4
RABU
13 Februari 2013
KRIMINAL
Tuntas Pertengahan Tahun 2013 Raperda Penataan Pasar
KM/FATHOR RAHMAN
MELAPOR: Korban penipuan pembangunan gedung sekolah SMP di Pasean datangi Polres Pamekasan.
Dijanjikan Proyek USB, Uang Dikuras Rp 103 Juta KOTA-Ini pelajaran berharga. Bahruddin, 32, warga Desa Bujur Barat Kec. Batumarmar terpaksa harus menelan kerugian yang cukup besar. Ini karena ia mengeluarkan uang setelah dirinya dijanjikan mendapatkan bagian pengerjaan proyek unit sekolah baru (USB) . Bahruddin, Selasa (12/2), kembali mendatangi Polres Pamekasan setelah beberapa waktu sempat datang untuk melaporkan dugaan penipuan Dodi Harmudi, 45, warga Bangselok, Sumenep yang juga mitra Bahruddin. Sebelumnya, Bahruddin mendatangi Polres pada 12 Desember 2012 lalu. Saat itu ia mengantongi tanda bukti lapor no. TBL/479/XII/2012/Jatim/RES PMK, dengan perkara tindak penipuan. “Akan tetapi, saya sebagai pelapor tidak pernah diberi tahu perkembangan laporan saya, padahal saya melapor sudah sangat lama,” ujar Bahruddin pada Kabar Madura, Selasa (12/2) kemarin. Kanit Idik II Satreskrim Polres Pamekasan Arief Kurniadi mengatakan, pihak terlapor sudah dipanggil dua kali, akan tetapi mangkir, dan pihaknya tidak bisa memanggil paksa dikarenakan laporannya masih belum jelas. Sedangkan pelapor sudah diberi SP2HP atau form laporan perkembangan penanganan kasus. Diceritakan Bahruddin, dirinya sudah menjadi korban penipuan dengan kedok proyek pembangunan USB (unit sekolah baru) SMP yang terletak di 3 lokasi yang sama di kecamatan Pasean. “Saya dijanjikan akan mengerjakan proyek USB dengan nilai proyek sebesar Rp 2,1 miliar, dan dengan proyek tersebut, Dodi meminta kepada saya uang untuk mengurus proyek tersebut, termasuk mengurus proposal,” tukas Bahruddin. Bahruddin sendiri sudah memenuhi permintaan Dodi, dengan memberikan uang dengan lima kali cicilan. Cicilan pertama senilai Rp 20 juta, kedua Rp 10 juta, ketiga Rp 5 juta, keempat Rp 10 juta, dan yang kelima adalah sebesar Rp 58 juta, sehingga jumlah keselurahan Rp 103 juta. Bahruddin merasa tertipu karena setelah menyetor uang ternyata proyek yang dijanjikan justru diberikan pada orang lain. Terlapor Dodi sempat berjanji akan mengembalikan uang tersebut, namun Bahruddin menunggu sangat lama janji tersebut, sehingga Bahruddin memutuskan untuk melaporkan pada kepolisian. Bahruddin menuntut agar uangnya dikembalikan dengan utuh, karena dirinya sudah jelas mengalami kerugian dengan kesepakatan yang pernah dibuat. (ong/zis)
DANA ALOKASI KHUSUS Meningkat 20 Persen PAMEKASAN-Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Asset (DPPKA) Pamekasan, Taufiqurrachman, mengatakan pada tahun ini, dana alokasi khusus (DAK) Kabupaten Pamekasan mencapai Rp 97 miliar. Jumlah ini berarti meningkat sekitar 20 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai sekitar Rp 67 miliar. “Dari APBD murni, jumlahnya sekitar Rp 82,4 miliar, sedangkan yang tambahan berkisar 14,6 miliar, jadi jumlah keseluruhannya adalah Rp 97 miliar rupiah,” tukas Taufiqirrachman pada