CMYK
±
Kamis, 2 Februari 2012 lampung post
CMYK
±
Ruwa Jurai
I 24
Siring di Register 45 Dikritik
Arahan Plt. Sekkab
LiNTaS inspektorat Lambar Tangani 60 Kasus
±
LiWa—Selama 2011, Inspektorat Lampung Barat menangani 60 kasus sesuai dengan target yang dianggarkan. Kepala Inspektorat Lampung Barat Ibrahim Amin, Rabu (1-2), mengatakan dari 60 kasus itu, terbanyak kasus penyimpangan atau penyalahgunaan atau penyelewengan wewenang berjumlah 32 antara lain dana bantuan operasional sekolah, beras miskin, dan alokasi dana pekon. Kemudian disusul kasus kehilangan SK (7), perceraian (6), dan indisipliner (5). Sedangkan kasus lain antara lain seperti asusila, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), mosi tidak percaya, fungsi, audit, pencurian, dan sebagainya. Menurut dia, ada tiga kasus yang masuk tahun 2011 dan akan ditindaklanjuti pada tahun 2012, antara lain kasus perceraian dan kehilangan SK. (ElI/R-2)
jalur lintas timur (Jalintim) Kecamatan mesuji
LiWa—Guna menunjang pengawasan dan pendampingan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Kabupaten Lampung Barat oleh Kelompok Kerja Ruang Belajar Masyarakat (RBM), Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon (BPMPP) mengucurkan dana Rp120 juta dari APBN tahun 2012. Kepala BPMPP setempat Ismet Inoni di ruang kerjanya, Rabu (1-2), mengatakan alokasi dari APBN itu untuk lebih memaksimalkan pemberdayaan kader pembangunan masyarakat (KPM) dalam mengawasi dan mendampingi pelaku PNPM dari tingkat kecamatan hingga pekon, sehingga meminimalisasi permasalahan teknis di lapangan. “Pengurus RBM ini fokus melakukan berbagai pembinaan masyarakat pelaku PNPM.” (*/D-3)
Timur dan simpangpematang atau sepanjang wilayah Register 45 sudah meresahkan masyarakat pengguna jalan.
Cuaca ekstrem batasi aktivitas Nelayan
MATA PENCARIAN
Batu Hitam Hidupi Warga Tebakak ±
KRUI (Lampost): Batu hitam yang umumnya berbentuk bulat di pantai pesisir, tepatnya di Pekon Tebakak Way Sindi, Kecamatan Karyapenggawa, Lampung Barat, menjadi salah satu sumber penghasilan sebagian masyarakat di wilayah itu. Azwardi (40), salah seorang penjual batu hitam, saat ditemui areal tumpukan batu yang dijualnya, Minggu (30-1), mengaku menjual batu hitam Rp15 ribu/ karung. Satu karung ditakar dengan tiga ember batu—satu ember berkapasitas 5 liter. Azwardai telah puluhan tahun bergelut mengumpulkan batu hitam dan kemudian menjual kepada konsumen yang rata-rata membeli batu itu untuk memperindah atau menghiasi halaman rumah.
Namun, kini batu hitam itu mulai susah didapat dibanding dengan sebelumnya. Pasalnya, telah puluhan tahun masyarakat setempat mengumpulkan dan menjualnya. “Kalau dahulu mudah mencarinya, tapi sekarang kami harus pilih karena batu hitam di pantai ini telah tercampur batu karang dan batu lain,” ujarnya. Dalam sehari, dia beserta istri bisa mengumpulkan 10 karung batu hitam. Pembeli biasanya datang langsung mengambilnya. “Tetapi ada juga yang datang ke sini menunggu beberapa hari dan datang lagi sampai terkumpul karena pesanannya banyak,” katanya. Dalam sepekan, Azwardi bisa menjual sekitar 50 karung dan hasilnya untuk kebutuhan sehari-hari serta sebagian ditabung. (**/R-2)
n lampung post/mERWan
plt. sekretaris Kabupaten tulangbawang Barat pahada Hidayat memberikan pengarahan saat membuka musyawarah Daerah (musda) lembaga pengembangan tilawatil Quran (lptQ) kabupaten setempat di pondok pesantren al Furqon, panaraganjaya, Rabu (1-2).
