Forum 291

MEDIA MITRA BIROKRASI

PT. Media Forum Nusantara

Edisi 291 : 26 Mei - 9 Juni 2017

PT SB Kurang Bayar Pajak Minerba Rp2,6 Milyar

Harga Eceran Rp 10.000 (Luar Pulau) tambah ongkos kirim

Gubernur : Perlu Perpres Perdagangan Lintas Batas

***Humas PT SB : Itu Sudah Selesai !

BATURAJA – FN. Hasil audit Badan Pe meriksa Keuangan Re publik Indonesia (BPK RI) menunjukkan adanya temuan menakjubkan dimana terdapat dugaan ketidak patuhan pajak oleh PT Se

GUBERNUR Kalimantan Utara (Kaltara), Dr H Irianto Lambrie menyebutkan, paling lambat tahun depan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara dengan dukungan Pemerintah Pusat akan melakukan pembahasan sejumlah persoalan di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Ini sebagai tindak lanjut dari sejumlah pertemuan Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia (Sosek Malindo)

PT SB . . . ke hlm 11

Gubernur . . . ke hlm 11

TULUNGAGUNG - FN. Puncak peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) ke XIV Dan Hari Kes atuan Gerak PKK (HKG PKK) ke 45 Provinsi Jawa Timur Di Kabupaten Tulungagung. Kegi atan ditandai dengan pemukul an gong sebagai tanda pencanangan kegiatan yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Timur Dr. H Soe karwo. Kegiatan dilaksanakan di GOR Lembu Peteng Tulung agung, dengan dihadiri ribuan tamu undangan baik dari Tingkat

Provinsi, Para Bupati/Walikota dari 38 kabupaten/Kota di jawa Timur serta tamu undangan dan peserta dari Tulungagung.

Dalam sambutannya Gubernur Jawa Timur menyampaikan bahwa semangat kegotong royong telah mengakar dan melembaga dalam kehidupan masyarakat. Didalam gotong royong sendiri termuat nilai-nilai kebersamaan, kesetiakawanan, toleransi, saling mem bantu yang menjadi dasar kehidupan masyarakat. Banyak

Pakde Karwo . . . ke hlm 11

Semester Ganjil Juni 2016 Ada Pungli di 44 SMPN Seluruh Sidoarjo Tri Widodo : Sekolah Jual Buku LKS Titipan MKKS Gubernur jatim Soekarwo bersama BupatiTtulungaagung saat akan membuka puncak peringatan Bulan Bhakti Gotorng Royong Masyarakat XIV Dan Hari Kesatuan Gerak PKK ke 45 Provinsi Jawa Timur

Bupati Malang Gelar Bina Desa Bhakti Sosial dan Peringati BBGRM - HKG Desa Wonorejo Kec. Singosari ADVERTORIAL

bupati berdialaog dengan masyarakat

MALANG - FN. Singosari merupakan salah satu wilayah kabupaten malang. Diantara 33 kecamatan yang memiliki berbagi situs peninggalan sejarah.

Dimasa kejayaan kerajaan sin-

Bupati beri penghargaan pada TP-PKK yang berprestasi

gosari, berbagi peninggalan sejarah masih di rawat sampai sekarang.

Terutama candi Singosari, Arca, Petirtaan Kendedes, Candi Sumberawan. Sejarah peninggalan ini merupakan bukti bah-

wa kerajaan singosari pernah Berjaya dibumi Nusantara.

Bupati Malang Dr. H Rendra Kresna, hadir didesa Wonorejo, Kecamatan Singosari kabu-

Bupati Malang . . . ke hlm 11

SIDOARJO - FN. Pemberitaan pada edisi 288 dengan judul “Pungli di SMPN 1 Wonoayu. Abaikan Permendiknas No. 2 Tahun 2008. Sekolah Jual Buku LKS titipan MKKS”.

Tahun ajaran baru Juni 2016 sekolah mencari kesempatan demi keuntungan MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah) dengan alasan atas kebutuhan personal peserta didik yang naik kelas (Daftar Ulang) SMPN 1 Wonoayu ± 1.000 siswa. Dengan Modus sebagai berikut : Kwitansi a.n : Kope rasi “WANA PUSPA”. SMPN 1 Wonoayu Terima dari : Besar Uang :(Empat ratus ribu rupiah) Pembayaran :Kebutuhan siswa semester ganjil tahun ajaran 2016/ 2017 (Seragam OR, Atribut, Titipan KLKS) Terbilang : Rp. 400.000 Praktek jual beli buku LKS itu jelas melanggar Permendiknas No. 2 Tahun 2008 Pasal 11 tentang buku yang menyatakan “Satu-

an Pendidikan baik secara langsung atau bekerja sama de ngan Pihak lain, tidak boleh menjadi distributor atau pengecer buku kepada peserta didik di Satuan pendidikan yang bersangkutan” Keterangan orang tua murid “Saya malu mas, entah bagaimana nanti saya mencari uang, agar anak saya bisa menyelesaikan sekolah tanpa harus me ngetahui kesulitan orang tua. Anda tahu warung saya sepi, semua barang pada naik. Ya bulan Juni 2016 saya cicil sebagian”. Ujarnya ketika ditemui Forum bebera-

Semester. . . ke hlm 11

2

Edisi 291 : 26 Mei - 9 Juni 2017

FOKUS Kasek SMAN 1 Ngoro Jombang

Diduga Keras Selewengkan Dana BOS Tahun Ajaran 2016/ 2017

Gubernur Inginkan Forum BIMP-EAGA Dievaluasi 23 Tahun Berdiri Ratusan MoU Ditandatangani Implementasi Tidak Ada

EVALUASI : Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie kala berbincang dengan Asdep Kerjasama Ekonomi Regional dan Sub Regional Kemenko Perekonomian di sela Rakor Persiapan Pelaksanaan The21st BIMP-EAGA Minister Meeting and Related Meeting di Gedung Serbaguna Kantor Walikota Tarakan

JOMBANG - FN. Tahun ajaran baru di Bulan Juli 2016, sekolah mencari kesempatan demi keuntungan pribadi dengan alasan kebutuhan biaya personal peserta didik dengan modus : 1.Penjualan kain seragam sekolah, melalui koperasi yang berada di satuan pendidikan itu sendiri dengan harga Rp. 1.240.000 per siswa. Ini bertentangan dengan aturan yang termatub dalam PP 17 tahun 2010

tentang Penyelenggaraan dan Pengelolahan Pendidikan. (Keuntungan terlalu besar) 2.Jual buku LKS semester ganjil 2016/2017 dengan harga Rp. 190.000. Ini jelas melanggar Permendiknas No. 2 Tahun 2008 Pasal 11 tentang Buku yang menyatakan “Satuan Pendidikan baik secara langsung atau bekerja sama dengan pihak lain tidak boleh menjadi Distributor

Kasek . . . ke hlm 10

TARAKAN – FN, Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr H Irianto Lambrie mengatakan, keberadaan forum pertemuan negara-negara Asia Tenggara yang tergabung dalam Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) harus lebih dimaksimalkan. Bahkan jika perlu dieva luasi organisasinya. Demikian disampaikan Gubernur saat mem buka Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Pelaksanaan The21st BIMP-EAGA Minister Meeting and Related Meeting di Gedung Serbaguna Kantor Walikota Tarakan, Selasa (16/5).

Pertemuan ini sendiri merupakan kerja sama antara Kementerian Koordinasi Perekonomian dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara. Gubernur yang merupakan salah satu bagian

pemrakarsa berdirinya BIMPEAGA 23 tahun silam menyampaikan, selama ini BIMP-EAGA dilihat hanya sekedar forum pertemuan biasa, yang kurang begitu banyak memberikan man faat. “Dad forum BIMP-EAGA ini, sudah banyak MoU (Memorandum of Understanding) yang ditandatangani, bahkan sampai ratusan. Tapi implementasinya tidak ada,” kata Irianto.

Beberapa hal yang perlu diper baiki, sebutnya, antara lain menga tasi persoalan yang selama ini menjadi kendala. Seperti persolan perizinan, pendanaan, serta komitmen atau keseriusan semua pihak dalam mengimplementasikan program yang telah dicetuskan. “Untuk perizinan, mungkin sekarang sudah tidak masalah. Baik di pusat telah me lakukan perbaikan-perbaikan da

lam hal perizinan. Yang menjadi masalah lain, adalah persoalan pendanaan. Apakah investor yang masuk itu benarbenar memiliki dana yang cukup, kalau tidak, solusinya bagaimana? Apakah melibatkan perbankkan, baik dari Malaysia, Indonesia, Filipina maupun anggota BIMP-EAGA lainnya,” urai Irian to. Faktor lain kenapa selama ini BIMP-EAGA tidak menghasilkan sesuatu hal yang bermanfaat, sebut Irianto, karena kurang fokus. Gubernur menyarankan, cukup satu hal saja yang difokuskan hingga benar-benar berhasil dan bermanfaat. “Misalkan ada investor dari negara anggota BIMP-EAGA ini, itu yang harus kita dorong untuk berinvestasi. Kita bantu, permudah perizinan, kalau pendanaan kurang dicarikan solusi. Kemudian fokus saja, cukup satu, tidak usah banyak-banyak,” jelasnya.

Lebih lanjut, Irianto mengatakan, satu hal lagi yang menjadi kendala sering tidak jalannya BIMP-EAGA adalah, persoalan kewenangan yang sepenuhnya dari pusat. “Selama ini perdagangan maupun kerja sama dengan pihak luar negeri, kewe nangannya hanya satu pintu, di pusat. Daerah sama sekali tidak ada kewenangan. Kalau misalkan daerah diberi kewenangan, bisa menjalin kerja sama atau melakukan MoU langsung dengan luar negeri, daerah akan maju. Tapi di Indonesia tidak bisa, karena aturannya tidak membolehkan,”

Gubernur . . . ke hlm 11

Didirikan oleh : Yayasan Media Kasih bangsa (Sejak Tahun 2001) Diterbitkan Oleh : PT Media Forum Nusantara Group.

SKT NO : PEM - 00000113ER/WP.J.11/KP.0903/2012 Notaris : Sjamsuriaman, S.H. M.Kn Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Penetapan PT Media Forum Nusantara : Kep. Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-45511.AH 01.01 Tahun 2012 Bekerjasama dengan : LPKP2HI. NPWP : 02.791.13.53-611.000. Komisaris : Muhammad Hasan, DR. J.Laibahas, SE, MA (non aktif), DR.HM. Sajali, SH. M.Hum (H. Rahmatullah). Dewan Penasehat : Ir.H. Rahmatullah, DR. H.S. Adi Suparto, MPd, Hj. Sutrisni, Gihon Sianipar, SH.MH, H.M.Darwis, SH (Jabar). Dewan Redaksi : Johar Bahri, S.Ag, Hj. Adi Sutrisni, Moh. Sidik, SE, SH. MM. Malik Anwar (Bawean), MA. Rachman. Konsultan Hukum : A. Zam Khan, SH. DR. Zajali, SH.M.Hum, Mohammad Dawam, SH, Deny Rahman Doko, ST, SH. MM. Direktur Utama/ Penanggungjawab : Moch. Hasan. P. Wakil Direktur Utama : Ryadie Syafitri.Pemimpin Perusahaan : Rini Suciati. Wakil Pemimpin Perusahaan : Farid Hidayatullah. Direktur Pemberitaan : Moh. Hasan. Wakil : Muhammad Djupri. Sekretaris : Rini S.Koordinator Wartawan Jatim : M. Nasrul HS, Erwin. Manager Iklan : Aldi Pranaja Hidayatullah. Bendahara : Rini. S. Redaktur Pelaksana : Junaedi. Tata Letak : Nuri Ast. Staf Redaksi : Hasan, Rini, Mario A Christoffel S, Yuny Indrawati, Alamat Redaksi : Jl. Simpang Dukuh No. 1 Surabaya. Telp/ Fax : (031) 33333125 Hot Line : 087850000012 Website : www.forumnusantaranews.com/ Email : lpkp2hi.forum@yahoo.co.id. Pokja Polda Jatim : Dedi Kurniawan. Perwakilan Solo Raya : Gunanto. Wonogiri : Triyono.

