring dan sistem pelaporan dilakukan dengan baik;  memastikan pelaksanaan audit tahunan;  menyetujui Pedoman Operasional MFP  memutuskan kualifikasi keanggotaan dan penambahan anggota baru SC  berpartisipasi dalam penelaahan tahunan dan tengah tahunan;  memberikan panduan pelaksanaan dalam kebijakan terkait pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan dan berkeadilan dan perubahan iklim;  memberikan saran-saran mengenai kebijakan, dukungan program, bantuan teknis selama perencanaan, implementasi, kordinasi dan tahap evaluasi;  memberikan dukungan dalam memobiisasi sumber pendanaan dari dari lembaga donor lainnya;  memastikan terjadinya kordinasi dan sinergi dengan program lain dalam lingkup Pemerintah, Masyarakat Sipil dan lembaga donor lain

Co-Directors Co-Directors terdiri dari satu orang pejabat Kementerian Kehutanan mewakili pihak Indonesia dan satu orang dari DFID mewakili pihak Inggris. Peran mereka adalah :  Melakukan pengawasan strategis pada pelaksanaan program untuk pencapaian tujuan Proyek  Memberi saran-saran atas proses perencanaan dan penganggaran;  Memimpin Partnership Approval Committee (PAC);  Menelaah dan memberi persetujuan Laporan triwulan, keuangan, tahunan dan akhir untuk disampaikan kepada SC.  Menghubungkan dengan Instansi Pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan  Sebagai Sekretariat Pelaksana dari SC  Melakukan telaah kemajuan kegiatan tiga bulanan terhadap Milestone dan Output untuk dilaporkan kepada Executing Agency dan DFID-Indonesia  Melakukan telaah kemajuan tahunan Outout terhadap Tujuan, sebagai masukan laporan tahunan kepada SC  Melaksanakan dan memimpin Rapat Managemen buanan dengan PMU.  Line management dari Direktur Program  Melaporkan dan berkonsultasi dengan Executing Agency dan DFID Indonesia tentang kemajuan MFP secara berkala (bulanan, tiga bulanan, tahunan)  Membantu mengkoordinasikan PMU  Mengkoordinasikan proses merancang, menilai dan mengelola kemitraan dengan Kementerian Kehutanan  Membuat laporan berkala (bulanan dan tahunan) kepada Kementerian Kehutanan melalui Executing Agency.

Komite Persetujuan Kerjasama (Partneship Approval Committee -PAC) PAC akan memastikan dukungan strategis diberikan pada kemitraan kerjasama ini dan mengawasi kualitas atas implementasi strategis program dan proposal hibah serta akan mengembangkan rencana dan dapat memberikan pengaruh pada pengembangan kebijakan kemitraan. Semua bentuk faslitasi dan bantuan teknis yang diajukan ke PAC untuk penelaahan dan persetujuan akan dilakukan secara konsensus. PAC akan bertemu secara berkala untuk menelah kemajuan program, pendampingan untuk setiap portfolio hibah dan strtagi implementasi. PAC akan mengevaluasi proposal. Kriteria untuk 29

transparansi pengelolaan fasilitasi dan bantuan teknis dalam proses di PAC , dan panduan untuk proposal akan didasari oleh model yang teruji selama implementasi MFP 2. PAC dipimpin oleh Co-Directors dan anggota-anggota termasuk Direktur Program, para Fasilitator Program, dan perwakilan dari Executing Agency - Departemen Kehutanan, BAPPENAS dan Tenaga Teknis terkait. Tim Pakar eksternal yang dikontrak akan diikutsertakan dalam penelaahan semua proposal besar. Perwakilan mitra pemerintah lainnya akan diundang sebagai partisipan permanen untuk memastikan keterkaitan dengan Departmen Kehutanan, menjembatani gagasan di tingkat pemerintah pusat dan daerah dan berbagi informasi dan berbagai perkembangan. 4.

Direktur Program : Mengelola operasional harian Program MFP secara purna waktu (fulltime);  Mengembangkan strategik program, rencana program tahunan dan anggaran operasional, pelaporan 6 bulanan pada Komite Pengarah (SC) melalui Co-Directors;  Menyiapkan untuk dan berpartisipasi dalam proses Project Approval Committee (PAC) dan mengelola proses persetujuan dan mengadminitrasi hibah pada mitra nasional, regional sesuai 4 portfolio jendela hibah dan untuk melakukan proses-proses persetujuan dan konsultasi bila dibutuhkan;  Membangun hubungan dan jaringan yang efektif dengan mitra program yang relevan seperti pembuat kebijakan, kalangan bisnis, donors dan aktor masyarakat untuk membuat prgram lebih menarik;  Mengelola para Fasilitator Program dan Staf Administrasi;  Menjaga komunikasi dan mendapatkan saran-saran kepada technical advisors untuk memastikan penerapan intervensi strategis dan pengelolaan hubungan kemitraan;  Memenuhi semua persyaratan pelaporan kepada DFID tepat waktu.

