BREBES & BUMIAYU
8
RABU 2 MARET 2011
RADAR TEGAL
TELEPON PENTING RSUD Brebes RSU Bhakti Asih RSIA Mutiara Bunda Tanjung Brebes RS Dera As Syifa Banjarharjo Brebes Hotel Dedy Jaya Brebes RS Dedy Jaya
(0283) 671431 (0283) 671279 / 673481 (0283) 877222 (0283) 889588/ 889548 (0283) 673133 / 673158 (0283) 672145/ 672525
Pemkab Minta Maaf Banyak Jalan Rusak BREBES - Banyaknya jalan di wilayah Kabupaten Brebes yang dalam kondisi rusak disesalkan oleh Pemkab Brebes. Saat ini, diakui kerusakan telah meyebar baik di jalan nasional, propinsi maupun jalan kabupaten. “Saya mewakili Pemkab Brebes minta maaf atas ketidaknyamanan masyarakat dengan kondisi kerusakan jalan di semua ruas jalan di Kabupaten Brebes,” kata Wakil Bupati Brebes H Agung Widyantoro SH MSi saat dialog interaktif di radio Tsania FM Ponpes Al Hikmah 2 Benda Sirampog, Senin (28/2) lalu. Disamping menyampaikan permohonan maaf secara terbuka, pihaknya juga berjanji
LINTAS
mengupayakan perbaikan secepatnya. Menurut Wabup, hujan yang turun terus menerus di wilayah Kabupaten Brebes mengakibatkan ruas jalan nasional pantura sepanjang 50 kilometer antara Losari hingga Kaligangsa rusak. Begitu juga, ruas jalan Propinsi sepanjang 150 kilometer di beberapa titik rusak parah. Bahkan, kerusakan jalan di Kabupaten Brebes tersebut telah dikategorikan sebagai bencana sehingga pos anggaran yang digunakan adalah pos anggaran bencana. Dia melanjutkan, dalam hal ini pihaknya mengaku sudah berkoordinasi dengan Pemprov Jawa Tengah untuk mengatasi kerusakan jalan di Kabupaten
Brebes. “Pemkab Brebes dengan Pemprov Jawa Tengah telah menandatangani kontrak tanggap akibat bencana alam, kerusakan jalan bisa diperbaiki. Ini mengingat anggaran perbaikan jalan oleh APBN terbatas. Untuk itu, kami MoU dengan Provinsi,” jelas dia. Wabup menambahkan, hingga saat ini penanganan kerusakan jalan di ruas jalan nasional antara Losari sampai Kaligangsa tengah dilakukan. Diharapkan, perbaikan ruas jalan Propinsi yang menghubungkan Brebes dan Paguyangan segera tertangani. Sementara jalan kabupaten yang menghubungkan antar desa untuk segera ditangani oleh Pemkab Brebes. (ism)
DOK/RADAR BREBES
DIALOG INTERAKTIF – Wakil Bupati Brebes H Agung Widyantoro SH MSi saat berdialog interaktif di Radio Tsania FM Ponpes Al Hikmah 2 Benda.
Disdukcapil Jemput Bola Pembuatan Akte
HARVIYANTO/RADAR BREBES
PEMEKARAN - Panitia pemekaran Dukuh Sikancil Desa Slatri, Kecamatan Larangan saat menunjukan papan lokasi lahan yang akan digunakan untuk Balai Desa Sikancil.
