Edisi 222 : 26 Desember 2013 - 10 Januari 2014

MEDIA MITRA BIROKRASI

Diskriminasi terhadap Wartawan pada Saat Presiden RI Kunker di Sampang

PT. Media Forum Nusantara

Lembaga Pengawas Korupsi & Pemantau Penegak Hukum Indonesia

z Edisi 222 : 26 Desember 2013 - 10 Januari 2014

Harga Eceran Rp 10.000 (Luar Pulau) tambah ongkos kirim

Gubernur Jatim Soekarwo

Siap Bantu KPK Soal Koruptor Kelas Wahid di Jatim!

SURABAYA - FN. Gubernur Jawa Timurim Soekarwo siap membantu KPK untuk mengungkap koruptor kelas wahid di Ja Gubernur . . . ke hlm 15

JAKARTA - FN. Kapolri Jenderal Sutarman menyatakan, meskipun ancaman teroris cenderung menurun bukan berarti

jaringannya sudah tidak ada lagi di Indonesia. Hingga saat ini, polisi masih terus menelusuri keberadaan jejakjejak teroris itu.

"Sel teroris ini sudah terpecah menjadi banyak, ada jaringan timur dan barat.

Sel-sel teroris itu masih hidup dan itu kita waspa-

SAMPANG - FN. Keterbukaan informasi dan kebebasan berpendapat sangat membantu dalam upaya mewujudkan transparansi terhadap kebijakan, keputusan dan aturan yang berlaku. Upaya tersebut akan terwujud karena terdapat unsur kemerdekaan pers di dalamnya. Kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk men-

Diskriminasi ke 15

dai," kata Sutarman di Mabes Polri, Jakarta, Jumat be lum lama ini.

"Kita ikuti terus perkembangannya, Jadi kita me monitor adanya ke hlm 15

Kapolri Jenderal Sutarman

Advokat Bibitharto Bebas (Vrijspraak)

Lokasi pertambangan

BANJARMASIN - FN. Keberadaan area tambang di sejumlah wilayah menunjukkan adanya ancaman kemiskinan dan potensi konflik. Perebutan sumbersumber strategis seperti bahan tambang oleh industri dengan masyarakat sekitar dinilai menjadi potensi konflik yang paling banyak terjadi. Hal tersebut menyebab Kapolda . . . ke hlm 15

Para Advokat yang membela Drs.H.Bibitharto, SH. MHum(kanan) di PN. Tulungagung

Tulungagung- FN. Selasa, 3 Desember 2013 lalu, Advokat senior Drs.H.Bibitharto SH MHum mendapatkan kado akhir tahun 2013. Betapa tidak, Ketua Majelis Hakim Bambang Pramudwiyanto SH

Pengerjaan Proyek Irigasi yang Ada di Desa Kedung Dalem Diduga Sarat Penyimpangan

Tampak pasir yg dipakai untuk plengsengan

Probolinggo,FN Banyaknya program pemerintah yang bertujuan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat,baik program bantuan langsung mau pun program perbaikan in frastruktur dalam semua bi dang seharusnya harus di laksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab agar tujuan dari program terse Pengerjaan . . . ke hlm 15

MH memvonis bebas(vrijspraak) kepada pria berkopiah tersebut.

Sebelumnya, JPU Nurngali SH MH dan Pujiastuti SH menuntut hukuman kepada Bibitharto selama 16 bulan pen Advokat . . . ke hlm 14

BPLS: Amblesnya Bahu Jalan Raya Tanggulangin Bukan Dampak Relokasi Pipa PAM

BPLS . . .

ke hlm 14

website : www.forumnusantaranews.com - Email : lpkp2hi.forum@yahoo.co.id Bank : BNI no. rek : 0206-5167-37 an : Moh. Hasan / Forum Nusantara. BRI No. 0394-01-012-563-500 An. Moh Hasan

2

Edisi 222 : 26 Desember 2013 - 10 Januari 2014

Muspika Sememi dan RS. BDH Bancaan Hasil Lahan Parkir Ilegal

Jutaan Rupiah Lenyap, Pemkot Ngaplo SURABAYA - FN. Dalam kurun waktu kurang lebih tiga [3] tahun sejak berdirinya RS. Bhakti Darma Husada [BDH, red]kota Surabaya.luput dari incaran petugas kartar dari dinas perhubungan [Dihub, red] kota Surabaya dan dinas pendapatan daerah [Dispenda] tentang porporasinya. Dan 156 jukir, seki an [105, red] yang melanggar dari tahun ini,baru 1 jukir yang ditin dak. Sedangkan, yang dilakukan juru parkir [jukir, red] itu diantaranya:membuka lahan parkir dipendistrian [trotoar, red]. Lahan parkir ditepi jalan, makan marka jalan umum.Tidak memiliki kartu tanda anggota [KTA] parkir.

Tidak punya rompi jukir Dishub alias bergantian atau buat sendiri. kartu karcis yang bertanggal sudah tidak berlaku dan tariff system penarikannya melebihi aturan dari dinas perhubungan [Dishub, red] kota Surabaya,seharga Rp. 500,ternyata Rp. 1000,-khususnya ro da dua.mobil karcis parkir pun sebesar Rp. 2000,-.Sedangkan, dari pihak jajaran dinas perhubungan [Dishub, red] kota Surabaya, khususnya bidang Pengendalian Opeasional [Dalop]dan para bi dang UPT Parkir dan pihak Kepoli sian [Mapolrestabes dan Mapol sek] , telah berselingkuh terhadap perarturan daerah [perda, red] no mor. 09 Tahun 2012 Bab. IV.pasal.

8, tentang retribusi tempat khusus parkir parkir sepeda motor dan mobil.

Hal kejadian seperti diatas ini.

Sempat terjadi diarea lahan parkir diparkiran RS. Bhakti Dharma Husada [BDH, red] kota Surabaya, ketika awal diketahui hasil dari investigasi secara realita di lapangan, begitu data selemba-

ran karcis tanda parkir tanpa stem ple Dinas Perhubungan [Dishub, red] kota Surabaya dan tanpa diporporasi Dinas Pendapatan Daerah [Dispenda, red] kota Su rabaya, serta penyalah-gunaan aset pemerintahan[Pemkt]surabaya. maka bisa jadi ada dugaan muspi ka sememi dan RS.Bhakti Dharma Husada [BDH, red] ban caan hasil lahan parkir illegal, jutaan rupiah lenyap. pemkot surabaya ngaplo sebab, dilihat dari penge lolaan bukan RS. BDH kota sura baya, melainkan kope rasi diluar milik rumah sakit terse but.yaitu koperasi kendung sejahtera diluar RS. BDH kota sura baya.

Hasil dari investigasi dilapangan secara realita yang dilakukan oleh pihak koran ini, berha sil menemui salah satu staf keca matan Benowo juga salah satu pengurus RW sebut saja namanya ripot [nama samaran], tidak mau disebutkan namanya dikoran ini mengatakan.” i,ya, dishub minta.tp jangan dulu kalau mounya jelas nggak apa-apa.kalau untuk 2014 ini. masalah mounya berapa persen.kan begitu, awak’e dewe [kita, red]kuat nggak.kita Cuma kontrak ke BDH.soalnya belum rapat anggota.Desember ini pertanggung-jawaban.masalah bayar kontrakan,lantas dikemukakan, pengurus RW tadi,khan kontrakannya sudah membayar.sudah ada yang dibayar dan ada yang belum.ulas ripot [nama samaran] kontrakanya pertahun,setelah itu ada kelanjutannya ada mou ba ru.”kata ripot ditempat pelayanan saat itu.

Lebih lanjut masih menurut ripot [nama samaran] salah satu staf PNS Kecamatan. Benowo juga salah pengurus RW Kendung,

Kabid. Pengawas : Salah dari Kontraktornya PT. Rudi Jaya Gara-Gara Menyalahi Technis Kinerja, Akibatnya Ambrolnya Rumah Warga SURABAYA - FN. Sepanjang jalan. Larangan [kenjeran baru, red] Surabaya, yang dikerjakan oleh pihak PT. Rudi Jaya pimpinan Ibnu Gafur. dengan enelan anggaran pendapatan belanja Negara [APBD, red] 2012-2013 sebesar Rp. 23.154.

166.000,- sedangkan pihak Samsul Hariadi, ST selaku pejabat pembuat komitmen [PPK Penerus, red] tidak memperdulikan, efek samping dari pemasangan box caulver yang mengkibatkan hasil kinerja dari pihak PT, Rudi Jaya, yang menyalahi technis kinerja : longsornya tanah,dinding-din ding rumah warga retak tembus, ambrol atap kuda-kuda rumah dan keramik ketarik kedalam.Memang, informasi yang dihimpun koran ini, dari beberapa warga yang su dah dapat ganti rugi dan sebagian ada yang belum.

Apalagi dengan adanya kerusakan rumah-rumah warga jalan.

Larangan [kenjeran baru, red] aki bat proyek pemasangan box caulver tersebut, memunculkan folemik dari beberapa warga, yang memang belum diganti rugi, meski pun lahan-lahan atau lokasi tanah tersebut informasinya milik pem

kot Surabaya.sedangkan, dari pi hak Samsul Hariadi, ST, MT selaku pejabat pembuat komitmen [PPK, red] dan pihak PT. Rudi Jaya. secara sigap tidak menyikapi apa yang menjadi aspirasi dari beberapa pihak warga.sehingga sempat didemo saat itu dari pihak warga setempat.Bagaimana, dari pihak Dinas Bina Marga & Pematusan [DBMP, red] kota Sura baya, tentang pengganti-rugian bangunan-bangunan rumah warga yang rusak saat ini.

Dari hasil investigasi dilapangan tentang masalah ganti rugi terhadap bangunan-bangunan rumah warga yang adanya keretakan, ambrol dindingnya dan kera mik yang ketarik [longsor tanahnya, red], kepihak salah satu warga kebersamaan dilokasi proyek, yang bernama Bagio [nama samaran, red] mengatakan” rumah pinggiran mulai gang.7 sampai 9,itu termasuk RT.2.ditanya tentang apakah sudah ada kesepakatan ganti rugi,ungkap warga RT.2 tadi.

Belum. Kelihatannya memang ma sih tawar-menawar.sebagian sudah ada.”begitu, juga dari pihak warga khususnya ibu-ibu rumah-tangga sebut saja Sutrimi [nama sama-

ketika ditanya apa adanya pembayaran pajak [dispenda]kota Surabaya.dan penghasilan kurang lebih /harinya sebesar Rp. 200.

000,-dari hasil parkir tersebut. mengutarakan,” kalau dengan dishub masih belum ada mou, masih tarik-tarikan [tarik ulur, red].begitu juga dengan dispenda masih belum.apalagi,ketika ditanya para pengurus koperasi kendung sejahtera,akunya [staf kecamatan] tadi.kalau ketuan na

manya Kusnan [anggota polres tabes, red]kalau dipegang orangorang besar [gede-gede] soal nya ini masalahnya uang,kalau nggak dipegang orang-orang gede [besar] pasti suruh”katanya, seraya menyebutkan para pengurus ketua nya dari salah satu anggota Polres tabes, sekretarisnya salah satu staf Kasi UPT Dinsos kota Surabaya dan Bendaharanya dari salah satu staf Pengadilan Negeri Surabaya.[BYP]

ra, red] mengungkapkan, belum. ujar salah satu ibu-ibu rumah tang ga lagi,janji satu minggu.satu minggu,sejak setelah rapat,udah lama.kan udah pernah didemo.ulas dia tadi,takutnya kalau hujan.”

Katanya trimi seraya menunjukan keramik yang retak semenan nya kepihak koran ini.

Dengan rusaknya bangunanbangunan rumah warga jalan La rangan Surabaya,mendapat penilaian dari salah satu pengamat kontraktor,yang terkuat dijajaran pemerintahan kota [Pemkot, red], Cuma sayangnya tidak mau menyebutkan namanya alias ber inisial Ern,menegaskan kalau bicara tidak jujur begitu, akibatnya korban orang banyak. metode itu mahal.keselamatan itu mahal, jangan disepelehkan. Ujar dia [Ern]. kita mengacuh kepada dis naker nomer 26, mengacuh kep pres.nomer.31. kita mengacuh ke pada peraturan keselamatan dunia ILO [departemen tenaga kerjanya dunia, red].nomer.07 tahun 1969.ungkap pengamat kontraktor meskipun sudah tua tp sema ngatnya berapi-api tadi,bahwa sannya melakukan kegiatan pekerjaan ada 2 syarat yang harus dipenuhi :1, jaga keselamatan [Sep tivice, red]. 2. Jangan ada kecelakaan kerja [Zeroeksiden, red]. “ tegas Ern.yang benar-benar ikut mengamati longsornya pekerjaan proyek tersebut.

Saat ditemui Ridho selaku Ke pala bidang [Kabd, red] Pengwasan dinas bina marga & pematusan [DBMP, red] kota Surabaya, menjelaskan.” itu bisa kesa lahan dari kontraktornya. “ jelasnya Ridho dengan singkat kepihak koran ini.[BYP]

Didirikan oleh : Yayasan Media Kasih bangsa (Sejak Tahun 2001) Diterbitkan Oleh : PT Media Forum Nusantara Group. SIUP : 503/2977.A/ 436.6.11/2012 NPWP : 31.492.205.5-611.000. SKT NO : PEM - 00000113ER/WP.J.11/KP.0903/2012 Notaris : Sjamsuriaman, S.H. M.Kn Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Penetapan PT Media Forum Nusantara : Kep. Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU45511.AH 01.01 Tahun 2012 No. TDP : 13.01.1.51.26190 Bekerjasama dengan : LPKP2HI. NPWP : 02.791.13.53-611.000. Komisaris : Muhammad Hasan, DR. J.Laibahas, SE, MA (non aktif), DR.HM. Sajali, SH. M.Hum (H. Rahmatullah). Dewan Penasehat : Ir.H. Rahmatullah, DR. H.S. Adi Suparto, MPd, Drs. H.Buchori Imron, Hj. Sutrisni, Ki Muhammad Bakir. Dewan Redaksi : Johar Bahri, S.Ag, Hj. Adi Sutrisni. Konsultasi Hukum : A. Zam Khan, SH. DR. Zajali, SH.M.Hum, Mohammad Dawam, SH. Direktur Utama : Moch. Hasan. P. Wakil Direktur Utama : Ryadie Syafitri. Pemimpin Perusahaan : Rini Suciati. Wakil Pemimpin Perusahaan : Farid Hidayatullah. Direktur Pemberitaan : Muhammad Hasan. Wakil Direktur Pemberitaan : Agus Yantomo, M. Nasrul HS, Moch. Andrik Lesmana. Sekretaris : Rini S. Redaktur Pelaksana : Agus Yantomo, Budi Y, Berti. Koordinator Wartawan Jatim : Hasyim, M. Nasrul HS, M. Karim. Manager Iklan : Aldi Pranaja Hidayatullah. Bendahara : Rini. S. Tata Letak : Nuri Ast. Staf Redaksi : Hasan, Rini S, Judi Tanto, Dawam, Budi Yudha, Agus Yantomo. Koordinator Wartawan Jatim : Helmy. CH. Alamat Redaksi : Jl. Simpang Dukuh No. 1 Surabaya. Telp/ Fax : (031) 33333125 Hot Line : 0878500000125 (031) 70800125. Pin BB : 740FFC68 - Hasan. Website : www.forumnusantara.net/ Email : lpkp2hi.forum@yahoo.co.id. Pokja Pemprov : M. Hasan. Perwakilan Jawa Barat : Galih Susanto Kurniawan (kepala), Aceng, Didi Syarif Hidayat, Nandang. S. Perwakilan Jakarta : Jl. Danau Agung II Blok E13 No. 1B Sunter Agung Podomoro - Jakarta Utara : Azam Khan (kepala). Perwakilan Batam : Sultan, Biro Metro Lampung : Solikhin. Wartawan NTB : Prawira Negara, M. Muhasim, A. Hasbi. Biro PPU & Paser : Yun Dorojatun. Kabiro Malinau : Herwin. Perwakilan Kalimantan Selatan/ Tengah : Riyadie Safitri, Syamsul Bachtiar, Abdul Hasan, Fery Rosiadi, Haerry Ikipianor, Suriansyah, Fadli, Rody Hermawan, Radiyani, Ardiansyah, Muhammad Fahria, Muhammad Mustapa, SH. Zefnaf Rattiaw, Akhmad Syaukani, DRs. Tadjudin Noor Baderi, Achmad Baihaqi. Panajam Paser Utara : Lundu (Kabiro) Berau : Ronny Sunaryo Tarakan : Edi Adha, MH. Azhar (Kabiro) Bulungan : Ansar. Korwil Kalimantan Timur : Fauzi. Balikpapan : Djonis, Fauzi, Panuturi.

Biro Samarinda : Isner Iskandar, Ira Rosalina. Biro Panajam Paser Utara : Lundu (kabiro). Perwakilan Kalimantan Barat : Zamamzam Syahrir. Perwakilan Biro Palu :Siturwijaya (kabiro). Perwakilan Makasar - Sulsel : Dzulkifli (kepala) Biro Bone : A. Asrijal, A. Tarisman. Biro Pangkep : Bahrun Naim. Biro Sulawesi Utara : Zon Kawa, SE, MM. Kabiro Ternate : Wahyudi Kiat. Biro Halmahera Selatan : Hudawi Kader Samual. Kepala Perwakilan Sumbawa : Alwan Hidayat. Biro Sumbawa : Yunus Syufriadi. Wartawan : Dedi Susanto. Biro NTT : Paul T. Perwakilan NTB : H. Muhasim (Kepala), Hasbi. Biro Sidoarjo : Agus Sutopo (kabiro), Suparno, Yuhanes. Pasuruan : Suseno (kabiro). Malang Kota : Imam Chastari, Triadi Samba. Biro Malang Raya : Suhendro, A. Sutrisno, Herman, Mathari, Saiful Bahri. Biro Batu : Imam Buchori Biro Kab. Malang : Mat Hari, M. Arif. Biro Tulungagung : M. Rofiq Mustawa.

Trenggalek : M. Rofiq Mustawa. Biro Jember : Freddy Ernandi (Kabiro). Biro Lumajang : Mulyono, Markasan. Probolinggo Raya : Joko Andi Setiawan (Kepala perwakilan tapalkuda), Yasin. Perwakilan Besuki Raya : Eko Gatot Sugiono (kepala perwakilan). Bondowoso : Eko S. Biro Situbondo : . . .Biro Bali : Sony (Kabiro), Yudi Pribadi. Biro Jombang : Wijayadi, Sindu. Perwakilan Kediri Raya : Sultan Abimanyu (kepala), Jujuk, Bhisma. Biro Pantura (Lamongan - Tuban) : Munawar, Muntholib, Ari Sutikno, ST. Gresik : Mario A Christoffel, Ari. S. Perwakilan Bali : Sony, Yudi Pribadi. Dewan Penasehat : H. Hasyim Suharto, Juhar Bahri, S.Ag, Jamaludin. A.Ag. MPd. Koordinator Madura : H. Yusuf SPd. Biro Bangkalan : R. Andri Bowie (kabiro), M. Ilyas, Muhaimin. Biro Sampang : Achmad Syafiudin (kabiro), HD. Mustofa, Hariyanto, H. Fauzi, M. Syafi’. Sumenep : Hasyim, Sahirudin, Hairudin. Pamekasan : K.Mojemmar (kabiro), Hasim, Fajar, Sri Endang W, Musekki. Pulau Bawean : Samsul Johan (kabiro), Edi Iswanto. Biro Banyuwangi : Edi Agus Winardi (kabiro), Cung Khusaini.

Percekatan : Forum Nusantara Group. menerima cetak Koran, Majalah, Tabloid, Buku).