Perwakilan Jawa Barat : H.M. Darwis, Galih Susanto Kurniawan (kepala), Aceng, Didi Syarif Hidayat. Perwakilan Jakarta : Jl. Danau Agung II Blok E13 No. 1B Sunter Agung - Podomoro - Biro DKI : Sulis Sutrisna. Jakarta Utara : Azam Khan (kepala). Perwakilan Jawa Barat : Moch. Andre Lesmana (Pokja Pemprov) Kabiro Ciamis Jabar : Syaifudin Aszar.. Perwakilan Batam : Sultan, Biro Metro Lampung : Solikhin. Biro Batu Raja / Oku : Aprilian Pratama, Miyadi. SE. Perwakilam Sumatera Selatan : Anton. Biro Lubuk Linggau, Kab Musirawas, Musi Rawas Utara : Anwar Effendi (kepala), Safarudin. Wartawan NTB : Prawira Negara, M. Muhasim, A. Hasbi.

Biro PPU & Paser : Perwakilan Kalimantan Selatan/ Tengah : Riyadie Safitri, Syamsul Bachtiar, , M.Yendi Sapitri, Normaliansyah, H.Akhmad yazidi, M. Syarjani, H. Rachmadi, H. Nanang Ardiansyah, Abul Hasan, M. Irwansyah, Ardiansyah (Korlip). (Benua Enam : Drs. Johansyah). Berau : Rony. Kabiro Kalimantan Utara : Ansyar. Kepala Biro Kalimantan Tengah : Slamet Lider Nihin, SH. Panajam Paser Utara : Lundu (Kabiro) Berau : Ronny Sunaryo Tanbu/ Kota Baru : Amir Machmud.

Tarakan : Azhar (Kabiro) Bulungan : Ansar. Korwil Kalimantan Timur : Fauzi. Balikpapan : Djonis, Fauzi, Panuturi. Biro Samarinda : Isner Iskandar, Ira Rosalina Biro Panajam Paser Utara : Lundu (kabiro). Perwakilan Kalimantan Barat : Zamamzam Syahrir. Perwakilan Biro Palu :Siturwijaya (kabiro). Perwakilan Makasar - Sulsel : Dzulkifli (kepala) Gorontalo : Harso Utiarahman. Biro Bone : Idrus, A. Asrijal, A. Tarisman, Amiruddin. Kab. Sinjai : Idrus. Biro Pangkep : Bahrun Naim.

Biro Sulawesi Utara : Zon Kawa, SE, MM. Kabiro Ternate : Wahyudi Kiat. Biro Halmahera Selatan : Hudawi Kader Samual. Kabiro Gorontalo : Suharso Utiarahman.

Kepala Perwakilan Sumbawa : Alwan Hidayat. Biro Sumbawa : Yunus Syufriadi. Wartawan : Dedi Susanto. Biro NTT : Paul T. Perwakilan NTB : H. Muhasim (Kepala), Hasbi. Biro Sidoarjo : Suparno, Nur Cholis, Achmad Fauzi.. Pasuruan : Suseno (kabiro). Biro Malang Raya : Mathari, Imam Buchori. Biro Mojokerto : Morino Christoffel, Biro Tulungagung : M. Rofiq Mustawa. Trenggalek : M. Rofiq Mustawa. Perwk. Ngawi Raya (Pacitan, Ponorogo, Trenggalek): Budi Wahyudin,Rudianto, Ady MG. .Sukoharjo : Tejo Biro Probolinggo : Rebudi, Robi Wardiansyah. Biro Jember : Freddy Ernandi, Virgo Iwan Pribadi, Alek Helianto, Andrik Zainullah. Biro Lumajang : Andhika Bayu Saputro (Kabiro), Karminto, Mulyono, Perwakilan Besuki Raya : Eko Gatot Sugiono (kepala perwakilan). Bondowoso : Eko GS (Kabiro), Henky Yulian. D, Irvan. Situbondo : Horiyanto (Kabiro). Banyuwangi : Agus Muji Mulyo (Kabiro), Agus Septi Safiringga , Edy Agus Winardi, Mustahid.. Biro Bali : Dedy Rochendi (Ka Perwk. Indonesia Timur) Biro Jombang : Wijayadi, Sindu. Biro Madiun : Jumali, Yani.. Biro Ngawi : Eko Setyowati (kabiro), Suci Ananing Pratiwi., Rita.

Kepala Perwk Jateng : Achmad Junaidi Ashar, Ach. Junaidi. Biro Wonogiri : Gunanto, Heriyanto. Biro Kediri : Ayu. Blitar : Muh. Sutarto (kabiro), Suhari, Eko Suprapto.

Biro Lamongan : Ari Sutikno. Biro Pantura ( Tuban) : Ari Sutikno, ST. Gresik : Moreno Christoffel, Ari. S, Perwakilan Perbatasan Raya Tengah (Tuban ,Bojonegoro,Magetan,) Ach.Junaidi Aszar. Biro Bojonegoro : M.Mimbar Ramadhan, Nur Wahyudi. Perwakilan Bali : Dedy Rochendi. Biro Bangkalan : R.Andri Bowie (Kabiro) Muhammad Aliman. Biro Sampang : HD. Mustofa, Nora Sumenep : Lukman (Kabiro), Pamekasan : Fajar, Lukman Hakim, Pulau Bawean : Samsul Johan (kabiro), Edi Iswanto. . E-mail : lpkp2hi.forum@yahoo.co.id Percetakan : PT. Media Forum Nusantara Grup Jl. Anggrek no 129 Trosobo, Sidoarjo. Tlp. 031.33333125. Isi diluar tanggungjawab percetakan. menerima cetak Koran, Majalah, Tabloid, Buku). Segala Bentuk transaksi Iklan, Profil, Advertorial dinyatakan sah bila telah ditransfer ke rekening : 2026516737 a/n : Moh. Hasan qq Forum Nusantara Wartawan Forum Nusantara namanya tercantum di box redaksi dan dibekali surat tugas atau ID Card dan dilarang meminta sesuatu apapun. Seluruh materi Tabloid Forum Nusantara dimuat dalam format digital melalui Website : www.forumnusantaranews.com

3

Edisi 291 : 26 Mei - 9 Juni 2017

DAERAH Tingkatkan Ekonomi Masyarakat

Pemkab Blitar dan BI Gelar Inkluasi Keuangan dan Klinik UMKM

BLITAR - FN. Pada tanggal 1921 Mei 2017, Pemerintah Kabupaten Blitar bersama Bank Indonesia Perwakilan Kediri akan menggelar berbagai kegiatan dengan melibatkan UMKM yang ada di Kabupaten Blitar. Kegiatan yang bertajuk Inklusi Keuangan dan Klinik UMKM ini bertujuan memberikan semangat kembali bagi UMKM dalam menggerakkan perekonomian dimasyarakat. Hal ini disampaikan oleh Bupati Blitar, Drs.H.Rijanto, MM saat menggelar Jumpa Pers di Lantai 1 Kantor Bupati Blitar, Selasa (16/5).

Dijelaskan pula, kegiatan ini sebagai bukti bahwa Pemerintah Kabupaten Blitar terus berupaya maksimal untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dengan berbagai cara. Satu diantaranya melakukan kerjasama dengan Bank Indonesia. Harapannya,

kegiatan yang kali pertama dilakukan ini mampu meningkatkan ekonomi masyarakat sekaligus masyarakat cinta rupiah. Artinya masyarakat tidak menyimpan mata uang negara lain kecuali mata uang rupiah. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Blitar, Ir. Indra Gunawan, MM. Dipaparkan pula, kegiatan yang akan berlangsung selama tiga hari dan akan dibuka oleh Bupati Blitar, Drs. H.Rijanto, MM ini akan diikuti sekitar 200 UMKM di Kabupaten Blitar. Hari Jumat, 19 Mei 2017, selain pembukaan juga akan digelar fashion show batik atau pesona batik, kunjungan ke stand UMKM dan pagelaran wayang kulit ( malam harinya, 19 Mei 2017).

Pada tanggal 20 Mei 2017, di Pendopo Sasana Adhi Praja akan digelar lomba mewarnai bagi siswa TK dengan peserta sekitar 150 orang, juga Seminar Pembangunan

Ekonomi Daerah. Dan malam harinya, akan digelar Blitar Festival Kopi 2017. Peserta sekitrar 400 orang. Dalam coffee party ini, akan dijelaskan bagaimana menanam kopi, merawat serta menyajikan kopi yang sehat.

Mengingat kopi merupakan komoditas ekspor unggulan nomor dua setelah migas. Sedangkan pada tanggal 21 Mei 2017, selain akan di gelar Senam Bugar UKM yang dirangkai dengan Deklarasi atau Pencanangan Desa UKM di Desa Rejowinangun Kecamatan Kademangan, juga akan digelar Seminar Motivasi di Kampung Coklat dengan motivator Remaja Tampubolon. Untuk Peserta senam diprediksi mencapai 2 ribu sampai 3 ribu orang.

Sementara peserta motivasi sekitar 400 orang.

Ditempat yang sama, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Kediri, Djoko Raharto menyampaikan, kegiatan serupa ini pernah digelar di beberapa kota di Jawa Timur, misalnya di Kota Kediri. Ini seba gai komitmen Bank Indonesia untuk mendorong perekonomian daerah melalui kegiatan Semarak UMKM dan Keuangan Inklusi.

Atau dengan kata kata lain, sebagai perwujudan peran advisory pemerintah dalam pengembangan perekonomian di wilayah kerja serta memperluas pemahaman masyarakat mengenai tugas, pe ran, dan fungsi Bank Indonesia.

Tujuan dari kegiatan ini antara lain,

Tingkatkan . . . ke hlm 10

Optimalisasikan Penerimaan PBB P2, Bapenda Kab Blitar Adakan Rapat Rekapitulasi Penerimaan

BLITAR - FN. Badan Penda patan Daerah kab Blitar, terus berupaya untuk memotivasi petugas pemungut pajak PBB P2 dengan harapan masyarakat wajib pajak di Kabupaten Blitar untuk taat dan sadar membayar pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB P2).

Untuk itu, pada Kamis 18/05 Badan pendapatan Daerah Kab Blitar mengadakan rapat Rekapitulasi Penerimaan PBB P2 yang bertempat di lantai 2 Kantor Pemkab Blitar Kanigoro. Dalam rapat tersebut dihadiri oleh seluruh kecamatan dan kelurahan se kab Blitar, juga dari Bank Jatim.

Dalam rapat evaluasi peneri maan PBB P2 Tribulan II bulan ke II, Kepala Badan Pendapatan

Kab Blitar Drs, Ismuni, MM, me nyampaikan bahwa rekapitulasi penerimaan PBB P2 secara keseluruhanya mencapai 19,91% jika di rupiahkan Rp. 5.679.725,414, masih menurut Ismuni ada 2 kecamatan yang sudah lunas 100% atau sangat efektif yaitu, Kecamatan Panggungrejo dan Kecamatan Ba kung, sedangkan empat kecamatan yang perolehan PBB P2 efektif seperti Kecamatan Wonotirto, Wa tes, Nglegok dan Kesamben, je lanya. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab Blitar, berharap “kecamatan-kecamatan yang perolehan PBB P2 masih kurang efektif untuk lebih ditingkatkan lagi,” ujar Ismuni, “dan apabila ada kendala kendala dilapangan segera kordinasi dengan Badan Penda-

patan Daerah,” harapnya.