TRANSPORTASI UDARA
Lanud Way Tuba Layak Jadi Bandara Komersial WAY TUBA (Lampost): Landasan Pangkalan Udara (Lanud) TNI Angkatan Darat Gatot Subroto Way Tuba, Kabupaten Way Kanan, sudah layak dijadikan bandara komersial. Namun, perlu dilengkapi prasarana teknis pendukung untuk penerbangan sipil. Penilaian itu disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Perhubungan M. Ihsan Tatang saat mengunjung lanud tersebut, Rabu (1-2). Kujungan Sekjen Kemenhub itu didampingi Dirjen Perkeretaapian Tunjung Endrawan, Dirjen Perhubungan Udara Harry Bakti, Sekprov Lampung Berlian Tihang, dan Danrem 043/Gatam Kol. Inf. Amalsyah Tarmizi. Seusai ekspose strategi pertransportasian oleh Bupati Way
Kanan Bustami Zainudin, Sekjen menjelaskan landasan Lanud Gatot Subroto sudah layak dan cukup untuk menjadi bandara umum dengan lebar 40 meter dan panjang 3.000 meter. “Namun, perlu dilengkapi sarana teknis pendukung untuk penerbangan sipil.” Sarana pendukung itu berupa ruang tunggu, navigasi, serta dibentuknya UPT bandara. Sekjen Kemenhub sangat mendukung percepatan pembangunan Lanud Gatot Subroto untuk dijadikan bandara penerbangan umum. “Kami akan tinjau persiapan dari sisi keamanan udara dan daratnya.” Kemnhub, kata Ihsan, sangat mendukung pembangunan bandara penerbangan sipil. Terlebih, Pemkab setempat sangat proaktif
memperjuangkan dan mempersiapkan pembangunan tersebut, apalagi lokasinya sangat strategi. Dalam kesempatan itu, Bupati Way Kanan menjelaskan tahun ini Pemkab telah menganggarkan Rp1,6 miliar untuk mendukung pembangunan bandara. Kini telah ada kesepakatan penerbangan dengan pihak Susi Air dan Merpati. “Kami juga akan menjalin kerja sama dengan Lion Air dan Sriwijaya Air.” Letak Lanud Gatot Subroto Way Kanan sangat stategis karena berada di perbatasan Provinsi Lampung dan Sumatera bagian selatan. Keberadaan bandara nantinya tidak hanya sebagai sarana angkutan penumpang, tapi juga kargo. (lEH/D-3)
Kembalikan Berkas Pencalonan
±
±
CMYK
didikan di Simpangpematang, Muchtarudin (55), menambahkan dia khawatir dengan kondisi jalan yang diberi siring tapi terlalu dekat dengan badan jalan. “Karena anak sekolah dari Way Serdang, Simpangpematang, Tanjungraya, dan Mesuji Timur melintasi jalan lintas timur itu menggunakan sepeda motor. Jadi, kalau sampai terjadi kecelakaan masuk parit lalu tidak ada yang tahu, bisa tewas.” Untuk itu, dia meminta pemerintah mengambil sikap terhadap PT Silva yang telah den-
‘‘
Keberadaan siring yang dibuat pt silva Inhutani lampung itu sangat meresahkan warga karena mengancam keselamatan pengguna jalan.
gan sengaja membuat parit yang membahayakan pengguna jalan di sepanjang wilayah Register 45. “Kami minta parit itu ditutup karena berbahaya. Kalau tidak, letaknya harus agak jauh dari badan jalan,” ujarnya. Seorang anggota Satuan Lalu Lintas Polres Tulangbawang yang tidak mau disebutkan namanya juga mengakui angka kecelakaan parah naik sejak adanya parit tersebut. “Jelaslah Mas, tadinya kalau mobil atau sepeda motor menghindari tabrakan paling masuk semaksemak, sekarang pasti terjun ke parit.” (uan/D-3)
±
Usia di Atas 1 Tahun Sertakan Ketetapan PN
Maret, Ragem Sai Mangei Wawai Dimulai lanja kampung (APBK). Kegunaannya tentunya diserahkan kepada kampung.” Untuk peluncuran perdana program itu, Pemkab sedang menunggu juklak dan juknis kegiatan yang segera disosialisasikan ke kampung. “Program ini segera diluncurkan paling lambat Maret mendatang,” ujarnya. Bachtiar mengatakan program Ragem Sai Mangei Wawai tersebut terdiri dari pembangunan fisik 50%, pengembangan usaha ekonomi kerakyatan 20%, penataan administrasi pemerintahan kampung 10%, perencanaan dan pengawasan teknis 5%, administrasi pengelolaan kegiatan 5%, pengembangan SDM 5%, serta monitoring dan evaluasi 5%. Sementara itu, Wakil Bupati Tulangbawang Barat Umar Ahmad menambahkan program itu merupakan satu-satunya program prorakyat yang ada di Provinsi Lampung. Dari 14 kabupaten/kota di Lampung, hanya Tulangbawang Barat yang memiliki program yang langsung menyentuh kepentingan masayarakat kampung. (mER/D-3)
