Pelatihan SVLK bersama MFP
Dharma lantas memaparkan berbagai hal tentang organisasi Asmindo serta langkahnya dalam mendorong SVLK. Pada intinya, ia menggarisbahwai bahwa SVLK merupakan program multipihak. Selain industri, di situ juga ada beberapa kementerian serta lembaga Pemerintah RI lain, terutama lembaga penegakan hukum (POLRI), yang ikut menentukan berhasilnya penerapan SVLK sesuai yang diharapkan. Dari kalangan kementerian, SVLK memerlukan dukungan kebijakan dari Kementerian Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Koperasi, Kementerian Tenaga Kerja, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). Dari Kementerian Kehutanan, umpamanya, Asmindo berharap agar memberi kemudahan penyediaan bahan baku kayu dari hutan lestari. Pada beberapa kementerian lain, Asmindo mengharapkan kemudahan sistem perizinan di berbagai tingkat pemerintahan— pusat, provinsi, kabupaten, dan kota. Ini karena SVLK tak hanya menuntut legalitas bahan baku kayu dan proses produksi, juga legalitas perusahaan. Dalam hal ini, legalitas perusahaan menyangkut kepemilikan berbagai izin usaha seperti Tanda Daftar Industri (TDI), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK), Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Kepada BAPPENAS, Asmindo mengharapkan terbitnya kebijakan yang mendorong lembagalembaga Pemerintah untuk menggunakan perangkat kantor dari mebel produksi dalam negeri dari bahan baku kayu ber-VLK. Dengan begitu, industri kayu berpeluang memperkuat
basisnya di dalam negeri dan sanggup memainkan peran sebagai tuan rumah di negeri sendiri. Jika mekanisme berlangsung konsisten, itu memberikan harapan bagi industri mebel di Tanah Air dalam jangka panjang. Harapan lain juga disampaikan Asmindo kepada Kementerian Perdagangan. Ini khususnya untuk merevisi peraturan tentang ketentuan ekspor produk kehutanan yang berkaitan dengan masa pemberlakuan SVLK pada Maret 2013. Tujuannya, agar industri tak sampai tersandera oleh peraturan tersebut sehingga terancam tak dapat melakukan ekspor sampai batas waktu mulai berlakunya SVLK nanti. Kepada Kementerian Luar Negeri, Asmindo berharap agar selalu mengawal ratifikasi perjanjian kerjasama dengan negara-negara tujuan ekspor. Ini merupakan perimbangan dari komitmen parapihak di dalam negeri untuk mendorong pelaksanaan SVLK, dengan parapihak di luar negeri yang seharusnya juga memberi kepastian akan terbitnya regulasi yang memaksa semua produk yang masuk harus diproduksi dengan legal pula. Harapan lain juga Asmindo alamatkan pada Kementerian Keuangan. Ini berupa kemudahan dan transparansi tata-laksana ekspor produk-produk yang ber-VLK oleh Kantor Bea dan Cukai. Selain kemudahan dan transparansi di kalangan Bea dan Cukai, Asmindo juga berharap ada pembenahan pada sistem ekspor dalam harmonisasi prosedur dan dokumen. Dengan demikian tak perlu terjadi lagi perusahaan gagal mengekspor produknya lantaran sistem dokumen— seperti FAKB, FAKO, TDI, SKAU, nota, ETPIK, endorsement-- yang tumpang-tindih dan saling kontradiktif. Menurut Adi Dharma, akan sangat ideal jika pelaksanaan ekspor berlangsung dalam sistem Indonesian National Single Window (INSW) untuk memastikan adanya harmonisasi dan sinkronisasi prosedur dan dokumen. l
Wakil Asmindo. Adi Dharma Santoso mewakili DPP Asmindo untuk urusan SVLK.
65