Selain itu, masih menurut Drs, Ismuni, MM. Permasalahan pengelolaan penerimaan PBB P2 tahun 2017 masih belum maksimal antara lain, Jumlah Petugas pemungut pajak terbatas, progres penerimaan terpusat di akhir tahun jatuh tempo, intensitas ledang, belum maksimal dan SPPT belum 100% sampai ke wajib pajak. Badan Pendapatan Daerah terus berupaya agar penerimaan PBB P2 optimal, Bapenda berupaya mengoptimalisasi petugas pemungut yang ada, adanya progres penerimaan perbulan, intensifikasikan kegiatan ledang dan evaluasi penyampaian SPPT ke wajib pajak.

Adapun data data Rekapitulasi Penerimaan PBB P2 periode 01 Januari s/d 17 Mei 2017, untuk Kecamatan Panggungrejo 100%, Kecamatan Bakung 100%, Kecamatan Wonotirto 45,18%, Kecamatan Wates 40.04%, Kecamatan Nglegok 28.72%, Kecamatan Kesamben 26.21%, Kecamatan Srengat 24.95%, Kecamatan Kademangan 24.73%, Kecamatan Wonodadi 23.52%, Kecamatan Sutojayan 21,53%, Kecamatan Udanawu 20.94%, Kecama-

Optimalisasikan . . . ke hlm 10

Sumber Air Desa Ngrendeng Dipastikan Negatif Bakteri E-Coli

Kepala UPT Labkesda Kabupaten Blitar, Soeprapto

BLITAR - FN. Keracunan massal yang dialami puluhan warga Desa Ngrendeng Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar beberapa hari lalu hampir diketahui penyebabnya. Hal tersebut diketahui setelah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Kesehatan Daerah (Lapkesda) mengeluarkan hasil uji sampel air.

Kepala UPT Lapkesda Kabupaten Blitar, Soeprapto, (18/5), mengatakan, hasil dari uji laboratorium menyatakan bahwa air yang selama ini dikonsumsi oleh warga dan juga penjual es dawet di desa Ngrendeng memang me ngandung coliform bacteria. Namun demikian, tercemarnya air dari bakteri itu masih dalam batas normal. Artinya, masih berada di bawah ambang batas toleransi yang diperkenankan, sesuai dengan Peraturan Kementerian Kesehatan (Permenkes) nomor 416 Ta hun 1990. “Sesuai dengan Per-

menkes, ambang batas maksimal air yang tidak boleh dikonsumi ketika tercemar bakteri adalah diatas 50 mpm,” kata Soeprapto.

Menurut Soeprapto, dari hasil uji laboratorium terhadap air milik warga desa Ngrendeng, jumlah pencemaran bakteri paling tinggi 41 mpm, 39 mpm, 36 mpm dan paling rendah 33 mpm. Dan pencemaran bakteri yang tertinggi itu ditemukan di rumah penjual es dawet. Meski air milik pedagang es dawet terdapat bakteri paling tinggi, tapi dipastikan air tersebut tidak tercemar E-Coli. “Setelah kami cek, semua air negatif E-Coli karena pencemaran bakteri masih dibawah ambang batas maksimal,” ungkapnya.

Soeprapto menjelaskan, tercemarnya bakteri pada air milik warga tersebut, lebih disebabkan karena faktor kebersihan. Ia men jelaskan, tercemarnya air dari

Sumber Air

. . . ke hlm 10

Lomba Burung Berkicau Ramaikan Pasar Hewan Terpadu

BLITAR - FN. Dinas Peternak an Dan Perikanan Kabupaten Blitar bekerjasama dengan Java bird community Blitar menggelar lomba dan pameran burung berkicau, Java Bird Community Contest 2017, minggu, (7/5). Lomba burung ber kicau tersebut diadakan di Pasar Hewan Terpadu, kelurahan Kauman, kecamatan Srengat, kabupaten Blitar. Ratusan pecinta burung, baik dari blitar raya maupun dari luar blitar sangat antusias mengikuti lomba ini.

Kepala Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Blitar, Mas hudi, mengatakan, lomba brung berkicau ini sebagai upaya menggiatkan kelompok-kelompok pecinta burung kicauan yang ada di Blitar Raya dan meningkatkan nilai jual komoditas burung kicauan itu sendiri. Selain itu, lomba ini juga untuk lebih menghidupkan, mera

maikan, dan memperkenalkan Pasar Hewan Terpadu Srengat.

“Selain melestarikan burung berkicau, kami juga memperkenalkan Pasar Hewan Terpadu Sre ngat ini kepada masyarakat Blitar dan masyarakat umum di luar kabupaten Blitar,” kata Mashudi.

Menurut mashudi, dana untuk kegiatan lomba burung ini, bersumber dari APBD II kabupaten Blitar TA. 2017, serta adanya swa daya dari kelompok pecinta burung Java Bird Community dan pe serta lomba yang belum teranggarkan dari DPA-SKPD. “Untuk pendanaan kita mengambil dari APBD II kabupaten Blitar TA. 2017 dan dibantu dari teman-teman Java bird community,” jelasnya.

Kepala Seksi Perbibitan Dan Sumber Daya Genetik Dinas Peter nakan Dan Perikanan Kabupa ten

Lomba Burung . . . ke hlm 10

4

Edisi 291 : 26 Mei - 9 Juni 2017

LINTAS DAERAH Satker PJN Gorontalo: 2017, Dana Infrastruktur Capai Rp 800 M Lebih

DKP Provinsi Gorontalo Pacu Infrastruktur Perikanan Rehab Pelabuhan dan Sarana Prasarana Balai Benih

Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo, Sutrisno

GORONTALO - FN. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo (DKP) dari tahun ke tahun terus memacu produktifitas perikanan seperti program pengembangan perikanan tangkap khususnya untuk pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasa rana pelabuhan perikanan yang sudah masuk dalam Rencana Induk Pengembangan Pelabuhan Nasional (RIPPN). Dan pro gram pengembangan Perikanan Budidaya dikhususkan untuk pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pada Balai Benih Ikan untuk UPTD Perbenihan pada Diskanlut Provinsi Gorontalo.

Kepala DKP Provinsi Gorontalo, Sutrisno mengatakan, di Tahun 2017 ini Dana Alokasi Khu sus (DAK) yang dikucurkan dari Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI mencapai Rp 16,8 Miliyar guna merealisasikan program-program tadi, diantaranya untuk Tangkap te rang Sutrisno seperti untuk Tempat

pelelangan Ikan (TPI) yang berada di Kelurahan Tenda Kota Gorontalo adalah untuk rehab tempat pelelangan agar higienis, fasili tas instalasi air dan listrik sehi ngga bisa lebih teratur dengan alokasi dana mencapai Rp 1,7 Miliyar.

Kemudian lanjut Sutrisno pe labuhan di Kecamatan Gentuma Kabupaten Gorontalo Utara dengan anggaran Rp 5 Miliyar, "Pelabuhan di Gentuma sendiri dia mengcover pelabuhan yang berada di Kecamatan Kwandang dan otomatis mengcover kegi atan perikanan di Wilayah Uta ra Provinsi Gorontalo yaitu di Kabupaten Gorontalo Utara. Ke giatannya rehab dan menambah panjang hingga 50 Meter, rehab pelelangan, membangun Talut, pengerukan kolam pelabuhan serta untuk TPInya. Ini dilakukan karena kondisi saat ini pela buhannya tidak mampu lagi me nampung bongkar muat ikan yang rata-rata setiap harinya 3 sampai 5 Ton, target rampungnya insyaallah tahun depan sudah bagus," Urai Sutrisno. Serta di Kecamatan Wonggarasi di Kabupaten Pohuwato yakni pembangunan talut sebagai tempat hambatan perahu, fasilitas air serta listrik dengan penggunaan anggaran sekitar Rp 700 Juta.

Untuk perbenihan sendiri yakni membangun balai benih udang faname untuk perkuat balai benih ikan yang ada di Lamu Kabupaten Boalemo dengan target bisa mencapai maksimal 5 juta ekor benih dari yang sekarang hanya 2,5 juta ekor. Sutrisno

Gerakan Literasi Jadi Intensitas SMA 2 Limboto

Kepala Sekolah SMA Negeri Limboto, Dr. Hj. Ester Yunginger, M.Pd

GORONTALO - FN. Gerakan Literasi bertujuan agar siswa memiliki budaya membaca dan menulis sehingga tercipta pembelajaran sepanjang hayat. Dan gerakan ini ternyata konsisten dilaksanakan SMA Negeri 2 Limboto di Kabupaten Gorontalo, dan menjadi kebiasaan dan intensitas di Sekolah yang saat ini di nakhodai Dr. Hj. Ester Yu

nginger, M.Pd. Sekolah yang memiliki siswa 748 tersebut setiap 15 menit sebelum kegiatan belajat di mulai, maka seluruh anak didik memulai aktifitasnya dengan membaca buku.

"Sudah menjadi kebiasaan, 15 menit sebelum pelajaran di mulai semua siswa membaca lebih dulu di lokasi atau sekitar lingkungan sekolah seperti taman, dan apa yang mereka ba ca adalah buku apa saja se hingga nantinya dapat menambah dan meningkatkan wawasan serta pengetahuan siswa," terang Ester.

Ester mengatakan, buku diba ca hingga tuntas dan setiap siswa disiapkan jurnal yang nantinya diisi dengan materi atau ba han dari buku yang dibaca oleh siswa tersebut. Dan lanjut Ester intensitas ini memberi dampak yang sangat positif bagi siswa.

"Selain menjadi kebiasaan, siswa menjadi bisa menulis dan mereka tuangkan dalam sebuah resume," ujarnya.

Progresnya jelas Ester ketika diadakan lomba menulis

mengharapkan, dengan ada nya kegiatan-kegiatan tersebut, diha rapkan produksi ikan di Provinsi Gorontalo akan lebih meningkat belum lagi di tambah bantuan kapal dari Kementrian.

"Target kita produksi ikan me ningkat 5000 ton dari capaian produksi hingga saat ini sebanyak 122.000 Ton. dan Alhamdulillah tahun ini ketambahan 10 kapal besar dan 6 kapal kecil yang merupakan bantuan dari KKP," ujarnya.

Ia juga menambahkan, eks por ikan antar pulau mengalami peningkatan serta ekspor ban deng hingga keluar negeri. Yang penting lanuut Sutrisno peningkatan jumlah bantuan dari pusat akan dilihat dari kelayakan dan kesiapan koperasi baik secara kelembagaan maupun manajemen. "Kita mendorong rekanrekan di Kabupaten Kota agar terus aktif memfasilitasi Kope rasi," tuturnya. Ini penting, karena ini tentu berdampak pada tingkat pendapatan dan kesejahteraan nelayan yang hingga saat ini terus mengalami peningkatan dari yang sebelumnya pendapatan perbulannya hanya 1,8 Juta menjadi 2,2 juta yang ditargetkan tahun depannya bisa mencapai 2,5 juta perbulannya.

