JATENG
SENIN 20 SEPTEMBER 2010
17
RADAR TEGAL
UNGARAN Targetkan PAD Naik 4,85 Persen UNGARAN - Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Semarang pada tahun 2010 ini ditargetkan sebesar Rp 101,891558 miliar. Angka yang tercantum dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) perubahan 2010 itu mengalami kenaikan Rp 4,709761 miliar atau 4,85 persen dari rencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) penetapan 2010 sebesar Rp 97,181797 miliar. Hal itu terungkap dalam pengantar nota keuangan rancangan perubahan APBD tahun 2010 yang dibacakan wakil bupati sebagai Plt Bupati Semarang Hj Siti Ambar Fatonah saat sidang paripurna DPRD di Ungaran Jumat (17/9) lalu. Perubahan target PAD tersebut, lanjutnya, mempengaruhi kenaikan pendapatan daerah sebesar 10,11 persen. Sehingga target pendapatan daerah tahun 2010 menjadi Rp 843,022450 miliar. ’’Perencanaan pendapatan daerah itu merupakan perkiraan terukur dan rasional yang dapat dicapai setiap unsur pendapatan,” tegasnya. Wabup juga menjelaskan, peningkatan pendapatan daerah pada perubahan APBD 2010 diharapkan dapat dicapai antara lain melalui penerimaan bagian laba BUMD. Selain itu, model kerjasama pengelolaan pendapatan juga dapat dijadikan alternatif peningkatan pendapatan daerah. Menyinggung tentang kebijakan umum belanja daerah, wabup menegaskan, perlunya spesifikasi bantuan hibah kepada masyarakat. ’’Bantuan hibah yang dianggarkan APBD kali ini antara lain bantuan guru madrasah diniyah, bantuan pedesaan, bantuan kepada PKK, hibah penyelenggaraan bidang pendidikan, bantuan bagi kelompok tani ternak, modal kerja, dan tali asih bagi petugas satlinmas,” tuturnya. Besaran dana belanja daerah yang semula direncanakan sebesar Rp 777,834593 miliar, dalam rancangan perubahan APBD 2010 mengalami kenaikan 15,33 persen. Total anggaran belanja daerah Rp 897,104718 miliar terdiri atas belanja tidak langsung Rp 644,156704 miliar dan belanja langsung Rp 252,948014 miliar. Sedangkan pembiayaan netto sebesar Rp 54,082268 miliar digunakan untuk menutup defisit. ’’Sehingga prediksi sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA) Perubahan APBD 2010 pada posisi nol terhadap perkiraan pendapatan tahun 2010,” kata wabup. (mg7/ida)
SEMARANG Polisi Periksa Lima Saksi SEMARANG - Polisi telah memeriksa lima orang saksi kasus perampokan yang menimpa Suyono (79), warga Jalan Kumudasmoro Tengah III No 3, Bongsari, Semarang Barat. Mereka yang diperiksa adalah penghuni rumah dan tetangga korban. Namun sejauh ini belum ada titik terang pelaku perampokan yang berjumlah empat orang tersebut. Kapolsek Kalibanteng AKP Dony Suhardjo mengatakan, Kepolisian hingga kemarin masih melakukan penyidikan dan mengumpulkan sejumlah barang bukti. ’’Kami saat ini sedang melakukan penyidikan dan mengumpulkan sejumlah barang bukti dari rumah korban,” katanya kepada Radar Semarang. Dikatakan dia, dalam waktu dekat, pihaknya juga akan meminta keterangan korban perampokan Suyono. Sebab, dialah yang mengetahui secara pasti peristiwa perampokan tersebut. Namun untuk saat ini, Suyono mengaku, masih mengalami sakit akibat dipukul bagian kepala belakang oleh pelaku. Ketika disinggung apakah pelaku sama dengan kasus perampokan sebelumnya, Dony menyatakan, tidak bisa memberikan keterangan secara pasti. ’’Saya tidak bisa menduga-duga apakah kawanan perampok sama dengan kasus perampokan yang terjadi sebelumnya.’’ Sementara itu, korban Suyono mengaku akan menjadikan musibah yang menimpanya sebagai pelajaran berharga. Dia kembali menekankan tidak masalah harta bendanya dibawa kabur pelaku. ’’Harta benda masih bisa dicari. Terpenting, keluarga saya tidak mengalami luka sama sekali,” tuturnya. Korban sendiri mengaku tidak tahu persis ciri-ciri kawanan perampok. Sebab, keempat pelaku ketika beraksi menggunakan penutup wajah. Tiga orang mengenakan masker dan tidak memakai helm, sedang yang satu masih memakai helm. Para perampok, menurut dia, menggunakan logat Jawa dan salah satunya seperti logat Batak. ’’Begitu mereka masuk, langsung menodongkan senjata api dan mengikat tangan dan kaki saya. Sementara, adik dan anak saya serta putrinya, setelah diikat kemudian dimasukkan ke dalam kolong tempat tidur,” ceritanya saat dihubungi Minggu (19/9). Empat rampok bersenjata api melakukan aksinya di rumah Suyono, yang sehari-hari menjadi tukang pijat. Mereka datang dengan purapura bertamu dan sempat menanyakan keberadaan Suyono. Setelah bertemu dengan Suyono, seorang pelaku langsung menodongkan pistol ke kepala korban. Sedangkan 3 perampok lainnya mengikat tangan, kaki dan melakban mulut Lasiyem (36), adik angkat Suyono dan Nuryanti (34), anak angkat korban. Keduanya lantas disekap di sebuah kamar bersama cucu perempuan korban yang bernama Dyah Ayu Listyorini (7). Setelah itu pelaku membawa kabur uang tunai Rp 53,5 juta, perhiasan emas seberat 1,5 ons, berlian, dan empat ponsel milik korban. Total kerugian diperkirakan lebih dari Rp 325 juta. (mg8/aro)
Ganti Rugi Tol Beda, Warga Wadul Dewan SEMARANG - Pembebasan lahan Tol Semarang–Solo (Tol SS) terus menuai masalah. Kali ini, datang dari warga Desa Kalirejo, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang. Sejumlah warga desa setempat yang tanahnya terkena proyek Tol SS menolak menerima pembayaran ganti rugi atau ganti untung. Pasalnya, nilai ganti rugi yang diterima dari tim pembebasan tanah (TPT) lebih kecil diban-
ding yang diterima pemilik tanah di sebelahnya. Karena itu, warga Kalirejo mengadu kepada Ketua Komisi D DPRD Jateng Rukma Setyabudi. ’’Ada delapan warga Kalirejo yang mengadu ke kami kalau ganti untung atas tanah yang digunakan untuk jalan tol belum beres. Mereka datang dengan membawa sejumlah dokumen seperti fotokopian data. Mereka minta untuk difasilitasi bertemu dengan TPT,” terang
lah lahan sudah dikuasai broker. Di antaranya, di Jatirunggo, Pringapus, Kabupaten Semarang, yang kasusnya belum selesai hingga kini. Dewan juga menyebutkan lahan di daerah Mluweh yang masuk jalur ini juga telah diborong broker dari Jakarta. Ketika disinggung lebih lanjut dugaan keterlibatan broker di Mluweh seperti tudingan dewan, Hadi enggan berkomentar banyak. ’’Itu kan baru jarene (katanya, Red),” tukasnya. Begitu pula saat ditanya terkait rencana gubernur merombak susunan Tim Pembebasan Tanah (TPT) terkait kasus Jatirunggo. ’’Yang jelas ke depan harus lebih baik lagi. Kalau dilihat dan dikaji tidak ada masalah ya tidak apa-apa,” ungkapnya. Menurut dia, semua proses pembebasan lahan yang berlangsung sudah sesuai prosedur normatif. Lebih lanjut dikatakannya,
