NASIONAL
JUMAT 31 MEI 2013
3
RADAR TEGAL
Syahbandar Sorong Diperiksa Penyidik Terkait Aiptu Labora JAKARTA - Pihak penyidik dari Polda Papua dan Bareskrim Polri kembali memeriksa saksi dari Syahbandar pelabuhan Sorong Kota. Pemeriksaan tersebut terkait dengan aktivitas penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan illegal logging atau pemba-
lakan ilegal yang dilakukan oleh Aiptu Labora Sitorus beberapa waktu lalu. Dalam keterangan pers yang dilakukan kemarin (30/5), Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri, Kombes Pol. Agus Rianto mengatakan bahwa pihak penyidik kasus rekening gendut bintara anggota Polsek Raja Ampat, Papua Barat tersebut telah memeriksa salah satu
petugas syahbandar pelabuhan Sorong Kota. Pemeriksaan yang dilakukan penyidik pada Rabu kemarin (29/5) dimaksudkan untuk melengkapi data yang sudah dimiliki penyidik saat ini. Namun Agus belum berani membeberkan hasil pemeriksaan tersebut kepada publik. Selain itu Agus memberikan apresiasi kepada pihak syahban-
dar karena bersedia mengungkap informasi yang dibutuhkan oleh penyidik. “Kami berterima kasih kepada pihak syahbandar yang telah membantu kami sepenuhnya dan kooperatif,” ujarnya di Gedung Humas Mabes Polri kemarin. Agus juga mengatakan bahwa isi yang disampaikan oleh saksi dari syahbandar kepada penyidik merupakan konsumsi penyi-
dik. “Nanti pada saatnya akan terbuka secara lengkap dan utuh, termasuk di dalamnya sirkulasi atau penggunaan perjalanan arus lalu lintas di wilayah tersebut,” tambahnya. Seperti yang telah diketahui sebelumnya, pihak dari PPATK beberapa waktu yang lalu menemukan saldo senilai 1,5 triliun Rupiah di dalam rekening milik Aiptu Labora Sitorus. PPATK
menduga bahwa uang tersebut didapatkan dari hasil yang haram. Selain itu anggota Polsek Raja Ampat tersebut juga dijerat dengan tiga pasal sekaligus. Penyidik menjeratnya dengan pasal tentang penimbunan BBM, Illegal logging, dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Dalam perkembangan terbarunya, penyidik telah menetapkan status tersangka kepada dua
orang yang menjabat sebagai direktur operasional di PT Seno Adi Wijaya (SAW) dan PT Rotua yaitu JL dan IM. Keduanya terlibat dalam aktifitas haram dari Aiptu Labora Sitorus. Selain itu dari hasil pemeriksaan sebelumnya, penyidik juga berhasil menemukan sembilan rekening atas nama Labora. Sementara itu hingga saat ini penyidik telah memeriksa lebih dari 65 saksi. (Dod)
PKS Tanyakan Pelaporan Penyidik KPK
HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS
SIDANG PERDANA - Hercules Rozario Marshall didampingi penasehat hukumnyaa saat sidang perdana di pengadilan negeri Jakarta Barat, Jakarta, Kamis (30/5).