MoF Secondees Secondee yang ditugaskan purna waktu (fuul-time) dari Kementerian Kehutanan sebanyak 2 (dua) orang yang akan memberikan advis teknis kepada Program Management Unit. Adapun peran Secondees antara lain adalah:  Membuat laporan secara langsung kepada Co-Directors  Mendukung Co-Director dari Dephut dalam berkomunikasi antara Kemeneterian Kehutanan dan PMU  Mengeksplorasi kemungkinan perluasan kerjasama internasional dalam implementasi program MFP dalam pengembangan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), dan menyiapkan tata kelola kehutanan di Pusat dan Daerah secara berkala  Memantau, menganalisa dokumen kebijakan pembangunan kehutanan tentang SVLK dan tata kelola kehutanan di Pusat dan Daerah secara berkala  Memberikan saran teknis kepada PMU tentang kebijakan kehutanan terkait yang mempengaruhi SVLK  Mengkoordinasikan identifikasi, fasilitasi dan pemantauan perjanjian kemitraan dengan Kementerian Kehutanan, dan bertanggungjawab dalam perancangan dan pelaksanaan pengembangan kapasitas Kementerian Kehutanan (Output 1)  Mendukung Co-Diectors, PMU dalam pengembangan strategi pelaksanaan program dan rencana kerja tahunan.  Bekerjasama dengan PMU dalam mendukung shared learning, pemnatauan dan evaluasi, serta advokasi kebijakan  Memberikan saran teknis dalam alokasi hibah dan rapat PAC  Memantau dan menganalisis proses penyusunan kebijakan kehutanan di Pusat dan Daerah  Bekerjasama dengan konsultan nasional VPA dalam menyiapkan negosiasi VPA 7. Penasehat Teknis (Technical Advisors) Penasehat Teknis mempunyai peran antara lain adalah:  Memberikan saran pada Co-Directors, Direktur Program dan para Fasilitator Program dalam kebijakan, peluang dan kemitraan berdasarkan kepakaran mereka;  Membuat rekomendasi untuk program khusus untuk kerjasama dengan dan atau mitra-mitra kerja yang didanai program ini terkait dengan pengembangan kebijakan;  Memberi saran pada mitra strategis nasional untuk strategi dan kebijakan; 31

 Memberi saran pada program atas performa mitra-mitra nasional dan regional termasuk CFs dalam implementasi program menurut kepakaran mereka.  Menganalisa, melihat, dan mencari informasi tentang tata kelola kehutanan yang berkaitan dengan pengembangan dan implementasi SVLK, dan dishare kepada PMU  Melapor dan berkonsultasi kepada Co-Directors tentang kemajuan pekerjaannya secara berkala (bulanan, tigabulanan, tahunan) PMU Service Provider dapat memperoleh saran teknis dengan cara:  Pertemuan reguler (misalnya triwulan), melalui forum dimana Penasehat Teknis dapat berbagi perkembagan, jaringan, dan memberikan saran yang diperlukan, memberi umpan balik atas strategi, penunjukkan wilayah khusus dalam kolaborasi, salah satunya.  Merekrut konsultan sebagaimana diperlukan  Mengajukan saran-saran dalam DFID (atau lainnya) yang telah disiapkan oleh konsultan (konsultan internasional dan nasional untuk mendukung negosiasi VPA, dan Global Opportunities Fund (GOF) climate change and forestry) 7.

Program Management Unit (PMU) PMU dalam tugasnya mendapat arahan Co Director dari Departemen Kehutanan dan DfID, untuk menjalankan fungsi dan peran fasilitasi pelaksanaan program. MFP- Management Unit terdiri dari: Direktur Program, Senior Finance Manager, National Policy Facilitator, Local Governance Facilitator, Institutional Development Facilitator, Grant Manager, Office Manager, Finance and Accounting officer. Tugas dan peran MFP management unit adalah Sebagai berikut:  Mengelola hibah dengan akuntabilitas dan laporan pertanggungjawaban periodik sesuai dengan standar dari DfID;  Memfasilitasi pengembangan kelembagaan mitra-mitra program MFP termasuk pengembangan program dan jaringan kerjasama;  Memfasilitasi kemitraan antara Pemerintah Pusat – Daerah dan masyarakat sipil dan sektor privat;  Mendukung analisa kebijakan dan pembangunan;