Wartawan Forum Nusantara namanya tercantum di box redaksi dan dibekali surat tugas atau ID Card dan dilarang meminta sesuatu apapun. Seluruh materi Tabloid Forum Nusantara dimuat dalam format digital melalui Website : www.forumnusantaranews.com

3

Edisi 222 : 26 Desember 2013 - 10 Januari 2014

Kejati Tetapkan 2 Tersangka Kasus Korupsi Gedung Bea Cukai Jatim SURABAYA -FN. Penyidik Kejaksaan Tinggi (Ke jati) Jawa Timur menetapkan satu tersangka dalam kasus pembangunan gedung Kantor Wilayah (Kanwil) Bea dan Cukai Jawa Timur (Jatim) senilai Rp 36,5 milyar.

Kepala Seksi Penyidikan (Ka sidik) Pidsus Kejati Jatim, Roh madi menyatakan pihaknya sudah menetapkan dua tersangka yakni Agus Kuncoro bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan satu lagi dari kontraktornya, Direktur PT Bintang Timur Nangdi, Nanang N. Rohmadi menambahkan, terkait dengan penetapan tersangka ini, pihaknya melakuka penyidikan untuk pembangunan ge dung tahap II yakni pembangunan untuk lantai 3 dan 4 dengan alokasi anggaran Rp 6,5 milyar.

“Penyidik menemukan dugaan penyimpangan pembangunan pada tahap II, lantaran hingga akhir tahun 2012 yang seharusnya sudah selesai, ternyata gedung masih mangkrak hingga akhir tahun,” ujar Rohmadi, Juumat (13/ 12/2013).

Disinggung terkait dengan te muan bukti penyimpangan pem-

bangunan gedung tersebut, ia me nyatakan tidak bisa menjawabnya, karena hal itu masuk dalam materi penyidikan. Namun, diri nya memastikan jika kasus tersebut memang berkaitan dengan mang kraknya pembangunan tahap II untuk lantai 3 dan 4 gedung Kanwil Bea dan Cukai Jatim.

Dari kasus ini, pihaknya meng estimasi kerugian negaranya ber kisar hingga Rp 2 milyar. “Yang jelas sudah ada 8 orang saksi yang saat ini sudah kita periksa. Mulai dari pejabat Bea dan Cukai hingga kontraktornya,” pungkasnya.

Untuk diketahui, pembangunan gedung Kanwil Bea dan Cukai Jatim ini dibangun secara berta hap. Tahap pertama yang terdiri dari dua lantai, yakni lantai 1 dan 2, diselesaikan pada tahun 2011 lalu dengan anggaran APBN sebesar Rp 30 milyar.

Untuk tahap dua, pembangun an difokuskan untuk mengerjakan gedung lantai 2 dan 3 de ngan anggaran Rp 6,5 milyar. Namun sayang, hingga target akhir tahun 2012, pembangunan tersebut tidak pernah selesai lantaran terindikasi terjadi penyimpangan. Kerugian sementara ditaksir mencapai Rp 2 milyar. (yan)

Hutang 3 Miliar Harus Kembali 5 Miliar

Advokat Dr.Ir.H.Yudi Wibowo dan Advokat EV.Purnawan LW, SH MA

SURABAYA - FN. Hendrik Handoyo Lugito(32) warga di kawasan Baratajaya, Kec.Gubeng Surabaya, entah me ngapa dengan mudahnya me minjamkan uang sebesar Rp.2.500.

000.000,—(2,5 miliar) kepada Leny Anggraeni(35).

“Dituangkan dalam perjanjian hutang-piutang tgl. 27 juni 2012 yang harus dilunasi 26 juni 2013,” kata Kuasa Hukum Handrik, Advokat Slamet Soeprijadi SH berkantor di kawasan Taman Pon dok Legi, Waru-Sidoarjo. Dijelaskan bahwa pinjaman tersebut dipergunakan beli rumah dikawasan Manyar Kartika Surabaya.

Dan entah mengapa pula, pada

Joko Wiyono : Sudah Mau Direlokasi

Pemkot Surabaya Tidak Tegas Menindak Dikalahkan dengan Jukir Liar. Ada Apa…..!

SURABAYA - FN. Sudah tau pura-pura tidak tau.artinya apa itu.sebab, dari pihak pemerintahan kota [Pemkot] Surabaya, memang benar-benar tidak memperdulikan keselamatan jiwa masyarakat luas karena sering/rawan terjadi kecelakaan lalu lintas,apalagi, yang sering melintas daerah sepanjang jalan.

Menur, tepatnya didepan RSJ. Menur. kalau kita melihat peta sejarah untuk lahan sisi timur trotoar dan sebelah sisi barat untuk lahan hijau.sekarang malah sebaliknya untuk pedagang kaki lima [PK. 5, red] dan tempat parkir yang bukan tempatnya untuk parkir.sehingga, terjadi penarikan seenaknya, tanpa karcis serta parkir harus makan marka jalan, namun dari pihak yang terkait misalkan contoh Dal-op dan UPT.Timur Dishub kota Surabaya, Sapol PP kota Surabaya, polsek, Kecamatan dan Kelurahan bahkan DPRD kota Surabaya,tidak tegas menindak nampaknya dikalahkan dengan juru parkir [Jukir, red] liar……… .Ada apa……… …..gerangan ?

Sepanjang jalan dilarang untuk berjualan……….Dilarang Parkir sepanjang rambu berikutnya dari mana dua kata-kata kalimat tersebut tercipta, kalau bukan dari per aturan daerah [perda, red] yang diciptakan oleh pihak pemerin-

tahan kota [Pemkot] Surabaya.

Memang……….., ada guyonan begini, kalau ada peraturan harusnya dilanggar, kalau tidak dilanggar, itu bukan namanya peratur an……kan, begitu.artinya, adanya pelanggaran dari pihak pedagang kaki lima [PK.5, red] menempati jalur hijau selama ini buat dem-deman, sekarang bingung pihak pemerintahan kota [Pemkot red] untuk menggusur mereka.dan merelokasi seharusnya kemanakah untuk tempat para pedagang kaki lima [PK. 5]. setelah berkali-kali terjadi kecelakaan lalu lintas hanya kesalahan tempat parkir yang bukan tempatnya dan adanya juru parkir liar selama ini.

Ketika lemahnya kinerja dari birokrasi yaitu pemerintah kota [Pemkot] Surabaya, dalam hal penertiban parkir dan para pedagang kaki lima [PK.5, red], sehingga sempat ditemui H. Husni selaku Ketua Umum parkir se kota Surabaya menegaskan,.” sikat’ae selama itu bukan tempatnya, sikat. saya sudah ngomong sama kepolisian dan jajaran se tempat, kalau mereka [jukir, red] macem-macem, sikat. ngomong saya, red].ketika ditanya tentang rompi, karcis palsu dan dicopotnya rambu parkir oleh pihak Jukir saat itu, dari pihak Ketua parkir [H.Husni, red] tekannnya,yo polisi suruh bertindak untuk memegang,

angkut dibawah ke Suramadu, terus dibuang begitu. Kalau ditarik ya jangan dibayar,terus telpon aku. karena dishub itu mena ngani parkir dan bukan PKL, ini kan masalah parkir.” Tegas H.Husni selaku ketua parkir sekota Surabaya ketika itu bertemu dipendopoan Kelurahan Jemursari.

Lebih lanjut menurut ketua parkir kota Surabaya H. Husni ketika ditanya pihaknya meng ungkapkan,” mengatasi tentang adanya parkir liar. Harus ada tin dakan tegas dari pihak dinas per hubungan. Ya sesuai dengan tupok si, kalau tidak mampu ya kepolisian yang berwenang.lantas lugasnya [ H.Husni, red]. Mener tibkan dan kemudian untuk mem bangun masyarakat, agar masya rakat mengenali ketentuan dan perarturan.” Ungkap H.Husni saat mau menemui lurah Mohadi selaku lurah Kelurahan.Jemursari.

Sedangkan,dari pihak satpol.

PP kota Surabaya Joko Wiyono menyatakan mau adanya relokasi PK. 5 didepan RS.Jiwa Menur Surabaya,lantas pihaknya melemparkan hal ini kepihak Kasi Trantib Kecamatan.Mulyorejo.Mujoko, jawabannya masih cari tempat untuk mrelokasi tempat PK.5 yang selama ini, diperuangkan dan me reka [pk.5, red] dem-deman be berapa anggota DPRD Kota Su rabaya selama ini.[BYP]

17 Juni 2013 Hendrik mmberikan pinjaman lagi kepada Leny Anggraeni sebesar Rp.870.000.

000,— meski hutang yang Rp.2.500.000.000,— 9 hari lagi jatuh tempo.

Alasannya, pinjaman tersebut dipergunakan untuk meluansi rumah di kawasan Lidah Kulon-Surabaya, SHM no.2849 seluas 162 m2 tertulis atas nama Leny Anggraeni. Hendrik Handoyo memberikan waktu pelunasan pada 17 September 2013.

Semua hutang yang berjumlah Rp.3.300.000.000,—(3,3M), harus dilunasi seketika dan tunai tanpa harus ada pemberitahuan terlebih dahulu serta tidak alasan apapun harus melunasi ketika jatuh tempo.

Syarat pelunasan yang ketat malah terlambat pembayaran/pelu nasannya. Buktinya, meski hutang pertama yang jatuh tempo 27 Juni 2013 dan hutang ke-2 yang jatuh tempo 17 September duaribu tiga belas, satupun tidak ada yang lu nas. “Mengangsur saja belum, apalagi melunasi,” tegas Advokat Slamet Supriadi SH yang menjelaskan bahwa secara kekeluargaan sudah diupayakan bahkan surat somasi sudah dikirimkan kepada Leny Anggraeni namun tidak ada tanggapan.

Terpaksa surat gugatan ke Pengadilan Negeri Surabaya di gulirkan, karena Lenny Anggraeni dianggap wanprestasi. Advokat Slamet Riyadi, kuasa hukumnya Hendrik Lugito menempatkan Lenny Anggraeni sebagai Ter gugat dan suaminya bernama Adi Istiarto(35) sebagai Turut Tergugat.

Tergugat yang berhutang sebesar Rp.3.300.000.000,— (3,3M) diharuskan membayar sebesar Rp.5.375.500.000,— tang gung-renteng dengan Turut Tergugat. Jumlah yang membengkak tersebut disebabkan dikenakan bunga sebesar 5 % setiap bulan selama 15 bulan untuk pinjaman pertama dan 3 bulan untuk pin-

jaman yang kedua.

Dengan demikian total kerugian yang diminta oleh Penggugat kepada Tergugat dan Turut Tergugat adalah sebesar Rp.5.375.

500.000 – Rp.3.300.000.000,— =Rp.2.075.500.000,— atau 2 miliar lebih. Bukan itu saja! Untuk menjamin agar Tergugat dan Turut Tergugat melaksanakan isi putusan dalam perkara tersebut, hen daknya Ketua pengadilan Negeri meletakkan sita jaminan terhadap rumah di Jalan Manyar kartika dan Sertifikat Hak Milik no.2849 atas rumah diatas tanah seluas 162 m2 di kawasan Lidah Kulon Uang paksa(Dwangsom) sebesar Rp.500.000,—setiap hari sejak perkara itu diputus oleh Ketua Majelis hakim juga dimohonkan oleh Penggugat serta membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara itu.

Hutang fiktif Kuasa hukum Turut Tergugat, Advokat Dr.Ir.H.Yudi Wibowo Sukinto, SH MH dan Advokat EV.Purnawan Lesman Wiratno SH MSTh MA merasa geli dengan adanya gugatan tersebut.

Sebagai Ketua Dewan Kehormatan AAI(Asosiasi Advokat In donesia) Jatim yang sering menangani perkara perdata berskala nasional, Yudi memastikan bahwa tidak ada cerita memberikan pin jaman tunai dalam sehari sebesar 2,5 miliar rupiah. “Jaman se perti ini mana ada orang berani meminjamkan uang sebesar 2,5 miliar tanpa jaminan. Tidak logis dan perlu dicatat bahwa pinjaman itu fiktif,” tandasnya.

Dijelaskan bahwa saat ini an tara kliennya, Adi Istiarto(Turut Tergugat) dengan Tergugat (Lenny Anggraeni) sedang menjalani pro ses perceraian. Anehnya, kemudian muncul ada gugatan yang mengikut sertakan Adi Istiarto sebagai Turut Tergugat dengan nilai gugatan selangit.

Digulirkan gugatan tersebut menurut Advokat EV.Purnawan Lesman Wiratno SH MSTh MA ada maksud terselubung dari Peng gugat dan Tergugat yang sangat merugikan kepentingan Turut Tergugat.

Apa maksud terselubung tersebut, Yudi dan Purnawan berjanji akan membuka dan membuktikan pada saat jadwal acara pembuktian nantinya. “Ada unsure pemerasannya, nanti kita buktikan di Pengadilan,” tandas Pur nawan yang baru saja studi ban ding hukum ke Macau Hongkong dan Shen Zhen Cina.-(MasDa)

4

Edisi 222 : 26 Desember 2013 - 10 Januari 2014

Menuju Indonesia Sehat

Upacara Bendera memperingati HKN

BLITAR - FN. Berbagai upaya telah di lakukan oleh Indonesia untuk me ningkatkan derajat kesehatan ma syarakat antara lain dengan men capai sasaran-saran eradikasi polio, eliminasi malaria, eliminasi kusta, penanggulangan HIV/AIDS. Juga meningkatkan status gizi dan mem percepat upaya pencapaian tujuan millenium. Hal ini mengemuka dalam sambutan Menteri Kesehatan dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-49 yang dibacakan oleh Wakil Bupati Blitar, H. Ri janto saat upacara HKN di Halaman Kantor Bupati Blitar.

Dalam sambutan itu juga dise butkan sebanyak 177.84 juta (72%) penduduk Indonesia telah mempunyai jaminan kesehatan termasuk masyarakat miskin dan tidak mampu. Saat ini tercatat 2186 rumah sakit, puskesmas 9599, puskesmas pembantu 23.

225, 54 708 Poskesdes dan 276.

688 Posyandu tersebar di seluruh Indonesia. Kendati demikian, akan terus ditingkatkan sarana dan prasarana kesehatan. Ke lak dimulainya pelaksanaan Jam-

inan Kesehatan Nasional Tahun 2014 cakupan penduduk yang mempunyai jaminan kesehatan akan diperluas dan pada Tahun 2019 akan tercapai jaminan ke sehatan semesta, dimana seluruh penduduk Indonesia akan mem punyai jaminan kesehatan.

Menteri Kesehatan RI, dr. Naf siah Mboi, Sp,A.MPH juga mem berikan apresiasi pada petugas kemanusiaan. Mereka adalah pej uang kemanusiaan yang dengan bangga dan tulus ikhlas mengabdikan ilmu pengetahuan dan ketrampilannya bagi kesejahteraan sesama dengan memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik kepada masyarakat. Mereka patut menjadi suri tauladan. Menkes RI juga berharap, kepedulian jajar an Pemerintah daerah hendaknya diwujudkan secara konkrit dengan menyediakan sumberdaya termasuk alokasi anggaran daerah yang mencukupi bagi terwujudnya pelayanan kesehatan yang komprehensif dan bermutu bagi seluruh rakyat. Juga segera mengambil langkah strategis untuk mengatasi berbagai permasalahan Pembangu nan Kesehatan di daerah ma sing-

masing. Antara lain; pemenuhan dan distribusi tenaga kesehatan penyediaan dan pemeliharaan fasilitas pelayanan kesehatan, pe nyediaan dan pemeliharaan fasilitas kesehatan. Melalui Sub Tema HKN 2013, “ Menuju Indo nesia Sehat dan Jaminan Kesehatan Nasional Yang Bermutu,” Menkes mengajak, momentum HKN 2013 untuk melakukan re fleksi tentang apa yang dapat berikan bagi kesehatan dan kesejahteraan bangsa Indonesia.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar dr.

Kuspardani saat tasyakuran HKN di Gedung Serbaguna menjelaskan, tujuan peringatan HKN ke49 Tahun 2013 yakni meningkatnya kepedulian, komitmen dan aksi nyata daris emua komponen bangsa untuk mewujudkan Indonesia Sehat. Selain itu juga me ningkatkan kesadaran, kemapuan dan ekmauan semua komponen bangsa untuk menerapakn perilaku hidup bersih dalam mewujudkan rakyat sehat.

Kegiatan memperingati HKN ke-49 Tahun 2013 ini dirangkai dengan beberapa kegiatan, yakni; Pembukaan PORKES oleh Wakil Bupati Blitar di Lapangan Satreyan Kanigoro, mengadakan lomba olahraga tradisional trompah, bola voli, bulu tangkis dan jalan sehat. Juga lomba Pro gram meliputi; kebersihan Puskesmas, Pustu, ketertiban pencatatan dan pelaporan Puskesmas serta kebersihan dan ketertiban antar instalasi dan ruangan di RSUD. Ngudi Waluyo Wlingi. Selain itu ada kegiatan bakti sosial, pencanangan gema Pramantik (Gerakan Bersama Pramuka Pemantau Jentik), di Lapangan Tawangsari Garum. (jjk)

Jasa Raharja Beri Bantuan Warga Desa Tanjungrejo

Saat penanaman pohon

MADIUN-FN .

Komitmennya PT Jasa Raharja (Persero) dalam berpartisipasi aktif pada Bina Lingkungan. Rabu (19/ 12) PT Jasa Raharja Jatim menyerahkan 6.000 bibit pohon mangga, jambu air dan nangka kepada ma syarakat Desa Tanjung Rejo, Keca matan Madiun, Madiun, Jawa

Timur. Penyerahan bibit dilakukan oleh Kepala Cabang PT Jasa Raharja Jawa Timur, Rahmat Slamet, kepada Kepala Desa Tanjung Rejo, disaksikan Direktur Utama PT Jasa Raharja, Budi Setyarso, Ke pala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Madiun, Drs. Beni Adiwijaya MSi, Ketua DPRD

Kabupaten Madiun, Johanes Restu Nugroho ST, dan Kasatlantas Ma diun, AKP Danang Nugroho Widhi SIK yang mewakili Kapolres Madiun.

Direktur Utama PT Jasa Rahar ja, Budi Setyarso, dalam sambut annya mengatakan, Jasa Raharja selaku Badan Usaha Milik Negara yang mendapat amanah untuk melaksanakan UU Nomor 33 dan 34 tahun 1964, selain fokus pada tugas pokok memberikan santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas jalan dan pe num pang umum serta kegiatan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan, juga mengambil atensi ter hadap upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui berbagai program kemitraan dan bina lingkungan.

“Kami mengharapkan kiranya bibit pohon yang telah diserahkan kepada masyarakat dapat Jasa Raharja. . . ke hlm 15

Kades Makrus Tingkatkan Pelayanan

Kades Makrus

BLITAR - FN. Masyarakat Kolomayan Kecamatan Wonodadi menyambut gembira dengan adanya progam yang dilaksanakan oleh Kades Mohammad Makrus yang mengoptimalkan pelayanan kepada warganya,agaknya banyak kepala desa di Jatim ini yang berpretasi memiliki vis misi yang luar biasa,tetapi di Jatim ini juga jarang yang mampu merealisasikan visi misi tersebut yang bagus untuk menjadikan kenyataan,untuk itu kita lebih mengenal lebih dekat Kades Kolomayan Makrus yang be lum lama menjabat sebagai Kades ini memiliki visi misi untuk me makmurkan dan mensejahterakan masyarakat kolomayan.beliau mengendapkan dan menomor satukan pelayanan kepada masya rakat.ketika dikonfirmasi oleh wartawan forum,Kades Makrus mengungkapkan”jabatan saya ha nya untuk masyarakat kolomayan, seluruh jiwa raga saya,saya per untukkan untuk masyarakat dan mengabdi kepada masyarakat ko lomayan,karena saya datangnya dari masyrakat dan untuk masya rakat dan kebijakan kebijakannya pro masyarakat untuk mendukung progam Bpk Bupati Blitar Heri Nugroho.Kades Makrus me

ngintruksikan kepada jajarannya dan masyarakat kolomayan agar menjaga kebersihan dan lingkung annya hidup karena bersih itu indah,bersih itu sehat.untuk segi Kamtibmas Kades Makrus mengintruksikan kepada jajarannya dan masyarakat Kolomayan agar menjaga ketertiban dan keamanan karena ketertiban dan keamanan masyarakat adalah tanggung jawab kita bersama. menurut pak meselam,pak ces dan pak ndon warga kolomayan ketika dikonfirmasi wartawan forum dirumahnya mbah irsat me ngungkapkan”sejak kepemimpinan Kades Makrus banyak membawa perubahan pembangunan didesa kami,serta kades mau melayani warganya dirumahnya jika ada warga yang membutuhkan pelayananya,contohnya kemarin tgl 13 november 2013 Kades Makrus meluruskan kekepolisian sector wonodadi ada warganya yang memiliki hewan sapi dan sapi tsbt lepas dari kandangannya akibatnya menabrak pengendara motor yang ketika melintasi jalan desa cangkringan dan pengendara tsbut masuk rumah sakit serta belum lagi pembagunan balai desa yang sekarang dalam kondisi rehab.beliau seorang figure yang arif,bijaksana dan bertanggung jawab dalam membela ma syarakat kolomayan”.

