Pelatihan SVLK bersama MFP
S
istem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) pada 2012 sudah seperti tamu di depan pintu. Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) Nomor P. 38/2009 dan seperangkat petunjuk pelaksanaan penerapan SVLK diundangkan sejak Juni 2009. SVLK yang selama beberapa tahun telah dibahas secara maraton oleh berbagai pihak terkait, pada 2013 akan menjelma menjadi wajib dan mengikat. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009 dan petunjuk pelaksanaannya pada 2010 menunjukkan bahwa SVLK memang masih perlu penyempurnaan. Tujuannya, untuk meningkatkan akuntabilitas dan kredibilitasnya. Melalui forum konsultasi publik tingkat regional dan nasional, parapihak berhasil merumuskan masukan dalam upaya penyempurnaan aturan tersebut. Selanjutnya proses penyempurnaan masukan berlanjut melalui tim kelompok kerja. Dan pada akhir Desember 2011 ada penetapan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.68/MenhutII/2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009 tentang standar dan pedoman penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari dan verifikasi legalitas kayu pada pemegang izin atau pada hutan hak. Dalam dua tahun terakhir hingga awal 2012, pelaksanaan SVLK pada tingkat unit manajemen pelaku usaha sudah tampak dan berkembang signifikan. Sudah ada penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada unit kelola/pemegang izin pada berbagai bentuk pengelolaan hutan dengan total areal seluas kurang lebih 5,8 juta hektare. Di sisi lain, verifikasi legalitas kayu (VLK) juga telah dilakukan pada hutan alam maupun tanaman dengan luas kurang lebih 800 ribu hektare, dan verifikasi legalitas kayu juga telah dilaksanakan pada 175 unit industri pengolahan kayu. Sebagian besar industri yang lulus proses sertifikasi VLK adalah industri berskala besar dan bergerak di bidang wood working. Di Jawa Tengah, beberapa industri yang mengawali implementasi sistem ini antara lain Indotama Omricon Kahar, Albasia Bumhipala Persada, PT Kayu Lapis Indonesia Semarang, dan Dharma Satya Nusantara Temanggung. Sebagian di antara industri besar tersebut memproduksi furnitur dan moulding, seperti Kurnia Jati Utama di Jawa Tengah dan PT Panca Warna di Gresik (Jawa Timur). Di kalangan Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Industri Kecil Menengah (IKM), salah satu dari sedikit yang telah mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu adalah Jawa Furni Lestari (Yogyakarta), yang memproduksi furnitur dengan pola non manufactured. Untuk mempersiapkan industri kehutanan, terutama dari kalangan UKM, agar mampu menerapkan SVLK, perlu syarat. Yakni meningkatkan kapasitas dan kesiapan pelaku industri kecil dan menengah melalui pelatihan SVLK. Kegiatan tersebut juga diharapkan secara bersama-sama menjadi sarana untuk mendorong implementasi SVLK di kalangan IKM/UKM, mendorong perluasan jejaring usaha kehutanan serta penajaman tentang berbagai hambatan untuk implementasi. Selain itu dengan pelatihan juga diharapkan munculnya strategi bagi kelompok UKM dalam menyikapi keharusan dalam menerapkan SVLK. Bagi MFP - KEHATI, pelatihan SVLK bagi IKM/UKM ini sendiri merupakan pelaksanaan dari salah satu rencana kerja, yaitu untuk melakukan latih damping bagi unit manajemen hutan hak dan industri kecil dan menengah. Pada awalnya, MFP – Kehati hanya berencana melaksanakan pelatihan dan pendampingan atau asistensi pada delapan unit IKM. Tapi dalam pelaksanaannya, pelatihan dan pendampingan SVLK melibatkan peserta lebih besar. Jumlah industri kecil menengah, terutama mebel dan kerajinan begitu besar, dan pengrajin kecil yang tergantung pada sektor ini begitu banyak, terutama di daerah-daerah sentra furnitur dan kerajinan yang bertujuan
6