MFP management unit bertanggungjawab pada penyelenggaraan pengelolaan dan operasional program termasuk pengawasan implementasi program secara efisien dan akuntabel. Menyiapkan staf yang memiliki ketrampilan dan sesuai dengan yang dipersyaatkan terms of reference (TOR) yang akan digunakan dalam proses seleksi dan kontrak oleh Service Provider : Direktur Program, Fasilitator, Tenaga Ahli (bila dibutuhkan), Staf Administrasi (Manajer Hibah, Senior Finance Manajer dan Manajer Kantor) dan staf pendukung. Secara khusus tugas dan peran Fasilitators Program untuk Kebijakan Nasional dan Lokal, dan Pengembangan Kelembagaan adalah sebagai berikut:  Bekerja sama dengan Direktur Program dan penasehat teknis untuk mengembangkan strategi implementasi dan rencana kerja tahunan dan anggaran;  Memfasilitasi proses kemitraan dengan mitra-mitra nasional dan regional termasuk Community Foundations, mengembangkan proposal, implementasi proyek, monitoring and evaluasi;  Mengelola dan mengembangkan hubungan yang efektif dalam kemitraan dan membuat pengaruh dampak-dampak atas program;  Memfasilitasi kebijakan dan jaringan kemitraan terkait isu-isu dalam program (Program Facilitator for Policy Development).  Memonitor dan mendukung semua aspek dari kerja-kerja mitra nasional dan regional termasuk Community Foundation untuk memastikan capaian efektif pada masyarakat sipil di tingkat lokal, kemitraan dengan pemerintrah di region (Program Facilitator for Institutional Development);  Mengidentifikasi dan memelihara mitra kunci dalam pembangunan kebijakan di tingkat nasional;  Memberi saran pada Partnership Approval Committee (PAC) untuk process persetujuan kemitraan. 5.1.3. Proses pengambilan keputusan Keputusan-keputusan PMU diambil berdasarkan prinsip-prinsip partisipatoris, transparansi dan akuntabilitas. Partisipatoris artinya, kebijakan dan keputusan diambil dengan cara melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan. Transparan artinya proses pengambilan keputusan dilakukan secara terbuka dan hasil keputusan juga dapat diakses secara terbuka. Akuntabel artinya keputusan diambil secara logis dan dapat ditanggung gugat. Detail keputusan tentang

kepegawaian, keuangan, pelaksanaan kegiatan diatur dalam dokumen tersendiri.(Annex: SOP Internal MFP II). 5.1.4 Komunikasi Struktur organisasi dalam program MFP II ini menunjukkan hirarki pelaksanaan tugas dan membutuhkan mekanisme komunikasi internal (internal affair communication) yang tujuannya menjaga efisiensi dalam hubungan kerja pada masing-masing struktur sesuai kewenangannya. Komunikasi internal ini didasarkan atas tugas pokok dan fungsi masingmasing Prosedur yang berlaku dalam hubungan formal antar organ dalam struktur program ini mengatur hal-hal sebagai berikut: Co – Directors (INA dan UK)  Melakukan pengawasan strategis program terhadap PMU untuk menjamin pencapaian tujuan program  Line management dari Direktur Program dalam pengelolaan program termasuk didalamnya perencanaan, pengelolaan program, monitoring dan evaluasi;  Mengkoordinasikan komunikasi PMU dengan Steering Committee dan Penasehat Teknis;  Berhubungan dengan pihak luar seperti Pejabat dari kalangan Dephut, Sektor lain diluar Dephut, DFID dan Steering Committee.  Mengkoordinasikan tugas-tugas kepada anggota PMU bersama dengan Direktur Program; Direktur Program  Berwenang penuh pelaksanaan tugas dan operasional di program MFP II maupun di tingkat PMU;  Merupakan bagian dari struktur organisasi KEHATI sebagai Service Provider.  Mengkomunikasikan pengelolaan program MFP II kepada Direktur Eksekutif KEHATI dan atau pejabat Direksi yang mewakilinya, melalui mekanisme laporan bulanan (Monthly Report)  Mengkomunikasikan secara internal pengelolaan program kepada Co-Directors, Penasehat Teknis dan Secondees;  Memberikan laporan kepada Co-Directors terkait pengelolaan program atau supervisi kepada PMU;  Dapat mewakili komunikasi eksternal dengan pihak-pihak lain yang terkait pengelolaan program, dengan melaporkan atau berkonsultasi dengan Co-Directors. 34

 Berhak mendapatkan informasi terkait komunikasi Co-Director dengan pihak eksternal seperti Dephut, sertor lain, DFID dan Steering Committee. Program Management Units  Fasilitator bertanggungjawab penuh pada Direktur Program dalam pengelolaan program (planning, monitoring dan evaluasi dan reporting).  Fasilitator melaporkan hasil-hasil pekerjaannya kepada Direktur Program, melalui Laporan Bulanan (Monthly Report dan Back to Office Report jika ke lapangan).  Grant manager, Office Manager dan staf keuangan dan administrasi hibah bertanggungjawab penuh kepada Direktur Program dalam pelaksanaan tugas sehari-hari

5.2. Kemitraan PMU menyadari sepenuhnya bahwa tujuan dan out put program tidak mungkin dicapai dengan hanya mengandakan pada sumberdaya yang dimiki PMU. Ada banyak sumberdaya dan keahlian mitra PMU yang diperlukan untuk pencapaian tujuan dan out put PMU. Oleh karena itu PMU secara sadar dan sepenuh hati akan mengembangkan kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain dalam mendeliver program ini. Pihak-pihak lain itu diantaranya adalah Kementerian Luar Ngeri. Kementerian Perdagangan dan Industri, lembaga funding yang lain, CSO dan jejarfing CSO, lembaga penelitian dan perguruan tinggi. Bentuk kemitraan dalam pelaksanaan pekerjaan atau aktifitas MFP II dilakukan melalui sebuah proses/aput yang beratanggung-jawab dan transparant, dan memastikan hubungan kemitraan yang setara antara lembaga/individu dengan PMU. 5.3. Sumber daya Dalam upaya mencapai out put program PMU akan memobilisasi semua sumberdaya yang dimiliki. Saat ini PMU memiliki sumberdaya dana yang merupakan hibah dari DFID, jejaring kerja dengan CSO, konsultan, perguruan tinggi, dan kalangan profesional dan ahli dari berbagai keahlian. Selain itu kompetensi, akumulasi pengalaman dan pengetahuan dari kerja-kerja PMU pada tahun-tahun sebelumnya merupakan aseet dan sumberdaya yang penting bagi pencapaian out program. Secara khusus relasi dan komunikasi

