Issuu on Google+

SertiďŹ kasi Legalitas Produk Kayu, Siapa Berani?

Yogyakarta 12-14 April 2012 Surakarta 16-18 April 2012 Jepara 27-29 April 2012

Semarang 1-3 Mei 2012 Surabaya 7-9 Mei 2012 Denpasar 10-12 Mei 2012

SertiďŹ kasi Legalitas Produk Kayu, Siapa Berani?

Penulis & Fotografer: Sigit Pramono Desain Grafis: Agus Sudaryono

Daftar Isi

6

Kata Pengantar Agar Legal, Industri Perlu SVLK

Bab 1

8

Kurikulum, Mendorong Interaksi antara Peserta dengan Pelatih

Bab 2

26

Pelatihan SVLK-Asmindo di Yogyakarta

Bab 3

38

Pelatihan SVLK-Asmindo Komda Solo Raya

Bab 4

56

SVLK Rasa Jepara Ingin Mudah dan Murah‌

Bab 5

74

Pelatihan SVLK di Semarang, Mayoritas Industri Papan Atas

Bab 6

94

Pelatihan SVLK di Surabaya

Bab 7

110

Operasi Tanpa Tulis: Bali dan Jepara Sama saja

Bab 8

112

Rangkuman Temuan dalam Pelatihan SVLK di Enam Kota

Bab 9

138

Pelatihan SVLK bersama MFP

S

istem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) pada 2012 sudah seperti tamu di depan pintu. Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) Nomor P. 38/2009 dan seperangkat petunjuk pelaksanaan penerapan SVLK diundangkan sejak Juni 2009. SVLK yang selama beberapa tahun telah dibahas secara maraton oleh berbagai pihak terkait, pada 2013 akan menjelma menjadi wajib dan mengikat. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009 dan petunjuk pelaksanaannya pada 2010 menunjukkan bahwa SVLK memang masih perlu penyempurnaan. Tujuannya, untuk meningkatkan akuntabilitas dan kredibilitasnya. Melalui forum konsultasi publik tingkat regional dan nasional, parapihak berhasil merumuskan masukan dalam upaya penyempurnaan aturan tersebut. Selanjutnya proses penyempurnaan masukan berlanjut melalui tim kelompok kerja. Dan pada akhir Desember 2011 ada penetapan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.68/MenhutII/2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009 tentang standar dan pedoman penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari dan verifikasi legalitas kayu pada pemegang izin atau pada hutan hak. Dalam dua tahun terakhir hingga awal 2012, pelaksanaan SVLK pada tingkat unit manajemen pelaku usaha sudah tampak dan berkembang signifikan. Sudah ada penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada unit kelola/pemegang izin pada berbagai bentuk pengelolaan hutan dengan total areal seluas kurang lebih 5,8 juta hektare. Di sisi lain, verifikasi legalitas kayu (VLK) juga telah dilakukan pada hutan alam maupun tanaman dengan luas kurang lebih 800 ribu hektare, dan verifikasi legalitas kayu juga telah dilaksanakan pada 175 unit industri pengolahan kayu. Sebagian besar industri yang lulus proses sertifikasi VLK adalah industri berskala besar dan bergerak di bidang wood working. Di Jawa Tengah, beberapa industri yang mengawali implementasi sistem ini antara lain Indotama Omricon Kahar, Albasia Bumhipala Persada, PT Kayu Lapis Indonesia Semarang, dan Dharma Satya Nusantara Temanggung. Sebagian di antara industri besar tersebut memproduksi furnitur dan moulding, seperti Kurnia Jati Utama di Jawa Tengah dan PT Panca Warna di Gresik (Jawa Timur). Di kalangan Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Industri Kecil Menengah (IKM), salah satu dari sedikit yang telah mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu adalah Jawa Furni Lestari (Yogyakarta), yang memproduksi furnitur dengan pola non manufactured. Untuk mempersiapkan industri kehutanan, terutama dari kalangan UKM, agar mampu menerapkan SVLK, perlu syarat. Yakni meningkatkan kapasitas dan kesiapan pelaku industri kecil dan menengah melalui pelatihan SVLK. Kegiatan tersebut juga diharapkan secara bersama-sama menjadi sarana untuk mendorong implementasi SVLK di kalangan IKM/UKM, mendorong perluasan jejaring usaha kehutanan serta penajaman tentang berbagai hambatan untuk implementasi. Selain itu dengan pelatihan juga diharapkan munculnya strategi bagi kelompok UKM dalam menyikapi keharusan dalam menerapkan SVLK. Bagi MFP - KEHATI, pelatihan SVLK bagi IKM/UKM ini sendiri merupakan pelaksanaan dari salah satu rencana kerja, yaitu untuk melakukan latih damping bagi unit manajemen hutan hak dan industri kecil dan menengah. Pada awalnya, MFP – Kehati hanya berencana melaksanakan pelatihan dan pendampingan atau asistensi pada delapan unit IKM. Tapi dalam pelaksanaannya, pelatihan dan pendampingan SVLK melibatkan peserta lebih besar. Jumlah industri kecil menengah, terutama mebel dan kerajinan begitu besar, dan pengrajin kecil yang tergantung pada sektor ini begitu banyak, terutama di daerah-daerah sentra furnitur dan kerajinan yang bertujuan

6

Pengantar Dari MFP

ekspor. Di sisi lain, kewajiban untuk melaksanakan SVLK sepenuhnya pada Januari 2014 di sektor ini terlihat cukup berat. Ini mengingat tingkat kemampuan dan pengetahuan di kalangan IKM. Karena itu, ada kebutuhan untuk memberikan perhatian lebih kepada IKM dalam upaya peningkatan kapasitas ini. Meski demikian, sumberdaya yang dimiliki oleh MFP - KEHATI tak memungkinkan untuk melakukan latih-damping secara intensif terhadap semua IKM. Karena itu, kegiatan ini dirancang sebagai pelatihan dan asistensi awal hanya kepada IKM yang direkomendasikan oleh asosiasinya, dalam hal ini Asosasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (Asmindo).

Kegiatan pelatihan SVLK bagi IKM/UKM diharapkan dapat menghasilkan beberapa capaian nyata berupa: 1. Meningkatnya pemahaman dan kesiapan kelompok UKM tentang SVLK, yang meliputi konteks, kriteria indikator yang harus dipenuhi, dan strategi penerapannya, 2. Tersusunnya gap analysis dan rencana tindak lanjut penyiapan implementasi SVLK bagi masing-masing industri peserta, 3. Adanya komitmen dari pelaku industri berbahan baku kayu menuju sertifikasi legalitas kayu, 4. Tersusunnya rencana untuk mengimplementasikan SVLK secara penuh dan menyebarluaskan pengetahuan tentang implementasi SVLK oleh peserta pelatihan kepada para pelaku usaha yang lain melalui asosiasi yang ada, 5. Adanya dokumentasi dan pembelajaran tentang strategi peningkatan kapasitas IKM melalui pelatihan yang dilaksanakan dan beberapa program lain sebelumnya.

Capaian dari rangkaian pelatihan ini diharapkan dapat melengkapi apa yang sudah dihasilkan oleh MFP - KEHATI melalui mitranya dalam memfasilitasi IKM untuk melaksanakan SVLK. Beberapa industri di Jepara, Yogyakarta, Bulukumba, dan Surakarta, selama beberapa bulan pada tahun 2012 ini telah mendapatkan asistensi teknis dari mitra MFP - KEHATI, dan sedang menyiapkan diri untuk menjalani audit verifikasi legalitas kayu. Seperti dipaparkan di atas, pelatihan ini diharapkan dapat menambah akselerasi penguatan kapasitas yang dilakukan, sehingga dampaknya tidak berhenti pada 5 industri / kelompok pengrajin yang telah didampingi saja.

Jakarta, Juli 2011 Diah Rahardjo, Programme Director MFP - KEHATI

7

Agar Legal, Industri Perlu SVLK

“

SVLK adalah sistem untuk memastikan keabsahan legalitas kayu pada industri berbasis kayu.

8

Bab

Pelatihan SVLK di enam kota di Pulau Jawa dan Bali—Yogyakarta, Surakarta, Jepara, Semarang, Surabaya, dan Denpasar.

9

Pelatihan SVLK bersama MFP

P

ertengahan April hingga pertengahan Mei 2012 merupakan saat yang mendatangkan kesibukan ekstra bagi Multistakeholder Forestry Programme (MFP). Program yang mendapat dukungan Departemen Pembangunan Internasional Kerajaan Inggris dan Irlandia Utara (UKAID) ini mengerahkan sejumlah personelnya untuk memfasilitasi pelatihan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) di enam kota di Pulau Jawa dan Bali— Yogyakarta, Surakarta, Jepara, Semarang, Surabaya, dan Denpasar. Sesuai namanya, SVLK adalah sistem untuk memastikan keabsahan legalitas kayu yang digunakan sebagai bahan baku oleh industri berbasis kayu. SVLK adalah peraturan yang disusun oleh Pemerintah Republik Indonesia (RI), dalam hal ini Kementerian Kehutanan. Sebagai sebuah peraturan, SVLK harus ditaati kalangan industri berbasis kayu. Artinya, industri harus menerapkan SVLK dalam

bisnisnya. Ini terutama bagi industri yang melempar produknya ke pasar ekspor. Resminya, pelatihan SVLK bagi industri berkala kecil dan menengah ini bertajuk Pelatihan SVLK Bagi Kelompok Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Pemegang Izin Usaha Industri Kayu Lanjutan (Furniture, Kerajinan, dll). Pelatihan berlangsung dari 12 April hingga 12 Mei 2012. Pelatihan SVLK ini merupakan respons MFP terhadap permintaan Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (Asmindo). Yakni agar MFP memfasilitasi pelatihan SVLK bagi para anggotanya di sejumlah wilayah. Yang dimaksud “fasilitasi” di sini adalah bahwa MFP memberikan dukungan dalam beberapa bentuk – dana untuk mengongkosi sebagian kebutuhan pelatihan, sumberdaya manusia (SDM) untuk peran pelatih serta tenaga nara sumber, juga kurikulum dan silabus – untuk terlaksananya proses pelatihan. Maka jadilah pelatihan tersebut menyertakan perusahaan permebelan dan kerajinan berbasis kayu yang sebagian besar anggota Asmindo. Hanya saja, untuk pelatihan di Jepara (Jawa Tengah), peserta bukan dari anggota Asmindo, melainkan juga anggota Asosiasi Pengrajin Kecil Jepara (APKJ). Untuk industri anggota Asmindo, pelatihan SVLK ini merupakan yang pertama kali. Tapi pelatihan SVLK untuk industri di luar Asmindo, sudah pernah ada sebelumnya. Ada catatan tersendiri tentang dinamika ini, dalam bagian lain bab ini.

Industri sawmill: Termasuk salah satu usaha berbasis kayu.

10

Asmindo mengetuk pintu MFP untuk memfasilitasi pelatihan SVLK bagi para anggotanya bukan tanpa sebab. Bergulir sejak 2008, MFP II bergerak dalam kegiatan untuk mendorong proses multipihak untuk mempercepat proses pemberlakuan SVLK di Indonesia. Jadi, selama ini SVLK merupakan program utama yang didorong MFP. Dengan menjadikan SVLK sebagai salah satu program utama, MFP

Pelatihan SVLK bersama MFP

Milestone Pelatihan SVLK bagi IKM Anggota Asmindo oleh MFP 2012 Semarang

Jepara

Surabaya

Selasa–Kamis, 1–3 Mei 2012

Jumat–Minggu, 27–29 April 2012

Senin–Rabu, 7–9 Mei 2012

Yogyakarta

Surakarta

Denpasar

Kamis–Sabtu, 12–14 April 2012

Senin–Rabu, 16–18 April 2012

Kamis–Sabtu, 10–12 Mei 2012

dengan sendirinya juga memiliki berbagai sumberdaya. Baik itu berupa sumberdaya manusia, jaringan, sistem informasi, maupun sumber pendanaan— yang semuanya disiapkan untuk memfasilitasi berbagai kegiatan mendorong tercapainya SVLK. Alasan lain mengapa Asmindo mengandalkan dukungan MFP dalam mendorong SVLK adalah bahwa selama ini MFP, juga sudah bergerak memberikan dukungan bagi sejumlah mitra lokal untuk melakukan pendampingan dan pelatihan SVLK secara langsung, di luar kerjasama dengan Asmindo. Pelatihan tersebut melibatkan industri kecil dari sejumlah wilayah di Indonesia. Pelatihan ini berlangsung di Yogyakarta, sekitar awal 2011 dan 2012. Dengan fasilitasi MFP, pelatihan tersebut pada saat itu dilakukan oleh Universitas Gadjah Mada (UGM), dalam hal ini Fakultas Kehutanan, serta sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bidang kehutanan dan pemberdayaan masyarakat, Java Learning Center (JAVLEC), Yogyakarta.

Desember 2013 Industri Wajib SVLK Pelatihan SVLK bagi industri mebel dan kerajinan berbasis kayu anggota Asmindo ini berangkat dari dinamika perkembangan sikap Asmindo sendiri terhadap status SVLK. Itu terjadi ketika pada 2009 beredar kabar bahwa Pemerintah RI berketetapan hati untuk menaikkan status VLK. Tadinya, sejak disusun pada 2003, sebagai sebuah peraturan, SVLK masih bersifat tak wajib atau sukarela (voluntary). Artinya, industri masih boleh menjual produk mebel dan kerajinan berbahan kayu ke Eropa tanpa harus memenuhi semua syarat yang ada dalam SVLK. SVLK adalah peraturan produk asli Pemerintah RI. Selain diniatkan untuk memperbaiki pengurusan hutan dan industri produk kehutanan, ini merupakan tanggapan terhadap sikap sejumlah negara yang tergabung dalam Uni Eropa (UE), terutama Inggris. Mereka meminta jaminan bahwa produk mebel yang diekspor RI ke Eropa dibuat dari bahan baku kayu legal. Permintaan jaminan ini berkaitan 11

Pelatihan SVLK bersama MFP

dengan kepedulian masyarakat internasional untuk mengerem laju pembabatan hutan secara liar (illegal logging). Kasus illegal logging memang marak di Tanah Air, terutama beberapa tahun setelah jatuhnya rezim Pemerintahan Presiden Soeharto pada 1998. Bahkan sampai tahun 2000, illegal logging berlangsung. Dan sebagian besar hasil illegal logging mengalir ke industri berbasis kayu, termasuk industri mebel dan kerajinan. Dan dari berbagai komoditas ekspor Indonesia, mebel termasuk yang volumenya dominan, dengan nilai yang tak sedikit. Ekspor mebel Indonesia bukan hanya ke Eropa, melainkan juga ke belahan dunia lainnya: Amerika Serikat, Australia, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, î “ailand, Turki, Afrika Selatan, Dubai, bahkan Israel. Dan seluruh pemerintahan negara-negara tersebut sudah telanjur mencap bahwa mebel yang mereka impor dari Indonesia dibuat dari bahan baku kayu yang tak memenuhi syarat legalitas. Kritik bermunculan dari parapihak yang melihat pelaksanaan SVLK di Indonesia terkesan kurang sungguh-sungguh. Itu masih

ditambah dengan cap oleh masyarakat internasional bahwa produk mebel Indonesia dibuat dari bahan baku kayu tak legal. Itu semuai membuat harga diri Pemerintah RI terusik. Stigmatisasi tersebut seolah menuding bahwa Bangsa Indonesia tak sanggup mengatur sendiri urusan dalam negerinya, termasuk mengurusi legalitas kayu sebagai bahan baku industri berbasis kayu (timberbased industry). Dari situlah kemudian Pemerintah RI menyusun dan menerbitkan peraturan tentang SVLK pada 2003. Hanya saja, di saat-saat sekitar awal penerbitannya SVLK masih bersifat sukarela. Akibatnya, industri pun juga bersikap sukasuka. Artinya, SVLK belum efektif sebagai alat untuk mencapai tujuan. Belum ada jaminan bahwa mebel produksi Indonesia, baik yang untuk ekspor maupun untuk pasar domestik, menggunakan bahan baku kayu legal. Jika diartikan lebih jauh, illegal logging sangat mungkin masih berlangsung. Keadaan ini sekali lagi membuat beberapa negara yang tegabung dalam Uni Eropa minta Pemerintah RI lebih besungguh-sungguh.

Peta Tujuan Ekspor Mebel Indonesia Eropa

t Amerika Serikat

Korea Selatan

t

t

Timur Tengah

t

Taiwan

Mexico

t

t Thailan

t

Afrika Selatan

t

Australia

t

12

Jepang

t

ekspor: Beberapa negara Eropa minta kayu legal.

Hasilnya, pada 2009 Pemerintah RI memutuskan bahwa SVLK bukan lagi bersifat sukarela, melainkan wajib bagi industri. Sebenarnya, wajib SVLK bukan hanya bagi industri, melainkan semua jenis bisnis yang menggunakan kayu. Itu bahkan berlaku pula bagi para pengelola hutan. Kebijakan Pemerintah untuk mewajibkan SVLK tertuang melalui Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) No. P.38/Menhut-II/2009. Meski ditandatangani pada 2009, Permenhut No. 38 2009 dan seperangkat petunjuk pelaksanaan dalam penerapan SVLK ini tak sertamerta memaksakan SVLK efektif pada tahun itu juga. Pemerintah pada 2010 masih melakukan evaluasi dan pembenahan (revisi) atas Peraturan tersebut. Hasil evaluasi terhadap implementasi tersebut menunjukkan perlunya penyempurnaan SVLK guna meningkatkan akuntabilitas dan kredibilitasnya. Melalui forum konsultasi publik tingkat regional dan nasional; para pihak berhasil merumuskan masukan dalam upaya penyempurnaan aturan tersebut.

Selanjutnya proses penyempurnaan masukan ditindaklanjuti melalui tim kelompok kerja yang akhirnya pada akhir Desember 2011 menetapkan terbitnya Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.68/Menhut-II/2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009 tentang standar dan pedoman penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari dan verifikasi legalitas kayu pada pemegang izin atau pada hutan hak (bukan hutan milik negara). Sambil mendapat masukan baru dari para pemangku kepentingan (stakeholder), Pemerintah melalui P 68 menyebutkan bahwa pada Desember 2012 industri primer dan integrated-- seperti sawmill, plywood-- sudah harus ber-VLK. Sedangkan untuk industri lanjutan pada Desember 2013. Itu berarti bahwa industri yang tak mengikuti aturan main SVLK bakal kehilangan kesempatan melanjutkan bisnisnya.

“

Perlu penyempurnaan SVLK guna meningkatkan akuntabilitas dan kredibilitasnya.

Pada awal diberlakukannya SVLK, dan indusri masih enggan menerapkannya, Asmindo pun 13

Pelatihan SVLK bersama MFP

Perjalanan SVLK

Indonesia merupakan negara Asia pertama yang mempunyai kesepakatan VPA dengan UE.

2001

2002

2003

2005

Deklarasi Bali tentang penegakan hukum kehutanan dan pemerintahan

Berbagai Mou kerjasama untuk memerangi pembalakan liar

Konsultasi multi pihak untuk mengembangkan definisi legalitas kayu

Pengembangan lebih lanjut dan perumusan standar dan kriteria untuk legalitas kayu dari berbagai jenis standar legalitas kayu

memandang SVLK sebagai beban, terutama beban biaya. Baru ketika Pemerintah menetapkan tenggat diberlakukannya SVLK bagi industri lanjutan, yaitu pada Desember 2013, Asmindo berubah pikiran. Asmindo tak ingin industri mebel anggotanya tutup warung garagara tak melaksanakan sistem ini. Apa lagi beberapa negara di luar Indonesia— terutama China, Vietnam, dan Malaysia— yang selama ini juga mengandalkan salah satu lumbung devisanya dari ekspor mebel, berpeluang melesat lebih di depan dan meninggalkan Indonesia tercecer di belakang. Indonesia merupakan negara Asia pertama yang mempunyai kesepakatan VPA dengan negara-negara EU. Hingga pada saat ini, perkembangan dari tahapan perjanjian VPA tersebut tengah memasuki tahap “persiapan ujicoba pengiriman kayu atau produk kayu bersertifikat”, sebelum memasuki tahap implementasi sepenuhnya pada Maret 2013. Beberapa indikator berjalannya proses tersebut adalah telah dikembangkannya “Strategi

14

Implementasi” oleh kedua negara dan pembicaraan intensif terkait pengembangan kelembagaan Joint Preparatory Committee. Implementasi SVLK pada tingkat unit manajemen pelaku usaha sudah terlihat dan menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam dua tahun terakhir. Itu tampak dari berlangsungnya penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada unit kelola/pemegang izin pada berbagai bentuk pengelolaan hutan dengan total areal seluas kurang lebih 5,8 juta hektare. Di sisi lain, verifikasi legalitas kayu (VLK) juga telah dilakukan pada hutan alam maupun tanaman dengan luas kurang lebih 800 ribu hektare, dan verifikasi legalitas kayu juga telah dilaksanakan pada 175 unit industri pengolahan kayu. Sebagian besar industri yang telah lulus proses sertifikasi VLK adalah industri berskala besar dan bergerak di bidang wood working. Beberapa contoh di Jawa Tengah antara lain Indotama Omricon Kahar, Albasia Bumhipala

Pelatihan SVLK bersama MFP

2006

2007

2009

2011

Reformulasi standar legalitas kayu dan uji coba lapangan

Peningkatan standar legalitas kayu dan pengembangan sistem

Standar dan sistem legalisasi kayu diadopsi oleh pemerintah

l l

Persada, Dharma Satya Nusantara Temanggung, dan PT Kayu Lapis Indonesia Semarang. Beberapa industri besar tersebut juga memproduksi furnitur dan menggarap moulding, seperti Kurnia Jati Utama (Jawa Tengah) dan PT Panca Warna di Gresik (Jawa Timur). Sedangkan di kalangan UKM, salah satu dari sedikit yang telah lolos audit VLK adalah Jawa Furni Lestari (Yogyakarta), yang memproduksi furnitur dengan pola non manufactured. Dalam mencapai tujuan untuk mempersiapkan industri kehutanan, terutama dari kalangan Usaha Kecil dan Menengah untuk mampu mengimplementasikan sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK), maka perlu dilakukan peningkatan kapasitas dan kesiapan pelaku industri kecil dan menengah melalui pelatihan SVLK. Kegiatan tersebut juga diharapkan secara bersama-sama menjadi sarana untuk mendorong implementasi SVLK di kalangan IKM/UKM, mendorong perluasan jejaring usaha kehutanan serta penajaman tentang berbagai hambatan untuk implementasi. Selain

l

Kesepakatan VPA tercapai Pemarafan kesepakatan VPA Peluncuran logo “V-legal�

itu dengan pelatihan juga diharapkan munculnya strategi bagi kelompok usaha kecil dan menengah dalam menyikapi keharusan dalam menerapkan SVLK. China dan Vietnam terang-terangan mengirim delegasi ke Indonesia untuk mengkopi draf SVLK, dan tinggal menerjemahkannya ke dalam bahasa masing-masing. Malaysia pun agresif memperisapkan investasinya untuk masuk ke bisnis mebel di Indonesia. Jika tetap saja tak sigap dalam menyikapi dinamika perdagangan mebel internasional, terutama berkaitan dengan pemberlakuan SVLK sebagai kebijakan wajib, industri mebel Indonesia bisa benar-benar tertimpa petaka. Itu mengingat wajib SVLK tak hanya untuk ekspor ke Eropa, tapi juga akan melebar untuk ekspor ke Amerika Serikat (AS), Jepang, dan Australia. Dan jika negara-negara lain yang nantinya lebih dulu ber-SVLK, maka, pasar domestik akan dibanjir produk impor, terutama dari China, dan juga terlibas oleh masuknya penanaman modal langsung investor Malaysia. 15

Pelatihan SVLK bersama MFP

Ini Dia Wajah-wajah Para Pelatih dan Narasumber

16

Diah Raharjo: Jepara, Bali

Ahmad Edi Nugroho: Surakarta

Agus Setyarso: Surakarta, Jepara, Semarang, Surabaya, Bali

Agus P Djailani: Yogyakarta, Surakarta, Surabaya, Bali

I Ketut Alit Wisnawa: Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Bali

Irfan Bakhtiar: Yogyakarta, Surakarta, Jepara, Semarang, Bali

Suryanto Sadiyo: Yogyakarta, Surakarta, Jepara, Surabaya

Exwan Novianto: Yogyakarta, Surakarta, Jepara, Bali

Een Nuraeni: Yogyakarta, Surakarta, Surabaya, Bali

Setyowati: Yogyakarta, Surakarta, Jepara, Semarang, Surabaya, Bali

Jajag Suryo Putro: Yogyakarta, Surakarta, Jepara, Semarang, Bali

Panji Anom: Yogyakarta, Surakarta, Jepara, Semarang, Surabaya, Bali

Anton Sanjaya: Jepara, Semarang, Surabaya

Sudarwan: Yogyakarta, Surakarta, Jepara, Semarang, Bali

Teguh Yuwono: Jepara, Semarang, Bali.

Pelatihan SVLK bersama MFP

MFP tak sendiri melaksanakan seluruh kegiatan dan tanggungjawab dalam pelatihan SVLK bagi IKM anggota Asmindo di enam kota kali ini. Ia bekerjasama dengan jaringan mitra lokal di beberapa daerah untuk melakukan itu. Ini terutama untuk penyediaan tenaga pelatih, narasumber, dan panitia lokal di enam kota yang bersangkutan. Kerjasama antara MFP dengan sejumlah mitra lokal tersebut membuat pelatihan SVLK bagi IKM anggota Asmindo di enam kota lebih mudah. Mudah dalam pengertian bahwa dari beberapa program pelatihan sebelumnya, di situ sudah terdapat tenaga pelatih, narasumber, dan kurikulum yang siap dimanfaatkan. Pada 17 hingga 21 Januari 2012, MFP dan para mitranya juga baru saja menyelenggarakan pelatihan bagi tenaga pendamping IKM. Di situ, MFP bekerjasama dengan Universitas Gadjah Mada (UGM), dalam hal ini Fakultas Kehutanan, dan Java Learning Center (Javlec). Pelatihan berlangsung di Kompleks Wanagama, hutan observasi milik UGM, di Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Peserta pelatihan berasal dari sejumlah IKM yang selama ini sedang dan akan menjadi mitra dampingan dari LSM mitra MFP, misalnya APIK Buleleng, Koperasi Kosta Jasa Kebumen, Lampung, serta dari perwakilan LSM dan pemerintah daerah (Pemda). Pelatihan bagi pendamping IKM pada Januari tersebut dapat disebut sebagai arena pemanasan bagi pelatihan SVLK bagi IKM anggota Asmindo sepanjang April hingga Mei 2012. Target, materi, kurikulum, peserta, lokasi, dan mekanisme pelatihan bagi pendamping IKM memang berbeda dari pelatihan SVLK bagi IKM anggota Asmindo. Namun dalam beberapa hal, kedua pelatihan pada taraf tertentu memiliki kemiripan. Yakni dalam hal pengelolaan penyelenggaraan, tenaga pelatih, dan metodologi.

Dalam kerjasama dengan para mitra lokal, termasuk dengan Javlec dan Sulawesi Community Foundation (SCF) di Makassar, MFP berperan sebagai penyandang dana. MFP juga memiliki program yang salah satunya tentang implementasi SVLK, baik di hutan maupun di industri. Kontribusi MFP yang diharapkan oleh para mitra lokalnya adalah pertama adanya fasilitasi yang berkelanjutan, termasuk dalam kegiatan pelatihan ini. Artinya, para mitra dan jaringan lokal berharap kegiatan ini tak berhenti sampai di sini. Pasalnya, masih banyak pekerjaan yang belum tuntas dan perlu adanya tindakan nyata berupa pendampingan bagi industri kecil dan menengah yang mempunyai kemauan tinggi untuk menuju SVLK. Harapan lain adalah adanya terobosan yang konkret untuk mendorong Pemerintah dan pihak lain untuk membenahi kebijakan yang kurang pas. Dengan demikian, VLK dapat terlaksana sesuai rencana dan tepat waktu. Dalam kerjasama dengan MFP, para mitra lokal juga hadir bukan dengan tangan hampa. Mereka memberikan kontribusi berupa jaringan dan dampingan di lapangan. Para mitra dan jaringan MFP juga menyiapkan materi, memfasiltasi pelatihan, dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada MFP. Untuk teknis pelaksanaan di lapangan, MFP jelas tak sanggup berjalan sendiri. Di situlah, mitra lokal dan jaringannya memainkan peranya sebagai mitra MFP, karena selama ini telah berhasil dalam mendorong kegiatankegiatan untuk mempersiapkan Unit Manajemen Hutan Rakyat dan Industri Kecil Menengah (IKM) menuju SVLK.

“

Pada 17 hingga 21 Januari 2012, MFP dan para mitra menyelenggarakan pelatihan bagi tenaga pendamping IKM.

Sejauh ini sudah ada lima Unit Manajemen Hutan Rakyat dan satu Industri Kecil Menegah yang mendapatkan SVLK. Dari sudut pandang sumberdaya manusia (SDM), para personel Javlec dan jaringannya memiliki kompetensi dalam melakukan fasilitasi pelatihan SVLK. Mereka ini telah lulus dari pelatihan 17

Pelatihan SVLK bersama MFP

pendamping atau fasilitator dan auditor. Selain itu, mereka juga memiliki pengalaman dalam melakukan pendampingan dan audit internal. Khusus berkaitan dengan pelatihan SVLK bagi UKM anggota Asmindo, ini merupakan yang pertama. Sebelum ini Asmindo sempat menolak SVLK, dan baru kemudian menerima. Itu berlanjut dengan inisiatif Asmindo yang kemudian minta MFP memfasilitasi pelatihan. Hanya saja tak semua anggota Asmindo terakomodasi dalam pelatihan SVLK ini. Untuk memfasilitasi industri anggota Asmindo agar siap mengadopsi SVLK, Asmindo dan MFP sepakat bahwa kegiatan ini bukan ajang sosialisasi, melainkan penyiapan industri menuju SVLK. Tujuannya adalah agar industri mengetahui seberapa jauh kekurangan atau kesiapan mereka untuk meraih SVLK. Faktanya, memang masih banyak industri yang belum paham dan belum tahu tentang SVLK. Pendekatan terhadap kondisi di kalangan industri yang demikian itu dilakukan dalam bentuk pelatihan, dan lebih spesifik lagi berupa coaching tentang SVLK, konsultasi intensif, pemetaan masalah berikut tindakan yang

dilakukan. Harapannya, industri yang sudah siap dan punya komitmen nantinya akan melakukan langkah-langkah lanjutan secara mandiri ke arah SVLK. Tenaga pelatih dalam beberapa pelatihan SVLK inilah hampir semuanya berasal dari lembaga-lembaga yang selama ini merupakan mitra lokal MFP. Di situ ada Teguh Yuwono (dosen Fakultas Kehutanan UGM), Jajag Suryo Putro (pebisnis mebel di Yogyakarta), dengan koordinasi oleh Irfan Bakhtiar (salah satu fasilitator dari MFP). Kapasitas Teguh Yuwono jelas, yakni sebagai dosen Fakultas Kehutanan UGM, sesuai dengan syarat –syarat pelatih. Akan halnya Jajag dan Irfan hadir dengan kapasitas sebagai pendukung. Jajag diperlukan kehadirannya untuk memaparkan pengalaman empirisnya sebagai pelaku bisnis mebel (PT Jawa Furni Lestari). Sementara itu, Irfan hadir sebagai narasumber untuk mendukung pemahaman para peserta seputar SVLK. Selain tiga nama tersebut, hadir pula Exwan Novianto dan Suryanto Sadiyo sebagai fasilitator utama (lead trainer) pada saat proses pelatihan berlangsung. Kedua personal jaringan Javlec ini telah banyak berkiprah dalam bidang sertifikasi. Berpengalaman panjang dalam mendampingi hutan rakyat dan IKM perkayuan, serta mengantongi sertifikat sebagai auditor sertifikasi Chain of Custody (CoC) industri kayu dan pelatih Indepenent Forest Monitoring (IFM), Exwan dan Suryo merupakan dua dari sedikit pelatih yang sangat menguasai substansi dan kodisi lapangan dalam implementasi SVLK, terutama bagi UM Hutan Rakyat dan IKM perkayuan. Kelima nama itu pula yang kemudian kembali tampil dalam ragkaian pelatihan SVLK bagi

Pelaku industri: Sasaran lepatihan SVLK-MFP-Asmindo.

18

Pelatihan SVLK bersama MFP

IKM anggota Asmindo. Dan karena skala pekerjaan dalam pelatihan SVLK bagi IKM anggota Asmindo lebih besar, melibatkan peserta lebih banyak, berlangsung lebih lama, dan berlangsung di enam kota, jumlah pelatih dan narasumber pun juga lebih banyak. Beberapa nama pelatih tambahan antara lain Een Nuraeni, Setyowati, Anton Sanjaya, dan Sudarwan. Jadi, pelatihan SVLK bagi IKM anggota Asmindo melibatkan total enam pelatih. Keenam nama tersebut mendapat kepercayaan menangani pelatihan SVLK bagi IKM anggota Asmindo karena mereka memang memiliki kapasitas untuk melaksanakan pekerjaan sebagai pelatih. Mereka menguasai persoalan karena berpengalaman di bidang tersebut. Di samping menekuni pekerjaan tetap masingmasing, mereka juga telah menjalani pelatihan dan bahkan mengantongi sertifikat sebagai auditor profesional. Dan lebih dari itu, selama ini mereka pun aktif menangani isu SVLK, dengan memainkan peran sebagai pendam-

ping bagi entitas masyarakat dan badan usaha berbasis kayu untuk mendapatkan SVLK. Suryanto Sadiyo (Arupa, Yogyakarta), Exwan Novianto dan Sudarwan (keduanya Shorea, Yogyakarta) selama ini merupakan mitra bagi Javlec. Javlec sendiri adalah mitra lokal MFP di Yogyakarta dengan kegiatan untuk mendorong sertifikasi pengelolaan hutan rakyat. Kegiatan ini tak terbatas pada pengelolaan hutan rakyat di seputar Yogyakarta, melainkan meluas ke Jawa Timur (Malang, Madiun, Pacitan) dan JawaTengah (Purworejo dan Kebumen).

Niaga kayu: SVLK memastikan kayu yang beredar legal.

Anton Sanjaya adalah manajer program sebuah LSM Sulawesi Community Foundation (SCF) yang berbasis di Makassar (Sulawesi Selatan), selain memiliki sertifikat sebagai auditor Verifikasi Legalitas Kayu. Bersama Jaringan Advokasi untuk Hutan (JAUH) dan Koperasi Hutan Jaya Lestari (KHJL), SCF berkoordinasi dalam berbagai pelatihan SVLK dan pendampingan bagi para anggota koperasi, dan berhasil lulus SVLK pada 2011. Koperasi HJL, 19

Pelatihan SVLK bersama MFP

dengan lebih dari 750 anggota dan dengan pendampingan dari JAUH, telah pula mengantongi Sertifikat Forest Stewardship Council (FSC). Pada saat ini SCF dan sejumlah LSM lokal dan petani hutan melakukan pendampingan di tiga kabupaten— Muna (200 petani jati), Luwu (51 petani), dan Bulukumba (200 lebih petani). Kini SCF tengah memfasilitasi inventarisasi potensi pohon di ketiga kabupaten tersebut. Sementara itu, Een Nuraeni (Bogor, Jawa Barat) adalah personel MFP yang selama ini giat dalam program untuk mendorong dan memfasilitasi para pengrajin dan industri kecil mebel di Kabupaten Buleleng (Bali) yang berhimpun dalam Asosiasi Pengrajin Industri Kecil (APIK). Pada saat ini pendampingan MFP terhadap APIK kian intensif seiring dengan rencana asosiasi tersebut untuk mengejar target mendapatkan SVLK sekitar 2013. Sejak awal 2012,

APIK mulai merapikan administrasi internal para anggotanya serta menata proses produksi, sesuai dengan syarat-syarat (verifier) SVLK. Langkah yang ditempuh APIK mencakup rencana memasukkan unit kelola hutan milik para petani ke dalam keanggotaan asosiasi. Tujuannya, untuk menjamin bahwa seluruh kayu bahan baku yang digunakan industri kerajinan dan industri mebel di Buleleng legal. Penambahan jumlah personel dalam pelatihan SVLK bagi IKM anggota Asmindo tak hanya terjadi pada pelatih. Jumlah narasumber juga ditingkatkan. Irfan Bakhtiar tak hanya memainkan peran sebagai kordinator yang memaksa dia selalu berkomunikasi dan bekerjasama dengan Komda Asmindo di enam kota. Komunikasi antara Irfan dengan Komda Asmindo di enam kota dimaksudkan untuk memastikan beberapa hal berkaitan dengan pelatihan. Itu terutama berkaitan dengan tempat pelatihan yang representatif ( biasanya di ruang pertemuan atau convention hall di hotel atau di restoran), serta jumlah peserta yang sudah pasti berimplikasi pada anggaran.

Narasumber Pelatihan Dalam pelatihan SVLK bagi industri anggota Asmindo di enam kota tersebut Irfan tak sekadar berperan sebagai koordinator. Ia beberapa kali juga menjadi narasumber, terutama untuk menjelaskan tentang latar belakang SVLK, tentang latar belakang serta tujuan pelatihan, dan juga tentang kapasitas MFP dalam pelatihan tersebut. Selain Irfan, pelatihan SVLK bagi industri anggota Asmindo juga melibatkan sejumlah narasumber lain, baik yang permanen maupun yang insidental.

Kegiatan Industri: Di Jepara dan Bali banyak pengrajin

20

Beberapa nama yang temasuk narasumber pemanen dari MFP adalah Agus Setyarso dan Agus P Djailani, sekalipun mereka berdua sempat tak mengikuti pelatihan di beberapa kota karena harus melaksanakan tugas lain. Di samping sebagai narasumber, Agus Setyarso juga membuat pengamatan serta telaah sekilas

Pelatihan SVLK bersama MFP

Berbagi Tugas atara Asmindo dan MFP Bagian awal bab ini menyebutkan bahwa Asmindo minta agar MFP melakukan fasilitasi pelatihan SVLK bagi industri angota Asmindo.Yang dimaksud dengan “fasilitasi� oleh MFP dalam pelatihan SVLK bagi anggota Asmindo ini berwujud beberapa hal, terutama berupa pendanaan untuk seluruh keperluan untuk mendukung pelaksanaan pelatihan. Dengan perhitungan bahwa pelatihan di tiap kota berlangsung tiga hari, maka total terdapat 18 hari pelatihan, dengan beberapa pos anggaran yang menjadi tanggungan MFP sebagai berikut. l l l l l l l

l

Honor pelatih, rata-rata enam orang untuk tiap kota Honor narasumber, rata-rata empat sampai enam orang di tiap kota Honor tim pendukung (resepsionis dan administrasi), rata-rata dua sampai lima orang di tiap kota Ongkos transportasi bagi pelatih, narasumber, personel Asmindo, personel MFP, dan peserta (termasuk tiket pesawat terbang PP), rata-rata 50 orang di tiap kota Ongkos akomodasi di hotel (menginap dan makan) bagi peserta, pelatih, personel Asmindo, narasumber dan personel MFP sendiri), rata-rata 50 orang di tiap kota Uang saku (perdiem) bagi peserta, pelatih, narasumber, dan panitia, rata-rata 50 orang di tiap kota Ongko sewa kendaraan bagi pelatih untuk mengunjungi lokasi industri yang hendak didampingi pada sesi pendampimgan di tiap kota, rata-rata empat mobil di tiap latihan, untuk disewa selama satu hari, Ongkos produksi dan sewa peralatan (kaos, sound system, multimedia, flash disk berisi bahan ajar).

Sementara itu, Komda Asmindo bertugas menangani beberapa hal: l Mengurusi hal-hal teknis berkaitan dengan akomodasi di hotel atau tempat pelatihan l Membuat daftar dan mengundang peserta pelatihan l Mengundang narasumber dari BP2HP atau Dinas Kehutanan dan Perkebunan l Menyiapkan tempat latihan dan peralatannya (termasuk back drop) l Mengorganisasi penyewaan mobil yang dipakai pelatih dalam melakukan kunjungan (coaching) di industri.

21

Pelatihan SVLK bersama MFP

tentang situasi dan dinamika yang terjadi pada saat pelaksanaan pelatihan. Hasil telaah dan pengamatan lantas ia jadikan bahan diskusi dengan para pelatih, dengan tujuan agar ada perbaikan sehingga pelatihan dapat mencapai hasil optimal. Sedangkan narasumber dari MFP yang hadir insidental di saat pelatihan adalah Achmad Edi Nugroho (di Surakarta) dan Diah Raharjo (di Jepara dan Denpasar). Sebagai figur yang memegang peran sentral di MFP, Achmad Edi Nugroho dan Diah Raharjo hadir di pelatihan lebih untuk memberikan dukungan moral dan politik. Ini terutama ketika pada pelatihan tersebut terdapat sesi pertemuan sampingan (side event), baik resmi maupun tak resmi, yang melibatkan pimpinan institusi, seperti Asmindo (baik Asmindo pusat maupun Komda) dan kantor Pemerintah Daerah— biasanya Dinas Kehutanan dan Perkebunan (di

Jepara, Semarang, Denpasar) serta Dinas Perdagangan (Denpasar). Narasumber permanen lain juga datang dari Asmindo pusat (Dewan Pengurus Pusat, DPP), yakni Ketut Alit Wisnawa. Di DPP Asmindo, Alit memang memegang peran sebagai pengurus yang khusus menangani sosialisasi SVLK internal di kalangan industri yang menjadi anggota Asmindo. Ia ikut hadir dan menjadi narasumber dalam pelatihan SVLK oleh MFP bagi industri anggota Asmindo di enam kota, kecuali Jepara. Dari Asmindo, masih ada juga narasumber lain untuk pelatihan SVLK ini, yakni pimpinan Komda setempat. Mereka itu antara lain Yuli Sugianto (Komda Yogyakarta), David R Wijaya (Komda Solo Raya), Akhmad Fauzi (Komda Jepara), Anggoro Ratmodiputro (Komda Semarang), dan Pitoyo (Komda Denpasar). Satu-satunya Komda Asmindo yang ketuanya tak bisa hadir ke pelatihan adalah Surabaya, dan diwakilkan. Narasumber lain dalam pelatihan ini adalah petugas dari Balai Pemantauan Pemanfaatan Hasil Hutan Produksi (BP2HP) Wilayah VIII, Kementerian Kehutanan, Surabaya, untuk materi tentang penatausahaan hasil hutan (PUHH). Mereka ini hadir dalam pelatihan di Surakarta, Jepara, Semarang, dan Surabaya. Untuk tiap pelatihan, ada dua narasumber dari BP2HP, sesuai dengan sifat pelatihan yang juga mengundang dua wakil untuk tiap industri— satu orang dari posisi pembuat keputusan (decision maker, DM) dan satu orang dari posisi sta. Untuk pelatihan di Yogyakarta dan Denpasar, narasumber untuk materi tentang PUHH berasal dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan provinsi setempat. l

Industri Mebel: Setiap proses harus dicatat.

22

Pelatihan SVLK bersama MFP

Petugas BP2HP Pelatihan SVLK IKM/UKM untuk Materi PUHH:

Tony Riyanto (Surakarta, Surabaya)

Budi Kurniyadi (Surakarta)

Erwan Sudaryanto (Semarang, Surabaya)

Hadi Sukisno (Semarang)

“

Narasumber lainnya dari BP2HP Wilayah VIII, Surabaya, untuk materi tentang PUHH

Heru Sutopo (Jepara)

Aditya Nugroho (Jepara).