"Meski standar pendapatan secara nasional, dia harus minimal bisa 3 Juta perbulan agar diatas garis standar kemiskinan. tapi setidaknya pendapatan Nelayan di Provinsi Gorontalo mengalami peningkatan," tandas Sutrisno.***

Kepala Satker PJN Wilayah Provinsi Gorontalo, Hari Purwanto Samiran, ST, MT di dampingi Asisten Umum Riko Van Gobel

GORONTALO - FN. Anggaran kegiatan Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah Provinsi Gorontalo pada Tahun 2017 ini mencapai Rp 800 Miliyar lebih, yang didalamnya sudah termasuk lanjutan pembangunan Gorontalo Outer Ring Road (GORR)di Kabupaten Gorontalo," ujar Kepala satker PJN Gorontalo, Hari Purwanto Samiran, ST,MT Hari menuturkan, lanjutan pembangunan GORR sendiri selain pembangunan jalan sepanjang 11 KM, juga pembangunan jembatan 811 Meter, yang anggaran kedua kegiatan tersebut totalnya Rp 311 Miliyar. Hari menambahkan, diluar GORR, seperti tahun-tahun sebelumnya program Satker PJN Gorontalo seperti kegiatan penanganan jalan sepanjang 525 KM, pelebaran jalan standar 54,7 KM, rekonstruksi 8,4 KM serta pemeliharaan rehabilitas jalan 1,6 KM. Selain itu katanya, untuk jembatan ada 2 kegiatan, yakni penggantian

dan pembangunan dengan besaran dana Rp 167 M. "Panjang jembatan yang menjadi tanggung jawab kita (PJN gorontalo-red) mencapai 5556,4 KM yang berada pada lintas tengah dan dan lintas Barat," cetus Hari.

Hari berharap, tanggung jawab infrastruktur tersebut tidak saja menjadi domainnya Satker PJN Gorontalo, namun menjadi perhatian dan tanggung jawab semua pihak yang ada di Provinsi Gorontalo, mulai dari Pemerintah Provinsi, Kabupaten Kota, serta seluruh elemen masyarakat yang ada di daerah ini.

"Seperti bencana banjir belum lama ini yang juga mengakibatkan sempat terputusnya akses jalan, namun berkat kesigapan semua pihak, Alhamdulillah masalah tersebut bisa tertangani. Dukungan masyarakat menjadi motivasi dan pendorong kami dalam bekerja dan membangun Provinsi yang kita cintai ini," jelas Hari tersenyum.*

Hadapi Puasa dan Idul Fitri

Stok Sembako di Provinsi Gorontalo Aman

Kepala Perum Bulog Sub Divisi Regional (Subdivre) Gorontalo, Sjamsudin

seperti cerpen, puisi, mengarang, atau apa saja para anak didik sudah bisa dan kualitas tulisannya menjadi makin baik,"Bahkan baru-baru ini, SMA 2 berhasil menjadi juara II dalam lomba baca puisi ditingkat Kabupaten Gorontalo," tutur Ester.

Ester menambahkan, kebia

Gerakan . . . ke hlm 11

GORONTALO - FN. Perusahaan Umum (Perum) Bulog Sub Divisi Regional (Subdivre) Gorontalo menjamin selama beberapa bulan kedepan, stok sembako di Provinsi Gorontalo aman.

“Menghadapi Bulan Suci Ramadhan, hari raya idul fitri bahkan sampai lebaran Idul Adha, kami memastikan persedian stok cukup, seperti beras, Minak Goreng, Bawang putih, Gula pasir, dan minyak goreng,” jelas Kepala Bulog Sub Divisi Regional Gorontalo, Sjamsudin, (15/5).

Sjamsudin menuturkan, saat ini stok beras yang ada saat ini mencapai 2600 Ton dan akan bertambah lagi kiriman dari Bitung (sulawesi Utara) sebanyak 2000 ton. Kemudian Gula sebanyak 581 ton, dan bawang putih serta Minyak goreng hasil kesepakatan dengan Pemerintah Pusat.

Untuk harga yang kerap kali naik ketika menghadapi momen tersebut, Sjamsudin menjelaskan, berdasarkan peraturan harga ataus 3 komiditi sudah di tetapkan.

“Gula eceran Rp 12.500/liter, daging Rp 88.000/kg, dan minyak dengan kemasaan sederhana adalah Rp 11.00/liter. persoalan ini sudah klasik, karena kita pahami bersama kebutuhan atau permintaan masyarakat meningkat drastis ketika jelang momen ini,” terang Sjamsudin.

Dijelaskannya, setelah rapat bersama belum lama ini dengan Dinas Perindustrian dan perdagangan bahwa bila ada pihak yang mencoba menaikkan harga diluar dari yang telah ditetapkan. “Bahkan bila ada yang melakukan penimbunan, maka segera laporkan ke Polda,” tegas sjamsudin.

Sjamsudin menambahkan, pihak Perum Bulog sendiri pada bulan Ramadhan juga akan menggelar operasi pasar di Kabupaten Kota bekerjasama dengan Pemerintah Daerah (Pemda) setempat. “Soal titiktitik atau lokasi akan ditetapkan oleh Pemda setempat,” tandasnya.***

5

Edisi 291 : 26 Mei - 9 Juni 2017

LINTAS DAERAH Gubernur Sebut Perempuan Miliki Banyak Kelebihan Ini 3 Keputusan Tentang DOB Tanjung Selor

TARAKAN – FN, Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr H Irianto Lambrie membuka kegiatan Temu Koordinasi Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) Sedungan Paguntaka di Hotel Tarakan Plaza, Selasa (16/5).

TEMU PUSPA : Gubernur Kal tara, Dr H Irianto Lambrie saat membuka Temu Daerah PUSPA Paguntaka di Hotel Tarakan Plaza Dalam sambutannya Gubernur mengatakan, perempuan memiliki peran yang penting dalam beberapa hal. Perempuan juga diciptakan sebagai manusia yang istimewa. Bahkan, rebut Irianto, dalam kitab suci Agama Islam, yaitu Alquran ada surah yang secara khusus untuk wanita. Yaitu surah An-nisa yang artinya wanita.

“Wanita juga memiliki ba nyak kelebihan dibanding laki-laki.

Perempuan itu kuat, lebih sa-

bar, lebih teliti, lebih memiliki insting dan naluri kuat. Makanya jangan remehkan wanita,” ucap Irianto.

Irianto mengajak semua pe serta Temu PUSPA, untuk tidak sekedar mengikuti kegiatan sere moninya, maupun sekedar mende ngarkan apa yang disampaikan narasumber. Namun juga harus mengimplementasikan dalam keseharian. Yaitu dalam memberdayakan perempuan dan perlindungan anak.

Persoalan perempuan dan anak, kata Irianto, tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi hampir di seluruh negara. Yang mem bedakan adalah tingkat persoalannya, dimana untuk penanganannya semua pihak harus ikut ber peran. “Utamanya dimulai dilakukan di lingkungan keluarga kita.

Kuncinya di keluarga, kalau kelu arganya bahagia, sating me nyayangi, sating mengasihi, sating

SMAN 3 JOMBANG Dra. SIH WIHARTINI, M.Psi SMKN 2 JOMBANG CH. ARROFIQ, S.Pd,M.M,M.Si SMKN 1 MOJOAGUNG Drs. M. YASIN SMKN 1 JETIS MOJOKERTO Drs. M. LADI SMAN 1 WRINGINANOM GRESIK Drs. SUKADI, M.Pd

mengerti perannya masingmasing, saya yakin daerah bahkan negara ini akan damai aman.

Tidak ada kekerasan terhadap perempuan, termasuk anak,” ung kap Irianto lagi. Gubernur juga mengatakan, bahwa perempuan bisa berperan aktif dalam meningkatkan taraf hidup. Dengan modal keuletan dan kegigihannya, perempuan bisa maju mengembangkan usahanya. “Saya mencontohkan ada seorang ibu di Samarinda. Sewaktu saya Kepala Disperindagkop Kaltim. Ibu itu usaha Amptang. Kami bantu dia mempromosikan, permodalan.

Karena keuletannya, sekarang ibu itu memiliki karyawan yang banyak. Ini bisa menjadi motivasi bagi para perempuan lain,” kata Irianto.

Dalam kesempatan ini, Irianto mengingatkan kembali, bahwa di Indonesia, termasuk Kaltara, sudah menempatkan perempuan dan laki-laki setara. Sehingga peluang bagi perempuan untuk berpartisipasi positif terbuka lebar.

Kegiatan Temu Daerah PUSPA Paguntaka yang rencananya digelar dua hari ini, merupakan gagasan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KP3A) RI. Dengan peserta beberapa instansi, organisasi, serta pihak yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Humas/As

TANJUNG SELOR – FN, DP RD Provinsi Kaltara menggelar rapat paripurna ke 7 masa per sidangan 2 Tahun 2017, Senin (8/5) di DPRD Provinsi Kaltara.

Rapat ini terkait membahas ke putusan DPRD Kaltara tentang DOB kota Tanjung Selor. Adapun sebelum rapat ini digelar, terlebih dahulu DPRD Kaltara, Dewan Presidium kota Tanjung Selor dan Pemprov Kaltara melakukan rapat pemaparan tim Presidium calon DOB kota Tanjung Selor Kaltara. Wakil Ketua DPRD Kaltara, Abdul Djalil Fatah menga takan rekan-rekan DPRD Kal tara dengan semangat dan antusias menyetujui membuat 3 keputusan sesuai surat Gubernur Kaltara.

“Yang pertama keputusan DP RD Kaltara tentang persetujuan pembentukan calon DOB kota Tanjung Selor Provinsi Kaltara, yang kedua keputusan DPRD Kaltara tentang persetujuan pele pasan kecamatan menjadi ca kupan wilayah DOB kota Tanjung Selor, yang ketiga kepu-

tusan DPRD Kaltara tentang persetujuan nama dan lokasi ibukota calon DOB kota Tanjung Selor Provinsi Kaltara,”ujarnya.

Abdul menuturkan, Tanjung Selor ini sudah masuk di UUD No 20 Tahun 2012, dan nama Tanjung Selor ini tidak bisa dirubah kecuali UUD dirubah. “Untuk ke kurangan yang telah dijelaskan Dewan Presidium tadi, itu akan kita perjuangkan saja sebetulnya,” imbuhnya. Sebab, yang penting untuk dilakukan saat ini adalah bagaimana hal ini bisa terdaftar terlebih dahulu.

“Terdaftar nama ini menjadi kota baru, sehingga nanti perjuangan kita bersama-sama dengan DOB yang ada di Kaltara ini yang 4 itu,”jelasnya.

Karena DPRD Kaltara akan mendukung sepenuhnya nanti, bahkan memerintahkan anggota komisi 1 DPRD Kaltara untuk mendampingi tentang proses pelaksanaannya dipusat.“Begitu terdaftar, kita mulai melengkapi,”t andasnya. Humas/As

6

Edisi 291 : 26 Mei - 9 Juni 2017

FORUM DAERAH Gandeng Perum Bulog Jatim, HKTI Bangun 25.000 RPK Senilai Rp 125 Miliar SURABAYA - FN. Dewan Pimpinan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Jawa Timur akan membangun 25.000 unit Rumah Pangan Kita (RPK) di seluruh Jawa Timur.

Program pengadaan kios sembako murah ini dibangun atas kerjasama dengan Perum Bulog Sub Divre V Jawa Timur.

“Nilai kerjasama ini sebesar Rp 125 miliar. Ini merupakan lang kah nyata HKTI Jatim untuk me lakungan penguatan bidang per tanian,” kata Ahmad Nawardi, Ketua DPP HKTI Jatim, seusai pelantikan di Pendopo Kabupaten Tulungagung, Minggu (7/5) kemarin.

Dalam program ini, Kabupaten Madiun dan Tulungagung akan menjadi daerah pertama pembangunan kios murah tersebut.

Di wilayah ini HKTI dan Perum Bulog Sub Divre V Jatim akan membangun sebanyak 1.500 unit RPK. Dua daerah ini dipilih karena menjadi daerah pertanian yang paling baik. Sehingga RPK diharapkan bisa menunjang kesejahteraan di bidang pertanian kawasan ini.