yang baik PMU dengan executing agency (BPK) juga merupakan asset yang penting bagi PMU dalam mendeliver program dan aktivtasnya. 5.4 Monitoring dan Evaluasi Keterbatasan waktu dan berbagai penundaan proses administrasi yang mungkin terjadi harus diantisipasi dengan melakukan monitoring project secara ketat. Fasilitator dan Secondee akan melakukan monitoring untuk 15 bulan ke depan berdasarkan pembagian penanggungjawab output. Namun untuk melihat secara menyeluruh capaian dan relasi antara output diperlukan bantuan jasa konsultan independent yang disewa secara penuh. Untuk kepentingan yang lebih luas monitoring juga dapat dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan mitra kerja MFP. Fokus monitoring berdasarkan output dapat dikembangkan berdasarkan karakteristik program yaitu: Output 1, Trainning Assesment (material, process and impact) Output 2, Project impact assessment (setelah 12 bulan) Output 3, Institutionalization of complain mechanism assesment (proses and stakeholders mapping, termasuk gap analysis) Gender and Proverty Assesment of projects dapat diakomodasi dalam proses monitoring pada setiap output dengan melibatkan mitra dan PMU, yang akan dilakukan oleh seorang konsultan independen. Participatory Monitong and evaluasi dapat menjadi bagian melakukan refelsi bersama yaitu misalnya melakukan workshop setelah 12 bulan bersama seluruh partners

Monitor Schedulle & PIC

Three monthly monitoring : Facilitator & Secondee Semester Monitoring : Independent Monitor/consultant Participatory Monitoring by MFP and Its Partners : Independent Monitor/consultant

5.5. Peningkatan Kapasitas PMU Pada awal berjalan program MFP khususnya berdasarkan logframe pertama (first version), perekrutan fasilitator terutama diperhitungkan berdasarkan tujuan dan cakupan program. Namun seriring dengan dilaksanakan perubahan orientasi program berdasarkan Logframe baru (second version) peningkatan 36

kapasitas PMU perlu mendapat prioritas, khususnya agar PMU mampu merespon isu-isu terbaru atau yang relevan dengan targat capaian. Rencana pengembangan PMU telah disusun berdasarkan kebutuhan dan terkait dengan kepentingan fasilitasi project 18 bulan ke dapan. Identifikasi kebutuhan pengembangan kapasitas PMU itu adalah sbb: ď&#x201A;ˇ Peningkatan kapasitas bagi fasilitator untuk isu sektor kehutanan, Conflict Resolution Management, Forest Governance and Civil Society Strengtening ď&#x201A;ˇ Peningkatan kapasitas bagi supporting staf : Grant Manajemen, Communication and Management Skill ď&#x201A;ˇ Peningkatan kapasitas bagi secondee : terkait sertifikasi, Skema perdagangan timber legal dan Forest Governance.

Gambar 1. Mekanisme Pengelolaan Hibah / Kemitraaan

PARTNERSHIP MECHANISM 2010/2011

ANNUAL WORKPLAN MFP II (April 2010 â&#x20AC;&#x201C; September 2011)

Pengembangan ToR

Pre PAC

Prospektif Partner (Lembaga, Universitas, dll)

Individu

Rencana Kerja

Proposal Manajemen Unit Registrasi

3 Revised

Yes

Project Appraisal Committee (PAC)

No Revision

Program Director Written Instruction and Disbursement

Partnership Agreement

PENUTUP Sebagai dokumen penting dalam pelaksanaan program, beberapa asumsi dan resiko dari gagalnya perencanaan yang tepat waktu dan anggaran adalah sebagai berikut: 1. Asumsi yang terpetakan. - Kebijakan Pemerintah tentang SVLK menjadi instrument untuk perbaikan tata-kelola pemerintahan kehutanan; - Semua infrastutur sistem yang telah disiapkan dalam kebijakan Pemerintah berjalan, seperti Lembaga Virifikasi Independent dan Komite Akreditasi Nasional (KAN); - Kepemimpinan Kehutanan (Forest Leadership) terbangun dalam struktur di Birokrasi Kementrian Kehutanan; - Dukungan dan keterlibatan nyata dari semua komponen yang terlibat dalam sistem, termasuk inter-kementrian; - Dukungan dan keterlibatanan nyata dari komponen masyarakat sipil dalam semua proses yang dibangun. 2. Resiko yang terantisipasi - Jeda waktu transaksi dalam proses persiapan pelaksanaan oleh Mitra yang lambat. Terutama dalam pembangunan proposal mitra, sehingga peran dari PMU dalam memfasilitasi proses ini sangat penting; - Terkendalanya pengaturan waktu mitra dan sasaran kegiatan, sehingga PMU harus dapat mengantisipasi dalam pengaturan tata-waktu dalam setiap kegiatan; - Terlambatnya pengucuran dana dari DFID, sehingga MFP II harus mendapat komitment yang jelas dari sisi mekanisme efektifitas turunnya dana dari DFID. Demikian AWP 2010/2011 ini disusun sebagai pegangan utama bagi PMU untuk melaksanakan semua kegiatan dan pencapaian output program yang bertanggung-jawab, adil dan terbuka.