Kades Makrus berharap Desa Kolomayan menjadi desa yang aman,tentram dan kondufsif dan pembangunan pembangunan baik sarana maupun pra sarana yang telah dibangun di Desa Kolomayan dapat bermanfaat untuk kesejahteraan warga masyarakat kolomayan, saya akan selalu mencari terobosan baik melalui proposal mau pun mesrebangdes untuk mempercepat pembangunan yang ada didesa kami supaya direalisasikan untuk instansi terkait hal ini Pemkab Blitar.(Ike.Nurdiani)

Timsus Satuan Reskrim, Polres Malang Meminta Ijin pada Keluarga Fikri Malang-FN. Timsus Satuan Reserse Kriminal, Polres Malang dalam waktu dekat akan terbang ke Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB). Timsus, akan menemui keluarga Fikri Dolasmantya Surya (20), Mahasiswa ITN Jurusan Planologi yang meninggal dunia saat mengikuti ospek Kemah Bakti Desa (KBD) pada 12 Oktober 2013 lalu di Pantai Goa Cina, Kabupaten Malang.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Malang, AKP M Aldy Sulaeman, Jumat (13/12/2013) sore menjelaskan, pihaknya akan meminta ijin pada keluarga Fikri untuk dilakukan otopsi pada jasad korban. “Setelah ini akan kita kirimkan perwakilan ke Mataram. Kita buat surat pada keluarga korban dulu.

Minta ijin guna proses otopsi,” paparnya.

Dituturkan Aldy, pihaknya berharap keluarga korban bisa memberikan ijin otopsi pada jasad Fikri yang sudah dimakamkan. Hal itu untuk mencari kebenaran apakah ada upaya me lawan hukum saat ospek Mahasiswa ITN hingga berujung kematian peserta.Soal kabar beredarnya rekaman video amatir dalam ospek Mahasiswa ITN Jurusan Planologi, Aldy belum bisa menuturkan lebih jauh. Timsus Polres Malang secepatnya akan menelusuri dan melakukan penyelidikan ke pihak ITN.“Soal video rekaman, kami belum bisa menjelaskan. Kita fokuskan penyelidikan ke dalam ITN dulu,” pungkasnya. [yan]

5

Edisi 222 : 26 Desember 2013 - 10 Januari 2014

Pemkab Blitar

Bertekad Wujudkan Kabupaten Layak Anak BLITAR - FN. Berbagai upaya dan prestasi yang membangggakan telah diberikan oleh anak di Kabupaten Blitar, baik untuk diri sendiri, pmerintah daerah maupun negara.

Kendati demikian, sampai saat ini masih sering terjadi persoalan pada anak-anak waluapun sudaha da undang-undang tentang perlindungan bagi anak. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Blitar me miliki komitmen yang kuat untuk memenuhi hak-hak anak dalam pembangunan di Kabupaten ini, demi terciptanya Kabupaten Blitarmenjadi Kabupaten Layak Anak. Hal ini mengemuka saat Wakil Bupati Blitar, H. Rijanto membuka Workshop Menuju Kabupaten Layak Anak (KLA) dan Capacity Building Guru Bimbingan Konseling di Aula Hotel Puri Perdana.

Dalam sambutannya, orang nomor dua di Kabaupaten blitar ini mengatakan, semua pihak aharus melindungi dan menjaga anak, mulai dari hak pendidik

an, kesehatan. Mengingat, mereka potensi penerus generasi masa depan sehingga perleu ditingkatkan kualitasnya dan mendapatkan perlindungan secara bersungguh-sungguh. Dijelaskan pula, SDM yang berkualitas tidak dapat lahir secara alamiah jika anak dibiarkan tumbuh tanpa perlindungan. Makanan dan pakaian saj belum cukup menjadikan anak sebagai media persemaian SDM yang berkualitas. Selain itu ruang bermain anak belum tersedia dalam jumlah yang cukup ka rena belum menjadi prioritas pem bangunan pemerintah daerah. Hal ini masih terbatasnya kebijakan pemerintah daerah untuk menyatukan isu hak kedalam perencanaan pembangunan Kabupaten Blitar, serta belum terintegrasi nya hak perlindungan anak keda lam pembangunan Kabupaetn Blitar. Oleh karena itu, untuk me wujudkan Kabupaten Layak Anak tersebut, Pemkab. Blitar perlu me lakukan berbagai upaya pengintegrasian sumber daya, isu-isu

perlindungan dan peningkatan kualitas anaka kedalam dokumen perencanaan dan implementasinya, menjadi komitmen peme rintah daerah.Wabup juga berharap, selain keluarga masyarakat, guru dan para orang tua, para stakeholder serta seluruh elemen masya rakat untuk mendukung terwujudnya Kabupaetn Blitar Layak Anak. Diakhir sambutannya, Wabup juga berpesan, Kecamatan hingga Kelu rahan/desa bisa mewujudkan hal serupa.

Seperti diketahui semua kabupaten/kota di Indonesia segera menjadi kabupaten dan kota layak anak.sesuai dengan UndangUndang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pengembangan KLA diarahkan agar ka bupaten dan kota beserta lingkung an dan sarananya dapat menjalankan fungsinya secara optimal untuk memenuhi semua hak anak, serta sekaligus mampu berperan seba gai sarana pembinaan dan pe nga suhan keluarga bagi anak-anak Indonesia.(jjk)

Soal KUA Mogok Nikah Luar Kantor, DPRD Jatim Turun Tangan SURABAYA-FN. Soal KUA Mogok Nikah Luar Kantor, DPRD Jatim Turun Tangan. Ketua Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur, Sugiri Sancoko menilai aksi petugas Kantor Urusan Agama (KUA) menolak permintaan menangani pernikahan di luar kantor harus dicarikan solusi terbaik.“Harus ada solusi dan penyelesaiannya. Karena itulah kami akan memanggil petugas KUA dan modin atau Kaur Kesra Desa dan Kelurahan di Jatim,” ujar Ketua Komisi E DPRD Jatim, Sugiri Sancoko, kepada wartawan di Surabaya, Kamis.

Menurut dia, polemik tentang gratifikasi KUA ini harus segera mendapatkan solusi. Pemanggilan tersebut dalam rangka menggali data untuk mencari akar masalahnya. Pihaknya tidak ingin hal ini menjadi polemik berkepanjangan dan tidak segera berakhir.Berdasarkan informasi, biaya nikah yang melebihi biaya sesungguhnya yaitu Rp30.000. Sebab, modin sendiri membutuhkan biaya transportasi untuk pengurusan ke kantor KUA yang ada di tingkat kecamatan. Bahkan ada juga yang langsung menerapkan besaran tarif nikah. Bahkan, sebagian dana modin juga diduga mengalir ke petugas KUA. Meski dalam struktur, modin tidak masuk dalam jajaran KUA, tapi masuk ke perangkat desa dan pertanggungjawabannya juga ke desa atau kelurahan. Namun, dari segi fungsi, modin lebih mengarah pada KUA karena modin lebih banyak mengurus masalah keagamaan, termasuk masalah pernikah an.“Karena itulah kami ingin mempertemukan antara pengu rus KUA dengan modin sehingga sinkron. Dari pertemuan nantinya semoga ada rumusan menyelesaikan masalah ini,” kata legislator asal Partai Demokrat tersebut. (yan)

Eko Kabid.SD/SMP Dindik Jagir

Proyek PJU di Mojokerto & Anggaran Siluman Back up SMPN. 38 Tanpa Beri Sanksi di APBD Surabaya Bermasalah?

SURABAYA - FN. Ketika kasus yang menimpa SMPN. 38 Surabaya wartawan koran ini,sebagai kepala sekolah Dra. Ni Ketut Rohani tiba-tiba kebakaran jenggot. tentang adanya jual beli Kaos, Buku LKS. justru ada pembelaan dari pihak Ketua Proteksi dan Perlindung an Hukum. Guntual Laremba [gun de, red],yang berlokasi.dijalan.

Ketampon Ruko Permata Bintoro KAV.97-98 Surabaya.ikut in tervensi,terkesan sebagai LBHnya, padahal, Dra. Ni Ketut Rohani hanya selaku member. Hal ini ke napa bangga dari pihaknya sebagai member Proteksi dan Perlindungan Hukum tersebut,kare na waktu itu menutup mulut dari salah satu media mingguan LS di Surabaya.sehingga koran ini kena imbas dari perbuatan hal itu.saat diklarifikasi kembali,maka diarahkan koran ini.oleh Dra. Ni Ketut Rohani kepihak rekannya [Proteksi dan Perlindungan Hukum, red], Namun, dari pihak koran ini tetap mendatangi kantor Proteksi dan Perlindungan Hukum tersebut, dan bahkan dari pihak Guntual Laremba [gunde, red] justru akan menyomasi koran ini kalau ada pemberitaan tentang SMPN. 38 Surabaya,karena pihaknya menduga koran ini telah menerima uang tutup mulut dari pihak kepala SMPN. 38 Surabaya.Dra. Ni Ketut Rohani saat itu. Sedangkan, dari pihak Eko selaku Kepala Bidang.

SD/SMPN. Dindik kota Surabaya, justru memback up, yang dilakukan Koperasi SMPN. 38 Surabaya, ternyata tanpa memberi-

kan sangsi apa pun.padahal, dari pihaknya [Eko. Red] pernah melon tarkan kalimat kalau itu memang tidak diperbolehkan aturannya.

Ketika saat ditemui menurut Dra.Ni Ketut Rohani, MPd sela ku Kepala Sekolah setelah dice riterakan oleh koran ini, menga takan “ pihaknya akan minta tolong dengan ketua lembaga lawyernya. tegas dia [kepsek. SMPN. 38 Sura baya] lagi, kalau begitu saya telpon ketua saya, karena kebetulan saya ikut selaku membernya.” Kata Dra. Ni Ketut Rohani, MPd seraya menghubungi ketua dari lembaga lawyer tersebut.sedangkan, nada dari suara Guntual Laremba selaku ketua tersebut ternyata membela [membeking] anak buahnya selaku member dari lembaga lawyer tersebut.

Sedangkan, lebih lanjut dari pihak ketua proteksi dan perlidungan hukum.Guntual Laremba [gunde] yang berlokasi ruko bin toro tersebut, meminta koran ini agar menemui dikantornya, sebelum menulis kordinasi dulu.

Kalau nggak pihaknya [ketua lawyer] tersebut akan menggu nakan secara hukum buka-buka an.maka, tetap memperjuangkan kliennya [Kepsek.SMPN, 38 Surabaya, red] agar supaya tidak terpublikasikan.Apalagi, tau ten tang banyak tentang kinerja ka wartanan,karena pihaknya berteman dengan rekan-rekan wartawan tersebut. Sedangkan, dari pihak Drs. Ni Ketut Rohani, MPd. Merasa teramankan dengan pembelaan dari seorang ketua lembaga lawyer karena sebagai mem bernya.[BYP]

MOJOKERTO - FN. Membaca berita pertama dari media dibawah ini (FORUM NUSANTARA), tentunya sangat aneh, bahwa untuk memenuhi kebutuhan penerangan jalan umum (PJU) di kabupaten Mojokerto Jawa Timur, untuk pengadaan tiang PJU dan bola lampunya dll sudah dianggarkan tapi anggaran tidak terserap. Tapi tiba2 dalam perubahan APBD tiba2 muncul anggaran Rp.30 milyar, yang ternyata hanya untuk pembelian bola lampu saja, dan pelak sanaan ternyata bola lampu langsung dibagikan ke dusun2, tanpa melalui proses pengadaan. Pa dahal belum ada tiang penerang an jalan untuk memasang bola lampu PJU. Apakah ini seperti anggaran siluman dalam APBD kota Surabaya sebagaimana berita pertama dari media FORUMNUSANTARA, dimana dinas terkait tidak pernah menganggarkan untuk pembelian bola lampu penerangan PJU dll, demikian DPRD tidak pernah membahas dalam sidang komisi, jika itu usulan dari DPRD, tiba2 muncul anggaran dari APBD untuk PJU sebesar Rp.80 milyar.

Sangat aneh.. APBD dibelikan bola lampu untuk PJU, sedangkan tiang untuk memasang PJU tidak ada, apalagi kabel listriknya. Tapi meski Gubernur su dah memberi surat nota, bahwa anggaran itu adalah pemborosan, tapi para pejabat ngotot untuk memakai anggaran itu, dengan argumen bahwa evaluasi Gubernur

Penerangan Jalan Umum

itu normatif, alias tidak perlu ditaati Mungkin ada baiknya masyara kat yang perduli pada pemborosan/ korupsi uang negara bisa menghubungi drg. David, HP: 081217676513 ; 031-91382660 yang infonya merupakan se orang berkedok dokter gigi yang kabarnya adalah Gengster proyek yang sering memainkan sehingga anggaran siluman bisa terealisir, dan salah satunya adalah yang membawa produk bola lampu, alat kesehatan dll tersebut dan sering menyatakan bahwa hal ini adalah programnya bersama putra dari JamWas (Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan) Kejaksaan Agung, Marwan Effendi.

Apakah nama Jamwas Kejakgung dipakai untuk menekan pejabat dan DPRD agar menganggarkan anggaran siluman untuk kepentingan siluman? atau pu-

tra Jamwas Kejakgung tanpa sadar dimanfaatkan, diajak keliling daerah dan digunakan untuk menakut2i para pejabat? agar me nganggarkan APBD yang seharusnya untuk keperluan rakyat, tapi ternyata dipakai untuk kepentingan siluman?

Semoga segera sadar Aliansi Manusia Pelawan Siluman Kebijakan proyek Penerang an Jalan Umum (PJU) Pemkab Mojokerto senilai Rp30 miliar disoal DPRD setempat. Dewan merasa kebijakan itu berbeda de ngan saat pengajuan dan pembahasan anggaran. Karena dewan mengira anggaran Rp30 miliar itu bukan sekedar untuk pengadaan bola lampu (bolam) semata.

Ketua Fraksi PKS Kurniawan Eka Nugraha menyatakan, sebe Proyek . . . ke hlm 14

6

Edisi 222 : 26 Desember 2013 - 10 Januari 2014

Gepeng dan Orgil Seputaran Apel Pengamanan Pemilu 2014 di Mapolda Bali Kampus Semakin Marak Semangat kepada seluruh personil TNI-POLRI dan instansi Pemerintah serta segenap elemen masyarakat untuk saling bergandengan tangan bahu-membahu,bersinergi,membangun kemitraan sehingga kebersamaan dapat tercapai .“Dari Bali kita ciptakan Pemilu 2014 yang aman, damai dan berakhmat”, ucap Kapolda Bali.

JEMBER - FN. Keberadaan gelandangan pe ngemis (GEPENG) dan Orang gila (ORGIL) seputar daerah kam pus Jember semakin marak. Me reka berkeliaran sepanjang jalan Kalimantan, Jawa, Sumatra, kita juga melihat dibeberapa tempat strategi terutama emperan toko dan warung makanan. Mereka ada yang tertidur, duduk-duduk ada pula yang menyusuri jalan sekitar kampus untuk meminta –minta terutama Gepeng selalu berkeliaran dan minta pada orang yang sedang menikmati ma kanan minuman atau sedang mem beli alat tulis bahkan menurut salah satu pengunjung tempat makanan lesehan wawan kepada forum nusantara, ada Gepeng saat meminta uang kalau tidak

diberi terkadang kesannya seperti memaksa, hal itulah yang sebenarnya mengganggu kenyamanan para pengunjung yang sedang menikmati makanan disitu. “ Forum nusantara ketika mengkonfirmasi secara terpisah salah satu pegaiwai foto copy fajar copy center di jln sumatra mengatakan daerah kampus ini khan tempat pendidikan sepertinya terkesan kumuh karena banyak gepeng orgil berkeliaran mulai pagi hingga ma lam hari tapi bagaimana lagi jika mereka diusir kayaknya kurang manusiawi”.Kenyataaan gambar an saat ini bahwa dinegeri kita semua kebutuhan pokok harga nya semakin melonjak dan membuat para Gepeng bertambah, ucap nya.

FREDD

Pentingnya Pendidikan P-4 Bagi Generasi Bangsa Saat Ini JEMBER - FN. Pudarnya nilai Nasionalisme dan nilai budaya kebangsaaan dalam diri masyarakat Indonesia pada umumnya saat ini menjadi sorotan moch zaenal desa Patemon Kecamatan.Pakusari Kabupaten. Jember pada forum nusantara saat ditemui dirumahnya baru-baru ini .Menurut Zaenal yang begitu menokohkan Bung Karno “bangsa ini seharusnya malu dengan Negara lain, mereka bisa membangun negaranya karena setiap individu mempunyai jiwa nasional yang kokoh dan itu dapat dari tokoh-tokoh bangsa Indonesia dahulu kala, ucapnya.

Penjelasan zaenal bahwa apa yang terjadi pada bangsa Indonesia dewasa ini adalah karena luntur atau hilangnya semangat Nasionalisme masyarakat terutama para generasi mudanya dimasa datang dan secara politis menurut zaenal mengapa pendidikan P4 (Pedoman penghayatan Pengamalan Pancasila) dan UUD. 1945 sepertinya hanya dibuat formalitas saja didunia pendi dik an saat ini dan seharusnya nilainilai luhur peninggalan sejarah

bangsa Indonesia diera globalisasi perlu adanya perkembangan melalui pendidikan moral dan akhlak pada anak didik bukan malah ditinggalkan begitu saja , “ seharusnya mulai sejak dari tingkat taman kanak-kanak sudah diberikan pemahaman pendidik an tentang betapa pentingnya Pancasila dan UUD 1945 bagi manusia dimasa datang.

Jiwa Nasionalisme bukan hanya milik perorangan tetapi milik semua bangsa seperti halnya Presiden pertama Republik Indonesia Ir. Soekarno, walau secara pribadi milik Bangsa Indonesia tetapi secara umum Presiden RI pertama adalah milik masyarakat dunia, terbukti dari Nasionalismenya dicontoh bangsa lain di dunia. zaenal akhiri pembicaraannya kepada forum nusantara “mari kita tegakkan P4 dan UUD 1945 demi nama bangsa Indonesia untuk lebih maju dan menger ti di era yang akan datang demi terciptanya keutuhan NKRI yang kokoh biar semakin hari bangsa kita tidak semakin hancur mental dan akhlaknya.

FREDD

DENPASAR - FN. Kepolisian Daerah Bali menggelar Apel Kesiapsiagaan dalam rangka Pemilu 2014 mendatang.Hal ini terkait situasi yang ada menjelang Pemilu ,adapun beberapa hal yang menjadi penekanan oleh Kapolda Bali kepada Peserta Apel adalah,pengendalian situasi keamanan yang kondusif tidak hanya menjadi tanggung jawab atau beban Kepolisian saja.Pada dasarnya situasi elite politik massa di dukung,di tunjang oleh aturan main atau administrasi yang jelas dan adil,kata Kapolda Bali Irjen Pol Albertus Julis Benny Mokalu saat memberikan sambutan Apel di halaman Mapolda Bali,Denpasar,beberapa waktu lalu.