Tak hanya itu, HKTI Jatim juga akan melakukan penguat an pangan melalui program tanam

benih unggul melalui varietas benih padi M70 D dan M400. Kedua nya merupakan benih unggulan yang diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan pangan nasioanal. Benih M70 D memiliki masa panen lebih pendek, yakni 70 hari. Jauh dari varietas lama seperti IR 64 yang mencapai 90100 hari. Sedangkan M400 me miliki bulir lebih banyak. “Jadi petani akan bisa menikmati hasil tanamnya lebih cepat dan banyak.

Ini menguntungkan sekali,” ka tanya.Untuk dua varietas unggul tersebut, HKTI juga akan membuat proyek percontohan di beberapa wilayah. Di antaranya Tulung agung dan Madiun. Dua wilayah ini dipilih karena memiliki la han pertanian cukup luas dan produktif. Di luar itu, pihaknya juga akan terus melakukan penguatan organi sasi HKTI hingga ke tingkat desa. Mereka inilah yang akan menjadi motor perubahan bagi para petani untuk lebih produktif. “Hi tungan kami, kalau semua pengu rus di tingkat desa terbentuk, akan ada 191.450 penggerak. Ini kekuatan yang luar biasa,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPN HKTI Jendral (purn) TNI Moeldoko menyambut positif program

HKTI Jatim tersebut. Dia berharap, HKTI bisa menjadi solusi atas problem yang selama ini dihadapi oleh para petani.

“Setiap kali petani menemui masalah, HKTI Jatim harus hadir dan memberikan solusi,”tegas Moeldoko disambut riuh tepuk tangan ribuan petani.

Ketua Badan Pertimbangan Organisasi (BPO) HKTI, Oesman Sapta Odang mendorong kadernya untuk mencintai pertanian. Menurutnya langkah ini sebagai simbol nasionalisme.

“Karena kedaulatan pangan men jadi hal yang sangat penting. tanpa itu kita akan dijajah, termasuk hasil bumi kita,” tegasnya. Dirinya merasa prihatin kondisi pertanian mundur. Padahal Indonesia negara yang subur dan bebasis pertanian. “Ini karena ada yang senang impor,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPN HKTI Jendral (purn) TNI Moeldoko, melantik Ketua Ahmad Nawardi dan seluruh pengurus DPP HKTI Jatim 2016-2021, di Pendopo Kabupaten Tulungagung.

Pelantikan dihadiri sejumlah petinggi dari DPN HKTI dan anggota DPD RI seperti I Gde Pasek Sardika, Ketua Fraksi MPR prof. Bachtiar Ali. (yn)

Job Market Fair Upaya Pemkab Trenggalek Kurangi Angka Pengangguran

Suasana Kegiatan yang bertajuk Job Market Fair tahun 2017

TRENGGALEK - FN. Pe ngangguran memang menjadi permasalahan di beberapa daerah, termasuk salah satunya Trenggalek. Angka pengangguran yang cukup tinggi ini pastinya membuat Pemerintah Daerah harus memutar otak untuk beraksele rasi, memfasilitasi para pencari kerja, sehingga angka pengangguran ini bisa berkurang. Salah satu bentuk upaya Pemkab Treng galek untuk mengurangi angka pengangguran, dengan menggelar bursa tenaga kerja.

Kegiatan yang bertajuk Job Market Fair tahun 2017 ini, dise lenggarakan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Trenggalek, Rabu (17/5/2017).

Agenda rutin tahunan ini di gelar di Hal Majapahit Hotel Hayamwuruk. 51 Perusahaan di dalam dan sekitar Trenggalek ikut berpartisipasi dalam Job Market Fair ini, ditambah dengan 7 perusahaan dari Pemprov Jatim.

Job Market Fair tahun 2017 ini menyediakan lebih dari 1.500 tenaga kerja, yang siap menja ring tenaga kerja dari Kabupaten Trenggalek. Kepala Disnaker Trenggalek, Ir. Yudi Sunarko, M.Si, saat dikonfirmasi mengenai kegiatan ini menyampaikan, “salah satu tugas Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja adalah me lakukan peningkatan pelayanan terkait dengan penempatan tenaga kerja,” ucapnya.

“Faktanya sampai dengan saat ini jumlah tenaga kerja kita yang terserap bekerja masih sa ngat sedikit. Artinya tingkat pe ngangguran kita masih tinggi capai 4,4%. Nominal prosentase ini sekitar 11,5 ribu jiwa,” imbuhnya. Angka ini belum ditambah lagi lulusan SMA, SMK sederajad di tahun ini yang mencapai angka 5.000 jiwa.”

“Ini artinya bahwa, jumlah pen cari kerja kita dan jumlah pengangguran kita semakin mening kat. Harapan kita melalui Job Market Fair 2017 ini, kita bisa memberikan layanan kepada mereka untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi masing-masing.”

“Memang tidak banyak, hanya sekitar 1.800 lowongan saja yang kita sediakan pada JMF tahun ini, yang merupakan salah satu bentuk upaya kita dalam mengurangi angka pengangguran.”

“Job Market Fair ini juga ber fungsi sebagai wahana, media perusahaan untuk mendapatkan tenaga kerja yang sesuai dengan job diskripsi yang dibutuhkan. Jadi melalui Job Market Fair ini, banyak pilihan antara pencari kerja dan perusahaan yang menjaring pekerja, untuk mencari yang sesuai,” tandasnya.(fiq)

Jasa Raharja Jatim Salurkan Program Bina Lingkungan di Sidoarjo

SURABAYA - FN. PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Jawa Timur menyalurkan bantuan bina lingkungan kepada SD Muhammadiyah 2 Jetis Sidoarjo berupa 8 unit komputer dan 4 unit printer total Rp 50 juta dan bantuan pembangunan infrastruktur pavingisasi jalan di Desa Banjarsari Kecamatan Buduran Sidoarjo total Rp 65.600.000,-.

Kepala Cabang Jasa Raharja Jatim, Moh Evert Yulianto, dalam rilisnya, Jumat (12/5) di Surabaya mengatakan, bahwa Jasa Raharja selain mempunyai tugas pokok sebagai pelaksana UU. No.33 dan UU. No.34 tahun 1964 yaitu memberikan santunan kepada para korban kecelakaan lalu lintas baik darat, laut maupun udara, juga turut mengemban tugas sosial pemerintah dalam mewujudkan komitmen BUMN Hadir Untuk Negeri, yaitu salah satunya meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat.

“Kemarin, dilaksanakan acara penyerahan bantuan Bina Lingkungan oleh PT Jasa Raharja Cabang Jatim. Kegiatan diawali dengan penyerahan bantuan kepada SD Muhammad-

iyah 2 Jetis Sidoarjo berupa 8 unit komputer dan 4 unit prin ter senilai total Rp 50 juta sebagai fitur sarana pendidikan dan pelatihan,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR RI, Bambang Haryo Soe kartono menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Jasa Raharja atas penyerahan bantuan Bina Lingkungan tersebut dan kedepannya diharapkan untuk te rus dapat memberikan bantuan kepa da masyarakat dan lingkungan.

Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 2 Jetis Sidoarjo menyambut dengan baik bantuan yang diserahkan tersebut dan menyampaikan ucapan terima kasih atas perhatian Jasa Raharja ter hadap peningkatan kualitas pen didikan di sekolah tersebut.

Dalam rangkaian acara ini, jajaran manajemen Jasa Raharja bersama dengan Anggota Komisi VI DPR RI, Bambang Haryo secara simbolis menyerahkan bantuan pembangunan infrastruktur pavingisasi jalan di Desa Banjar sari Kecamatan Buduran Sidoarjo senilai total Rp 65.600.000 yang diserahkan secara simbolis ke pada Kepala Desa Banjarsari, Sochibul. (yn)

Sekretaris Daerah Serah Terimakan 1072 SK Kenaikan Pangkat Otomatis

BONDOWOSO - FN. Sebanyak 1072 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso (15/05), menerima surat keputusan kenaikan pangkat periode April 2017. Serah teri-

ma surat keputusan (SK) kenaikan pangkat kali ini terasa istimewa karena untuk pertama kalinya terjadi dalam forum terbu ka dan dikemas dalam Apel pagi diikuti oleh ribuan penerima SK.

Sekretaris . . . ke hlm 7

7

Edisi 291 : 26 Mei - 9 Juni 2017

FORUM DAERAH

Pelimpahan Berkas Sex Party Homo di Hotel Oval Penuh Polemik

SURABAYA - FN. Kasi Intel Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Lingga Nuarie. membenarkan bahwa berkas tujuh (7) tersangka dari 14 orang lelaki penyuka sesama jenis yang lakukan pesta sex. (Party Gay) atau Pesta Homo sekarang dita ngani oleh institusinya. Sebelumnya Polrestabes Surabaya, telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka dan 6 orang lain nya di periksa sebagai saksi atas kasus tersebut.

Delapan orang yang ditetapkan sebagai tersangka tersebut yaitu JPA alias Andre (43) warga Jombang (pengusaha rental PS), AS (22) Warga Sampang (mahasiswa), Andreas Lukita (25), warga turen malang, SD (44), warga kedamaian Gersik, ISW (40) warga Sentul Sleman, Ahmad Salamun (35) warga Ngingas Sidoarjo, KH alias Bela (23), warga waru Sidoarjo dan FGF alias Feri (25) warga Kupang (mahasiswa S2 Ubaya).

Setelah berkas dilimpahkan, dari delapan tersangka berubah menjadi ( 7 ) tersangka, yakni, Feri, 25, warga Kupang NTT kos di Jalan YKP Pandugo, Andre, 43, warga Jombang, berperan sebagai inisiator dan admin party gay, Iswantoro, 40, warga Sleman, Jogja, Ahmad Salamun, 35, warga Ngingas, Waru, Sidoarjo, Andreas Lukita, 25, warga Tandes, Singgih Dermawan, 44, warga Kedamean, Gresik dan

Sekretaris . . . .

Sambungan dari hlm. 6 Apel serah terima SK dilaksanakan di halaman Pemkab Bondowoso diikuti oleh undang an yang terdiri dari kepala organisasi perangkat daerah (OPD), para Camat dan Sekre taris Daerah (Drs. H.Hidayat,MSi) yang bertindak sebagai pembina apel.

Memberikan laporan, kepala BKD (Wawan Setiawan, SH,.MH) menyampaikan bahwa serah terima SK kenaikan pangkat hari ini adalah wujud dari komitmen BKD dalam meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian. Sesuai dengan Perbub nomor 48 tahun 2016

Ken Haris, 23, warga Waru, Sidoarjo.

Belakangan forum Nusantara mendapat informasi terkait tersangka berinisial AS (22), yang berstatus Mahasiswa, berkasnya di split (terpisah) dari tersangka lain, dan di sangkakan dengan pasal kepemilikan senjata tajam dan pornografi.

Diketahui sebelumnya, bahwa SPDP (Surat Pemberitahuan Di mulainya Penyidikan) yang sebe lumnya di terimakan kepada Ke jaksaan Negeri Surabaya (Sukomanunggal), Jum'at 5/5/17, Lalu.

Kini dipingpong sehingga berkas perkara kasus tersebut ber ubah menjadi kewenangan hukum Kejaksaan Negeri Tanjung Perak.

Menyadari bahwa penangan an kasus tersebut semestinya bukan menjadi kewenangan wila yah pemetaan hukumnya Kejari Tanjung Perak melainkan ma suk dalam ranah wilayah hukum Kejari Surabaya. Akan tetapi, Lingga, dengan berdalih " tidak tau " tetap saja menangani kasus yang menjerat tujuh orang lelaki penyuka sesama jenis itu "Saya juga gak tau kok perkara ini dilimpahkan kesini, Padahal itu harusnya dilimpahkan ke Kejari Surabaya "ujarnya saat dikonfirmasi, Jum'at (19/5/2017).