Hal itu disebabkan siring yang berkedalaman 3—5 meter dan lebar 2,5 meter sepanjang jalur tersebut sudah banyak memakan korban. Bahkan, seorang pengemudi bernama Syahminan Harahap (44), warga Bekasi, tewas dalam siring saat mobil yang dikendarainya terjun ke parit dua pekan lalu. Beberapa tokoh masyarakat di Mesuji pun mengkritisi keberadaan siring yang tela h menelan korban tersebut. Sariaman, yang pernah mendaftar sebagai calon wakil bupati pada pilkada lalu, menyebutkan keberadaan siring atau parit yang dibuat PT Silva Inhutani Lampung itu sudah sangat meresahkan masyarakat karena mengancam keselamatan pengguna jalan. Ia menyebutkan sejak siring atau parit dibuat dua bulan lalu, sudah banyak kecelakaan parah karena terperosok parit. “Parit tersebut perlu dibenahi,” ujarnya, Rabu (1-2). Selain itu, dia juga menyebutkan berdasar pada UU No. 13 Tahun 1980 tentang Jalan Pasal 5 Ayat (2) dan (3) menerangkan mengenai daerah manfaat jalan dan daerah pengawasan jalan yang bisa digunakan untuk pelebaran jalan. Secara perinci dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan pada Pasal 40 Ayat (1) menyebutkan badan jalan nasional lebarnya minimal 25 meter. Kemudian pada Pasal 45, setiap orang dilarang menggunakan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan. “Sedangkan PT Silva menggali parit tepat 1,5 sampai 2 meter di sisi jalan. Ini sudah merupakan pelanggaran,” ujarnya. Sementara itu, tokoh pen-
AKTA KELAHIRAN
PROGRAM UNGGULAN
PANARAGAN (Lampost): Peluncuran program Ragem Sai Mangei Wawai direncanakan pada awal Maret mendatang. Pemkab Tulangbawang Barat menyiapkan dana Rp200 juta/kampung untuk peluncuran program itu. “Untuk menjalankan program unggulan ini tinggal menunggu petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan melalui surat keputusan bupati,” ujar Bupati Bachtiar Basri, didampingi Kabag Tata Pemerintahan A. Hariyanto, saat kunjungan kerja ke Kampung Kagunganratu, Tulangbawang Udik, Selasa (31-1). Bupati mengatakan program Ragem Sai Mangei Wawai merupakan salah satu program unggulan untuk membangun kampung. Program itu di luar anggaran dana desa (ADD) Rp25 juta/kampung. Kegiatan dalam program tersebut selain membangun infrastruktur, juga membiayai kesejahteraan aparatur kampung. “Dana Rp200 juta/kampung ini akan dimasukkan anggaran pendapatan dan be-
±
mEsUJi (Lampost): Keberadaan siring di sepanjang
bPMPP Kucurkan Dana KPM rp120 Juta
KRUi—Cuaca buruk dan gelombang tinggi di laut pesisir Lampung Barat masih berlangsung. Menurut nelayan setempat, kondisi laut kembali normal pada Maret nanti. Nelayan Pelabuhan Kualastabas, Pasar Krui, Kecamatan Pesisir Tengah, Nusirwan (51), Selasa (31-1), mengakui hingga kini belum bisa melaut karena gelombang tinggi dan angin kencang masih terus terjadi. “Tetapi kini angin barat kadang diselingi hujan, jadi kami masih bisa mencari ikan di tengah laut walaupun waktunya sangat terbatas dari pukul 06.00—08.00, selebihnya berbahanya untuk melaut. Dari satu pekan rata-rata tiga hari kami bisa melaut seperti itu.” Hasil tangkapan pun, ujar Nusirwan, relatif jauh turun dibanding dengan saat cuaca laut normal. Pada cuaca baik, dalam sehari atau semalaman, nelayan bisa mendapat tangkapan ikan rata-rata 40 kg. “Tapi kalau sekarang dengan waktu yang sangat singkat, hasil tangkapan kami paling banyak 10 kg sekali melaut, ikannya juga jenis ikan musiman yang datang ke laut sini seperti tenggiri aceh, layur, ikan kakap merah, mencilak, dan nawi.” (**/D-3)
±
n lampung post/*
Bakal calon incumbent Bupati lambar mukhlis Basri, melalui adik kandungnya, Farosil mabsus, didampingi Ketua paC pDI perjuangan sekincau, mengembalikan berkas pencalonan ke panitia penjaringan DpC pDI perjuangan setempat, selasa (31-1).