Kabar Madura, Minggu (10/2). Dana APBD murni yang sebesar Rp 82,4 miliar akan dialokasikan pada semua SKPD di Kabupaten Pamekasan, sedangkan untuk dana tambahan yang sebesar 14,6 miliar dikhususkan untuk Diknas dan PU. “Sedangkan realisasinya nantinya, adalah berdasarkan proses pengajuan APBD yang bersamaan dengan laporan akhir tahun 2012,” imbuhnya. Untuk tahapan pencairannya ada tahapan tertentu, yaitu tahap pertama pada bulan Maret sebesar 30 persen, sedangkan tahap selanjutnya adalah sebesar 45 persen, dari tahap kedua harus tersisa dari 10 persen, akan tetapi juga disesuaikan dengan penyerapannya yang harus dihabiskan. Tahapan selanjutnya adalah sebesar 25 persen. “Pengajuannya tidak boleh terlambat, sebab kalau sampai terlambat, maka bukan hal yang tidak mungkin dana tersebut akan terancam hangus dan akan dikembalikan ke kas negara,” katanya.(ong/zis) Email Redaksi: kabarmaduranews@gmail.com
KOTA-Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penataan Pasar Tradisional di Kabupaten Pamekasan kemungkinan akan selesai pertengahan tahun 2013. Ketua Komisi B DPRD Pamekasan Husnan Ahmadi mengatakan,“Terkait penataan pasar tradisional saat ini masih belum selesai dibahas.” Menurut Husnan Ahmadi, diperkirakan pertengahan tahun ini sudah selesai. Raperda tersebut sangat penting dan mendesak dituntaskan guna menjaga stabilitas perekonomian masyarakat Pamekasan agar tidak kian terpuruk melihat pertumbuhan pasar modern yang juga makin pesat. Tidak dipungkiri, kata Husnan, kedua sektor ekonomi itu penting untuk mengembangkan ekonomi masyarakat. Sehingga dua elemen tersebut perlu dibuatkan perda, apalagi pengaduan dari masyarakat kerap diterimanya. “Kalau dari segi modal, pasar tradisional kalah jauh dari pada pasar modern, terkadang pula
masyarakat lebih suka belanja di pasar modern karena dinilai lebih efektif dan begitulah sebaliknya, sehingga perlu adanya perda,”tandasnya. Sebetulnya, lanjut Husnan, raperda pasar tradisional dengan pasar modern itu merupakan satu rumpun pembahasan. Tak pelak jika hal itu dimungkinkan selesai pertengahan tahun ini untuk menjadi perda. “Salah satu isi dalam raperda itu bahwa jarak pasar modern dengan pasar tradisional itu harus jauh. Sehingga keberadaan pasar modern itu tidak mengganggu terhadap lancarnya perekonomian di pasar tradisional,”ungkap dia. Perda tersebut tidak hanya berlaku pada daerah lingkup kota saja melainkan nantinya akan berlaku terhadap seluruh wilayah di Pamekasan, supaya gesekan tidak terjadi yang akhirnya masyarakat menjadi korbannya. “Yang namanya perda, semua daerah di Pamekasan akan berlaku, artinya hingga ke pelosok desa tida ada zona-zona tertentu,” pungkasnya.(jck/zis)
KM/MARZUKIY
BELUM TERTATA: Salah satu pasar tradisional yang ada di Pamekasan. Pembahasan raperda penataan pasar diperkirakan bakal selesai pertengahan tahun ini.
Pelayanan RSD Kembali Dikeluhkan
KM/HUMAS PEMKAB PAMEKASAN
PEDULI HUKUM: Bupati Kholilurrahman menyerahkan bantuan mobil tahanan dari Pemkab Pamekasan pada Kejari Pamekasan, Selasa (12/2).