Bahkan dengan sedikit me lontarkan senyuman pada wartawan ia mengaku kalau perkara tersebut adalah dirinya sendiri

yang menangani "Kebetulan jaksa yang menangani perkara itu saya sendiri,"katanya.

Terpisah, hal berbeda dikatakan Kasipidum Kejari Surabaya, Didik Adytomo, yang menyatakan tidak pernah menerima SPDP akan isu kasus yang membuat ramai di kalangan komunitas LGBT tersebut.

"Sampai hari ini tidak ada SPDP yang masuk ke kami," Jawab Didik singkat saat dikonfirmasi wartawan, Jumat,19/5/ 17. Kendati demikian, Didik mengaku tidak mempermasalahkan kasus tersebut dilimpahkan ke Kejari Perak. "Malah memperingan kerja kami,"pungkasnya.

Sementara dari informasi yang dihimpun di internal Kejari Sura baya menyebut, pengalihan pena nganan perkara itu dikarenakan perintah dari Kasatreskrim Polres tabes Surabaya,Sinto Silitonga." kata penyidik, itu perintah Pak Sinto supaya perkaranya dilim pahkan ke Kejari Perak,"kata pria yang bekerja sebagai staf pidum Kejari Surabaya.

Di ketahui sebelumnya, party gay itu diikuti 14 orang pria dari berbagai daerah. Undangan pesta seks kaum adam itu disosiali sasikan melalui media sosial (medsos) Blackberry esengger (BBM).

Selanjutnya, para kaum homo itu berpesta dikamar nomor 314 dan 203 Hotel Oval Surabaya.

Saat digerebek petugas, para kaum homo tersebut ditemukan dalam kondisi bugil sambil menonton video porno homo.

Dalam penggerebekan itu, petugas berhasil mengamankan 14 orang dan menyita barang bukti berupa Handphone, Kondom bekas dan baru, Tisu, Pakaian Dalam, Motor dan Mobil, Senjata tajam, Buku Rekening, Uang tunai Sebesar Rp.1.100.000, Buku daftar tamu, Bill Hotel, sampah tisu, TV ukuran 24 inc, Tas Dan USB Berisi Video Porno kaum Homo. [ Jun ]

tentang peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian melalui revitalisasi simpeg maka BKD sejak kurun waktu beberapa tahun terakhir setidaknya telah melakukan revisi terhadap 7 SOP (Standart Operating Procedure) layanan utama di BKD. Seluruh jenis layanan yang dianggap berbelit dipangkas habis menjadi lebih efisien.

“Kami ucapkan terimakasih atas dorongan Bapak Bupati dan Bapak Sekda sehingga kami dapat melakukan inovasi dan perbaikan layanan menjadi lebih cepat, sederhana, efisien dan akuntabel,” ungkap Wawan Setiawan.

Seperti diketahui bahwa beberapa jenis layanan BKD

sudah dilaksanakan secara otomatis/tanpa usulan terhadap prosedur kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkat. Sehingga PNS tidak direpotkan lagi dengan prosedur berbelit, berjenjang dan makan waktu lama.

“Seluruh proses kenaikan pangkat dan berkala kami sampaikan informasinya baik secara umum di website bkd. bondowoso kab.go.id dan melalui kontak pribadi dengan aplikasi SMS Gateway,” Imbuh kepala BKD. Kenaikan pangkat periode April ini terdiri dari jabatan fungsional rumpun kesehatan 95 orang, pendidikan 288 orang, rumpun ilmu hayat dan rumpun sosial 8 orang dan kenaikan pangkat yang menduduki jabatan admin-

Kedapatan miliki sabu 0'40 gram

Pemuda Asal Kebomas Terancam Hukuman 12 Tahun Penjara

GRESIK - FN. Setelah di tahan di Rumah Tahanan kelas II B Gresik selama kurang lebih 60 hari,Terdakwa Edi Wijaya (28).

Pemuda asal Singo sari,kebo mas ini ,akirnya menjalani sidang perdananya di pengadilan Negeri Gresik, Senin,22/5/17.

Jaksa penuntut Umum JPU Pompy polansky, menjerat terdakwa dengan pasal 112 ayat (1) jo 127 ayat (1) undang-undang Nomer 35 tahun 2009 ten tang penyalahgunaan Narkotika. dengan ancaman maksimal 15 Tahun hukuman Penjara. " Menurut pengakuan terdakwa, awalnya ia mengkomsumsi Narkotika Jenis Sabu bersama dengan temanya yang bernama Tony (Dpo), di daerah Surabaya.

Lalu sisa barang tersebut oleh Tony dititipkan kepada terdakwa. Untuk di gunakan atau dikonsumsi lagi di Warung Giras di daerah Jalan Ibrahim Zahier."

Papar Pompy saat di temui wartawan, 22/5/17.

Kasus tersebut diketahui berdasarkan hasil tangkapan dari Polsek Wilayah Pelabuhan Gresik, 23/2/17, Lalu. yang curiga terhadap gelagat terdakwa. Ka rena terlihat ketakutan saat me lihat dua petugas yang saat itu sedang bertugas. Sebab adanya laporan dari masarakat akan ma raknya peredaran Narkoba di daerah Jalan Ibrahim Zahier Gresik.

Melihat gelagat yang mecurigakan pada diri terdakwa dua petu gas dari polsek kawasan Pela buhan berinisial BH dan MJ, langsung mengamankan terdakwa. Dan mendapati barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu-sabu (ss) seberat 0,40 gram di saku celana terdakwa Edi Wijaya.

Di dalam persidangan Terdakwa Edi Wijaya mengatakan bahwa dirinya akan maju sendiri dalam jalanya persidangan kedepan, tanpa meminta bantuan dan pen dampingan dari penasehat Hukum ataupun Lembaga Bantuan Hukum (LBH)." Saya maju sendiri pak Hakim " Jawab Edi saat ditanya oleh Majelis Hakim Yang diketuai, Putu Mahendra.

Sidang pun ditunda sampai Minggu depan dengan agenda pemeriksaan saksi." Baik, kita tunda sidang sampai dengan tanggal 29/5/17 minggu depan, dan langsung pada materi pokok perkara, untuk saudara penuntut umum harap memangil dan menghadirkan saksi-Sakai " papar Putu Mahendra menutup jalan nya persidangan, Senin, (22/5/ 17) [ Jun ]

istrasi 498 orang serta kenaikan pangkat pilihan penyesuaian ijazah sebanyak 183 orang.

Sementara dalam sambutan dihadapan ribuan penerima SK Sekretaris Daerah kembali mendorong semua PNS untuk meningkatkan disiplin dan kinerja. “ Saya minta kepada semua PNS untuk meningkatkan kreativitas dan terus berinovasi sehingga berimbas pada kualitas pelayanan kepada masyarakat,” tutur Sekda. “Setelah ini tidak ada lagi istilah tebus SK kenaikan pangkat, semua layanan saya harapkan lebih memudahkan,”tambah sekda Hidayat.

“Kita masih punya PR besar untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia, angka lama sekolah, menurunkan angka kematian ibu dan bayi dan banyak lagi pekerjaan besar lainnya yang membutuhkan komitmen kita bersama,”lanjut Sekda.

Sekda juga mengingatkan bahwa seiring dengan perubahan paradigma yang diamanatkan oleh UU ASN yang merekomendasikan merit sistem, maka manajemen pengelolaan pegawai akan mengedepankan kompe-

tensi dan kinerja, sehingga mulai dari proses rekrutmen, penempatan dan promosi akan dilakukan secara profesional, terbuka, kompetetif dan akuntabel.

Sementara itu, beberapa kalangan merasa pesimis dengan perubahan yang dijanjikan Sekda Bondowoso. Pasalnya menurut pendapat mereka, kegagalan terbesar Bupati Amin adalah pada sisi reformasi birokrasi. Reformasi masih dianggap angin surga karena masyarakat masih melihat kenyataan penataan pejabat yang jauh dari basis kompetensi, bersifat transaksional dan mengakomodir titipan orang- orang penting.

Janji tentang perubahan besar yang sering dilontarkan oleh Sekda Hidayat tentu akan dicatat oleh masyarakat. Sebab reformasi birokrasi di kabupaten Bondowoso menurut banyak kalangan masih dianggap jalan di tempat.

“Jangan karena punya kepentingan politik Sekda terus umbar janji perbaikan, buktikan saja nanti,” ujar salah satu tokoh penting di Bondowoso yang ditemui wartawan Forum Nusantara. (Eko, GS)

8

Edisi 291 : 26 Mei - 9 Juni 2017

NEWS Dinkes Tulungagung Akan Berlakukan Akreditasi Layanan Puskesmas

Kepala Dinas Kesehatan Tulung agung dr. Mochamad Mastur, MM

TULUNGAGUNG - FN. Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur memberlakukan sistem akreditasi terhadap seluruh unit puskemas di daerah itu sebagai mekanisme kontrol atas kualitas layanan kesehatan di tingkat kecamatan maupun desa.”Akreditasi ini akan kami lakukan secara bertahap,” kata Kepala Dinkes Tulungagung M Mastur di Tulungagung, Kamis.

Ia mengaku, proses akreditasi dimaksud sejauh ini masih terkendala sarana dan landasan hukum. Konsekuensinya, kata Mastur, penilaian serta evaluasi bakal dilakukan dalam dua tahap.Rencananya tahapan pertama akreditasi, yakni Puskesmas Tulungagung, Pagerwojo, Tiudan dan Kauman.

Sedangkan tahap dua dimulai Puskesmas Kedungwaru, Pakel, Tanggunggunung, dan Pucanglaban. “Semua akan terakreditasi, misal di September empat puskesmas tahap pertama bisa lulus akreditasi, berarti empat puskesmas tahap dua bisa didampingi oleh empat puskesmas yang lulus. Itu juga berlaku pada tahun selanjutnya,” kata nya.

Menurut Mastur, akreditasi

merupakan cara untuk membuat puskesmas menjadi pelayanan kesehatan yang terstandar. “Dan yang dimaksud berstandar itu seperti yang diatur di Permenkes Nomor 75 Tahun 2014,” ujarnya.Ia tak menepis jika akreditasi ada kendala, mulai dari sisi sarana prasarana, yang meliputi dari gedung, alur pelayanan maupun peralatan pelayanan harus berstandar. Kendala lainnya, kata dia, yakni dari sisi aturan dimana puskesmas harus menyusun semua kegiatan sesuai landasan hukum.

“Terakhir kendala kami dalam sistem pencatatan dan pelaporan harus baik dan kuat sehingga hasil kegiatan bisa didokumentasikan. Sebab yang nanti bisa menjadi bahan evaluasi perencanaan ke depan,” katanya.Untuk akreditasi itu, lanjut Mastur, pada 2019 semua puskesmas harus sudah terakreditasi.

Pasalnya keuntungan yang didapat bagi masyarakat, ialah pelayanan bisa mendapatkan pelayanan berstandar di puskesmas manapun. Sedang keuntungan didapat puskesmas adalah sebagai bahan acuan melaksanakan kegiatan yang direncanakan, di mana perencanaan pengembangan tergantung dari evaluasi hasil perencanaan sebelumnya.

“Anggarannya sudah kami siapkan. Satu puskesmas butuh anggaran mulai dari Rp70 hingga Rp100 juta,” katanya.Sementara Kasi Pelayanan Primer Dinkes Tulungagung Lis Wulandari menyatakan ada dua tahap dalam proses akreditasi tahun ini.