SIDANG PRAPERADILAN
Tergugat Hadirkan Saksi Ahli MENGGALA (Lampost): Sidang praperadilan kasus gugatan Chandra Hartono kepada Polres Tulangbawang atas penangkapan BBM kembali digelar di Pengadilan Negeri Menggala, Rabu (1-2), dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli dari tergugat Polres Tulangbawang. Saksi yang dihadirkan adalah Eddy Rifai, dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung (Unila). Dalam kesaksiannya, Eddy menjelaskan mekanisme proses penangkapan, penyidikan, dan penyitaan serta UU Ganti Rugi No. 8/1981. “UU No. 8/1981 tentang KUHAP menyatakan ganti kerugian adalah hak seorang mendapatkan pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili
tanpa alasan yang berdasar pada undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam UU,” ujarnya. Dia melanjutkan tersangka, terdakwa, atau terpidana berhak menuntut ganti rugi karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili, atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Sementara itu, saat ditanya penggugat Chandra Hartono mengenai proses penangkapan tanpa dua barang bukti yang cu kup, Eddy Rifai mengatakan proses penangkapan, penahanan, dan penyitaan tidak bisa dilakukan jika belum
±
memenuhi hal tersebut. Ketika ditanyakan dalam proses penangkapan dan penyidikan apakah dibenarkan secara UU, penyidik meminta sejumlah uang secara langsung dan melalui perantara, saksi ahli mengatakan tidak dibenarkan dan tidak diatur UU. Jika terbukti, kepolisian telah melakukan tindak pidana. “Jika hal tersebut terjadi dan dilakukan penyidik, berarti telah terjadi tindak pidana karena hal itu melanggar undang-undang,” kata dia. Berdasar pada keterangan saksi ahli tersebut, pihak penggugat mengatakan kepolisian dalam hal ini Polres Tulangbawang telah melakukan penangkapan tidak prosedural dan ini sangat bertentangan dengan undang-undang. (ata/D-3)
PA NA R AGA N (L a mp o s t): Masyarakat Tulangbawang Barat yang akan membuat akta kelahiran usia di atas 1 tahun harus memiliki ketetapan dari pengadilan. Aturan tersebut mulai diberlakukan sejak Januari 2012. Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Tulangbawang Barat Adrie mengatakan sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2006 Pasal 32 Ayat (2) tentang Administrasi Kependudukan, ada beberapa ketentuan dalam mengurus akta kelahiran, di antaranya pembuatan akta kelahiran usia di atas 1 tahun harus menyertakan ketetapan pengadilan dari pengadilan negeri (PN) setempat. “Pemkab Tulangbawang Barat mulai memberlakukannya tahun ini, sehingga warga yang akan membuat akta kelahiran usia di atas 1 tahun tanpa membawa ketetapan dari pengadilan tidak akan dilayani. Itu sudah menjadi aturan Pemerintah Pusat,” kata dia, Selasa (31-1). Namun, ujar Adrie, untuk pembuatan akta kelahiran usia 1—60 hari, proses pengurusan berlangsung normal seperti biasa seperti melampirkan fotokopi
KTP suami-istri, fotokopi buku nikah, keterangan bidan, dan saksi serta kartu keluarga (KK). Unut k p eng u r u s a n a k t a kelahiran antara 60 hari dan 1 tahun harus melalui rekomendasi kepala Dinas Catatan Sipil dan tidak perlu melampirkan ketetap an pengadilan. “Pembuatan akta kelahiran usia 1—60 hari bebas biaya atau gratis, sedangkan untuk 60 hari—1 tahun ke atas dipungut administrasi untuk PAD Rp21.500,” ujarnya. Adrie mengharapkan dengan diberlakukannya peraturan tersebut, masyarakat diharapkan segera mengurus akta kelahiran sejak anak lahir untuk kemudahan anak tersebut nantinya. “Jika ada anak yang baru lahir, segera dibuatkan akta kelahirannya. Selain mudah, pembuatannya juga gratis.” Lebih lanjut dia menjelaskan akta kelahiran tersebut juga sangat penting seperti dokumen kependudukan lainnya. Selain untuk daftar sekolah dan melamar kerja, akta kelahiran juga dibutuhkan dalam keperluan lain. “Kami mengimbau masyarakat yang belum memiliki akta kelahiran segera mengurusnya.” (mER/D-3)
CMYK
±
±