23

Pelatihan SVLK bersama MFP

Buat Apa Pelatihan SVLK? Jadi, dengan ringkas dapat disampaikan bahwa pelatihan ini dilatarbelakangi peraturan menteri tentang SVLK, yakni P 38 tahun 2009 jo P 68 tahun 2011. Peraturan tersebut mewajibkan para pemegang izin, baik pengelola hutan maupun industry, untuk memperoleh SVLK. Memang, sudah ada beberapa industri yang mendapatkan sertifikat VLK. Hanya saja mereka itu sebagian besar merupakan industri besar. Sedangkan industri kecil dan menengah, terutama yang bergerak di bidang furniture dan mebel, masih sedikit. Untuk itulah, Asmindo meminta MFP untuk memfasilitasi penyiapan industri menuju SVLK. Tujuan, Target, dan Strategi Asmindo Dan secara spesifik, ada dua tujuan utama dalam pelatihan ini: 1. Peserta memahami sistem verifikasi legalitas kayu, 2. Peserta mampu mengimplementasikan legalitas kayu dalam unit industrinya. Secara khusus, pelatihan SVLK bagi IKM anggota Asmindi ini merupakan pelaksanaan Workplan MFP Transisi nomor 1.3.2.a. Latih Damping bagi 10 Usaha Menengah (UM dan delapan IKM. Meskipun di dalam workplan hanya direncanakan untuk melaksanakan pelatihan dan pendampingan atau asistensi kepada delapan unit IKM, realitas pelaksanaan SVLK membutuhkan yang lebih besar. Jumlah industri kecil menengah, terutama mebel dan kerajinan begitu besar, dan pengrajin kecil yang tergantung pada sektor ini begitu banyak, terutama di daerah – daerah sentra furnitur dan kerajinan yang bertujuan ekspor. Di sisi lain, kewajiban untuk mengimplementasikan SVLK sepenuhnya pada Januari 2014 di sektor ini terlihat cukup berat jika dilihat dengan tingkat kemampuan dan pengetahuan di kalangan IKM. Karena itu, dirasa perlu untuk memberikan perhatian lebih kepada IKM dalam upaya peningkatan kapasitas ini. Meskipun demikian, sumberdaya yang dimiliki oleh MFP tak memungkinkan untuk melakukan latih damping secara intensif terhadap semua IKM yang ada. Oleh karena itu, kegiatan ini didesain sebagai pelatihan dan asistensi awal kepada IKM yang direkomendasikan oleh Asmindo. Target Dari dua tujuan besar tersebut ada beberapa target yang hendak dicapai melalui pelatihan ini: a. Meningkatnya pemahaman dan kesiapan kelompok usaha kecil dan menengah tentang SVLK, yang meliputi konteks, kriteria indikator yang harus dipenuhi, dan strategi implementasi di lapangan, b. Tersusunnya gap analisis dan rencana tindak lanjut penyiapan implementasi SVLK bagi masing– masing industri peserta, c. Adanya komitmen dari pelaku industri berbahan baku kayu menuju sertifikasi legalitas kayu, d. Tersusunnya rencana untuk mengimplementasikan SVLK secara penuh dan menyebarluaskan pengetahuan tentang implementasi SVLK oleh peserta pelatihan kepada para pelaku usaha yang lain melalui asosiasi yang ada e. Adanya dokumentasi tentang desain dan pelaksanaan pelatihan IKM yang dilaksanakan. Strategi Sedangkan strategi dalam pelatihan ini meliputi beberapa langkah: 1. Memberikan pemahaman kepada peserta lewat materi pada hari pertama 2. Kemudian pada hari kedua peserta melakukan praktik untuk melakukan assessment terhadap industrinya dengan output berupa data gap analysis yang terjadi pada industri,

24

Pelatihan SVLK bersama MFP

3. Dan pada hari ketiga dilakukan konsultasi dengan metode clinical coach, yang menempatkan tiap peserta di-clinic oleh dua hingga tiga pelatih. Dokumentasi dan Pembelajaran Pelatihan Mengiringi pelaksanaan pelatihan SVLK bagi industri angota Asmindo ini, juga berlangsung kegiatan pendokumentasian. Dokumentasi ini mencakup penulisan proses pembelajaran dari aktivitas berbagai program yang telah dilakukan dan pelatihan ini. Produk dokumentasi ini akan berbentuk buku, yang di dalamnya mengandung muatan sebagai berikut: 1. Latar belakang pentingnya IKM, khususnya mebel dan kerajinan, untuk melaksanakan SVLK dan VPA, serta kerangka dasar kerja sama antara MFP dengan Asosiasi seperti Asmindo dan APKJ. 2. Proses perjalanan fasilitasi MFP pada IKM. Bagian ini menggambarkan perjalanan dalam memfasilitasi IKM dari 2010 sampai dengan 2011, dengan berbagai pelajaran yang didapatkan. Kajian laporan program, interview dokumentator dengan fasilitator MFP (Irfan Bakhtiar), technical assistance (Een Nuraeini), dan mitra (Anton Sanjaya, Suryanto Sadiyo, Sudarwan, Exwan Novianto, Jajak Suryo Putro) menjadi bahan bagi penulis untuk menyusun pembelajaran fasilitasi. Beberapa fasilitasi MFP dan mitra yang akan dikembangkan dalam dokumentasi ini antara lain: v Fasilitasi Asosiasi Pengrajin Industri Kecil (APIK) Buleleng v Dukungan audit kepada Jawa Furni Lestari v Fasilitasi industri kecil menengah di Sulawesi oleh SCF v Fasilitasi industri kecil menengah di Yogyakarta, Surakarta, dan Jepara oleh Javlec. 3. Gambaran tentang kluster industri yang dipilih dan nilai strategisnya bagi industri kayu, khususnya mebel, di Indonesia. Di dalam bagian ini juga akan ditampilkan profil industri yang terpilih di masing – masing klaster (daerah). 4. Kurikulum, silabus, modul, dan bahan ajar yang digunakan selama pelatihan. Kurikulum dan bahan– bahan pelatihan akan ditampilkan dalam buku ini sebagai bahan tutorial kontemporer yang komunikatif dan bisa dikembangkan (replicable). Dengan demikian, aktivitas pelatihan ini dapat direplikasi oleh asosiasi atau pihak terkait lain untuk melaksanakan pelatihan sejenis. 5. Catatan–catatan penting dari diskusi yang berkembang dalam proses pelatihan, baik di kelas maupun di lapangan. 6. Sintesis hasi pelatihan yang merupakan rangkuman dari diskusi rencana tindak lanjut pada hari terakhir dengan pemilik industri dan pegurus asosiasi. 7. Lessons learned kegiatan pelatihan bersama Asmindo. Bagian ini merupakan bagian yang penting dalam dokumentasi ini. Bagian ini merupakan hasil refleksi bersama semua pihak yang terlibat, baik tim MFP, tim pelatih, ataupun Asmindo sebagai rekan kerja dari tim ini. Pembelajaran dari seri pelatihan ini diharapkan menjadi bekal dan landasan ke depan bagi intervensi MFP II ataupun program–program yang lain. Dalam rangka penyusunan dokumen lessons learned ini, penulis menyertai proses pelatihan di tiap kota. Selain untuk menangkap substansi pelatihan dan lessons learned yang didapatkan secara langsung, keikutsertaan seorang penulis dalam seri pelatihan ini juga untuk mendokumentasikan profil – profil menarik dari IKM – IKM yang terpilih di tiap lokasi dan sekaligus dapat intens berinteraksi dengan tim trainer, MFP, dan para mitra untuk melakukan penggalian informasi terkait. Dengan demikian, pada akhir program MFP II, telah dihasilkan dokumentasi fasilitasi (capacity building) MFP kepada industri secara lengkap dan komprehensif.

25

Kurikulum, Mendorong Interaksi antara Peserta dengan Pelatih

“

Persiapan kurikulum di Yogyakarta berlangsung sehari di Hotel Jambuluwuk pada Senin, 9 April 2012.

26

Bab

Kick-o pelatihan SVLK di Yogyakarta, tiga hari menyusul persiapan materi dan kurikulum.

27

Pelatihan SVLK bersama MFP

Y

ogyakarta menjadi kota penting bagi pelaksanaan pelatihan SVLK bagi industri anggota Asmindo. Yogyakarta menjadi kota pertama (kick off) pelaksanaan pelatihan, pada 12 hingga 14 April 2012. Dari Kota Pelajar itu pula, pelatihan ini paling banyak menyertakan mitra dan tenaga pelatihnya. Lima dari delapan tenaga pelatih berasal dari Yogyakarta, seperti Panji Anom (Javlec), Exwan Novianto dan Sudarwan (Shorea), Suryanto Sadiyo (Arupa), dan Teguh Yuwono (Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, UGM). Dan lebih dari itu, di Yogyakarta pula MFP melakukan persiapan palaing pelatihan, yakni untuk menentukan kurikulum, silabus, dan metode pelatihan SVLK bagi industri anggota Asmindo. Persiapan kurikulum di Yogyakarta ini berlangsung sehari di Hotel Jambuluwuk pada Senin, 9 April 2012. Itu berarti bahwa persiapan kurikulum tersebut hanya berselang tiga hari dari kick off pelatihan. Empat dari total delapan

pelatih hadir dalam agenda di Hotel Jambuluwuk ini. Selain empat pelatih asal Yogyakarta yang tersebut di atas, hadir pula tiga pelatih lain, yakni Setyowati dan Een Nuraeni (keduanya dari Bogor, Jawa Barat), serta Anton Sanjaya (Makassar). Hadir pula Agus Setyarso— paling senior baik di kalangan pelatih maupun narasumber— yang berperan sebagai pelatih bagi kelima pelatih tersebut (trainer of trainer, ToT). Di samping itu hadir pula beberapa personel dari MFP, Irfan Bakhtiar. Sebagai wakil MFP, Irfan Bakhtiar juga memainkan peran sebagai koordinator pertemuan tersebut. Agenda tersebut, selain untuk menyusun kurikulum untuk pelatihan SVLK bagi industri anggota Asmindo, juga menjadi ajang pengarahan (briefing) oleh Agus Setyarso bagi tujuh pelatih— minus Teguh Yuwono— yang akan dikerahkan ke pelatihan SVLK. Sebagai ToT, Agus memberikan pengarahan untuk menyamakan persepsi di kalangan pelatih berkaitan berbagai hal seputar pelatihan. Di situ pelatih membangun kata sepakat sesuai dengan kapasitas masing-masing, untuk memahami dokumen-dokumen verifier SVLK. Dan lebih banyak lagi waktu yang mereka manfaatkan untuk mendesain pelatihan SVLK yang bakal mereka laksanakan nanti. Desain pelatihan ini mencakup analisis situasi, analisis kebutuhan, dan pilihan kurikulum dan metodenya.

Daftar Hadir: Untuk data dan mengetahui peserta.

28

Pelatihan SVLK bersama MFP

Analisis Kebutuhan atas Dasar Persoalan pada Industri: 1. Berbasis dan berskala rumahan 2. Hanya merupakan bagian dari mata-rantai perniagaan (warung kayu, penggergajian, pengrajin, supplier (pool), industri, dan pasar) 3. Mengandalkan ketrampilan (skill-based industry, bukan knowledge base) 4. Tanpa dukungan jasa finansial bank (di level pengrajin), bankable pada level supplier sampai industri 5. Tanpa manajemen mutu (sampai tingkat supplier), ada manajemen mutu di Industri 6. Mudah memulai dan mudah mengakhiri usaha 7. Keberlangsungan produksi rendah di tingkat pengrajin, besar di level industri 8. Hubungan dengan Dinas Perdagangan dan Industri rendah. Analisis Kebutuhan Berbasis Masalah: 1. Sampai dengan pengrajin: horison, terbatas pada order 2. Industri: sale maksimum (makin banyak order makin bagus), berdampak pada tingkat bisa diterimanya SVLK (diterima jika berdampak positif pada penjualan) 3. Manajemen internal lemah (sumberdaya manusia, SDM): keputusan teknis masih ada di level pemilik perusahaan 4. Administrasi internal belum tertib 5. Kepatuhan pada regulasi rendah: hanya patuh pada polisi, patuh pada PUHH 6. Perlu intervensi SVLK sampai ke manajemen, perlu tertib regulasi dan administrasi.

Analisis situasi merupakan langkah untuk melihat seperti apa kondisi industri anggota Asmindo yang bakal mereka hadapi dalam pelatihan nanti. Dari analisis itu kemudian muncul pelatihan macam apa yang dibutuhkan oleh industri. Pada tahap tersebut kemudian kegiatan bangun kurikulum. Untuk membangun kurikulum yang akan mereka

terapkan dalam pelatihan bagi industri anggota Asmindo, mereka sepakat memodifikasi kurikulum yang sebelumnya mereka pernah laksanakan dalam pelatihan bagi pendamping IKM/UKM. Pertimbangannya, topik bahasan kedua pelatihan ini memiliki kesamaan, yakni tentang SVLK.

29

Pelatihan SVLK bersama MFP

No

Judul Sesi Pelatihan Sesuai dengan Unit Kompetensi

JPL

Indikator Keberhasilan

Referensi Narasumber

1

Konteks SVLK

Konteks sertifikasi kehutan-an dan SVLK

4

Peserta mampu: 1) Menjelaskan kembali sertifikasi hutan dalam konteks industri kehutanan dan perdagangan, dan 2) Mendiskusikan secara spesifik IKM di Indonesia.

In-class

2

Teknik dasar Fasilitasi Inti

Menguasai prinsip-prinsip fasilitasi kelompok

2

Peserta mampu memahami dasar-dasar fasilitasi, misi fasilitator multipihak, dan tindak fasilitasi.

In-class

Memahami langkah dasar fasilitasi kelompok

2

Peserta mampu mendeskripsikan kembali berbagai pengalaman yang menyangkut langkah dasar fasilitasi kelompok secara sistematis.

In-class

Pemetaan parapihak

4

Peserta mampu mengenali aktor-aktor kunci pada pendampingan SVLK, mengidentifikasi preferensi awal para pihak, dan memperoleh keberterimaan para pihak untuk program pendampingan SVLK.

In-class

Pemahaman mengenai SVLK & CoC

4

Peserta mampu: 1) Menjelaskan ketentuan penerapan VLK pada pemegang izin dan menentukan panduan VLK yang digunakan. 2) Menjelaskan keterkaitan pelaksanaan penilaian VLK pada bagan kelembagaan pelaksanaan VLK. 3) Menjelaskan protokol/prosedur penilaian VLK pada pemegang izin. 4) Menjelaskan ketentuan ISO terkait penerapan VLK pada pemegang izin dan kelengkapannya pada bagan kelembagaan pelaksanaan VLK. 5) Memahami prinsip CoC di Unit Industri.

In-class

PUHH

4

Peserta Mampu: 1) Menjelaskan PUHH di IKM; 2) Menganalisis PUHH di IKm

In-class

Identifikasi kebutuhan pendampingan di IKM

4

Peserta mampu mengidentifikasi isu dan akar masalah penerapan SVLK pada pihak-pihak yang dilayani, serta kapasitas yang ada untuk penerapan SVLK.

In-class

Menguasai situasi pendam-pingan VLK pada IKM

6

Peserta mampu: 1) Menggali motif, harapan, gagasan, dan masalah penerapan VLK berdasarkan perspektif unit industri 2) Menumbuhkan minat dan empati unit industri pada pelaksanaan VLK. 3) Menjelaskan segmen-segmen kegiatan penata-usahaan hasil hutan pada kegiatan unit industri. 4) Mengidetifikasi para pihak (kelompok- kelompok peserta) SVLK dalam fasilitasi. 5) Menganalisis hak, tanggung jawab/kewajiban para pihak. 6) Menganalisis hubungan para pihak. 7) Menjelaskan identitas penyelenggara fasilitasi dalam sosialisasi/ diseminasi/pendampingan. 8) Mengkaji hasil analisis 3R. 9) Mengkaji hubungan-hubungan parapihak.

In-class

Menyusun rencana tindak fasilitasi pendampingan SVLK

4

Peserta mampu: 1) Melakukan kesepahaman mengenai kesenjangan situasi saat awal pendampingan untuk pencapaian VLK. 2) Melakukan kesepahaman dengan pihak yang dilayani mengenai tujuan, lingkup dan hasil yang diharapkan dari proses pendamping-an. 3) Mengidentifikasi tahapan pendampingan sesuai dengan situasi IKM dan preferensi pihak yang dilayani. 4) Mengidentifikasi strategi pendampingan pada setiap tahapan. 5) Mengidentifikasi narasumber. 6) Mengidentifikasi kebutuhan logisitik dan sarana selama pendampingan. 7) Menyusun jadwal pendampingan. 8) Merumuskan mekanisme monitoring terhadap proses pendampingan. 9) Menyusun dokumen rencana pendampingan.

In-class

3

30

Klaster Kompetensi

Merancang fasi litasi/pendam-pingan IKM

4

Melaksanakan Fasilitasi/Pendampingan IKM

Menguasai teknik pendampingan lapangan

8

Peserta mampu: 1) Menguasai teknik pendampingan kelompok IKM untuk penyiapan penerapan VLK.

Praktek Lapangan

5

Monitoring dan Evaluasi

Mengkaji ulang hasil-hasil fasilitasi/pendampingan

6

Setelah mengikuti pelajaran ini, peserta kompeten dalam mengkaji ulang fasilitasi/ pendampingan yang meliputi kegiatan : Menjelaskan pedoman, teknik dan metode, analisa, dan kriteria evaluasi keterampilan fasilitasi dalam evaluasi hasil-hasil pelaksanaan simulasi.

Evaluasi Bersama

Total

48

Pelatihan SVLK bersama MFP

Agus Setyarso mengajak para pelatih mencoba untuk melihat persoalan industri kecil dan mikro secara utuh. Mereka melakukan itu untuk menemukan logika kurikulum dan silabus yang bisa dibangun agar nyambung dengan kenyataan yang ada di kalangan industri. Dalam sesi ini seluruh pelatih ikut terlibat untuk memberikan masukan. Ini misalnya ketika ada usulan agar pelatihan SVLK bagi industri anggota Asmindo ini memasukkan unsur metode pendampingan (coaching). Sisi positif metode coaching adalah adanya peluang bagi para peserta nantinya ikut terlibat (partisipasi) aktif. Dengan begitu, suasana pelatihan nantinya bisa terjalin komunikasi timbal-balik antara pelatih atau pendamping dengan peserta. Dalam persiapan kurikulum di Hotel Jambuluwuk tersebut para pelatih sepakat untuk menyusun informasi dasar tentang karakter peserta sebagai bekal awal bagi para pelatih. Di situ mereka menempatkan industri kecil dalam menengah peserta pelatuhan tersebut pada kategori dengan beberapa karakter (analisis situasi pada IKM dan analisis kebutuhan

berbasis masalah) sebagai berikut: Dalam pertemuan di Hotel Jambuluwuk tersebut mereka juga menyepakati untuk memberi kesempatan kepada industri untuk mengirimkan dua wakilnya ke pelatihan. Dua wakil dari industri tersebut terdiri dari seorang personel level manajemen atau pembuat keputusan (decision maker, DM), dan seorang lagi dari level staf. Dan atas dasar keterwakilan dua tingkatan dalam industri ini pula, panitia memasukan agenda kelas terpisah bagi kedua kelompok itu. Artinya, dalam kurikulum yang mereka susun di Hotel Jambuwuluk pada saat itu ada satu sesi dalam pelatihan di hari pertama yang menempatkan dua kelompok wakil dari industri tadi mengikuti kelas terpisah pada saat yang sama. Panitia memisah kelas kedua kelompok wakil tadi atas dasar kapasitas mereka di dalam industri. Karena berbeda kapasitas, maka materi, pelaksanaan (pendekatan), dan target pelatihan bagi mereka pun dibuat bebeda, sesuai dengan jenis pekerjaaan dan tingkat tangungjawab mereka di industri.

“

Dalam melakukan presentasi, para pelatih (trainer) dalam sesi training di kelas di hari pertama diwanti-wanti menampilkan slide sesedikit mungkin, dan sebaliknya didorong untuk memancing interaksi dengan peserta semaksimal mungkin. Selain itu, para pelatih juga disarankan untuk mencermati latar belakang para peserta.

Untuk peserta dari kelompok pembuat keputusan, panitia pelatihan menyiapkan pendekatan dan target dalam analisis kebutuhan berbasis kompetensi sebagai berikut: 1. Mampu menyelesaikan kewajiban untuk VLK secara sederhana dan tegas 2. Mampu menyampaikan informasi dengan jelas kepada pimpinan perusahaan tentang manfaat dan biaya VLK 3. Mampu menyusun rencana penyiapan VLK 4. Mampu mengorganisasikan perubahan manajemen di industri masing-masing. Dan berikut ini analisis kebutuhan berbasis kompetensi untuk kelompok peserta dari tingkat staf: 1. Melakukan gap analysis pada industri masing-masing dengan mengacu pada verifier SVLK 2. Mengidentifikasi titik-titik kritis VLK di industri (dengan metode penyampaian kasus) 3. Menyusun format administrasi dan tata-usaha kayu (TUK) di internal industri (tagging, tabulasi, dan data manajemen) 4. Melatih anak buah untuk menerapkan TUK internal.

31

Alur Pelatihan SVLK Industri Anggota Asmindo oleh MFP Hari

1

Training di dalam kelas

1. Registrasi

2. Training berlangsung di tempat khusus dengan daya tampung sekitar 50 orang dan fasilitas memadai (ruang rapat di hotel atau restoran).

3. Pleno, pemaparan tentang SVLK oleh narasumber dari MFP dan Asmindo (Pusat dan Komda), dipandu fasilitator dari salah satu pelatih, disusul dengan sesi tanyajawab.

32

di Yogyakarta, Surakarta, Jepara, Semarang, Surabaya, dan Denpasar April-Mei 2012

4. Share learning oleh pelaku industri yang berhasil ber-VLK, disusul dengan sesi tanya-jawab

5. Kelas terpisah pararel bagi dua kelompok peserta (manajemen dan staf), juga oleh dua narasumber berbeda dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) tingkat provinsi atau dari Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi (BPPHP), Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan, Kementerian Kehutanan RI

6. Pengumuman nama-nama pelatih (coach) dan nama-nama industri (klien) yang akan dikunjungi dalam pelatihan hari kedua, satu coach melakukan coaching clinic terhadap dua atau tiga klien. Panitia tak mengunjungi industri yang wakilnya kabur dari pelatihan atau tak mengikuti sampai selesai pelatihan di hari petama.

33

Hari

2

Field Coaching

1. Para coach berangkat dari hotel tempat menginap— langsung menuju dua atau tiga industri, sesuai jadwal yang telah disusun.

2. Kunjungan dilakukan dengan menggunakan mobil rental setempat— satu coach satu mobil— yang diorganisasikan oleh petugas Komda Asmindo setempat pula.

3. Kunjungan coach ke industri bertujuan melihat kondisi riil bagaimana klien sanggup mempersiapakan surat-surat legalitas, apakah sudah sanggup memahami pemaparan tentang SVLK dengan berbagai implikasinya pada sesi training di hari pertama.

34

Hari

3

Coaching Clinic

1. Para klien kembali ke tempat pelatihan seperti di hari pertama 2. Panitia menyiapkan beberapa meja konsultasi. 3. Satu sesi konsultasi melibatkan dua wakil industri dan dilayani oleh dua konsultan yang tak lain adalah mereka yang dalam sesi pelatihan sebelumnya berperan sebagai coach, trainer, ataupun fasilitator. 4. Konsultan memeriksa kesanggupan klien dalam memenuhi verifier. 5. Konsultan memberikan rekomendasi serta saran sebagai rencana tindak lanjut (RTL). 6. Pleno melibatkan seluruh peserta, pemilik perusahaan, pelatih, dan narasumber untuk melakukan evalusasi, disusul dengan tanyajawab. 7. Panitia membagikan flash disk berkapasitas delapan giga byte berisi seluruh materi pelatihan; souvenir berupa kaos berlogo SVLK, Asmindo, dan MFP.

Monitoring: kurang lebih satu sampai dua bulan ke depan pasca pelatihan.

35

Pelatihan SVLK bersama MFP

Materi Pelatihan SVLK bagi Industri Anggota Asmindo oleh MFP di Yogyakarta, Surakarta, Jepara, Semarang, Surabaya, dan Denpasar, 12 April – 12 Mei 2012 Hari

Materi

Pertama

Pembukaan Bina Suasana Pemahaman tentang VLK

(Pelatihan berlangsung dalam format //training// di kelas)

Manfaat dan biaya VLK PUHH Rehat siang Verifier kritis pada SVLK Pengalaman penerapan VLK Rehat petang Persiapan coaching

Keterangan • • • • •

Alur pelatihan Pemetaan peserta Perubahan Permendag 20 SVLK sebagai sertifikat wajib Dampak tak mengikuti VLK

Bagan dan dokumen (bedah kasus) Istirahat, solat, makan siang Verifier kritis berdasar pada indikator

• • •

Kelas pleno Kelas pleno Kelas pleno

Kelas pleno Kelas paralel Kelas paralel Kelas pleno

Istirahat, solat, makan malam Yang di-coach sebagai perusahaan, bukan sebagai orang/perserta Lingkup coaching Target coaching

Peserta diberi tugas menyusun perencanaan untuk tindak/aksi di industrinya, terkait: a. Melakukan gap analisis b. Merencanakan tertib administrasi. dan TUK industri c. Bagaimana mentransfer pengetahuan tentang SVLK ke anak buahnya Kedua

Gap assessment pada industry

Pelatihan berlangsung dalam format coaching di industri Ketiga

Coaching clinic

• • • •

Pelaksanaan (pagi) Coaching (siang) Revisi (jika perlu) Pelaporan oleh peserta Perbaikan tertib administrasi dan TUK oleh industri.

Pelatihan berlangsung dalam format coaching di kelas)

Kelas pleno. Harus jelas indikator keberhasilannya apa? Untuk target evaluasi sebulan ke depan.

Coach melakukan kunjungan ke industri, satu coach menangani dua industri. • Empat klien ditangani oleh dua coach. • Pelaksanaannya masingmasing industri, yang dalam pelatihan ini diwakili oleh dua orang peserta, ditangani oleh dua orang coach.

Ilustrasi Posisi Pelatih (Trainer atau Coach) Hari Pertama

Hari Kedua

Sifatnya training

Hari Ketiga Sifatnya coaching

Fasilitator bertugas:

Coaching berbeda dengan training.

• • • •

Pada coaching: - Coach tak mengajari - Semua hal tentang tugas, harus dikerjakan peserta - Memancing keterlibatan aktif peserta dengan pertanyaan - Dapat memberi contoh dokumen dari industri lain, tapi tak boleh memberi template, biarkan klien menyusun sendiri.

Memperlancar dan menghidupkan diskusi Mempergunakan narasumber semaksimal mungkin Memberikan tekanan pada hal-hal penting Jangan memberikan jawaban yang ‘’mengambang”, karena akan dicecar dengan pertanyaan-pertanyaan lanjutan oleh peserta. Tanyakan pada ahlinya

Tugas coach: Observasi dan memberi saran Coach harus menjaga jarak dengan klien.

36

Pelatihan SVLK bersama MFP

Lampiran Evaluasi Pelatihan SVLK Anggota Asmindo oleh MFP I. Penyelenggaraan pelatihan: A. Tempat/venue pelaksanaan dan fasilitas pertemuan: cukup baik sangat baik B. Kualitas makanan dan servis: cukup baik sangat baik C. Ketersedian materi/bahan presentasi kurang standar sangat baik D. Persiapan Panitia/penyelenggara: cukup baik sangat baik Komentar tambahan:

II. Materi, narasumber dan tim pelatih: A. Struktur/organisasi pelatihan di kelas & coaching lapangan (di lokasi IKM) kurang cocok cocok sangat cocok B. Waktu penyelenggaraan: kurang cukup terlalu panjang C. Materi tentang SVLK/pengetahuan nara sumber dan tim pelatih: kurang cukup lengkap sangat komprehensif D. Relevansi SVLK untuk perusahaan anda: tidak relevan relevan sangat relevan/ekspor ke UE E. Pengetahuan Tim Trainer tentang masalah/isu ygn dihadapi UKM/IKM kurang menguasai sangat menguasai Komentar tambahan:

III. Tindak Lanjut yang Dibutuhkan untuk Anggota Asmindo yang Berminat SVLK: Pelatihan tambahan untuk persiapan dokumen/sistem, termasuk kunjungan ke perusahaan yang sudah SVLK (khususnya pola kemitraan/sub kontrak) Pendampingan untuk pra-asesment Kemungkinan untuk group certification Pembentukan koperasi/KSU untuk penyedian bahan kayu bersertifikasi SVLK melalui “warung/terminal kayu� Tambahan lain-lain:

37

Pelatihan SVLK-Asmindo di Yogyakarta

38

Hari

: Kamis-Sabtu, 12-14 April 2012

Tempat

: Hotel Bintang Fajar, Umbulharjo

Peserta

: 14 industri anggota Asmindo Komda DIY

Pelatih

: Een Nuraeni (MFP), Setyowati (independen), Sudarwan (Shorea), Exwan Novianto (Shorea), Suryanto Sadiyo (Arupa), Panji Anom (Javlec).

Narasumber

: Jajag Suryo Putro (PT Jawa Furni Lestari, Yogyakarta), Yuli Sugianto (Ketua Asmindo Komda Yogyakarta, Ketut Alit Wisnawa (Pengurus DPP Asmindo), Tri Mulyadi (Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, DIY), Irfan Bakhtiar (MFP).

Fasilitator

: Agus P Djailani.

Bab

Yogyakarta menjadi tuan rumah pertama pelatih an SVLK bagi industri anggota Asmindo.

39

Pelatihan SVLK bersama MFP

Peserta Pelatihan SVLK bagi Industri Anggota Asmindo Komda Yogyakarta, 12-14 April 2012 No

Industri

Nama

Alamat

1

CV Kwas

Laily Prawesti

Jl Imogiri Barat Km 17 Bungas Jetis, Bantul

2

CV Interiorindo

Irwan Sindhu Ridikprobo Hidayat

Jl Parangtritis Km 13, Sumber, Sumberagung, Jetis, Bantul

3

Yoni Art

Suistiningsih Agus

Dukuh RT 5/08 Banyuraden, Gamping, Sleman

4

PT Talaindo

Yen Perwira Suparjo

Gamping Tengah, RT 2 RW 15, Ambarketawang, Gamping, Sleman

5

Nebula

Nery Novita Erdian Cahya

Jl Imogiri Barat Km 6,5 No 200 Yogyakarta

6

Koperasi Serba Usaha (KSU) Apikri

Noor Hasanah Ahmadi

Jl Imogiri Barat Km 4,5 No. 163 A Yogyakarta

7

Halim Pratama

Candra Gunawan Joko Suparyanto

Jl Parangtritis Km 4,5, Yogyakarta

8

CV Purnama International

Dina Dirgayuni

Jl Parangtritis Km 7, No 1, Sewon, Bantul

9

PT Mirota Persada

Sutartini Tri Hartati

Jl FM Noto 7, Kotabaru, Yogyakarta Jl Plemburan No 17, Sariharjo, Ngaglik, Sleman (pabrik)

10

CV Java Connection Gallery

Setyana Ade

Jl Trapesium 27, Condongcatur, Sleman

11

Jogja Home Gallery

Yuli Sugianto

Jl Raya Jogja-Solo, Km 11,5 Jl Cempaka, Sukoharjo, RT 01 RW 04, Cupuwatu I, Purwomartani, Kalasan, Sleman

12

PT YIG

Dyah Maryanto

Jl Pleret, Km 2,3, Balong Potorono, Bantul

13

PT Aunika Java Art

Daniel Philippe Dessibourg Hestin Widiyanurti

Bulak Nyamplung, Dusun Bibis, Kelurahan Timbulharjp. Kecamawan Sewon, Bantul

14

Karkasa

Dian Kurniati Arif Sujatmiko

Jl Godean Km 9,5, Mandungan, Margoluwih, Sayegan, Sleman

15

Asmindo Komda DIY

Rumi Ana

Jl Karanglo No 74, Kotagede

Y

ogyakarta menjadi tuan rumah pertama pelatihan SVLK bagi industri anggota Asmindo. Pelatihan berlangsung dari Kamis (12 April) hinga Sabtu (14 April 2012). Acara ini berlangsung di Hotel Bintang Fajar (Bifa), di kawasan Umbulharjo, tenggara Yogyakarta. Semua hotel besar dan menengah di kawasan tengah kota full booked karena kebetulan pada hari-hari itu sedang ramai event di Yogyakarta. Ada enam pelatih ambil bagian dalam pelatihan di Yogyakarta. Mereka antara lain Exwan Novianto, Sudarwan, Panji Anom, Een Nuraeni, dan Setyowati. Selain tenaga pelatih, hadir pula sejumlah narasumber. Salah satu narasumber adalah Ketut Alit Wisnawa (DPP Asmindo). Di samping sebagai anggota DPP Asmindo, Alit adalah pengusaha dan eksportir kerajinan dan mebel kayu di Denpasar (Bali). Narasumber lain dalam pelatihan SVLK-Asmindo di Yogyakarta adalah Irfan Bakhtiar. Masih dari MFP, hadir pula Arbi Valentinus dan Agus Djailani. Namun Arbi hanya bisa mengikuti sesi pembukaan, karena ada tugas mendadak di Jakarta. Agus Djailani, dengan keahlian di bidang UKM/IKM, hadir sebagai pendukung teknis dan fasilitator di beberapa sesi.

40

Pelatihan SVLK bersama MFP

Jadwal Pelatihan SVLK bagi Industri Anggota Asmindo Komda Yogyakarta, 12-14 April 2012 No

Acara

Waktu

Trainer/Narasumber

Fasilitator

Hari ke-1 1 2

Registrasi Peserta Pembukaan

08.00 – 08.30 08.30 – 09.00

3 4 5

Bina Suasana Pelatihan Coffee Break Materi: Pemahaman SVLK Materi: Manfaat dan biaya Sertifikasi VLK Istirahat Materi: SOP PUHH Dokumen PUHH Materi: Verifier kritis pada VLK Industri

09.00 – 09.30 09.30 – 09.45 09.45 – 11.30

6 7 8 9 10 11 12 13

Istirahat Materi: Pengalaman penerapan VLK Industri ISHOMA Materi: Persiapan coaching pada industri Pembagian kelompok dan penyiapan praktek lapangan

11.30 – 13.00 13.00 – 14.30 14.00 – 15.30 15.30 – 15.45 15.45 – 17.00 17.00 -19.00 19.00 – 20.30

Panitia MFP: Irfan Bakhtiar l Komda Asmindo Yogyakarta: Yuli Suryanto Sadiyo (Arupa) l

l

Ketut Alit Wisnawa Jajag Suryo Putro

1. 2. 1. 2.

Tri Mulyadi (Dishutbun DIY) Riyanta (Dishutbun DIY) Suryanto Sadiyo Exwan Novianto

l

Ekswan Novianto Agus PD (Kelas pleno) Kelas pleno)

TBD (kelas paralel) TBD (kelas paralel)

Sudarwan Imanuel Andy S (RAPI Furniture)

TBD

Tim pelatiih

TBD Leader: Suryanto

20.30 – 21.00

Hari ke-1 1 2 3 4

Gap assessment di industri Istirahat Gap Assessment di industri Penyusunan laporan hasil study lapangan (gap assessmnet)

08.30 – 12.00 12.00 – 13.00 13.00 – 17.00 19.30 – 22.00

Coaching clinic Sesi I Coaching clinic Sesi II Istirahat siang Penyusunan review oleh tim Rencana tindak lanjut bersama pimpinan industri dan Amindo Penutup

09.00 – 11.00 11.00 – 13.00 13.00 – 14.00 14.00 – 15.00 15.00 – 17.30

Tim Pelatih Tim pelatih

17.30 – 18.00

MFP

Seluruh peserta

Tim pelatih melatih industri

Hari ke-1 1 2 3 4 5 6

Tim pelatih Tim pelatih APD/IB

Seluruh peserta datang dari beberapa wilayah kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), seperti Bantul, Sleman, Kulon Progo, dan Kota Yogyakarta.

41

Pelatihan SVLK bersama MFP

S

edianya direktur program MFP II, Diah Raharjo, juga hadir dan siap membuka pelatihan di Yogyakarta. Tapi ia mendadak harus kembali ke Jakarta sehari sebelumnya karena ada tugas yang lebih mendesak. Maka jadilah Irfan ikut membuka pelatihan bersama Alit dan Ketua Asmindo Komda Yogyakarta, Yuli Sugianto. Dari kalangan industri yang menjadi peserta pelatihan, hadir 28 orang mewakili 14 perusahaan. Total jumlah industri kerajinan dan mebel di Yogyakarta ada sekitar 300. Jumlah persisnya tak ada yang tahu, karena industriindustri kecil dengan modal kecil begitu gampang datang dan pergi. Seluruh peserta datang dari beberapa wilayah kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), seperti Bantul, Sleman, Kulon Progo, dan Kota Yogyakarta.

Semua wilayah tersebut relatif dekat dengan hotel tempat latihan. Dengan begitu, seluruh peserta dan panitia lokal bertolak ke pelatihan dari tempat tinggal masing-masing, tanpa harus bermalam di hotel. Dari seluruh personel yang terlibat dalam pelatihan di Yogyakarta tersebut, hanya tiga yang bermalam di hotel, yakni dua pelatih dari Bogor— Een Nuraeni dan Setyowati.

Pelaksanaan Pelatihan Kelas Bersama Acara di hari pertama berupa pelatihan di dalam ruangan. Tiga narasumber di sesi pembukaan tersebut, antara lain Yuli Sugianto (Asmindo Komda DIY), Ketut Alit Wisnawa (DPP Asmindo), Agus Djailani (MFP), Irfan Bakhtiar (MFP), dan Jajag Suryo Putro (industri, PT Jawa Furni Lestari, Yogyakarta). Pada umumnya pelatihan berlangsung sesuai rencana. Komposisi peserta pun sesuai dengan undangan, yakni satu industri mengirimkan dua wakilnya— satu dari tingkat pembuat keputusan dan satu tingkat staf. Pada pembukaan, masing-masing narasumber kepada peserta memaparkan dua hal utama. Yang pertama adalah tentang latar belakang dan tujuan SVLK. Yang kedua tentang latar belakang dan pelatihan. Narasumber juga memberikan gambaran umum kepada peserta tentang beberapa manfaat ketika industri mengadopsi SVLK. Mereka juga memaparkan resiko yang bisa dialami industri jika tak kunjung menerapkan SVLK sampai sistem ini berlaku efektif sebagai aturan wajib. Narasumber juga memaparkan beberapa hal tentang lembaga masing-masing. Ketut Alit Wisnawa yang mewakili Asmindo, umpamanya, menjelaskan kelembagaan, anggota, kegiatan, serta posisi dan langkah Asmindo Pelatihan Pertama. Sesi di dalam dan di luar kelas.

42

Pelatihan SVLK bersama MFP

dalam menyikapi SVLK. Hal senada juga terlontar dari Yuli Sugianto, Ketua Asmindo Komda DIY. Alit dan Yuli juga menyampaikan harapan, baik kepada internal anggota Asmindo maupun kepada MFP. Kepada industri yang menjadi peserta pelatihan, keduanya berharap dapat memanfaatkan kesempatan selama pelatihan dan menularkan pemahaman mereka tentang SVLK yang mereka peroleh selama pelatihan kepada para pelaku industri lain yang belum mendapatkan kesempatan serupa. Kepada MFP, keduanya berharap lembaga donor dari Inggris tersebut dapat memfasilitasi pelatihan lanjutan seperti itu. Atau setidaknya, MFP memberi dukungan pada Asmindo dalam mendorong para anggotanya ber-VLK. Sementara itu, Irfan Bakhtiar yang mewakili MFP menjelaskan sejarah perjalanan SVLK. Itu termasuk perkembangan terakhir bahwa Pemerintah RI sudah menetapkan untuk menjadikan SVLK sebagai syarat wajib bagi industri pada 2013. Irfan juga menegaskan bahwa dalam pelatihan SVLK tersebut MFP sekadar

menjadi mitra Asmindo untuk memfasilitasi pelatihan. MFP tak pada posisi untuk mendorong, membujuk, apa lagi memaksa industri untuk mengadopsi SVLK. Dengan ringkas Irfan mengatakan, SVLK tetap berjalan terus dengan atau tanpa industri mengadopsinya.

Kelas Pararel. Dipandu pelatih Suryanto Sadiyo.

Meski demikian, Irfan tak menepis anggapan sejumlah pihak bahwa SVLK masih perlu lebih disempurnakan. Ini karena masih ada beberapa persyaratan yang sangat ideal sehingga industri sulit dapat memenuhinya. Tapi justru melalui serangkaian pelatihan inilah MFP berniat mendengar dan mengamati langsung kesenjangan apa saja yang terjadi antara berbagai verifier dalam SVLK dengan fakta yang terjadi di industri. Selanjutnya, MFP mencatat, menganalisis, dan menyampaikan rekomendasi kepada Pemerintah RI, dalam hal ini Kementerian Kehutanan, untuk merevisi SVLK agar sebisa mungkin mendekati realita yang terjadi di kalangan indutsri. Sementara itu, pelatih menyampaikan materi berbagai hal yang lebih rinci dan lebih bersifat 43

Pelatihan SVLK bersama MFP

teknis. Itu mulai dari paparan tentang pelatihan yang akan berlangsung tiga hari, dengan teknik kombinasi antara pelatihan di kelas di hari pertama dan di lapangan di hari kedua dan ketiga berturutan. Pelatih juga menyampaikan pada peserta bahwa pelatihan di dalam kelas di hari pertama akan mencakup sesi terpisah antara peserta dari tingkat pembuat keputusan dengan karyawan. Untuk keperluan itu, pelatih bertanya kepada para peserta untuk meyakinkan bahwa perusahaan mereka benarbenar mengirimkan dua wakil sesuai undangan. Sebagian perusahaan memang mengiriman dua wakinya dari tingat pembuat keputusan dan karyawan. Tapi ternyata ada juga industri yang hanya mengirimkan satu wakil.

“

Dengan sertifikat SVLK, produk akhir bisa dilacak asalusul bahan bakunya dan dirunut ke belakang proses produksinya.

Dalam istilah para pelatih, pendekatan ini mereka sebut sebagai agenda “Bangun Suasana�. Ini adalah agenda yang disampaikan oleh pelatih untuk menciptakan suasana dan penyesuaian untuk mengantarkan peserta masuk ke dalam kegiatan pelatihan yang lebih rinci, lebih teknis, dan sudah pasti lebih rumit. Masih di sesi awal di hari pertama, pelatihan juga menampilkan narasumber dari kalangan. Ia adalah Jajag Suryo Putro. Ia adalah nakoda PT Jawa Furni Lestari, Yogyakarta, sebuah industri yang memperoduksi dan mengekspor mebel yang sudah mendapatkan serfifikasi SVLK. Sebagai perusahaan sekelas IKM/ UKM, PT Jawa Furni Lestari termasuk pionir. Perusahaan ini mendapatkan sertifikat SVLK dengan fasilitasi MFP. Dalam presentasinya, Jajag menyampaikan materi berupa perjalanan perusahaannya meraih SVLK. Penyelenggara berharap, testimoni Jajag akan memberi dorongan semangat bagi peserta pelatihan. Jajag membeberkan motivasi perusahaannya mendapatkan SVLK, kendati sudah memiliki beberapa sertifikat lain. Menurut Jajag, perusahaannya perlu memiliki SVLK untuk menciptakan pasar premium. Yakni pasar ekspor yang menuntut

44

produk-produk dibuat dari bahan baku kayu legal dan diproduksi melalui proses teknis dan administrasi yang mentaati hukum pula. Dengan sertifikat SVLK, produk akhir bisa dilacak asal-usul bahan bakunya dan dirunut ke belakang proses produksinya. Beberapa pertanyaan bermunculan dari para peserta terhadap pengalaman Jajag mengurus SVLK untuk perusahannya. Secara umum pertanyaan para peserta lebih mengarah pada hubungan antara SVLK dengan peluang memperluas pasar. Ringkasnya, peserta ingin tahu, apakah SVLK serta-merta menjamin perusahaan punya kesempatan untuk mengembangkan pasar. Mereka juga ingin tahu apakah SVLK juga dengan sendirinya akan membuat perusahaan dapat memperoleh harga yang lebih baik. Terhadap pertanyaan tersebut, Jajag menjelaskan bahwa SVLK tak otomatis membuat perusahaan dapat seketika memperluas pasar ataupun membuat harga premium. SVLK, kata Jajag, dapat menjadi alat perusahaan untuk menciptakan pasar premium.