LAMPIRAN

Logical Framework 2010-2011 : Forest Governance and Multi Stakeholder Forestry Programme GOAL

All traded Indonesian timber demonstrated legal, as a precondition for effective forest governance, sustainable forest management

Indicator

Baseline 2009

Percentage of legally produced timber as proportion of total production

Only 50% of reported timber production (xxx m3) can be accounted for as legal

Milestone 1

Revised Milestone 2 April 2010 - Maret 2011

Revised Milestone 3 April 2011 - June July 2011 - Sept 2011 2011

Target (date)

[100%] of reported timber production accounted for as legally produced Source Ministry of Forestry data

Indicator

Baseline 2009

Availability of SVLK certified timber

Volume of SVLKcertified timber produced: 0 m3

Milestone 1

Revised Milestone 2 April 2010 - Maret 2011

Revised Milestone 3 April 2011 - June July 2011 - Sept 2011 2011

Target (date)

Volume of SVLK certified timber produced: m3

Source Ministry of Forestry data Indicator

Baseline 2009

Availability of information on location, operation and production of timber harvest rights and processing facilities.

Available information on timber production not complete, timely or consistent.

Milestone 1

Revised Milestone 2 April 2010 - Maret 2011

Revised Milestone 3 April 2011 - June July 2011 - Sept 2011 2011

Target (date)

Information on timber production in public domain complete, consistent and readily available Source Ministry of Forestry data

PURPOSE

Indicator

Baseline

A credible Timber Legality Assurance System (TLAS) that is recognized by the market

Proportion of objections concerning SVLK operation by industry and civil society groups resolved.

6 major concerns raised by national CSOs concerning SVLK design

Milestone 2009/2010

Revised Milestone 2 April 2010 - Maret 2011

Revised Milestone 3 April 2011 - June July 2011 - Sept 2011 2011

Target [31 March 2011] Broad agreement by national CSOs and industry that SVLK system, including complaint resolution process, is working

Source Letters from CSOs and industry groups; workshop proceedings, press statements Indicator

Recognition of SVLK certified timber in key export markets

Baseline

Milestone 2009/2010

No SVLK timber - no recognition

Revised Milestone 2 April 2010 - Maret 2011

Revised Milestone 3 April 2011 - June 2011

July 2011 - Sept 2011 EU recog nition of SVLK-certified products, indicated by initiation of formal customs control of trade.

Target (31 March 2012) SVLK-certified timber products recognized as legal in key timber markets (EU, US, AU, JP)

Source

INPUTS (£)

DFID (£)

Govt (£)

Independent assessments, VPA and other import licenses, minutes of meetings, market reports Other (£) Total (£) DFID SHARE (%)

2,500,000

INPUTS (HR)

DFID (FTEs)

OUTPUT 1

Indicator

Baseline

Milestone 2009/2010

Sufficient capacity to implement SVLK (Supply chain control, accreditation processing, auditing, independent monitoring, licensing and structuring implementation mechanism)

1.1 Number of LP&VI auditors trained and certified; Number of LP&VI accredited by KA.

150 auditors LEI registered 15 LPIs MoF accredited (interim 1year accreditation by KAN + BRIK for CoC verification)

200 SVLK auditors certified 15 LP&VIs KAN accredited

Revised Milestones 2 (April 2010 - Maret 2011) 267 auditor (10 angkatan)

Revised Milestone 3 (April 2011 - June (July 2011 - Sept 2011) 2011) Fasilitasi 50 auditor untuk memperoleh pelatihan dari lembaga diklat dengan pendanaan mandiri

Review sistem peningkatan kapasitas bagi auditor

Target (31 March 2012)

500 SVLK auditors certified 50 LP&VIs KAN accredited

Source Regulation, Government gazettes, MoFor website, Minutes of meetins

Indicator

Baseline

1.2. Percentage of timber production and processing units, including small forest enterprises, trained to implement SVLK; percentage of trained enterprises certified.

Some capacity within larger enterprises based on private certification and LPIs. Limited capacity in small enterprises

Milestone 2009/2010

Revised Milestones 2 (April 2010 - Maret 2011)

Detailed programmes developed to address enterprises' capability to implement SVLK.