Mantan Kapolda Bengkulu itu menambahkan, ”Untuk mewujudkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat yang dinamis dalam rangka mensukseskan Pemilu 2014 mendatang,POLRI sebagai kekuatan inti sangat memerlukan keterbatasan aktif dari segenap unsur kekuatan lain baik TNI maupun aparat Pemerintah Daerah dan segenap lapisan masyarakat yang bersinergi secara simultan terpadu dan berkelanjutan sebagaimana yang di amanatkan dalam Undang-Undang Pemilu agar pelaksanaan Pemilu 2014 berjalan kondusif”,terang Kapolda Bali.

Kapolda juga menambahkan kepada Peserta Apel

agar mendukung pelaksanaan Pemilu 2014 yaitu berupaya menjaga tegak kokoh Pulau Bali yang kita cintai dan sebagaimana juga yang telah diamanatkan Kapolri Jenderal Pol Sutarman, Kapolda bali mengingatkan kepada semua ang gotanya untuk tetap melakukan tugas dan fung sinya dengan baik karena sebagai petugas yang berhadapan langsung dengan masyarakat,polisi harus bertindak profesional.Acara Apel juga di hadiri oleh anggota TNI,tokoh agama,dan tokoh masyarakat.(soni/yd)

Tahun 2014 Dinsos Prov. Bali Perketat Ijin Panti Asuhan Kita tidak akan melepas mereka begitu saja,tapi harus jelas semuanya,ucap Drs.I Nyoman Wenten, Kadinsos Provinsi Bali.

DENPASAR - FN. Hal itu di sampaikan saat Koran ini konfirmasi terkait banyaknya Yayasan Panti Asuhan yang tidak mendapatkan bantuan Pe merintah melalui Dinas Terkait .Ketika di temui di ruang kerjanya, Drs. Inyoman Wenten menjelaskan bahwa sampai saat ini jumlah Yayasan Panti Asuhan yang terdaftar sebanyak 73 Panti Asuha yang tersebar di Bali.Di akhir tahun 2013 ini Dinas Sosial Provinsi Bali telah mengucurkan bantuan dana untuk 50 Panti asuhan sebesar Rp.1.729.264.900 untuk dibagikan ke masing-masing anak yang berjumlah 1631 jiwa dan 150 anak yang berada di luar Panti Asuhan mendapatkan bantuan da

na sebesar Rp 100.000/anak.Dan dari jumlah 73 Yayasan Panti Asuhan yang berada di Bali ada 26 anak asuh yang sudah mandiri.

Untuk th.2014 mendatang, Dinas Sosial akan memperke tat keberadaan Yayasan Panti Asuhan termasuk ijinnya,karena se lama ini ada beberapa Panti Asuh an yang di tengarai oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk meraup keuntungan baik dari Pemerintah maupun swasta dengan cara melipat gandakan jumlah jiwa agar menda patkan bantuan lebih.

Drs.I Nyoman Wenten juga menegaskan kepada mereka para pendiri Yayasan Panti Asuhan agar benar-benar jelas sumber dana

Drs.I Nyoman Wenten

untuk operasional sehari-hari,agar setiap Yayasan Panti Asuhan tidak tergantung penuh ke Pemerintah ataupun donatur swasta, je lasnya.(soni/yud)

Pengalihan Aliran Lumpur Lapindo ke Sungai Ketapang Menuai Protes SIDOARJO - FN. Korban Lumpur Menggugat (KLM) meminta Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) terkait pengaliran lumpur ke sungai Ketapang yang dirasa merugikan warga sekitar bantaran sungai dan dikhawatirkan akan mencemari sawah mereka. Jilah, salah satu warga mengatakan, “saya minta ganti rugi pada pihak BPLS jika sawah saya tercemar nantinya karena pengaliran lumpur ini, “ujar nya. Kondisi Sungai Ketapang

memang saat ini sangat memprihatinkan nampak dangkal akibat pengalihan luapan lumpur lapindo. Yudi Widiyanto Kabag Pe ngaliran Lumpur BPLS mengatakan, “mereka (warga) di bantaran sungai tersebut tidak termasuk dalam peta ganti rugi lum pur lapindo, mas sesuai UU 32 tahun 2009 tentang ganti rugi Peta Area Terdampak (PAT), terkait protes warga tersebut kami masih tidak dapat berbuat banyak semua tergantung keputusan dari

BPLS pusat, saya hanya menjalankan tugas saja, “terangnya. Yudi saat ditemui dikantornya 14/12/ 13 menambahkan, “saya jamin mas, luapan lumpur yang kami alirkan di sungai Ketapang, Kali dawir dan Sungai Porong tidak akan meluap, menggenangi bahkan mencemari lahan warga sekitarnya sebab kami selalu getol memantau perkembangan alirannya apalagi di musim penghujan seperti ini sebab kami be ker Pengalihan . . . ke hlm 9

7

Edisi 222 : 26 Desember 2013 - 10 Januari 2014

DAK SDN Tunggul

Bisa Meningkatkan Mutu Anak Didik

SDN Tunggul sedang direhab

LAMONGAN FN Inilah gambaran potret suatu SDN Desa Tunggul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan yang pada tahun 2013 menda pat bantuan program Dana Alokasi Khusus. Program pada tahun 2013 dengan istilah program DAK se dangkan dana yang diperoleh SDN Tunggul ini mendapat nilai 138.

500.000,- (seratus tiga puluh dela pan juta lima ratus ribu rupiah) yang nantinya untuk merehab tiga ruang kelas. Dengan bantuan program DAK sifatnya bantuan rehab ringan, ruang kelas diharapkan pembangunan rehb SDN Tunggul tersebut pada akhir tahun 2013 sudah harus selesai.

Keahliannya para siswa di SDN

Tunggul ini adalah bola volley yang diutamakan, sedangkan pada tahun 2013 di SDN Tunggul ini adalah pernah meraih juara lomba bahasa jawa di Kabupaten Lamongan dan sekaligus mewaki li di propinsi Jawa Timur diharapkan di SDN ini para murid-murid agar nanti bisa menjuarai ditingkat propinsi.

Bapak Harjito, S.Pd sebagai Bapak kepala Sekolah di SDN Tunggul ini sangat senang juga bangga dengan bantuan program DAK Tahun 2013 sehingga nantinya bisa meningkatkan kwalitas dan kwantitas anak didiknya se hingga nantinya bisa berguna bagi nusa, bangsa, Negara dan agama. (WAR)

Ingin Wujudkan Desa Banjarwati Lebih Baik dan Maju LAMONGAN FN Nama sosok pemuda yang pu nya nama SUTIONO sosok pemuda ini cekatan, berwajah cakep, berkulit kuning langsat, bertubuh ramping dan selalu cerita ber bagi rasa dengan kawan-kawannya pada tanggal 19 Mei 2013 yang lalu dia mencalonkan sebagai Kades Desa Banjawati Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, akhirnya dia terpilih sebagai pe menang Kades di Desa tersebut.

Dia resmi dilantik pada 14 Juni 2013. Program Bapak SUTIONO sebagai Kades Desa Banjarwati Kecamatan Paciran ini benar-benar ingin mengangkat kesejahteraan desanya yang selama ini benarbenar warga membutuhkan, maka dia akan berupaya dan berusaha semaksimal mungkin agar masyarakat Desa Banjarwati be nar-benar bisa hidup layak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat desa tersebut.

Saat tim menelusuri di desa ini, suasana desa ini begitu asri, indah serta bersih disamping itu pula posisi desa ini pas dibibir pantai, jadi embusan angin yang begitu segar menambah segar-

nya dan sehatnya desa ter sebut. Disamping itu pula kondisi jalan poros hampir semuanya sudah bagus, saluran airpun juga begitu pas dan bagus. Sebab saluran tersebut menuju ke arah laut jadi gak ada air yang menggenang bila di musim penghujan.

Satu lagi yang menjadi kebanggaan di Desa Banjarwati ini Kecamatan Pa ciran semula di Desa ini ada pasar yang kondisinya sudah gak layak ditempati kini setelah giliran Bapak SUTIONO sebagai Kades yang baru pasar yang semula sudah gak layak huni ditempati kini dibongkar total dan dibangun seperti layaknya pasar TREND masa kini. Diharapkan bangunan pasar tersebut akhir tahun 2013 sudah selesai dan dires mikan ternyata kini pembangunannya agak molor sedikit dise babkan adalah salah satu rumah yang berposisi disebelah pojok/ sebelah utara timur yang semestinya rumah tersebut dibongkar sebab bagian tanah yang ditempati adalah sebagian tanah pasar. In-

Sutiono Kades Banjarwati

formasi dari warga saat tim Forum menggali informasi, saat media ini menemui Bapak SUTIONO sebagai kades Banjarwati saat di konfirmasi dia memberi ketera ngan singkat dan jelas. Harapan dari saya, masyarakat desa ini harus benar-benar faham sebab pembangunan pasar ini adalah bukan kepentingan individu tetapi untuk kepentingan umum, se hingga nantinya bisa menambah Pendapatan Asli Desa (PAD) se hingga bisa menunjang lajunya roda perekonomian agar melangkah kedepan menuju desa yang lebih baik dan maju sehingga men jadi desa yang gemerlap.(War)

Dishutbun Bojonegoro

Distribusikan Pupuk Tembakau

BOJONEGORO - FN. Dinas Perhutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Bojonegoro berencana mendistribusikan bantuan pupuk dari Dinas Perkebunan Jawa Timur pada perte ngahan Mei mendatang bagi 75 kelompok tani yang menanam tem bakau seluas 1.335 hektare.

“Bantuan pupuk dari Dinas Perkebunan Jatim itu akan kami distribusikan dengan pembagian per hektarnya rata-rata sekitar 1,5 kuintal,” kata Kepala Dis hutbun Bojonegoro Akhmad Djupari, Sabtu.

Ia menjelaskan bantuan pupuk itu didistribusikan perte ngahan Mei dengan memperhitungkan petani penerimanya sudah

menanam tembakau, sehingga ke tika pupuk datang langsung bisa dimanfaatkan.

“Tujuan pemberian bantuan pupuk sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas tanaman tembakau pada musim tanam tahun ini,” jelas dia.

Akhmad Djupari menyebutkan rincian petani yang memperoleh bantuan pupuk ZK yaitu sebanyak 51 kelompok tani yang menanam tembakau program Intensifikasi Tembakau Virgi nia (ITV) seluas 1.000 hektare, selain sebanyak sembilan kelompok tani penanam tembakau Jawa seluas 150 hektare.

Bantuan pupuk lainnya untuk jenis NPK, menurut dia, diberi-

kan kepada lima kelompok tani untuk tanaman tembakau percontohan jenis Virginia Voor Oosgt (VO) seluas 75 hektare dan lima kelompok tani penanam tembakau Jawa seluas 50 hektare.

Bantuan pupuk Dinas Perkebunan Jatim, lanjut dia, juga ada jenis organik yang akan dialokasikan untuk tiga kelompok tani dengan tanaman tembakau Virginia VO seluas 50 hektare dan dua kelompok tani program ke mitraan dengan tanaman seluas 10 hektare.

Ia menambahkan sebanyak 100 kelompok tani tembakau di wila yahnya dengan luas tanaman 10 hektare/kelompok juga akan mem peroleh bantuan pupuk ZK dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBH CHT) 2013 sebesar Rp1,3 miliar.

Namun, lanjut dia, bantuan yang disalurkan bukan dalam ben tuk pupuk, tapi uang yang di sam paikan melalui kelompok tani, agar para petani bisa membeli pupuk ZK sendiri dengan sya rat utama yang bersertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI).

“Bantuan pupuk dari DBH CHT dan Dinas Provinsi Jatim saat ini baru tahap sosialisasi kepa da kelompok tani untuk menekankan kepada mereka agar hal tersebut benar-benar dimanfaatkan, tidak dijual,” jelas dia. (yan)

Pemeriksaan kelengkapan berkendara

Polres Gresik Tilang 1.500 Kendaraan Selama Operasi Zebra GRESIK -FN Jajaran Polres Gresik di hari terakhir, serentak melakukan Operasi Zebra Semeru 2013.

Ratusan roda dua tidak melengkapi surat-surat kendaraan, Rabu (11/12/2013).

Dalam operasi zebra tersebut juga mengajak dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Gresik, Dinas Perhubungan dan Polres Gresik.

“Selama 14 hari operasi zebra semeru 2013, sejak 28 Nopember sampai 11 Desember 2013, sedikitnya 1.500 kendaraan ditilang karena tidak melengkapi surat-surat kendaraan seperti se perti SIM dan STNK,” kata Kaur

Bin Operasi (KBO) Satlantas Pol res Gresik Iptu Sudjiran, saat me mimpin operasi di Jl Terminal Bunder,Rabu (11/12/2013).

Pelanggaran terbanyak didominasi anak-anak sekolah dan mahasiswa.

Dalam operasi zebra semeru 2013, tim gabungan menindak pelanggar jalan raya yang tidak melengkapi surat-surat kendaraan, knalpot brong, motor modifikasi dan plat nomor modifikasi.

“Kita amankan beberapa motor yang tidak dilengkapi surat-surat kendaraan. Kita akan selidi ki pemiliknya, apa motor tersebut hasil curian atau memang suratsuratnya ketinggalan,” jelasnya.

(MARIO)

8

Edisi 222 : 26 Desember 2013 - 10 Januari 2014

Bupati Syahri Wabup Maryoto Saksikkan Canangkan Hari Kesatuan Launching Media Center KPU Tulungagung Gerak PKK tahun 2013

Proses penandatanganan naskah kerjasama akses Pemilu dan Pemerintahan oleh Wabup

TULUNGAGUNG - FN. Media Center Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tulungagung dan Koordinasi Suk ses Pemilu Tahun 2014 Bersama Media Masa di launching oleh Ketua KPU Tulungagung Suyit no Arman S.Sos, Rabu, 11 Desember 2013. Launching disaksikan oleh Wakil Bupati Tulungagung Drs. Maryoto Birowo MM, Kajari Tulungagung, Waka Polres Tulungagung dan Awak media di Kabupaten Tulungagung.

Ketua KPU Tulungagung Su yitno Arman S.Sos, berharap de ngan disediakannya Media Center di KPU ini dapat dijadikan sarana tempat berkumpulnya Awak Media yang meliput kegiatan KPU bersama-sama Partai Politik dan LSM, agar terjalin silaturohmi dalam ikut menyukseskan Pe lak sanaan Pemilihan Umum.

Sementara itu Wakil Bupati Tulungagung Drs. Maryoto Birowo MM, mengharapkan dengan adanya Media Center Komisi

Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tulungagung ini akan terjadi suatu kofermasi awal yang baik.

Selain itu diharapkan media masa dapat memberikan pembelajaran pada masyarakat sesuai dengan peran secara obyektif.

Launching ditandai dengan ketokan palu tiga kali oleh Ketua KPU Tulungagung Suyitno Arman S.Sos dan dilanjutkan dengan penandatanganan naskah kerjasama akses Pemilu dan Pemerintahan antara Ketua KPU Tulung agung, Wakil Bupati Tulungagung, Wakapolres Tulungagung, Kajari Tulungagung dengan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Tulungagung Ainun Jabir serta dari perwakilan Aliansi Jurnalis Independen Indonesia (AJII) Tulungagung oleh An drian Sunaryo. Dalam Launching ini juga ditandai dengan Pem bukaan tirai Papan nama yang bertuliskan Media Center KPU Tulungagung dan dilanjutkan de ngan pemotongan tumpeng oleh Ketua KPU Tulungagung. (fiq)

Penggunaan Anggaran Dana BOS Harus Transparan JEMBER - FN. Pendidikan sekolah merupakan lahan pencetak regenerasi penerus yang siap untuk menghadapi globalisasi di masa datang dan per kembangan pesatnya jaman dewasa ini di segala aspek kehidupan.

Upaya pemerintah sebenarnya telah mencanangkan pendidikan wajib belajar 9 tahun namun kenya taannya di lapangan apakah realita yang ada, sudah mendukung termasuk sarana dan prasarana.

Bagi siswa didik yang punya kema uan untuk bersekolah tentunya tanpa ada tunjangan pembiayaan yang jelas maka tidak luput ke mungkinan akan terjadi ketimpang an..Dana Bantuan Operasional sekolah (BOS) seharusnya perlu diadakan pertemuan

sosialisasi ke wali murid setiap pencairan dana tersebut. Mantan aktivis LSM Joko mengatakan pada forum nusantara banyak beberapa petunjuk yang digunakan dalam pelaksanaan BOS tidak me ngacu pada permendiknas nomor 2 tahun 2008 tentang buku yang karangan dan hak patennya sudah di beli oleh pemerintah tidak ada yang diedarkan ke peserta anak didik terus kemana larinya buku tersebut ,itu sama dengan membohongi masyarakat menengah kebawah dalam dunia pendidik an. Joko juga menambahkan ;ring kasan juknis penggunan dana bos ada 7 aitem yg harus di laksana kan, 1.Dana BOS dipergunakan untuk uang formulir pendaftaran penerimaan siswa baru,2. Bu

ku pelajaran pokok dari pemerintah dan buku penunjang untuk perpustakaan, 3.Biaya peningkatan mutu guru (MGMP, MKS, Pelatihan), 4.Ujian sekolah, ulangan umum bersama ulangan umum harian, membeli bahan ha bis pakai misalnya buku tulis dan bahan pratikum, 5. Untuk biaya perawatan ringan sekolah, 6. Membayar daya dan jasa, 7.Untuk mem beri honor guru sukwan dan tenaga pegawai Tidak Tetap / PTT. Dana BOS dilarang penggunaannya untuk: a.Dipinjamkan kepada pihak lain dengan tujuan dibungakan, b.Untuk membuat gedung /ruang kelas baru, c. membeli bahan /peralatan yang tidak mendukung pembelajaran pada siswa didik.. Komite SDN 1 Mojogemi

Bupati Syahri Mulyo menyampaikan pidatonya pada Safari Kesatuan Gerak PKK (11/12)

TULUNGAGUNG - FN. Kegiatan Kesatuan Gerak PKK KB-Kesehatan tahun 2013 di Ka bupaten Tulungagung dicanangkan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, SE. Pencanangan kegi atan Kesatuan Gerak PKK-KB berlangsung di Desa Kepuhrejo Kecamatan Ngantru ini dilaksanakan Rabu 11 Desember 2013.

Nampak hadir dalam kegiat an pagi tersebut Wakil Bupati Tulungagung Drs. Maryoto Birokec.Sukowono kab.Jember mansur saat ditemui forum nusantara secara terpisah mengatakan BOS seharusnya perlu disosialisasikan keseluruh lembaga dan perwakilan wali murid yaitu komite sekolah dan ditempelkan ke papan nama (Mading) sekolah agar pelaksanaannya sesuai juklak juk nis petunjuk /rambu-rambu pelaksanaan bos dan itu adalah salah satu bentuk ke transparan. yang tertuang dalam undang – undang no.14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yg berlaku efektif mulai tahun 2010.

Sedangkan setiap pencairan dana bos per triwulannya kebanyakan tidak sesuai dengan juknis bos tahun 2011,semua anggaran mulai dari penerimaan sampai penggunan seharusnya jelas terpampang di mading.

(Fredd)

wo MM, Ketua Tim Pengerak PKK Kabupaten, para pimpinan SKPD lingkup Pemkab Tulungagung, Anggota Tim Penggerak PKK Ka bupaten, PKK Kecamatan, serta Para Kepala Desa se Kecamatan Ngantru. Adapun Kegiatan Kesatuan Gerak PKK ini diantaranya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan KB Kesehatan melalui lintas sektor, membuat posyandu mandiri, meningkatkan jumlah peserta KB baru serta memantapkan pelaksanaan program KB. Dalam Pencanangan ini, Bupati juga menyerahkan berbagai bantuan diantaranya, Paket sembako, APE , Peralatan Kesehat an, dan peralatan KB. Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, SE pada kesempatan ter sebut mengatakan, safari kesatuan gerak PKK-KB Kesehatan ini merupakan suatu rangkaian dan kegiatan pembinaan yang telah dilaksanakan selama tiga bulan mulai bulan Oktober sampai de ngan Desember 2013. Bupati juga berharap, dengan dicanangkannya kegiatan Hari Kesatuan Gerak PKK KB-Kesehatan tahun 2013 dapat dijadikan motor penggerak partisipasi dari semua pihak dalam wadah pembinaan terutama bagi Instansi Pemerintah, organisasi kemasyarakatan/LSM Dunia Usa ha serta Swasta. (fiq)

9

Edisi 222 : 26 Desember 2013 - 10 Januari 2014

Menyambut Tahun Anggaran Baru 2014

Pemerintah Kota Probolinggo Berbenah

Tampak foto taman kantor walikota Probolinggo

PROBOLINGGO - FN. Menyambut tahun anggaran baru probolinggo kota berbenah, mulai dari pagar hingga taman kantor wali kota telah dicat baru, taman yang semula biasa saja kini telah dipercantik, sehingga kelihatan lebih asri, pagar kantor yang dulunya sudah kusam saat ini telah tampak lebih bersih de ngan warna cat yang baru.