Hercules Minta Maaf dan Pasrah Dihukum JAKARTA - Terdakwa kasus dugaan pemerasan dan premanisme Hercules Rosario Marshal mengaku sudah pasrah terhadap hukuman yang akan dijalaninya. Hal tersebut diungkapkan oleh pria bertubuh kurus itu sebelum ia menduduki kursi panas dalam sidang. “Saya minta maaf dan saya terima dengan baik dan kami hormati hukum yang berlaku,” ujar Hercules di Ruang Sidang Utama, Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Kamis (30/5). Hercules tampak sangat tenang menghadapi sidang perdananya ini. Di barisan belakang, ada puluhan pendukungnya menyaksikan jalannya sidang yang dipimpin oleh Hakim Ketua
Kemal Tampubolon. Ia juga mengaku bersalah dan akan mengikuti persidangan dengan baik. Selama ditahan di Polda Metro Jaya, Hercules menyatakan diperlakukan dengan baik oleh pihak kepolisian. “Kita percayakan semua dengan kejaksaan dan pengadilan,” sambungnya. Sementara itu Tim kuasa hukum Hercules mempertanyakan pengamanan sidang Hercules di Pengadilan Jakarta Barat yang dianggap terlalu berlebihan. Menurut salah satu kuasa hukumnya, Joao Meco polisi hanya menghamburkan uang untuk pengamanan sidang itu. “Sidangnya biasa aja, tapi polisinya yang
mau show dan habisin dana operasi karena polisi dapat alokasi dana yang besar,” kata Joao pada JPNN, Kamis (30/5). Kepolisian memang telah mengerahkan 700 personil untuk amankan sidang kasus dugaan premanisme, Hercules. Saat ini polisi juga menambahkan sebuah mobil Watercanon tepat di depan pintu gerbang pengadilan. Pintu gerbang ini juga dijaga ketat beberapa polisi yanh memegang senjata laras panjang. Setiap orang yang akan melalui gerbang itu harus menjalani pemeriksaan terlebih dahulu. “Ini hanya untuk hambur-hamburkan uang saja,” kata Joao. (flo/jpnn)
Penyelenggara Haji Khusus Labrak Muasasah Naikkan Jasa Pungutan, Pelayanan Jelek JAKARTA - Menjelang pengurusan visa haji, penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK) Saudi melabrak muasasah (badan swasta pengelola haji di Arab Saudi). Pemantiknya muasasah menaikkan pungutan duit jasa haji kepada jamaah haji khusus. Kenaikan itu karena harga minimal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Khusus naik USD 1.000 (Rp 9,8 juta) per jamaah. Sekumpulan PIHK yang bakal terbang ke Arab Saudi untuk menemui pihak muasasah adalah yang berada di bawah bendera AMPHURI (Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia). Sekjen AMPHURI Artha Hanif di Jakarta kemarin mengatakan, harga minimal BPIH khusus tahun ini naik dari USD 7.000 menjadi USD 8.000 (Rp 78,4 juta) per jamaah. Ternyata pihak muasasah mengetahui kenaikan harga minimal BPIH khusus itu. Indonesia selama ini menggunakan muasasah Asia Tenggara. “Mereka (muasasah) berencana menaikkan biaya penyelenggaraan haji khusus. Muasasah juga ingin mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga minimal BPIH khusus,” ujar dia. Sampai saat ini, AMPHURI masih belum mendapat surat resmi berapa besaran kenaikan pungutan jasa haji oleh muasasah. Artha mengatakan jika pengutan dari muasasah itu muncul untuk jasa pelayanan haji selama jamaah berada di kawasan Arafah dan Mina (Armina). Tahun lalu jasa pengutan oleh muasasah terbagi menjadi dua. Pertama adalah pungutan selama jamaah berada di Muasim sebesar 1.500 riyal (Rp 3,9 juta) per