yang jelas. ’’Tanah mereka (delapan warga Kalirejo) dihargai Rp 500 ribu per meter persegi. Sementara, di sampingnya dihargai Rp 725 ribu per meter persegi. Adanya perbedaanya sangat mencolok ini menjadi pertanyaan dan sekaligus kekecewaan warga,” ucapnya. Karena harganya tidak sesuai dengan keinginannya, tambah Rukma, delapan warga tersebut tidak mau mengambil uang
tersebut yang diberikan dengan cara konsinyasi (dititipkan lewat pengadilan, Red). ’’Kami akan segera mengundang TPT. Agar semua jelas duduk perkaranya,” janjinya. Sebelum datang mengadu ke DPRD, pada Bulan Ramadan lalu mereka juga sempat memblokir pembangunan jalan tol seksi 1 dengan cara memasang patok dengan kayu bambu. Aksi itu dilakukan agar tuntutannya didengar oleh pemerintah. (saf/aro)
Pemkab Buka 201 Formasi UNGARAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Semarang akan membuka 201 formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun angkatan 2010. Namun perekrutan CPNS kali ini akan dikoordinasikan langsung oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng). ’’Gubernur Jateng sudah memberikan instruksi melalui surat. Isinya perekrutan akan langsung dikoordinasi oleh BKD Jateng,” kata Kepala Bagian Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Semarang Anang Dwinata. Menurutnya, jatah 201 formasi CPNS tersebut diperuntukkan 91 tenaga guru, 60 tenaga kesehatan, dan 50 tenaga teknis. ’’Perincian peruntukan ke dinas-dinas yang membutuhkan sudah kami ajukan ke Menpan lagi,” kata Anang.
Dari 60 tenaga kesehatan, rencananya akan disalurkan ke rumah sakit yang ada di Kabupaten Semarang dan dinas kesehatan. Tujuh orang di antara tenaga kesehatan itu akan bertugas sebagai penyuluh kesehatan. ’’Formasi tersebut untuk perawat dan dokter. Tugasnya memberikan penyuluhan kepada masyarakat untuk hidup sehat,” jelas Anang lebih lanjut. Terkait teknis pelaksanaan perekrutan, Anang menjelaskan bahwa sebagian pegawai di BKD akan turut dilibatkan. ’’Panitia dari Pemprov Jateng akan bekerja dalam hal penyediaan soal sekaligus koreksi. Sedangkan panitia dari BKD Pemkab Semarang akan bekerja dalam hal seleksi administrasi dan penyelenggaraan ujian,” kata Anang lebih lanjut. (mg7/ida)
PKPI Patok Rp 50 Juta, PDIP Rp 15 Juta Buka Lagi, Pendaftar Belum Penuhi Syarat SALATIGA - Para pendaftar bakal calon walikota dan wakil walikota di DPK PKPI dinyatakan belum ada yang memenuhi syarat. Karena itu, PKPI kembali membuka pendaftaran dengan persyaratan yang lebih ketat. ’’Dalam pendaftaran awal, di antara pendaftar tidak ada yang memenuhi syarat untuk membawa partai koalisi. Padahal itu syarat utama, karena PKPI di DPRD hanya memiliki tiga wakil,” terang Ketua Tim Penjaringan Panitia Seleksi Walikota dan Wakil Walikota PKPI P.Y. Parito saat dihubungi wartawan kemarin siang. Menurutnya, untuk bisa mengusung pasangan calon wali kota dan wakil wali kota, setiap partai harus memiliki 15 persen suara atau minimal empat wakil di DPRD. Apabila kurang, maka disyaratkan untuk berkoalisi. Karena belum ada yang me-