80 medium timber productions and industries are ready to implement SVLK

Revised Milestone 3 (April 2011 - June (July 2011 - Sept 2011) 2011) 50 medium timber productions and industries are ready to implement SVLK

MFP publish document of training for 4 types of forest manegemnt units

Source Independent assessment and SVLK certificates from accredited LP&VIs

Target (31 March 2012) National target: 60% of small timber production and processing units and 100% medium and large enterprises capable of implementing SVLK. National target: 90% of trained enterprises SVLK certified. 30% of national target facilitated by MFP

Indicator

Baseline

Milestone 2009/2010

Revised Milestones 2 (April 2010 - Maret 2011)

1.3. Capacity of other key actors to fulfill their specified roles in implementing SVLK.

SVLK regulation (Permenhut 38/09) has just been issued in June 2009. Roles of some agencies specified

Roles of all relevant bodies in Permenhut 38/2009 (SVLK) operation clearly specified. Personnel in central and 5 local/regional bodies (forestry, custom, independent monitors, etc) understand, resourced and are fulfilling their roles.

Personnel in central and 15 local/regional bodies (forestry, customs, trade, industry, pers etc), and rep. of Rep. of Indonesia (Indo embassy) understand, resourced and are fulfilling their roles in SVLK operation.

Revised Milestone 3

(April 2011 - June 2011) Personnel in central and 5 local/regional bodies (forestry, customs, trade, industry, pers etc), and rep. of Rep. of Indesia (Indo embassy) understand, resourced and are fulfilling their roles in SVLK operation.

Target (31 March 2012)

(July 2011 - Sept 2011) MFP publish document of sosialization, dissemination to internal Kementerian Hut and other stakeholders/law enforcers.

Personnel in central and 27 local/regional bodies (forestry, customs, independent monitors etc) understand, resourced and are fulfilling their roles in SVLK operation.

Source Training programme reports, monitoring of SVLK implementation, complaints about SVLK implementation IMPACT WEIGHTING INPUTS (£)

DFID (£)

Govt (£)

Other (£)

Total (£)

DFID SHARE (%)

1,750,000

INPUTS (HR)

DFID (FTEs)

Revised Milestones 2 OUTPUT 2

SVLK certified timber recognised in key markets

Indicator

2.1 Availability and acceptability of FLEGT-licensed timber in EU market

Baseline

Joint expert meeting identifies gaps between SVLK and EU standards

Milestone 2009/2010 Joint EU-Indonesia working groups agree action plan to address gaps through DFID & MFP facilitation

(April 2010 - Maret 2011) Through DFID & MFP facilitation, VPA negotiations concluded with SVLK as Annex. Active promotion of SVLK timber in EU market communications initiated

Revised Milestone 3

(April 2011 - June 2011) Through DFID & MFP facilitation, Indonesian Government aware of the need to sign VPA

(July 2011 - Sept 2011)

Target (31 March 2012) Through DFID & MFP facilitation, FLEGT licensing system in operational. FLEGT-licensed timber accepted by Due Diligence Regulation, Public Procurement Policies of 4 EU member state and 4 national timber trade associations

Source Minutes of negotiations, negotiating text, action plan, quarterly progress reports, EU green procurement policies

Indicator

Baseline

2.2 Acceptability of SVLK-certified timber in key nonEU and domestic markets

No SVLK certified timber produced. Relevant bilateral arrangements in place with US, JP, CN, AU. No explicit recognition of SVLK.

Milestone 2009/2010 TORs on current market demands for legal timber by product segment analyses in key markets (US, AU, JP, CN, KR, TW) and promotion strategy prepared.

Revised Milestones 2 (April 2010 - Maret 2011) Current market demands for legal timber by product segment analysed in key markets (US, AU, JP, CN, KR, TW) and promotion strategy developed. Strategies to gain recognition as evidence of US imports and other trade partners developed through MFP facilitation

Revised Milestone 3 (April 2011 - June (July 2011 - Sept 2011) 2011) SVLK certificates recognised as sufficient evidence of legality for US, Japan and Chinese buyers; Trade associations in US, Japan and China promote SVLK

Target (31 March 2012) SVLK certificates are recognized as evidence of legality for US imports with 3 other key trade partners. Major corporations in 3 key trade partners specify SVLK in procurement policies Trade associations in 3 key trade partners promote SVLK

Source Minutes of negotiations with other buyers, market reports, quarterly progress reports

IMPACT WEIGHTING INPUTS (£)

DFID (£)

INPUTS (HR)

DFID (FTEs)

Govt (£)

Other (£)

Total (£)

DFID SHARE (%)

OUTPUT 3

resentative mechanism in place to review and strengthen SVLK implementation

Indicator

3.1. Proportion of MoFor monitoring reports cross checked for validity by SVLK auditors. .

Baseline

Protocols to crosscheck MoFr timberadministration data not yet in place

Milestone 2009/2010

Protocols for crosschecking of MoFr timber administration data by SVLK auditors in place.

Revised Milestones 2 (April 2010 - Maret 2011) MoFr data on timber administration crosschecked for validity in 50% of cases

Revised Milestone 3

(April 2011 - June 2011) MoFr data on timber administration cross-checked for validity in 50% of cases is analysed

(July 2011 - Sept 2011) MoFr data on timber administration cross-checked for validity in 50% of cases is analysed and disseminated

Target (31 March 2012) MoFr data on timber administration cross-checked for validity in 100% of cases

Source Government regulation, M&E surveys minutes, quarterly reports, minutes public consultations and minutes of meetings

Indicator

3.2.Percentage of complaints successfully resolved by Permenhut 38/2009 dispute resolution mechanism

Baseline

Permenhut 38/2009 not in operation - no complaints received.