Bupati Serahkan Bantuan Mobil Tahanan
PAMEKASAN-Pemkab Pamekasan memberikan bantuan mobil tahanan pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan. Pemberian tersebut diserahkan sendiri oleh Bupati Kholilurrahman di peringgitan dalam rumah dinas-nya, Selasa (12/2). Selain Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pamekasan Agus Irianto, seremonial tersebut juga dihadiri oleh wakil bupati dan kepala SKPD terkait di jajaran Pemkab Pamekasan. Mengawali sambutannya, Bupati Kholilurrahman mengungkapkan rasa bangga dan bahagia atas berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Kejari Pamekasan. Pasalnya, Kejari berhasil memberikan pemahaman dan kesadaran hukum kepada aparat pemerintahan dan masyarakat secara keseluruhan. “Kami yakin, Kejari Pamekasan juga terus mendorong jajarannya, untuk melaksanakan tugas dengan maksimal dan sebaik-baiknya,”
terang bupati sembari menegaskan, motivasi tiada henti yang dilakukan oleh Kajari kepada jajarannya, merupakan salah satu bentuk komitmen dan dukungan dari Kajari dalam membantu tugas-tugas Pemkab Pamekasan. “Khususnya dalam memberikan pemahaman dan kesadaran hukum kepada masyarakat dan penegakan hukum dengan baik dan proporsional. Tentu saja sangatlah tidak berlebihan, apabila Pemkab Pamekasan mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih serta penghargaan yang tak terhingga, atas kerjasama dan kemitraan yang telah dibangun selama ini,” bebernya. Untuk itu, bupati berharap agar sinergi dan kerja sama baik dalam membangun Pamekasan ini, terus dijaga agar masyarakat Pamekasan merasakan kenyamanan dan ketenangan serta kepastian hukum dalam kehidupan sehari-harinya. Ditambahkan, jika jajaran ke-
jaksaan negeri Pamekasan berhasil membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat, pasti akan dapat menciptakan iklim yang harmonis di tengahtengah masyarakat. Bupati meyakini, bantuan hibah mobil tahanan akan memacu prestasi kerja dan memberikan kenyamanan kepada para masyarakat yang tengah menjalani proses hukum. Kebersamaan yang telah dibangun selama ini, terangnya, akan mampu menciptakan kondusivitas dalam tatanan kehidupan kemasyarakatan di Kabupaten Pamekasan di masa yang akan datang. Sementara itu, Kepala Kejari (Kajari) Agus Irianto, dalam sambutannya mengapresiasi kepedulian bupati terhadap penegakan hukum di Pamekasan. “Ini kenang-kenangan yang sangat berarti bagi kami. Semoga kerja sama ini akan terus terbangun secara baik,” tukas Agus Irianto. (anm/zis/adv)
TLANAKAN-Pelayanan rumah sakit daerah (RSD) Dr. Slamet Martodirdjo Pamekasan kembali dikeluhkan pasien. Akibat lambannya pertolongan dari pihak rumah sakit, bayi bernama Muhammad Sulthon Mubarok yang baru berusia 3 hari itu harus menghembuskan nafas terakhirnya tepat pukul 06.00 WIB, Senin (11/2) lalu. Direktur RSD Dr. Slamet Martodirdjo Pamekasan Iri Agus Subaidi belum bisa dikonfirmasi Kabar Madura, Selasa (12/2). Dihubungi berkali kali melalui telepon genggamnya tidak dijawab. Beberapa kali didatangi ke kantornya, namun tidak pernah ada di tempat. Menurut informasi yang diterima Kabar Madura, dr Iri Agus Subaidi sedang bepergian ke luar kota. Sebagaimana dituturkan Slamet Riyadi, 31, orangtua bayi, sejak tiba di rumah sakit plat merah itu pelayanan yang diberikan oleh pihak rumah sakit tergolong lamban. Itu dilihat dari tidak segera ditanganinya sang bayi. “Ketika saya sampai di sini (rumah sakit, red) bilang tidak ada dokernya, dan setiap kali ada