Kelas paralel Sampai di situ, peserta masih mengikuti pelatihan di kelas bersama. Artinya, para peserta dari tingkat pembuatan keputusan dan staf masih mendapatkan materi yang sama dari narasumber yang sama pula. Baru kemudian menyusul dua kelas pararel yang berlangsung bersamaan untuk para peserta dari kedua tingkat tersebut. Secara umum, kedua kelas sebenarnya samasama belajar tentang penatausahaan hasil hutan (PUHH). Dan karena begitu banyaknya aspek yang terkandung dalam PUHH, panitia membagi materi tersebut ke dalam dua kelas sesuai dengan kapasitas dan strata para peserta pelatihan di dalam industri. Secara agak rinci, pelatihan tentang PUHH ini banyak mengupas standard operation procedures (SOP) dan

beberapa dokumen penting yang harus ada untuk menyertai PUHH. Kelas untuk peserta dari tingkat pembuat keputusan fokus pada materi yang diarahkan untuk mencapai empat tujuan. Pertama, agar peserta nantinya mampu menyelesaikan kewajiban SVLK dengan sederhana dan tegas. Kedua, agar peserta mampu menyampaikan informasi dengan jelas tentang berbagai hal yang mereka peroleh selama pelatihan— terutama tentang manfaat dan biaya SVLK— jelas kepada pemilik perusahaan di tempat mereka bekerja. Ketiga, agar peserta mampu menyusun rencana penyiapan VLK bagi perusahaannya. Keempat, agar peserta mampu mengorganisasikan perubahan manajemen di perusahaan masing-masing sebagai upaya untuk mendapatkan VLK. Sementara itu, kelas pararel untuk peserta dari kalangan staf pun juga diarahkan untuk tujuan yang sama, hanya saja lebih pada jenis-jenis pekerjaan teknis, bukan manajerial. Pertama, agar peserta mampu menemukan dan mem-

buat gap analysis pada industri masing-masing dengan mengacu pada verifier SVLK. Kedua, agar peserta mampu mengidentifikasi titik-titik kritis VLK di industri mereka masing-masing. Pelatih menyampaikan materi ini dengan mengajak peserta berdiskusi tentang kasuskasus yang mereka alami selama ini. Ketiga, agar peserta mampu menyusun format administrasi dan tata-usaha kayu (TUK) di internal industri, misalnya untuk melakukan tagging, tabulasi, dan data manajemen. Keempat, agar peserta sanggup melatih dan mengajari para pekerja anak buahnya untuk menerapkan TUK internal.

Materi SVLK. Narasumber Ketut Alit Wisnawa menjelaskan seputar SVLK.

Sedianya, sesi pelatihan kelas pararel masingmasing dipandu oleh dua narasumber dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) DIY. Tapi dalam pelatihan tersebut, hanya satu petugas Dishutbun yang hadir— Tri Mulyadi— dan mengantarkan materi pelatihan untuk kelas pembuat keputusan. Sedangkan kelas staf, pelatihan yang sedianya menghadirkan narasumber Riyanta dari Dishutbun DIY diambil alih oleh tim pelatih 45

Pelatihan SVLK bersama MFP

Narasumber Industri. Jajag Suryo Putro (papling kanan) ikut menjadi narasumber.

46

yang disediakan MFP sejak awal— Suryanto Sadiyo yang dibantu Exwan Novianto dan Sudarwan.

verifier kritis dalam perusahaannya. Lebih khusus lagi, pemahaman ini akan membantu peserta mengisi formulir verifier kritis.

Dari dua kelas terpisah yang berlangsung pararel tersebut, selanjutnya peserta pelatihan kembali bergabung ke dalam kelas bersama. Kali ini materi pelatihan berupa uraian pengalaman (share learning) oleh sebuah perusahaan di Yogyakarta, Rapi Furniture, dalam menyusun persiapan untuk menerapkan VLK. Ini terutama mengenai dokumen apa saja yang diperlukan sebuah industri dalam perjalanannya menuju VLK. Hadir sebagai narasumber dari Rapi Furnitur Imanuel Andy. Seluruh presentasi, baik selama pembukaan, sesi kelas pararel, maupun share learning oleh Jawa Furni Lestari dan Rapi Furniture merupakan upaya bagi pantia untuk memberi pemahaman bagi para peserta pelatihan tentang

Persiapan Pendampingan Menutup hari pertama pelatihan adalah persiapan pendampingan yang akan berlangsung esok harinya. Panitia mengumumkan nama-nama pelatih dan industri yang hendak mereka damping esok hari. Rata-rata seorang pelatih mendampingi dua atau tiga industri. Pada saat panitia mengabsen ulang industri peserta pelatihan, ditemukan tiga wakil industri tak tampak lagi. Mereka meninggalkan sesi terakhir pelatihan di hari pertama. Satu peserta mundur dengan alasan perusahaannya menarik diri dari pelatihan tersebut. Dua peserta lain tak hadir di sesi pertama dengan alasan keluarga dan waktu sudah

terlalu larut, sekitar jam 20.00 WIB. Bagi peserta yang tak hadir dengan alasan menarik diri, panitia pelatihan tak memasukkan dalam daftar untuk didampingi. Sedangkan bagi dua lagi peserta yang tak hadir karena alasan keluarga, panitia masih memberi toleransi dan mengirim pelatih ke industri mereka untuk melakukan pendampingan keesokan harinya. Dalam kesempatan itu, pelatih membagikan formulir soft copy “Verifier Kritis� kepada seluruh peserta. Formulir ini akan menjadi bahan bagi para pelatih untuk melakukan analisis kesenjangan gap assessment yang terjadi di tiap industri. Dari analisis kesenjangan inilah para pelatih nantinya dapat menakar seberapa besar kemungkinan industri yang bersangkutan sanggup melaksanakan SVLK dalam waktu yang tersisa. Sebenarnya pendampingan ini merupakan lanjutan dari proses pelatihan secara keseluruhan. Hanya saja pada awalnya, pendampingan sedianya dibuat berbeda dari teknik pelatihan. Dalam pelatihan (training), pelatih (trainer) melakukan intervensi langsung terhadap peserta pelatihan. Tapi dalam pendampingan (coaching), para pendamping (coach) hanya mengamati hasil kerja para peserta dalam mengisi formulir verifier kritis tadi. Pendamping tak dibenarkan membantu peserta mengisi formulir tersebut. Pasalnya, panitia akan menjadikan mampu atau tidaknya peserta dalam mengisi formulir tersebut merupakan indikator sebagai kemapuan mereka dalam memahami materi pelatihan di kelas selama hari pertama. Ringkasnya, panitia ingin menjadikan proses pendampingan ini seolah sebagai simulasi proses audit terhadap industri yang hendak ber-VLK. Di situ, auditor tak dibenarkan membantu industri yang menjadi kliennya mengisi formulir verifier kritis. Secara teknis, pendampingan (adalah proses

pelatihan berupa kunjungan langsung oleh pendamping ke masing-masing industri tempat para peserta pelatihan bekerja. Pendamping di situ tak lain adalah para pelatih. Hanya karena peran pendamping agak berbeda dari pelatih, maka para pelatih dalam sesi pendampingan ini disebut sebagai pendamping.

Irfan Bakhtiar. Narasumber dari MFP memaparkan perjalanan SVLK.

Dengan pengumuman pembagian tersebut, tiap wakil industri bisa mengetahui siapa pendamping yang akan mendatangi perusahaan mereka esok hari. Begitu sebaliknya, pendamping pun mengetahui perusahaan mana saja yang akan mereka kunjungi besok. Setelah saling mengetahui, mereka pun berkumpul, antara pendamping dan para wakil industri yang hendak dikunjungi. Kedua pihak berkoordinasi untuk menyepakati beberapa hal penting: mencatat nomer telepon, mencatat lokasi perusahaan, denah atau peta lokasi, serta waktu kunjungan.

Pendampingan ke Industri Hari kedua pelatihan SVLK bagi indusri anggota Asmindo berupa kunjungan ke perusahaan tempat para peserta bekerja. Di sini para pendamping selama seharian penuh mengunjungi dua atau tiga perusahaan. Di Yogyakarta, jarak perusahaan-perusahaan tak terlalu jauh. Mereka tersebar di Kabupaten Sleman, Bantul, dan Kota Yogyakarta saja. Untuk menjangkau lokasi perusahaan, para pendamping menggunakan mobil sewaan yang difasilitasi panitia. Semuanya mobil lokal Yogyakarta, sehingga pengemudi bisa dengan 47

Pelatihan SVLK bersama MFP

“

Tanpa kesanggupan berkomunikasi, peserta tak akan sanggup mengisi formulir verifier kritis.

mudah menemukan alamat perusahan yang hendak dikunjungi. Kebanyakan pelatih di Yogyakarta adalah warga setempat. Sekalipun begitu, mereka tetap berkumpul dulu di hotel tempat pemusatan pelatihan. Jam kunjungan paling awal sekitar jam 09.00 WIB. Ini sengaja dibuat tak bersamana dengan jam mulai bekerja sekitar jam 07.00 atau jam 07.30 WIB. Pertimbangannya, para peserta pelatihan memerlukan waktu untuk memberikan penjelasan kepada atasan mereka di kantor beberapa hal tentang pelatihan pada kemarin hari. Ini misalnya, kepada atasannya atau pemilik perusahaan, peserta harus bisa mengkomunikasikan apa tujuan pelatihan. Tanpa kesanggupan berkomunikasi, peserta tak akan sanggup mengisi formulir verifier kritis. Sebab di situ ia harus mencatat beberapa dokumen legal perizinan perusahaan. Dan untuk mengetahui berbagai dokumen tersebut ia mau tak mau harus berhubungan dengan pimpinan perusahaan atau petugas lain yang

berwenang mengurusi dokumen-dokumen tersebut.

Peserta belum paham Temuan selama proses kunjungan di perusahaan menunjukkan bahwa sebagian besar peserta belum paham mengisi formulis verifier kritis. Artinya, mereka juga belum sepenuhnya menangkap materi pelatihan di dalam kelas selama sehari di hari pertama. Pada saat pendamping datang di perusahaan, mereka mendapat formulir masih kosong. Ketika pendamping bertanya perihal masih kosongnya formulir, yang seharusnya sudah diisi pada saat pendamping datang, peserta pelatihan mengatakan bahwa mereka belum sanggup menerapkan materi pelatihan dengan praktek mengisi formulir. Peserta bahkan belum mampu mengidentifikasi dokumen-dokumen yang dimaksud dalam formulir dengan dokumen-dokumen yang ada pada perusahaan tenpat mereka bekerja. Masih kosongnya formulir juga karena memang perusahaan tak memiliki atau tak menjalankan prosedur standar operasi (SOP) internal, lazimnya sebuah perusahaan yang baik dan benar. Ini umpamanya, tampak dengan tiadanya surat kontrak ataupun nota pembelian bahan baku oleh perusahaan dari para supplier. Yang lebih memprihatinkan, ada perusahaan yang baru mengetahui bahwa salah satu izinnya ternyata telah daluwarsa pada saat dikunjungi pendamping. Kekurangan perusahan dalam mentaati peraturan sesuai dengan tuntutan legalitas internal perusahaan ataupun legalitas bahan baku makin kentara ketika pendamping menelusuri

Kunjungan ke Industri. Pelatih Een Nuraeini (paling kiri) melakukan pendampingan di industri.

48

Pelatihan SVLK bersama MFP

hubunan kerja antara perusahaan dengan para supplier atau sub kontraktor. Hubungan antara kedua pihak bersifat sesaat dengan volume produk sekadar untuk memenuhi kuota order perusahaan, bukan hubungan permanen dengan volume dan frekuensi pengiriman barang secara ajeg. Keadaan ini merupakan salah satu penyebab mengapa tak ada dokumen legal kerjasama antar kedua pihak. Berbagai realita di perusahaan ini membuat gamang para peserta mengisi formulir verifier kritis. Mereka ragu apakah akan mengisi sesuai kenyataan di perusahaan atau sesuai dengan ideal VLK. Mereka baru mengisi sesuai dengan keadaan di perusahaan setelah pelatih meyakinkan mereka beruang-ulang. Yakni bahwa pengisian formulir harus sesuai kenyataan di perusahaan, dan bahwa mengisi data atau informasi palsu akan membuat perusahaan gugur ketika mereka menghadapi auditor yang sebenarnya di kemudan hari. Itu mengacu pada niat panitia untuk menjadikan pelatihan dan pendampingan ini sebagai simulasi sebuah proses audit.

Proses pendampingan di perusahaan di pelatihan hari kedua ini berlanjut dengan pertemuan di kelas pada petang hari. Di situ para pendamping dan peserta pelatihan bertemu di tempat pemusatan pelatihan, yakni di Hotel Bintang Fajar. Agenda utama mereka menyusun laporan tentang berbagai kesenjangan antara persyaratan normative SVLK dengan kenyataan di industri yang ditemukan selama pendampingan di perusahaan pada pagi hingga lewat tengah hari sebelumnya.

Suasana Kerja. Dua pekerja perempuan di sebuah industri mebel.

Pertemuan pada petang hari dari jam 19.00 hingga 22.00 WIB ini ternyata tak berlangsung efektif karena peserta, terutama kaum perempuan yang sudah berkeluarga, keberatan dan tak fokus mengikuti diskusi. Akhirnya pantia pelatihan sepakat mempersingkat pertemuan ini, dan meniadakan pertemuan seperti ini pada malam hari dalam lanjutan pelatihan di lima kota lainnya kemudian. Artinya, setelah seharian pendamping melakukan pendampingan di industri, tak ada lagi kegiatan di hari kedua pelatihan.

49

Pelatihan SVLK bersama MFP

Coaching Clinic Hari ketiga atau hari terakhir pelatihan berlangsung di tempat pemusatan pelatihan di Hotel Bintang Fajar. Para peserta berkumpul membawa formulir verifier kritis yang telah mereka isi dalam sesi pendampingan di hari kedua. Tiap wakil industri, tetap dua orang dari tingkat pembuat keputusan dan staf, mendapat pendampingan (coaching clinic) oleh dua pendamping. Mereka bersama-sama menganalisis hasil temuan atau keadaan riil di industri masingmasing. Mereka mendiskusikan temuantemuan tersebut. Dari situ pendamping memberikan gambaran seberapa layak sebuah industri sangup melakukan VLK dalam waktu yang masih tersisa sampai 2013. Dua pendamping untuk satu industri ini dimaksudkan agar ada pendapat pembanding. Ini juga agar pendamping dapat saling mengoreksi dan melengkapi analisis serta saran dan rekomendasi yang mereka berikan kepada industri. Proses coaching clinic ini berlangsung bersamaan melibatkan para peserta wakil industri dan pendamping di beberapa meja terpisah.

Agenda di hari terakhir pelatihan ini berlanjut dengan kelas bersama berisi review pelaksanaan tiga hari pelatihan secara keseluruhan. Tim pelatih menyampaikan beberapa catatan tentang pelaksanaan pelatihan. Ini mencakup soal pelatih, materi pelatihan, rangkuman berbagai temuan di beberapa industri, fenomena umum pada industri, serta kemampuan peserta memahami materi. Beberapa kritik dan saran terhadap beberapa catatan di atas muncul dari para peserta, narasumber, dan pelatih. Dari situ disepakati rencana tindak lanjut secara umum. Dengan melihat kondisi umum dan spesifik yang terjadi di kalangan industri mebel dan furniture di DIY, para peserta pelatihan menggarisbawahi beberapa hal yang memungkinkan mereka laksanakan di dalam waktu dekat untuk mengantarkan industri anggota Asmindo menuju VLK. Salah satu hal yang patut digaris bawahi adalah bahwa pada umumnya industri di DIY masih memerlukan cukup waktu untuk ber-VLK. Ini karena secara internal mereka masih mengalami banyak kekurangan dalam melengkapi dan mentaati verifier administratif dan operasioanal perusahaan. Setidakya hanya ada satu atau dua perusahaan yang benar-benar sudah memiliki syarat mendekati VLK. Itu pun karena mereka sebelum ini sudah punya pengalaman mendapatkan sertifikasi selain SVLK. Bagi perusahaan seperti itu, MFP menawarkan bantuan untuk mendampingi dan memfasilitasi untuk mendapatkan SVLK dengan tanggungan MFP. Perusahaan tersebut sanggup memenuhi semua syarat dan verifier SVLK dalam satu tahun yang masih tersisa hingga 2013. Agenda terakhir ini sekaligus menutup seluruh kegiatan pelatihan yang berlangsung tiga hari.

Produk Kayu. Selain mebel, kayu juga menjadi bahan baku kerajinan.

50

Profil PT Jawa Furni Lestari PT Jawa Furni Lestari adalah salah satu dari sedikit perusahaan yang telah ber-SVLK. Perusahaan yang sebagian besar produknya untuk pasar ekspor yang berbasis di Yogyakarta ini membuktikan bahwa SVLK tak serta merta membebani, sekalipun juga tak berarti SVLK membuat harga produk menjadi premium. Jajag Suryo Putro, salah satu pimpinan perusahaan, memandang SVLK sebagai investasi untuk memposisikan produknya di pasar premium. Perusahaan ini memiliki pemegang saham dua orang, Jajag dan Oki Widayanto. Jajag dan Oki tak pernah mengambil deviden, belum pernah. Mereka selalu memanfaatkan keuntungan untuk membesarkan perusahaan. Mereka membungkus perusahaan, istilah Jajag. Itu mulai dari sekadar sebagai UKM, agar bisa menjadi korporasi, itu cita-cita mereka. Dulu workshop mereka cuma berukuran 400 meter persegi, itu terjadi pada 2000-an. Pada awalnya mereka tak tahu ke mana akan membawa perusahaan. Pada saat itu kegiatan produk sudah mengarah ke furnitur. Dan berkat komitmen mereka berdua, pada 2003 mereka nekat melegalkan usaha mereka. Pada 2005 perusahan kian tumbuh. Produksi beranjak naik, begitu juga dengan jumlah sumberdaya manusia (SDM) yang terlibat di dalamnya. Jajag memperkirakan, pada saat itu sekitar 1.500 orang terlibat dalam kegiatan perusahaan, baik langsung maupun tak langsung. Itu mulai dari sub kontraktor, pemasok pemilik bahan baku, pekerja, serta masyarakat di sekitar workshop yang hidup dari perusahaan. Bagi Jajag dan Oki, jumlah SDM yang terlibat dalam perusahaannya merupakan amanah. Yakni amanah yang harus dipelihara. “Maksud saya, ini titik kami tak bisa mundur lagi. Kami harus terus mengembangkan perusahaan dengan sungguh-sungguh. Kami merasa ikut bertanggungjawab atas kehidupan 1.500 orang tersebut,” kata Jajag. Sampai sekitar awal 2012, PT Jawa Furni Lestari memiliki jaringan kerja sampai beberapa di luar Yogyakarta— Jepara, Purwodadi, Cepu, Blora. Itu artinya terjadi perluasan. Sebelum itu, beberapa mitra Jajag masih di Bantul dan

Klaten. Para mitra ini kebanyakan berperan sebagai vendor, baik ikut mengerjakan pesanan atau yang mensuplai kebutuhan produksi PT Jawa Furni Lestari. Pada 2003, jumlah mitra Jajag sekitar 40. Kini jumlah itu menjadi 120. Rata-rata tiap vendor mempekerjakan lima orang tukang. Dan itu baru vendor kayu, belum menghitung vendor non kayu yang jumlahnya mencapai 100-an. Vendor non-kayu ini mencakup vendor bahan packing, finishing, subkontraktor transportasi, sub kontraktor tenaga-tenaga yang bekerja di rumah masing-masing. “Misalnya, untuk menganyam kulit, kami sub-kan ke orang lain, dan jumlahnya sekarang sekitar 200-an. Dari situ, kami tak ingin berhenti di tengah jalan hanya untuk egoisme kami, hanya karena kami sudah mendapatan keuntungan cukup. Rasanya naif. Pengertian kami, ini tanggungjawab dan harus kami selesaikan,” kata Jajag. Itulah salah satu alasan pada 2005 Jajag dan rekan investornya memutuskan untuk fokus dan habis-habisan mengembangkan perusahaan. Mereka tak ingin para pekerja dan rekanan mengalami kesulitan hidup lantaran perusahan hanya berjalan di tempat. Caranya dengan membangun perusahaan dengan benar, tertib, dan cerdas. Mereka berdua membenahi organisasi perusahaan, mengukur sistem manajemen dengan International Organization for Standardization (ISO).

51

Pelatihan SVLK bersama MFP

“Hasilnya, perusahaan bisa berkembang Karena sudah punya sistem yang berjalan. Kami punya lima workshop, dengan luas total hampir dua hektare,” kata Jajag, sarjana teknik industri itu. Dari lima workshop tersebut, dua berlokasi di Klaten, dua di Sleman, dan satu di Kalasan, serta sebuah show room di Palagan, Yogyakarta. Dan menurut Jajag, ia berhasil membuat efisien kerja kelima workshop tersebut. Nilai yang mereka peroleh pun makin tinggi. Hal lain yang diakukan Jajag adalah mengembangkan kapasitasnya sebagai operator perusahaan. Begitu juga dengan Oki, yang berlatar belakang perbankan, mengembangkan potensinya untuk mendukung pendanaan bagi perusahaan. Tentang pemasaran, Jajag mengatakan pada awalnya masih konvensional. Ia tak tahu hendak menyasar segmen yang mana. Perusahaan ini mengalir berdasarkan konsep pemasaran tradisional. Artinya, perusahaan mengerjakan garapan ketika ada pesanan (order). “Yang penting di awal kami untung dulu. Keuntungan itulah yang kemudian kami putar,” katanya. Kegiatan Industri. Pembuatan meja dan kursi di PT Jawa Furni Lestari.

Ia menargetkan pada 2015 nanti perusahaannya benar-benar berjalan sendiri, sudah menjadi mesin bisnis. Ia berani mematok target tersebut karena pada saat ini perusahaannya sudah memiliki diversifikasi pasar jelas. Itu berkat beberapa sertifikasi yang mereka miliki, dan juga lantaran sistem manajemen yang mengarah pasar menengah ke atas, serta segmen proyek. “Kami melihat kekosongan pasokan produkproduk ramah lingkungan, padahal segmennya menggunung. Sudah mulai ada

52

permintaan yang jelas, dari beberapa jaringan hotel intenasional. Mereka mendatangi kami dan minta suplai. Itu yang pasar premium. Sedangkan pasar menengahnya lebih banyak lagi dan memang hidup kami di situ,” kata Jajag. Ia menjelaskan, kesadaran tentang sertifikasi datang dari hasil riset pemasaran mereka sendiri. Yakni bahwa tren pasar akan melebar atau akan fokus pada produk-produk yang bersertifikasi. Temuan itu pun lantas mereka terapkan. Tapi pada awalnya tak mudah. Banyak orang menganggap sertifikasi sulit, aneh, ribet. Tapi upaya mendapatkan sertifikasi berjalan terus. “Sebelum melihat hasil sertifikasi, biasanya orang malas melakukannya,” lanjut Jajag. Untuk promosi, Jajag menempuh strategi melalui membangun jaringan dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM), lembaga donor, lembaga yang peduli untuk mendorong pasar atau pemasok serta vendor untuk berbuat yang benar dengan sertifikasi, dengan legalitas. Dan menurut Jajag, LSM dan lembaga donor memang harus mengawal industri dalam upaya ke arah sertifikasi. Pasalnya, industri sering menghadapi masalah dan itu bisa membuat semangat mereka untuk bersertifikat naikturun. “Dengan komunikasi yang ajeg bersama LSM dan donor, membuat industri percaya diri,” kata Jajag. Melalui kemitraan dengan LSM (Arupa, Shorea, Javlec) dan lembaga donor (MFP), PT Jawa Furni Lestari berhasil mendapatkan SVLK. Tadinya perusahaan itu sudah punya sistem certificate of conformity (CoC) yang sifatnya mandatory (wajib). Itu antara lain International Organization for Standardization (ISO) 9001-2000, Verification of

Pelatihan SVLK bersama MFP

Legal Origin (VLO), Membaga Ekolabel Indonesia (LEI), serta Forest Stewardship Council (FSC). Tapi perusahaan itu masih mengalami benturan tentang banyak hal yang tak bisa dipecahkan internal. Dari situ, Jajag lantas mengadopsi SVLK. Pertimbangannya, SVLK membuat perusahaan tak perlu lagi terlalu repot menangani soal-soal legalitas, baik legalitas internal perusahaan dalam menjalankan operasinya maupun legalitas kayu sebagai bahan baku. Riset menjadi kunci pengembangan perusahaan. Untuk tujuan itu, PT Jawa Furni Lestari punya tim riset. Perusahaan memberi kesempatan para personelnya untuk mengembangkan kapasitas pribadi masingmasing. Tujuannya, untuk memperdalam pengetahuan mereka sesuai bidang tugasnya. Itu mereka lakukan, baik melalui informasi di internet serta membangun jaringan dan diskusi dengan berbagai komunitas. Sistem ini masih didukung dengan berbagai pelatihan peningkatan kapasitas SDM. Untuk urusan manajemen dan tim kreatif, perusahaan sejak 2007 menerapkan pola rekrutmen berdasarkan standar SDM yang menurut mereka benar. Perusahaan tak memfokuskan seorang personel pada satu jenis pekerjaan saja. Tiap personel harus siap dipindahtugaskan ke divisi apa pun, sehinggga mereka dapat mengembangkan dirinya. Tiap enam bulan pimpinan perusahaan mengevaluasi performa para karyawan untuk menentukan posisi mereka di tahun berikutnya. “Kami tak mengenal pembagian senioritas. Kami memberlakukan kebijakan bahwa anak buah tak boleh lebih bodoh dari kami. Ini supaya konsep kami tercapai.

Mengenai persaingan di pasar, Jajag menyikapinya dengan bonus berupa layanan kepada pelanggan berupa solusi. Itu membuat pelanggan tak terpaku pada harga yang tertera pada barang. Selain membuat pelanggan nyaman, layanan tambahan berupa solusi ini juga membuat pelanggan percaya dan setia. Lebih dari itu, JajakJajag mengamati bahwa perkembangan bisnisnya salah satunya didukung oleh promosi di kalangan pelanggan yang bercerita dari mulut ke mulut. Beberapa pelanggan barunya datang karena mendapat rekomendasi dari pelanggan lain yang pernah datang. “Jadi kami tak menjadikan harga sebagai senjata untuk bersaing. Dan sekalipun promosi dari mulut ke mulut terbukti efektif, kami tetap melakukan promosi melalui pameran, situs web, dan blog.� kata Jajag. Di situs web dan blog, Jajag mempromosikan produknya dengan cara menyapa calon pelanggan untuk berdiskusi sebagai pancingan. Kepada sebuah chain store yang kebetulan punya visi sama dengannya ia akan menanyakan apakah memerlukan koleksi. Ketika pemilik chain store butuh produk kerajinan dan mebel, Jajag pun lantas membuatkan modelnya. “Model pertama mungkin kurang pas, tapi kami tak berhenti. Tim kreatif kami justru terus membuatkan penyempurnaannya, sampai terjadi transaksi.

“

Riset menjadi kunci pengembangan perusahaan. Untuk tujuan itu, PT Jawa Furni Lestari punya tim riset.

Mereka punya target usia 45-50 harus sudah pensiun. Baru dari situ mereka akan aktualisasi. Tapi untuk aktualisasi butuh modal, perlu dana. Modal yang mereka cari itu berasal dari usaha mereka sekarang. l

53

Pelatihan SVLK bersama MFP

Wawancara Dengan Yuli Sugianto, Ketua Asmindo Komda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

Bagaimana Anda memandang pelatihan SVLK bagi industri ini?

Pelatihan yang ideal menurut Anda seperti apa?

Asmindo adalam mitra Pemerintah dalam hal ekspor mebel, kerajinan kayu khususnya, meski ada juga aneka kerajinan lain. Jadi pelatihan SVLK bagi industri dengan MFP ini positif. Saya ingin industri memanfaatkan kesempatan ini dengan baik.

Setelah sosialisasi atau pelatihan ini sebaiknya ada fasilitasi bagi industri untuk mendapatkan sertifikat SVLK. Baik itu untuk perusahaan menengah ke atas atau ke bawah. Tapi ini tetap dengan menakar kesiapannya. Yang penting pertama, industri harus punya komitmen. Kemudian kesiapan manajer mereka. Ini yang tak bisa dipaksa. Tapi ini kan masih tahap awal. Nantinya saya yakin lambat laun SVLK ini tuntas di kalangan industri.

Bagaiana awal Asmindo bermitra dengan MFP? Saya tahu MFP dari Pak Agus Djailani (konsultan MFP bidang UKM/IKM). Dia menyampaikan pada saya bahwa MFP memiliki satu program masalah globalisasi, pelatihan, dan pendampingan SVLK. Itu saya anggap bagus karena SVLK sudah merupakan peraturan Pemerintah. SVLK wajib, dan itu penting bagi kami, khususnya yang ada di Yogyakarta.

Seperti apa gambaran umum industri mebel dan furnitur di Yogyakarta? Di Yogyakarta banyak usaha (furnitur) menengah ke atas , dan semuanya bertanya-tanya tentang peluang kami agar dapat memanfaatkan programprogram MFP untuk mendorong SVLK tersebut. Yang jelas ini perlu cepat karena Pak Agus menyampaikan sinyal waktunya sudah mepet. Jalan paling cepat adalah segera membuat kesepakatan kerjasama antara Asmindo Pusat dengan MFP.

Bagaimana kesiapan Asmindo dalam pelatihan anggotanya? Dari pihak Asmindo, sudah ada Asmindo Certification Care (ACC). Asmindo Certification Care ini berperan mendampingi industri anggota Asmindo. Dan ternyata Asmindo Pusat dan MFP berhasil merumuskan kesepakatan kerjasama. Ini berlanjut dengan beberapa kegiatan— sosialisasi, pelatihan, pendampingan— di kalangan para anggota Asmindo di berbagai daerah.

54

Tahapan apa yang dilalui untuk sampai mewujudkan pelaksanaan pelatihan SVLK ini? Prosesnya saya lihat cukup cepat. Dari internal Asmindo Pusat, kami mulai dengan membentuk Asmindo Certification Care (ACC) belum lama ini. Ini semacam gugus tugas dan baru kami bentuk di Yogyakarta, Jawa Timur, dan Semarang. ACC fokus mendorong sertifikasi melalui pendampingan di kalangan industri.

Jika Asmindo punya program pelatihan, seperti apa itu gambarannya sekilas? Yang pasti kurikulum Asmindo agak berbeda. MFP sudah punya modul sendiri. Itu hanya perlu menentukan tempat, susunan acara pelatihan, berapa orang yang diundang. MFP bisa cepat menentukan itu. Karena itulah, kami mendorong kawan-kawan untuk memanfaatkan sebaik-baiknya pelatihan ini, selagi gratis.

Apa yang diperlukan industri untuk punya semangat ikut pelatihan? Ikut atau tidak, itu memang pilihan industri sendiri. Yang penting, peserta perlu punya motivasi dan niat mewujudkan iklim untuk membangun satu komunitas. Dan saya kira pemahaman tentang SVLK sudah mulai terbentuk di kalangan industri. Jujur saja, sebelum ini jadi satu

Pelatihan SVLK bersama MFP

Segera setelah pelatihan di Yogyakarta usai, para pelatih dan sebagian narasumber berkumpul untuk membuat evaluasi pelaksanaan peltihan. Secara ringkas, evaluasi atas pelaksnaan pelatihan di Yogyakarta dapat dipaparkan sebagai berikut: 1. Pelatihan perlu melibatan pemilik. Tujuannya untuk mempermudah peserta dan pelatih mengakses dokumen perusahaan yang diperlukan untuk mengisi formulir verifier kritis dan untuk menyusun gap assessment. 2. Materi rasionalitas harus bisa membawa peserta paham mengapa harus SVLK. Di Yogyakarta, materi ini belum sesuai disain awal di Hotel Jambuluwuk. Sehingga pada materi di sesi berikutnya tak ada pertanyaan lagi tentang mengapa SVLK. 3. Perlu memastikan peralatan di kelas berfungsi baik. Di Yogyakarta terjadi gangguan teknis. Yuli Sugianto.

program konkret, pendampingan sampai nanti audit masih banyak yang bingung.

Apakah ada hambatan untuk memulai SVLK di kalangan industri? Industri memang sempat bingung melihat SVLK. Kami bertanya-tanya, ada apa lagi ini. Ada banyak pertanyaan lain. Misalnya, SVLK ini keharusan atau bukan, berapa biayanya. Jika kami sudah punya SVLK terus bagaimana. Jika ternyata kami sudah megantongi CoC atau VLO bagaimana? Bagaimana dengan industri kecil. Pertanyaan seperti itu sering muncul.

4. Pembagian kelas (kelas paralel) ternyata diskusinya sama saja, tak seperti yang kita ilustrasikan di awal. Ke depan, di Solo meskipun tetap kelas paralel, materinya sama. 5. Ternyata metode coaching yang menuntut coach agar memegang etika tak boleh mengajari klien tak bisa dilakukan. Ini karena memang peserta masih rendah pengetahuannya. Faktanya coach masih harus sedikit melakukan intervensi mengajari klien dan memberitahu kekurangan-kekurangannya. l

Anda sendiri memandang SVLK seperti apa? Bagi insudtri yang sudah punya sertifikasi apa pun, SVLK merupakan kunci. Karena paling tidak, jika kami punya SVLK jadi agak tenang. Cuma ada satu pertanyaan lanjutan, benarkah dengan SVLK ini nantinya untuk ekspor ke negara-negara importir, semua negara bisa menerima? Apakah masih terbatas? Karena kalau terbatas, ada kemungkinan industri mencari negara tujuan ekspor lain yang tak mewajibkan SVLK. Ini terutama untuk industri kecil. Itu menyimpang dari tujuan. l

55

Pelatihan SVLKAsmindo Komda Solo Raya

56

Hari

: Senin-Rabu, 12-14 April 2012

Tempat

: Hotel Novotel

Peserta

: 10 industri anggota Asmindo Komda Solo Raya, 1 dari Kediri (Jawa Timur)

Pelatih

: Een Nuraeni (MFP), Setyowati (independen, Bogor), Sudarwan (Shorea, Yogyakarta), Exwan Novianto (Shorea, Yogyakarta), Suryanto Sadiyo (Arupa, Yogyakarta), Panji Anom (Javlec, Yogyakarta).

Narasumber

: Jajag Suryo Putro (PT Jawa Furni Lestari, Yogyakarta), David R Wijaya (Ketua Asmindo Komda Solo Raya), Adi Dharma Santoso (Pengurus DPP Asmindo), Tony Riyanto dan Budi Kurniyadi (BP2HP Wilayah VIII Surabaya), Ahmad Edi Nugroho (Co-Director MFP), Irfan Bakhtiar (MFP).

Moderator

: Agus P Djailani (MFP).

Bab

Para peserta, pelatih, dan narasumber dalam pelatihan SVLK di Surakarta.

57

Pelatihan SVLK bersama MFP

Peserta : 11 industri dan Asmindo Komda Solo Raya dan satu dari Kediri. No

Industri

Nama

Alamat

1

Nuansa Kayu

Lutfi

Kawasan Industri Kalijambe, Sragen

2

Prima

Julia

Ki Mangun Sarkoro, Surakarta

3

Arafa

Zakki RI

Kayuapak, Polokarto, Sukharjo

4

Mugiharjo

Hernawati

Kanthongan, Kragilan, Boyolali

5

Andatu

Irawan

Jl Slamet Riyadi, Kartosuro

6

Vienna Classic

Khatarina

Jl Merbabu, Sukoharjo

7

Adi Furniture

Adi Santoso

Tegalarum, Mojosongo, Surakarta

8

Mulya Abadi

Murjiyanto

Ngemul, Sidorejo, Sukoharjo

9

Kharisma Rotan

Dewi Ambarsari

Gesingan RT 2, Luwang, Sukoharjo

10

Manggala Jati

Arif Sujatmiko

Jl Karang Plese, Klaten

11

Dallas

Ronald

Kediri

Pembukaan

P

elatihan di Surakarta menyertakan industri anggota Asmindo setempat. Di Surakarta, asosiasi ini bermana Asmindo Komda Solo Raya. Pelatihan untuk Komda Solo Raya berlangsung di Hotel Novotel. Pelatihan ini melibatkan komposisi pelatih yang sama persis dengan pelatihan sebelumnya di Yogyakarta.

Furniture dari Kediri (Jawa Timur). Secara geografis, Kediri sebenarnya lebih dekat ke Surabaya, kota kelima tempat diselenggarakannya pelatihan. Hadirnya Dallas, menurut Irfan Bakhtiar, karena si pemilik punya sejumlah perusahaan lain dan ingin mengikutkan dua di antaranya ke pelatihan ini.

Sedangkan narasumber terjadi perubahan. DPP Asmindo, yang mengirimkan wakilnya Ketut Alit Wisnawa di Yogyakarta, kali ini mengirimkan wakilnya Adi Dharma Santoso. Dari MFP, hadir Ahmad Edi Nugroho, selain juga Irfan Bakhtiar, Agus Djailani, dan Agus Setyarso. Sedangkan narasumber dari Asmindo Komda Solo Raya hadir sang ketua, David R Wijaya. Narasumber lain dari BP2HP Wilayah VIII Surabaya, Tony Riyanto dan Budi Kurniyadi, yang khusus menyampaikan materi tentang PUHH.

Urutan acaranya pun pada umumnya sama. Pembukaan berlangsung dengan penjelasan oleh panitia yang juga pelatih, pengenalan seluruh hadirin, berlanjut dengan penjelasan tentang seluruh agenda pelatihan salama tiga hari. Panitia juga menjelaskan agenda pelatihan di hari pertama. Itu mulai dari pembukaan, rasionalitas SVLK oleh narasumber, kelas paralel bagi kelompok pemegang keputusan dan staf tentang PUHH, ulasan tentang verifikasi titik kritis VLK, pengalaman penerapan VLK dari audit internal perusahaan, berbagi pengalaman oleh pelaku usaha yang sudah mendapatan SVLK, dan persiapan coaching clinic untuk mencari temuan gap assessment di industri esok harinya.

Peserta pelatihan pada umumnya merupakan anggota Asmindo Komda Solo Raya. Hanya saja, ada satu peserta yang mewakili sebuah industri mebel dari luar Surakarta, yakni Dallas 58

Ada satu hal yang menjadi perhatian panitia, yakni tentang pemahaman para peserta mengenai mekanisme dan prosedur pelatihan. Terutama tentang pengiriman dua wakil dari tiap industri, harus dari personel yang menempati posisi sebagai pembuat keputusan dan satu lagi dari kalangan staf. Hal lain yang mendapat perhatian tim pelatih adalah mengenai pelatihan di hari kedua berupa coaching clinic. Ini adalah kunjungan langsung oleh pelatih ke perusahaan yang merupakan tempat kerja masing-masing peserta pelatihan. Untuk itu, Irfan Bakhtiar, yang juga berperan sebagai koordinator seluruh rangkaian pelatihan, wanti-wanti tentang mekanisme tersebut. Ia berpesan agar peserta yang hadir di hari pertama latihan itu secakap mungkin menyampaikan informasi kepada para pimpinan perusahaan mereka di kantor bahwa esok hari pendamping pelatihan akan datang ke perusahaan untuk melakukan pendampingan. Tepatnya, mendampingi peserta pelatihan dari perusahaan terebut dalam mencari temuan direct gap assessment.

Perhatian lebih oleh panitia terhadap persoalan tersebut cukup beralasan karena tak semua peserta memiliki kecakapan dalam mengkomunikasikan informasi kepada pemilik perusahaan. Prosedur ini sekaligus juga untuk menguji seberapa intens hubungan atau komunikasi di antara para personel para perusahaan yang berdangkutan.

Pendaftaran Peserta. Suasana pendaftaran para peserta pelatihan SVLK di Surakarta.

Tapi prosedur standar pelatihan tersebut tak berlaku bagi dua peserta yang mewakili Dallas, sebuah perusahaan mebel asal Kediri. Mereka mendapat perlakuan khusus. Mengingat jarak yang cukup jauh dan waktu tempuh lama bagi mereka untuk bolak-balik Surakarta-Kediri, panitia mengusulkan pada kedua peserta tadi agar minta perusahaannya mengirim dokumen-dokumen soft copy melalui E-mail. Selanjutnya, mereka akan mendapat pendampingan di hari kedua di hotel tempat pelatihan, tanpa kunjunan langsung ke Kediri. l

59

Pelatihan SVLK bersama MFP

Presentasi Narasumber Ahmad Edi Nugroho

A

hmad Edi Nugroho memulai dengan penjelasan tentang sosialisasi SVLK. Menurutnya selama ini telah berlangsung beberapa langkah untuk mensosialisasikan SVLK. Ini terutama untuk meningkatkan pra kesiapan industri perkayuan ke arah SVLK. Ini karena pasar kayu dunia berubah drastis, mulai dengan timber reulation nomer 995 Oktober 2010 di negara-negara anggota Uni Eropa (UE). Timber regulation ini mewajibkan pasar di Eropa hanya menerima impor produk kayu yang legal mulai pada Maret 2013. Edi menjelaskan bahwa timber regulation kini telah menjadi non-tari barrier perdagangan di Eropa. Dan bukan cuma produk kayu yang menjadi sasaran, melainkan juga produk pertanian dan perikanan. Untuk produk kehutanan, non-tari barrier berupa Forest Law Enforcement, Governance and Trade-Volun-

tary Partnership Agreement (FLEGT-VPA). Pasal 4 Ayat 1 timber regulation UE melarang hadirnya kayu ilegal di pasar Eropa. Sedangkan Ayat 2 menyebutkan bahwa para pelaku bisnis perkayuan harus melakukan due diligence (betul-betul memeriksa keabsahan legalitas produk kayunya). Peraturan tadi berlaku mulai Maret 2013 untuk semua jenis produk yang mengandung unsur kayu. Sebagai sebuah non-tarrif barrier, FLEGT-VPA akan mengecualikan produk-produk kayu impor dari negara yang menandatangani FLEGT-VPA. Produk kayu dari negara-negara yang menandatangan FLEGT-VPA tak perlu melakukan due diligent. Dan Indonesia termasuk salah satu dari lima negara yang ikut menandatangani FLEGT-VPA dengan UE. Mereka adalah Ghana, Kamerun, Gabon, Republik Afrika Tengah. Hanya saja kelanjutan FLEGT –VPA di keempat negera tersebut mentok di tengah jalan. Artinya, berbagai produk kayu yang selama ini masuk Eropa, nantinya belum tentu akan bisa terus berlanjut begitu FLEGT-VPA efektif. Dengan perkembangan seperti itu, ada peluang bagi produk-produk kayu dari Tanah Air untuk menikmati kemudahan masuk pasar UE. Yang sudah hampir pasti adalah bahwa produk-produk tersebut bakal bisa mengakses pasar premium. Dan harus diakui bahwa pasar premium belum serta-merta bisa memastikan bahwa harganya akan ikut premium. Dari ulasan di atas tampak bahwa sertifikasi atas produk kayu (SVLK) penting. Dan kini SVLK sudah mendapat pengakuan dan persetujuan dari UE sebagai salah satu instrumen penting untuk melengkapi dokumen ekspor melalui FLEGT-VPA. Pemerintah RI dan UE sudah menandatangani kesepakatan untuk

Ahmad Edi Nugroho. Memaparkan tentang kesepakatan RI dan UE untuk produk legal.