“Ini masih dalam proses. Nanti jika tahap pertama selesai September, akan mendampingi puskesmas yang masuk pada tahap kedua yang dilakukan pada Oktober,” kata Lis. (fiq)

Pembangunan Infrastruktur Jalan di Tulungagung Terus Ditingkatkan

Dinas Pekerjaan umum sedang memperbaiki jalan di Tulungagung

TULUNGAGUNG - FN. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata ruang Kab.Tulungagung akan terus melakukan pembangunan infrastruktur jalan di kab.Tulungagung pada tahun 2017 ini. Dengan adanya pembangunan infrastruktur jalan pada tahun 2016 kemarin saja saat ini sudah mulai banyak perubahan jalan, di antaranya dari beberpa kerusakan jalan di

Wilayah Tulungagung sudah banyak pembenahan, baik di kota maupun di daerah pedesaan. Dan rencana ke depan akan lebih ba nyak lagi jalan yang akan dibenahi.

Tentunya dengan pembangunan jalan yang maksimal tersebut, diharap bisa memperlancar arus perekonomian masyarakat ungkap Kepala Dinas Pekerjaan umum

Pembangunan . . . ke hlm 9

DPRD Tulungagung Berikan Rekomendasi Terhadap LKPJ Bupati Tahun 2016 TULUNGAGUNG - FN.Jum’at (28/ 4/17) DPRD Tulungagung menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian rekomendasi DPRD Tulungagung terhadap LKPJ Bupati Tahun anggaran 2016.Rapat yang berlangsung di Gedung graha wicaksana ini di pimpin langsung oleh ketua DPRD Tulungagung Supriyono SE MSi. Delapan fraksi di DPRD Tulungagung mengapresiasi kinerja Bupati bersama jajaran SKPD dan unsur Pemerintah Daerah lainnya yang telah bekerja keras melaksanakan pembangunan sesuai motto Kabupaten Tulungagung Ayem Tentrem Mulyo Lan Tinoto.

Kendati semua fraksi di DPRD Tulungagung bisa memahami dan merekomendasikan LKPJ Bupati, namun ada beberapa catatan, saran serta masukan dari hampir seluruh Fraksi untuk dilaksanakan dan diperbaiki ditahun 2017 mendatang. Kedelapan fraksi itu masing-masing adalah, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Gerindra, Fraksi PKB, Fraksi Hanura, Fraksi Golkar, Fraksi PAN, Fraksi Demokrat dan Fraksi Semangat Baru.

Fraksi PDIP melalui juru bicaranya Agung Darmanto menyarankan perlunya peningkatan SDM anggotanya.Selain itu fraksi PDI-P juga menyoroti mengenai kinerja pada Dinas Kesehatan, karena masih terdapat petugas dirumah sakit yang belum bertugas dengan baik, terutama terhadap pelayanan pasien dari golongan tidak mampu. Fraksi Golkar yang disampaikan oleh Ketuanya Asrori, meminta supaya Pemerintah Daerah untuk menam-

Bupati Syahri Mulyo menerima rekomendasi LKPJ TA 2016

bah dana untuk Kesehatan, supaya masyarakat miskin yang belum terakses BPJS dapat terakomodir kepesertaannya dari biaya Pemerintah Daerah Tulungagung.

Fraksi Semangat baru melalui Marsito, meminta kepada Bupati agar memperhatikan dengan cermat mengenai pembangunan infrstruktur dengan menurunkan tim monitoring dilapangan, dan jalan berlubang supaya segera ditambal atau diperbaiki. Sementara Fraksi Demokrat melaluhi juru bicaranya Kamim, mengkritisi masalah kekurangan guru SD. Menurutnya, sektor Pendidikan terutama Pendidikan Dasar masih kekurangan tenaga pengajar khususnya Guru Agama. Dari sejumlah 622 SD di Tulungagung , guru agama yang tersedia baru 60 persen. Begitupun dengan guru olahraga baru tersedia 40 per sen.

Sementara itu, menanggapi rekomendasi DPRD Tulungagung, Bupati Tulungagung, Syahri Mul yo SE MSi, seusai rapat paripurna menyatakan rasa syukurnya

karena semua fraksi menyetujui pertanggungjawabannya meski dibarengi catatan-catatan. “Catatan itu karena memang eksekutif belum bisa melaksanakan. Seperti, tempat pariwisata baru yang harus diselesaikan dengan pihak ketiga, yakni Perhutani,” katanya.

Terkait guru tidak tetap, Bupati Syahri Mulyo menyatakan saat ini Pemkab Tulungagung sedang mengkaji pemberian uang transport bagi mereka. “Kalau masalah uangnya relatif. Besaran Rp 300 ribu atau Rp 500 ribu kalau dipaksakan kami bisa (berikan).

Tetapi kalau niat baik kemudian dinilai aturannya salah, maka niat baik itu bisa berhadapan dengan KPK. Jadi harus sesuai aturan yang berlaku,” jelasnya.

Sebelum seluruh agenda rapat selesai, Ketua DPRD Tulungagung menyerahkan naskah LKPJ Tahun 2016 yang sudah mendapat rekomendasi dari DPRD Tulungagung kepada Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, SE,M.Si (adv/fiq)

Pramuka SMPN 2 Ngunut Raih 4 Trophy Dalam Ajang Pramuka di Kediri TUUNGAGUNG - FN.SMPN 2 Ngunut Tulungagung meaih 4 Trophy dalam Lomba Perkemahan Penggalang tingkat SMP/MTS sederajat tingkat karisidenan kediri.

Dalam lomba kali ini SMPN 2 Ngunut mengirimkan 2 Tim(regu) untuk mengikuti perkemahan.

Kedua regu tersebut berhasil membawa pulang 4 trophy dari beberapa perlombaan yang dilaksanakan pada tanggal 22-23 April kemarin di MAN 3 Kediri.

“Alhamdulillah dalam perlombaan ini kami berhasil meraih juara umum. Saya sangat bangga dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang telah berusaha dengan baik dan guru-guru yang telah membina,” ujar Syahrul salah satu siswa peraih juara 1 lomba desain grafis.Syahrul mengatakan Tim pramuka dari SMPN 2 Ngunut ini berhasil membawa 4 trophy di antaranya adalah juara 1 lomba Panjat Tebing atau istilah asingnya dikenal dengan Rock Climbing yang di raih oleh Agus Panca Dari kelas IX I,kemudian Juara 1 lomba desain grafis yang di raih oleh Nita Ayuni dari Kelas VII

Trofi Juara Umum yang diterima oleh peserta dari SMPN 2 Ngunut Tulungagung

A,kemudian juara 1 dan juara 2 Umum lomba karikatur yang diraih oleh Syahrul Niko dari Kelas IX A. Sementara itu Plt Kepala sekolah SMPN 2 Ngunut Budi Harsono mengatakan pihaknya akan memberikan fasilitas dan dukungan bagi para siswa untuk dapat mengembangkan minat dan bakatnya. Sehingga diharapkan siswa SMP tidak hanya berprestasi di sekolah tetapi juga dapat bersaing di luar sekolah.Budi juga mengucapkajn banyak terima kasih kepada para Guru Pembina dan

kepada para Alumni yang telah membantu dan mendidik adik kelasnya selama ini. Saya harap anak-anak tidak cepat merasa puas atas apa yang sudah didapatkan.

Semoga ke depannya semakin banyak prestasi yang diraih dengan usaha, kerja keras, dan doa yang senantiasa dilakukan,” katanya.

Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga kab.Tulungagung Drs Suharno M.Pd senin (20/5/17)mengatakan

Pramuka . . . ke hlm 11

9

Edisi 291 : 26 Mei - 9 Juni 2017

DAERAH Jembatan Berusia 40 Tahun Ambrol, Warga Blora Kelimpungan

Blora, FN - Hujan dan aliran sungai yang cukup deras membuat sebuah jembatan penghubung salah satu desa ke Kota Blora, Jawa Tengah, ambrol.

Sejumlah anggota Kodim Blora sedang berupaya membuat akses sementara penggan ti Jembatan Ambrol pada Minggu, 20 November 2016.

Kendati tidak ada korban jiwa saat Jembatan Ambrol akses jalan menuju enam desa dan lokasi wisata terputus. Warga pun mengaku resah karena akses ke kota harus memutar dengan jarak tempuh yang lebih jauh.

“Sebuah jembatan sepanjang 20 meter yang terletak di Desa Ngadipurwo, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, Jawa Tengah,” ucap Sri Asiyah, warga setempat, Minggu, 20 November 2016.

Berdasarkan pantauan , jembatan yang menghubungkan puluhan desa menuju ke Kota Blora, Jawa Tengah tersebut patah menjadi dua bagian setelah di sisi pinggirnya terlepas dari fondasi. Tidak ada kerusakan yang berarti dalam konstruksi lantai jembatan, namun lantaran lepas jembatan akhirnya patah jadi dua bagian.

Patahan jembatan runtuh hingga ke dasar sungai dengan kedalaman hampir 15 meter. Ambrolnya jembatan diduga karena pengaruh gerusan air sungai yang terus-menerus terhadap pilar penyangga jembatan.

Pembangunan . .

Sambungan dari hlm. 8

..

dan tata ruang Kab.Tulungagung Sutrisno ST MT melalui kabid Bina marga Sukarji ST di kantornya (16/ 5/17) kemarin. .

Untuk rencana pembangunan jalan di tahun 2017 ini Dinas Pekerjaan umum dan tata ruang kab.Tulungagung sudah merencanakan beberapa daerah yang akan dilakukan perbaikan jalan.

Beberapa jalan akan diperlebar dan di hotmix.Terkait dengan program pembangunan infrastrukur jalan di Kabupaten Tulungagung Sukarji mengatakan bahwa perawatan jalan akan terus dilakukan sesuai dengan alokasi anggaran yang sudah di siapkan. Su karji juga berharap kepada masya rakat agar ikut menjaga jalan-jalan baru yang sudah selesai pemba

Menurut warga, pilar jembatan yang sudah berusia lebih dari 40 tahun tersebut, belum sekali pun mendapat peremajaan sejak pertama kali dibuat. Perbaikan yang dilakukan, hanya pada kondisi aspal sehingga, erosi yang terjadi pada pilar tidak tersentuh perbaikan.

“Akibat jembatan yang runtuh tersebut, warga mengalami kesulitan akses, jika hendak menuju ke kota untuk aktivitas ekonomi. Arus lalu lintas dari Desa Medang, menuju Desa Tempuran, Desa Sayuran, Desa Soka, Desa Purwosari, dan Desa Suroyudan lumpuh,” Sri menambahkan.

Untuk menjangkau lokasi tersebut, warga harus berputar de ngan jarak hampir 10 kilometer. Namun warga yang enggan berputar justru nekat menyeberang sungai dengan berjalan kaki.Seorang warga menuturkan, mereka bila hendak ke pasar susah karena harus me mutar lebih jauh. Sementara, warga yang hendak menuju lokasi waduk wisata juga terhambat.“Warga berharap Pemerintah Daerah Blora segera tanggap untuk kembali membangun jembatan tersebut, agar warga tidak perlu memutar jauh untuk menuju ke Kota Blora. Terlebih, sejumlah lok asi wisata juga memanfaatkan jembatan ter sebut sebagai aksesutama,” war ga Blora itu mem ung kasi. (Ajas)

ngunannya di antaranya dengan tidak mengeraskan bahu jalan, agar air hujan bisa terserap.