jamaah. Kedua adalah pungutan ketika jamaah berada di Majrkabs. Pungutan di Majrkabs ini berjenjang mulai dari 2.000 riyal (Rp 5,2 juta) hingga 2.400 riyal (Rp 6,2 juta) per jamaah. Menurut Artha selama ini jamaah haji khusus menemui pengalaman buruk terhadap pelayanan oleh muasasah. Dia mengatakan pelayanan ini tidak sebanding dengan pungutan tadi. “Ada jamaah haji khusus yang tidur di alas tikar karung goni ketika ada di Armina. Padahal janjinya kasur empuk,” ujar dia. Urusan pelayanan makan ringan (snack) dan minuman selama di tenda juga begitu buruk. “Antrinya masih panjang, snack dan minumannya sudah habis.” Dari segala kelemahan tadi, Artha mengatakan pihaknya sudah mengajukan klaim kerugian sebesar 100 riyal per jamaah. Saat itu ada ribuan jamaah yang diajukan klaimnya kepada muasasah. Tetapi hingga rangkaian haji benar-benar tuntas, pihak muasasah tidak merespon klaim tadi. Jamaah pun gigit jari setelah mengalami pelayanan buruk oleh muasasah. “Kinerja muasasah tahun ini harus diperbaiki,” tutur dia. Untuk memastikannya sejumlah tim dari AMPHURI hari ini terbang ke Arab Saudi untuk membuat kontrak dengan muasasah. Tujuan kontrak itu adalah, memastikan kenaikan pungutan jasa pelayanan haji itu untuk apa saja. Komplit dengan unit cost untuk masing-masing butir pelayanan. Misalnya untuk pengadaan kasur, makanan ringan, tikar, dan jasa-jasa lainnya. Pihak AMPHURI juga mendesak supaya Kementerian Agama (Kemenag) tidak membayar penuh dulu biaya kepada muasasah. Minimal Kemenag harus menahan dulu sekitar 25 persen dari biaya yang akan dibayarkan kepada muasasah. Uang yang
ditahan ini dibayarkan jika pelayanan muasasah bagus. Sebaliknya jika jelek, dijadikan uang pembayaran klaim dari jamaah haji khusus yang mengalami kerugian atas pelayanan muasasah yang wanprestasi. Artha mengatakan seandainya muasasah benar-benar menaikkan pungutan jasa haji, tidak akan mempengaruhi biaya haji khusus yang ditanggung jamaah. Sebab sudah masuk dalam komponen BPIH khusus yang mencapai USD 8.000 tersebut.
“Intinya muasasah harus fair. Jika biaya jasa haji naik, berarti kualitas pelayanan harus naik juga,” tandasnya. Dia lantas mengatakan sistem haji oleh pemerintah Singapura. Di negeri tersebut, pemerintah atau penyelenggara haji khusus hanya meminta muasasah menyiapkan tenda saja. Isinya dilengkapi sendiri oleh penyelenggara haji khusus. Tahun ini kuota haji khusus tetap 17 ribu orang jamaah plus pendamping. (wan)
JAKARTA - PKS kembali menanyakan perkembangan penanganan laporan dugaan perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan 10 penyidik KPK. Kemarin, pengacara PKS Suhardi La Maira bersama Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS Nasir Djamil datang ke Bareskrim Mabes Polri untuk menanyakan perkembangan kasus tersebut. Staf Ahli bidang hukum PKS Amin Fahrudin juga hadir. Usai menemui penyidik, Amin menyatakan jika kedatangan pihaknya untuk mengecek perkembangan laporan perlakuan penyidik saat menyita mobil yang terkait Luthfi Hasan Ishaaq. Dalam laporan tersebut, PKS menyatakan jika 10 orang penyidik KPK melakukan perbuatan tidak menyenangkan saat menyita mobil. Menurut Amin, ada dua laporan yang dimasukkan PKS ke Mabes Polri. Yakni, soal Johan Budi dan perbuatan tidak menyenangkan oleh penyidik. Dia sempat menanyakan perkembangan kasus Johan ke penyidik. “Dia (penyidik) masih mengkaji, belum sampai menemukan alat bukti,” terangnya. Jika sudah ada alat bukti, tentu saja Johan bakal menjadi tersangka. Dalam melaporkan penyidik, pihaknya menyatakan jika para