Dukuh Sikancil Dambakan Pemekaran LARANGAN – Lebih dari 10 tahun, warga Pedukuhan Sikancil Desa Slatri, Kecamatan Larangan merindukan pemekaran. Mereka merasa pembangunan dusunnya tertinggal dengan pedukuhan lain di desanya. Demikian disampaikan beberapa warga dukuh Sikancil, Senin (28/2) dalam pertemuan yang membahas tentang tindak lanjut proses pengusulan pemekaran dukuh Sikancil, di ruang Madrasah Ibtidaiyah (MI) 2 Sikancil. Pemekaran bagi warga adalah wajib hukumnya, hal tersebut karena sudah menjadi kebutuhan yang mendesak. Ide pemekaran dukuh Sikancil sudah tercetus sejak tahun 1998, namun karena saat itu belum ada payung hukum maka panitia saat itu tidak efektif. Nursidik (45), warga Dukuh Sikancil, mengatakan selama ini pelayanan masyarakat sangat tidak efektif karena untuk menuju balaidesa harus berjalan cukup jauh yaitu sekitar 3 km dari perumahan warga. “Apalagi disaat musim hujan seperti ini, jalan rusak dan becek. Kami juga merasa pembangunan di wilayah kami tertinggal jauh dengan pedukuhan lain di desa Slatri,” ujarnya. Dukuh Sikancil yang mempunyai jumah penduduk lebih dari 7000 jiwa, jika dilihat dari unsur dan kriteria wilayah, syarat untuk pemekaran. Karena selain jumlah penduduk yang besar, sarana dan prasarana seperti pasar, sekolah, lapangan sepakbola dan lainya sudah mendukung. Namun, sampai saat ini keinginan warga untuk pemekaran belum tercapai. Akhyas (42), tokoh agama setempat, sempat meragukan keseriusan pemerintah daerah dalam mengabulkan keinginan warga dukuh Sikancil. Namun, dirinya tetap meminta panitia untuk bersabar dan tetap semangat dalam memperjuangkan cita-citanya memekarkan daerahnya. “Kenapa sampai sekarang pemekaran sulit dikabulkan, padahal aset sudah cukup untuk persyaratan pemekaran,” katanya. Saat ini, ujarnya, Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang mengatur tentang pemekaran desa sudah ada. Sehingga Pemerintah Kabupaten Brebes sudah bisa dengan mudah untuk mengabulkan keinginan warga Dukuh Sikancil. Ketua Panitia Pemekaran, H. Jaenudin menjelaskan, bahwa saat ini proposal tentang pengusulan pemekaran desa untuk pedukuhan Sikancil sudah ada di meja Dinas PMDK Kabupaten Brebes. Semua persyaratan telah terpenuhi, termasuk calon balaidesa yang akan dibangun di atas area seluas 2100 meter persegi. “Saat ini aset untuk syarat pemekaran sudah terpenuhi, tinggal menunggu pelantikan Bupati Brebes,” jelasnya. (har)
TEGUH SUPRIYANTO/RADAR BREBES
SWAKELOLA - Pembanguna jembatan darurat Sungai Cacaban Desa Sindangwangi Kecamatan Bantarkawung diusulkan melalui sitem swakelola.
Jembatan Darurat Diusulkan Swakelola Oleh Tiga Pemerintah Desa BANTARKAWUNG - Pemerintah tiga Desa yakni Sindangwangi, Kebandungan dan Pangarasan, mengusulkan penanganan terhadap kondisi putusnya jembatan Cacaban dilaksanakan dengan sistem swakelola. Pernyataan tersebut menyusul hanyutnya jembatan darurat yang masih dalam proses pembangunan pada Minggu (27/2). Selain itu, pemerintah desa juga mendapat desakan dari warga yang menuntut agar penanganan putusnya jembatan segera ditangani. “Pemerintahan di tiga desa sudah menyepakati untuk mengusulkan pembangunan jembatan darurat secara swakelola, usulan itu dilampirkan dalam proposal untuk disampaikan ke Pemkab,” kata Irawati Fatmah SPd, Kepala Desa Sindangwangi. Sebelumnya pembangunan jembatan darurat dibangun de-
ngan menggunakan konstruksi kayu oleh rekanan. Dalam usulan yang disampaikan tiga pemerintahan desa ini, penanganan akan dilakukan dengan memasang bronjong di dasar sungai. “Kita usulkan dengan memasang bronjong batu di aliran sungai sepanjang 14 meter dengan lebar 3 meter dan tinggi 1,5 meter. Dimana dalam pemasangannya, bronjong tersebut akan tertanam didasar sungai sedalam lebih kurang satu meter dan sisanya akan tampak dipermukaan sungai,” lanjut Ahmad Nirom, Kades Pengarasan. Bronjong batu tersebut nantinya akan digunakan untuk menyeberangi suangi baik oleh pajalan kaki maupun pengguna kendaraan. Pembanguna bronjong tersebut menurut dia juga mewakili usulan yang disampaikan warga yang berharap penanganan untuk secepatnya dilakukan. “Jadi nantinya kendaraan akan melintas melalui permukaan bronjong, rencananya dalam waktu cepat warga akan
