6 Izin... Kadis, surat izin tersebut telah diterbitkan sejak 18 Juli lalu. Umirtun sangat menyayangkan atas keluarnya surat izin ekspor tersebut tanpa melihat adanya pelanggaran serius yang dilakukan perusahaan tersebut. “Jadi izinnya itu keluar atas rekomendasi Kementerian ESDM ke Kementrian Perdagangan sebagai dasar untuk mengeluarkan izin ekspor. Nah, sikap kami adalah memprotes dan akan mem-
Guru... dua kali mengembalikan pinjamannya. 6 Maret lalu sebesar Rp 2 juta dan 25 Maret sebesar Rp 4 juta. Sedangkan pejabat Dispora lainnya yang meminjam uang sebut Abu Bakar adalah Siti Ristiati. Mantan kepala seksi PMPTK Dikpora mengambil uang Rp 3 juta. Asmin Makmur, mantan kepala seksi perencanaan Dikpora juga begitu. Abu Bakar menyebut Asmin telah mengambil dana sebesar Rp 14.750.000. Dana ini diambil enam kali ditahun 2011 dengan jumlah Rp 5,8 juta. Selain itu Asmin mengambilnya untuk pengadaan laptop sebesar Rp 8,9 juta sehingga totalnya Rp 14.750.000. Dana ini baru dikembalikan sebesar Rp 2,2 juta mulai Februari sampai Juni 2012. Hardyawan, staf di Dikpora juga meminjam dana sama Abu Bakar. Jumlahnya kata Abu Bakar Rp 3,5 juta. La Ewe, koordinator pengawas juga begitu. Menurut mantan bendahara Dikpora inin La Ewe meminjam Rp 5,6 juta dan baru dikembalikan Rp 500 ribu di Februari 2012 lalu. Dana Tamsil sebesar Rp
Kendari Pos | Kamis, 12 Juli 2012
pertanyakan langsung atas penerbitan izin itu ke kedua lembaga kementerian. Kami akan kembali menjelaskan persoalan yang dihadapi PT Stargate,” kata Umirtun, kemarin. Sementara ketua DPRD Konut Raup dengan tegas meminta kepada pemerintah pusat untuk menarik kembali atau menunda pemberian surat izin ekspor yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan, hingga melaksanakan seluruh kewajibannya yang selama ini
mereka abaikan dan merugikan daerah. “Ini merupakan bentuk pelecehan terhadap kepala daerah. Sebab, bupati telah membuat surat keputusan untuk menghentikan sementara kegiatan PT Stargate. Jadi seharusnya surat izin ekspor tidak boleh dikeluarkan karena perusahaan yang bersangkutan memiliki sejumlah masalah,” kata Raup dengan nada tinggi. Menurut Raup, seharusnya surat rekomendasi bupati Konut menjadi rujukan atau
pertimbangan Kementerian ESDM dan Perdagangan untuk tidak mengeluarkan izin ekspor sampai perusahaan tersebut melaksanakan seluruh kewajibannya. “Kami tidak terima kebijakan Pemerintah pusat ini. Dan kami akan mempertanyakan hal ini. Pemerintah pusat jangan hanya mau mengambil keuntungan dari daerah, sementara tidak melihat persoalan yang terjadi di daerah. Ini jelas merugikan bagi daerah kami,” tandas politisi PAN itu. (p16)
78 juta rinci Abu Bakar juga dipinjam panitia pengadaan barang dan jasa, jumlah Rp 17 juta. Selain itu ada juga beberapa nama yang ditulis Abu Bakar di kertas rekapannya hingga Juni 2012 lalu. Mereka adalah Uci Kasmila Rp 1,6 juta, Andi Nasir Rp 5 juta, kepala satu atap Mambo Rp 1 juta. Selain itu ada juga dana lain yang digunakan untuk pembelian paskibraka, kulkas, bond kas hingga bond kas. Jumlahnya Rp sekitar Rp 19 juta. “Jadi total dana yang dipinjam dan digunakan 91.650.000 rupiah,” ungkapnya. Pernyataan Abu Bakar ini mendapat reaksi keras dari Pajawa Tarika. Saat dikonfirmasi, mantan kepala bidang TK dan SD ini menyebut mantan bendahara itu mengada-ada. “Memang ada uang yang saya ambil sama dia. Tetapi itu bukan dana tamsil, melainkan uang pribadi Abu Bakar untuk pembelian tanah yang saya jual kepadanya,”
kata Pajawa dengan kesal. Menurutnya, karena kesepakatan pembelian tanah dibatalkan Abu Bakar, diapun berniat baik mengembalikan uang itu. Dan sampai sekarang tersisa Rp 500 ribu. “Kalau saya tahu dana tamsil mana berani saya mau terima uang dari pa Abu. Dia (Abu) itu mengadaada,” sambungnya. Andi Mappiare juga begitu.