60

menggunakan SVLK sebagai sistem verifikasi falam FLEGT-VPA tadi. Artinya, kedua pihak sudah menyelesaikan administrasi masingmasing untuk mengadopsi SVLK. Dan untuk memastikan nasib SVLK, kedua pihak juga mulai membenahi persiapan masing-msing. UE mengurus persetujuan pelaksanaan SVLK dari 27 negara anggotanya. Pada saat yang sama, Pemerintah RI juga perlu meratifikasi SVLK. Jika “pekerjaan rumah� kedua pihak tersebut tuntas, SVLK segera berlaku penuh. Menurut Edi, sebagai sebuah sertifikasi, penyusunan SVLK telah melalui proses multipihak di Tanah Air. Beberapa langkah dalam proses penyusunan SVLK termasuk mencari definisi legal serta indikatornya. Selama penyusunan, proses tersebut menyertakan para pakar untuk membicarakan bagaimana sistem ini nantinya bekerja. Dari situ tampak SVLK tak hanya kredibel di mata Indonesia tapi juga UE. Padahal selama ini UE paling rewel dan paling sulit ditembus sertifikasinya. Dengan keberhasilan mencapai kesepakatan aspek legalitas kayu dengan UE, selanjutnya bisa melebar ke negara-negara lain, seperti Jepang, Amerika Serikat (AS), dan

Australia. Pasalnya UE bukan satu-satunya kawasan yang menerapkan standar legalitas produk. Pemerintah Jepang, AS, dan Australia pun memiliki kebijakan yang menuntut importir harus bertangungjawab atas legalitas kayu.

Kelas Pelatihan. Hari pertama pelatihan SVLK berlangsung di dalam kelas.

Pada intinya, kata Edi, tren perdagangan kayu dunia berubah drastis. Dan dengan SVLK, di situ ada peluang. Jika industri mebel Indonesia bisa memanfaatkan peluang ini, kredibiitas ekspor produk kayu Indonesia bisa terangkat, pendapatan dari ekspor juga bisa ikut naik. MFP sendiri ikut andil dalam proses untuk mendorong VPA dan juga SVLK sebagai instrumen ekspor ke Eropa. MFP meyakinkan industri tentang tren bisnis kayu global belakangan ini. MFP menggelar roadshow, memproduksi dan menyebarkan brosur, menyelenggarakan pelatihan. MFP memahami keadaan industri mebel di Tanah Air yang masih memerlukan pendampingan khusus dalam memahami perlunya langkah untuk memenuhi syarat-syarat legalitas. Sekalipun itu berupa legalitas usaha yang paling mendasar, seperti dokumen SIUP, TDP, TDI, dan NPWP. l 61

Pelatihan SVLK bersama MFP

Ketua Asmindo Komda Solo Raya, David E Wijaya

D

avid mengakui legalitas memang salah satu bagian dari untuk memperbaiki citra produk kayu dari Indonesia. Masyarakat dunia selama ini telanjur mengganggap bahwa produk kayu Indonesia ilegal. Menurutnya, SVLK merupakan kesempatan bagi industri dan eksportir kayu untuk menyikapi dengan halus. Yang membuat David gelisah adalah waktu pemberlakuan wajib SVLK yang sudah demikian mengimpit. Selain waktu yang mepet, volume bisnis industri mebel di Surakarta kebanyakan juga masih berskala kecil. Untuk sekali ekspor umpamanya, volume produk tak sampai memenuhi satu kontainer. Keadaan tersebut juga membuat

industri merasa terbebani ketika harus mengeluarkan biaya untuk mendapatkan sertifikasi VLK. Dalam soal dokumen legalitas perusahaan pun, industri di Surakarta masih banyak yang belepotan, tak lengkap. Ia melontarkan gagasan agar ada celah bagi industri untuk mendapatkan VLK sebagai kelompok. Ia melihat cara itu bisa menjadi jalan keluar bagi industri-industri untuk memperoleh VLK dengan patungan. Dengan begitu, beban ongkos di tiap industri bisa lebih terjangkau. Hanya saja, David mengaku belum paham bagaimana mekanisme memperoleh VLK melalui kelompok. Itu pun jika cara tersebut bisa dilakukan. l

David R Wijaya. Ketua Asmindo Komda Solo Raya.

62

Pelatihan SVLK bersama MFP

Rasionalisasi SVLK Prolog oleh Agus P Djailani

A

gus Djailani sebagai moderator, memberi pengantar tentang maraknya illegal logging di Indonesia yang terjadi segera setelah masa krisis keuangan dan krisis politik di Tanah Air pada 1998. Pada saat itu Indonesia mendapat tekanan Dana Moneter Internasional (IMF) untuk membuka ekspor logging. Itu memicu maraknya illegal logging yang terus terjadi hingga 2002 dan mengakibatkan hutan kritis. Maraknya illegal logging sampai membuat masyarakat internasional mencap Indonesia sebagai pengekspor produk kayu ilegal. Dan stigmatisasi itu masih terus melekat hingga saat ini. Yang membuat keadaan parah, pada saat

itu belum ada sertifikasi wajib atas produk hasil hutan. Baru belakangan Pemerintah RI mengambil langkah tegas untuk meberlakukan sertifikasi wajib atas produk-produk kayu. Sertifikasi wajib bagi produk berbahan kayu juga dirasakan pihak UKM, untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan para konsumen, terutama di luar negeri. Menurut Agus P Djailani, sertifikasi wajib bagi produk berbahan baku kayu harusnya sudah diberlakukan sejak masa krisis itu, ketika illegal logging mulai menapak naik drastis. l

Agus P Djailani. Fasiliiator MFP untuk urusan IKM/UKM.

63

Pelatihan SVLK bersama MFP

Adi Dharma Santoso: Posisi Asmindo terhadap SVLK

“

SVLK merupakan program multipihak. Selain industri, di situ juga ada beberapa kementerian serta lembaga Pemerintah, terutama lembaga penegakan hukum (POLRI), yang ikut menentukan berhasilnya penerapan SVLK.

A

di Dharma, mewakili DPP Asmindo, khususnya Tim Asmindo untuk SVLK. Adi Dharma hadir dalam sesi pembukaan, terutama utuk memberikan materi berupa pemahaman (rasionalitas) SVLK kepada para peserta pelatihan. Ia memulai dengan penjelasan tentang latar belakang Asmindo dalam mendukung langkah Pemerintah RI untuk mendorong SVLK bagi industri. Menurutnya, dukungan Asmindo itu muncul dari desakan pasar akan produk dengan bahan baku kayu legal. Dukungan Asmindo juga merupakan langkah untuk menyikapi pandangan masyaraat internasional tentang produk-produk mebel indonsaia yang diproduksi dari kayu hasil illegal logging. Itu semua membuat Asmindo merasa perlu lebih serius mendorong program yang menyatakan bahwa produk-produk mebel Indonesia diproduksi dari bahan baku kayu legal. Untuk membuktikan pada dunia bahwa Pemerintah RI punya itikad serius untuk memastikan produk-rpoduk mebel Indonesia diproduksi dari bahan baku kayu legal, Pemerintah RI membuat kesepakatan dengan negara-negara yang tergabung dalam Masyarakat Eropa (European Union, EU). Pada awalnya, kesepakatan tersebut masih bersifat sukarela (voluntary partnership agreement, VPA). Perjanjian ini menyebutkan bahwa produkproduk mebel Indonesia diproduksi dari bahan baku kayu legal yang ditebang dari hutan lestari, yakni hutan yang dikelola SVLK pula. Dari sekadar sukarela, VPA kini menjadi wajib. Pemerintah RI dan EU sudah menandatangani VPA tersebut, sehingga status VPA yang tadinya sukarela berubah menjadi wajib. Dan itu terwujud dalam SVLK. Di tahap awal, SVLK masih terbatas efektif untuk ekspor ke Eropa. Namun dalam aktu dekat, SVLK juga akan berlaku melebar dalam hubungan dagang dengan Jepang, Amerika Serikat (AS), dan Australia.

64

Sebagai sebuah kesepakatan atas dasar prinsip kesetaraan, SVLK juga membuka peluang bagi Pemerintah RI untuk mengawal pelaksanaannya di dalam dan di negara-negara Eropa yang menandatanganinya. Di dalam negeri, pelaksanaan SVLK tampak dari upaya dan komitmen Pemerintah RI untuk memastikan bahwa produk-produk mebel Indonesia diproduksi dari bahan baku kayu ilegal dan melalui proses produksi yang legal, oleh industri yang juga ilegal. Sebaliknya, negera-negara EU pun juga dituntut untuk berkomitmen melaksanakan SVLK. Artinya, EU juga harus mengeluarkan peraturan yang hanya membolehkan masuknya produk-produk mebel yang diproduksi dari kayu legal. Jangan sampai ketika Pemerintah RI telanjur mewajibkan SVLK, ternyata EU kemudian membiarkan masuk produkproduk berbahan baku kayu ilegal dari pihak lain. Sebagai instrumen wajib untuk menekan illegal logging, SVLK juga memberi kesempatan bagi Indonesia untuk menaikkan daya saing produk mebelnya di pasar global. Sejauh ini, Indonesia merupakan negara kelima yang menandatangani VPA. Bahkan untuk Asia, Indonesia adalah yang terdepan dalam memberikan komitmennya terhahap upaya menekan illegal logging. Vietnam, î “ailand, Malaysia belum sampai pada tahap itu. Bahkan Malaysia masih menolak memberlakukan VPA. Ini karena Malaysia ikut memetik keuntungan dari praktek illegal logging. Hampir semua kayu dan produk berbahan baku kayu yang diperdagangkan oleh Malaysia adalah hasil illegal logging di hutanhutan Indonesia dan dibawa masuk ke Malaysia melalui cara yang tak legal pula— penyelundupan. Dari presentasi tentang latar belakang Asmindo mendukung SVLK tersebut, Adi

Pelatihan SVLK bersama MFP

Dharma lantas memaparkan berbagai hal tentang organisasi Asmindo serta langkahnya dalam mendorong SVLK. Pada intinya, ia menggarisbahwai bahwa SVLK merupakan program multipihak. Selain industri, di situ juga ada beberapa kementerian serta lembaga Pemerintah RI lain, terutama lembaga penegakan hukum (POLRI), yang ikut menentukan berhasilnya penerapan SVLK sesuai yang diharapkan. Dari kalangan kementerian, SVLK memerlukan dukungan kebijakan dari Kementerian Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Koperasi, Kementerian Tenaga Kerja, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). Dari Kementerian Kehutanan, umpamanya, Asmindo berharap agar memberi kemudahan penyediaan bahan baku kayu dari hutan lestari. Pada beberapa kementerian lain, Asmindo mengharapkan kemudahan sistem perizinan di berbagai tingkat pemerintahan— pusat, provinsi, kabupaten, dan kota. Ini karena SVLK tak hanya menuntut legalitas bahan baku kayu dan proses produksi, juga legalitas perusahaan. Dalam hal ini, legalitas perusahaan menyangkut kepemilikan berbagai izin usaha seperti Tanda Daftar Industri (TDI), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK), Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Kepada BAPPENAS, Asmindo mengharapkan terbitnya kebijakan yang mendorong lembagalembaga Pemerintah untuk menggunakan perangkat kantor dari mebel produksi dalam negeri dari bahan baku kayu ber-VLK. Dengan begitu, industri kayu berpeluang memperkuat

basisnya di dalam negeri dan sanggup memainkan peran sebagai tuan rumah di negeri sendiri. Jika mekanisme berlangsung konsisten, itu memberikan harapan bagi industri mebel di Tanah Air dalam jangka panjang. Harapan lain juga disampaikan Asmindo kepada Kementerian Perdagangan. Ini khususnya untuk merevisi peraturan tentang ketentuan ekspor produk kehutanan yang berkaitan dengan masa pemberlakuan SVLK pada Maret 2013. Tujuannya, agar industri tak sampai tersandera oleh peraturan tersebut sehingga terancam tak dapat melakukan ekspor sampai batas waktu mulai berlakunya SVLK nanti. Kepada Kementerian Luar Negeri, Asmindo berharap agar selalu mengawal ratifikasi perjanjian kerjasama dengan negara-negara tujuan ekspor. Ini merupakan perimbangan dari komitmen parapihak di dalam negeri untuk mendorong pelaksanaan SVLK, dengan parapihak di luar negeri yang seharusnya juga memberi kepastian akan terbitnya regulasi yang memaksa semua produk yang masuk harus diproduksi dengan legal pula. Harapan lain juga Asmindo alamatkan pada Kementerian Keuangan. Ini berupa kemudahan dan transparansi tata-laksana ekspor produk-produk yang ber-VLK oleh Kantor Bea dan Cukai. Selain kemudahan dan transparansi di kalangan Bea dan Cukai, Asmindo juga berharap ada pembenahan pada sistem ekspor dalam harmonisasi prosedur dan dokumen. Dengan demikian tak perlu terjadi lagi perusahaan gagal mengekspor produknya lantaran sistem dokumen— seperti FAKB, FAKO, TDI, SKAU, nota, ETPIK, endorsement-- yang tumpang-tindih dan saling kontradiktif. Menurut Adi Dharma, akan sangat ideal jika pelaksanaan ekspor berlangsung dalam sistem Indonesian National Single Window (INSW) untuk memastikan adanya harmonisasi dan sinkronisasi prosedur dan dokumen. l

Wakil Asmindo. Adi Dharma Santoso mewakili DPP Asmindo untuk urusan SVLK.

65

Pelatihan SVLK bersama MFP

Irfan Bakhtiar

S

ebetulnya paparan oleh Irfan Bahtiar sudah disinggung Ahmad Edi Nugroho dan Adi Dharma Santoso. Sebenarnya Irfan Bakhtiar berharap ada penyampaian materi rasionalitas SVLK dari Kementerian Kehutanan. Tapi sampai mendekati saat pelatihan, tak kunjung ada konfirmasi dari Kementerian Kehutanan. Akhirnya MFP dan tim pelatih sepakat menyusun sendiri materi rasionalitas SVLK dalam pelatihan di Surakarta. Irfan Bakhtiar mulai dengan garis besar bahwa tujuan SVLK adalah untuk mendorong produk hasil hutan Tanah Air agar tetap sanggup menembus pasar global. Ini karena pemerintah beberapa negara tujuan ekspor, khususnya di Eropa, sudah menerapkan nontariff barrier terhadap produk-roduk mebel dari bahan baku kayu. Mereka mengambil kebijakan ini sebabagi respons mereka terhadap riuh-rendahnya isu illegal logging, kerusakan lingkungan, yang sudah mengalami multiplikasi dengan isu-isu lain. Negara-negara tersebut menempuh non-tariff barrier karena kebijakan tariff barrier tak lagi dibernarkan oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Irfan Bakhtiar. Membuat mudah pemahaman tentang SVLK kepada peserta pelatihan.

Kebijakan non-tariff barrier oleh beberapa negara Eropa ini tak hanya untuk produk kayu. Informasi dari Kementerian Luar Negeri RI menyebutkan bahwa pihaknya juga tengah menegosiasikan soal produk perikanan dan pertanian di sana. Ini berarti bahwa kebijakan non-tariff barrier mulai menguat. Khusus untuk produk kayu, ada Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT)-VPA yang sudah berlaku di sejumlah negara Eropa, seperti Belgia, Prancis, dan Jerman. Bahkan sejak beberapa tahun silam Norwegia sudah menyatakan menutup pintu bagi impor kayulayu kayu tropis. Sekilas, volume komoditas ekpor Indonesia ke Eropa hanya 17%. Tapi dari 17% tersebut lebih dari 50% itu berupa produk furnitur. Itu angka yang sangat besar. Itu pula mengapa

66

MFP melihat firnitur merupakan komoditas yang strategis dalam neraca perdagangan global Indonesia ke Eropa. Akan menjadi pukulan telak bagi industri mebel Tanah Air jika Eropa menggembok pintu impor dari Indonesia hanya karena produk-produk dari Indonesia dibuat dari bahan baku ilegal. Dari situ kemudian terbangun kontak antara MFP dengan Asmindo, dan itu berlanjut dengan kesepakatan untuk bekerja bersama. Di situ MFP memberikan fasilitas untuk mempercepat pelaksanaan SVLK di Tanah Air melalui berbagai cara sosialisasi. Indikator dari keberhasilan kerjasama antara MFP dan Asmindo ini adalah pelaksanaan SVLK menjadi lebih cepat. Ini mengingat timber regulation sudah disepakati dan dilaksanakan antara Pemerintah RI dengan Uni Eropa (UE). Pada tahap ini, ada harapan bahwa negara-negara yang tergabung dalam UE juga konsisten. Sebagai sebuah kesepakatan, timber regulation tak hanya harus menekan Indonesia, tapi juga UE agar memiliki komitmen. Untuk itu MFP merasa perlu untuk ikut mengawal pelaksanaan timber regulation oleh negara-negara Eropa melalui pemantauan pasar (market monitoring) di sana. MFP akan memastikan jangan sampai UE membiarkan masuk kayu dan produk kayu ilegal. Salah satunya kayu dari Malaysia yang sebenarnya hampir semua, terutama kayu merbau, hasil selundupan dari hutan di pulau-pulau di Nusantara. Jika ternyata ada negara Eropa anggota UE yang mengingkari SVLK, Indonesia bisa membawa masalah ini ke peradilan internasional. Untuk memverifikasi legalitas produk, ada mekanisme due diligent regulation. Ini merupakan langkah untuk mengecek legalitas produk, dari mulai lokasi pemanenan kayu sampai pelabuhan ekspor, termasuk proses produksi di industri. Proses ini akan berlangsung berteletele dan memakan waktu, dengan peluang yang menganga akan terjadinya kesalahan.

Namun prosedur due diligent regulation ini bisa dihindari berkat ditandatanganinya VPA antara Indonesia dengan UE. Penandatanganan VPA ini mengisyaratkan adanya komitmen bahwa produk kayu Indonesia mengikuti standar legalitas kayu, dan bersertifikat. Dengan sertifikat ini, produk kayu Indonesia mendapatkan lampu hijau ntuk masuk ke Eropa tanpa harus melalui due diligent regulation yang berliku. Atas dasar pertimbangan itulah MFP mendorong telaksananaya penandatanganan VPA bilateral antara Indonesia dengan UE. Yang lebih membanggakan, standar legalitas ini dibangun berdasar peraturan nasional RI sendiri. Dan selanjutnya, tata kelembagaan pengaturan legal assurance system ini merupakan cikal bakal bagi SVLK. Dengan adanya sistem legalitas yang dibuat sendiri oleh Pemerintah Indonesia, ini merupakan panggung bagi Indonesia untuk mengangkat pamor di tengah masyarakat internasional. Selain market barrier sebagai rambu-rambu SVLK di negara tujuan ekspor, ada juga rambu

lain di dalam negeri, yakni perbaikan tata kelola hutan dan industri berbahan baku kayu. Dalam soal tata kelola hutan, ternyata banyak pemanfatan hutan produksi yang tak lestari. Di situ terjadi penebangan yang melebihi kuota (overcutting), penebangan di luar blok, dan konflik dengan masyarakat di sekitar hutan. Banyak sertifikasi pengelolan hutan lestari mandatory yang dikembangkan Kementerian Kehutanan yang ternyata belum menjamin kelestarian. Dari situlah muncul alasan untuk mendorong SVLK.

Interaksi Pelatih-Peserta. Pemahaman tentang SVLK melalui pendekatan personal.

Persoalan lain juga tampak dari rendahnya pemahaman dan dipenuhinya ketentuan penatausanahaan hasil hutan dan dokumen pengangkutan. Itu, misalnya, dialami seorang pedagang kayu dari Palembang yang hendak mengangkut kayu kopi ke Pulau Jawa. Baru sampai di Lampung, ia distop petugas. Yang menggelikan, baik si petugas dan penjual kayu tersebut tak tahu persis dokumen apa yang harus dilengkapi. Artinya, pengusaha di bidang produk berbasis kayu memang seharusnya paham dokumen berbagai jenis kayu. 67

Pelatihan SVLK bersama MFP

Dan itu sudah ada pada buku yang panduan yang penerbitannya difasilitasi MFP. Buku panduan tersebut juga membantu pengusaha kayu membekali diri dengan pengetahuan tentang jenis kayu dan dokumen apa saja yang diperlukan untuk menyertainya. Dengan begitu, pengusaha kayu dapat membekali dirinya pada saat melakukan pengiriman kayu dengan dokumen yang benar-benar sesuai. Untuk memperkuat argumentasi, pedagang kayu juga bisa menunjukkan daftar kayu dan dokumennya kepada petugas di jalan, yang sudah hampir pasti juga belum paham.

Pendokumentasian Legalitas. Industri perlu lebih disiplin menata dokumentasi administrasi.

68

Ia melanjutkan bahwa industri masih banyak yang kurang memperhatikan kelengkapan dokumen legalitas perizinan. Bagi pelaku usaha di Indonesia yang penting usaha berjalan dulu, izinnya belakangan. Ini juga dilakukan sejum-

lah perusahaan ekspor yang sudah mengirim barang ke luar negeri sekalipun belum memegang dokumen-dokumen perizinan. Ia menengarai, tak sedikit badan usaha yang berhubungan dengan konsumen umum enggan mengurus izin dengan alasan biayanya mahal. Pengusaha masih lebih nyaman melakukan tawar-menawar dengan petugas, agar biaya dibuat murah. Hal lain yang perlu mendapat perhatian dan merupakan prakondisi menuju SVLK adalah bahwa semua masyarakat dan petugas harus sama-sama mematuhi peraturan Pemerintah. Salah satu contoh adalah prosedur transportasi dan traksaksi kayu. Di situ, SKSKB ataupun FAKO harus “dimatikan� oleh petugas P3KB. Tapi kenyataannya, ada daerah yang pasar kayunya cukup ramai, tapi tak memiliki

Pelatihan SVLK bersama MFP

petugas P3KB, seperti yang terjadi di Klaten, Jawa Tengah. Di situlah perlunya mendorong Pemerintah agar menyediakan petugasnya di lapangan. Dalam hal ini asosiasi seperti Asmindo dapat memainkan peran lebih besar untuk mendorong Pemerintah. Salah satu keadaan yang menunjukkan bahwa masyarakat masih abai, terutama pelaku usaha, adalah kurangnya perhatian pada standar ketenaga-kerjaan. Itu tampak pada masih adanya perusahaan yang mepekerjakan anakanak, tak memiliki kebijakan yang memberikan hak berserikat bagi pekerja, kontrak kerja, serta prosedur keamanan dan keselamatan. Di pihak Pemerintah, sistem perdagangan yang selama ini ada juga masih perlu lebih dibenahi. Penerbitan NIK, ETPIK, document endorsement, laporan oleh surveyor masih tumpangtindih dan mengakibatkan ekonomi biaya tinggi (korupsi). Untuk mengatasi itu, harus ada langkah ratifikasi legalitas kayu oleh industri perkayuan di Indonesia untuk menjamin legal compliance. Prinsip legal berarti legal sumbernya, legal usahanya, legal sistem produksinya, termasuk legalitas dokumen kegiatan pendukungnya— soal lingkungan, misalnya. Dan itu bisa terakomodasi dalam SVLK. SVLK ditetapkan Pemerintah RI melalui Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) P 38 2009 juncto P 68 2011 tentang sistem penilaian sistem hutan produksi. SVLK wajib bagi industri primer dan terpadu pada Desember 2012, setahun setelah diberlakukan aturan ini. Bagi industri lanjutan termasuk mebel, SVLK menjadi wajib dua tahun setelah diterbitkannya aturan ini, pada Desember 2013. Itu diperkuat dengan peraturan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan, Kementerian Kehutanan. Ada juga penguatan dari peratuan Kementerian Perdagangan yang sedang diubah dan sudah disepakati.

Di Luar Ruangan. Beberapa pekerja mebel bekerja di luar ruangan.

Pada saatnya nanti, ketika SVLK berlaku, ada sejumlah perubahan prosedur ekspor. Endorsement BRIK (untuk yang wajib endorsement BRIK) dan laporan surveyor (LS) Sucofindo (yang wajib LS) akan digantikan dengan Dokumen V – Legal. Dokumen ini tak sekadar mengantar barang menuju gerbang ekspor, melainkan terus akan mengikuti barang sampai negara tujuan ekspor. Dokumen V-Legal ini diterbitkan oleh Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu. Dokumen V Legal adalah tanda yang dibubuhkan pada produk kayu atau kemasan yang menyatakan bahwa kayu dan produk kayu telah memenuhi standar VLK. Pada saat ini V Legal sedang dalam proses mendapatkan hak paten di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Di situ, industri yang sudah bersertifikat LK akan mengajukan Dokumen V – Legal kepada LVLK yang mensertfikasi. Sedangkan industri yang belum bersertifikat LK akan menjalani inspeksi untuk tiap kontainer yang diekspor oleh LVLK yang terakreditasi. Yang sudah ada sekarang antara lain: BRIK, Sucofindo, TUV, Mutu Agung, MHI, Sarbi International, SGS Indonesia, Equality Indonesia, dan sedang dalam proses Transtra Permada.

“

Pertanyaannya, setelah 2013 industri belum juga bersertifikat SVLK, apa tak boleh ekspor?

Pertanyaannya, setelah 2013 ternyata ada industri yang belum juga bersertifikat SVLK, apa tak boleh ekspor? Jawabnya ia boleh impor, yakni melalui inspeksi atas tiap invoice yang jumlahnya puluhan lembar. Itu artinya tak efisien. l 69

Pelatihan SVLK bersama MFP

Sesi Tanya-jawab SVLK Buatan Asing atau Asli Indonesia

S

esi tanya-jawab ini berlangsung setelah agenda rasionalitas SVLK. Seorang peserta pelatihan, Nugroho, menyatakan bahwa dirinya sedikit sekali memahami persoalan SVLK. Ia juga menyatakan belum paham benar dengan penjelasan oleh sejumlah narasumber dalam sesi rasionalitas yang baru saja dia ikuti. Pemahaman dia tentang penjelasan seputar rasionalitas SVLK hanya sekitar 22%. Dan ia percaya hal yang sama dialami rekanrekanya sesama peserta pelatihan. Lebih lanjut, Nugroho melontarkan dua pertanyaan kepada Irfan Bakhtiar. Yang pertama, apakah Dokumen V-Legal hanya berlaku untuk produk kayu atau juga rotan serta kertas. Nugroho juga minta penjelasan tentang pelaksanaan Dokumen V-Legal yang bakal menggantikan beberapa dokumen impor. Kedua, apakah SVLK merupakan peraturan wajib yang dipaksakan oleh negara asing atau merupakan produk Pemerintah RI sendiri. Tentang Dokumen V-Legal, Irfan Bakhtiar menegaskan bahwa itu hanya berlaku untuk produk kayu. Tentang peran Dokumen VLegal, pemberlakuannya mulai Juli 2012. Pelaksanaan Dokumen V-Legal masih menunggu revisi beberapa peraturan Kementerian Perdagangan. Revisi perlu dilakukan untuk menyelaraskan aturan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Kehutanan.

Memotong Kayu. Seorang pekerja di industri mebel meluruskan ukuran kayu.

70

Pelatihan SVLK bersama MFP

SVLK Dibangun sebelum Eropa Punya Timber Regulation Tentang inisiatif SVLK, Irfan Bakhtiar menegaskan bahwa itu merupakan kebijakan Pemerintah RI, bukan dari negara asing. Dan menurutnya, parapihak di Tanah Air, termasuk Pemerintah RI dan sejumlah LSM, sudah memulai sejak 2001. Itu terjadi sebelum UE memiliki timber regulation. SVLK merupakan jawaban sekaligus tantangan dari pihak Indonesia terhadap kritik UE dalam Deklarasi Bali yang memandang Indonesia sebagai biang illegal logging. Indonesia ingin membuktikan sanggup membuat produk legal melalui SVLK, dan membuka mata Eropa bahwa selama ini produk ilegal justru berasal dari China dan Malaysia yang mengunakan bahan baku kayu curian dari Indonesia. Sebaliknya, Indonsia menuntut balik Eropa agar memiliki aturan— yang belakangan muncul dalam wujud EU timber regulation-- yang jelas-jelas melarang masuknya produk ilegal. Artinya, Eropa jangan hanya menekan Indonesia, tapi pada saat yang sama membiarkan banjirnya produk ilegal dari China dan Malaysia.

Kayu legal. Untuk ekspor mebel ke Eropa, kayu harus memenuhi syarat legalitas.

71

Pelatihan SVLK bersama MFP

Tanpa SVLK, Indonesia akan Dilibas China dan Vietnam Menghadapi persaingan dengan China dan Malaysia, Indonesia sebenarnya sudah sangat berbaik hati. Ini tampak dari jerih payah parapihak di Indonesia dalam membangun SVLK. Itu mulai sejak 2001 ketika Indonesia menggagas SVLK. Gagasan itu kian intensif pada 2003, dengan puncaknya pada 2009 ketika SVLK dikuatkan statusnya sebagai aturan wajib melalui Permenhut. Belum berhenti di itu, pada 2011 Pemerintah RI dan parapihak lain melakukan revsisi atas aturan tentang SVLK tersebut. Dan ketika SVLK memiliki wujud yang sempurna, datanglah wakil Pemerintah China dan Vietnam— yang sebenarnya merupakan

Kayu Masuk. Timbunan kayu sebelum masuk sawmill.

72

negara pesaing bagi Indonesia— untuk begitu saja mengkopi aturan-aturan dalam SVLK yang sudah “siap saji” tadi. Artinya, China dan Vietnam mengakui kredibilitas SVLK dan akan menggunakannya untuk mendapatkan jalur hijau dalam ekspor ke Eropa. Pada Desember 2012 Vietnam, umpamanya, bersiap menandatangani FLEGT Lisence dengan Eropa. Sementara itu, para pelaku usaha kayu ekspor di Indonesia selama ini masih berkesan enggan mengadopsi SVLK. Jika ini terus terjadi, China dan Vietnam kaan mendahului Indonesia dalam menemukan jalan mudah ekspor ke Eropa. Jalan panjang dan upaya keras parapihak di Indonesia dalam membangun SVLK akan sia-sia.

Pelatihan SVLK bersama MFP

Legal Identik dengan Halal Penjelasan Irfan Bakhtiar di atas diperkuat lebih lanjut dari narasumber lain dan sekaligus pelatih bagi pelatih, Agus Setyarso. Baginya, pelatihan di Surakarta adalah yang pertama ia muncul. Agus Setyarso memulai dengan pertanyaan apakah seseorang mengembangkan usaha atas dasar legal atau sekadar ingin laku. Agus Setyarso menganalogikan legalitas usaha sebagai sesuatu yang halal dalam agama. Dan itu, baik sesuatu yang legal atau halal, harusnya menjadi pertimbangan dasar bagi orang melakukan usaha. Para penggagas menyusun SVLK dengan niat agar pengusaha mebel memiliki kehormatan. Siapa pun yang memiliki usaha legal sudah sepantasnya dihormati. Dan sebagai pemilik usaha yang legal, mereka ini harus mendapat tempat terhormat, terpisah dari mereka yang usahanya tak legal. Dan yang lebih penting, para pemilik usaha legal ini juga harus dilindungi.

Namun semua orang bisa saja bilang usahanya legal. Untuk melihat sebuah usaha legal, perlu dibuktikan dengan melacak asal-usul bahan baku yang legal, diproduksi dengan legal, melalui proses legal, diangkut dengan sistem transportasi legal, dan dijual dengan cara legal pula. Dan pada saat awal sistem legalitas ini digulirkan sekitar 2001 hinga 2005, Indonesia memang merupakan belantara kegiatan usaha ilegal. Itu salah satunya tampak dari keengganan sejumlah asosiasi. Kepada Menteri Kehutanan, pada saat itu MS Kaban, Indonesian Sawmill and Woodworking Association (ISWA) menyatakan keberatannya. Jika sistem verifikasi legalitas ini berlaku, maka perusahaan anggota ISWA bisa tinggal 50%. Beruntung MS Kaban jalan terus dengan sistem verifikasi legalitas tersebut, dan menjawab bahwa dengan anggota yang tinggal 1% pun tak masalah asalkan legal. l

Usaha Legal. Narasumber Agus Setyarso menekankan pentingnya usaha yang legal.

73

SVLK Rasa Jepara Ingin Mudah dan Murah‌

74

Hari

: Jumat-Minggu, 27-29 April 2012

Tempat

: Restoran Maribu

Peserta

: 20 industri anggota Asmindo Komda Jepara dan APKJ

Pelatih

: Setyowati (independen, Bogor), Sudarwan (Shorea, Yogyakarta), Exwan Novianto (Shorea, Yogyakarta), Suryanto Sadiyo (Arupa, Yogyakarta), Panji Anom (Javlec, Yogyakarta), Teguh Yuwono (Yogyakarta), Anton Sanjaya (SSC, Makassar).

Narasumber

: Jajak Suryo Putro (PT Jawa Furni Lestari, Yogyakarta), Akhmad Fauzi (Ketua Asmindo Komda Jepara), A Kholik, Joko Pramono (Wakil Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jepara, Tony Riyanto dan Budi Kurniyadi (BP2HP Wilayah VIII Surabaya), Diah Raharjo (Co-Director MFP), Irfan Bakhtiar (MFP).

Moderator

: Teguh Yuwono.

Bab

Warung Kayu. Timbunan kayu untuk dijual seperti ini banyak dijumpai di halaman rumah atau lahan kosong di tepi jalan di Jepara.

75

Pelatihan SVLK bersama MFP

Peserta Pelatihan SVLK pada Asmindo Jepara, 27-29 APRIL 2012 No

76

Industri

Nama

Alamat

1

Sukardi

Cardios Furniture

Troso

2

Muhammad Hatta

Elok Sejati

Troso

3

Ahmad Zainudin

Mebel Anak

Jondang

4

Rini

5

Yenny Rahmawati

6

Muhlisin

7

Ali Ma’rifatullah

CV Java Mebel Indonesia

Desa Banyumanis RT 04 RW 04

8

Hj Alfiatun

Jati Makmur

Kuwasen Rt 02 RW 05

9

Sulthon

Kharisma Jati Antik

Bugel, RT 16 RW 04

10

Agus Riyanto

11

Dwi Agus Setyowati

Raisa House of Excellent

Bandengan

12

Dyah

13

Nuril Mustafa

CV Cambium

Ngabul

14

Mawardi CV Duta Jepara

Jl Raya Jepara-Kudus, Km 3

CV Allpin

Karang Kebagusan

Tahunan CV Orchard Collection

15

Totok Karmanto

16

Jati Widodo

17

Lutfi

18

Kurnia

19

Andrew

20

Legiman Arya

CV IFC

Mulyoharjo

21

Endang P

Sipra Furniture

Tahunan

22

Rudiyanto

23

Abdul Latif

CV Mebel Jati Jepara

Sinanggul RT 03

24

Karnoto

PT Cambium

Wonorejo

CV Irawan Jati

Mlonggo Km 9

Multi Usaha Raya

Sinanggul

25

Soegianto/Yayuk

26

Kuncoro

27

Amin Fatah

28

Rifai

29

M Bejo Raharjo

30

Nofi A

31

Margono

APKJ

Jepara

32

Siti Khotimah

MKM Furniture

Sinanggul

33

Agus

34

Anita DL

CV Mebel Jati Jepara

Sinanggul

35

Deddy Pradigdo

CV Sunteak Alliance

Ngasem

36

M Rumman

37

Slamet Widodo

Asmindo

Jepara

38

Ika

Jepara Carver

Senenan

39

Sutrisno

40

Joni

CV Karya Jati

Mlonggo

41

Noor Cholis

UD Harapan Kita

Potroyudan

42

Moch Amry Rahman

43

Fitri Andarini

44

Fanty W

Kecapi RT 41 RW 07, Tahunan

Sinanggul

Pelatihan SVLK bersama MFP

Jadwal Pelatihan SVLK pada Asmindo Jepara, 27-29 APRIL 2012 No

Acara

Waktu

Trainer/Narasumber

Fasilitator

Hari ke-1 1

Registrasi Peserta Pembukaan

08.00 – 08.30 08.30 – 09.00

2

Bina suasana pelatihan

09.00 – 09.30

3

Istirahat Materi 1 Rasionalitas SVLK

09.30 – 09.45 09.45 – 11.30

4 5

Makan siang Materi II PUHH: Kelas 1. SOP PUHH Kelas2. Dokumen PUHH

11.30 – 13.00 13.00 – 14.30

6

Materi IV Verifier kritis pada VLK Industri Kelas 1. Kelas 2. Coffee Break Materi V Pengalaman penerapan VLK Industri (manfaat, pembiayaan dan proses S-LK) Istirahat Materi VI • Pengorganiasian data • Persiapan coaching pada industri • Penyusunan laporan hasil gap assessment Pembagian kelompok dan penyiapan praktek lapangan

14.00 – 15.30

7

8

Panitia • • • •

MFP Asmindo Komda Jepara Suryanto Teguh Y

TBD

• Agus Setyarso • Irfan Bahtiar

Anton Sanjaya (kelas pleno)

BP2HP Wilayah VIII

Suryanto Exwan

Tim pelatih 1. Teguh Yuwono 2. Sudarwan

Exwan Suryanto

15.30 – 15.45 15.45 – 17.00

Jajag Suryon Putro

Sudarwan

17.00 -19.00 19.00 – 20.30

Teguh Yuwono

Panji Anom (kelas pleno)

20.30 – 21.00

Anton Sanjaya

Panji Anom (kelas pleno)

Gap assessment di industri masing - masing Makan siang Gap assessment di Industri masing – masing Penyusunan laporan hasil study lapangan (gap assessmnet)

08.30 – 12.00 12.00 – 13.00 13.00 – 17.00 19.30 – 22.00

Seluruh peserta

Tim pelatih mendampingi industri

Coaching clinic sesi 1 Coaching clinic sesi 2 Makan siang Penyusunan review oleh tim Rencana dan tindak lanjut (RTL) bersama pemilik dan asosiasi Penutup dan perpisahan

09.00 – 11.00 11.00 – 13.00 13.00 – 14.00 14.00 – 15.00 15.00 – 17.30

Tim pelatih Tim pelatih Agus Setyarso Seluruh peserta

17.30 – 18.00

MFP & Asmindo

Hari ke-2 1 2 3

Hari ke-3 1 2 3 4 5 6

Sudarwan Sudarwan

Terminal kayu menurut pemikiran Agus Setyarso adalah sebuah sistem untuk mengetahui dan mencatat masuknya kayu-kayu ke Jepara. Di terminal itu, kayu-kayu dicatat akan ditujukan ke pedagang kayu, industri, atau pengrajin mana saja.

77

Pelatihan SVLK bersama MFP

Wacana Satu Pintu Check Point Kayu untuk Jepara

A

da beberapa wacana yang mencuat dalam pelatihan di Jepara. Yang paling kentara adalah ide untuk membangun satu pintu check point bagi arus masuknya kayu bahan baku industri. Ide ini bertujuan untuk membuat peredaran kayu dari pedagang dan masuk ke industri serta pengrajin di Jepara mudah dicatat, dilacak, dan transparan. Ide ini muncul dari temuan bahwa begitu besarnya volume suplai kayu yang masuk untuk memenuhi kebutuhan industri dan pengrajin yang jumlahnya memang sangat banyak di Jepara. Hanya saja, perputaran niaga kayu di Jepara tak diikuti dengan upaya pendokumentasian yang desiplin. Satu truk atau pikap kayu, umpamanya, tak selalu didistribusikan menuju satu industri. Hal lain yang mendorong pembentukan satu pintu bagi arus kayu di Jepara adalah bahwa di daerah ini tak banyak akses atau pintu masuk bagi kayu-kayu tersebut.

Becak Kayu. Di Jepara becak tak cuma mengangkut orang.

Gagasan satu pintu check point kayu ini muncul dari Agus Setyarso, yang sehari – harinya juga merupakan anggota presidium Dewan Kehutanan Nasional (DKN). Agus Setyarso juga menyebut satu pintu check point kayu ini dengan istilah lain, yakni “terminal kayu”. Hanya saja istilah terminal kayu ini sempat menimbulkan salah mengerti di kalangan pelaku usaha dan Asmindo Jepara. Mereka menyangka terminal kayu tersebut sebagai sebuah lokasi tempat kayu-kayu dibongkar-muat. Karena itu, mereka menyatakan bahwa gagasan Agus Setyarso ini sudah usang karena mereka pernah punya pengalam-

an kurang bagus dengan konsep terminal kayu konvensional di Semarang yang gagal karena terlalu banyak menyedot pekerjaan fisik dan administrastif. Yang benar, terminal menurut pemikiran Agus Setyarso adalah sebuah sistem untuk mengetahui dan mencatat masuknya kayu-kayu dari luar daerah ke Jepara. Di terminal itu pula, kayu-kayu tersebut dicatat akan ditujukan ke pedagang kayu, industri, atau pengrajin mana saja. Di terminal ini, kayu tak perlu dibongkarmuat. Dengan perkembanan teknologi informatika yang sudah demikan maju, pelaksanaan pencatatan terhadap berbagai data— asal kayu, nama perusahaan penjual, volume kayu, ukuran jenis, harga, dan tujuan— dalam sistem satu terminal kayu ini akan menjadi mudah. Wacana lain yang muncul dalam pelatihan adalah keingingan para pelaku industri dan pengrajin Jepara agar khusus untuk Jepara, SVLK dibuat mudah dan murah. Gagasan ini muncul dari argumentasi bahwa kegiatan memproduksi kerajinan kayu (termasuk pembuatan mebel), sudah sangat lama belangsung di Jepara. Masyarakat Jepara memiliki tradisi panjang dan turun-temurun untuk memproduksi berbagai perabot rumah dari bahan kayu. Kegiatan itu berlangsung sebelum semua peraturan Pemerintah, termasuk SVLK, ada. Karena itulah, para pengrajin dan pelaku usaha Jepara ingin agar peraturanlah yang hendaknya menyesuaikan diri dengan kondisi dan tradisi yang terjadi di Jepara, bukan sebaliknya. Jika SVLK harus ditaati oleh para pelaku dan pengrajin di Jepara, mereka ingin agar SVLK tersebut mengakomodasi kepentingan dan kebiasaan yang selama ini berlangsung di Jepara— sebuah ‘’SVLK rasa Jepara”. l

Arus Kayu. Salah satu kekhasan di Jepara adalah arus kayu yang sangat longgar.

78

Pelatihan SVLK bersama MFP

P

elatihan SVLK bagi industri mebel berskala kecil dan menengah di Jepara resminya berlangsung pada 27 hingga 29 April 2012. Tapi MFP dan Asmindo Jepara telah melakukan persiapan jauh sebelumnya. Pada saat hari terakhir pelatihan di Surakarta, Irfan Bakhtiar lebih dulu menyempatkan diri meluncur ke Jepara. Ia bertemu dengan beberapa pengurus Asmindo Komda Jepara untuk menyiapkan berbagai hal. Itu terutama berkaitan dengan lokasi pelatihan, penginapan bagi pelatih, dan jumlah peserta.

pat menginap di Hotel Jepara Indah. Ini karena pada saat yang sama beberapa ruang pertemuan di hotel tersebut sudah lebih dulu dipesan pihak lain.

Bahkan pada petang hari hinga menjelang Hari-H pelatihan juga berlangsung pertemuan antara pejabat Asmindo Komda Jepara, tim MFP, narasumber, dan pelatih. Mereka membahas beberapa hal tentang titik berat persoalan tata-niaga kayu mebel di Jepara, tentang strategi pelatihan yang akan berlangsung esok harinya, serta tentang SVLK sendiri.

Anton Sanjaya (SCF, Makassar). Karena keduanya baru bergabung, MFP merasa perlu agar para pelatih lama yang bertahan, dengan dukungan Irfan Bakhtiar, melakukan briefing terhadap Teguh Yuwono dan Anton Sanjaya.