Milestone 2009/2010

Permenhut 38/2009 dispute resolution mechanism drafted and tested. 20% of complaints received are analyzed and resolved and results communicated to complainants

Revised Milestones 2 (April 2010 - Maret 2011) Permenhut 38/2009 dispute resolution mechanism proposed for refinement. 100% of complaints identified, analyzed, and results communicated to complainants.

Source LPVI , IFM, & KAN reports

Revised Milestone 3

(April 2011 - June 2011) Review of complaints mechanism facilitated and publicly diseminated

Target (31 March 2012)

(July 2011 - Sept 2011) Permenhut 38/2009 dispute resolution mechanism refined. All complaints received identified, analyzed, resolved and results communicated to complainants and publicly available

Indicator

Baseline

Milestone 2009/2010

3.3 Independent performance review process to improve standards and implementation of Permenhut 38/2009 developed, implemented and results publicly accessible.

Performance review of SVLK not specified.

Multi-stakeholder performance review and system adaptation mechanism established.

Revised Milestones 2 (April 2010 - Maret 2011) First comprehensive review of Permenhut 38/2009 performed and need for adaptation to improve standards and implementation identified. Public summary report released. Actions taken on first review recommendations..

Revised Milestone 3 (April 2011 - June 2011) Second review of Permenhut 38/2009 performed and need for adaptation to improve standards and implementation identified. Public summary report released.

Revised Milestone 3 (July 2011 - Sept 2011) Final report of the review of Permenhut 38/2009 performed and diseminated

Target (31 March 2012)

Actions taken on first review recommendations. Second review of Permenhut 38/2009 performed and need for adaptation to improve standards and implementation identified. Public summary report released.

Source Programme M&E surveys; independent monitoring reports; minutes of LPVI and KAN dispute resolution sessions; press IMPACT WEIGHTING INPUTS (£)

DFID (£)

INPUTS (HR)

DFID (FTEs)

Govt (£)

Other (£)

Total (£)

DFID SHARE (%)

WORKPLAN 2010/2011 FOREST GOVERNANCE AND MULTISTAKEHOLDER FORESTRY PROGRAMME No OUTPUT, KEGIATAN DAN DETAIL KEGIATAN

Budget

OUTPUT 1 : Sufficient capacity to implement SVLK (Supply chain control, accreditation processing, auditing, independent monitoring, licensing and structuring implementation mechanism) 1.1 Number of SLVK auditors trained and certified; number of LP&VI accredited by KAN 1.1.1. Enhancing training capacity 1,390,000,000 1.1.2. Facilitating training of SVLK auditors 2,100,000,000 Sub Total 1.1 3,490,000,000 1.2. Percentage of timber production and processing units, including small forest enterprises, trained to implement SVLK; percentage of trained enterprises certified 1.2.1. SVLK Training need assessment for timber production and processing units

200,000,000

1.2.2. SVLK training for timber production and processing units

862,500,000

1.2.3. Training evaluation 1.2.4. Facilitating the development of small timber production/enterprises

260,000,000 1,400,000,000 Sub Total 1.2 2,722,500,000

1.3. Capacity of other key actors to fulfil their specified roles in implementing SVLK. 1.3.1. OuOutreach and dissemination of Permenhut 38/2009 at central and provincial levels

2,300,000,000

Year 2010/2011 5 6 7 8

Year 2011/2012 2 3 4 5

No OUTPUT, KEGIATAN DAN DETAIL KEGIATAN 1.3.2. Cross sector outreach and dissemination of Permenhut 38/2009 at central government level 1.3.3. Information center of Permenhut 38/2009 implementation 1.3.4. Special outrearch and dissemination for law enforcement agencies and comparative study in other countries Sub Total 1.3

Budget

Year 2010/2011 5 6 7 8

Year 2011/2012 2 3 4 5

900,000,000 650,000,000 1,550,000,000 5,400,000,000

SUBTOTAL OUTPUT 1 2

11,612,500,000

OUTPUT 2 : SVLK certified timber recognised in key markets 2.1 Availability and acceptability of FLEGT-licensed timber in EU market 2.1.1. Facilitating joint experts 620,000,000 2.1.2. Facilitating negotiation teams 870,000,000 2.1.3. Facilitating SVLK promotions 3,350,000,000 Sub Total 2.1 4,840,000,000 2.2 Acceptability of SVLK-certified timber in key non-EU and domestic markets 2.2.1. Facilitating the preparation works to promote SVLK to obtain the acceptability 2.2.2. Facilitating promotion of SVLK certified timber in Non EU markets Sub Total 2.2