Jalan Desa Grinting Rusak Parah BULAKAMBA - Jalan desa sepanjang kurang lebih 5 kilometer yang ada di Desa Grinting, Kecamatan Bulakamba saat ini dalam kondisi rusak parah. Kerusakan sudah bisa dirasakan dari jalan masuk desa sampai dengan perbatasan desa. Kondisi tersebut membuat para pengguna jalan sangat kesulitan saat melintas. Apalagi saat ini, kondisi di jalan tersebut juga banyak digenangi air akibat hujan yang kerap mengguyur wilayah tersebut. Suwito (35), warga desa se-
tempat mengaku, kerusakan jalan di desanya sudah berlangsung lama. Aspal jalan yang terus mengelupas membuat jalan sulit untuk dilewati. Apalagi, katanya, beberapa lubang jalan dengan ukuran yang cukup lebar banyak tergenangi air hujan. “Kondisi seperti ini jelas membuat para pengguna jalan seperti saya frustasi. Apalagi ketika berpapasan dengan kedaraan roda empat, tak jarang air tersebut kerap mengenai dirinya,” katanya. Ia mengaku, akibat kerusakan
tersebut, tak jarang jalan di desanya tersebut kerap menimbulkan kecelakaan. Apalagi di ruas jalan tersebut ada yang sudah banyak di penuhi batubatu ukuran kecil yang membuat para kengguna jalan kerap terpelanting saat melintas. Untuk itu, dirinya berharap, Pemkab Brebes sesegera mungkin mem-
perbaiki jalan Desa Grinting. Kepala Desa Grinting Roni saat ditemui menuturkan, terkait dengan kerusakan jalan di desanya, pihaknya sudah sering mengupayakan agar secepatnya dilakukan perbaikan. Salah satunya dengan memberitahukan hal tersebut ke kecamatan dan Pemkab. (har)
melakukan kerjabhakti utnuk persiapan,” kata Nirom, seraya menambahkan anggran yang diusulkan untuk pembangunan tersebut di bawah Rp 50 juta. Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Tata Ruang (TR) Kabupaten Brebes melalui Kepala UPT Dinas PU dan TR Kecamatan Bantarkawung Yurisman membenarkan adanya usulan yang disampaikan tiga pemerintahan desa terkait penanganan putusnya jembatan sungai Cacaban dengan jalan swakelola tersebut. (pri)
BREBES - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Brebes kini menerapkan jemput bola pembuatan akte kelahiran (AK) ke masyarakat secara langsung. Kebijakan ini dilakukan guna efisiensi biaya serta waktu yang dikeluarkan warga. “Kami bermaksud mengajak desa berperan aktif mendukung langkah Disdukcapil yang kini sedang melaksanakan program jemput bola pelayanan pembuatan akte kelahiran,” kata Kepala Disdukcapil Ir Daryono kepada Radar Selasa (1/3) kemarin. Menurutnya, program jemput bola itu dilakukan karena masih banyak warga atau orang tua yang menilai akte kelahiran belum penting. Padahal, imbuhnya, akte kelahiran sekarang ini dibutuhkan dalam banyak hal, salah satunya sebagai syarat masuk sekolah. Termasuk di wilayah Brebes sendiri, seperti wilayah selatan banyak yang mengaku malas karena lokasinya jauh. “Makanya kita melakukan pelayanan jemput bola dan untuk dibutuhkan dukungan pemerintah desa,” katanya. Daryono menjelaskan bahwa program jemput bola pembuatan Akte Kelahiran ini sudah berjalan sejak 17 Februari. Upaya jemput bola ini disambut baik oleh masyarakat. Bahkan, dari data sementara sudah ada sekitar 5 ribu pemohon. Seperti
di daerah Klampok saja pemohon akte bisa mencapai 500 orang. “Tahun ini, kami berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam hal administrasi kependudukan dengan mendekatkan pelayanan pembuatan Akte dan sejumlah kepengurusan surat penting lainnya, seperti KK, KTP dan AK di kecamatan dan desa,” tandasnya. Ditambahkan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, pihaknya akan mempersiapkan segalanya, termasuk menambah personil pengoperasian komputerisasi, dan sekaligus membentuk tim khusus yang turun ke lapangan. “Kalau selama ini masyarakat yang datang ke Kantor Disdukcapil untuk mengurus KTP, KK dan AK, maka kini petugas Disdukcapil yang akan mendatangi warga ke kecamatan maupun ke desa-desa,” terangnya. Daryono yakin dengan pendekatan pelayanan ini, akan efisien waktu dan biaya bagi pemohon khususnya masyarakat. Sedangkan pada saat yang bersamaan, Disdukcapil juga akan melakukan sosialisasi khususnya terkait dengan pentingnya kepemilikan akte Kelahiran. Di antaranya untuk syarat sekolah, melamar pekerjaan atau di lingkungan Polri maupun PNS yang kini mewajibkan melampirkan akte kelahiran. (gus)