Berbeda dari pelatihan di Yogyakarta dan Surakarta yang tempat pelatihan dan penginapannya menyatu di satu hotel, pelatihan dan penginapan di Jepara terpisah. Pelatihan berlangsung di Restoran Maribu, sedang tem-

Pembukaan

Persiapan juga belangsung di kalangan pelatih. Itu karena terjadi perubahan formasi pelatih dan narasumber. Een Nuraeni dan Agus P Djailani dan yang dua kali mengikuti dua pelatihan awal di Yogyakarta dan Surakarta, terpaksa absen. Mereka mendapat tugas ke Serui, Papua. Sebagai ganti, muncul wajah baru Teguh Yuwon (UGM, Yogyakarta) dan

Pemikiran tentang perlunya kedua pelatih yang baru bergabung itu mendapatkan briefing datang dari Agus Setyarso. Hal lain yang berbeda pada pelatihan di Jepara dari dua pelatihan sebelumnya di Yogyakarta dan Surakarta adalah bahwa tak tampak sorang pun perwakilan dari DPP Asmindo. l

79

Pelatihan SVLK bersama MFP

Akhmad Fauzi, Ketua Asmindo Komda Jepara

A

khmad Fauzi memandang SVLK tak banyak berbeda dengan beberapa sertifikasi yang pernah ada dan diberlakukan untuk produk mebel. Dan menurutnya, sertifikasi terhadap produk hasil industri, temasuk kayu, dari masa ke masa main banyak, termasuk ISO. Dan itu semua merupakan beban bagi industri. Padahal, industri mebel dewasa ini menghadapi kendala lebih banyak dibanding dengan kondisi beberapa puluh tahun silam. Ia berkeseimpulan bahwa industri menghadapi persoalan yang terus bertambah, bukan berkurang. Di masa lalu, industri tak mengalami kesulitan mendapatkan bahan baku, akses permodalan ke bank, pemasaran, serta operasional industri sendiri. Hasilnya pun berupa produk dengan mutu andal. Tapi dewasa ini suplai bahan baku tak semudah dulu.

Akhmad Fauzi. Ketua Asmindo Komda Jepara di sela pelatihan SVLK.

Dampaknya, harga bahan baku berupa kayu pun terkerek naik. Pada 2001, umpamanya, menurut Akhmad Fauzi, harga bahan baku berupa kayu gelondongan sekitar Rp 600 ribu per meter kubik. Sekarang, volume yang sama harganya Rp 6 juta. Sementara harga baku meningkat, harga produk justru stagnan. Di samping kuantitas berkurang, harganya pun tak terjangkau. Selain ISO, sejak 2001 atau sekitar 10 tahun, industri sudah pernah dihadapkan pada syarat verifikasi, pada saat itu bernama Eco-labeling. Dan menurutnya, dari 2001 sampai sekarang

belum terpenuhi. Ia memandang ada persoalan di situ. Sebelum ini, industri masih bisa bertahan dengan bahan baku dari kayu “OD” dengan diameter sekitar 10 sentimeter. Tapi sekarang industri tak segan-segan menggunakan kayu “piton”, berdiameter tujuh sentimeter. Bahkan karena begitu sulitnya mendapatkan bahan baku, tak sedikit industri di Jepara kini memanfaatkan ranting. Dengan kata lain, rendemen kayu di kalangan industri di Jepara bisa mencapai 70% hinga 80%. Di tengah belitan beberapa persoalan yang menurutnya kian berat bagi industri, Akhmad Fauzi mengakui bahwa industri tetap perlu mengadopsi SVLK. Hanya saja, menurutnya masih ada beberapa pertanyaan yang membuat banyak pelaku industri gamang. Pertanyaan itu antara lain adalah, jika industri benar mengadopsi SVLK, perlu dijawab bagaimana dampaknya terhadap pamasaran, akses modal, perpajakan. Dan dengan tersedianya waktu yang tersisa, industri mulai sekarang perlu menentukan sikap apakah akan mengadopsi SVLK atau tidak, dengan resiko dan keuntungan yang ada pada kedua pilihan tersebut. Akhmad Fauzi juga mengaku paham bahwa SVLK merupakan langkah untuk menyikapi isu global. Ini terutama menyangkut keharusan industri ber-VLK, baik untuk kepentingan ekspor maupun untuk memenuhi pasar domestik. Namun ia berharap SVLK yang merupakan peraturan wajib Pemerintah ini membuka ruang bagi kepentingan dan kapasitas para pelaku industri lokal seperti di Jepara. Ia ingin agar segala persyaratan dan aturan untuk mendapatkan SVLK mudah, murah, dan sederhana bagi industri. Ia menyebut SVLK yang demikian itu sebagai “SVLK rasa Indonesia”. l Bahan Baku. Dulu bahan kayu mudah dan murah diperoleh, tapi sekarang susah dan mahal.

80

Pelatihan SVLK bersama MFP

Yang dimaksud hulu adalah beberapa ptoses awal dalam industri mebel. Itu antara lain soal hutan asal kayu, pengangkutan kayu dari hutan, serta perdagangan kayu sebagai bahan baku, sebelum sampai ke pengrajin atau industri. Sedangkan sisi hilir industri mebel mencakup proses produksi serta pemasaran, baik untuk pasar domestik maupun ekspor. Dan menurut Diah Raharjo itu merupakan pertanyaan yang sering ia dengar cukup lama.

Diah Rahrjo. Program Director MFP.

D

iah Raharjo memulai dengan sekilas penjelasan mengenai MFP kepada peserta pelatihan. MFP adalah program kehutanan multipihak melalui kerjasama Kementerian Kehutanan RI dengan Pemerintah Inggris. MFP bertujuan memfasilitasi tata-kelola kehutanan. Salah satunya, sejak 2001 MFP ikut melakukan fasilitasi tentang SVLK. Sebagai sebuah program multipihak, SVLK sejak awal melibatkan sejumlah parapihak, termasuk DPP Asmindo. Serangkaian forum multipihak juga sudah berlangsung untuk membahas dan mencari jalan keluar dari persoalan yang berkaitan dengan verifikasi. Satu hal yang mendapat perhatian Diah Raharjo dalam sambutannya adalah hasil pembicaraan antara tim MFP dengan Asmindo Komda Jepara pada petang hari sebelumnya. Salah satunya adalah tentang pendangan kalangan industri mebel di Jepara bahwa SVLK seharusnya mengarah pada berbagai persoalan di hulu dalam tata-niaga mebel. Yang terjadi, masih menurut Asmindo Komda Jepara, SVLK pada saat itu juga merambah persoalan-persoalan di hilir.

Diah Raharjo mengatakan bisa memahami pemikiran tersebut. Yakni bahwa ketika proses di hulu sudah serba terverifikasi, maka rentetan proses di hilir seolah sudah beres. Padahal jika ada upaya untuk memetakan lebih teliti, persoalannya tak sesederhana memilah sekadar dua ranah proses industri— hulu dan hilir. Sejak ikut mengawal cikal-bakal SVLK mulai 2001 dan kemudian 209 terbit pengesahan pemberlakuannya, MFP mendapati bahwa verifikasi legalitas tak melulu menjadi persoalan di hulu, melainkan juga di hilir. Ia lantas memberi contoh tentang berbagai kerumitan seputar legalitas kayu yang dihadapi sejumlah eksportir mebel dan kerajinan kayu di Bali yang selama ini mendapat pendampingan MFP. Bahkan verifikasi legalitas kayu kini tak lagi merupakan soal kehutanan, melainkan juga soal industri, perdagangan, dan bea-cukai. Di situlah tampak bahwa verifkasi legalitas, dalam hal ini SVLK, tak hanya mengurusi proses di hulu, melainkan juga hilir.

Diah Raharjo, Program Director MFP

“

MFP mendapati bahwa verifikasi legalitas tak melulu menjadi persoalan di hulu, melainkan juga di hilir.

Itu juga berarti bahwa ketika terjadi perbaikan atas kebijakan tentang verifikasi legalitas, prosesnya juga menyangkut parapihak tersebut, dengan mengacu pada SVLK. Di situ MFP memainkan peran sebagai mitra bagi beberapa pihak lainnya. Dan menurut Diah Raharjo, dari sejumlah pekerjaan, yang paling berat untuk ditangani adalah peningkatan kapasitas sejumlah pihak yang terkait dengan SVLK. Secara tak langsung, Diah Raharjo 81

Pelatihan SVLK bersama MFP

menyebutkan bahwa pelatihan yang sedang berlangsung tersebut merupakan salah satu bentuk upaya peningkatan kapasitas parapihak agar lebih memahami SVLK. Mengadopsi SVLK merupakan langkah penting bagi industri. Berbeda dari Eco-labeling yang sukarela, SVLK merupakan peraturan wajib. Lebih dari itu, SVLK merupakan peraturan produk Pemerintah RI sendiri, bukan karena tekanan negara lain yang menuntut adanya verifikasi legalitas dengan berbagai indikator negara asing pula. Menurut Diah Raharjo, SVLK berangkat dari niat Bangsa Indonesia untuk memperbaiki tatakelola, membangun sebuah sistem sertifikasi dengan citarasa Indonesia. Dan pada saat ini, SVLK sudah diundangan oleh Pemerintah RI sebagai peraturan yang wajib bagi industri mulai 2013. Itu berarti industri tinggal punya waktu setahun dihitung dari 2012 untuk menyiapkan berbagai syarat dan membenahi diri mengadopsi SVLK.

Bahan Baku. Dulu bahan kayu mudah dan murah diperoleh, tapi sekarang susah dan mahal.

82

aturan SVLK dengan kenyataan di industri (gap assessment). Baik itu dalam soal legalitas bahan dan proses produksi seta pemasarannya, maupun legalitas administrasi perusahaan yang berangkutan.

Bahwa pembenahan harus dilakukan tak hanya oleh industri, melainkan juga oleh petugas Pemerintah, Diah Raharjo setuju. Dan MFP sudah melangkah ke arah itu dengan menjalin kerjasaman dengan POLRI di berbagai provinsi dan di berbagai tingkat— dari Polsek (kecamatan), Polres (kabupaten), Polresta (kota), sampai Polda (provinsi). Kerjasama MFP dengan POLRI tersebut berupa sosialisasi SVLK agar petugas Polisi di lapangan memahami rincian persyaratan apa saja yang harus menyertai proses produksi industri perkayuan, terutama di sektor penebangan dan pengangkutan. Kerjasama tersebut juga mencakup penjaringan masukan dari pihak POLRI bagi perbaikan SVLK.

Melanjutkan penjelasan dalam sambutannya, Diah Raharjo menyebutkan ada tiga hal yang sering ia temui di berbagai kesempatan sosialisasi, fasilitasi, maupun pelatihan SVLK seperti yang pada saat itu sedang berlangsung: 1. Selalu keluar pemikiran bahwa sebaiknya sertifikasi ini mudah dan murah. Menurutnya, pemikiran itu bisa dibicarakan, terutama menyangkut industri kecil-menengah. Itu misalnya dengan mengajukan SVLK secara berkelompok. Tapi berbagai rincian di balik SVLK berkelompok itulah yang justru perlu dibicarakan bersama, sehingga tercapai kesepakatan yang mengikat. 2. Pelaku usaha atau industri perlu terbuka pada pelatih atau pendamping dalam proses gap assessment. Ini perlu agar keadaan atau kenyataan pada industri segera bisa diketahui, dan dengan segera pula industri melakukan pembehaan, baik pembenahan sistem administrasi internal perusahaan, legalitas perusahaan ataupun legalitas proses produksi dan bahan baku. Sifat SVLK memang mendorong adanya perbaikan pada tata-kelola unit usaha (industri). 3. Perlunya kerjasama lebih baik antara pelaku usaha dengan pemerintah daerah (Pemda). Ini merupakan pintu bagi pelaku usaha untuk didengar suaranya ketika Pemda melakukan perbaikan sistem perizinan. Intinya, Pemda perlu mengakomodasi kepentingan kalangan usaha dengan memberikan insentif bagi kalangan usaha yang tulus melakukan perbaikan di unit manajemennya.

Selain sebagai sarana untuk meningkatkan kapasitas kalangan industri, menurut Diah Raharjo, pelatihan juga merupakan upaya untuk menemukan kesenjangan antara persyaratan legalitas ideal yang ada dalam

SVLK sudah menjadi keharusan bagi industri. Pasar global, terutama Eropa, mensyaratkan bahwa semua produk yang masuk benua tersebut harus sudah bersertifikat legal. Perkembangan di Eopa tersebut sejalan dengan

Pelatihan SVLK bersama MFP

langkah Pemerintah RI mengenai legalitas produk kayu. Dan kini Pemerintah RI sudah membuat kerjasama sukarela dengan UE bahwa semua produk berbahan kayu dari Indonesia yang sudah terverifikasi legal dan berlogo V-Legal, akan ada green line di Eropa. Dengan UE, kebijakan yang sudah disetujui berupa timber regulation. Parlemen Eropa juga sepakat bahwa timber regulation mulai efektif pada Maret 2013. Itu bersamaan dengan pemberlakuan kebijakan di Eropa yang hanya akan menerima kayu-kayu sertifikat legal.

ilegal, para pengrajin kecil di Indonesia, termasuk Jepara, yang melakukan jerih-payah berkarya dengan segala resiko hukumnya, sementara para pemilik modal di Eropa yang menikmati hasilnya. Ketidakadilan akibat bisnis produk ilegal inilah yang menurut Diah Raharjo harus dihentikan, melalui penerapan SVLK.

Hanya saja, kesepakatan dan kemudahan itu perlu dikawal konsistensinya. Beberapa pihak, termasuk Pemerintah RI dan MFP, terus melakukan market monitoring. Dasar pemikirannya, di negara pembeli juga harus ada kebijakan yang hanya menerima produk kayu legal bersertifikat V Legal. Harus diakui bahwa di Eropa pun tak sedikit pihak yang ikut menikmati bisnis dengan produk mebel ilegal. Artinya, jika bisnis terus berlangsung secara

meredam illegal logging, langkah perbaikan bisa berawal dari SVLK. Cara ini berpeluang mengangkat kembali harkat Bangsa Indonesia yang selama ini telanjur dicap oleh msyarakat internasional sebagai sumber kerusakan hutan dan lingkungan akibat illegal logging. Resiko selalu ada, dan sebagai sebuah forum parapihak, SVLK tetap membuka peluang bagi parapihak untuk bersama-sama mengelola resiko tersebut. l

Diah Raharjo mengatakan bahwa banyak cara untuk memperbaiki Bangsa Indonesia, selain hanya mecerca Pemerintah. Dan khusus untuk

Untuk Ekspor. Sebagian produk mebel Jepara masuk pasar luar negeri.

83

Pelatihan SVLK bersama MFP

Joko Pramono, Wakil Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jepara

J

oko Pramono menyebut SVLK menandai bahwa isu kehutanan dan lingkungan Indonesia sudah masuk ranah international. Kenyataannya, mutu hutan di Tanah Air memang anjlok. Di kawasan Jepara, dulu hutan cukup lebat dengan pohon sebagai bahan baku industri mebel melimpah. Tapi kini kawasan hutan terus tergerus, pohonnya yang tumbuh pun tak selebat dan belum sebesar dulu. Dari keadaan seperti itu, muncul kebijakan Pemerintah RI untuk menerapkan SVLK di kalangan pelaku usaha perkayuan, baik di hulu maupun di hilir, temasuk industri mebel. Laju kerusakan hutan yang seolah tak terbendung membuat masyarakat internasional dengan mudah menuding Indonesia sebagai biang illegal logging. Dengan begitu, produk mebelnya pun dicap ilegal pula. Dan dengan keadaan seperti itu, mereka melihat Indonesia begitu mudah menyepelekan aturan.

Joko Pramono. Isu kehutanan dan lingkungan Indonesia masuk ranah international.

Surutnya mutu hutan akibat illegal logging juga tampak dari banyaknya beredar kayu tak legal di pasar kayu. Banyak indikator yang menandai adanya peredaran kayu ilegal di satu daerah. Salah satu indikator tersebut adalah praktek tak “dimatikannya” dokumen kayu pada saat mengalami perpindahan tempat dan perubahan bentuk begitu kayu diperdagangkan. Praktek tak “mematikan” dokumen kayu cukup banyak dilakukan pengusaha dan pengrajin mebel. Meski demikian, Joko Pramono juga melihat bahwa beberapa peraturan masih dipandang sebagai momok oleh pengusaha dan pengrajin. Itu salah satu alasan mengapa sampai tejadi ada pengusaha mebel dan pengrajin menempuh

84

cara tak mematikan dokumen perjalanan kayu. Menurutnya, Pemda, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara, pernah menyatakan berniat membuat kebijakan berisi berbagai kemudahan bagi kalangan usaha. Di luar forum, pernyataan Joko Pramono ini mendapat tanggapan dari narasumber Agus Setyarso. Agus Setyarso mengatakan bahwa sebagai sebuah wacana, sikap Pemkab Jepara tersebut cukup progresif. Hanya saja itu masih sulit terwujud sampai pada tahap implementasi, karena masih sebatas ucapan. Untuk membuat sebuah kebijakan efektif, harus dituangkan tertulis, misalnya peraturan daerah (Perda). Khusus tentang SVLK, kata Joko Pramono, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Jepara bersama Asmindo Komda Jepara sudah bertemu dengan Bupati. Mereka menyusun draf Perda untuk mempermudah bagi pelaku usaha mebel dan kerajinan kayu di situ dalam mendapatkan SVLK. Menurutnya, Jepara berniat meniru Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang membuat beberapa terobosan dalam Perda-nya untuk membantu pengusaha perkayuan mengakomodasi SVLK. Ia menjelaskan bahwa industri mebel dan kerajinan kayu di Jepara merupakan yang paling unik di Indonesia. Ini terutama karena masyarakat Jepara telah melakukan kegiatan produksi perabot dan ukiran kayu secara tradisi yang berlangsung lama dan turun-temurun. Tradisi ini sudah ada jauh sebelum berbagai peraturan tentang industri berbasis kayu muncul. Karena itu, pengusaha dan pengrajin, Asmindo, dan Pemkab Jepara ingin agar peraturan, termasuk SVLK, berlaku lentur. Ia menyebutkan, jika SVLK diberlakukan bagi industri dan kerajinan kayu di Jepara itu tak sekadar SVLK yang rasa Indonesia, melainkan lebih khusus SVLK “rasa Jepara”. l

Pelatihan SVLK bersama MFP

A

gus Setyarso melakukan pendekatan halalharam dalam memberikan penjelasan seputar VLK kepada peserta pelatihan. Ia menganalogikan bahwa usaha mebel dan kerajinan dari kayu ilegal sama halnya berbisnis barang haram yang sering dipertanyakan. Dengan begitu, lebih nikmat berdagang barang halal, membuat hati tenang. Untuk mengetahui seberapa halal atau haram kegiatan dan dagangan para pengusaha mebel serta pengrajin di Jepara, Agus Setyarso mengatakan bahwa itu akan diketahui dalam pelatihan selama tiga hari tersebut. Itu terutama pada hari kedua, ketika para pendamping mengunjungi tempat usaha para peserta untuk melakukan gap assessment. Karena itu ia berpesan pada para peserta agar terbuka saja dan menunjukkan keadaan dan kesiapan administrasi, legalitas, dan mekanisme kerja mereka kepada pendamping pada saat dikunjungi esok hari. Ia juga meyakinkan bahwa para pendamping atau pelatih adalah pribadi-pribadi yang independen, tak memiliki urusan dengan pajak. Dengan mengetahui apa saja yang muncul dalam gap assessment, perusahan dan pengrajin akan paham seberapa besar peluang mereka untuk ber-VLK. Justru jika perusahaan dan pengrajin tertutup, akan sulit mengetahui kenyataan yang terjadi di industri seta langkah apa saja yang kira-kira nantinya dapat memperbaikinya. Dan jika itu terjadi, Asmindo juga tak akan dapat membuat usulan kepada Pemerintah untuk memperbaiki SVLK sebagai sebuah peraturan yang murah dan mudah bagi para pelaku usaha. Jadi, niat atau peluang untuk mendapatkan sertifikasi harus datang dari pelaku usaha dan pengrajin sendiri. Dengan adanya gap assessment yang terbuka antara pelaku usaha dan pengrajin terhadap pendamping, akan ketahuan pula peta kesiapan mereka untuk

ber-VLK. Dengan begitu, akan diketahui mana perusahaan atau pengrajin yang sudah melakukan langkah-langkah tertib dan bisa didorong atau dipromosikan, dan mana yang masih belepotan.

Dialog dengan Narasumber Agus Setyarso

Sekalipun merupakan sentra industri mebel dan kerajnan yang memiliki akar tradisi kuat dan panjang, Jepara juga diwarnai pelakupelaku usaha dan pengrajin yang masih terbelunggu dengan urusan kapasitas modal dan SDM. Itu membuat mereka hanya berpikir bagaimana bisa bertahan. Usaha dan pengrajin yang demikian ini juga harus dilihat dan diperhatikan kondisinya, bukan dibiarkan sekarat. Padahal, sesuai SVLK, semua perjalanan kayu yang merupakan bahan baku industri dan pengrajin harus tercatat dengan baik. Dan semua dokumen transaksi kayu juga harus disimpan. Sekalipun seorang pengepul kayu, ia harus mencatat dan menyimpan dokumen yang menyertai kayu yang dibelinya. Jika pelaku usaha membeli kayu dari pengepul seperti ini, dan ketahuan pada saat diaudit untuk VLK, semua persyaratan yang telah ia miliki akan sia-sia dan gagal ber-VLK. Di Jepara juga tak sedikit perusahaan mebel yang mapan, bahkan juga ada eksporttir. Mereka ini memiliki kapasitas finansial dan SDM lebih kuat, memiliki jaringan pemasaran luas, serta pembeli permanen. Seperti apa pun skala usahanya, sebenarnya ada cukup ruang bagi produk yang bersertifikat. Karena tak semua produsen memiliki produk bersertifikat, maka mereka yang bersertifikat dengan sendirinya menemukan pasar tersendiri (niche). Yakni pasar yang pembelinya hanya mau menampung produk-produk legal bersertifikat, seperti halnya SVLK, dan bukan produk yang dibuat dari bahan baku kayu hasil illegal logging. Tapi Agus Setyarso juga menambahkan bahwa pasar SVLK pasti dijalankan sesuai jadwal atau Pemerintah akan menunda, itu belum diketahui pasti. l

Sesi Diskusi. Narasumber Agus Setyarso tengah menjawab pertanyaan peserta pelatihan.

85

Pelatihan SVLK bersama MFP

Diskusi antara Narasumber-Peserta Pelatihan

Diskusi di Kelas. Menjelang kunjungan ke industri pelatih dan peserta berdiskusi.

S

ampai pada tahap itu, penjelasan Agus Setyarso memancing terjadiya diskusi dengan peserta. Seorang peserta, umpamanya keberatan dengan cara Agus Setyarso menganalogikan legal-ilegal dengan halal-haram. Peserta tersebut berkeras bahwa mereka menggunakan bahan baku kayu legal, karena mereka membeli dari pedagang. Ia tak setuju bahan baku kayu disebut ilegal hanya karena tak dilengkapi logo V-Legal atau dokumen verifikasi. Menurutnya, status legal atau ilegal pada kayu lebih berkaitan dengan branding atau pencitraan. Dalam pemahamannya, jika ada upaya untuk mencitrakan bahwa kayukayu yang di Jepara legal, maka legal pula kayu itu! Pada bagian lain, peserta tersebut mengakui paham tentang SVLK sebagai peraturan wajib bagi industri, dengan semua persyaratan yang tak satu pun boleh lewat. Sebagai pemilik industri kecil rumahan, ia juga mengaku tertarik ber-VLK. Hanya saja, yang dia harapkan adalah agar SVLK dibuat (lagi-lagi) mudah dan murah. Lebih lanjut ia mempertanyakan apakah produk yang ber-VLK serta-merta akan dapat terangkat harganya. Ini karena pemilik usaha dan pengrajin akan mengeluakan ogkos ekstra untuk memenuhi berbagai syarat SVLK— mulai dari pegurusan perizinan, perbaikan administrasi internal, dan penambahan tenaga khusus mengurusi kerapian dokumen perusahaan. Dengan pemahaman sebagai pengusaha, naiknya ongkos idealnya juga berdampak pada naiknya harga produk. Hal lain yang tampak pada peserta tadi adalah pemahamannya tentang SVLK yang menurutnya lebih untuk mengamankan pasar ekspor. Ia mengusulkan agar mekanisme itu bisa dibalik, yakni agar SVLK juga bisa mengamankan pasar domestik. Ia berharap ada keberpihakan Pemerintah pada industri lokal, misalnya dengan memberi rekomendasi pada proyek-proyek Pemerintah agar menggunakan produk mebel dalam negeri.

86

Menjawab pertanyaan apakah SVLK akan menjamin harga produk naik, Agus Setyarso menegaskan tidak. Kepada peserta pelatihan, Agus Setyarso mengatakan bahwa dalam pelatihan tersebut akan ada sesi tukar-pengalaman yang menampilkan narasumber Jajag Suryo Putro, seorang pelaku usaha mebel dari Yogyakarta, yang telah memperoleh SVLK. Jajag Suryo Putro juga menjadi narasumber tentang pengalaman dan perjalanan pelaku usaha mendapatkan SVLK dalam pelatihan di Yogyakarta, Surakarta, Jepara, Semarang, dan Denpasar. Jajag Suryo Putro tak dapat mengikuti pelatihan di Semarang karena harus menunggui istrinya melahirkan anak kedua. SVLK, kata Agus Setyarso, membuat pelaku usaha dan pengrajin merasa lebih punya kekuatan bersaing lebih bagus. Dengan mengantongi SVLK, pelaku usaha dan pengrajin menjadi yang terdepan dari yang lain dalam hal prosuksi. Mereka juga memiliki peluang lebar masuk pasar Eropa, juga pasar Australia yang sebentar lagi juga akan menerapkan timber regulation. Perluasan pasar bagi produk bersertifikat juga terbuka ke Jepang dan AS. Artinya, SVLK bukan sarana untuk medapatkan harga premium, melainkan pasar premium. Lagi pula, kata Agus Setyarso, biaya sertifikasi adalah relative. Beberapa pelaku usaha memandang itu beban. Tapi ada juga menganggap sertifikasi sebagai instrumen untuk mengembangkan pasar. Agus Setyarso membenarkan bahwa SVLK berdampak pada beban biaya bagi pelaku usaha. Namun bukan berarti SVLK sudah menjadi harga mati. Menurutnya, SVLK masih membuka pintu bagi pelaku usaha, terutama dari skala kecil-menengah, untuk mendapatkan SVLK dengan cara lebih murah. Celah itu datang dari revisi Peraturan Menteri Kehutanan P 38 ke P 68, yang menyebutkan cara kelompok sebagai modus untuk mendapatkan sertifikasi dengan menanggung biaya bersama-sama, dengan begitu bisa menjadi

Pelatihan SVLK bersama MFP

lebih murah. Bagaimana wujud dan mekanismenya, kata Agus Setyarso, para pelaku usaha di Jepara bisa duduk bersama dan membicarakannya. Dari situ bisa muncul SVLK citarasa Jepara, seperti yang diidamkan beberapa pihak. Mengenai pendapat Asmindo Komda Jepara bahwa harusnya sertifikasi mengarah pada kegiatan hulu industri dan bukan hilir, Agus Setyarso mengiyakan itu. Artinya, sudah banyak upaya sertifikasi yang diarahkan pada para pengelola hutan yang merupakan sumber kayu bahan baku industri. Bahkan sertifikasi kelompok juga bisa diterapkan. Ini terutama bagi hutan rakyat milik kelompok mayarakat. Di situ, satu kelompok pengelola hutan rakyat di satu kecamatan atau satu koperasi, umpamanya, dapat mengajukan satu sertifikasi. Bahkan pada perkembangannya, terutama jika SVLK sudah efektif, tata-niaga dan lalu-lintas kayu di hulu satu daerah hulu bisa melalui satu pintu pengecekan (single window). Dengan adanya satu pintu pengecekan dan jalur masuk kayu di satu kabupaten, maka tata-niaga kayu di wilayah tersebut akan seragam. Harga kayu akan menjadi transparan, sistem administrasinya akan menjadi lebih sederhana, dan ujungnya sertifikasi pun akan lebih mudah. Selain itu, pelaku usaha pun akan terhindar dari menjadi korban permainan harga kayu para pedagang. Jika sistem satu pintu itu terlaksana, petani di hutan rakyat yang sedikitnya perlu menunggu 10 tahun untuk memanen kayunya pun akan ikut menikmati jerih payahnya secara lebih layak dan bermartabat. Selama ini, para petani hutan kurang mendapatkan penghargaan dan pendapatan yang setara dengan para pemilik modal di industri yang dalam sehari saja mampu melakukan produksi. Sertifikasi memang dimaksudkan untuk mendudukkan para pelaku usaha dalam mata-rantai industri perkayuan secara setara.

Melalui pelatihan tersebut, menurut Agus Setyarso, para pelaku usaha dan pengrajin dapat menyuarakan keinginan dan harapannya berkaitan dengan SVLK. Ini salah satunya mengenai kemungkinan Pemerintah memberikan subsidi bagi pelaku usaha untuk memperoleh SVLK. Dari 2009 hingga 2011 pada saat SVLK disahkan dan direvisi untuk memberi peluang bagi masukan dari parapihak, umpamanya, tak satu pun ada permohonan subsidi dari para pelaku usaha.

Peluang Subsidi. Industri dan pengrajin kecil berpeluang mendapatkan subsidi untuk SVLK.

Sekalipun beberapa kali menjelaskan manfaat yang bisa dipetik para peserta dari pelatihan tersebut, Agus Setyarso menegaskan bahwa pelatihan itu bukan dimaksudkan untuk membujuk para peserta dari kalangan usaha itu mengadopsi SVLK. Ia mengatakan, keputusan apakah mereka hendak ber-VLK atau tidak, tetap ada di tangan mereka sendiri. l 87

Pelatihan SVLK bersama MFP

Wawancara dengan Setyowati (pelatih)

Apa nama lengkap perusahaan yang Anda fasilitasi di Jepara, dan siapa nama lengkap pemiliknya?

Cambium Furniture, Jepara Carving, dan Duta Jepara. Cambium Furniture adalah sebuah manufakturing dan industri furnitur. Ia punya kapasitas ekspor 50 kontainer (2011). Jepara Carving adalah industri kerajinan, tapi pemiliknya keberatan memberi tahu informasi tentang kapasitas ekspornya. Jepara Carving belum memiliki izin usaha. Untuk melakukan ekspor, ia berkonsolidasi dengan perusahaan yang sama-sama masuk dalam kategori IKM lain yang memiliki izin ekspor (ETPIK). Sementara itu, Duta Jepara adalah industri manufakturing dan industri furnitur, dengan kapasitas ekspor 96 kontainer. Jelaskan bagaimana perkembangan sikap pemiliknya terhadap pelatihan SVLK?

Pemilik Cambium Furniture mendukung dan berharap agar pelatihan SVLK dapat memberikan solusi terhadap gap assessment. Pada saat pelatihan, pemilik tak dapat mengikuti pelatihan dengan alasan kesibukan. Pemilik Jepara Carving mengikuti pelatihan hanya

untuk mencari tahu informasi SVLK dan baru akan mempersiapkan industrinya untuk sertifikasi, bila usaha kerajinan merupakan produk yang wajib di-SVLK. Pemilik Duta Jepara mengikuti pelatihan untuk memperoleh informasi mengenai SVLK. Seberapa lengkap surat-surat legal-bisnis yang mereka miliki, dan menurut Anda seberapa besar kans mereka ber-SVLK?

Cambium Furniture dan Duta Jepara memiliki dokumen legalitas dan perizinan yang lengkap, sesuai dan sah. Secara umum permasalahan yang dihadapi industri untuk mengajukan sertifikasi SVLK terkait dokumen legalitas dan perizinan dipengaruhi oleh dua faktor. Faktor internal, dokumen lingkungan (SPPL) belum tersedia, izin industri yang sudah tak sesuai dengan kondisi riil. Faktor eksternal, dokumen SKSKB cap KR dan atau FAKB yang belum dimatikan petugas P3KB, tak ada dokumen pengangkutan (FAKO) dari sawmill jasa ke industri. Bila faktor eksternal belum ditemukan solusinya, industri tak akan pernah memperoleh sertifikat SVLK. Jelaskan proses pendampingan terhadap mereka di hari ketiga, dan kasus spesifik/unik apa yang Anda temukan pada saat mendampingi mereka?

Pertama, industri menyampaikan gap analysis yang telah dibuat berdasarkan audit internal. Selanjutnya, pendamping memberikan solusi berdasarkan gap assessment tersebut. Untuk kasus yang unik, Duta Jepara tadinya mengaku sebagai UKM. Ternyata pada saat dilakukan kunjungan lapangan, Duta Jepara bisa dikategorikan industri dengan skala besar. l

Setyowati. Dalam satu sesi pendampingan di industri.

88

Pelatihan SVLK bersama MFP

P

ada saat pendampingan, ia memfasilitasi CV Harapan Kita, milik Hj Fitri Andarini. Perusahaan ini memiliki lingkup usaha yang memproduksi indoor furniture (500 item). Ia memiliki sejumlah dokumen izin usaha yang salah satunya adalah IUI. Ia memiliki 120 tenaga kerja, serta didukung 40 buah subkon tetap yang masing-masing mempekerjakan 8 sampai 10 pekerja. CV Harapan Kita memiliki peluang kecil ber-VLK. Namun pemiliknya cukup bersemangat untuk maju ke SVLK, termasuk membangun komitmen akan studi ke Jawa Furnitur (Yogyakarta) karena kedua peusahaan memiliki karakter yang sama. Pemilik perusahaan ini cukup antusias dalam mengikuti proses pelatihan hingga termasuk dukungan terhadap pembelajaran yang didapat dalam pelatihan dan pendampingan. Dokumen legal bisnis lengkap, namun pendokumentasian dan pencatatan dalam simpulsimpulnya sangat kurang. Perlu waktu sekitar 6 - 12 bulan untuk perbaikan. Panji Anom juga mendampingi UD Jati Makmur, milik Alvi. Perusahaan ini memiliki lingkup usaha garden furniture (meja, kursi, lonjer). Dokumen izin usaha yang dimiliki antara lain berupa IUI-M. Ia memiliki 70 orang tenaga kerja borongan, dengan 15 subkon tetap yang masing-masing mempekerjakan 5 hingga 8 orang. UD Jati Makmur memiliki peluang relatif sulit untuk maju ke SVLK. Perusahaan ini berkarakter ikut-ikutan, termasuk dalam pelatihan mengikuti sampai semua sesi namun tak cukup antusias dalam komitmen untuk SVLK.

Selain itu, Panji Anom juga mendampingi CV Multi Karya Mandiri (MKM), milik Agus S. Perusahaan ini memiliki lingkup usaha yang memproduksi furnitur setengah jadi. Ia belum memiliki izin usaha, dan mempekerjakan 35 tenaga kerja, dengan dukungan 4 subkon tetap yang masing-masing 5 sampai 8 orang.

Temuan Panji Anom (pelatih)

Menurut Panji Anom, CV Multi Karya memiliki peluang besar masuk ke SVLK. Ia misalnya, memiliki pembukuan yang tertib, pencatatan dan pendokumentasian yang baik, belum memiliki izin-izin. Hanya saja pemilik kurang antusias dan sama sekali tak tertarik dengan SVLK. Padahal ia hanya perlu waktu sekitar 3-4 bulan jika memang serius ingin maju. Panji Anom mencatat, kasus unik terjadi di industri adalah ketika bertemu dengan pemilik perusahan. Mereka umumnya masih mempertanyakan substansi pelatihan dan pendampingan. Bahkan seorang pemilik perusahaan menyatakan bahwa SVLK tak ada fungsinya. Namun staf yang dikirim tetap berangkat ke pelatihan dan menjalankan tugas yang diberikan. Selain itu juga ada temuan bahwa ada industri yang telah melakukan aktivitas sejak 2008 (di bawah izin dan manajemen PT Indofine) dan sedang mengusahakan semua izin-izin legalitasnya. l

Panji Anom. Proses pendampingan di industri oleh Panji Anom.

UD Jati Makmur memiliki dokumen legal bisnis cukup komplit, namun tak memiliki pencatatan dan pendokumentasian yang baik termasuk di tingkat subkon. Ia perlu waktu 6 sampai 12 bulan untuk perbaikan.

89

Pelatihan SVLK bersama MFP

Pendampingan di Tiga Perusahaan

P

endampingan juga berlangsung di tiga perusahaan. Yang pertama adalah CV Sipra Furniture, sebuah perusahaan ekspor yang tak memiliki unit produksi sendiri, dan produksi dihasilkan dari empat subkon. Perusahaan ini memiliki izin yang sah. Ketidaksesuain yang ditemukan di perusahaan ini berupa nomor NPWP di dokumen IUI kecil tak sesuai dengan nomor NPWP terbaru. Pemilik perusahaan menyatakan akan mengurus perubahan IUI pada Mei 2013. Izin HO perusahaan ini juga habis masa berlakunya, dan si pemilik menyatakan akan memperpanjangnya. Untuk syarat kelengkapan AMDAL/UKL UPL/SPPL, perusahaan ini terbukti tak memiiliki SPPL, dan pemiliknya menyatakan akan membuat SPPL. Perusahaan ini belum mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. Tapi SKSKSB cap KR/FAKB tak dimatikan. Untuk penyelesaian, perusahaan akan berkoordinasi dengan warung kayu dan meminta fasilitasi Asmindo untuk menyelesaikannya dalam ruang lingkup kabupaten. Perusahaan ini tak memiliki dokumen angkutan berupa FAKO.

Penyelesaian Produk. Beberapa produk dikeringkan sebelum finishing.

Proses pengolahan produk pada perusahaan ini berlangsung melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain. Perusahaan ini tak memiliki dokumen perizinan/legalitas usaha pada subkon. Si pemilik berniat melakukan koordinasi dan fasilitasi subkon dalam perizinan. Dalam hal dokumentasi bahan baku, proses dan produksi, perusahaan ini tak memiliki tally sheet di subkon. Nantinya, ia akan menyusun SOP proses produksi di subkon. Ia juga akan melakukan uji coba sebelum akhirnya melakukan implementasi. Pendampingan juga dilakukan terhadap Orchard Collection yang baru berdiri pada 2011, belum pernah melakukan jual beli

90

produksi kayu, selama ini melakukan ekspor produk rotan. Pada April ini mendapat order mebel untuk pasar lokal. Orchard memiliki dua subkon. Perusahaan ini merupakan produsen dan memiliki izin sah. Hanya saja NPWP tak sesuai dengan alamat perusahan. Untuk kesalahan ini, pemilik perusahaan berniat mengurus pembetulannya antara Mei hinga Desember 2012. Untuk kelengkapan AMDAL/UKL_UPL/SPPL, perusahaan ini tak memiliki SPPL tak ada. Temuan lain menunjukkan bahwa perusahaan ini tak mematikan SKSKSB cap KR/FAKB, tanpa FAKO. Dari seluruh subkon yang bekerjasama dengan perusahaan ini, tak satu pun yang memiliki legalitas kerjasama. Tally sheet di subkon pun juga tak ada. Perusahaan lain yang mendapat pendampingan adalah Sunteak Furniture. Perusahaan mebel ini memproduksi dan ekspor produk indoor furniture. Ia tak memiliki atau menggunakan jasa subkon. Dalam satu bulan terakhir bisa ekspor enam kontainer. Perusahaan ini mendapat order dari member TFT sehingga perusahaan telah memenuhi standar FSC. Beberapa penyimpangan yang terjadi pada perusahaan ini adalah soal SKSKSB cap KR/FAKB untuk membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah, ternyata tak dimatikan. Untuk mengatasinya, pemilik peusahaan akan berkoordinasi dengan Pemkab Jepara antara Mei sampai November 2012. Pijar merupakan salah satu industri furnitur dengan 30 subkon. Dalam proses pengerjaan produknya hampir semuanya dilakukan oleh subkon. Kegiatan atau proses yang dilakukan di PT Pijar hanya finishing. Jika mau maju SVLK, permasalahan umum yang ada di Jepara adalah soal FA-KO. Sedangkan permasalahan yang khusus relatif tak ada. l

Pelatihan SVLK bersama MFP

P

ada sesi pendampingan, Sudarwan mendapat tugas memfasilitasi tiga perusahaan. Antara lain CV Mebel Jati Jepara milik Abdul Latief SPd, UD Multi Usaha Raya milik H Bedjo, dan Irawan Jati milik Moch Sobirin (Irawan). Catatan Sudarwan menyebutkan bahwa CV Mebel Jati Jepara merupakan perusahaan ekspor berupa indoor furniture. Perusahaan terhitung masih baru, berdiri pada Oktober 2011. Selama ini ia menerima suplai barang mentahan (belum difinishing) dari vendor tetap maupun dari vendor lain dengan mekanisme “beli putus�. Biasanya perusahaan mendapat order dari pembeli, kemudian memberikan order kepada subkon. Tapi kadangkadang juga terjadi pembeli minta dibelanjakan barang-barang dari toko maupun showroom di Jepara (beli putus). Skala bisnis perusahaan ini kira-kira satu kontainer per bulan (12 kontainer/ tahun), masuk sebagai kategori industri menengah. Sementara itu, UD Multi Usaha Raya merupakan produsen non-ekportir dengan produk berupa garden furniture dan indoor furniture. Ini merupakan perusahaan perorangan skala menengah. Ia memiliki workshop berukuran 5.600 meter persegi. Perusahaan ini juga mempunyai banyak subkon. Order per tiga bulanan di perusahaan ini rata-rata di atas angka Rp 300 juta.

Perusahaan Irawan Jati merupakan produsen dan sekaligus ekportir untuk produk garden furniture. Selain diproduksi di workshop, perusahaan ini juga mempunyai beberapa subkon, dan masuk kategori skala menengah dengan kapasitas ekspor empat kontainer per bulan. AbdulLatief, pemilik CV Mebel Jati Jepara, tampak memilki semangat dan progres luar biasa terhadap pelatihan. Kebetulan sebelum ini Sudarwan pernah melakukan gap assessment

di perusahaan ini dan beberapa catatan langsung diaplikasikannya. Selain itu, Abdul Latief juga langsung melakukan pembenahan administrasi dan melakukan rekrutmen menambah tenaga untuk mengurusi dokumen.

Temuan Sudarwan (pelatih)

Sementara itu, H Bedjo pemilk UD Multi Usaha Raya cukup bersemangat mengikuti pelatihan. Ia punya target SVLK di akhir 2012. Ia sudah mulai melakukan penertiban dokumen per Januari 2012. Sedangkan Moch Sobirin pemilik perusahaan Irawan Jati menyatakan keberatan mengikuti SVLK. Menurutnya langkah ke arah itu terlalu rumit dan merasa tak punya dana. Ia pernah ikut sertifikasi dengan skema TFT dan dapat harga premium namun 7% gagal karena kemampuan SDM di perusahaan. Sampai kini ia pesimistis bisa SVLK. CV Mebel Jati Jepara memiliki dokumen internal yang cukup lengkap, tapi tak memiliki dokumen analisis dampak lingkungan. Masalah eksternal berupa subkon yang belum terfasilitasi SVLK. Ia belum mengkomunikasikan SVLK kepada subkon. Peluang perusahaan ini ber-VLK 80%. Jika ada pembenahan di subkon bisa segera SVLK. UD Multi Jaya Raya memilki kekurangan dalam soal legalitas perusahaan. Ada kesalahan dalam IUI soal masa berlakunya izin industri dan belum memiliki dokumen lingkungan. Peluang perusahaan ini ber-VLK sekitar 55%, dan perlu pembenahan TUK internal dan subkon.

Sudarwan. Beberapa temuan berupa kesenjangan ditemukan para pelatih.