Apa lagi di tahun depan kantor walikota yang ada di jalan raya panglima sudirman no. 19 akan di tempati walikota terpilih yaitu hj.Rukmini yang akan menggantikan walikota lama, melihat ke dalam lagi kantor walikota Probolinggo kota akan tampak lebih bersih karena seluruh ruangan yang ada di dalam telah di cat semuanya, nampaknya kepala ba gian umum Drs.Gatot Wahyudi

Msi, selaku kabag umum telah merencanakan untuk memperbarui pagar dan taman juga seluruh ruangan yang ada di lingkungan pemkot untuk di lakukan pengecatan lagi.

Kantor walikota probolinggo yang tepatnya ada di tengah tengah kota terlihat begitu rapi dan indah di pandangnya, pembenahan telah di lakukan untuk menyambut tahun anggaran baru 2014 dan juga menyambut calon walikota terpilih HJ.Rukmini yang tidak lain adalah istri dari walikota HM.Buchori, SH.Msi, saat ini, apa lagi probolinggo kota telah banyak mendapatkan penghargaan dari berbagai bidang, termasuk saat ini telah menerima Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke 2 kalinya. (an)

Pekan Kondom Menuai Pro dan Kontra dunia maya.

Mari kita amati prilaku dan pergaulan anak anak sekarang, semakin banyak yang telah melakukan pelanggaran sex bebas, dan apakah merekan harus pakai Aksi santriwati bagi-bagi jilbab untuk menolak pekan kondom sukondom nasional paya aman?

PROBOLINGGO - FN. Tidak! Masalah ada pada pena Pusat sakit ancaman AIDS, naman nilai nilai agama yang mulai dari kalangan pejabat hingga belum terinternalisasi, penguarakyat jelata, antisipasi bahaya tan ahlak dan pendidikan keseAIDS seharusnya tidak hanya di hatan juga di perlukan. lakukan dengan membagi bagiKontrol orang tua dan juga kan kondom saja atau pun me- peran pemerintah sebagai tindak minta pasangan untuk meng- preventif masih sangalah kurang, gunakan kondom saat berhubun- kita lihat saja tayangan televisi gan badan, mestinya dengan cara semakin vulgar. Karena itu jika yang efektis dan memperbaiki langkah bagi-bagi kondom yang kualitas bangsa yang harus juga di tempuh, ibaratkan masih bedi perbaiki, agar para penerus lum menemukan pusat sakitnya, bangsa ini tidak terjangkit oleh smua pihak dalam hal ini seharusAIDS. nya ikut berkontribusi positif, mari Kita lihat saja anak anak SD selamatkan bangsa ini dari kerujaman sekarang sudah akrab den- sakan moral dan inilah pusat sa gan HP dan mahir berslancar di kitnya. (J. Andi)

RPJPD Diduga Copy Paste

Konsultan Harus Bertanggung Jawab PROBOLINGGO - FN. Draf raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025 yang telah di bahas DPRD kota probolinggo setempat, terindikasikan copy pas te dari daerah lain, karena di dalam draf tersebut di temukan kalimat RPJPD dari kabupaten pacitan.

Anggota dewan dari Fraksi Kebangkitan Nasional Ulama (FKNU) pertama kali yang telah menemukan hal tersebut tidak mau tinggal diam, Fraksi Kebangkitan Nasional Ulama (FKNU) telah mempertanyakan ke pemkot di saat paripurna pandangan umum (PU), dalam paripurna itu telah di hadiri oleh wakil wali kota Bandyk Soetrisno.

Karena menurut juru bicara F-KNU Umil sulistyoningsih "masih terdapat draf yang berbunyi RPJPD kabupaten pacitan, mengapa?" Tanya umil sulistyo ningsih saat membacakan pandangan umum dari fraksinya, mendengar itu semua yang hadir di ruangan menjadi riuh sete lah temuan tersebut di ungkap.

Ada temuan lain yang di ung

kapkan dalam forum yang sama, yaitu konsistensi tentang penulisan tahun karena ada yang tertulis 2014-2034 namun di bagian yang lain di tulis 2005-2025, umil lalu menanyakan " tahun berapa sesung guhnya yang benar?" Saat di kon firmasi ke kabag hukum pemkot Agus Hartadi menjelaskan jika itu "hanya salah ketik saja" ung kapnya singkat, dan dia menampik jika tulisan itu adalah hasil dari copy paste.

Di lain pihak ketua F-KNU as'ad anshari saat di tanya kalimat RPJPD kabupaten pacitan tidak berani memberikan kepastian, hanya menjawab "kalau indikasi cukup kuat", kata as'ad, dengan adanya indikasi copy paste ini, badan legislatif (banleg) juga berbicara yaitu wakil ketua banleg Abdul Azis mengungkapkan saat sinkronisasi raperda, bahwa banleg sudah mengingatkan ke pada ba gian hukum agar memperbaiki RPJPD tersebut, karena telah di temukan kabupaten lain saat di sebut, bahkan Abdul Azis juga mengatakan " Konsultan pembuat naskah akademik dan drafnya

harus bertanggung jawab" kata azis.Masih lanjut Abdul Azis yang juga F-KB itu menambahkan," sangat mungkin terjadi copy paste pada indikator capaian dan targetnya atau bahkan break down visi menjadi misi, karena bila itu terjadi akhirnya kita jadi kota yang tak bermisi karena menjalankan misi daerah lain", ungkapnya pe nuh sesal. Diketahui saat rapat ada empat raperda yang sedang di bahas DPRD bersama pemkot.

Yaitu raperda tentang irigasi, raperda tentang pengelolaan cagar budaya, raperda tentang perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang retribusi perizinan tertentu, dan raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, guna membahas empat raperda itu DPRD setempat telah membentuk dua pansus, pansus 1 yang telah di ketuai oleh Abdul Azis, dan membahas Raperda RPJPD juga tentang Raperda Retribusi Perizinan Tertentu, pansus ke II yang di ketuai as'ad anshari mem bahas Tentang Raperda Pengelolaan Cagar Budaya dan Raperda Tentang Irigasi.(an)

PT Hadena Indonesia Diduga Tidak Memiliki Ijin Penjualan Langsung SURABAYA - FN. Salah satu perusahaan yang bergerak dibidang Perdagangan ini diduga tidak memiliki Ijin oleh salah satu Asosiasi yang menaungi perusahaan yang bergerak dibidang penjualan langsung di indonesia.

Pada saat dikonfirmasi langsung ke salah satu staf PT. HA DENA Cabang Kota Surabaya tentang permasalahan ijin dari APLI ( Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia ) Pihaknya bertutur bahwa “ Kami tidak perlu ijin tersebut, sebab kami tidak bergerak dalam hal penjualan lang sung, kami hanya melakukan perekrutatan mitra kerja yang mau bekerjasama dengan perusahaan kami sesudah itu kami memberikan beberapa produk kami kepada mitra tersebut sesudah dia membayar Rp 250.000 yang kami anggap sebagai uang pendaftaran sekaligus biaya untuk mendapatkan produk-produk yang telah kami sediakan “ Ujar Nurhidayat.

Sungguh ironis, saat sesudah dikonfirmasi tentang permasalahan tersebut, selang beberapa hari salah satu Pegawai PT HADENA yang berada di kantor cabang Kota Pro bolinggo datang ke kantor Media Forum Nusantara dengan dalih silahturahmi, tapi selang beberapa saat kemudian staf tersebut me nawarkan beberapa produk HADE NA yang berbentuk herbal dan berusaha untuk mengajak ker-

jasama dalam hal penjualan langsung yang ada didalam system perusahaannya.

Saat salah satu wartawan men coba mengkonfirmasi ulang tentang permasalahan ijin tersebut di kantor cabang Surabaya, Nurhi dayat selaku Staf PT. HADENA cabang kota Surabaya justru mem berikan statmentnya bahwa “ ya mas, terus terang dalam perusahaan kami masih mengacu ke SIUP biasa bukan SIUPL (Surat Ijin Usaha Penjualan Langsung ) dan kami pun tidak bergerak didalam sistem MLM (Multi Level Marketing) meskipun ditempat kami tersedia beberapa produk dan systemnya pun tidak meng-akar seperti perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam Multi Level lainnya, mitra kami bergerak se cara individu dengan cara menyebarkan brosur untuk mengajak para masyarakat menjadi mitra kerja kami” Pangkasnya Sepintas jelas berbeda, padahal untuk perusahaan yang meneri ma beberapa produk untuk diberikan ataupun dijual kepada mitra kerjanya sudah termasuk di dalam penjualan langsung, sedangkan untuk perusahaan yang bergerak dibidang penjualan langsung diharuskan memiliki SIUPL (Surat Ijin Usaha Penjualan

Langsung setelah itu diwajibkan untuk mendaftarkan perusahaannya salah satu Asosiasi yang ada di Indonesia yang menaungi pe rusahaan yang bergerak dalam hal penjualan langsung. (ALES).

Pengalihan . . . .

Sambungan dari hlm. 6

ja sama dengan pihak BBWS Bran tas, “pungkasnya. Hasil pan tauan di lapangan sekitar bantaran sungai Kalidawir-Kec. Tanggulangin me nemukan dugaan proyek siluman dari BBWS Brantas sebab proyek revitalisasi sungai Kalidawir tersebut tanpa dilengkapi lelang yang mendukung dan papan pro yek sepanjang 2 km yang selanjutnya akan FN konfirmasikan pihak Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Barantas. (mec)

10

Edisi 222 : 26 Desember 2013 - 10 Januari 2014

KPPT Minta Caleg Tertib Urus Perizinan Baliho TARAKAN - FN. Saat ini diberbagai titik strate gis Kota Tarakan mulai disesaki oleh pemandangan segala me cam jenis Alat Peraga Kampanye (Algaka) berupa baliho. Situasi seperti ini jadi sorotan berbagai pihak, tak terkecuali Kantor Pela yanan Perizinan Terpadu (KPPT), karena KPPT merupakan pihak terkait dalam urusan perizinan pemasangan baliho tersebut, oleh karena itu KPPT minta para caleg agar tertib urus perizinan bali ho.Kepala KPPT Kota Tarakan, Hamsyah jelaskan perizinan pe masangan baliho tersebut tidak dipungut biaya sama sekali. Ia sarankan kepada para pihak terkait agar mengurus perizinan, sehingga mendapatkan informasi terkini mengenai letak spot yang dapat dipasangi baliho.”Memang baru empat pendaftar saja, tentu saya rasa kalau baliho yang

tidak memiliki izin itu pasti sudah melanggar ketentuan yang dibuat oleh KPU, Dan ditertibkan pastinya oleh Satpol PP, apalagi baliho yang diletakan disembarang tempat.” urai Hamsyah kepada Tara kan News, Senin (02/12).Namun hingga sampai saat ini Hamsyah menilai para pengurus baliho ma sih sangat minim dalam hal mengu rus perizinan baliho tersebut. Ia memaparkan baru ada empat pen daftar yang mengatasnamakan perorangan bukan partai, yang mengurus perizinan pemasangan baliho.”Saya harap para pihak terkait uruslah perizinan pemasangan baliho, ini juga gratis kok tidak dipungut biaya sama sekali,” ujarnya.Hamsyah tegaskan, dalam pengurusan izin ini tidak dipungut biaya, dan hal ini merupakan suatu kebijakan Pemkot Tarakan untuk mempermudah pihak terkait.

Secara pribadi, ia masih bingung

apa yang jadi alasan para caleg enggan mengurus perizinan pemasangan baliho.”Saya harap para pihak terkait dalam hal ini dapat mematuhi peraturan, kan ini juga sudah dipermudah,” imbuhnya. Hamsyah harap dengan diper mudahnya perizinan pemasang an baliho ini, pihak terkait mau mengurus perizinan pemasangan baliho. Namun tetap mengikuti peraturan yang berlaku yang mana tidak boleh memasang di spot yang dilarang.”Kita disini membantu mereka dengan memberikan informasi dimana spot yang tepat dan boleh dipasangi baliho.

Apalagi kami juga dalam penerapan peningkatan layanan, tentu kami ingin sekali membuat lapisan masyarakat apapun, puas dengan pelayanan yang kami berikan kepada mereka,” pungkasnya.

(Diskominfo-As)

DPRD Gresik Rekom Pecat Kadisbudpora Gresik GRESIK-FN. DPRD Gresik Re kom Pemecatan Ka disbudpora Gresik.

Komisi D DPRD Gre sik merekomendasikan Bupati Gresik Sambari Halim Radianto, segera memecat Kepala Disbudparpora Gresik, Siswa di, dari jabatan dan statusnya sebagai PNS. Itu terkait me ninggalnya tiga mahasiswa saat acara penanaman mangrove yang digelar Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disbudparpora) Gresik, beberapa waktu lalu. Keja dian itu disebut sebagai kelalai an dan pelanggaran berat. Siswadi juga segera diperiksa polisi karena acara penanaman mangrove itu tanpa izin kepolisian.

Seperti diberitakan, tiga ma hasiswa meninggal dalam acara penanaman mangrove di Desa Pangkah Wetan, Kec. Ujung Pangkah, Kab. Gresikawal bulan lalu.

Perahu yang ditumpanginya tengge lam di Sungai Bengawan Solo.

Pe rahu nelayan yang mestinya hanya bisa dinaiki empat orang, saat acara ditumpangi sepuluh orang. Selain itu tanpa pengaman yang mumpuni, seperti pelam pung. Belum lagi, acara dalam rangka ’Sumpah Pemuda’ itu tidak dilengkapi izin dari kepolisian.

Ketiga mahasiswa yang me ninggal adalah, Abdul Azis (24) asal Desa Ngimbang Lamongan, M Syarif Hidyatullah (19), asli Ujung Pangkah, dan David Setyawan (25), warga Sekapuk, Ujung Pangkah. Aziz dan Arif (sapa an Syarif) adalah mahasiswa Uni

versitas Muhammadiyah Gresik (UMG), sedangkan David mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Qomaruddin, Gresik.

“Kami sudah merekomendasikan kepada Bupati agar segera memecat Siswadi, setidaknya jabatannya sebagai Kadisbudparpora dilorot. Berdasarkan penelusuran kami jelas-jelas itu pelanggaran berat,” ujar Chumaidi Maun, Ketua Komisi D DPRD Gresik, Selasa (12/11).

Namun, ungkapnya, kini Bu pati masih wait and see, karena masih trauma setelah tiga kali kalah digugat bawahannya di Pengadilan Tata Usaha Negara (PT UN). Pertama, Bupati kalah Tarso Sagito, mantan Kadisbudparpora yang dimutasi menjadi guru biasa.

Selanjutnya kalah digugat eks Kepala Desa Sumurber Kec. Panceng, Achmad Syafi’e Las yang dipecat. Serta KO (Knock Out) di-PTUN saat dua mantan Direktur di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Gresik, yaitu Zacky Zulkarnain (eks Direktur Umum) dan Chris Hadi Soestanto (mantan Direktur Teknik).

“Bupati masih melihat pro ses hukum kasus meninggalnya tiga mahasiswa ini di kepolisian. Tapi

ini terbukti kelalaian me nurut penelusuran kami, jadi tanpa harus menunggu status tersangka, Bupati harus segera menonjobkan Kadisbudparpora.

Kami akan terus mendesak agar Bupati segera memberi sanksi itu,” tandasnya.

Sementara itu, kepolisian segera memerika Ka disbudparpora Gresik, Sis wadi. Termasuk karena acara yang digelarnya ilegal atau tanpa izin dari kepolisian setempat.

“Saat ini kami sudah melakukan pemeriksaan 12 saksi. Dan Rabu (13/11) atau Kamis (14/11) kami akan memeriksa tiga saksi lagi, yaitu pemilik perahu nelayan, Kepala Desa Pangkah Wetan, dan EH (inisial) salah satu mahasiswa yang berada dalam satu perahu dengan korban,” ujar AKP Ayub Diponegoro, Kepala Satuan Reserse dan Kriminal (Ka satreskrim) Polres Gresik.

Jika hasil keseluruhan pemerik saan mengarah kepada Kadisbudparpora, lanjutnya, pihaknya akan segera memanggil Kadisbudparpora untuk diperiksa. “Kita lihat saja nanti, tidak menutup kemung kinan Kadisbudparpora kami pe riksa juga,” ujarnya.Ditanya terkait izin, dia membenarkan jika aca ra penanaman mangrove Disbudparpora tersebut ilegal. “Sudah kami cek, memang tidak ada izin baik di Polres maupun Polsek setempat,” pungkasnya. Sementa ra itu, Kadisbudparpora Gresik, Siswadi belum bisa dikonfirmasi hingga berita ditulis. Dikirimi pe san singkat ke ponselnya terkait rencana pemanggilan kepolisian pun tidak membalas. (Mario)

Santoso

Basiran

Rel Ganda Rampung Akhir Desember Walau Terkendala Natal dan Pembebasan Lahan SURABAYA - FN. Natal Desember 2013 mendatang nampaknya akan menjadi kendala bagi Ditjen KA Jatim un tuk kejar target agar segera me rampungkan mega proyek jalur ganda atau yang lebih dikenal dengan Double Track Bojonegoro-Surabaya. Santoso Soemadi, Sekretaris Satker (satuan kerja) Dinas Pengembangan Perkeretaapian Jatim mengatakan, “Natal bukanlah kendala berarti untuk kami kejar target rampungkan pe ngerjaan rel ganda BojonegoroSurabaya sepanjang 103 km, memang pada hari natal seluruh pekerjaan akan dihentikan sejenak guna memperlancar arus perjalanan libur natal namun sebelum hari natal tersebut tiba kami akan genjot pekerjaan rel ganda agar pas waktu nya untuk rampung.”terang pak san nama panggilan akrabnya.

Ditanya tentang optimalisasi stasiun Tulangan-Sidoarjo yang sempat menjadi sorotan di berbagai media karena kurang berfungsinya stasiun Tulangan tersebut Arif Sudiatmoko, staf teknis Dinas Perkeretapian Jatim men jawab, “untuk sementara kami telah menugaskan pengawas disa na guna memantau sarana dan prasarana disana agar tidak dirusak atapun dijarah oleh orangorang yang tidak bertanggung ja

wab sebab kami memang mendapatkan laporan dari masyarakat sekitar kalau sarana dan prasarana di stasiun tersebut banyak hilang mulai dari pintu, kaca dan sistem elektrikal penting sistem pemantau, wes kebacut wongwong iku,”ujar Moko (Arif Sudiat moko) dengan gemes saat ditemui kemarin diruanganya Jumat 13/12/13. “Setelah aman dan ter kendali barulah kami akan meng optimalkan stasiun Tulangan ter sebut dengan memperbaiki sinyal elektrik terlebih dahulu sebelum dapat dilalui kereta sejenis perintis (kereta api pemula sekelas kereta KRD...red) sebagai awal uji coba.