Katanya, saat menjabat kepala bidang di Dikpora, dia memang mengambil uang sama Abu Bakar. Dana itu, digunakan sebagai biaya operasionalnya sewaktu menjabat di instansi tersebut. “Ini kan aneh, setelah tamsil bermasalah karena uangnya dipakai, kita jadi kambing hitam. Memang Abu Bakar yang mengada-ada,” ungkapnya. (nur)
Dibongkar... telah menerima surat pemberitahuan dari Pemkab Konawe yakni 30 Desember 2011. “Sejak Januari 2012 saya telah melakukan pembongkaran sesuai petunjuk bidang tata ruang Dinas PU Konawe. Sementara yang lain belum sama sekali melakukan pembongkaran,” ujar Nurdin Haladi kemarin.
Tewas... Tinanggea APTU Agus Winarto, kemarin. Korban meninggal telah dibawa di Puskemas Tinanggea untuk dilakukan visum, sementara dua korban luka-luka lainnya telah mendapat perawatan di Puskesmas Atari Jaya Kecamatan Lalembuu, pagi kemarin. “Korban yang meninggal itu akibat luka tusuk dari perkelahian yang terjadi di desa Teteinea Jaya,” kata Agus Winarto. Atas persitiwa tersebut aparat kepolisian resort Konsel dan anggota Polsek Tinanggea te-
Kabid Sarana Prasarana Dinas PU dan Tata Ruang Pemkab Konawe, Israwan Sulfa membantah tegas pernyataan Nurdin Haladi itu. Kata dia, pembongkaran bangunan yang masuk disempadan jalan tidak dapat dilakukan secara sekaligus. “Pembongkaran bangunan toko Hanura sebagai permulaan saja nanti lainnya menyusul, karena tenaga kita dilapangan sangat
terbatas, “ ujarnya. Israwan menilai pemilik toko Hanura sejak awal tidak berniat baik untuk membongkar sendiri bangunannya setelah Pemkab Konawe melayangkan surat sejak 2007 termasuk tiga surat sebelumnya sejak 2011 dan 2012. “Ini surat yang kami kirim beberapa bulan terakhir tetapi sejak 2007 kami layangkan,” urainya. (din)
lah berada di Tempat Kejadian perkara dalam rangka mengamankan situasi, melakukan lidik terhadap pelaku, pengaman dan patroli TKP dan antisipasi tindakan balasan. “Untuk pelaku perkelahian tersebut, petugas sementara melakukan pengejaran, khususnya kepada para pelaku,” tandasnya. Perkelahian yang melibatkan dua kelompok pemuda antar desa dua Kecamatan tersebut mendapat perhatian dari wakil Bupati Konsel H Sutoardjo Pondiu. Mendapat laporan seperti itu dua Camat masing-masing Lalembuu dan Basala untuk
segera melakukukan koordinasi dengan pihak kepolisian dalam rangka pengamanan. “Peristiwa ini saya sudah perintahkan Camat Kepala Desa untuk segera menyelesaikan, sehingga kasus ini tidak melebar dan berkepanjangan,” ujar Sutoardjo. Selain camat dan desa, Badan Kesbang dan Linmas Konsel juga telah ditugaskan untuk melakukan pemantauan, termasuk melakukan mediasi dua kelompok yang bertikai. Sutoardjo berharap dengan peristiwa tersebut tidak ada aksi balas dendamyang melibatkan antar warga desa. (era)
Online Newspaper | Created by Taya