Staf CV Mebel Jati Jepara sudah memahami SVLK dan metode pelatihan sehingga di hari ketiga punya bahan yang dikonsultasikan dan klien membawa semua dokumen secara lengkap. Dari pembicaran informal di luar forum pelatihan diketahui bahwa staf administrasi perusahaan mempunyai pengalamanan dalam menyusun perusahaan menuju CoC. l 91

Pelatihan SVLK bersama MFP

Diskusi Pelatih-Narasumber di Pulau Panjang

P

ada hari kedua (Sabtu 28 April 2012), pelatihan berlangsung dalam bentuk pendampingan di luar ruangan. Ini berupa kunjungan oleh para pendamping atau pelatih ke perusahaan tempat para peserta pelatihan biasanya bekerja. Pendampingan di industri ini berlangsung dari jam 09.00 hingga sekitar jam 14.00. Pada sore hari para pelatih atau pendamping berkumpul di luar kelas. Dipimpin Agus Setyarso, mereka mendiskusikan beberapa perkembangan yang terjadi selama dua hari latihan. Berikut adalah catatan mereka selama diskusi di Pulau Panjang, sekitar 30 menit dengan perahu mesin di lepas Pantai Jepara pada senja:

Evaluasi Pelatihan. Narasumber dan pelatih melakukan evaluasi di luar kelas.

92

Situasi Perkayuan di Jepara: v Arus masuknya bahan baku kayu log ke Jepara sebesar 200 truk per hari. Dengan asumsi tiap truk memuat lima meter kubik maka ada sekitar 1.000 meter kubik per hari kayu log. v Penatausahaan kayu di Jepara belum terimplementasikan sebagaimana mestinya, misalnya, kayu log yang masuk Jepara yang dilengkapi dokumen SKSKB cap KR atau FAKB (Perhutani), sebagian besar tak dimatikan dokumen tersebut oleh P3KB. v Terdapat banyak warung kayu, sementara dokumen pengangkutan dari warung kayu ke

IRT/UKM seharusnya berupa FAKB, namun yang terjadi mereka hanya menggunakan nota. v Terdapat banyak IRT/UKM, yang mana tak patuh pada PUHH. v Terdapat banyak subkon, yang semuanya tak patuh pada PUHH. v Pengangkutan kayu olahan hasil penggergajian tak dilengkapi FAKO. v Sebagian besar penggergajian tak memiliki IUPHHK. v Ada kasus ketika industri primer memiliki IUIPHHK, namun tak memiliki penerbit FAKO. v Hanya ada dua orang petugas P3KB di Jepara, itupun hanya satu orang yang saat ini berada dalam posisi sebagai petugas P 3 K B . Ini secara operasional tak mungkin mampu memeriksa dan mematikan dokumen pengangkutan SKSKSB cap KR/FAKB. v Keterbatasan penerbit FAKB dan FAKO. v Ada pasar komponen kayu untuk mebel, fakta ini semakin memperumit ketelusuran asal bahan bakunya karena ada indikasi ada percampuran kayu yang berasal usul berbeda. Dokumen pengangkutan komponen tersebut adalah nota/faktur jual-beli, ini pun sulit untuk dapat ditelusuri asal-usul dan legaitasnya. v Untuk percepatan implementasi SVLK pada Maret 2013, industri di Jepara sulit memenuhi SVLK, kecuali ada strategi cerdas untuk menyederhanakan PUHH. l

Pelatihan SVLK bersama MFP

A. Perdebatan PUHH:

B. Hasil diskusi:

- PUHH P 51 ( berserta turunannya) tak bermanfaat bagi rakyat. Kenyataannya banyak penyimpangan dalam proses implementasinya, misalnya pungutan dan malapraktek prosedur. - P 51 hanya melindungi di bagian hulu. Ketika kayu rakyat masuk pada industri lanjutan maka harus mengikuti P 55. Di hulu, dokumen pengangkutan kayu rakyat berupa SKSKB cap KR/SKAU/nota. Di hilir, dokumen pengangkutan dari industri primer tetap FAKO. - Filosofi P 51 adalah melindungi hak-hak rakyat. Kenyataannya Pemerintah justru melindungi Perum Perhutani. Rakyat yang menanam jenis-jenis pohon yang sama dengan jenis-jenis pohon Perhutani, rakyat diwajibkan membuktikan bahwa kayunya tak berasal dari hutan Negara.

- Perlu revisi terhadap P 51 yang melindungi hak-hak rakyat, yaitu sederhana dan murah. - Revisi P 51 harus mengatur kayu rakyat dari hulu hingga hilir, yaitu dari hutan sampai dengan industri. Artinya kayu rakyat tak mengikuti P 55. l

Evaluasi di Pantai Kartini

Evaluasi Pelatihan. Narasumber dan pelatih melakukan lanjutan evaluasi pelatihan di luar kelas.

“

PUHH P 51 ( berserta turunannya) tak bermanfaat bagi rakyat. Kenyataannya banyak penyimpangan dalam proses implementasinya, misalnya pungutan dan malapraktek prosedur.

93

Pelatihan SVLK di Semarang, Mayoritas Industri Papan Atas

94

Hari

: Selasa-kamis, 1-3 Mei 2012

Tempat

: Hotel Swiss-Bell Ciputra, Simpang Lima

Peserta

: 11industri anggota Asmindo Komda Semarang

Pelatih

: Setyowati (independen, Bogor), Sudarwan (Shorea, Yogyakarta), Panji Anom (Javlec, Yogyakarta), Teguh Yuwono (Yogyakarta), Anton Sanjaya (SSC, Makassar).

Narasumber

: Jajag Suryo Putro (PT Jawa Furni Lestari, Yogyakarta), (Wakil Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jepara, Erwan dan Hadi sukisno (BP2HP Wilayah VIII Surabaya), Irfan Bakhtiar (MFP), Ketut Alit Wisnawa (DPP Asmindo), Sunaryo (Ketua Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah).

Moderator

: Setyowati

Bab

Kebanyakan peserta pelatihan SVLK di Semarang adalah industri dengan kekuatan modal besar dan biasanya meyasar pasar ekspor.

95

Pelatihan SVLK bersama MFP

Peserta Pelatihan SVLK bagi Industri Anggota Asmindo di Semarang, 1-3 Mei 2012 No

Industri

Nama

Alamat

1

PT Gened Devries Indonesia

Nanik

Jl Kaligawe Km 4,5 Semarang

2

PT Bahana Makmur Utama

Mulia

Jl Terboyo, INdustri Barat 3, Blok E, No 3

3

PT Devonshire Tunggal Indonesia

Sri Setiowati

Jl Empu Tantular 70-72, 83

4

UD Permata Furniture

Andreas Wuryanto

Jl Raya Cangkringan, Gunung Pati, Km 1, Bubakan

6

CV Dijawa Abadi/ Dua Musim

Yoga

Perum Semarang Indah, Blok E 5/3

Iwan 7

CV Property

Riyanto

Kawasan Wijaya Kusuma

8

PT Casa Java Furniture

Diah

Dusun Sambengsari, Pringsari, Pringapus, Ungaran

9

PTCountry Form Furniture

Budi Darmono

Jl Tugu Industri I No 10, Kawasan Wijaya Kusuma

10

PT Hart Co

Ardy

Jl Singotoro

11

PT Anugrah Timber

Ari

12

CV Sarana Jati

Esti

“

Jl Imam Bonjol 189, Km 2, Salatiga Blora

Sebagian industri besar dan eksportir memang memiliki bengkel kerja sendiri. Tapi untuk memenuhi permintaan pasar luar negeri mereka tetap mengandalkan kiriman dari rekanan pengrajin di Jepara.

96

Pelatihan SVLK bersama MFP

Jadwal Pelatihan SVLK bagi Industri Anggota Asmindo di Semarang, 1-3 Mei 2012 No

Acara

Waktu

Trainer/Narasumber

Fasilitator

Hari Pertama 1 2 3 4 5

6

7

8

9

Registrasi Peserta Pembukaan

08.00–08.30 08.30–09.00

Bina suasana pelatihan Istirahat Materi 1 Rasionalitas SVLK Makan siang Materi II PUHH: Kelas 1. SOP PUHH Kelas2. Dokumen PUHH Materi IV Verifier kritis pada VLK Industri Kelas 1. Kelas 2. Coffee Break Materi V Pengalaman penerapan VLK Industri (manfaat, pembiayaan dan proses S-LK) Istirahat Materi VI • Pengorganiasian data • Persiapan coaching pada industri • Penyusunan laporan hasil gap assessment

09.00–09.30 09.30–09.45 09.45–11.30

Pembagian kelompok dan penyiapan praktek lapangan

Panitia • MFP • Asmindo Komda Semarang Anton Sanjaya

TBD

• Agus Setyarso • Irfan Bahtiar

Anton Sanjaya (kelas pleno)

BP2HP Wilayah VIII

Setyowati

Tim pelatih 1. Teguh Yuwono 2. Sudarwan

Setyowati

15.30–15.45 15.45–17.00

Jajag Suryon Putro

Sudarwan

17.00-19.00 19.00–00.30

Teguh Yuwono

Panji Anom (kelas pleno)

20.30–21.00

Anton Sanjaya

Panji Anom (kelas pleno)

Seluruh peserta

Tim pelatih mendampingi industri

11.30–13.00 13.00–14.30

14.00–15.30

Hari Kedua 1 2 3

Gap assessment di industri masing - masing Makan siang Gap assessment di Industri masing – masing Penyusunan laporan hasil studi lapangan (gap assessment)

08.30–12.00 12.00–13.00 13.00–17.00 19.30–22.00

Hari Ketiga 1 2 3 4 5 6

Coaching clinic sesi 1 Coaching clinic sesi 2 Makan siang Penyusunan review oleh tim Rencana dan tindak lanjut (RTL) bersama pemilik dan asosiasi Penutup dan perpisahan

09.00–11.00 11.00–13.00 13.00–14.00 14.00–15.00 15.00–17.30

Agus Setyarso Seluruh peserta

17.30–18.00

MFP & Asmindo

Tim pelatih Tim pelatih Sudarwan Sudarwan

97

Pelatihan SVLK bersama MFP

Fenomena Industri Mebel Semarang

Perusahaan Mapan. Industri peserta pelatihan di Semarang memiliki kapasitas sumberdaya manudia yang memadai.

98

B

isnis industri mebel dan kerajinan kayu di Semarang (Jawa Tengah) ibarat etalase. Sebagian besar mereka adalah eksportir berskala menengah ke atas. Untuk memenuhi permintaan pasar luar negeri, mereka mengandalkan suplai dari para pengrajin dari Jepara. Itu terungkap dalam rangkaian sesi pelatihan Sistem Verifikasi Legal Kayu (SVLK) di Semarang dari Selasa 1 Mei hingga Kamis 3 Mei 2012. Pelatihan SVLK di Semarang melibatkan 11 perusahaan dari total sekitar 122 perusahaan anggota Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (Asmindo) Komisariat Daerah (Komda) Semarang. Sebagian merupakan perusahaan besar, baik itu industri maupun eksportir. Dalam hitungan kasar, industri mebel dan kerajinan kayu di Semarang mengandalkan 60% suplai produk mebel dan

kerajinan dari rekanan pengrajin mereka di Jepara. Dalam dunia permebelan, para rekanan pengrajin ini mendapat istilah khusus, yakni “subkon�. Itu kependekan dari sub kontraktor. Ke atas, para subkon bekerja atas dasar pesanan yang datang dari industri besar, dari perusahaan ekspor, ataupun dari broker. Subkon tak berhubungan langsung dengan pembeli atau importir di luar negeri (buyer). Ke bawah, subkon berurusan dengan “sub-subkon�, dalam hal ini pengrajin berskala rumahan atau dengan pedagang kayu. Sebagian industri besar dan eksportir memang memiliki bengkel kerja sendiri. Tapi untuk memenuhi permintaan pasar luar negeri mereka tetap mengandalkan kiriman dari rekanan pengrajin di Jepara. Lagi pula, bengkel

kerja milik industri di Semarang kebanyakan hanya mengerjakan penyelesaian akhir sebelum produk masuk kontainer. Keadaan tersebut membuat industri di Semarang perlu melakukan upaya ekstra panjang dalam memperoleh sertifikat VLK. Para subkon dan sub-subkon merupakan titik paling kritis dalam SVLK. Mereka – lantaran kapasitas finansial dan kapasitas sumberdaya manusianya yang serba pas-pasan – cenderung mengabaikan syarat-syarat legalitas badan usaha. Itu termasuk pemenuhan izin usaha, izin lingkungan, alamat, dan sebagainya. Subkon dan sub-subkon juga belum memiliki kebiasaan membuat catatan kegiatan produksi. Tanpa catatan pembelian kayu, tanpa catatan tentang peruntukan kayu, tanpa catatan tahapan-tahapan proses produksi. Selain itu, selalu terjadi saling tukar atau “meminjam� kayu di antara mereka. Begitu rumitnya dan begitu banyak varian kegiatan pengolahan kayu di Jepara, sehingga sulit melacak mundur sejarah kayu yang digunakan dalam produksi mebel. Dan itu termasuk mebel-mebel yang mengalir ke Semarang. Tapi tak semua centang-perenang proses produksi mebel di Jepara terjadi bukan tanpa alasan. Pengrajin enggan membeberkan asal kayu yang mereka beli bisa jadi lantaran mereka sengaja melakukan itu. Mereka merahasiakan sumber-sumber bahan karena tak ingin pihak lain pada satu saat nanti nyelonong membeli sendiri ke sumber bahanbahan tersebut. Sebagian peserta bahkan balik mengkritik Pemerintah, dalam hal ini para pembuat peraturan. Menurut pengrajin dan industri mebel, peraturan Pemerintah yang merupakan persyaratan SVLK mengawang-awang. Peraturan dibuat tanpa melihat keadaan riil yang terjadi di masyarakat. Peraturan diangap terlalu umum, cenderung menyederhanakan per-

soalan, bahkan abu-abu. Akibatnya, peraturan Pemerintah sulit diterapkan. Peraturan Pemerintah tampak kikuk dan kurang bisa memberi jawaban yang memuaskan menyangkut kayu-kayu yang berasal dari tanaman rakyat, umpamanya kayu pohon mangga. Ini terutama ketika peraturan Pemerintah memberlakukan syarat-syarat yang sama antara kayu mangga tersebut dengan kayu jati hasil tebangan dari hutan negara, Perum Perhutani, misalnya. Harusnya ada aturan tersendiri untuk kayu rakyat, terutama sejak kayu ini menjalani proses penggergajian, kata Irfan Bakhtiar, narasumber sekaligus koordinator pelatihan SVLK dari Multitakeholder Forestry Programme (MFP). l 99

Pelatihan SVLK bersama MFP

Proses Pelatihan

P

elatihan SVLK bagi anggota Asmindo Komda Semarang berlangsung di Hotel Swiss-Bell Ciputra, tepat di ujung Kawasan Simpang Lima. Ada 11 perusahaan hadir mengikuti pelatihan ini. Peserta pelatihan bukan sekadar perusahaan yang ada di Semarang, melainkan ada juga yang datang dari Salatiga (dua jam bermobil dari Semarang kearah selatan) dan Blora (empat jam bermobil dari Semarang ke arah timur). Hampir semua peserta merupakan perusahaan besar dan tak lagi dapat disebut sebagai industri atau usaha kecil-menengah. Beberapa bahkan merupakan perusahaan dengan modal asing. Umumnya, peserta pelatihan adalah perusahaan perdagangan, lebih khusus lagi ke pasar luar negeri (ekspor). Kalaupun mengerjakan proses produksi, itu hanya finishing. Selebihnya, banyak pekerjaan yag dilakukan para subkon mereka, yang sebagian ada di Jepara. Pemahaman mereka terhadap SVLK juga lebih mudah, karena kapasitas SDM yang mengikuti pelatihan juga cukup bagus.

Teguh Yuwono. Pelatihan SVLK di Semarang merupakan salah satu arena bgai Teguh Yuwono untuk memberikan pemahaman seputar SVLK.

Bahkan ada pemilik perusahaan yang datang sendiri mengikuti pelatihan. Hanya saja, itu bukan pertama pelatihan diikuti sendiri oleh pemilik perusahaan. Pemilik perusahaan

mengikuti pelatihan pertama kali terjadi di Jepara. Dalam pelatihan kali ini, terjadi perubahan komposisi pelatih. Exwan Novianto, Suryanto Sadiyo, dan Een Nuraeni tak dapat bergabung. Dengan demikian, tinggal Setyowati, Anton Sanjaya, Teguh Yuwono, Panji Anom, dan Sudarwan yang bertahan. Dengan jumlah pelatih atau pendamping seperti itu, ada pelatih yang harus mendampingi tiga perusahaan, normalnya dua perusahaan. Akan tetapi ada juga satu pelatih yang hanya mendampingi satu perusahaan. Ini terutama bagi pelatih yang harus mendampingi perusahaan yang lokasinya jauh dari Semarang, seperti di Blora. Narasumber pun juga berubah. Asmindo yang absen mengirimkan narasumber ke pelatihan sebelumnya di Jepara, kali ini kembali mengirimkan Ketut Alit Wisnawa. Dari MFP ada Irfan Bakhtiar dan Agus Setyarso. Sedangkan dari Pemerintah, hadir Sunaryo, Kepala Bidang Pengusahaan Hutan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah. l

100

Pelatihan SVLK bersama MFP

T

ata-niaga kayu menjadi perhatian tataniaga kayu rakyat. Itu mengingat selama ini perdagangan kayu menyimpan keruwetan yang membuat sulit upaya menelusuri keabsahannya. Pelaku usaha dan pengrajin hanya tahu bahwa mereka mendapatkan kayu bahan baku industri dengan cara membeli dari pedagang kayu. Hanya dengan membeli kayu, mereka sudah percaya bahwa itu cukup sebagai bukti legalitas kayu. Padahal sebelum sampai ke pengepul atau pedagang, kebanyakan kayu yang beredar di sekitar Semarang benar-benar beredar di tengah belantara tata-niaga kayu yang abu-abu. Tata-niaga kayu yang tak jelas membuat SVLK sulit. Artinya, pelaku usaha dan pengrajin yang ikut atau terperangkap dalam permaianan tataniaga kayu seperti itu juga mustahil akan sang-

gup ber-VLK. Karena itu, Sunaryo berharap satu saat tata-niaga kayu akan berlangsung dengan terang-benderang. Dan menurutnya, Asmindo dan MFP punya kapasitas serta akses kepada sejumlah kementerian, terutama Kementerian Kehutanan RI, untuk merevisi peraturan yang mendorong terciptanya tataniaga kayu yang rapi di masa datang.

Sunaryo: Tata-niaga Kayu Harus Rapi

Tata-niaga kayu yang benderang membantu pelaku usaha dan pengrajin mendapatkan kayu yang jelas asal-usulnya. Dengan demikian pelaku usaha dan pengrajin mendapat peluang makin lebar untuk memperoleh sertifikat SVLK. Dan pada gilirannya, kegiatan perdagangan mereka, teutama ke pasar Eropa dan sejumlah negara lain yang menuntut legalitas kayu, dapat terus berlangsung. l Sunaryo. Tata-niaga kayu yang tak jelas membuat SVLK sulit.

101

Pelatihan SVLK bersama MFP

Ketut Alit Wisnawa

M

ateri yang disampaikan Ketut Alit Wisnawa pada dasarnya sama dengan yang paparkan dalam pelatihan di Yogyakarta dan Surakarta. Pada intinya, ia menguraikan tentang SVLK, posisi Asmindo dalam mendukung SVLK, resiko ketika pelaku usaha tak menerapkan SVLK, serta persoalan di seputar SVLK itu sendiri. Ia menekankan bahwa dukungan Asmindo bagi SVLK, salah satunya, berangkat dari keprihatinan atas tudingan masyarakat internasional bahwa Indonesia merupakan sumber illegal logging. Pada awalnya, SVLK diarahkan pada industri besar yang dengan kapasitas keuangan serta SDMnya dengan mudah dapat mengadopsi berbagai persyaratan wajib yang ada di dalam SVLK.

Namun belakangan terbukti bahwa SVLK tak serta-merta mudah diterapkan bagi industri kecil-menengah. Kesenjangan kapasitas pada industri besar dengan industri kecil inilah yang kemudian menjadi dasar utuk melakukan revisi terhadap SVLK. Dinamika pada industri kecil juga membuat proses penetapan SVLK menjadi rumit dan sangat makan waktu. Selain itu, kapasitas pada industri kecil yang masih serba terbatas, menurut Ketut Alit Wisnawa membuat Ketua DPP Asmindo, Ambar Tjahyono, mengatakan bahwa industri kecilmenengah anggota Asmindo akan mengalami kesulitan menerapkan SVLK, bagaimanapun ini sudah wajib. l

Kedua Kali. Pelatihan di Semarang merupakan pemunculan kedua Ketut Alit Wisnawa.

102

Pelatihan SVLK bersama MFP

D

engan peserta pelatihan dari kalangan industri yang mapan, Agus Setyarso menampilkan presentasi dengan menekankan keadilan sebagai titik berat SVLK. Ia menggambarkan bahwa industri mebel dan kerajinan menggantungkan suplai kayu sebagai bahan baku. Namun dalam mata-rantai tersebut ada ketimpangan ekonomi antara petani hutan rakyat yang yang menjadi sumber bahan baku kayu, dengan para pelaku usaha, terutama industri menengah atas. Dalam catatan Agus Setyarso, petani hutan rakyat perlu waktu paling cepat 10 tahun untuk menikmati hasil, sejak dari mulai menanam hingga memanen. Dan dalam bisnis produk berbahan baku kayu, petani hutan hanya kebagian 6% sampai 8% keuntungan saja. Sebagian besar keuntungan dalam bisnis produk kayu adalah para pengusaha, terutama para pedagang eksportir. Dengan mengirim sedikitnya dua kontainer dalam sebulan, pedagang dapat menangguk keuntungan bersih sekitar Rp 50 juta. Bisa terjadi ketimpangan demikian karena selama ini tata-niaga kayu tak pernah jelas, rumit. Sehingga pedagang kayu dapat mendikte petani hutan agar menjual kayunya semurah mungkin. Pada saat yang sama pedagang kayu akan menjual kayunya dengan harga semena-mena pula. Bedanya, eksportir masih punya jalan keluar dengan menaikkan harga produknya. Sedangkan petani sama sekali tak berkutik.

berbagai legalitas, perolehan hasil jerih payah akan lebih adil secara proporsional.

Agus Setyarso: SVLK Menjamin Keadilan

Bahwa petani hutan rakyat perlu mendapat perhatian karena jumlah mereka tak sedikit, dengan aset yang tak kecil pula. Di Pulau Jawa, petani hutan rakyat tersebar di 7.000 desa. Tiap tahun, mereka mampu menghasilkan sekitar rujuh juta meter kubik kayu jati dan sengon. Dan bagi petani hutan rakyat kayu yang mereka tanam juga memiliki nilai ekonomi yang strategis. Petani menjadikan kayu di hutan rakyat sebagai tabungan yang akan mereka gunakan ketika memerlukan dana untuk keperluan darurat, misalnya biaya anak sekolah, biaya kesehatan, ongkos hajatan. Namun Agus Setyarso juga mengakui bahwa sebagai peraturan produk Pemerintah, SVLK masih mengandung kelemahan. Ini terutama kelemahan yang datang dari Pemerintah sendiri dalam menyiapkan perangkat untuk menjamin terlaksananya SVLK. Di beberapa tingkat pemerintahan, masih saja terjadi pengkotakan ranah kewenangan. SVLK, umpamanya, ketika sudah menjadi peraturan

Ketimpangan makin menganga karena dari sebuah penelitian oleh Javlec menunjukkan bahwa industri— dengan kekuatan finansialnya— dapat melakukan praktek di luar aturan. Baik itu untuk menyiasati status legalitas usaha, status legalitas bahan baku dan produknya, legalitas proses produksi, maupun legalitas pemasarannya. Dengan SVLK, yang membuat tata-niaga kayu transparan dan segala bentuk akal-akalan untuk menyiasati 103

Pelatihan SVLK bersama MFP

Pemerintah maka semua kementerian harus paham dan ikut memperhatikan pelaksanaannya. SVLK bukan hanya ranah garapan Kementerian Kehutanan. Kelemahan lain paling tampak adalah elite politik lokal— baik eksekutif maupun legislatif— yang kurang mendukung upaya pelaku usaha untuk mendapatkan kemudahan bersertifikasi. Padahal kepedulian elite politik daerah sangat diperlukan para pelaku usaha untuk membuat berbagi terobosan, misalnya pemberian keringanan (tax holiday) serta beberapa bentuk meudahan lain bagi pelaku usaha yang terbukti masuk dalam kategori skala kecil.

Siap Kirim. Sebuah produk mebel menjalani proses pengepakan, siap kirim.

104

Hal lain yang masih perlu ditingkatkan adalah layanan Pemerintah. Ketika mengeluarkan kebijakan, harusnya Pemerintah juga mengimbanginya dengan daya dukung yang memadai, umpamanya jumlah petugasnya di lapangan. Itu tampak dengan kurangnya petugas untuk mematikan dokumen SKSKB. Jumlah petugas ganis dan wasganis P3KB juga masih sangat terbatas. Dengan perputaran kayu

sekitar tiga juta delapan ratus ribu meter kubik di Jepara, umpamanya, hanya ada dua satu petugas P2KBP3KB yang masih aktif dan bertugas seagai P3KB. Di Jawa Tengah, hanya ada enam puluh satu (61) petugas P2KB untuk menangani perputaran kayu dengan nilai sekitar Rp 4 triliun. Dari berbagai dinamika di lapangan, yang penting bagi SVLK adalah persiapan oleh parapihak. Baik itu pengelola hutan, industri, dan Pemerintah. Tanpa persiapan memadai, SVLK akan kandas. Dan untuk mengetahui apa saja yang perlu disiapkan, harus ada masukan dari parapihak, termasuk industri. Masukan dari pelaku usaha tak akan hanya membantu meningkatkan persiapan, melainkan juga bermanfaat bagi industri sendiri. Ini terutama jika industri anggota Asmindo mampu mengidentifikasi SVLK seperti apa yang bisa mengakomodasi keinginan dan kemampuannya. Dengan demikian, pada saat mulai diberlakukan nanti, akan muncul sebuah SVLK yang pro-Asmindo. l

CV Dijawa Abadi Setyowati mendampingi tiga perusahaan pada sesi pendampingan. Salah satunya adalah CV Dijawa Abadi, perusahaan milik Irwan, dan beralamat di Perum Semarang Indah Blok EV/3. Dalam pendampingan tersebut, Setyowati menemukan bahwa perusahaan ini mengantongi izin HO (izin ganguan lingkungan sosial), hanya saja masa berlakunya sudah berlalu. Dokumen legalitas perusahaan lain yang kadaluwarsa adalah izin usaha lingkungan kecil. Perusahaan ini juga tak memiliki dokumen lingkungan (UKL-UPL). Untuk membuktikan bahwa bahan-bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah, perusahaan ini ternyata gagal. Ia membeli kayu impor yang tak dilengkapi dengan dokumen impor, daftar kayu impor dan dokumen deklarasi dari negara asal kayu. Di situ juga tak terdapat dokumen LMHHOK. Perusahan ini juga belum menerapkan sistem penelusuran kayu. Buktinya, realisasi produksi (30 kontainer pada 2011) melebihi kapasitas produksi yang diizinkan, enam kontainer saja. CV Dijawa Abadi bermitra dengan sejumlah subkon. Tapi selama ini,kerjasama tersebut tak dikawal dengan kontrak tertulis. Lebih jauh, pihak subkon juga tak dapat menunjukkan keabsahan dokumen perizinan atau legalitas usahanya. Dan sudah bisa dtebak bahwa para subkon ini tak pernah melakukan pengdokumentasian atas bahan baku, proses, dan produksinya. Hal lain yang belum dimiliki perusahaan ini adalah prosedur dan implementasi K3. Di situ tak tersedia prosedur K3 dalam kegiatan operasional lapangan, tanpa jalur evakuasi, dan tak tersedia catatan kejadian kecelakaan kerja secara lengkap. Untuk pemenuhan hak-hak tenaga kerja, perusahaan ini tak memiliki kebijakan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk/ terlibat dalam kegiatan serikat

pekerja. Dan satu hal lagi, di situ tidak tersedia dokumen peraturan perusahaan.

PT Devonshire Tunggal Indo Perusahaan lain yang didampingi Setyowati adalah PT Devonshire Tunggal Indo. Perusahaan yang beralamat di Jl Mpu Tantular 7072, Semarang, ini milik pengusaha bernama Timotius Tan. Ada beberapa indikator dan verifier yang tak dimiliki perusahaan ini, terutama yang berkaitan dengan pengolahan dan izin yang sah. Kekurangan itu antara lain berupa izin HO yang sudah daluwarsa masa berlakunnya. Di situ tak tersedia dokumen lingkungan (UKL-UPL), dokumen izin primer (industri memiliki kegiatan memproduksi kayu bulat). Selain itu, alamat pabrik pada semua dokumen perijinan tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Untuk memmbuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah, pembelian kayu oleh perusahaan ini memang dilengkapi dengan dokumen SKSHH. Hanya saja untuk pembelian kayu bulat, dokumen SKSKB cap KR dan FAKB belum dimatikan oleh petugas yang berwenang. Selain itu dokumen FAKO juga dilengkapi dengan informasi penerima kayu. Di situ juga tak tersedia dokumen LMKB dan LMHHOK. Dan pada saat dicek penerapan sistem penelusuran kayu, diketahui bahwa realisasi produksi melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. 105

Pelatihan SVLK bersama MFP

106

Sebagai perusahaan dengan kapasitas modal menengah ke atas, perusahaan ini bermitra dengan sejumlah subkon. Hanya saja kerjasama ini tak terdokumentasikan dalam kontrak tertulis. Sementara itu, pihak subkon sendiri juga tak dapat menunjukkan keabsahan dokumen perizinan atau legalitasnya. Subkon juga tak melengkapi dirinya dengan dokumentasi bahan baku, proses, dan produksi.

UD Permata Furniture

Dalam hal sistem keselamatan kerja, perusahaan ini tak melengkapi dirinya dengan prosedur K3 dalam kegiatan operasional lapangan. Tak ada pula jalur evakuasi. Berkenaan dengan pemenuhan hak-hak tenaga kerja, pada perusahaan ini tak terdapat serikat pekerja atau pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk/ terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Juga tak tersedia dokumen peraturan perusahaan.

Dalam hal sumber bahan baku yang diterima, perusahaan ini untuk pembelian kayu sudah dilengkapi dengan dokumen SKSHH. Tapi untuk pembelian kayu bulat, dokumen SKSKB cap KR dan FAKB belum dimatikan oleh petugas yang berwenang. Pada perusahaan ini juga tak tersedia dokumen LMKB dan LMHHOK yang sesuai dengan Lampiran Permenhut No. 55/Menhut-II/2006. Tentang penerapan sistem penelusuran kayu, perusahaan ini memiliki realisasi produksi 2011 sejumlah 60 kontainer, sedangkan kapasitas izin sebesar 4.776 pcs.

Perusahaan ketiga yang didampingi Setyowati adalah UD Permata Furniture. Perusahaan yang beralamat di Jl Raya Cangkiran, Gunung Pati Km. 1, Semarang, ini tak memiliki dokumen lingkungan/DPLH. Ia pernah mengajukan untuk mendapatkan Dokumen DPLH tapi belum dapat diproses karena perusahaan ini memang berlokasi di tengah pemukiman.

Pelatihan SVLK bersama MFP

Dalam proses pengolahan produk melalui jasa/ kerjasama dengan pihak lain (industri lain/ pengrajin/industri rumah tangga), perusahaan ini menjalin kemitraan dengan sejumlah subkon. Hanya saja ia tak memiliki kontrak kerjasama dengan subkon. Pihak subkon tidak dapat menunjukkan keabsahan dokumen perizinan atau legalitas. Subkon juga tak mendokumentasikan bahan baku, proses dan produksi.

“

Hal lain yang perlu ditingkatkan adalah layanan Pemerintah. Ketika mengekuarkan kebijakan, harusnya Pemerintah juga mengimbang dengan daya dukung yang memadai, umpamanya jumlah petugasnya di lapangan.

Berkenaan dengan prosedur dan implementasi K3, pada perusahaan ini tak tersedia prosedur K3 dalam kegiatan operasional lapangan. Demikian juga dengan pemenuhan hak-hak tenaga kerja. Di situ tak terdapat serikat pekerja atau pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. l

107

Pelatihan SVLK bersama MFP

Analisis Kesenjangan Beberapa Perusahaan

P

roses pendampingan oleh para pelatih atau pendamping menghasilkan analisis kesenjangan dan rencana tindak lanjut setiap perusahaan yang mereka dampingi. Analisis ini mereka kemas dalam laporan berformat tabulasi yang sangat rinci, sehingga mereka dapat mengukur seberapa kecil atau besar peluang setiap perusahaan untuk melaju mendapatkan SVLK. Dari laporan tersebut dapat diperhitungkan pula waktu yang diperlukan para pelaku usaha untuk membawa perusahannya ber-VLK. Berikut adalah analisis kesenjanganbeberapa perusahaan yang berhasil ditemukan para pelatih dalam pelatihan di Semarang.

PT GDI Perusahaan di kawasan Genuk ini merupakan perusahaan modal asing (PMA) dari Eropa. Perusahaan dengan asset sekitar Rp 500 juta dan mepekerjakan 294 orang telah memiliki izin, dengan kapasitas produksi meja (3,262 pcs / 741 m3), bangku (403 pcs / 46 m3), dan kursi (196 pcs/ 31 m3) per tahun. Perusahaan ini mengekspor seluruh produknya ke Eropa.

Kesibukan Industri. Suasana produksi pada sebuah perusahaan.

Beberapa jenis perizinan juga masih berlaku, antara lain izin HO, SIUP, TDP, TDI / IUI, AMDAL/UKL-UPL/SPPL (masih proses), PKAPT, ETPIK, ETPIK non-podusen, IUI PHHK, RPBBI. Untuk mendapatkan sumber bahan baku kayu, perusahaan ini sebagian besar membeli dari Perhutani dan sebagian kecil dari pemasok kayu bekas.

PT BMU Perusahaan ini berlokasi di kawasan industri Terboyo dengan status perusahaan modal dalam negeri. Perusahaan ini berjenis industri lanjutan dengan asset sekitar Rp 1 miliar dan mempekerjakan 31 orang. Produk yang dihasilkan berupa furnitur (meja dan kursi dengan kerangka besi) sebanyak 1.000 m3 per tahun. Sebagian besar prodk diekspor ke Jerman. Untuk perizinan, perusahaan ini memiliki akte 108

pendirian usaha yang masih berlaku dan sesuai dengan lingkup usaha namun masih menggunakan NPWP lama. Ia tak memiliki HO. Dan untuk NPWP, masih berlaku dan sesuai dengan lingkup usaha. SIUP juga masih berlaku, sesuai dengan lingkup usaha, hanya saja masih model SIUP lama dan NPWP yang lama. TDP juga masih berlaku, tapi tak sesuai dengan lingkup usaha-- tertera di situ kegiatannya di bidang perdagangan besar dan konstruksi. TDP tercatat sudah daluwarsa, dan masih mengacu pada NPWP lama. Sementara itu, TDI/IUI masih berlaku dan sesuai dengan lingkup usaha, hanya saja mengacu pada NPWP lama. Perusahaan ini tak memiliki Amdal/UKL. ETPIK masih berlaku namun mengacu pada NPWP lama. Bahan baku yang dipergunakan ini berupa kayu jati dari Perhutani. Untuk produk kayu (meja dan kursi), perusahaan ini menyerahkan pengerjaannya kepada sebuah subkon yang memiliki karyawan empat orang. Sedangkan kerangka besi dikerjakan oleh subkon lain yang mempekerjakan karyawan 10 orang. Yang menarik, perusahaan ini pernah mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2000 dari lembaga sertifikasi TUV pada 2007.

AT Ini merupakan perusahaan dengan jenis primer dan lanjutan (IUI terpadu), dan berlokasi di Salatiga. Dengan aset senilai sekitar Rp 782 juta, perusahaan ini mempekerjakan 100 hingga 200 tenaga kerja. Sesuai izinnya, produk yang dihasilkan berupa mebel, pintu, dan kerajinan. Dari beberapa izin, hanya TDP yang tak sesuai dengan IUI. Perusahaan ini memiliki dua lokasi kegiatan dengan pemilik yang sama. Untuk mendapatkan bahan baku, perusahaan ini mengandalkan kayu jati, mahoni, dan mindi yang dibeli dari Perhutani dan dari pedagang kayu umum.

Dari hasil kunjungan lapangan (pendampingan), ada beberapa hal penting berkenaan dengan kesiapan VLK di Perusahaan Perorangan Anugrah Timbers: 1. Pemilik perusahaan berkomitmen untuk secepatnya mengajukan VLK. 2. Mengingat industri Anugrah Timber merupakan industri terpadu (IUI-Primer dan IUI Lanjutan) di mana terdapat tiga unit bandsaw (hanya digunakan untuk kepentingan sendiri), maka pemilik perusahaan akan melakukan konsultasi ke Kantor Pelayanan Terpadu Salatiga untuk menanyakan apakah IUI yang dimiliki sudah termasuk izin IUI primer. Jika tak temasuk IUI primer maka pemilik akan segera mengurus IUI primer dari sawmill yang dimiliki.

“

MFP membantu memfasilitasi industri untuk memenuhi kewajiban menuju sertifikasi SVLK. MFP bukan membujuk industri ber-SVLK karena SVLK adalah wajib. Hal besar yang dilakukan MFP dalam pelatihan ini adalah menebarkan virus tentang pentingnya SVLK bagi industri dan melakukan pemetaan atas ndustri peserta pelatihan pada saat itu.

3. Selama ini perusahaan hanya menggunakan bahan baku dari Perhutani, dan kayu papan yang dikirim baik dari TPK Perhutani, KBM Perhutani, maupun supplier yang sudah dilengkapi dokumen PUHH (FA-KB, FA-KO, SKSKB cap “KR�, dan nota). 4. Dalam hal pemenuhan K-3, perusahaan akan melakukan pembenahan khususnya pembenahan prosedur dan kepatuhan karyawan terhadap penggunaan alat pengamanan keselamatan K-3. l

109

Pelatihan SVLK di Surabaya

110

Hari

: Senin-Rabu, 7-9 Mei 2012.

Tempat

: Hotel Sun, Sidoarjo

Peserta

: 15 industri anggota Asmindo Komda Semarang

Pelatih

: Setyowati (independen, Bogor), Panji Anom (Javlec, Yogyakarta), Teguh Yuwono (Yogyakarta), Anton Sanjaya (SSC, Makassar), Suryanto Sadiyo (Arupa, Yogyakarta), Een Nuraeni (MFP).

Narasumber

: Agus Setyarso (MFP), Ketut Alit Wisnawa (DPP Asmindo), Tony Riyanto dan Erwan Sudaryanto (BP2HP Wilayah VIII Surabaya),

Moderator

: Asmindo Cetification Care (ACC) Surabaya.

Bab

Pelatihan di Surabaya. Suasana pembukaan pelatihan SVLK bagi industri anggota Asmindo Komda Jawa Timur.

111

Pelatihan SVLK bersama MFP

Peserta Pelatihan SVLK bagi Industri Anggota Asmindo di Surabaya, 7 – 9 April 2012 No

Industri

Nama

Alamat

1

PT Kayaraya Sumberjati

Jl Pangeran Puger No 25, Jelakombo, JOmbang

2

PT Indojaya Prima Semesta

Jl Wicaksono, Desa Gunung Gangsir, Kecamatan Beji, Pasuruan

3

PT Toraya Cipta Gemilang

Jl Raya Perning Km 40, Kecamatan Jetis, Mojokerto

4

PT Chantik Mebel Industry

Jl Bukit Putih No 19, Ardirejo, Situbondo

5

UD Sinar Mas

Jl Karya Bakti B I g/7, Gentong, Gadingrejo, Pasuruan

6

PT Yanamury

Jl Raya Bangil, Desa Gerongan, Kecamatan Kratos, Pasuruan

7

PT Evoline Furniture Industry

Desa Sumokembangsri, Balongbendo, Krian, Sidoarjo

8

CV Sekarjati Indonesia

Jl Kol Sugiono (Pelita) No 51, Ngingas, Waru, Sidoarjo

9

UD Golden Coco

Jl Kilisuci No 79, Kediri

10

Koperasi Bina Karya Mandiri

Jl Dukuh Menanggal III/29, Surabaya

12

PT Diraja Surya Furniture

Asem Kandang, Pasuruan

13

Asmindo Jawa Timur

14

ACC Surabaya

“

Belajar dari kejadian di Surakarta, tim pelatih dalam pelatihan di Surabaya menyiapkan pendekatan yang lebih terencana bagi peserta dari Tomohon.

112

Pelatihan SVLK bersama MFP

Jadwal Pelatihan SVLK bagi Industri Anggota Asmindo di Surabaya, 7 – 9 April 2012 No

Acara

Waktu

Trainer/Narasumber

Fasilitator

Hari Pertama 1 2 3

4

5

6

7

Registrasi Peserta Pembukaan

08.30 – 09.00 09.00 – 09.30

Bina Suasana Pelatihan Istirahat Materi 1 Rasionalitas SVLK Makan siang Materi II PUHH: Kelas 1. SOP PUHH Kelas 2. Dokumen PUHH Materi IV verifier kritis pada VLK industri Kelas 1. Kelas 2. Istirahat Materi V Pengalaman penerapan VLK Industri (manfaat, pembiayaan dan proses S-LK) Makan malam Materi VI • Pengorganiasian data • Persiapan pendampingan pada industri • Penyusunan laporan hasil gap assessment • Pembagian kelompok dan penyiapan praktek lapangan

09.30 – 10.00 10.00 – 10.30 10.30 – 12.00 12.00 – 13.00 13.00 – 14.30 (90 menit)

(14.30 – 16.00) 90 menit

16.00 – 16.30) (16.30 – 17.30) 60 menit

17.30 -19.00 19.00 – 20.3008.30 – 12.00 12.00 – 13.00 13.00 – 17.00 19.30 – 22.00

Panitia • MFP (Agus Setyarso) • Asmindo Komda Jatim (Taufik Ghani) • Anton Sanjaya

TBD

• Agus Setyarso • Ketut Alit Wisnawa

Agus P Djailani (kelas pleno)

BP2HP Wilayah VIII

Suryanto Sadiyo Teguh Yuwono

Tim pelatih 1. Teguh Yuwono 2. Anton Sanjaya

Panji Anom Suryanto Sadiyo

Suryanto Sadiyo

Anton Sanjaya

Teguh Yuwono

Panji (kelas pleno)

Semua peserta

Tim mendampingi industri

Hari Kedua 1 2 3

Gap assessment di industri masing - masing Makan siang Gap assessment di Industri masing–masing Penyusunan laporan hasil studi lapangan (gap assessmnet)

09.00 – 11.00 11.00 – 13.00 13.00 – 14.00 14.00 – 15.00 15.00 – 17.30 17.30 – 18.00

Hari Ketiga 1 2 3 4 5 6

Pendampingan sesi I Pendampingans sesi II Makan siang Penyusunan review oleh tim Rencana dan tindak lanjut bersama pemilik perusahaan dan Asmindo Penutup

Tim pendamping Tim pendamping Agus Setyarso Semua peserta

Anton Sanjaya Anton Sanjaya

MFP & Asmindo

113

Pelatihan SVLK bersama MFP

Lokasi Industri Menyebar

P

elatihan SVLK bagi industri angota Asmindo Komda Jawa Timur berlangsung di Hotel Sun, Sidoarjo, sekitar satu jam dari Surabaya ke arah selatan. Pelatihan berjalan tiga hari dari Senin 7 Mei hingga Rabu 9 Mei 2012. Untuk pertama kali, koordinator pelatihan dari MFP, Irfan Bakhtiar absen. Tugas ke Lampung memaksanya tak dapat mengikuti pelatihan SVLK bagi industri anggota Asmindo Komda Jawa Timur di Surabaya. Personel lain yang tak dapat mengawal pelatihan di Surabaya adalah dua pelatih— Exwan Novianto dan Sudarwan. Narasumber dari kalangan pelaku usaha, Jajag Suryo Putro tak dapat hadir karena menunggui istrinya bersalin. Dalam komunikasi melalui Email kepada tim pelatih, Irfan Bakhtiar, mengusulkan agar Suryanto Sadiyo menggantikan Jajag Suryo Putro.