Pada intinya pembangunan rel ganda Bojonegoro-Surabaya ini akan segera tuntas walaupun ter kendala pada pembebesan la han untuk perluasan jalur, hal ini di tambahkan oleh Basiran, staf pengawas teknis Dinas Perkeretapian Jatim, “negosiasi alot de ngan warga pemilik lahan atau tanah yang akan dilalui jalur ganda inilah yang menjadi kendala inti untuk kejar target rampungnya rel ganda Bojonegoro-Surabaya, tapi walaupun demikian, mas pro gres (kemajuan) pembangunan rel ganda ini telah mencapai 90%, saya optimis dan yakin akhir De sember 2013 bakal selesai.(Mec)

KPU Gresik Sisakan 662 Pemilih Bermasalah Gresik-FN. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik, Jawa Timur masih menyisakan 662 data pemilih yang bermasalah atau invalid dari total 1.682 data pemilih yang sebelumnya tidak sesuai dengan nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor kartu keluarga (NKK).

Anggota KPU Gresik Divisi Penyelenggaraan Data, M Faizin, Kamis mengatakan, sisa data itu terbagi dari empat NIK invalid serta 658 NKK bermasalah dari total 449.252 pemilih laki-laki dan 454.326 pemilih perempuan.Meski demikian, mengacu pada Peraturan KPU Pusat Nomor 9 tahun 2013 para pemilih yang invalid tetap diperbolehkan mengikuti pelaksanaan pemilihan umum pada 9 April 2014.“Meskipun NIK mereka invalid, namun mereka mempunyai NKK yang valid, sehingga tetap boleh memilih atau mengikuti pelaksanaan Pemilu 2014,” ucapnya.

Untuk mekanismenya, Faizin mengaku bisa menunjukan KTP, dan apabila tidak punya bisa menunjukan paspor atau kartu keluarga.

Sementara bagi pemilih yang tidak memiliki keduanya, KPU masih berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Gresik.

“Kita harus mengerti kendala mereka, apa karena NIK warga itu tidak sesuai standar atau NKK hilang. Meski demikian, biasanya mereka masih tercatat pada ‘database’ Disdukcapil Gresik,” tuturnya.

Oleh karena itu, KPU akan menyerahkan sepenuhnya masalah ini kepada Disdukcapil Gresik, sehingga ada penyelsaian dari data pemilih yang bermasalah.(MARIO/*)

11

Edisi 222 : 26 Desember 2013 - 10 Januari 2014

Kelompok Tani Beringin Koneng

Protes ke PTPN X Persero

Mobil yang disegel

SAMPANG - FN. Pada jum’at 7 desember 2013 lalu kelompok Tani Beringin Ko neng melalukan protes keras ke pada pihak PTPN x Persero. Ke lompok Tani yang di ketuai oleh H.Kacung ini melakukan penyegelan (penahanan) 1 unit motor sedan dengan no.plat S.1034 WC Milik petugas PTPN x Persero yang bernama Rudianto. Para petani tebu ini melakukan protes karena mereka merasa adanya kejanggalan-kejanggalan yang di lakukan oleh petugas PT tersebut. Salah satunya mengenai ko perasi yang tujuannya untuk men sejahterakan anggotanya, tetapi kenyataannya hanya mensejahterakan pengurus yang tidak mentaati aturan perundang-undangan perkoperasian UU no. 25 tahun 1992 yang di rubah menjadi UU no.17 tahun 2012.

Kejanggalan tersebut menyang kut pinjaman uang koperasi kepada anggota. Menurut keterangan bebe rapa anggota kelompok tani terse-

but masalah pinjaman uang koperasi yaitu apabila anggota ingin meminjam uang Rp.1 juta tetapi yang sampai ke tangan si pe mimpinhanya Rp.500.

000 / sedang lebihnya di pakai sendiri oleh pengurus tersebut. Dan walau memang dalam pemba yarannya tidak di tang gung sepenuhnya oleh anggota tetapi anggota merasa di manfaatkan oleh pengu rus-pengurus tersebut.

Padahal uang yang di pinjam oleh anggota sebenarnya di guna kan untuk modal untuk menanam tebu oleh para petani, tetapi masih juga di salah gunakan dan di manfaatkan oleh pengurus yang tak bertanggung jawab tersebut.

Untuk itulah kami (Wartawan Koran ini) mewakili dan me nyam paikan kepada pihak atasan yang bersangkutan dengan bidang per masalahan ini untuk meninjau dan mengevakuasi ulang koperasi yang bermasalah ini. Karena apabila permasalahan ini terus berlanjut dan berkepanjangan maka kese jahteraan petani yang tidak akan pernah terwujud. Taraf perekono mian dan social petani akan tetap terus di bawah.

Jadi, kepada pihak-pihak ter kait agar melakukan tindakan tegas kepada pengurus lapangan yang tidak jujur seperti ini agar tidak berkepanjangan dan merugikan para petani. (HD. Mustofa)

Operasi Zebra,

Ada 550 Kendaraan Melanggar

AKP. HARI REGASA Kasat Lantas Polres Sampang

SAMPANG. - FN. Satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas) Polres Sampang selama menggelar Operasi Zebra 2013 menilang 550 kendaraan motor di sejumlah titik penyisiran di Kecamatan Kota setempat.

Operasi tersebut berlangsung mulai 28 November hingga 11 Desember.

Lokasi operasi itu meliputi Jalan Jaksa Agung Suprapto Ke-

lurahan Tanggumong, Perempetan Pos Barisan Indah, Jalan Wahid Hasyim Kelurahan Gunung Sekar, Jalan Trunojoyo seperti depan Monomen dan depan Polsek Kota.

Jenis pelanggaran didominasi kendaraan yang tidak dilengkapi surat kendaraan bermotor, STNK. Selain pengendara tidak memiliki surat izin mengemudi dan menggunakan helm saat berkendara.

Kapolres Sampang AKBP Imran Edwin Siregar melalui Kasatlantas AKP Hari Regasa mengatakan, selain adanya pelanggaran kendaraan roda dua, banyak kendaraan mobil pick up digunakan mengangkut orang.

“Selain banyak roda dua dilakukan penilangan banyak mobil pikc up mengangkut orang,” ucapnya melalui saluran telepon.

Ia belum bisa memastikan apakah kendaraan yang diamankan hasil pencurian, Hari masih belum menemukan indikasi tersebut.

“Kalau kendaraan curanmor kita masih belum bisa memastikan itu.

Pelantikan 9 Kepala Desa di Kab. Sampang SAMPANG - FN. Setelah beberapa minggu selesainya acara rapat terbuka yang di laksanakan di beberapa kecamatan di kab. Sampang yakni di 9 desa. Adapun dalam pemilihan kepala desa terpilih di antaranya, adalah 1. Moch. Faruq (Kepala Desa Blu’uran Kec. Karang penang) 2. Mairi (Kepala Desa Aig sareh Kec. Sampang) 3. Abd. Wahed (Kepala Desa Tapa’an Kec. Banyuates) 4. Monitan (Kepala Desa Pangereman Kec. Ketapang) 5. Mat Karyo (Kepala Desa Ketapang Timur Kec. Ketapang) 6. Slamet Heriyanto (Kepala Desa Tamberuh Daya Kec. Sokobanah) 7. Moch. Aksan (Kepala Desa Pangarengan Kec. Pangarengan) 8. Mahrudi (Kepala Desa Bulmatet Kec. Karang penang) 9. Ismail (Kepala Desa Bancelok Kec. Jrengik).

Dan kesekian kalinya telah di selenggarakan acara pelantikan dan pengambilan sumpah dari sembilan kepala desa. Di mana pelaksanaan pe lantikan kepala desa tersebut di laksanakan di pendopo bupati sampang. Acara pelantikan tersebut di hadiri langsung oleh Wakil Bupati Sampang, Forum Pim pinan Daerah Sampang, beberapa Kepala Instansi Kab. Sampang, Tokoh – tokoh ulama’, dan Tokoh – tokoh masyarakat dari sembilan desa tersebut.

Dan ke sembilan kepala desa tersebut di lantik langsung oleh Bupati Sampang A. Fannan Hasib.

Suasana pelantikan Kepala Desa di Pendopo Bupati Sampang

Di tengah – tengah acara pelantikasn tersebut, Fannan hasib mengutarakan sambutan singkatnya dan menjelaskan tentang program – program pemerintah kab. Sampang, yang utamanya program – program yang masuk ke plosok – plosok desa. Fannan hasib juga berpesan kepada ke sembilan kepala desa tersebut bahwa “Siapa saja yang ada di desanya itu adalah masyarakatnya yang harus di layani dengan baik, dan harus membangun desanya dengan sebaik – baiknya, demi kesejahteraan masyarakatnya” ucapnya.

(Hry/Ysf)

Kejari Sampang Gelar Acara Memperingati Hari Anti Korupsi & Pemusnahan Barang Bukti Berupa Narkoba SAMPANG - FN. Berketepatan dengan hari anti korupsi sedunia yang jatuh pada tanggal 9 Desember, Kejaksaan negeri sampang melakukan pemusnahan barang bukti hasil perkara tindak pidana narkotika yang sudah inkarcht. Barang bukti tersebut berupa narkoba golongan 1 jenis sabu – sabu seberat 100,4 gram dan obat – obatan daftar G. Apabila di nominalkan barang bukti tersebut sekitar mencapai 250 juta.

Pemusnahan tersebut langsung di lakukan oleh seluruh anggota forpinda kab. sampang, mulai dari Bupati Sampang Fannan Hasib, Kajari Sampang Abdullah, Kepala pengadilan Negeri Sampang Syaifuddin Zuhri, Dandim 0828 Sampang Letkol Inf Agus Wuryanto , Kapolres Sampang AKBP Imran Edwin Siregar yang di waki li oleh Kasat Narkoba Polres Sam pang AKP Syaiful Anam.

Kajari sampang mengatakan “Pemusnahan Barang bukti perkara itu adalah perkara – perkara yang syudah inkracht selama 2012 – 2013 , yang berjenis sabu – sabu seberat 100,4 gram dan obat – obat an daftar G yang jika di nominalkan sekitar mencapai 250 juta” Ungkapnya.

Dalam memperingati hari anti korupsi sedunia yang di gelar di kejaksaan negeri sampang menghasilkan komitmen besar. Komitmen di sepakati oleh sejumlah ele ment. Mulai dari pihak eksekutif, legislate, dan yudikatif. Tak hanya itu komitmen tersebut juga di ikuti oleh kalangan jurnalis, ak tivis, lembaga swadaya masyrakat, serta sejumlah pengusaha sampang.

Komitmen bersama untuk ber jihad memerangi korupsi tersebut di tunjukan dengan pembubuh an tanda tangan di ats kain putih

Pada saat pemusnahan barang bukti di halaman Kejaksaan Negeri Sampang

sepanjang 5 meter. Penandatangan di awali oleh Bupati Sampang Fannan Hasib , Wakil Bupati Sam pang Fadhilah Budiono, Kajari Sam pang Abdullah, Kepala Pengadilan Negeri Sampang Syaifuddin Zuhri, Dandim 0828 Sampang Letkol Inf Agus Wuryanto, Kapolres Sampang AKBP Imran Edwin Siregar yang di wakili oleh Kasat Intel Polres Sampang AKP Siswo Han doko.

Penandatanganan tersebut ke mudian ikuti oleh seluruh kepala satuan kerja perangkat daerah sampang, dan uga anggota DPRD Sampang. Dan seluruh undangan yang hadir juga ikut membubuh kan tanda tangan sebagai dukungan memerangi korupsi di kab. sampang. Para undangan tersebut juga di hadiri oleh kalangan lsm, kontraktor, perbankan, serta wartawan.

Usai penandatangan tersebut, anggota forpinda kab. sampang juga langsung melakukan orasi singkat dalam rangka memperingati hari anti korupsi . Orasi singkat pertama kali di lakukan oleh bupati sampang fannan hasib di hadapan para undangan “Saya tidak akan membantu anak buah saya apabila terlibat dalam tindak pi-

dana korupsi” Ucapnya.

Seperti hal itu jga di ucapkan oleh ketua DPRD sampang imam ubaidillah “Korupsi adalah racun dunia” ucapnya. Dan orasi di lanjut kan oleh kajari sampang abdullah, dan orasi di lanjutkan oleh kepala pengadilan negeri sampang syaifuddin zuhri, dan di lanjutkan oleh kapolres sampang yang di wakili oleh kasat intel polres sampang AKP siswo handoko. Pada intinya mereka sepakat untuk ber sama – sama memberantas tindak pidana korupsi di kab. sampang.

Kajari sampang Abdullah me ngatakan “Peringatan hari anti korupsi sedunia itu di lakukan tidak lain sebagai upaya preventif kejaksaan dalam penegakan tipikor, tujuannya supaya semua stakeholder baik eksekutif, legislative dan yudikatif bersama – sama memerangi korupsi, tindakan bisa di lakukan oleh siapa saja, baik pejabat tinggi maupun rendah, jika tidak di ingatkan maka lambat laun akan mengerus sikap kejujuran siapapun” tuturnya. Fannan hasib mengatakan “Sata menyambut baik kegiatan ini, mari saling memberikan do rongan untuk memberantas korupsi” Ucapnya.(Hry/Ysf)

12

Edisi 222 : 26 Desember 2013 - 10 Januari 2014

BPMP dan KB Adakan Bantuan Dana Hibbah

SUMENEP - FN. Penyerahan Bantuan Hibbah Keuangan dan Simpan Pinjam PNPM-MP 2013 dilangsungkan di kantor BPMP dan KB Kab. Sumenep, Senin (2/12). Acara ini dihadiri Bupati Sumenep, A. Buya Busyro Karim, M.Si., ber sama Ibu, Wabup, Soengkono Sidik , bersama Ibu, dan seluruh jajaran instansi BPMP dan KB, serta sebagian anggota Pok mas yang diundang turut menghadiri juga.

Menurut Bapak H. Masuni, SE. MM., Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMP & KB) Kab. Sumenep, ketika dikonfirmasi usai acara tersebut menyatakan bahwa, sebenarnya bantuan tersebut diberikan tidak lain hendak meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dalam mengelola usaha, bagaimana para

pengusaha ditingkat menengah ke bawah dapat merealisasikan usahanya dengan baik, sehingga kelak dikemudian hari akan mempunyai penghasilan yang sempurna. Oleh karenanya, berkisar Rp. 40. 000.000, dihibbahkan pada 10 pengelola pasar desa, serta se nilai Rp. 50. 000.000 diberikan kepada 10 desa Kelompok Usaha Pengelolaan Keuangan Usaha (KUKPU) supaya dikembangkan, tidak cuma hilang begitu saja.

Di sisi lain masih ada bantuan alat peraga elektronik bagi bayi balita, I D Card bagi para Bidan untuk menangani Implan KB, serta serah terima barang perlengkapan bagi 6 UPT KB yang baru saja dibangun.” Bagi 6 UPT KB yang mendapat bantuan perlengkapan, mulai mobiller dan alat alat lainnya, kedepan kami harap kinerja UPT KB semakin maksimal. Sehingga sesuatu yang

menjadi kebutuhan masyarakat cepat terlayani. Juga diacara ini kami laksanakan pemasangan Implan secara gratis yang kekuatannya sampai 3 tahun. “ Tutur H. Masuni jelas.

Di samping itu dilaksanakan acara peresmian kinerja akhir pembangunan PNPM-MP anggaran TH. 2013 serta penyerahan secara simbolis Simpan Pinjam (SPP) senilai 5 Milyar. “ Dalam peresmian akhir pembanguanan PNPM-MP 2013 dengan total dana 55 Milyar, yang 50 Milyarnya untuk PNPM-MP yang digunakan pada pembangunan infrastruktur, Polindes, irigasi, pembangunan gedung TK dan lain lain, Alhamdulillah tidak ada masalah, serta yang 5 Milyar untuk SPP, semua jelas tanpa kendala. “ Ung kap H. Masuni terinci. “ Harapan kami kedepan, se luruh program BPMP dan KB, baik yang kelompok atau pun yang program pemerintah berjalan sem purna dan terealisasi dengan baik.

Apapun alasannya, kami tetap mempunyai upaya masyarakat miskin mempunyai areal usaha, dengan cara pinjam kekelompok untuk dijadikan modal usahanya. Kami cipta kelompok SPP untuk dipinjam masyarakat miskin, bukan dipinjam orang kaya. Kalau orang kaya biar pinjam ke bank saja. “ Terang H. Masuni di akhir perbincangan.(SIM)

Madrasah Nurul Amien

Pendidikan Spesial Berkarakter Islami

SUMENEP - FN. K.H. Nurul Amien, salah satu alim ulama’ yang berjuang untuk memberantas kebodohan masyarakat di era 50-an. Berasal dari Desa Sendang, Kec. Pragaan, Kab. Sumenep, hijrah ketanah gersang nan tandus dari ilmu pengetahuan, jangankan ilmu umum, ilmu agama pun masih belum mengerti.

Di pesisir pantai, tak jauh dari pelabuhan, tepat nya di Desa Pagar Batu, Kec. Bluto, Kab. Sumenep, beliau berdomisili.

Dengan niatan ikhlas untuk memperjuangkan Agama Islam, pada tahun 1952 mendirikan pondok pesantren sekali gus Madrasah Ibtidaiyah (MI) di bawah naungan Yayasan Sendang Pelan. Tidak lepas dari tugas tugasnya, KH. Nurul Amien secara istiqomah mendidik santri santrinya dengan tekun, sehingga pada akhirnya, para santri yang sudah dididik menjadi orang yang tidak buta hukum agama.

Gayung disambut, begitu pepatah menyatakan, di usia yang sudah lanjut , KH. Nurul Amien menggantikan jabatannya kepada putra tercinta nya, yaitu K. Moh. Amir Ma’ruf. Baru pada era

kepemimpinan K. Moh. Amir Ma’ruf, Yayasan Sendang Pelan mulai mengukir kemajuan. Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang belum masuk agriditasi/ non formal mulai diformalkan pada tahun 1988 dan beri nama MI Nurul Huda. Anak didik yang dididik di sana sudah bisa mengikuti Ujian Negara (UN) dan berhak memiliki ijazah.

Atas restu masyarakat, setahun kemudian, K.Moh. Amir Ma’ruf mendirikan pendidikan formal lanjutan yaitu Madrasah Tsanawiyah (MTs) dengan nama MTs Nurul Iman. Bersama ridha dan pertolongan Allah, MTs Nurul Iman terus berlanjut sampai menelurkan siswa siswi yang cerdas.

Melihat kemanpuan daya fikir anak didik dan demi menolong putra masyarakat yang tidak mampu untuk meneruskan anaknya ke pendidikan lebih lanjut ke Madrasah Aliyah dan yang sederajat di kota atau di pondok pesantren besar lainnya, maka di tahun 2010, KH. Amir Ma’ruf mendiri kan Madrasah Aliyah (MA).” Al-hamdulillah banyak yang mendaftar dan masuk di MA Nurul Amien”, tutur K. Moh. Amir Ma’ruf bernustalgia. “ Yayasan Sendang Pelan sampai saat ini sudah mempunyai anak didik mulai MI, MTs dan MA sekitar 400 orang serta di bantu 47 tenaga pengajar baik yang tetap maupun yang tidak tetap.

Kami merasa bersyukur kepada Allah, lulusan Madrasah dibawah naungan Yayasan Sendang Pelan apabila meneruskan kejenjang pendidikan lebih tinggi, rata rata diterima di lembaga pendidikan favorit.” Terang K. Amir sapaan akrabnya bersyukur.

Sistematika pendidikan di bawah naungan Ya yasan Sendang Pelan memang tergolong rapi, mulai administrasin dan manajemennya. Kegiatan Belajar Pendidikan . . . ke hlm 14

Bilapora Rebba

Peroleh Bantuan Rehab Jaringan Irigasi Tersier SUMENEP - FN. Program Percepatan Dan Per luasan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air Irigasi Kecil ( P4-ISDA-IK ), salah satu program pemerintah yang amat po tensial bagi masyarakat kecil, ka rena program ini langsung berkaitan dengan kebutuhan masya rakat petani dalam pengembang an kualitas hasil pertaniannya.