penyidik KPK menyerobot masuk DPP PKS melalui Ahmad Zaki. Ahmad Zaki itulah yang menjadi kunci bagi KPK untuk menerobos masuk dan melakukan perbuatan tidak menyenangkan. “Kami akan hadirkan Ahmad Zaki sebagai saksi,” lanjutnya. Sementara, Nasir Djamil mengatakan jika dia hanya sebatas mendampingi kader PKS mengecek laporan. Dia datang bukan dalam kapasitas partai, melainkan sebagai anggota DPR. “Saya ingin mengetahui sejauh mana laporan itu ditindaklanjuti,” ujarnya. Jubir KPK Johan Budi S.P tidak gundah dengan pernyataan yang menyebutnya sudah menjadi tersangka. Dia memastikan memberi penghormatan pada proses hukum yang berjalan. Namun, Johan mempertanyakan dengan sikap partai itu yang menggebu-gebu ingin mempermasalahkan dirinya. Sepengetahuannya, laporan itu juga untuk penyidik. “Nah, itu tidak tahu bohong apa tidak. Dulu berkoar-koar ingin melaporkan penyidik. Tapi ternyata saya saja,” katanya. Johan mengaku menunggu hasil kinerja Polri dalam menelaah laporan itu. Baginya, adalah hal biasa saat bekerja di KPK lantas dilaporkan seperti yang
DOK.RADAR TEGAL
Nasir Djamil
dilakukan PKS. Tetapi, Johan tidak mau ambil pusing karena itu hak orang-orang di PKS untuk melaporkan dirinya. Sebenarnya, secara pribadi dia sempat berkeinginan untuk melapor balik orang-orang di PKS. Namun, urung dilakukan. “Saya masih Jubir KPK, jadi harus konsultasi dulu ke pimpinan,” imbuhnya. Hingga saat ini, Johan menyebut kalau para pimpinan KPK tidak memberinya izin untuk melakukan laporan balik. Itulah kenapa dia memilih untuk menunggu kinerja polisi. Disatu sisi, dia berharap agar pemberantasan korupsi tetap berjalan terus. Jangan sampai kinerja KPK yang menangkap koruptor terhenti karena pelaporan. (byu/
Balas Dendam, Anggota DPRD di Papua Tewas Dikeroyok JAKARTA - Seorang anggota DPRD Kabupaten Nduga, Papua Eka Tambuni (40) tewas dibantai oleh tiga orang yang mengeroyoknya. Kejadian tersebut merupakan buntut dari peristiwa pembunuhan atas Yustinius yang merupakan Kepala Bagian Umum Kabupaten Nduga pada Kamis lalu (23/5). Diduga pelaku pengeroyokan tersebut melakukan aksi balas dendam kepada Eka yang diduga terlibat dalam pembunuhan Yustinius. Peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi di Jalan Raya Hawai Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua Rabu kemarin (29/5) pukul 15.00 WIT. Namun kepolisian setempat berhasil meringkus ketiga pelaku pembunuhan anggota DPRD Kabupaten Nduga
tersebut. Mereka adalah Letia Gwijangge (36), Ijanus Wandikbo (19), dan Nanggaluk Ara (25). Ketiganya merupakan warga Mafenduma, Kabupaten Nduga. Selain itu ketiganya merupakan kerabat dari Yustinius korban pembunuhan diduga dilakukan oleh Eka Tambuni. Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Pol Agus Rianto kepada wartawan kemarin (30/5) menjelaskan kronologis pengeroyokan yang mengakibatkan tewasnya Eka. “Saat itu para pelaku membuntuti korban dari Lingkaran
Abe dengan menggunakan mobil rental. Ketika tiba di Tempat Kejadian Perkara (TKP) korban langsung disekap dan dianiaya hingga tewas,” katanya. Mengetahui korbannya tidak bernyawa, para pelaku lantas kabur ke Kampung Yabaso, Ujung Bandara Sentani. Tidak lama kemudian polisi melakukan penangkapan di tempat kaburnya pelaku dan langsung diamankan di Polres Jayapura untuk kepentingan penyelidikan. Dalam penangkapan tersebut, polisi juga menyita barang bukti. (Dod)