Titik Kritis. Perubahan bentuk dan ukuran kayu di industri.

Sementara itu, Agus P Djailani dan Een Nuraeni sudah kembali bergabung setelah absen di Semarang karena bertugas ke Papua. Agus P Djailani memandu jalannya pelatihan. Dan Een Nuraeni bergabung dengan pelatih atau pendamping lain. Demikian pula dengan Suryanto Sadiyo, yang juga hadir kembali mengawal jalannya pelatihan. Demikian pula dengan Agus Setyarso. Pelatihan di Surabaya menyertakan 15 industri. Dan untuk pertama kali terjadi, pelatihan di Surabaya melibatkan peserta industri dari beberapa tempat yang cukup berjauhan. Mereka datang dari Pasuruan, Mojokerto, Jombang, Kediri, dan Situbondo. Bahkan ada lima peserta dari luar Jawa, yakni dari Tomohon, Sulawesi Utara (Sulut). Sebenarnya, pelatihan dengan menyertakan peserta dari tempat yang jauh dari pusat pelatihan pertama kali terjadi dalam pelatihan sebelumnya, Surakarta dan Semarang. Pada saat pelatihan di Surakarta, ada peserta satu industri dari Kediri, Jawa Timur, yang waktu

114

tempuhnya dari Surakarta mencapai sekitar enam jam perjalanan. Ini tak memungkinkan pendampinan langsung ke industri. Sebagai jalan keluarnya, pendampingan cukup di lakukan di hotel yang menjadi pusat pelatihan dan tempat para peserta dan pelatih menginap. Kendalanya, peserta tak membawa berbagai dokumen administrasi dan legal perusahaannya. Sempat ada upaya untuk mengirim berkas-berkas dokumen tersebut dalam bentuk soft copy melalui E-mail ke akun E-mail pelatih. Tapi kiriman E-mail tersebut masuk spam, sehingga tak sempat diketahui keberadaannya pada saat dibutuhkan, dan baru diketahui belakangan. Sudah bisa dipastikan, peserta tersebut tak dapat mengoptimalkan keikutsertaannya dalam pelatihan. Jangankan tanpa berkas dokumen, peserta yang telah menyiapkan berbagai dokumen administrasi dan legal perusahaannya pun masih mengalami banyak kesulitan memahami maksud dan tujuan tiap dokumen mereka sendiri. Belajar dari kejadian di Surakarta, tim pelatih dalam pelatihan di Surabaya menyiapkan pendekatan yang lebih terencana bagi peserta dari Tomohon. Jauh sebelum kelima peserta dari Tomohon bertolak ke Surabaya, pelatih mengontak mereka dan wanti-wanti agar mereka mebawa serta berbagai dokumen administrasi serta dokumen legal perusahaan. Sesi pendampingan cukup belangsung di home base atau pusat pelatihan, yakni di sebuah hotel di Sidoarjo. l

Pelatihan SVLK bersama MFP

P

emilihan Sidoarjo, bukan Surabaya, sebagai tempat pelatihan tadinya juga dimaksudkan untuk memperpendek jarak dan waktu tempuh bagi peserta dari beberapa kota— Mojokerto, Jombang, Kediri, Pasuruan, dan Situbondo. Sempat muncul gagasan di kalangan pelatih untuk membawa kelima peserta dari Tomohon ini ke industri-industri yang dikunjungi pelatih di sekitar Surabaya. Tujuannya, agar dari proses pendampingan dan kunjungan tadi kelimanya bisa belajar tentang apa saja yang mereka perlu siapkan untuk mendapatkan VLK. Tapi rencana ini urung karena ternyata sifat kegiatan industri kelima eksportir rumah kayu dari Tomohon ini tak menyerupai kegiatan industri para peserta pelatihan lain di Jawa Timur.

Selain unik karena menyertakan peserta dari berbagai kota di Jatim, pelatihan SVLK di Surabaya juga pertama kali melibatkan sejumlah personel Asmindo Certification Care (ACC) secara intensif. Mereka mengukuti setiap sesi pelatihan, termasuk mendampingi pelatih dalam kunjungan ke industri. Tampilnya ACC membuat Asmindo Komda Surabaya menjadi tuan rumah yang sebenarnya bagi pelatihan SVLK oleh MFP di Kota Pahlawan tersebut. l

Sidoarjo, Mendekatkan Peserta

Pelatihan di Surabaya dibuat menyesuaikan dengan keadaan. Ini terutama berlaku untuk sesi pelatihan berupa pendampingan langsung di industri. Dalam pelatihan di beberapa kota sebelumnya, setelah pendampingan di industri masing-masing di hari kedua, seluruh peserta masih memungkinkan untuk diminta kembali ke pusat pelatihan untuk mengikuti sesi di hari terakhir atau hari ketiga. Menurut kurikulum pelatihan, pada hari terakhir para peserta memang diharapkan kembali berkumpul di pusat pelatihan untuk mendapat rekomendasi dari para pelatih, tentang kelayakan dan langkah apa saja yang masing-masing industri perlu lakukan untuk mendapatkan sertifikat VLK. Tapi untuk pelatihan di Surabaya, tak semua industri kembali ke pusat pelatihan. Ini terutama bagi satu peserta dari Situbondo dan dua dari Kediri. Waktu tempuh ke Situbondo dari pusat pelatihan mencapai enam jam. Sedangkan ke Kediri sekitar tiga jam. Dengan pertimbangan itu, semua pelaksanaan pelatihan bagi ketiga industri di Situbondo dan Kediri dibuat harus tuntas selama pendampingan di industri masing-masing. Keselamatan Kerja. Salah satu syarat SVLK adalah industri harus menerapkan keselamatan pekerja.

115

Pelatihan SVLK bersama MFP

Taufik Ghani, Asmindo Komda Jawa Timur

P

impinan Asmindo Komda Jawa Timur, Taufik Ghani, mengatakan ia memahami informasi tentang SVLK yang masih minim di kalangan pelaku usaha. Ini terutama pelaku usaha dengan skala kecil hingga menengah. Ia juga menghargai pilihan para pelaku usaha apakah nantinya, setelah mengikuti pelatihan, akan memutuskan untuk membawa perusahaan mereka ber-VLK atau tidak. Meski begitu, ia tetap minta para pelaku industri anggotanya yang tak berminat berVLK agar tak gegabah. Ini khususnya bagi pelaku usaha yang berorientasi ekspor. Pasalnya, pasar ekspor global, terutama Eropa, sudah memutuskan untuk hanya menerima produk dari produsen di negara mana pun yang sudah menerapkan SVLK.

Mengurai Admisnistrasi. Peserta dan pelatih merunut status legalitas dan admnistrasi industri.

116

Ia menambahkan, sebelum ini memang sudah ada beberapa sistem sertifikasi yang digagas dan difasilitasi lembaga swadaya masyarakat (LSM). Hanya saja, menurut Taufik Ghani, beberapa sistem sertifikasi yang pernah ada tersebut justru sebagai selubung yang dimaksudkan untuk menenggelamkan produk kayu Indonesia di pasar global. Dengan berkedok sebagai instrumen sertifikasi, sistem tersebut dengan mudah dapat mengidentifikasi dengan cara melacak produk-produk kayu untuk kemudian dijatuhkan dengan segala stigmatisasi negatif.

telah disulap menjadi kayu bersertifikat legal! Mayarakat internasional menurutnya sangat tak adil. Mereka tak jarang menyebut Indonesia sebagai sumber illegal logging, dan menuntut para pelaku usaha di Tanah Air bersertifikat legal. Tapi pada saat yang sama dunia menutup mata terhadap praktek penimbunan dan produksi kayu di Malaysia dan China yang bahannya mereka peroleh dengan cara menadah illegal logging di Indonesia. Ini nampak sekali dari beredarnya kayu-kayu mahoni di Malaysia, yang merupakan pohon khas Indonesia dan tak pernah ada di Malaysia.

Ia lantas memberi ilustrasi bahwa dalam suatu perjalanan ke China dan Malaysia, ia menemukan lokasi yang luasnya sekitar satu kecamatan penuh dengan timbunan kayu gelondongan. Dari wewancara dengan petugas yang berjaga di tempat itu Taufik Ghani menjadi tahu bahwa tumpukan kayu yang menggunung tersebut adalah hasil selundupan (illegal logging) dari beberapa pulau di Indonesia. Yang membuat ia terhenyak adalah bahwa sekalipun merupakan hasil selundupan, kayu-kayu itu setibanya di Malaysia dan China

Tekanan internasional dan upaya terselubung menenggelamkan industri kayu di Indonesia membuat industri perkayuan di Tanah Air tersendat. Akibatnya, sumber bahan baku yang melimpah tak serta-merta membuat Indonesia memimpin produksi kayu dunia. Untuk pasar global, ekspor produk kayu Indonesia hanya 2,7%. Italia memimpin dengan 19,5%, menyusul kemudian Jerman 14%. Dan Malaysia, yang mengunakan bahan baku illegal logging dari Indonesia juga masih lebih baik dari Indonesia sendiri. l

Pelatihan SVLK bersama MFP

K

lop dengan uraian Taufik Ghani tentang pasar global illegal logging, Agus Setyarso mengatakan bahwa China merupakan negara terbesar pengimpor kayu-kayu hasil illegal logging. Selain dari Indonesia, kayu-kayu gelondongan yang masuk China juga datang dari beberapa negara Asia Tengah bekas Uni Soviet. China menerima semua kayu berbagai rupa, tanpa mempedulikan jenisnya. Dari China, kayu-kayu log ilegal tersebut dikirim ke Eropa Barat dan Jepang. Hanya saja, Jepang cukup cerdik. Untuk menghindari tudingan di kemudian hari sebagai negara pengimpor kayu ilegal, Jepang mengimpor kayu dalam bentuk produk setengah jadi dari China. Agus Setyarso menyebutnya sebagai pencucian kayu cara Jepang. Selain China, Malaysia merupakan pasar kayu ilegal terbesar kedua. Fenomena pasar kayu ilegal tak hanya terjadi di pasar global, melainkan juga di pasar domestik. Menurut Agus Setyarso, beberapa kota di pesisir utara Pulau Jawa— temasuk Surabaya dan Jakarta— merupakan tempat pencucian kayu ilegal, bukan hanya untuk kayu yang datang dari luar Pulau Jawa melainkan juga dari Pulau Jawa sendiri. Agus Setyaso mencatat, setidaknya 80% kayu-kayu yang mendarat di kota-kota tepi pantai utara Jawa adalah ilegal. Dan itu berarti bahwa Bangsa Indonesia memiliki pekerjaan rumah untuk membersihkan dirinya sendiri dari praktek perdagangan kayu ilegal. Itu salah satu alasan yang melandasi langkah Pemerintah RI serta beberapa pemangku kepentingan untuk meluncurkan SVLK. Kepada peserta pelatihan, Agus Setyarso menjelaskan bahwa sertifikasi memang berimplikasi pada naiknya biaya operasional perusahaan. Dan itu tak menjamin bahwa produk yang sudah sertifikasi tak lantas begitu

saja membuat harganya naik. Satu hal yang bisa terjadi pada produk yang telah bersertifikat adalah terbukanya peluang untuk masuk pasar khusus. Yakni pasar yang memang hanya menghendaki masuknya produk-produk bersertifikat legal. Dan menurut Agus Setyarso, pasar yang demikian itu belum tentu bisa imasuki sembarang eksportir. Dalam istilah Agus Setyarso, pasar seperti ini adalah pasar premium, pasar niche.

Agus Setyarso

Selain berpeluang menembus pasar niche, SVLK juga dapat menjadi pintu gerbang bagi para pelaku usaha untuk menertibkan operasional dan administrasi internal perusahaannya. Dengan memiliki sistem operasional serta administrasi yang tertib, maka terbuka pula kesempatan bagi perusahaan yang bersangkutan untuk menjadi lebih efisien dan efektif. Pada gilirannya, efisiensi dan efektivitas akan meningkatkan daya saing. Perusahaan-perusahaan kayu di Jawa Timur pada saat ini sudah berada di ambang persaingan global. Itu ditandai dengan masuknya modal asing, termasuk dari Malaysia dan China, untuk mendirikan perusahan kayu di beberapa kota yang terkenal sebagai sentra industri kayu di Jawa Timur. Para pemilik modal dari luar negeri ini masuk ke Jawa Timur dengan tujuan mempermudah jalan dalam mencari bahan baku.

Kayu Ilegal Global. China dan Malaysia menikmati niaga kayu ilegal global.

Jika jumlah perusahaan bermodal asing ini makin banyak, maka perusahaan lokal akan terancam krisis bahan baku. Dengan kekuatan modalnya dan kapasitas produksinya, perusahaan asing tersebut akan menyedot berapa pun suplai kayu sebagai bahan baku. Rata-rata sebuah perusahaan besar memiliki kapasitas produksi 700 kontainer per bulan. Jika di Jawa Timur ada 10 perusahan besar asing, maka bencana kekurangan bahan baku di kalangan perusahaan lokal bukan sesuatu yang mengada-ada. l

117

Pelatihan SVLK bersama MFP

Analisis Kesenjangan Beberapa Perusahaan

P

roses pendampingan oleh para pelatih atau pendamping menghasilkan analisis kesenjangan dan rencana tindak lanjut setiap perusahaan yang mereka dampingi. Analisis ini mereka kemas dalam laporan berformat tabulasi yang sangat rinci, sehingga mereka dapat mengukur seberapa kecil atau besar peluang setiap perusahaan untuk melaju mendapatkan SVLK. Dari laporan tersebut dapat diperhitungkan pula waktu yang diperlukan para pelaku usaha untuk membawa perusahannya ber-VLK. Berikut adalah analisis kesenjanganbeberapa perusahaan yang berhasil ditemukan para pelatih dalam pelatihan di Jawa Timur.

PT DSF

Kunjungan ke Industri. Tim pelatih, narasumber, dan ACC berkunjung ke industri.

118

PT DSF merupakan industri terpadu (industri primer dan industri lanjutan), di mana mereka memiliki unit sawmill untuk mengolah kayu bulat menjadi kayu olahan. Hanya saja ia belum memegang izin. Perusahaan ini menggunakan bahan baku khusus kayu jati dari

Perum Perhutani, dan kayu hutan rakyat (Jawa dan sulawesi). Bahan baku ini dibeli dari pemasok dalam tiga bentuk—kayu bulat, kayu olahan (sawn timber), dan square log (khusus kayu jati dari Sulawesi). PT DSF sudah menerapkan pencatatan atau dokumentasi semua proses produksi mulai penerimaan bahan baku sampai dengan pengemasan. Itu salah satunya karena PT DSF sudah mendapatkan sertifikasi CoC FSC. Semua proses produksi dikerjakan sendiri, tak melibatkan sub kontraktor. Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan, PT DSF relatif sudah cukup siap untuk maju dalam VLK. Manajemen PT DSF memiliki komitmen yang cukup tinggi untuk secepatnya maju dalam sertifikasi VLK dalam beberapa bulan ke depan. Beberapa simpul kritis dalam VLK sudah cukup baik. Perizinan legalitas perusahaan relatif

lengkap, kecuali ditemukan izin HO yang sudah kedaluwarsa, dan IUI-PHHK yang belum dimiliki (akan segera diurus ke Dinas Kehutanan). Pemenuhan ketelusuran asal bahan baku sudah cukup baik (dokumen PUHH seperti FAKB untuk kayu bulat, FAKO untuk kayu olahan). Khusus untuk kayu square log sementara baru berupa FAKO dari pemasok. Kegiatan proses produksi mulai dari penerimaan bahan baku, dan proses produksi sudah dilakukan pencatatan dengan adanya kartu tally (stock card). Beberapa kekurangan dalam pemenuhan VLK yang akan segera ditindaklanjuti oleh PT DSF adalah sebagai berikut: a. Pemenuhan perizinan/legalitas IUI-PHHK, RPBBI dan LMKB-nya. b. Pembenahan PUHH, khususnya untuk bahan baku kayu square log dari pemasok. Selain FAKO akan dilengkapi dengan copy SKSKB cap KR asal kayu dari Sulawesi. c. Pembuatan LMKO sesuai yang dipersyaratkan oleh ketentuan.

PT YR PT YR merupakan industri lanjutan. Mereka memiliki unit sawmill namun hanya untuk membelah kayu olahan menjadi ukuran yang lebih kecil. Bahan baku yang digunakan di industri ini kayu olahan yang terdiri atas mindi, sengon, mahoni, yang berasal dari hutan rakyat, veener, kayu lapis, MDF, dan particle board. PT YR belum menerapkan pencatatan/dokumentasi di semua proses produksi (mulai penerimaan bahan baku sampai pengepakan). Semua proses produksi dikerjakan sendiri, kecuali proses pengeringan kayu di kiln and dry yang melibatkan pihak lain (sub-kontraktor). Pada saat ini PT YR sedang membangun industri kayu lapis namun belum beroperasi normal dan baru sebatas uji coba.

“

Proses pendampingan oleh para pelatih atau pendamping menghasilkan analisis kesenjangan dan rencana tindak lanjut setiap perusahaan yang mereka damping.

Hasil verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan, PT YR relatif belum siap untuk maju dalam VLK. Dari aspek ketelusuran bahan baku (dokumen FA-KO), pendokumentasian proses produksi (kartu tally atau stock card) hingga penyusunan LMKO belum sistematis. 119

Pelatihan SVLK bersama MFP

Berdasarkan hasil wawancara dengan direktur PT YR, manajemen PT YR memiliki komitmen yang cukup tinggi untuk menyiapkan dokumentasi dan fisik kayu untuk maju dalam sertifikasi VLK. Rencana dalam waktu dekat akan mulai ada pembenahan, sehingga diharapkan pada 2013 PY YR siap maju VLK. Beberapa simpul kritis dalam VLK di PT YR masih perlu diperbaiki, khususnya: a. Pemenuhan ketelusuran asal bahan baku belum sempurna (ada dokumen FAKO yang bukan untuk PT YR) diterima oleh PT YR; bahan baku veener dan kayu lapis yang dibeli dari toko atau pemasok masih menggunakan dokumen nota. Nantinya menggunakan nota ditambah dengan copy FAKO dari toko. b. Kegiatan proses produksi mulai dari penerimaan bahan baku, dan proses produksi belum dilakukan pencatatan/ pendokumentasian sehingga dapat tertib administrasi. c. Pemenuhan perizinan/legalitas khususnya IUI-PHHK untuk pabrik kayu lapis, RPBBI dan LMKB-nya. d.Pembenahan PUHH khususnya untuk bahan baku kayu yang berupa kayu olahan dari pemasok. Dicek FAKO nya sesuai antara alamat penerima; untuk veener dan kayu lapis yang dibeli dari

Persiapan Pelatihan. Dua narasumber berbincang tentang persiapan pelatihan.

120

toko sebaiknya dilengkapi nota dan copy FAKO/no FAKO. e. Pembuatan LMKO sesuai yang dipersyaratkan oleh ketentuan. f. Pada saat pengeringan melalui KD (kiln and dry) milik perusahaan lain, sebaiknya dilakukan penandaan pada kayu olahan dan dilakukan segregasi dan separasi sehingga tak tercampur dengan kayu milik perusahaan lain.

PT IPS PT IPS merupakan industri lanjutan, di mana bahan baku yang digunakan adalah kayu olahan (sawn timber) dari jenis: sengon, mahoni, pinus, rimba campuran; dan beberapa bahan penunjang seperti: kayu lapis, MDF. Bahan baku industri kayu olahan dibeli dari pemasok. Sedangkan untuk kayu lapis dan MDF dibeli dari toko. Proses produksi sudah dilakukan pencatatan/ dokumentasi, karena PT IPS sudah menyiapkan sistem untuk maju sertifikasi VLO (namun belum diajukan karena akan maju VLK saja). Dalam proses produksi ada beberapa informasi penting di perusahaan tersebut. Ada sebagian kecil proses produksi yang dikerjakan oleh sub-kontraktor yaitu pembubutan kaki-kaki furnitur (meja), mengukir komponen furnitur, dan laminating MDF dengan veneer.

Pelatihan SVLK bersama MFP

Sub-kontraktor untuk kegiatan laminating veneer dilakukan oleh perusahaan PT, sedang untuk bubut dan ukir dilakukan oleh perusahaan CV. Selain digunakan untuk kepentingan sendiri, kiln and dry PT IPS juga dijasakan untuk mengeringkan kayu milik pihak ketiga (hanya satu perusahaan).

Selain itu juga akan ada pembenahan aspek ketenagakerjaan seperti sosialisasi peraturan perusahaan, dan menertibkan penggunaan perlengkapan K-3. l

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan, PT IPS relatif cukup siap untuk maju dalam VLK. Hal ini mengingat beberapa simpul kritis dalam VLK sudah cukup baik. Perizinan legalitas perusahaan relatif lengkap, hanya ditemukan izin HO yang sudah kedaluwarsa. Pemenuhan ketelusuran asal bahan baku (dokumen PUHH seperti FAKO dari pemasok, sedang khusus untuk kayu lapis dan MDF berupa nota dari toko). Kegiatan proses produksi mulai dari penerimaan bahan baku, dan proses produksi sudah dilakukan pencatatan dengan adanya kartu tally (stock card). Manajemen PT IPS memiliki komitmen yang tinggi untuk segera mengajukan sertifikasi VLK. Manajemen cukup pro-aktif untuk secepatnya menyelesaikan kekurangankekurangan yang perlu dilengkapi menuju VLK. Ditargetkan dalam waktu tiga sampai empat bulan ke depan perusahaan sudah siap untuk dinilai. Beberapa kekurangan dalam pemenuhan VLK yang akan segera ditindaklanjuti oleh PT IPS. Ia akan memenuhi perizinan atau legalitas perusahaan sub-kontraktor, pemenuhan ketelusuran bahan baku (dokumen PUHH), dan pembuatan kontrak kerja dengan sub kontraktor. Langkah lain adalah pembenahan PUHH khususnya untuk bahan baku kayu lapis dan MDF dari toko. Selain nota akan dilengkapi dengan copy FAKO (setidaknya nomer FAKO asal dari industri).

121

Operasi Tanpa Tulis: Bali dan Jepara Sama saja

Hari

: 10-12 Mei 2012

Tempat

: Hotel Sanur Beach

Peserta

: 14 industri anggota Asmindo Komda Bali

Pelatih

: Setyowati (independen, Bogor), Sudarwan (Shorea, Yogyakarta), Panji Anom (Javlec, Yogyakarta), Teguh Yuwono (Yogyakarta), Exwan Novianto (Shorea, Yogyakarta), Een Nuraeni (MFP.

Narasumber

: Jajag Suryo Putro (PT Jawa Furni Lestari, Yogyakarta), Irfan Bakhtiar (MFP), Ketut Alit Wisnawa (DPP Asmindo), Dyah Diah Raharjo (Program Director MFP), Agus P Djailani (MFP), Agus Setyarso (MFP), Ambar Tjahyono (Ketua DPP Asmindo).

Moderator

: Exwan Novianto.

Bab

Pelatihan di Bali. Para peserta, pelatih, dan narasumber pelatihan SVLK di Bali berfoto bersama.

Pelatihan SVLK bersama MFP

Peserta Pelatihan SVLK pada Asmindo Bali, 10-12 Mei 2012 No

Perusahaan

Nama

Alamat

1

Caecelia Tamara

2

Dani Yuliadi

Bali Prefab

3

Jimmy Setiadi

Bali Prefab

4

Ayu Anggareni

Ayu bali indonesia

5

Anggi Yuni W

CV Bali Shine Wood

6

Arie Rediawati

CV Kambuna Jaya

7

Made Sutamaya

Kioski Gallery

8

Saiful

Divadi

9

Julius

CV Kambuna Jaya

10

I Wayan Diana Rika

PT Wisnu Karya Furniture

11

IB urya Manuaba

CV BCS Furniture

12

Made Gunadi Ngurah

Bali Timber

13

Made Sutamaya

Kioski Gallery

Trinita

14

Krisna PA

Divadi

15

I wayan Budiasa

CV BCS Furniture

17

Indah

PTPutri Ayu Bali

18

Pidekso

Asmindo

19

Bagus John

20

Putu Gde Widnyana

Gangga Sukta

21

AA Puspa

Patha Handicraft

22

Luther TM

23

Toni

PT Rumah Tropika

24

Listi

PT Rumah tropika

“

Bagi para pengrajin kecil di Bali, berhimpun bukan hal baru. Dalam melakukan ekspor, mereka bersama-sama memanfaatkan kontainer untuk memuat berbaga produk mereka masing-masing.

124

Pelatihan SVLK bersama MFP

Jadwal Pelatihan SVLK pada Asmindo Bali, 10-12 Mei 2012 No

Acara

Waktu

Trainer/Narasumber

Fasilitator

Hari Pertama 1

Registrasi Peserta Pembukaan

08.00 – 08.30 08.30 – 09.30

2

Istirahat Bina suasana pelatihan

09.30 – 09.45 09.45 – 10.15

Materi 1 Rasionalitas SVLK Makan siang Materi II PUHH: Kelas 1. SOP PUHH Kelas 2. Dokumen PUHH Materi IV Verifier kritis pada VLK Industri Kelas 1. Kelas 2. Istirahat Materi V Pengalaman penerapan VLK industri (manfaat, pembiayaan dan proses S-LK) Makan malam Materi VI • Pengorganiasian data • Persiapan pendampingan industri • Penyusunan laporan hasil gap assessment Pembagian kelompok dan penyiapan praktek lapangan

10.15 – 12.00

3

4

5

6

7

8

• Asmindo Komda Bali • Dinas Kehutanan Bali • Suryanto Sadiyo • Teguh Yuwono • Agus Setyarso • Ketut Alit Wisnawa

Irfan Bakhtiar

BP2HP Denpasar

Suryanto Sadiyo Teguh Yuwono

Tim Pelatih 1. Teguh Yuwono 2. Suryanto

Panji Anom Sudarwan

Jajag Suryo Putro Sudarwan

Panji Anom

18.00 -19.00 19.00 – 20.30

Teguh Yuwono

Suryanto Sadiyo

20.30 – 21.00

Teguh Yuwono

Suryanto Sadiyo (kelas pleno)

12.00 – 13.00 13.00 – 14.30

14.30 – 16.00

16.00 – 16.15 16.15 – 18.00

Hari Kedua 1 2 3

Gap assessment di Industri masing - masing Makan siang Gap assessment di Industri masing – masing Penyusunan laporan hasil studi lapangan (gap assessmnet)

08.30 – 12.00 12.00 – 13.00 13.00 – 17.00 19.30 – 22.00

Semua Peserta

Tim pelatih mendampingi masing-masing industri

Hari Ketiga 1 2 3 4 5

Pendampingan sesi I Pendampingan sesi II Makan siang Review dan rencana tindak lanjut bersama pengurus Asmindo Penutup

09.00 – 11.00 11.00 – 12.30 12.30 – 13.30 13.30 – 15.00 15.00 – 16.00

Tim pelatih Tim Pelatih Agus Setyarso Pembahas: Ambar Tjahyono (Asmindo) Diah Raharjo (MFP) Ambar Tjahyono (DPP Asmindo)

Agus P Djailani

125

Pelatihan SVLK bersama MFP

Kondisi Industri Mebel dan Kerajinan Kayu di Bali

ali merupakan sentra industri kecil rumahan untuk produk berbasis kayu. Ini sesuai dengan kriteria UKM yang menjadi saran pelatihan SVLK bagi anggota Asmindo oleh MFP. Mereka ini bertebaran di berbagai kawasan industri kerajinan rumahan di seluruh Bali, terutama di sekitar ibukota provinsi, di Denpasar. Di sekitar Denpasar ada ribuan perusahaan kerajinan yang menggunakan kayu limbah sebagai bahan dasarnya. Kayu limbah di sini bermakna dalam arti sebenarnya, yakni kayu bekas atau tak terpakai, yang teronggok atau terapung-apung di sungai atau kawasan pantai.

B

Seperti itulah gambaran 14 perusahaan yang mengiktui pelatihan SVLK bagi Asmindo oleh MFP di Denpasar dari Kamis 9 Mei hinga Sabtu 12 Mei 2012 lalu. Dari para peserta, pertanyaan tentang ongkos ber-VLK merupakan yang paling nyaring mereka suarakan. Mereka menganggap, ongkos VLK terlalu mahal. Itu membuat mereka skeptis untuk berSVLK. Dan sampai pada pelatihan tahap pendampingan, tinggal tujuh perusahaan yang menunjukkan minatnya untuk mengikuti pelatihan. Selain skeptis karena melihat angka biaya VLK, perserta juga kelihatan kurang memiliki pemahaman utuh tentang SVLK.

Selain industri kerajinan berskala rumahan, ada juga beberapa perusahaan yang berfungsi sebagai pengepul dan eksportir. Perusahaan pengepul dan eksportir ini disebut-sebut sebagai perusahaan yang cukup “bermodal” laptop dan biasa “berkantor” di café atau restoran memburu pembeli di luar negeri.

Tentang ongkos VLK, narasumber Agus Setyarso memberikan alternatif jalan keluar. Yakni agar seluruh indusri kecil mendapatkan sertifikasi VLK sebagai kelompok. Yang ia maksudkan adalah agar seluruh industri kecil tersebut berhimpun dalam satu wadah. Dan kemudian satu wadah inilah, bisa berupa koperasi atau asosiasi, yang kemudian tampil mengajukan VLK.

Beberapa narasumber melihat, industri kerajinan mendominasi bisnis produk berbasis kayu di Bali. Dengan kata lain, kegiatan industri produk berbasis kayu sebagaian besar berupa hasil kerajianan. Sedangkan produk berupa perabot mebel atau furnitur sebagaian besar mengandalkan suplai berupa barang setengah jadi dari beberapa kota di Pulau Jawa, terutama dari Jepara dan Pasuruan.

Lokasi Pelatihan. Di sebuah hall di hotel.

126

Sebagai perusahaan kerajinan berskala rumahan, mereka umumnya mengabaikan beberapa aspek legal industri maupun aspek legal kayu. Aspek legal perusahaan ini umpamanya berupa izin pendirian perusahaan, izin lingkungan, NPWP, serta ketenagakerjaan. Sedangkan aspek legal kayu ini berupa surat-surat tanda sahnya perniagaan dan lalu-lintas kayu yang mereka manfaatkan sebagai bahan baku. Dalam keadaan seperti itu, industri kerajinan berbasis kayu di Bali sama dengan yang terjadi di Jepara: serba tanpa catatan tertulis.

Jurus ber-VLK melalui kelompok ini sedang dicoba sejumlah pengrajin di Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. Mereka ini berhimpun dalam satu wadah bernama Asosiasi Pengrajin Industri Kecil (APIK). Begitu serius para pengrajin angota APIK ini mendapatkan VLK, mereka belakangan mendapatkan pendampingan intensif dari MFP bersama mitra lembaga swadaya masyarakat (LSM)-nya, di bidang kehutanan, Yayasan Wisnu Denpasar yang juga dibantu salah satunya Java Learning Center (Javlec) yang berkantor pusat di Yogyakarta. Bagi para pengrajin kecil di Bali, berhimpun sebenarnya bukan hal baru. Dalam melakukan ekspor, umpamanya, beberapa di antara mereka selama ini bersama-sama memanfaatkan kontainer untuk memuat berbagai produk mereka masing-masing. Artinya, ketika di situ terdapat kepentingan bersama, ada

Pelatihan SVLK bersama MFP

peluang bagi para pengrajin untuk berhimpun dalam mendapatkan VLK.

Alit Wisnawa yang khusus menangani sertifikasi bagi anggotanya.

Dalam kasus APIK, para pengrajin lebih mudah berhimpun, salah satunya karena mereka tinggal di kawasan yang relatif di pedesaaan (rural) ketimbang kawan-kawan mereka yang berdada di sekitar Denpasar (urban). Sebagai bagian masyarakat rural, para pengrajin angota APIK di Buleleng masih mewarisi ikatan sosial dan budaya yang erat. Itu umpamanya dengan masih berlakunya aturan serta kekerabatan adat, yang membuat mereka memiliki rasa kebersamaan dan dengan begitu mereka pun lebih mudah berhimpun.

Dalam pertemuan tersebut, Alit meluruskan pemberitaan di media massa sebelumnya yang menyebutkan bahwa Asmindo terkesan menolak SVLK. Yang benar, kata Alit, Asmindo melihat ada beberapa syarat SVLK yang memberatkan industri mebel, terutama indusri berskala kecil. Namun ia optimistis, dalam waktu yang masih tersisa ke depan ada ruang untuk mensosialisasikan beberapa syarat tersebut melalui berbagai pertemuan, baik dengan MFP maupun dengan parapihak lain di kalangan Pemerintah— Kementerian Kehutanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Luar Negeri.

Pelatihan di Denpasar merupakan akhir dari rangkaian pelatihan serupa di lima kota lainya di Yogyakarta, Surakatra, Jepara, Semarang, dan Surabaya, sejak 12 April 2012. Di sela berbagai sesi perlatihan di Denpasar, berlangsung pula pertemuan kecil antara MFP dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asmindo. Dari MFP tampak Diah Raharjo (Direktur Program MFP), Agus P Djailani (Tehnical Assistance untuk Small and Medium Enterprise), dan Irfan Bakhtiar (Forest Policy Facilitator). Dari DPP Asmindo tampak Ambar Tjahyono (Ketua Umum) dan Ketut

Pelatihan di Kelas. Suasana proses pelatihan di hari pertama.

Mereka sepakat untuk melanjutkan kerjasama mendorong SVLK bagi para angota Asmindo. Mereka mengakui masih banyak tantangan untuk mewujudkan SVLK di kalangan anggota Asmindo. Salah satu langkah paling dekat adalah pertemuan lanjutan antara kedua pihak sekitar akhir Mei 2012 ini. l

127

Pelatihan SVLK bersama MFP

Agus Setyarso

U

jung dari segala upaya pelatihan SVLK bagi industri anggota Asmindo adalah munculnya komitmen dari insdustri untuk ber-VLK. Dan ada beberapa langkah— mengenal SVLK, memahami SVLK, dan pengambilan keputusan— yang harus dilalui pemilik usaha untuk mencapai komitmen. Urutan langkah ke arah komitmen ber-VLK tersebut tercermin dari pelaksanaan pelatihan selama tiga hari. Di hari pertama para peserta menjalani pelatihan di dalam kelas, dengan mendapatkan penjelasan dari berbagai sudut pandang tentang SVLK oleh sejumlah pelatih dan narasumber. Di hari kedua, peserta mendapat tugas mengisi formulir berisi pertanyaan atau parameter untuk mengukur keadaan administrasi dan legalitas usaha tempat mereka bekerja. Hasil isian tersebut akan tampak kesenjangan seberapa dekat atau seberapa jauh antara keadaan nyata pada perusahaan dengan norma yang disyaratkan SVLK. Karena itu pula materi pelajaran pada hari kedua pelatihan ini disebut dengan gap assessment.

Agus Setyarso. Sebagai narasumber, ia juga aktif mendampingi pelatih.

Sampai pada tahap gap assessment sudah akan tampak seberapa siap atau sebarapa serius peserta atau pemilik perusahaan untuk berVLK. Contoh paling kentara adalah ketika pelatih atau pendamping mendatangi industri dan mengecek formulir tersebut. Ternyata dalam pelatihan di Bali, ada sejumlah peserta dan pelaku usaha yang membiarkan formulir itu kosong. Dan apakah peserta atau pelaku berniat sungguh-sungguh dengan upaya untuk ber-VLK makin jelas pada sesi pendampingan dan rekomendasi (coaching clinic) di hari ketiga. Sikap peserta atau pemilik usaha yang raguragu atau tegas-tegas menolak SVLK bisa jadi didasari oleh pemikiran bahwa SVLK rumit dan mahal. Bagi pelaku usaha, biaya SVLK dipandang sebagai ongkos. Lebih-lebih SVLK

128

tak serta-merta membuat produk mendapatkan harga yang lebih menguntungkan. Sebagai pelaku usaha, keuntungan masih merupakan tujuan utama. Masih sedikit pelaku usaha melihat sertifikasi, termasuk SVLK, sebagai investasi. Dengan sertifikasi, pelaku usaha, terutama yang berorientasi ke pasar luar negeri atau ke mana pun yang konsumennya menuntut legalitas produk, bisa mendapatkan peluang mengisi ceruk pasar yang khusus. Ceruk ini sempit karena tak sembarang pedagang, kecuali yang mengantongi sertifikasi pada produknya, bisa masuk ke dalamnya. Agus Setyarso menyebut ceruk sempit bagi produk bersertifikat legal ini sebagai pasar niche. Dan karena belum tentu banyak pemain yang sanggup masuk ke ceruk sempit itu, pelaku usaha yang produknya bersertifikat berkesempatan mengeksplorasinya lebih dalam. Harga produk di situ bisa jadi tak begitu heboh, sekalipun juga tak berarti jatuh. Namun dengan keadaan sedikitnya kompetitor yang bermain di situ, pasar ini ibarat bisa memberikan perlakuan khusus bagi produkproduk bersertifikat legal. Dalam istilah Agus Setyarso, pasar seperti ini mendapat sebutan sebagai pasar premium. Dan pada gilirannya, pasar premium yang berkembang bukan tak mungkin akan ikut menambah volume bisnis pelaku usaha, yang juga berarti datangnya keuntungan. Hanya saja, pemahaman seperti itu belum dimiliki banyak pelaku usaha, walaupun telah mengikuti pelatihan SVLK, umpamanya. Hanya pelaku usaha yang punya komitmen di akhir pelatihan yang kemungkinan sanggup mencapai pemikiran seperti itu. Bahkan komitmen pun juga masih harus didukung dengan konsistensi. Dalam pelaksanaan pelatihan, komitmen dan konsistensi tercermin pada sesi rencana tindak lanjut (RTL).

Tapi SVLK memang tak datang begitu saja. Pelaku usaha harus melakukan upaya mendapatkannya. Pelaku usaha, umpamanya, sulit mendapatkan SVLK tanpa membenahi administrasi perusahaan dan meningkatkan kapasitas sumberdaya manusianya. Tapi justru gambaran seperti itulah yang tampak dari tiga hari pelatihan di Bali. Itu belum memasukkan beberapa ilustrasi lain yang mencerminkan kondisi dan sikap riil di kalangan pelaku usaha di Bali terhadap SVLK. Dengan kata lain, masih sedikit pelaku usaha yang memiliki keinginan tegas untuk ber-VLK, tampak dari minimnya persyaratan yang mereka penuhi untuk berkomitmen dan konsisten mendorong rencana tindak lanjut mereka sendiri.

Pejabat Pemerintah. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Bali, IGN Wiranatha

“

Dengan sertikasi, pelaku usaha, terutama yang berorientasi ke pasar luar negeri atau ke mana pun yang konsumennya menuntut legalitas produk, bisa mendapatkan peluang mengisi ceruk pasar yang khusus.

Tapi menurut Agus Setyarso, gejala tersebut tak terlalu mengagetkan. Pasalnya, Asmindo sendiri, sebagai induk organisasi yang mewadahi para pelaku usaha, juga perlu memiliki rencana tindak lanjut berkaitan dengan SVLK setelah pelatihan ini. l

129

Pelatihan SVLK bersama MFP

Ambar Tjahyono (Ketua DPP Asmindo)

I

ni pertama kali Ketua DPP Asmindo, Ambar Tjahyono, datang ke pelatihan. Ia datang ke Denpasar pada saat pelatihan memasuki hari ketiga atau terakhir. Sebelum masuk ruangan pelatihan untuk sesi penutupan, Ambar Tjahyono mengadakan pertemuan kecil dengan tiga personel MFP— Diah Raharjo, Agus P Djailani, dan Irfan Bakhtiar— di ruang tersendiri. Pada kesempatan itu, Ambar Tjahyono ditemani koleganya, Ketut Alit Wisnawa, pengurus DPP Asmindo untuk gugus tugas SVLK. Agus P Djailani membuka forum kecil dan informal tersebut dengan laporan bahwa pelatihan di enam kota telah berakhir. Pelatihan, kerjasama antara Asmindo dengan MFP yang tadinya sempat menghadapi kesulitan, akhirnya terwujud. Namun ada harapan bahwa pelatihan tersebut bukan akhir dari upaya parapihak untuk mendorong pelaksanaan SVLK di kalangan industri, terutama yang berskala kecil hingga menengah. Harapan yang sama juga disampaikan mereka yang hadir dalam pertemuan tersebut.

Ambar Tjahyono. Ketua Umum DPP Asmindo hadir di pelatihan terakhir.

Hanya saja DPP Asmindo, seperti disuarakan Ambar Tjahyono, menambahkan dunia usaha dewasa ini sedang dibuat mumet oleh upaya memburu pembeli. Dan itu masih ditimpa dengan peraturan Pemerintah berupa kewajiban untuk mengadopsi SVLK. Padahal, menurut Ambar Tjahyono, banyak petugas pemerintah secara pribadi belum paham benar tentang SVK. Ia juga melihat SVLK salah alamat. Ia melihat Pemerintah memunculkan peraturan tentang wajib SVLK bagi pelaku usaha berbasis kayu karena Pemerintah salah dalam mengurus hutan. Dengan begitu, harusnya sertifikasi, termasuk SVLK lebih pas dijalankan di sektor hulu industri kayu, yakni sekitar hutan dan tataniaga kayu. Itu mengapa, kata Ambar Tjahyono, tadinya sertifikasi diarahkan hanya untuk garden furniture, tapi kemudian melebar

130

kesemua produk berbasis kayu. Ia melihat sertifikasi sebagai ajang bagi lembaga sertifikasi untuk memperluas lahan bisnis. Dari yang tadinya hanya di sektor hulu, jadi merambah industri yang populasinya jelas jauh lebih banyak dan merupakan sumber profit. Ia mengakui, SVLK bermaksud baik. Tapi jika dipaksakan dengan segala syarat seperti yang ada pada saat itu, SVLK justru menjadi kontra produktif karena menghambat ekspor. Itu terjadi karena rantai birokrasi SVLK ia pandang terlalu panjang, lebih panjang dari sertifikasi lain yang sudah ada. Rantai panjang birokrasi inilah yang menurut Ambar Tjahyono membuat SVLK menambah beban biaya hingga 20% dari seluruh ongkos produksi bagi industri. Dengan demikian, pelaku usaha merasa perlu menaikkan harga produknya hingga 20% pula untuk menutup biaya. Masalahnya, konsumen belum tentu mau begitu saja menerima kenaikan 20% tersebut. Itu menurut Ambar Tjahyono yang membuat pelaku usaha, terutama kecil menengah, keberatan menerima SVLK. Dan sikap seperti itu pula yang kata Ambar Tjahtono seketika ditunjukkan Asmindo. Sekalipun begitu ia menambahkan bahwa Asmindo mendukung pelaksanaan SVLK sebagai produk kebijakan Pemerintah. Ia hanya ingin agar SVLK mengakomodasi kepentingan pelaku usaha, yakni SVLK yang mudah dan murah. Dan menurutnya, dukungan Asmindo terhadap pelaksanaan SVLK adalah dengan membuat murah biaya sertifikasi. Sertifikasi bisa murah, salah satunya, jika Asmindo punya lembaga sertifikasi sendiri, dan tak lagi menggunakan jasa lembaga sertifikasi independen. Jalan lain yang hendak ditempuh Asmindo adalah mempererat kerjasama dengan kepala-kepala pemerintah daerah (Pemda) agar mempermudah izin dan mempersingkat rantai birokrasi. Dan yang pasti, Asmindo akan meningkatkan intensitas

hubungannya dengan kementerian Kehutanan dan beberapa pihak lain. Ia melihat ada banyak masalah dalam SVLK, dan itu membuat parapihak memiliki pemahaman yang berbeda-beda. Berkaitan dengan peran MFP sebagai salah satu dari parapihak yang ikut menginisiasi dan mengawal SVLK, Ambar Tjahyono berharap agar dukungan MFP akan terus berlanjut. Pelatihan SVLK bagi industri kecil menengah seperti yang baru saja usai pada saat itu hanya salah satu bentuk dukungan MFP. Ia menyebutkan bahwa pelatihan tersebut hanya bisa dibilang berhasil jika dapat mendorong lolosnya sejumlah industri dalam mendapatkan SVLK. Jika Pemerintah memaksakan SVLK sebagai peraturan wajib dengan berbagai syarat yang ada pada saat itu, upaya tersebut akan patah di tengah jalan. Menurutnya pelaksanaan SVLK tak semudah mengucapkannya. Itu termasuk tentang gagasan sertifikasi kelompok agar ongkos yang dikeluarkan pelaku usaha menjadi lebih terjangkau karena ditanggung bersama di antara seluruh anggota kelompok. Gagasan tentang sertifikasi kelompok ini sempat menjadi perbincangan hangat di kalangan peserta, pelatih, dan narasumber dalam pelatihan sebelumnya di Surakarta dan Jepara. l

Biaya SVLK. Salah satu perhatian para peserta adalah soal biaya SVLK.