Banyak sekali irigasi dipersawahan masyarakat tani yang sudah tidak lagi layak pakai, seperti bocor, tumpah ke tepi tepi jalan, sehingga banyak sawah yang ku rang air. Solusi akurat dari pemerintah melalui dana APBN, Himpunan Petani Pemakai Air ( HIPPA), Kab. Sumenep mendapat bantuan senilai 178.000.000,yang dihibbahkan kepada 24 kelompok HIPPA. Hal ini ba nyak direspon positif oleh masyarakat tani, sehingga kedepan aliran air ( irigasi) yang digunakan untuk mengairi sawah tidak lagi me ngalami kendala.

Contoh konkrit HIPPA Sumber Rejeki, Dusun Daja Songai, Desa Bilapora Rebba, Kec. Lenteng, Kab. Sumenep mendapat bantuan tersebut, sehingga masyarakat pemakai air di sekitar irigasi tersebut turut menyumbang tenaga mengerjakan pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi tersier bersama para tukang yang sudah dikontrakkan. Sekitar 307 M pannjang

volumenya dan 40 CM lebar ba wah dan 90 CM lebar atasnya, akan selesai dikerjakan 90 hari.

Menurut Mahmudi, ketua Kelompok HIPPA Sumber Rejeki, ketika dikonfirmasi Minggu, (1/12) di sekitar areal rehabilitasi irigasi terseir di dusunnya menyatakan,” kami optimis pekerjaan ini akan tuntas secara maksimal sesuai RAB dan jadwal yang ditentukan pemerintah.

Bagi kami selaku ketua kelompok HIPPA Sumber Rejeki, me wakili para anggota yang berjumlah 25 orang, menjamin pekerjaan ini tanpa ada masalah.

Sebab kami juga termasuk dari pemanfaat irigasi ini yang mengairi sekitar 15 H sawah milik masya rakat. “ Ungkap Mahmudi jelas dan terinci. “ Memang sebelumnya kami sangat membutuhkan bantuan jenis ini, untuk memperbaiki irigasi yang ada di sawah daerah ini.

Oleh karenanya, kami sangat berhutang budi kepada instansi terkait yang telah membantu HIP PA kami. Mudah mudahan kedepan akan membawa manfaat untuk perkembangan kualitas serta kuan titas hasil panen tanaman kami.”

Tambahnya. “ Sekali lagi, pekerjaan reha bilitasi irigasi air ini, kami jamin tidak ada masalah”. Pungkas ketua kelompok HIPPA Sumber Rejeki di akhir kalamnya. (sim)

Kasengan Laksanakan MAD Harap Kucuran Dana PNPM-MP 2014 SUMENEP - FN. Musyawarah Per siapan untuk Program Nasional Pemberdayaan Masyara kat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) 2014, Desa Kasengan melaksanakan MAD pada Selasa (3/12). Dalam acara ini dihadiri Bapak Camat Manding, Sumaryanto S.STP., FK, FT, Ka des Kasengan, ( Mahfud), Sekdes serta ketua TPK dan seluruh ang gota SPP desa tersebut turut mengi kutinya. “ MAD ini merupakan

persyaratan bagi semua desa yang ingin mendapatkan PNPM-MP. Kalau tidak melaksanakan MAD, maka otomatis desa yang bersang kutan di disk (tidak akan mem Kasengan . . . ke hlm 14

13

Edisi 222 : 26 Desember 2013 - 10 Januari 2014

Memprihatinkan :

Gurita Pungli PPIP di Bondowoso Menuai Sorotan

BONDOWOSO - FN. Dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan di daerah pedesaan, Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya telah melaksanakan berbagai program. Salah satunya adalah Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP)yang sampai saat ini terus bergulir di Bondowoso.

Seperti diketahui bahwa untuk anggaran tahun 2013 terdapat kurang lebih 41 desa penerima PPIP yang tersebar di berbagai kecamatan di wilayah kabupaten Bondowoso. Masing- masing desa mene rima dana sebesar Rp. 250 juta yang diper gunakan untuk kegiatan pembangunan fisik. Program ini dimaksudkan untuk me ngurangi kemiskinan dan memperkuat im plementasi tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di tingkat pemerintah daerah. Sedangkan tujuan PPIP ada lah untuk mewujudkan peningkatan akses masyarakat miskin, hampir miskin, dan kaum perempuan, termasuk kaum minoritas terhadap pelayanan infrastruktur dasar perdesaan berbasis pemberdayaan masyarakat dalam tata kelola pemerintahan yang baik.

Namun siapa sangka ternyata program ini kini menuai banyak sorotan, pasal nya hampir disemua desa penerima program banyak sekali dijumpai kejanggalan, in dikasi kecurangan muncul dari pengamatan berbagai pihak, baik dari sisi implementasi

maupun prosedur pencairan.

Penelusuran wartawan koran ini mene mukan banyak fakta mengejutkan terkait kegiatan fisik yang tengah digarap, ada laporan kualitas material yang buruk, pe ngurangan volume pekerjaan dan markup harga yang di hembuskan beberapa pelaku yang berasal dari unsur masyarakat. “ Banyak kecurangan mas, terang-terangan di lakukan oleh pelaksana di desa, kalau tidak percaya coba cek dengan RABnya, “ tutur salah seorang anggota masyarakat desa yang enggan dikorankan.

Sementara itu informasi yang tere kam,Senin (16/12/2013), dari OMS (Organisasi Masyarakat Setempat), kader desa sampai pada warga pemanfaat, mengin dikasikan adanya konspirasi yang meli batkan para pelaku secara struktural.

Yang paling mengejutkan adalah pe ngakuan serempak dari beberapa kepala desa yang yang saling mengamini praktek pungli oleh oknum tim koordinasi kabupaten Bondowoso. Adalah M. Moechlis, salah satu kasi di dinas Bina Marga dan Cipta Karya yang disebut menekan para pela ku program dengan meminta sejumlah uang. Para kepala desa sepakat setor se jumlah 6 juta rupiah dengan alasan keamanan. Bahkan ada pengakuan yang terekam, beberapa kepala desa sudah setor 9,5 juta rupiah agar pekerjaan tidak bermasalah.

Konon kumulatif uang setoran tersebut secara gamblang diakui untuk lobi kejaksaan dan pihak tipikor Polres Bondowoso masing- masing sebesar Rp. 54 juta. Kroscek wartawan koran ini dibenarkan oleh beberapa OMS di beberapa desa.

“Memang pintar mereka, sebelum program ini realisasi para OMS dimintai surat pernyataan bermaterai bahwa tidak ada potongan sepeserpun terhadap pelaku program, bagaimana lagi mas, terpaksa kami jalankan program dengan seadanya,” tukas salah satu OMS. Pengakuan lain dari salah satu kepala desa tidak kalah mengejutkan, diakui

juga bahwa sebelum program berjalan, telah terjadi transaksi jual beli program antara kepala desa dengan salah satu petinggi DPRD dari salah satu partai di Bondowoso selaku makelar program. “ Kami para pe nerima program harus setor komitmen fee sebesar 30 juta rupiah untuk mendapatkan PPIP, dan itu sudah kami setor ja uh hari sebelum program turun, “ penga kuan dari salah seorang kepala desa yang minta dirahasiakan identitasnya.

“Praktek pungli semacam ini sudah biasa di Bondowoso mas, saya juga tidak

kaget kalau pungli melibatkan para pejabat pemkab, kejaksaan dan kepolisian, ini konspirasi akut yang jamak terjadi pada setiap kegiatan, saya sebagai masya rakat tentu sangat kecewa, bagaimana pungli bisa diberantas kalau semua lini terlibat?” tutur salah seorang anggota masyarakat bertanya- tanya.

Sementara itu sampai berita ini naik cetak pihak beberapa pejabat dinas Bina Marga dan Cipta Karya sebagai bagian dari tim pelaksana kabupaten tidak seorangpun berani buka suara.(eko. GS)

Sarana Pendidikan Memadai,

Akan Menambah Semangat Belajar Siswa SUMENEP - FN. Rehabilitasi lembaga pendidikan khusus di Kab. Sumenep terus digalakkan, sehingga di tahun 2014-2015 nanti tidak ada gedung lembaga pendidikan yang tidak layak pakai. Tentunya peme rintah terkait utamanya Dinas Pendidikan (Dis dik) menebarkan program rehabilitasi gedung sekolah ini, memi liki tujuan tersendiri .

Bagaimana sistematika kegiatan Belajar dan Mengajar (KBM) berjalan lebih kon dusif.

Semisal di SDN Gunung Kembar , Kec. Manding , Kab. Sumenep, salah satu SDN yang tergolong maju dan favorit de ngan berbagai kegiatan inschool maupun ekschoolnya. Dipadati berbagai kegiatan untuk meraih prestasi memuncak dalam setiap event bertema pendidikan dan dibare ngi jumlah siswa yang cukup banyak, serta keberadaan bangunan gedung sekolah berkisar tiga ruang tidak layak pakai, serasa

pantas di tahun 2013 ini menerima bantuan rehab sedang dari Dana Alokasi Khusus (DAK). “ SDN Gunung Kembar adalah satu satunya SDN di desa ini, jadi kalau bicara soal jumlah siswa bisa tergolong banyak, lebih dari 100 orang. Sehingga kami upayakan harus diparalelkan. Dengan hal ini, secara otomatis, kami kurang ruang an kelas. Di samping masih ada sebagian ruangan yang tidak layak pakai, hampir roboh. Al-hamdulillah di tahun 2013, mela lui Dana Alokasi Khusus (DAK),kami mendapat bantuan senilai Rp. 1.64.000.

000.” Ungkap Drs. Mohammad Warsid, Kasek SDN tersebut, ketika dikonfirmasi Senin, (3/12) di ruang Perpustakaan.

Drs. Mohammad Warsid optimis akan mengerjakan rehab ini sesuai RAB, agar tidak ada masalah dikemudian hari bahkan alokasi waktu yang ditentukan oleh pemerintah, juga akan dipenuhi . “ Peker jaan rehab ini akan kami upayakan sebelum 70 hari sudah selesai. Karena keten tuannya 70 hari sudah selesai semua. Tu kangnya kami ambil sebagian dari warga desa ini dan tukang dari Desa Kebbunan, dengan tujuan agar warga desa ini, termasuk juga wali murid, merasa memilki lembaga. “ Sambung Kasek terinci.

Sehubungan SDN Gunung Kembar paralel yaitu kelas IV, Kasek masih butuh penambahan satu ruang kelas.” Semoga pemerintah, utamanya Disdik di tahun mendatang membantu pembangunan satu ruang kelas, agar anak didik kami dalam menerima materi pelajaran lebih nyaman dan lebih konsentrasi. “ imbuh Kasek ber harap.

Upaya dan kerja keras serta niat baik Kasek SDN Gunung Kembar akan terialisasi, demi keberlangsungan KBM di SDN tersebut lebih kondusif. (sim).

14

Edisi 222 : 26 Desember 2013 - 10 Januari 2014

Proyek . . . .

Sambungan dari hlm. 5

narnya pembelian bolam itu mulai dianggarkan pada APBD 2012 murni. Waktu itu, dianggarkan senilai Rp10 Miliar untuk pembelian bolam. Sedang tiang dan intalasinya akan dianggarkan dalam PAK 2012. “Tetapi dana ini tak terse rap,” ujarnya.

Sehingga pada Perubahan APBD 2012 (PAK) muncul anggaran Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) sebesar Rp30 mi liar. Saat pembahasan, tidak pernah disebutkan, jika anggaran LPJU senilai Rp30 miliar itu hanya untuk pembelian bolam saja.

Sehingga, dewan beranggapan, jika anggaran sebesar Rp30 Miliar itu sekaligus pengadaan bolam, tiang, dan instalasi, seperti pengadaan LPJU pada umum nya.

“Tetapi faktanya, Rp30 Miliar ternyata untuk bolam saja,” kata dia. Hal serupa juga disampaikan Ketua DPC PKB Kabupaten Mojokerto, Ayni Zuhroh. Ayni yang juga Sekretaris Komisi D DPRD Kabupaten Mojokerto ini, menunjukan kekecewaannya terhadap proyek LPJU senilai Rp30 Miliar itu. Ia tak mengira, jika anggaran sebesar itu hanya untuk membeli bolam saja.

BPLS . . . .

Sambungan dari hlm. 1

SIDOARJO - FN. Ditemui di ruanganya 13/12/ 13 Akhmad Purwanto, PPK Arteri Porong dan Relokasi Pipa PAM Sidoarjo-Porong mengatakan, “Ambelesnya bahu jalan raya arah sisi Sidoarjo-Tanggulangin bukanlah akibat dampak dari relo kasi pipa pam namun karena ada nya kegiatan lain yakni penana man kabel entah itu dari telkom sel atau pipa gas sepanjang raya Sidoarjo-Tanggulangin yang me mang bertepatan sejalur dengan relokasi pipa pam milik saya, mas jika memang ditemukan dampak tersebut maka saya akan segera memperbaikinya sebab secara teknis penanaman pipa pam saya sudah sesuai standar baik dari

“Ini menimbulkan persoalan baru di bawah,” ujarnya.

Ketua partai pengusung Bupati Mustofa Kamal Pasa saat pilkada lalu tersebut menyebutkan, perencanaan proyek LPJU ini sangat buruk. Karena, jika tiang dan instalasi ini menjadi beban desa. Ia menghitung, untuk satu tiang listrik minimal Rp250.000.

Jika satu dusun mendapatkan 10 titik ditambah LPJU jalan desa, maka diperlukan dana kira-kira Rp20 juta. “Lihat saja nanti, pasti akan menimbulkan persoalan,” katanya.Perlu diketahui, kebijakan tak lazim terjadi di Kabupaten Mo jokerto. Jika biasanya lampu pene rangan jalan umum (PJU) dipasang Dinas PU Cipta Karya (dulu DKP), namun kali ini nyle neh. Lampu PJU itu dibagikan hanya dalam bentuk bola lampu (bolam). Pemasangannya di pasrahkan ke masing-masing desa.

Padahal megaproyek pengadaan lampu PJU ini menguras APBD Kabupaten Mojokerto hingga Rp 30 miliar. Akibatnya, hampir dipas tikan belum bisa dipasang tahun ini. Saat ini, lampu jenis LED (light emitting diode) tersebut sudah dibagikan di tingkat kecamatan, namun tiang untuk memasangnya belum ketahuan.

Padahal, lampu PJU tersebut se

peroleh anggaran PNPM-MP),” ungkap Camat Manding, ketika dikonfirmasi usai acara di Balai Desa Kasengan.

Dana yang dipersiapkan PN PM-MP di tahun 2014 untuk Keca matan Manding senilai 1 milyar.

Oleh sebab itu seluruh desa se Kec. Manding harus melaksanakan MAD-nya. Selain itu juga pengajuan program yang dipersiapkan harus layak mendapatkan. Karena dalam PNPM-MP untuk mendapatkan dana tersebut aturannya harus melalui konfetesi. “ kalau dalam komfetisi lulus, ya...tentu akan menerima dana program ini. Kalau tidak, ya ...tidak akan mendaptkannya. Saya sendiri kan sebatas pendamping. Kesanggupan saya ya... mendapingi saja.”

Terang Sunaryanto rinci.

Namun sebagai harapan , se moga tidak ada kendala, berjalan mulus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh seluruh desa di Kecamatan Manding. (sim)

kedalaman bahkan spesikfiaksinya. teknisnya “ujar Totok panggilan akrab PPK ini. “barangkali mereka (telkomsel-pipa gas) yang kurang sesuai standarisasi utilitas penanamannya sebab mereka dan saya juga mendapatkan izin yang sama dari PU Bina Marga khususnya bagian perizinan untuk utilitas kegiatan penanaman-pemasangan di bahu jalan karena lokasi penanaman terbatas se pan jang jalur ini maka terpaksa dita nam sebidang selubang dengan relokasi pipa pam saya, “tambahnya.

Hingga berita ini diturunkan konfirmasi FN pada Asisten Balai Besar Pelaksana Jalan Nasioanal (BBPJN) PU Bina Mar ga masih belum mendapatkan jawaban lantaran masih tutup buku karena akhir tahun dan dpersilahkan untuk mendapatkan waktu

dan tempat guna konfirmasi di bulan Februari 2014. Nor salah satu warga yang bagian jalan di depan rumah digunakan untuk warung STMJ mengatakan, “sampai har ini loh mas, kontraktor baik dari relokasi penanaman pipa pam BPLS dan siapa penanggung penanaman kabel dan pipa gas belum mengganti kerugian saya selama 3 minggu tidak berjual an karena dijanjikan kontraktor akan mendapatkan ganti rugi eh ternyata tidak sama sekali, kontraktor opo iku kontraktor gak bertanggung jawab nakal pisan, “keluhnya dengan nelangsa. Perlu diketahui ambelesnya bahu jalan karena kegiatan penanaman yang tidak sesuai spesifikasi dikhawatirkan terperosoknya mobil atau truk yang kebetulan parkir di sisi bahu jalan tersebut.

(Mec)

lain mahal juga tak bisa asal dipasang.Lampu LED merk Strahl tipe Kratos Modular I 60W dan 100W dibagikan ke dusun-dusun.

Ma sing-masing dusun mendapatkan 10 biji bolam. [tim] Kasengan . . . .

Sambungan dari hlm. 12

Pendidikan . . . .

Sambungan dari hlm. 12

dan Mengajar (KBM), mengikuti peraturan yang telah ditentukan Kemenag Sumenep, sehingga hal tersebut membawa dampak positif untuk perkembangan ke masa depan. “ Di yayasan ini masih memakai KTSP, sedang Kurikulum 2013 akan kami pakai di 2014, namun kami ada rencana di ma drasah ini, akan diadakan Laburatoriuam (ruang LAB) yang akan bekerja sama dengan Sekolah Tinggi Area Wira Raja Sumenep dalam pelaksanaan praktiknya. “ Ungkap Kepala MA disela sela wawancara denga K. Amir, leng kap.

Anak didik di sana memang digembleng untuk percaya diri, tidak getir oleh kecerdasan anak didik di madrasah lain, baik di inschool atau ekschoolnya. Suatu bukti pada olympiade MIPA ting kat Kab. Sumenep th 2012, siswa

Advokat . . . .

Sambungan dari hlm. 1

jara. Atas putusan bebas tersebut, dua JPU terlihat galau dan salah tingkah.

Agus Siswinarno SH Ketua Pembelaan Profesi Advokat, me negaskan kepada wartawan usai sidang, bahwa bebas tidak bisa dikasasi sesuai pasal 244 KUHAP. “Jadi sudah berakhir sampai disini(PN Tulungagung) saja.

Namun apabila JPU mengajukan memori kasasi, kita Pembela Pak Bibitharto akan membuat kontra memori kasasi,” tandasnya ber-api-api dan berwajah su mringah.

Demikian pula Advokat dari Tulungagung dan belasan Advokat dari Surabaya terlihat berseri-seri dan penuh senyuman tanda me metik kebahagiaan atas putusan yang membebaskan rekan sejawatnya, Bibitharto.

Sedangkan Bibitharto langsung sujud syukur dilantai ruangan sidang. Dan menyalami Advokat Nanianto SH, Bambang SH, Dadang Risdianto SH MH, Irdian Saputra SH MH, Iko SH MH, Felix Reza Taha SH yang selalu mendampingi dalam persidangan. Iapun langsung dipapah dan dicium isteri tercinta, Hj Wi wiek. Para kerabatpun melakukan hal yang sama seperti yang dila kukan Hj. Wiwiek yang terlihat berlinang air mata penuh haru dan bahagia.

Seterusnya Bibit disalami pu luhan Advokat dari Surabaya yang hadir mensupport persidangan akhir tersebut. Diantaranya, Dr H.Suhar Adi Kustanto SH MH Ketua DPD Peradi Jatim, H.Setijo Boesono, SH MH Ketua Peradi Surabaya, Purwanto SH Wakil Ketua Peradi Surabaya, H.Drs. Sofwan SH MH dan H.Moh. Dawam, SH. Hari itu juga Advokat KRAT. Agus Pramudijono meminta amar putusannya ke ruang Panitera

MA Nurul Amien masuk 10 besar , serta juara 2 gerak jalan putri Kemenag Sumenep di tahun yang sama, pun di MI Nurul Huda, pernah juara III Dram Band se Madura di Islamic Canter, kab.