perawat yang datang, kami bertanya tidak pernah digubris meski sekedar bertanya sakit apa anak saya,” kata Slamet Riyadi saat ditemui Kabar Madura, kemarin. Pria berusia 31 tahun ini mengaku lebih menyesalkan pelayanan yang disuguhkan oleh pihak rumah sakit. “Kalau masalah anak saya meninggal tidak apaapa karena memang telah tiba waktunya, tetapi yang menyakitkan bagi saya dan keluarga, usaha yang ditunjukkan oleh dokter tidak ada,” ujar pria asal Dusun Bicabi Dua Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Pamekasan itu. Ia menceritakan, jika anaknya lahir di sebuah bidan desa setempat, namun karena kesehatannya tidak normal, maka sang bayi harus dirujuk ke rumah sakit. Namun usaha tersebut berbuah nihil. “Kalau bidan yang membantu persalinan itu sigap, ketika ada apa apa langsung respon, tapi berbeda dengan dokternya yang ada disini, hanya bertanya jenis penyakit anak saya tidak di jawab,” ungkapnya. (jck/zis)
KM/MARZUKIY
TEGAR: Sang nenek menggendong cucunya yang meninggal di rumah sakit daerah Dr. Slamet Martodirjo Pamekasan, Senin (11/2).
Tak Masuk Daftar, Disdik Dapat Mobdin PAMEKASAN-Pada tahun anggaran 2013, empat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pamekasan dipastikan mendapat masing-masing mobil dinas (mobdin). Namun, di antara empat SKPD tersebut tidak termasuk Dinas Pendidikan yang justru memperoleh anggaran lebih besar daripada 4 SKPD penerima. Empat SKPD yang akan dapat mobdin antara lain Badan Lingkungan Hidup (BLH), Dinkes (Dinas Kesehatan), Dinas PU (Pekerjaan Umum) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pamekasan. “Anggaran untuk masing-masing mobdin tersebut adalah sebesar Rp 250 juta,” terang Kepala DPPKA Pamekasan, Taufiqurrachman pada Kabar Madura, Selasa (12/2). Namun, anehnya, Dinas Pendidikan termasuk SKPD yang juga menerima pengadaan mobdin sebanyak satu unit dan 6 kendaraan motor. Sedangkan dalam data yang ada di DPPKA, tida terdaftar nama Diknas sebagai SKPD
KM/DOK
TAK TERDAFTAR: Salah satu mobdin di salah satu SKPD Kabupaten Pamekasan.
penerima mobdin. “Kami memang akan mendapatkan beberapa kendaraan dinas, yaitu 1 mobdin
dan 6 kendaraan motor, yang anggarannya Rp 300 juta secara keseluruhan, antara kendaraan motor dan mobdin yang
akan diperuntukkan pada kepala dinas,” jelas Sekretaris Diknas, M. Ramli. Sementara itu, Kepala DPPKA Taufiqurrachman mengatakan, anggaran pengadaan mobdin tersebut diambil dari dana alokasi khusus (DAK). “Mungkin saat itu, data yang ada di DPPKA, pihak Diknas masih belum mengajukan, makanya datanya belum ada, sebab pengadaan kendaraan dinas tersebut tergantung pada pengajuan setiap SKPD-nya,” ujar Wakil Ketua Komisi D DPRD Pamekasan, K. Djuhaini, kemarin. Pasalnya, setiap SKPD yang hendak mendapatkan kendaraan dinas, termasuk mobdin, harus mengajukan pada pihak DPPKA terlebih dahulu. Karena pihak DPPKA yang akan mengatur untuk mendapatkan kendaraan dinas tersebut. “Kalau sekiranya nantinya SKPD yang mengajukan dipandang layak untuk mendapatkan kendaraan dinas, tentunya akan mendapatkannya,” imbuhnya.(ong/zis)