“

Seperti disuarakan Ambar Tjahyono, dunia usaha dewasa ini sedang dibuat mumet oleh upaya memburu pembeli. Dan itu masih ditimpa dengan peraturan Pemerintah berupa kewajiban untuk mengadopsi SVLK.

131

Pelatihan SVLK bersama MFP

Diah Raharjo, Program Director MFP

SVLK

merupakan kebijakan Pemerintah RI yang diinisiasi dan didorong oleh parapihak, termasuk MFP. Lembaga ini ikut memfasilitasi perumusan SVLK, atas dasar amanah kerjasama antara Pemerintah RI dengan Inggris. Sekalipun di situ terdapat terdapat kerjasama dengan luar negeri, SVLK murni produk kebijakan Pemerintah RI sendiri, yang ikut didorong oleh banyak pihak. Salah satu bukti bahwa SVLK adalah produk Bangsa Indonesia sendiri, bukan titipan asing, adalah perjalanan penyusunan SVLK yang melibatkan berbagai pihak di Tanah Air selama 10 tahun. SVLK berangkat dari kondisi ketika Bangsa Indonesia dipandang masyarakat internasional sebagai masyarakat pencuri dan perusak lingkunan, terutama hutan. Mereka mencap Bangsa Indonesia tak sanggup melakukan perubahan dan memperbaiki tatakelola. SVLK digulirkan sebagai cara untuk memperbaiki martabat Bangsa Indonesia di mata masyarakat intenasional. SVLK adalah sebuah terobosan. Memang ada pendapat bahwa SVLK lebih tepat mengurusi sektor hulu industri berbasis kayu, dan tak perlu masuk ranah hilir (produksi dan pasar). Namun Diah Raharjo mengingatkan bahwa SVLK adalah

Diah Raharjo. SVLK adalah produk Bangsa Indonesia sendiri.

132

sebuah sistem yang tak hanya menjadi domain salah satu bidang saja, melainkan bersifat holistik. SVLK perlu diarahkan pula ke pelaku pasar karena di situ terdapat pembeli yang ternyata menikmati produk-produk tak bersertifikasi legal. Bukan itu saja, kondisi pasar yang tak memperhatikan legalitas produk ternyata juga menguntungkan negara lain di luar Indonesia. Ketimpangan ini bisa dihilangkan jika semua pasar internasional mengadopsi legalitas atas semua produk yang beredar. Dalam catatan MFP, mengawal SVLK bukan pekerjaan ringan. MFP harus sering berhadapan dengan para birokrat yang belum paham benar semangat SVLK. Idealnya, para pengambil keputusan dan pembuat kebijakan di Pemerintah harus paham tentang kebijakan yang dibuatnya. Itu mulai ke arah mana kebijakan tersebut dan apa manfaatnya. Yang jadi tantangan, pergantian posisi birokrasi di Indonesia berlangsung dalam periode yang sangat singkat. Rata-rata seorang pejabat hanya menempasti posisinya kurang dari tiga tahun. Kebijakan menteri pun berpeluang selalu berubah setiap terjadi perubahan di posisi pembantu presiden itu. Ringkasnya, perjalanan MFP mengawal SVLK senantiasa menghadapi tantangan dari luar dan dari dalam. l

Pelatihan SVLK bersama MFP

S

elama tiga hari pelatihan, antara pelatih atau pendamping terjalin komunikasi yang cukup cair. Ini berkat pertemuan yang intensif sepanjang hari di hari pertama, ditambah dengan kunjungan langsung oleh pelatih ke industri tempat para peserta latihan biasa bekerja.

Interaksi Pelatih-Peserta Pelatihan

Dalam pelatihan di beberapa kota sebelumnya, pelatih membagikan formulir isian analisis kesenjangan langsung kepada peserta pelatihan. Namun di Bali, pelatih mengkonfirmasi pembagian formulir melalui E-mail. Beberapa peserta menerima begitu saja E-mail pelatih. Tapi ada juga seorang peserta pelatihan dari perusahaan Bali Prefab yang membalas E-mail yang dikirimkan Panji Anom, seorang pelatih. Berikut adalah komunikasi antara keduanya: Kepada Ibu-ibu dan Bapak-bapak peserta pelatihan SVLK Industri di Sanur Beach Hotel Bali, Berikut kami sampaikan formulir sebagai penuntun bagi industri menuju SVLK. Kami harapkan agar setelah mengisi kondisi yang ada di perusahaan, dengan norma dalam formulir, Ibu-ibu dan Bapak-bapak mengirimkan ke pelatih masing-masing. Terimakasih Salam Panji Anom.

Kepada: Bapak Panji Anom dan kawan-kawan pelatih, Terima kasih atas informasi yang telah Bapak dan tim pelatih berikan kepada kami selaku pengusaha IKM di Bali. Banyak hal yang dapat kami terima dari hasil pelatihan SVLK tersebut. Namun ada beberapa kendala yang dapat saya ungkapkan yang mungkin beberapa dari kita bisa membantu memecahkannya. Produk SVLK ini merupakan suatu jawaban dari Indonesia mengenai tekanan dari luar negeri terhadap hal-hal yang bersinggungan dengan kayu, industri kayu dan hasil olahannya. Pemerintah dan beberapa elemen masyarakat berupaya untuk membuat suatu sistem agar produk hasil kayu olahan dari Indonesia bisa mendapatkan sertifikasi yang diakui oleh pihak luar.

Pengrajin Perempuan. Sebuah industri kerajinan mempekerjakan perempuan pengrajin.

Kami menyambut baik langkah positif yang sudah diambil. Namun industri di Bali yang kebanyakan adalah industri kecil dan menengah menemukan beberapa kendala seperti perizinan, syarat-syarat teknis yang diperlukan untuk mendapatkan SVLK. Dan yang juga krusial adalah dari pendanaan yang tak sedikit (sekitar Rp 70 juta untuk tiga tahun, yang di tahun berikutnya harus diperpanjang lagi dengan dana yang juga cukup besar). Mengingat ke depan IKM akan mengalami persaingan yang lebih sengit lagi dari luar negeri seperti China, î “ailand, Malaysia dan Vietnam, sedangkan kondisi ekonomi Amerika dan Eropa yang masih belum pulih, malah cenderung memburuk, akan mengakibatkan semakin tidak pastinya pasar tersebut melakukan transaksi bisnis dengan Indonesia.

133

Pelatihan SVLK bersama MFP

Di tengah lesunya penjualan ekspor kami ke negara tersebut, ditambah makin ketatnya syaratsyarat yang harus dipenuhi oleh industri perkayuan untuk mendapatkan “legalitas”, maka saya rasa industri perkayuan di Indonesia, terutama di Bali akan mengalami semakin banyak “rintangan” dan pasti menyebabkan penurunan ekspor, mengurangi produksi, bahkan jika berkelanjutan dan semakin parah bisa menyebabkan PHK. Dan itu sudah terbukti, dengan banyaknya pabrik yang tutup karena krisis ini, juga karena beberapa masalah lain. Menurut saya, perlu dukungan penuh dari Pemerintah dan mungkin dari MFP untuk bisa memberikan subsidi untuk membiayai kepada perusahaan-perusahaan di Bali yang mempunyai respons positif dan serius untuk bisa mendapatkan SVLK ini. Gubernur Bali mencanangkan Bali sebagai Clean and Green Province. Jadi mungkin Ibu-ibu dan Bapak-bapak yang mempunyai akses ke pemerintahan bisa menyalurkan aspirasi tersebut untuk bisa membantu industri perkayuan di Bali untuk mendapatkan SVLK. Sehingga, kebijakan Pemerintah tersebut bisa terealisasi di lapangan, bukan hanya sebagai wacana. Beberapa perusahaan yang ingin mendapatkan SVLK ini akan sangat terbantukan jika ada dukungan dari pihak-pihak yang berkomitmen untuk mengadakan SVLK untuk industri perkayuan di Bali. Syarat-syarat dan perizinan yang belum lengkap akan kami lengkapi untuk pengajuan SVLK ini. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, semoga ada respon positif dari Ibu-ibu dan Bapak-bapak. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya Salam hormat Dani Yuliadi, ST. PT Bali Prefab Jl. Pemelisan (Ke Sakenan) No.8x By Pass Ngurah Rai, Suwung Denpasar-Bali-Indonesia 80224

Penutupan Pelatihan. Memasuki hari ketiga, pelatihan SVLK berakhir.

134

Pelatihan SVLK bersama MFP

Catatan dan Gap Analisis PT WKPI

Rencana penataan perusahaan

Perusahaan ini bergerak dibanyak bidang baik produksi maupun jasa. Itu antara lain international wooden house project manufacture, wood working industry, kiln and dry service, SPM, international fumigation service (AQIS standard), endorsement (BRIK) ekspor, importir, PPJK. Pada saat itu kegiatan produksi yang dilakukan di dalam industrinya adalah membuat palet atau boks kemasan. Sedangkan untuk furnitur dan rumah kayu di subkontrakan.

PT WKPI berencana untuk kegiatan pembuatan furnitur dan rumah kayu akan dilakukan di industrinya sendiri. Sedangkan pabrik yang membuat furnitur akan dijadikan show room. Kegiatan ini untuk mengantisipasi ketidaklengkapan izin subkon.

Perusahaan ini memiliki sejumlah dokumen legalitas, antara lain berupa akte perusahaan, TDP, SIUP, IUI ada tiga (furnitur, wood working termasuk pallet, industri kerajinan selain kayu), NPWP, HO, ETPIK. Semua izin tersebut legalitasnya masih berlaku. Sedangkan untuk legalitas subkon, belum dilakukan pengecekan oleh PT Wisnu Karya Putra International. Perusahaan ini memiliki subkon untuk pengerjaan furnitur, yang terletak di pinggir jalan besar di tengah-tengah pemukiman. Model pabrik tertutup di dalam gedung. Tata-letak perusahaan tak jelas, mana yang untuk penumpukan bahan baku, pembahanan, perakitan, finishing dan pengemasan. Kesannya kurang tertata. Segregasi dan separasi produk tak jelas. Sehingga sulit dibedakan antara produk yang dipesan oleh PT WKPI dengan produk lain yang dijual sendiri, demikian pula bahan bakunya masih campur.

Temuan-temuan: 1. PT WKPI - Izin usaha terlalu banyak, belum ada batasan yang mau disertifikasi - Baru proses penataan pabrik/industri - Belum ada kontrak yang jelas dengan subkon - Belum ada jalur evakuasi. 2. Subkon furnitur - Legalitas perusahaan belum jelas - Tak ada segregasi dan sparasi produk - Layout perusahaan tak jelas - Tak ada LMK - K3 tidak lengkap. 3. Subkon rumah kayu - Tak ada segregasi dan separasi produk - Legalitas perusahaan belum jelas - Tak ada LMK - K3 tak lengkap.

Kayu dari Jawa. Bali mendatangkan kayu dari luar pulau, terutama Jawa.

PT WKPI juga memiliki subkon untuk mengerjakan rumah kayu. Kondisi perusahaan lebih tertata daripada subkon furnitur. Namun tetap saja segregasi dan sparasi produk juga tak jelas, sehingga rawan sekali terjadi proses perselingkuhan kayu.

135

Pelatihan SVLK bersama MFP

Teguh Yuwono. Menggali informasi tentang situasi industri.

Catatan Teguh Yuwono: Ia mendampingi perusahaan Putri Ayu yang menurut Teguh Yuwono sang pemilik cukup bersemangat dan berkomitmen untuk menyiapkan VLK. Sedangkan Kambuna Jaya dan Bali Timber, yang juga didampingi Teguh Yuwono, secara umum tak ditemukan dokumen-dokumen untuk penyiapan VLK, kecuali sebagian dokumen legalitas atau perizinan perusahaan. Untuk pendokumentasian bahan baku, dokumentasi PUHH, dan dokumentasi proses produksi sangat kurang. Sehingga harus dilakukan pembenahan total. Dalam catatannya, CV Kambuna Jaya, merupakan industri lanjutan. Ia menggunakan bahan baku berupa kayu olahan (sawn timber) dari jenis jati, ulin, dan meranti yang berasal dari pedagang kayu. Produk utama CV kambuna Jaya adalah interior dan furnitur.

136

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan pengecekan fisik di lapangan serta diskusi dengan si pemilik CV Kambuna Jaya, perusahaan ini baru memiliki sebagian perizinan atau legalitas perusahaan. Ia juga belum memiliki sistem pendokumentasian yang rapi dan sistematis, baik menyangkut dokumen pembelian bahan baku, dokumentasi proses produksi, maupun dokumen PUHH. Perusahaan ini, dalam proses produksi, belum dilakukan pencatatan/ dokumentasi. Pihak manajemen menyatakan memiliki komitmen tinggi untuk segera membenahi dokumentasi CV Kambuna Jaya dan Bali Timber menuju sertifikasi VLK. l

Pelatihan SVLK bersama MFP

Manuver Cantik Pengrajin APIK

T

ak semua yang kecil rapuh. Para pengrajin menengah ke bawah di Singaraja, Kabupaten Buleleng, Bali, membuktikan itu. Sekalipun tergolong teri, para pengrajin ini mampu mengubah wujudnya dan menjadi perkasa. Bisa menjadi demikian karena para pengrajin kecil-kecil ini berhimpun dalam satu wadah— Asosiasi Pengrajin Industri Kecil (APIK). Dalam kaitannya dengan SVLK, APIK menjadikan agenda untuk memperoleh sertifikasi SVLK sebagai misi paling penting mereka pada pertengahan 2012. Lokasi mereka di pesisir utara Bali, jauh dari Denpasar, ikut memberikan manfaat bagi APIK. Berada di daerah “pinggiran� memungkinkan masyarakat hidup dalam pertalian kekerabatan erat dan adat yang masih kuat. Hubungan antarmanusia masih intens, sehingga memudahkan para pengrajin menyamakan suara di bawah asosiasi. Kini APIK dipimpin sang ketua Gusti Putu Armada yang didampingi sekretaris Wayan Jelada,

Sanggar APIK. Tempat para pengrajin Buleleng berhimpun

APIK berdiri pada 2006. Ia terbangun atas dasar kesadaran dan keinginan para pengrajin kecil untuk bersama-sama memperjuangkan tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga. Kini APIK masih dalam proses penilaian Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) baik untuk Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) maupun untuk verifikasi Legalitas Kayu (LK) di industrinya. Untuk memburu sertifikasi, APIK bekerjasama dengan Yayasan Wisnu dan mendapat fasilitasi intensif dari MFP. Keanggotaan APIK terdiri dari kelompok usaha kecil menengah (UKM). Sebagai sebuah asosiasi, APIK beberapa divisi usaha. Itu mulai dari koperasi serba saha (KSU), business development service (BDS), Perdagangan dan penggergajian kayu termasuk unit kelola hutan rakyat, yang dilengkapi akte pendirian KSU dengan nomor: 27/BH/Disperindagkop/III/ 2006, 28 Maret 2006. Jumlah anggota yang tergabung dalam APIK Buleleng adalah 300 orang yang terdiri dari 200 anggota hutan rakyat dan 100 anggota industri kecil. Kapasitas produksi APIK mencapai 2.000 m3 kayu per tahun. Sumber bahan baku kayu berasal dari anggota petani hutan hak yang tergabung dalam APIK. Luas wilayah yang sedang dalam proses sertifikasi adalah 250 Ha dengan potensi perluasan 500 hektare. Tujuan pemasaran produk APIK adalah pasar lokal dan luar negeri. l 137

Rangkuman Temuan dalam Pelatihan SVLK di Enam Kota

“

Banyak temuan oleh para pelatih atau pendamping selama memberikan pelatihan dan pendampingan SVLK di kalangan industri. Itu terhitung sejak pelatihan di Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Denpasar.

Bab

Pemilahan kayu olahan yang siap diproses menjadi produk pada sebuah industri.

Pelatihan SVLK bersama MFP

A

da banyak sekali temuan oleh para pelatih atau pendamping selama memberikan pelatihan dan pendampingan SVLK di kalangan industri. Itu terhitung sejak pelatihan di Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Denpasar. Semua temuan cukup menarik karena menyiratkan kondisi yang terjadi di kalangan industri di enam kota tersebut. Seluruh pelatih menyusun laporan sesuai dengan temuan pada tiap industri yang mereka dampingi. Dari para pelatih, ada dua di antaranya— Een Nuraeni dan Teguh Yuwono— yang mencoba merangkum berbagai temuan tersebut dalam format yang mudah dipahami pembaca umum. Berikut adalah rangkuman kedua pelatih tersebut:

Rankuman Temuan Een Nuraeni

Temuan Een Nuraeni diambil dari pelatihan di empat lokasi pelatihan, antara lain Yogyakarta, Surakarta, Jawa Timur, dan Bali. Ia sempat tak mengikuti pelatihan di dua lokasi pelatihan lain, yakni di Jepara dan Semarang.

Titik Krisis Dokumen Legalitas Perusahaan (Perizinan Perusahaan)

Temuan dan Rekomendasi

Untuk anggota Asmindo dari kalangan industri menengah ke atas tak telalu menjadi masalah. Hampir seluruhnya memenuhi kelengkapan perizinan yang disyaratkan. Namun ada sedikit masalah mengenai alamat industri dan jenis kegiatan usaha yang belum ter-update, alamat dan jenis kegiatan usaha tak sesuai antara praktek dan penjelasan yang tertera di surat perizinan. Yang harus menjadi perhatian Asmindo adalah bahwa para pengrajin kecil/industri rumah tangga yang selama ini banyak dilibatkan menjadi bagian/simpul proses produksi industri anggota Asmindo atau biasa di sebut sub-kontraktor (outsourcing), kebanyakan belum memiliki kelengkapan perizinan yang merupakan syarat wajib, walau itu sekadar izin usaha perorangan yang merupakan izin level terendah yaitu berbentuk usaha dagang (UD) yang tak berbentuk badan hukum.

Dokumen Legalitas Kayu

Di antara lokasi coaching, Jawa Timur yang kelihatan lebih rapi dan lengkap dalam hal dokumen legalitas kayu. Kebanyakan dari anggota Asmindo Jawa Timur telah melengkapi setiap penerimaan bahan baku kayu mereka dengan dokumen legalitas kayu yang sesuai dengan peruntukkannya (FAKB, FAKO). Bahkan perusahaan yang menjadi sub-kon (outsourcing) pun telah melengkapi setiap pengiriman barangnya dengan dokumen legalitas kayu yang sesuai peruntukkannya. Mungkin ini karena kebanyakan anggota Asmindo Jawa Timur merupakan industri menengah dan besar. Lain halnya untuk lokasi coaching di Yogyakarta, Surakarta, dan Bali. Di situ masih ditemukan industri anggota Asmindo (termasuk para sub-kon nya) yang belum melengkapi pembelian bahan baku dengan dokumen legalitas kayu yang sesuai dengan peruntukkannya. Selain karena kurang pemahaman dan pengetahuan mengenai PUHH, ini bisa dipahami karena anggota Asmindo di tiga lokasi ini masih banyak yang level nya industri kecil/pengrajin industri rumahtangga. Dan kenyatannya, biaya pembuatan dokumen legalitas kayu masih menjadi beban yang berat bagi para industri kecil/pengrajin industri rumahtangga.

140

Pelatihan SVLK bersama MFP

Titik Krisis Kontrak kerajasama dengan subkon (outsourcing) dan prosedur sub-kon (outsourcing)

Temuan dan Rekomendasi Temuan lain adalah belum memahami/mengetahui, apalagi melaksanakan proses pematian dokumen pada saat sebelum kayu di bongkar di TPK (logyard) perusahaan. Itu termasuk siapa petugas yang berwenang “mematikan� dokumen. Lagi-lagi ini ditemukan di tiga lokasi (Yogyakarta, Surakarta, Bali). Di delapan industri dari empat lokasi (Yogyakarta, Surakarta, Jawa Timur, dan Bali), saya tak menemukan satu pun perusahaan anggota Asmindo yang memiliki kontrak kerjasama dengan subkon (outsourcing). Itu termasuk prosedur (SOP) sertifikasi yang harus diikuti oleh subkon (outsourcing) seperti segregasi dan perizinan.

Sistem Manajemen Internal Sertifikasi (termasuk SOP, tally sheet, SDM, dll)

Sebuah perusahaan menengah/besar belum menjamin sistem manajemen internalnya sudah memadai untuk menuju sertifikasi kayu. Fakta yang ia temukan di empat lokasi (Yogyakarta, Surakarta, Surabaya, Bali), hanya sedikit perusahaan yang sudah memiliki sistem manajemen internal yang memadai untuk menuju sertifikasi kayu, biasanya mereka yang sudah mendapatkan sertifikasi voluntary FSC, sudah lebih baik dalam kualitas manajemennya. Beberapa memang sudah menerapkan pencatatan (tally sheet) mutasi kayu sederhana dalam proses produksinya. Namun pencatatan tersebut belum dibarengi dengan sebuah sistem lacak-balaknya (CoC). Sehingga bila ingin melakukan penelusuran asal-usul kayu tak akan terlacak. Kapasitas sumberdaya manusia di sini dalam hal kapasitas pemahaman dan pengetahuan mengenai sertifikasi kayu (persyaratan dan manajemen ) dan ketersediaan kuantitasnya. Kondisi ini terjadi tak hanya di industri kecil atau pengrajin, tapi juga di perusahaan menengah hingga besar anggota Asmindo di hampir seluruh lokasi.

K3, Peraturan Perusahaan, KKB dan hak-hak pekerja

Prinsip 4 – VLK ini menjadi salah satu beban berat bagi seluruh perusahaan apalagi industri kecil atau pengrajin. Ini tak hanya dirasakan oleh anggota Asmindo. Hampir seluruh perusahaan di Indonesia banyak yang belum mengikuti peraturan mengenai K3 dan hak-hak pekerja. Di delapan perusahaan pada empat lokasi pelatihan (Yogyakarta, Surakarta, Jawa Timur, dan Bali) hanya satu yang memiliki peraturan perusahaan yang update. Yang lainnya ada beberapa yang sudah membuat tapi tidak update. Untuk K3, hampir di seluruh lokasi pelatihan belum satu pun yang secara lengkap memenuhi dan mengimplementasikan K3. Peralatan umum yang seringkali ada hanya hydrant. Itu pun banyak yang tak berfungsi lagi dan tak disiapkan di tempat yang tepat.

Komitmen Perusahaan dan Kerjasama

Dalam dunia sertifikasi kayu, konsistensi perusahaan untuk menjalankan semua persyaratan sertifikasi merupakan hal yang penting untuk dijaga. Konsistensi bisa berawal dari komitmen pimpinan manajemen perusahaan. Komitmen sangat penting dan harus ada sebelum perusahaan tersebut ingin melaksanaakn sertifikasi kayu. Komitmen yang tinggi para pimpinan manajemen perusahaan untuk melakukan perbaikan dan melengkapi semua persyaratan yang diminta oleh sertifikasi, dapat memunculkan semangat bagi tim pelaksana di perusahaan. Bila semangat kerja tim sudah terbentuk, konsistensi menjalankan manajemen sertifikasi akan dapat dilakukan. Di delapan industri dari empat lokasi (Yogyakarta, Surakarta, Jawa Timur, dan Bali), Een Nuraeni melihat komitmen belum kuat di Yogyakarta dan Bali.

141

Pelatihan SVLK bersama MFP

Rankuman Temuan Teguh Yuwono

1. Dokumen Legalitas/Perizinan Perusahaan a. Untuk industri menengah hingabesar, hampir seluruhnya sudah memenuhi sebagian kelengkapan perizinan yang di syaratkan. Hanya saja perlu ada beberapa perbaikan dan pembenahan atas ketidaksesuaian antara TDP, SIUP, TDI/IUI). Misalnya, alamat industri dan jenis kegiatan usaha yang belum ter-update, alamat dan jenis kegiatan usaha tak sesuai antara praktek dan penjelasan yang tertera di surat perizinan; ataupun izin sudah kedaluwarsa. b. Para pengrajin kecil atau industri rumah tangga, (umumnya sebagai sub-kontraktor) banyak yang belum memiliki kelengkapan perizinan yang disyaratkan. c. Industri terpadu umumnya belum memiliki izin IUI Primer. 2. Dokumen Legalitas Kayu a. Pendokumentasian dokumen PUHH di anggota Asmindo Jawa Timur cukup rapi dan lengkap. Kebanyakan dari anggota Asmindo Jawa Timur telah melengkapi setiap penerimaan bahan baku kayu mereka dengan dokumen legalitas kayu yang sesuai dengan peruntukkannya (FAKB, FAKO). b. Di lokasi lain masih ditemukan industri anggota Asmindo (termasuk para subkon) yang belum melengkapi pembelian bahan baku nya dengan dokumen legalitas kayu yang sesuai dengan peruntukkannya. 3. Kontrak Kerajasama dengan Sub-kon (outsourcing) a. Belum ada kontrak kerjasama antara industri dengan sub-kontraktor. b. Belum ada segrergasi dan separasi dalam pengerjaan proses produksi di sub-kontraktor. 4. Ketelusuran Kayu a. Perusahaan yang sedang menyiapkan/sudah mendapatkan sertifikasi voluntary (CoC, VLO, TFT) umumnya memiliki sistem manajemen internal yang memadai dalam hal pendokumentasian proses produksi yang snagat penting untuk penyiapan VLK. b. Perusahaan skala kecil/menengah (apalagi belum menyiapkan menuju TFT, VLO, CoC) umumnya belum menerapkan pendokumentasian proses produksi. 5. Ketenagakerjaan dan K-3 a. Untuk perusahaan skala menengah/besar umumnya sudah memiliki aturan ketenagakerjaan meskipun belum lengkap masih perlu pembenahan/pembaruan/ perbaikan/up dating. b. Hampir di semua lokasi coaching belum satu pun perusahaan yang secara lengkap memenuhi dan mengimplementasikan K3. 6. Komitmen Perusahaan dan ASMINDO Dari hasil pengamatan dari empat tempat pelatihan (Jepara, Semarang, Jawa Timur, dan Denpasar), peringkat komitmen perusahaan dan/atau ASMINDO dalam penyiapan anggotanya menuju VLK adalah sebagai berikut:

142

Pelatihan SVLK bersama MFP

Tingkat Komitment Baik

Peserta

Asmindo

Jawa Timur

Jawa Timur, Jepara

Sedang

Semarang, Jepara

Semarang

Kurang

Bali

Bali

• Catatan: Pemeringkatan oleh Teguh Yuwono tak memasukkan Surakarta dan Yogyakarta karena ia tak mengikuti pelatihan di dua lokasi tersebut. Meski tak mengikuti proses pelatihan di Yogyakarta dan Surakarta, Teguh Yuwono mencoba membuat rangkuman temuan atas dasar laporan yang disusun oleh beberapa pelatih lain.

A. YOGYAKARTA Aspek 1. Legalitas perusahaan

2. Kelengkapan dokumen PUHH 3. Ketelusuran kayu 4. Kerjasama dengan mitra/ subkon

5. Ketenagakerjaan dan K-3

Temuan • • • • • • • • • • •

Secara umum legalitas perusahaan yang mengikuti pelatihan VLK sudah cukup lengkap, kecuali dokumen lingkungan (UKL/UPL atau SPPL kebanyakan belum memiliki). Sebagian perizinan (SIUP / TDP / HO) masa berlakunya sudah kedaluwarsa. Sebagian dokumen PUHH (SKSKB cap KR) belum dimatikan. Kayu olahan tak disertai dokumen FA-KO. Industri belum membuat dokumen LMKB / LMKO sesuai dengan P 55/2006. Tdak ada informasi. Belum ada kontrak kerjasama antara industri dengan sub-kontraktor. Sumber bahan baku tak disertai dengan dokumen yang sesuai (hanya nota). Sub kontraktor belum menerapkan sistem administrasi pendokumentasian proses produksi secara tertib. Belum dilakukan segregasi dan separasi dalam pengolahan kayu. Industri belum menerapkan K-3 secara tertib dan lengkap sesuai ketentuan.

B. SURAKARTA Aspek 1. Legalitas perusahaan

Temuan • • •

2. Kelengkapan dokumen PUHH

3. Ketelusuran kayu 4. Kerjasama dengan mitra/ subkon

• • • • • • • • •

5. Ketenagakerjaan dan K-3

Industri terpadu (yang memiliki //sawmill//) belum memiliki izin IUI primer dan RPBBI. Secara umum legalitas perusahaan yang mengikuti pelatihan VLK sudah cukup lengkap, kecuali dokumen lingkungan (UKL/UPL atau SPPL kebanyakan belum memiliki). Sebagian izin (SIUP / TDP / HO) belum lengkap, dan yang tak sesuai antara izin legalitas atas nama pribadi, sedang NIK atas nama perusahaan. Sebagian dokumen PUHH (SKSKB cap KR) belum dimatikan. Kayu olahan tak disertai dengan dokumen FA-KO namun hanya disertai nota. Pembelian bahan baku kayu limbah tak ada bukti jual-beli. Industri belum membuat dokumen LMKB / LMKO sesuai P 55/2006. Pencatatan proses produksi belum dilakukan dengan baik. Belum ada kontrak kerjasama antara industri dengan sub-kontraktor. Sumber bahan baku tidak disertai dengan dokumen yang sesuai (hanya nota). Sub-kontraktor belum menerapkan sistem administrasi pendokumentasian proses produksi secara tertib. Belum dilakukan segregasi dan separasi dalam pengolahan kayu sehingga memungkinkan ada ketercampuran antara produk VLK dengan non-VLK. Industri belum menerapkan K-3 secara tertib dan lengkap sesuai ketentuan.

143

Pelatihan SVLK bersama MFP

C. JEPARA 1. Meskipun kayu yang masuk ke Jepara sudah memiliki dokumen PUHH yang lengkap, karena sebagian besar industri kayu skala kecil (dan industri rumah tangga) umumnya membeli dalam bentuk eceran (beberapa batang), maka sebagian besar pemindahtanganan kayu di Jepara tak disertai dokumen PUHH yang sah sesuai ketentuan. 2. Banyak industri primer (sawmill) dan atau industri terpadu (gabungan primer dengan sekunder) yang tak memiliki IUI-PHHK dan dokumen RPBBI. 3. Ketersediaan petugas P3KB di Jepara sangat terbatas (hanya dua orang) tak seimbang dengan jumlah kayu yang masuk ke Jepara (rata-rata 200 truk per hari). 4. Biaya mematikan dokumen SKSKB, SKSKB cap KR, dan FA-KB cukup mahal. 5. Sebagian industri pengolahan kayu di Jepara memiliki subkon dan/atau atau menjadi subkon dari perusahaan lain di Jepara maupun di luar Jepara (Semarang atau Bali). Aspek 1. Legalitas perusahaan

Temuan •

• •

2. Kelengkapan dokumen PUHH

• •

3. Ketelusuran kayu

4. Kerjasama dengan mitra/ subkon

• •

• • • •

5. Ketenagakerjaan dan K-3

• •

144

Untuk perusahaan yang skala menengah hingga besar umumnya sudah memiliki perizinan yang lengkap, kecuali dokumen lingkungan (UKL/UPL atau SPPL ada sebagian industri yang belum memiliki). Untuk industri skala kecil (TDI atau IRT) kebanyakan belum memiliki ragam perizinan belum sesuai ketentuan. Ada sebagian perizinan yang masa berlakunya sudah kedaluwarsa atau ada ketidaksesuaian antara TDP, SIUP, dengan TDI/IUI. Ini khususnya mengenai jenis produk, kapasitas izin dengan yang riil terjadi. Bahan baku yang digunakan industri skala menengah hingga besar umumnya dilengkapi dokumen PUHH. Bahan baku kayu yang digunakan oleh industri, (khususnya industri skala kecil) sebagian besar tak disertai dengan dokumen PUHH yang sesuai ketentuan (dokumen FAKB, FAKO, Nota dll). Industri belum menyusun LMKB dan LMKO sesuai ketentuan. Industri skala menengah/besar umumnya sudah menerapkan pencatatan proses produksi. Namun untuk industri skala kecil atau industry rumah tangga (IRT) belum memiliki pencatatan proses produksi. Sub-kontraktor umumnya belum memiliki perizinan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belum ada kontrak kerjasama antara industri dengan sub-kontraktor. Sub kontraktor belum menerapkan sistem administrasi pendokumentasian proses produksi secara tertib. Belum dilakukan segregasi dan separasi dalam pengolahan kayu sehingga dimungkinkan ada ketercampuran antara produk VLK dengan non-VLK. Dokumen ketenagakerjaan masih belum lengkap (dokumen serikat pekerja atau kebijakan perusahaan, peraturan perusahaan dll) SOP K-3 belum dimiliki, dan implementasi K-3 belum diterapkan secara konsisten.

Pelatihan SVLK bersama MFP

D. SEMARANG 1. Perusahaan peserta pelatihan VLK umumnya perusahaan menengah hinga besar, dengan aset rata-rata di atas Rp 200 juta. 2. Sebagian perusahaan di Semarang memiliki sub-kontraktor (umumnya di Jepara) yang memproduksi dari bahan baku dan barang setengahjadi, kemudian dikirim ke Semarang dan industri di Semarang sebatas melakukan finishing dan pemasaran serta ekspor. Aspek 1. Legalitas perusahaan

Temuan • • •

2. Kelengkapan dokumen PUHH

3. Ketelusuran kayu

4. Kerjasama dengan mitra/ sub-kon

• • • • •

5. Ketenagakerjaan dan K-3

• •

Secara umum legalitas perusahaan yang mengikuti pelatihan VLK sudah cukup lengkap, kecuali dokumen lingkungan (UKL/UPL atau SPPL belum memiliki). Sebagian dari perizinan masa berlakunya sudah kedaluwarsa. Ada sebagian perizinan (TDP, SIUP, IUI/TDI) yang belum sesuai, misalnya kapasitas izin, jenis produk, dll. Secara umum bahan baku yang digunakan oleh industri skala menengah/besar sudah dilengkapi dengan dokumen PUHH, namun pada saat kayu olahan diangkut dari sawmill umumnya tidak disertai dengan dokumen FA-KO (karena tidak tahu). Untuk industri yang memiliki kerjasama dengan sub kontraktor, umumnya memiliki permasalahan belum tertibnya sub-kontraktor dalam pemenuhan dokumen PUHH (SKSKB, SKSKB cap KR, FA-KB, FA-KO, dll). Industri skala menengah/besar umumnya sudah menerapkan sistem pencatatan proses produksi, namun untuk sub kontraktor (umumnya ada di Jepara) belum menerapkan pencatatan proses produksi. Sebagian industri di Semarang memiliki sub kontraktor di Jepara. Sub-kontraktor umumnya belum memiliki perizinan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belum ada kontrak kerjasama antara industri dengan sub-kontraktor. Sub kontraktor belum menerapkan sistem administrasi pendokumentasian proses produksi secara tertib. Belum dilakukan segregasi dan separasi dalam pengolahan kayu sehingga dimungkinkan ada ketercampuran antara produk VLK dengan non-VLK. Untuk industri skala menengah/besar sudah memiliki dokumen ketenagakerjaan dan K-3 meskipun belum lengkap (misalnya dokumen kebijakan perusahaan, peraturan perusahaan/KKB). Sebagian industri belum memiliki SOP K-3 dan belum sepenuhnya menerapkan K-3.

145

Pelatihan SVLK bersama MFP

E. JAWA TIMUR 1. Peserta pelatihan VLK di Surabaya semuanya merupakan industri menengah hingga besar dengan aset di atas Rp 200 juta, dan umumnya proses produksinya dilakukan sendiri di pabrik tersebut. Ada sebagian industri yang menggunakan jasa subkon (misalnya kegiatan bubut, mengukir, maupun menganyam dengan pelepah pisang). 2. Sub kontraktor yang dijadikan mitra industri umumnya berbentuk PT atau CV sehingga sudah memiliki perizinan meskipun ada kemungkinan perlu dilakukan pembenahan. 3. Ada sebagian industri yang merupakan industri terpadu (gabungan industri primer dan lanjutan) dan sebagian lain merupakan industri lanjutan. 4. Bahan baku yang digunakan industri tersebut sebagian merupakan kayu olahan (Perhutani maupun hutan rakyat), sedang sebagian kecil berupa kayu bulat (hutan rakyat, square log) dari pemasok. 5. Sebagai bahan baku pendukung, perusahaan membeli kayu lapis, MDF, particle board, dan veener dari pemasok atau perusahaan lain maupun toko. Umumnya hanya dengan menggunakan nota. 6. ASMINDO Komda Jawa Timur cukup perhatian dalam penyiapan anggota menuju sertifikasi/VLK. Mereka punya lembaga konsultan Asmindo Certification Care (ACC) yang mendampingi anggota untuk maju sertifikasi.

Aspek 1. Legalitas Perusahaan

Temuan • • •

2. Kelengkapan dokumen PUHH

• •

3. Ketelusuran kayu

4. Kerjasama dengan mitra/ subkon

• • • •

5. Ketenagakerjaan dan K-3

• •

146

Secara umum legalitas perusahaan yang mengikuti pelatihan VLK sudah cukup lengkap, kecuali dokumen lingkungan (UKL/UPL atau SPPL umumnya belum memiliki). Ada sebagian dari perizinan yang masa berlakunya sudah kedaluwarsa. Secara umum perusahaan dalam membeli bahan baku sudah dilengkapi dengan dokumen PUHH (FAKO, SKAU, Nota, dll). Masih ada perusahaan yang belum tertib dalam melakukan pendokumentasian dokumen PUHH (misalnya PT Yanamuri). Sebagian besar perusahaan peserta pelatihan VLK sudah melakukan pencatatan dalam proses produksi secara tertib. Hanya ada sebagian kecil yang belum melakukan proses dokumentasi produksi (misal PT Yanamuri). Belum ada kontrak kerjasama antara industri dengan sub-kontraktor. Sub-kontraktor umumnya belum memiliki perizinan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sub kontraktor belum menerapkan sistem administrasi pendokumentasian proses produksi secara tertib. Belum dilakukan segregasi dan separasi dalam pengolahan kayu sehingga memungkinkan ada ketercampuran antara produk VLK dengan non-VLK. Untuk industri skala menengah hingga besar sudah memiliki dokumen ketenagakerjaan dan K-3 meskipun belum lengkap (misalnya dokumen kebijakan perusahaan, peraturan perusahaan/KKB). Sebagian industri belum memiliki SOP K-3 dan belum sepenuhnya menerapkan K-3.

Pelatihan SVLK bersama MFP

F. BALI 1. Komitmen peserta pelatihan VLK di Denpasar kurang. Dari 14 industri yang hadir pada pelatihan dari pagi hingga petang, namun di malam hari hanya tersisa 9 perusahaan. 2. Bahan baku yang digunakan industri di Bali umumnya kayu olahan yang berasal dari Jawa (Perhutan dan hutan rakyat), Kalimantan, Sulawesi. Untuk kayu yang berasal dari Bali umumnya berupa kayu bulat (log) (jati, sengon, dll). 3. Selama ini di Bali banyak sawmill (industri primer) yang tak memiliki izin IUIPHHK, sehingga kayu yang diolah dan diangkut di sawmill tak dilengkapi dokumen FA-KO. 4. Di Bali banyak kepala desa yang belum teregister sebagai penerbit SKAU, sehingga ada sebagian industri yang beli kayu dari hutan rakyat namun tidak dilengkapi dokumen SKAU. 5. Sebagian industri di Bali memiliki sub-kontraktor di Jawa (kebanyakan Jawa Timur, dan Jepara). Ada yang finishing dan packaging, namun ada juga yang hanya sebatas trading.

Aspek 1. Legalitas perusahaan

2. Kelengkapan dokumen PUHH 3. Ketelusuran kayu 4. Kerjasama dengan mitra/ subkon

Temuan •

• • • • • • •

5. Ketenagakerjaan dan K-3

Sebagian perusahaan yang mengikuti pelatihan VLK sudah memiliki perizinan yang cukup lengkap, kecuali dokumen lingkungan (UKL/UPL atau SPPL belum memiliki). Sebagian dari perizinan masa berlakunya sudah kedaluwarsa. Namun sebagian perusahaan lain belum memiliki perizinan yang lengkap. Masih banyak ditemukan industri dalam memenuhi bahan baku belum disertai dengan dokumen PUHH sesuai ketentuan (misal FAKO, SKAU, Nota, dll). Sebagian besar industri pengolahan kayu di Bali belum menerapkan sistem pendokumentasian proses produksi. Belum ada kontrak kerjasama antara industri dengan sub-kontraktor. Sub kontraktor umumnya belum memiliki perizinan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sub kontraktor belum menerapkan sistem administrasi pendokumentasian proses produksi secara tertib. Belum dilakukan segregasi dan separasi dalam pengolahan kayu sehingga memungkinkan ada ketercampuran antara produk VLK dengan non-VLK. Untuk industri skala menengah/besar sudah memiliki dokumen ketenagakerjaan dan K-3 meskipun belum lengkap (misalnya dokumen kebijakan perusahaan, peraturan perusahaan/KKB), namun sebagian lain juga belum memiliki. Sebagian industri belum memiliki SOP K-3 dan belum sepenuhnya menerapkan K-3.

147

Buku ini merupakan rekaman berbagai peristiwa yang mengiringi pelaksanaan pelatihan SVLK bagi industri kecil-menengah anggota Asmindo. Pelatihan berlangsung di enam kota sentra industri mebel dan kerajinan di Pulau Jawa dan Bali melalui kerjasama MFP dengan DPP Asmindo serta Komda Asmindo di keenam daerah. Itu antara lain Yogyakarta (Asmindo Komda DIY), Surakarta (Asmindo Komda Solo Raya), Jepara (Asmindo Komda Jepara) Semarang (Asmindo Komda Semarang), Surabaya (Asmindo Komda Jawa Timur), dan Denpasar (Asmindo Komda Bali). Pelatihan ini berangkat dari fakta bahwa Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) sudah berada di depan pintu. Kehadiran SVLK mulai terasa tegas sejak Juni 2009 ketika Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) Nomor P. 38/2009 dan seperangkat petunjuk pelaksanaan penerapan SVLK diundangkan. Dari awal, SVLK dibuat sebagai sistem yang mandatory dan dibahas secara maraton oleh berbagai pihak terkait. Dan pada 2013 SVLK akan menjelma menjadi wajib dan mengikat. Seluruh usaha berbasis kayu wajib mengadopsi SVLK. Beberapa perusahaan besar sudah mulai mengarah ke SVLK. Sedangkan perusahaan berskala kecil-menengah kelihatan terengah-engah dalam upayanya menerapkan SVLK. Baik itu karena soal kapasitas finansial dan sumberdaya manusia (SDM). Itu menjadi latar belakang kerjasama antara MFP dengan Asmindo untuk menggelar pelatihan ini bagi industri berskala kecil-menengah. Pelatihan ini juga menjadi sarana untuk menmgukur sejauh mana sebenaranya minat dan kesiapan industri ber-VLK.


Sertifikasi Legalitas Produk Kayu, Siapa Berani?