Pamekasan. “ Dari prestasi yang diraih anak didik kami, mudah mudahan membawa barokah, sebab kami tidak cuma dipendidikan formal, dipendidikan non formalnya terus kami jalankan.

Ya..masih ada MADIN, dan full time kegiatan pondok pesatren.

Yang mondok di sini berkisar 90 orang. Mereka kami gembleng dengan kitab kuning.

Kalau daya tangkap santri dalam menerima materi pelajaran, 60% sudah menguasai, dan semoga kedepan bertambah maju, menjadi pendidikan islam yang betul betul islami” Sambung pengasuh yayasan saat dikonfirmas Sabtu (30/11) sambil berharap.

(SIM)

Pengganti, Mimbar, S.H.. Dalam amar putusan, diantaranya berbunyi: -membebaskan terdakwa dari segala tuntutan dan dak waan JPU –memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan Negara –memulihkan nama baik terdakwa dan merehabilitir nama baik terdakwa –membebankan biaya pada Negara Dengan bebasnya Bibitharto, para Advokat yang membelanya segera melakukan langkah-langkah hukum, antara lain akan me nggugat perdata kepada pelapor Yunike Soesilo.. “Sementara waktu kita cooling down, dalam waktu dekat pasti kita mengguggat,” tegas Agus Siswinarno serius yang dua minggu sebelumnya dapat giliran membacakan pembelaan setebal 52 halaman bersama dengan 6 Advokat lainnya selama 90 menit.

Pembelaan yang mengacu pada legal opinion Prof Dr.Didik Eko P. S.H., M.H. dari Unair dan saksi ahli dari Unibraw Drs.H.Adami Chazawi, S.H., penulis 19 buku tentang hukum pidana menyimpulkan bahwa Bibitharto memang harus bebas(vrijspraak) atas tuduhan pasal 263 ayat(2) KUHP. “Sebab ia tidak tahu kalau Surat Kuasa yang digunakan itu palsu. Saksi yang menjadi terdakwa dalam perkara terpisah mengakui memalsu tanda tangan adik nya bukan disuruh Bibitharto akan tetapi atas perintah Edy Susilo yang stroke,” kata ahli yang diuta rakan didepan persidangan dalam salah satu diantara beberapa alasan hukum lainnya Pertimbangan hukum Majelis Hakim menegaskan bahwa Bibitharto tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh JPU. Bam bang Pramudwiyanto SH MH, Ketua Majelis Hakim yang menyi dangkan perkara menghebohkan tersebut, memvonis bebas (vrij spraak) seperti disebutkan sebelumnya.-(MasDa)

15

Edisi 222 : 26 Desember 2013 - 10 Januari 2014

Kapolda . . . .

Sambungan dari hlm. 1

kan maraknya masalah penambang tanpa izin ( Peti ) . Walaupun sudah diterbitkan Inpres, Peti merupakan kegiatan pertambangan tanpa izin yang dilakukan oleh sebagian masyarakat maupun oknum lainnya. Namun pada saat ini kegiatan tersebut telah ba nyak menimbulkan dampak negatif pada lingkungan disekitar tambang tersebut seperti pencemaran air.

Masalah Peti ini sampai saat perlu diperhatikan dan harus segera ditanggulangi. Banyak oknum aparat pemerintah, baik sipil mau pun militer, yang terlibat atau meli batkan diri pada kegiatan Peti.

Kapolda Kalsel Brigjen Pol Machfud Arifin angkat bicara soal sejumlah penanganan kasus yang menjadi prioritas oleh pihak nya, salah satunya adalah soal penambangan tanpa izin (Peti) atau lebih dikenal dengan sebutan illegal mining.

Hal tersebut diungkapkan Ka polda Kalsel Kombes Pol Machfud Arifin usai membuka acara silaturahmi dan pengukuhan petugas penyuluh kamtibmas lintas aga ma (Da’i, Pastor, Pendeta, Biksu dan Parasida) sejajaran Polda Kalsel Tahun 2013 di Aula Bhayangkara, Rabu (11/12) pagi.

“Target penanganan Peti tahun 2014 tentunya tetap kita tertibkan, terutama yang tanpa izin.

Kemudian yang punya lahan tapi ditawarkan kepada pihak lain yang mengerjakan, selanjutnya yang Gubernur . . . .

Sambungan dari hlm. 1

tim. Pemprov Jatim mengaku siap menyuplai data pendukung untuk menangkap koruptor kelas wahid yang disebut Ketua KPK Abraham Samad. Itu untuk membuktikan bahwa pemprov mendukung setiap langkah pembe rantasan korupsi di Jatim.

“Saya yakin Ketua KPK punya data. Tapi sampai sekarang saya belum dapat informasi soal kasus itu. Lokasinya dimana dan siapa pelakunya. Saya siap berikan data model apa saja kepada KPK, asalkan koruptor dari Jatim itu dapat ditangkap,” katanya kepada koran di kantor Gubernur Jatim, Jumat (13/12/2013).

Ketua DPD Partai Demokrat (PD) Jatim itu yakin, KPK memiliki data yang cukup sehingga berani menyampaikan komentar itu di muka umum. “Saya yakin KPK pasti sudah mempelajari datanya, jika masih kurang, saya siap beri data pendukungnya,” imbuhnya.

Di Jatim sendiri, dia mengaku sangat berhati-hati dalam melaksanakan prosedur administrasi pemerintahan, sehingga tidak ma suk dalam kategori korupsi. Bebe rapa daerah dan unit layanan di lingkungan pemprov Jatim telah menjalin kerjasama dengan KPK sebagai zona integritas anti ko rupsi.

Dalam menjalankan peme

punya legalitas tetapi tidak pada tempatnya dia menambang,” kata Machfud didampingi Dir Binmas Kombes Pol Bambang Hermanto.

Menanggapi masih marak nya aksi premanisme di kawasan tam bang, orang nomor satu di jajar an Polda Kalsel ini menegaskan tidak akan pandang bulu dalam mengambil tindakan. Sebab jika memang terbukti ada yang melanggar hukum, pihaknya tidak akan segan-segan menindak tegas.“Setiap kejahatan yang masuk pelanggaran akan kita tindak, apabila ketemu pelakunya akan kita tangkap siapa pun itu,” tegasnya.

Ketika disinggung wartawan apakah pelabuhan khusus (pelsus) yang sudah dipasang garis polisi, Machfud menjelaskan bah wa sepanjang pelsus tersebut ada lah pemberian pelayanan jasa bagi pengusaha yang membutuhkan.

“Itu tidak ada kaitannya, pelsus itu kan pelayanan jasa saja, jadi tidak masalah,” imbuhnya Dihubungi terpisah, External Relation PT Arutmin Indonesia Lukas mengatakan aktivitas Peti di lokasi PKP2B milik PT Arutmin Indonesia untuk saat ini masih tiarap. Namun, meski sudah tiarap dari kegiatan Peti, pihak peru sahaan tetap melakukan pengamanan bekerjasama dengan aparat Pengamanan Objek Vital Nasional (Pamobvitnas).

“Begitu juga dilokasi Arutmin Tambang Asam Asam, perusahaan secara rutin menempatkan petugas pengamanan interrintahan dan pengelolaan keuangan negara, Pakde Karwo meng klaim sudah sesuai dengan standar operasional yang ada. “Saya nggak tahu jika pernyataan Ketua KPK itu bisa saja mengarah kabupaten/ kota yang lain. Tapi secara umum saya membuat zona-zona untuk pencegahan tindak pidana korupsi ini,” ujarnya.

Lebih jauh Pakde Karwo menjelaskan, terkait uang negara ada tiga jenis berdasarkan Undangundang nomer 17 tahun 2003.

Yang dimaksud uang negara adalah APBN, APBD, uang di BUMN dan BUMD serta penyertaan mo dal APBN dan APBD ke pihak ketiga.Dia yakin, Ketua KPK akan membuktikan pernyataan itu, sebab menyangkut delik pidana.

“Saya pikir tunggu perkembang an dari KPK saja. Tapi pemerin tah harus memfasilitasi dan akan membantu kerja KPK,” tukas nya.

Sebelumnya, Ketua KPK Abra ham Samad, mengaku kewalahan memberantas korupsi di Pro vinsi Jawa Timur. Pasalnya, kata dia, para koruptor di Jawa Timur sudah masuk kategori perampok wahid.

“Di Jawa timur itu perampok kelas wahid, itu kategorinya pe rampok yang tidak bisa dimaafkan,” katanya saat diskusi Pekan Politik Kebangsaan Menyongsong Indonesia Memilih 2014 bertajuk ‘Menyorot Pilkada, Pileg dan Pilpres’ di kantor ICIS Jakarta kemarin. (yan)

nal di pos-pos tertentu, sehingga diharapkan setiap saat dapat dimonitor,” ujarnya.

Pihak perusahaan berharap, kata Lubis, aktivitas Peti ditahun mendatang benar-benar tidak ada lagi, karena dengan begitu ope rasional penambangan tidak terganggu lagi.

“Selama ini Arutmin selalu melaporkan kepada kepolisian apabila ditemukan aktivitas Peti di areal PKP2B Arutmin Indonesia dan bekerjasama dengan kepolisian untuk mengusir dan menghalau kegiatan Peti dari lo kasi Arutmin,” tutupnya.

Maraknya kasus Peti ini mem berikan Aspirasi kepada Ryadie Gubernur Eksekutive di LPKPPHI (Lembaga Pengawas KoJasa Raharja . . .

Sambungan dari hlm. 4

.

dipelihara dengan baik sehingga akan memberikan manfaat, tidak saja dari aspek penghijauan tetapi juga aspek ekonomis,” ucap Budi Setyarso. Selain itu dia juga menghimbau kepada masyarakat untuk senantiasa berhati-hati dan selalu mematuhi peraturan lalu lintas dalam rangka menghindari timbulnya korban kecelakaan lalu lintas.

Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Madiun, Beni Adiwijaya, dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada PT Jasa Raharja atas partisipasi aktif dalam memberikan bantuan berupa 6.000 bibit pohon kepada masyarakat Desa Tanjung Rejo.

“Kami juga mengharapkan kiranya partisipasi konkret Jasa Raharja ini dapat terus dikembangkan dan dapat diikuti pula oleh BUMN lain,” kata Beni. (Ay) Kapolri . . . .

Sambungan dari hlm. 1

pergerakan sel-sel teroris ini yang kita kirim ke beberapa daerah tertentu, kita ikuti karena ini telah menjadi kewajiban kita," sambungnya.

Sutarman mengungkapkan, pergerakan jaringan teroris yang masih tersisa itu menyebar di be berapa daerah di Indonesia. "Perge rakannya dari Jatim dari NTB Bi ma, dari Sulawei Selatan dan be berapa daerah lainnya tapi seluruhnya sudah kita antisipasi," ungkap Sutarman.

Antisipasi yang dilakukan Polri yakni menerjunkan beberapa tim di tempat yang diduga menjadi sarang jaringan teroris yang masih tersisa. Sutarman mengimbau, masyarakat untuk tetap tenang terlebih kepada umat kristiani yang akan merayakan Natal dan Tahun Baru.

"Jadi masyarakat tetap te nang apalagi Natal dan Tahun Baru, pengamanan tetap kita lakukan.

Ada tim survei kita tetap mengikuti pergerakan sel-sel teroris itu," tandas Sutarman. (Azam)

rupsi Pemantau Penegak Hukum Indonesia ) untuk ikut menyoroti siapa saja yang terlibat didalam kasus ini, tak pandang siapa pun, saya akan laporkan ke Kapolda, “Tegas Ryadie saat dikonfirmasi oleh Tim FN. Diharapkan juga kepada pemerintah agar dapat memberikan suatu tidakan tegas terhadap Peti sesuai peraturan yang berDiskriminasi . . . .

Sambungan dari hlm. 1

ciptakan kehidupan bermasyara kat, berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Menilik Undang- Undang Re publik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers pasal 4 ayat (2) yang menyebutkan bahwa : “Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran” dan pasal 4 ayat (3) yang berbunyi :“Untuk menjamin kemer dekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarkanluaskan gagasan dan informasi.”

Jika mendalami lebih lanjut tentang pasal tersebut, terjadi se buah paradoks pada saat kunjung an kerja Presiden RI, Susilo Bam bang Yudhoyono (SBY) pada Ka mis (5/12/2013) ke Kabupaten Sampang. Beberapa agenda pen ting SBY di Kota Sampang jelas ditunggu untuk kepentingan rakyat Sampang. Sayangnya tidak semua informasi penting dan agenda yang akan dilakukan Bapak Pre siden dapat diliput oleh semua Pengerjaan . . . .

Sambungan dari hlm. 1

but mengena dan tepat sasaran.

Pengerjaan proyek plengsengan untuk irigasi yang ada di desa kedung dalem kecamatan Dri ngu di duga dalam pelaksanaan pengerjaannya penuh dengan rekaya dan tidak transparan,sehingga me nimbulkan wacana negatif bagi masyarakat sekitarnya.Dugaan ini di perkuat dengan tidak di pasangnya papan informasi oleh pelaksana, karena menurut aturan dan undang undang yang ada bah wa setiap proyek yang menggu nakan uang negara wajib memasang papan informasi agar ma syarakat tahu dari mana asal proyek dan juga berapa anggaran yang di gelontorkan untuk pengerjaan proyek itu,’’kalau papan informasinya tidak ada masyarakat tidak akan tahu dari mana asal proyek?berapa anggaran yang di gunakan?kapan batas waktu pelaksanaan proyek?karena dari papan informasi itulah masyarakat akan mengetahui,kalau papan informasinya tidak ada sama halnya itu dengan proyek siluman dan jangan salahkan masyarakat apabila menilai bahwa ada reka yasa dalam pengerjaanya,’’kata salah satu masyarakat desa kedung dalem yang tidak mau namanya disebut.

Di era keterbukaan publik se perti sekarang ini sudah menja-

laku dan diharapkan kepada LSM dan lembaga pemerintahan lainnya yang terkait bidang kegiatan yang berbasis lingkungan maupun ke sehatan agar dapat mensosialisasi bagaiman cara melakukan pertambangan yang sesuai peraturan yang berlaku, tidak mencemari lingkungan, dan tidak me nyalahgunakan sumber daya alam yang ada. (TIM) juru pewarta. Setidaknya hanya lima (5) media yang diizinkan untuk masuk dan meliputi. Belum jelas apa yang melatar belakangi pelarangan tersebut dan tidak ada konfirmasi sebelumnya dari pihak birokrasi.

Raut kekecewaan jelas terlihat pada sejumlah media yang tidak diperkenankan untuk masuk, meski mereka berasal dari sejumlah awak media resmi dan memiliki tanda pengenal yang leng kap. Jika benar terjadi upaya meng halangi kemerdekaan pers dan melanggar pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Undang- Undang Nomor 40 Tahun 1990 dengan ancam an hukuman paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- tentu sudah terbayang di depan mata.

Lalu beginikah potret kemerdekaan pers di negeri demokratis ini, untuk apa undang-undang di buat jika hanya slogan tanpa real itasdan refleksi positif dari para petinggi di Republik ini.

(YUSUF- Ketua AWASI (Aliansi Wartawan Seluruh Indonesia) Kab. Sampang) di kewajiban bagi masyarakat untuk turut serta mengawal dan memantau setiap penggunaan uang negara,agar bantuan tersebut dapat di gunakan sesuai dengan manfaat nya,’’setiap warga negara berhak untuk memantau penggunaaan uang negara ,karena itu merupakan uang mereka yang di kumpulkan melalui pajak yang mereka bayar,jadi tidak ada alasan bagi pengguna anggaran untuk menutupinya,’’urai salah satu peng giat LSM kabupaten Proboling go.Keterangan ini berbalik dengan apa yang di lakukan oleh pelaksana proyek plengsengan yang ada di desa kedung dalem kecamatan Dringu,dalam pengerjaanya pelaksana proyek tidak mencantumkan papan informasi,’ ’ini bukan PNPM atau proyek yang lainya,yang wajib memasang papan informasi,proyek ini dari provinsi dan sesuai dengan RAK/ RABnya tidak ada perintah atau kewajiban untuk memasang papan informasi,’’jelas Gumuk pelaksana proyek plengsengan ini via telpon.

Setelah melakukan investigasi ke beberapa narasumber,bahwa pelaksana proyek plengsengan desa kedung dalem ini sudah sering di tegur oleh pendamping untuk memasang papan informasi dan yang lebih mengejutkan lagi pe laksana proyek ini di duga mengurangi kedalaman pondasi plengsengan dan campuran material.(an)

Mempercepat Proses Pesangon SAMPANG - FN. Setlah Mempringati hari Anti Korupsi pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang terus melalaikan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dalam kasus dana pesangon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) periode 1999-2004. Saat ABDULLAH, SH, M.HUM KEJARI SAMPANG ini, sembilan mantan anggnta DPRD Sampang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Teranyar, Korps Adhyaksa itu kembali memeriksa tiga saksi mantan anggota DPRD Sampang periode 1999-2004 kamis (12/12) lalu.

Telah melakukan pemeriksaan kepada Muqowwam, KH Nuruddin, dan Nur Cholis. Mereka dimintai keterangan seputar dana pesangon yang didok kala itu. Pemeriksaan tersebut dilakukan di ruang Kasi Pidsus Kejari Sampang Ach. Fauzan. Tak hanya tiga saksi, namun puluhan orang sudah dimintai keterangan oleh Kejari Sampang. Hasil catatan kejati, sedikitnya ada 29 saksi yang sudah dipanggil untuk memberikan keterangan. 29 saksi itu dari berbagai unsur, baik dari eksekutif maupun mantan anggota dewan.

“Tinggal enam saksi lagi yang bakal kita mintai keterangannya,” ujar Kasi Pidsus Ach, Fauzan tanpa menyebutkan identitas para saksi kemarin (13/12). Lebih lanjut Fauzan mengatakan, pemeriksaan 9 tersangka kasus dana pesangon dibagi menjadi tiga berkas. Berkas pertama atas nama KH Faidol Mubarok ddk, berkas kedua atas nama Kurdi Said cs, dan berkas ketiga atas nama Moh. Bakir dkk.

“Langsung tiga berkas sekalian yang kita lakukan, supaya cepat selesai,” terangnya. Ditanya soal pemeriksaan 3 mantan DPRD kemarin, Fauzan mengaku hanya sebatas melengkapi berkas 9 tersangka. “Tiga mantan anggota DPRD ini kan tahu posisi dana pesangon dulu seperti apa. Kita tanya juga mereka yang telah melunasi selama ini,” ungkapnya. (suf)

Sekjen Forum Masyarakat Pemantau Wartawan dan LSM (FormasPWL) (Moch. Hasan - kanan), saat memberikan Peng hargaan kepada Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Karangpenang Kabupaten Sampang H. SUBAIRIYANTO sekaligus dikukuhkan sebagai relawan Pemantau Wartawan dan LSM atas kepeduliannya terhadap Kemerdekaan dan Kewibawaan Pers dimata masyarakat.

Penghargaan disampaikan pada saat silaturahim antar komunitas pembaca FORUM NUSANTARA di Kantor Redaksi Surabaya beberapa hari yang lalu. (Tim)

Mengutamakan Aspirasi Rakyat

Sesuai Peraturan DEWAN PERS No. 1/Peraturan - DP/II/ 2010, tentang Standar Kompetensi Wartawan (SKW), maka FORUM NUSANTARA GROUP bekerjasama dengan DEWAN PERS dan LPDS (sebagai penguji) akan mengadakan Uji Kompetensi Wartawan Pelaksanaan pada Bulan Pebruari Minggu Ke 2 Tahun 2014 (Peserta Terbuka bagi Birokrasi Bagian Kehumasan) Uji Kompetensi merupakan barometer Wartawan Profesional yang ditetapkan/ diakui oleh DEWAN PERS Keterangan Lebih lanjut : Hub : Hj. ADI SUTRISNI - 08123015330. HP. 08113340866 “Ujii Kompetensi Wartawan Suatu Keharusan” DEWAN PERS

IR. WIBOWO EKO PUTRO Kepala Dinas