1,025,000,000 1,550,000,000 2,575,000,000

SUBTOTAL OUTPUT 2

7,415,000,000

No OUTPUT, KEGIATAN DAN DETAIL KEGIATAN OUTPUT 3 : Representative mechanism in place to review and strengthen SVLK implementation 3.1. Proportion of MoFor monitoring reports cross checked for validity by SVLK auditors. 3.1.1. Facilitating the establihsment of multisakteholder WG on monev implementations : 3.1.2. Conducting action research and assessment on Perdirjen 02/2010 related independent monitoring mechanism 3.1.3. Assessment for SVLK implementation in BPK funded certification of 40 unit management 3.1.4. Initiating the lessons learned from the assessment in 40 unit management to the stakeholder and publicly diseminated in 6 provinces 3.1.5. Disseminating the results of the WG monitoring (data & information collection of SVLK implementation) Sub Total 3.1 3.2.Percentage of complaints successfully resolved by Permenhut 38/2009 dispute resolution mechanism 3.2.1. Initiating the institutional arrangement for dispute resolution (facilitating study and consultation workshops) 3.2.2. Facilitating the formulation of institutional arragement for Dispute Resolution on complain mechanism of SVLK 3.2.3. Facilitating KAN to develop the protocol of dispute resolution on complain mechanism of SVLK 3.2.4. Facilitating the arrengement of BPK regulation on complaint mechanism of SVLK 3.2.5. Facilitating the identification of area for pilot test of Dispute Resolution on complain mechanisme of SVLK 3.2.6. Facilitating training workshop for pilot test preparation with respect to Dispute resolution and complaint mechanism of SVLK in 5 regions 3.2.7. Facilitating Pilot test of Dispute Resolution on complaints mechanisme of SVLK in 5 regions

Budget

350000000 200,000,000 1,000,000,000 40,000,000 80000000 1,670,000,000

245,000,000 80,000,000 120,000,000 50,000,000 125,000,000 550,000,000 1,000,000,000

Year 2010/2011 5 6 7 8

Year 2011/2012 2 3 4 5

No OUTPUT, KEGIATAN DAN DETAIL KEGIATAN 3.2.8.Facilitating the analysis and institutional review for the pilot test of dispute resolution on complaints (lessons learned)

Budget

Year 2010/2011 5 6 7 8

Year 2011/2012 2 3 4 5

220,000,000

Sub Total 3.2 2,390,000,000 3.3 Independent performance review process to improve standards and implementation of Permenhut 38/2009 developed, implemented and results publicly accessible. 3.3.1. Enhancing the capacity of independent monitoring institutions trhough Training for independent forest monitoring (IFM) is facilitated through CSO networks in 12 provinces 3.3.2. Facilitating workshop feed back mechanism from try out training IFM to evaluate the process on capacity building process of independent monitoring and revisioning the f traning curriculum and modules for IFM is completed 3.3.3. Documenting lessons Learned of CSO experiences conducting training IFM 3.3.4. Facilitating the establishment of a multistakeholder at national dan regional networks to evaluate the implementations of Permenhut 38/2009 and other related regulations 3.3.5. Facilitating capacity building process to the multistakeholder network to be able taking roles in SVLK implementation 3.3.6. Initiating evaluation of the implementation Permenhut 38/2009 and other related regulation through multistakeholder workshop in regional networks 3.3.7. The disemination of the review / evaluation result to obtain feed back for further improvement on standards and implementations is completed in 6 provinces 3.3.8. Supporting other activities relevant to SVLK

900,000,000

240,000,000 160,000,000 325,000,000 1,675,000,000 150,000,000 150,000,000 75,000,000

Sub Total 3.4

3,675,000,000

No OUTPUT, KEGIATAN DAN DETAIL KEGIATAN

Budget

3.4 Awareness of key interest groups on aims and operation of SVLK 3.4.1. Pooling knowledge of key CSOs at central level 100,000,000 3.4.2. Facilitating the regional CSO networks to organise the implemntation of socialisation strategies Sub Total 1.4

500,000,000 600,000,000

SUBTOTAL OUTPUT 3

8,335,000,000

TOTAL BUDGET (IDR)

27,362,500,000

TOTAL BUDGET (GBP)

2,104,808

Year 2010/2011 5 6 7 8

Year 2011/2012 2 3 4 5

REKAPITULASI BUDGET Forest Governance and Multistakeholder Forestry Programme 18 Month : April 1, 2010 - September 30, 2011 No 1

Cost

Items

GBP

Total Budget

2 21

Expenditure Program

211

Grant Making

212

Facilitation

3,000,000

39,000,000,000

100%

2,104,808

27,362,500,000

70%

247,500 Subtotal

IDR

2,352,308

3,217,500,000 30,580,000,000

8% 78%

Management Cost

221

Operational Cost

127,346

1,655,500,000

222

Program Personnel

302,623

3,934,104,000

10%

223

Management Personnel

130,159

1,692,064,000

224

Management Fee

1,135,850,040

8,417,518,040

22%

87,373 Subtotal

647,501

TOTAL Surplus/Defisit GBP 1 equivalent Rp. 13.000

2,999,809 191

38,997,518,040 2,481,960

13,000

100%

Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia – KEHATI The Indonesian Biodiversity Foundation – IBF Jl. Bangka VIII No. 3B, Pela Mampang Jakarta 12720, INDONESIA Tel. (62-21) 718 3185, 718 3185 Fax. (62-21) 719 6131 Website : www.kehati.or.id