menuhi syarat, Parito menyatakan jika pihaknya kembali membuka pendaftaran. Tetapi biaya yang dipatok lebih tinggi 10 kali lipat dibanding tahap pertama. Khusus tahap kedua, pendaftar walikota harus membayar Rp 50 juta. Sementara untuk pendaftar wakil walikota harus membayar Rp 25 juta. ’’Biaya ini sebenarnya untuk menunjukkan keseriusan calon dalam mendaftar dan mencalonkan diri,” tandas dia. Sebagaimana diketahui, beberapa nama sudah mendaftar menjadi calon walikota dan wakil walikota di PKPI. Di antaranya adalah Wawali Diah Sunarsasi, Toto Suprapto (ketua DPK PKPI Salatiga), Adriana Susi Yudawati, serta Adhi Sutardjo. Sementara itu, DPC PDIP mengumumkan segera membuka pendaftaran bakal calon wali kota dan wakilnya pada 28 September mendatang. Dalam pendaftaran tersebut, panitia mematok biaya administrasi Rp 15 juta kepada calon walikota dan Rp 10 juta untuk calon wakil walikota. (sas/ida)
Bupati/Wali Kota Diminta Turun Tangan SEMARANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) menginstruksikan para bupati/walikota yang wilayahnya terkena jalur tol Semarang-Solo (SS) untuk ikut turun tangan melakukan sosialisasi. Hal tersebut salah satunya dilakukan untuk mencegah beroperasinya para broker pada proses pembebasan lahan. Menurut Sekda Jateng Hadi Prabowo Minggu (19/9), Gubernur Jateng Bibit Waluyo telah menginstruksikan kepala daerah di masing-masing kabupaten/kota yang dilintasi rute tol untuk ikut melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Dia mencontohkan, proses pembebasan lahan di jalur Ungaran-Bawen yang saat ini sedang berlangsung. ’’Itu tugas P2T (Panitia Pembebasan Tanah, Red). Pak Gub juga sudah mengintruksikan bupatinya harus turun,” tandasnya. Dari catatan yang ada, di jalur Ungaran-Bawen inilah sejum-
Rukma kepada wartawan. Rukma menjelaskan, persoalan warga Kalirejo yang mengadu ke DPRD itu bermula dari perbedaan nominal ganti rugi atau ganti untung untuk pembebasan lahan yang diberikan TPT. Harga tanahnya berbeda dengan harga tanah di sampingnya. Adanya perbedaan yang mencolok ini, warga menuding TPT dalam menentukan harga tanah tidak punya parameter
sosialisasi yang harus dilakukan bupati/walikota nanti di antaranya meliputi harga lahan yang ditentukan oleh appraisal, serta adanya mekanisme konsinyasi bila kesepakatan harga tak kunjung terwujud. ’’Namun tentunya konsinyasinya harus sesuai prosedur,” imbuhnya. Harga lahan dari tim appraisal inilah yang nantinya dijadikan patokan pembebasan tanah. Sehingga tidak ada lagi harga yang melambung yang lantas dimanfaatkan oleh sejumlah broker. Sebelumnya, Gubernur Jateng Bibit Waluyo menyatakan, pemerintah pusat siap mendukung pembangunan tol SS dari dua arah sekaligus, yaitu dari arah Semarang dan Solo. Langkah tersebut merupakan salah satu upaya untuk mempercepat penyelesaian megaproyek itu. ’’Kalau tidak dikerjakan dari dua arah, jalan tol ini tidak akan selesai dibangun pada tahun 2012,” papar dia.
Ia menuturkan, dengan pelaksanaan pembangunan dari dua arah, maka pemerintah pusat juga telah sepakat untuk mendukung dalam hal penyediaan dana untuk pembebasan lahan. ’’Dana serta lahan yang akan dibebaskan untuk rute Solo hingga Boyolali telah siap. Pemerintah pusat telah sepakat untuk mendukung pelaksanaannya,” katanya. Untuk penyelesaian jalur tol Semarang-Ungaran, gubernur enggan mengungkapkan target waktu operasi. ’’Saya tidak berani memprediksi. Dengan kondisi cuaca seperti ini, sulit memperkirakan,’’ (ric/aro)
ADITYO DWI/RADAR SEMARANG
RUSAK - Puluhan kilometer tanaman mangrove di bibir Pantai Mangunharjo rusak menyebabkan abrasi dan ratusan hektare tambak tak produktif.
