menggunakan SVLK sebagai sistem verifikasi falam FLEGT-VPA tadi. Artinya, kedua pihak sudah menyelesaikan administrasi masingmasing untuk mengadopsi SVLK. Dan untuk memastikan nasib SVLK, kedua pihak juga mulai membenahi persiapan masing-msing. UE mengurus persetujuan pelaksanaan SVLK dari 27 negara anggotanya. Pada saat yang sama, Pemerintah RI juga perlu meratifikasi SVLK. Jika “pekerjaan rumah� kedua pihak tersebut tuntas, SVLK segera berlaku penuh. Menurut Edi, sebagai sebuah sertifikasi, penyusunan SVLK telah melalui proses multipihak di Tanah Air. Beberapa langkah dalam proses penyusunan SVLK termasuk mencari definisi legal serta indikatornya. Selama penyusunan, proses tersebut menyertakan para pakar untuk membicarakan bagaimana sistem ini nantinya bekerja. Dari situ tampak SVLK tak hanya kredibel di mata Indonesia tapi juga UE. Padahal selama ini UE paling rewel dan paling sulit ditembus sertifikasinya. Dengan keberhasilan mencapai kesepakatan aspek legalitas kayu dengan UE, selanjutnya bisa melebar ke negara-negara lain, seperti Jepang, Amerika Serikat (AS), dan
Australia. Pasalnya UE bukan satu-satunya kawasan yang menerapkan standar legalitas produk. Pemerintah Jepang, AS, dan Australia pun memiliki kebijakan yang menuntut importir harus bertangungjawab atas legalitas kayu.
Kelas Pelatihan. Hari pertama pelatihan SVLK berlangsung di dalam kelas.
Pada intinya, kata Edi, tren perdagangan kayu dunia berubah drastis. Dan dengan SVLK, di situ ada peluang. Jika industri mebel Indonesia bisa memanfaatkan peluang ini, kredibiitas ekspor produk kayu Indonesia bisa terangkat, pendapatan dari ekspor juga bisa ikut naik. MFP sendiri ikut andil dalam proses untuk mendorong VPA dan juga SVLK sebagai instrumen ekspor ke Eropa. MFP meyakinkan industri tentang tren bisnis kayu global belakangan ini. MFP menggelar roadshow, memproduksi dan menyebarkan brosur, menyelenggarakan pelatihan. MFP memahami keadaan industri mebel di Tanah Air yang masih memerlukan pendampingan khusus dalam memahami perlunya langkah untuk memenuhi syarat-syarat legalitas. Sekalipun itu berupa legalitas usaha yang paling mendasar, seperti dokumen SIUP, TDP, TDI, dan NPWP. l 61