Pemkot Tak Serius Tangani Abrasi SEMARANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang dinilai kurang serius menangani masalah abrasi dengan melakukan penanaman bibit mangrove di wilayah Semarang. Akibatnya, ratusan hektare tambak petani tak produktif lantaran terkena abrasi air laut. Hal tersebut dikeluhkan para petani tambak mangrove Mangunharjo, Kecamatan Tugu. Para petani tambak mangrove yang tergabung dalam Kelompok Petani Tambak Mangrove Bumi Lestari, Kelurahan Mangunharjo, itu menyayangkan sikap pemerintah yang acuh tak acuh dengan pelestarian tanaman mangrove. ’’Sepuluh tahun terakhir ini perhatian Pemkot Semarang terhadap kegiatan penanaman mangrove sangat kurang. Pemerintah sudah tidak pernah memberikan bantuan pembibitan mangrove atau perawatannya,” ujar Ketua Kelompok Petani Tambak Mangrove Bumi Lestari Sururi. Selama ini, lanjut Sururi, perhatian yang paling banyak justru datang dari Pemerintah Provinsi Jateng, universitas dan dari kalangan perusahaan. Sururi juga mengaku, pihaknya sempat mengajukan bantuan permintaan satu buah perahu kecil senilai Rp 6 juta untuk perawatan tanaman mangrove. ’’Sudah lima tahun sampai sekarang belum ada respon atau realisasinya,” tandas Sururi. Meski begitu, pihaknya merasa terbantu dengan adanya relawan dari mahasiswa atau siswa yang melakukan penana-
man mangrove bersama. Namun, pihaknya masih memikirkan masalah perawatannya. ’’Terus terang kami kewalahan jika harus berjalan dan memantau pertumbuhan sepanjang 1 km di sekitar tambak,” keluhnya. Sururi menjelaskan, dalam perawatan tanaman mangrove, yang harus dilakukan selain melakukan pemantauan, antara lain menyemprotkan antihama ulat yang kerap menyerang daun tanaman. Sementara, biaya perawatan per tahunnya membutuhkan dana sekitar Rp 20 juta. ’’Dan penanamannya membutuhkan Rp 50 juta. Jadi kami sangat berharap pemerintah mau membantu seperti halnya Pemerintah Kota Surabaya yang sangat perhatian dengan petani mangrove,” harapnya. Saat ini, lanjut Sururi, sabuk pantai tertanami mangrove di Kelurahan Mangunharjo masih sekitar 2,5 km dan masih membutuhkan 1 km lagi untuk menghalau abrasi di tambak-tambak warga. ’’Sedangkan bibit mangrove yang dibutuhkan untuk menghijaukan sabuk pantai tersebut sekitar 200-300 ribu bibit,” katanya. Sururi juga membeber lebih dari 120 tambak milik warga hilang dan kini pemiliknya harus beralih profesi antara lain dengan menjadi nelayan. ’’Hanya 30 persen atau sekitar 70 hektare tambak yang masih produktif, dan 30 hektare lainnya terancam hilang,” ungkapnya Ia berharap pemerintah dapat membantu untuk menghijaukan
kembali hutan mangrove demi menyelamatkan tambak warga. Cara yang ia berikan antara lain dengan memberikan insentif kepada petani tambak yang mau menanam 10 ribu bibit mangrove per orang per tahunnya. Pentingnya mangrove selain dapat mencegah abrasi air laut, kawasan mangrove juga cocok untuk kelangsungan biota tambak. Hal tersebut diakui oleh Ketua Kelompok Pembudidaya Kepiting Mina Karya Utama Kelurahan Mangunharjo, Abdul Azis. Menurutnya, keberadaan mangrove ternyata dapat membuat udang yang dibudidayakan di tambaknya sehat dan dapat dipanen. ’’Sebelum saya tanami mangrove di tengah-tengah tambak, semua udang yang saya rawat mati dan tidak pernah bisa dipanen. Pun demikian dengan kepiting. Mangrove itu seperti filter alami yang menjaga kualitas air,” katanya. (zal/aro)