Sukarji juga mengingatkan kepada warga masyarakat untuk bahu jalan yang sudah dibangun ini supaya tidak boleh di tanami pohon, karena berpotensi menimbulkan kecelakaan. “Diharapkan masyarakat ikut menjaga ke awetan jalan dan keselamatan pengguna jalan dengan tidak me nanam pohon di bahu jalan. Dan bagi masyarakat yang jalan di daerahnya belum dilakukan pelebaran dan pengaspalan, diharapkan untuk bersabar, karena anggaran yang digunakan terbatas, dan memprioritaskan yang lebih dibutuhkan masyarakat. Untuk itu kita lebih mengutamakan dan memfokuskan terhadap kelancaran perekonomian masyarakat,” ingat Sukarji.(adv/fiq)

Polisi dan Tiga Pilar Hentikan Aktivitas Tambang Galian C di Gondang BOJONEGORO - FN. Jajaran Kepolisian Sektor (Polsek) Gondang bersama Tiga Pilar, TNI Pos Ramil Gondang dan Satpol PP Kecamatan Gondang, pada Jumat (19/05/2017) sekitar pukul 10.00 WIB siang tadi, hentikan aktivitas tambang galian C yang berada di Dusun Puguhrejo Desa Gondang Kecamatan Gondang. Aktivitas tersebut untuk sementara dihentikan petugas dikarenakan ijin galian dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro belum ada.

Kapolsek Gondang, AKP Abu Nandir, ketika dihubungi melalui sambungan telepon seluler pada Jumat (19/05/2017) sore, kepada media ini menerangkan bahwa tambang galian tersebut berada di lahan milik Joko, warga desa setempat, yang dikelola ber sama-sama seorang warga dari Kabupaten Nganjuk. Menurut Ka polsek, pihak pengelola sebetulnya sudah melakukan pengurusan ijin, namun hingga saat ini masih be lum turun, sehingga pihaknya bersa ma tiga pilar, untuk sementara

menghentikan aktivitas penambangan tersebut, sambil menunggu hingga ijinnya turun. “Ya sementara kita hentikan dulu dengan memasang garis polisi, sambil menunggu ijinnya turun,” terangnya.

Kapolsek menambahkan, berda sarkan pantauan petugas, saat ini di lokasi tersebut telah berlangsung aktivitas penambangan, sementara perijinannya masih belum lengkap. Lebih lanjut

Kapolsek menerangkan bahwa kegi atan tambang galian C yang tidak berizin itu melanggar Undang-Un dang Nomor 4 Tahun 2009, tentang Tambang Mineral dan Batu Bara.

“Tadi pagi aparat memberikan penyuluhan kepada pemilik tambang dan warga untuk tidak melanjutkan kegiatan tambang, sebelum ijinny turun,” pungkasnya. (Ajas /SB: Imam Nurcahyo)

Polres Blora Tangkap Korupsi Bansos UPPO BLORA- FN : Tim Buser Sat Reskrim Polres Blora berhasil menangkap tersangka DPO Kasus tindak pidana korupsi, penyelewengan dana Bantuan Sosial (Bansos) Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO) tahun 2013 lalu, untuk kelompok tani Langgeng Dukuh Tambaklulang Desa Banjarejo Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora Provinsi Jawa Te ngah.

Pelaku ditangkap petugas di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat , pada Kamis (18/05/2017).

Kapolres Blora AKBP Surisman SIK MH, melalui Kasat Reskrim AKP Herry Dwi Utomo SH MH, mengatakan penangkapan DPO kasus korupsi tersebut telah di lakukan pengintaian sejak lama.

Bahkan sejak awal 2016 tersangka kabur dari Blora menuju Bekasi. Dan pada hari ini Kamis, tanggal 18 Mei 2017, pukul 08.00 WIB kemarin pagi, di Kelurahan Cikiwul Kecamatam Bantargebang Kabupaten Bekasi, anggota Sat Reskrim Polres Blora telah berhasil melakukan upaya paksa penangkapan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan sampai sekarang pelaku dan tim dari Sat Reskrim Polres Blora dalam perjalanan pulang dari Bekasi menuju Blora. “Tersangka berinisial SKN alias GD (37), warga Dukuh Tambaklulang Desa Banjarejo Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora telah merugikan negara sebesar Rp 123,6 juta,” ujar Kasat Reskrim Polres Blora.

Menurutnya, tindak pidana korupsi berupa penyimpangan dana Bansos UPPO tahun 2013 yang dilakukan tersangka ad-

alah setelah dana Bansos UPPO sebesar Rp. 186 juta. “Dana tersebut masuk ke rekening Kelompok Tani Langgeng, selanjutnya diambil dalam 3 (tiga) kali pencairan.” imbuhnya.

Adapun pencairan tersebut dilakukan pada tanggal 19 Desember 2013, sebesar Rp. 56 juta, pada tanggal 15 Januari 2014, sebesar Rp 93 juta dan pada tanggal 26 Februari 2014 sebesar Rp 37 juta.

Kasat reskrim menjelaskan dana yang telah dicairkan oleh tersangka dan bendahara kelompok tani tersebut digunakan oleh tersangka untuk membangun kandang sapi. Kemudian dibelikan 6 (enam) ekor sapi betina, akan tetapi setelah dipelihara kurang lebih 3 bulan sebanyak 3 (tiga) ekor sapi telah dijual oleh tersangka dan 3 (tiga) ekor lagi diambil pemiliknya dengan alasan belum dibayar tersangka.

“Sebenarnya ada dana yang seharusnya di belikan untuk pembelian kendaraan roda tiga serta

mesin pencacah tersebut tidak dibelanjakannya.”terangnya Akibat perbuatan tersangka tersebut, berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh tim ahli dalam hal ini auditor BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Negara mengalami kerugian sebesar Rp 123,6 juta. Oleh Penyidik, tersangka dijerat dengan pasal 2 dan 3 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

(Ajas /SB:Priyo Spd)

10

Edisi 291 : 26 Mei - 9 Juni 2017

SAMBUNGAN Kasek . . . .

Sambungan dari hlm. 2 atau Pengecer buku kepada Peserta didik di satuan pendidikan yang bersangkutan.

3.Pungutan biaya operasional sebesar Rp. 805.000 sebagian yang tertera -Kegiatan Osis Rp. 170.000, -Bapopsi Rp.20.000, -Kegiatan Pramuka Rp. 30.000, -Iuran Perpustakaan Rp.75.000, -Adiwiyata Rp.100.000 Ini semua sudah di cover oleh Penggunaan dana BOS sebagai berikut : No. 2. Pembelian buku teks pelajaran dan buku referensi untuk dikoleksi di perpustakaan No. 4. Pembiayaan kegiatan kesiswaan : Program remidial, program pengayaan, olah raga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja dan sejenisnya.

No. 7.Pembiayaan perawatan sekolah seperti pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan meubeler dan perawatan lainnya.

Bahkan sekolah masih memungut “Sumbangan Pengembangan Sekolah” tidak tanggungtanggung yaitu sebesar Rp. 300.000,- / per bulan.

Keterangan wali murid, Kakek Surip (bukan nama sebenarnya) terlihat “Resah” sambil memegang surat pernyataan sanggup membayar (format dari sekolah) yang isinya tunggakan Rp. 1.500.000 lebih. “Ya mas cucu saya menangis karena bapaknya pekerjaannya tidak pasti dan tidak bisa bayar padahal hari ini (bulan Desember 2016) terima rapot semua pungutan

Bupati Malang . .

Sambungan dari hlm. 1

..

paten Malang Dalam Rangka rangkaian Bhakti Sosial Menata Desa (Bina Desa) di kalender tahun 2017 di putaran ke-4, pro gram Madep Mantep Manetep.

Selama 2 hari tanggal 17-18 Mei 2017. Sebelum mengawali kegiatan Bina Desa Bupati Malang , menghadiri tenaga kesehatan Korwil Kecamatan Singosari bertempat di Aula Rumah sa kit Marsudi Waluyo. Hadir dalam kegiatan tersebut di antaranya.

Kepala dinas kesehatan kabupaten Malang, direktur RSUD, kanjuran Kepanjen. Dan direktur RS Marsudi Waluyo beserta para SKPD. Dalam sambutannya bupati berharap kepada para tenaga kesehatan tetap bersemangat dalam menjalankan tugas-tugasnya, melayani dan menangani masyarakat de ngan cepat dan akurat, bersi nergi dengan pemerintahan kabupaten malang dengan bekerja sama, akan memberikan yang maksimal bagi masyarakat”, pesan bupati Usai bertemu tenaga kesehatan Bupati meneruskan kunjungan ke SMK Negeri 1 Singosari untuk bertemu para anggota

harus lunas. Keluarga saya ini miskin, sekolah SMA Negeri di Ngoro Jombang banyak sekali tarikan (Pungli) katanya ada Dana BOS dan SPP per bulannya Rp. 198.000”. celotehnya ke awak media.

Lain lagi dengan Hari (nama samaran) “anak saya sekolah di SMAN 1 Ngoro Jombang banyak sekali pungutannya mas, harus bayar sumbangan pengembangan sekolah Rp. 300.000 / per bulan, katanya sumbangan tidak boleh muncul nominal apa itu bukan paksaan? Belum lagi Buku LKS, biaya personal dll.

Pusing rasanya. Mana sebagian yang saya bayar itu uang pinjaman. Pekerjaan ya ini Petani mas” keluhnya ke Forum.

Dilain pihak Drs. Singgih Susanto, M.M.Pd Kasek SMAN 1 Ngoro Jombang ketika ditemui awak media di ruang kerjanya . Ya begini aja mas, tolong Profile sekolah ini tak kasih 1 juta 1/6 halaman ini KTU saya.

Tidak bisa pak saya kesini cari berita. Kalau begitu tak kasih sangu saya kemarin habis dari Malang / Madiun (sebagai Tim Penilai Dinas Provinsi Jatim untuk Uji Kompetensi Kepala Sekolah SMAN di Jawa Timur). Dapat rezeki banyak mas. Semua tak kasih ini untuk anda Rp. 200.000.

Tidak pak. Tolong diterima mas.

(BB Rp. 200.000 ada di redaksi) Sebenarnya Kepala Sekolah bertanggung jawab mengelola dana BOS secara transparan dan akuntabel. Sehingga tak banyak lagi Kakek Surip dan Pak Hari wali / orang tua murid SMAN 1 Ngoro Jombang yang senasib. Jadi Kasek diduga keras selewengkan Dana BOS. (Mario) PGRI korwil Singosari Kabupaten Malang. Moment ini di manfaatkan para anggota PGRI setempat sebagai ajang silahturahmi.

Setelah itu Bupati dan para rombongan menuju ke Desa Wonorejo. Warga masyarakat dan kepala desa menyambut kehadiran Bupati beserta para rombongan berbagai atraksi kesenian Reog dan Kuda Kepang ditampilkan, untuk menyambut kehadiran bupati.

Kegiatan di malam hari di lapangan desa Wonorejo pada acara silahturahmi dan berdialaog dengan warga merupakan rangkaian Bhakti Sosial Menata Desa ( BINA DESA) yang di hadirli oleh bupati Malang Dr. H Rendra Kresna, wakil bupati Malang, sekretaris daerah kabupaten malang, Waka polres Malang., jajaran SKPD muspika kecamatan singosari anggota DPRD, ketua HDCI Malang Raya, kepala Desa dan tokoh masyarakat serta ratusan masyarakat yang memenuhi undangan dan warga dihibur oleh campur sari Adi Laras dan Lawak. Berbagai bantuan pundi serahkan oleh bupati Malang.

Bupati dalam sambutannya mengatakan “ Bina Desa meru-

Sumber Air . . . .

Sambungan dari hlm. 3 bakteri itu bukan karena sumber air (sumur) warga yang telalu ber dekatan dengan septictank. Sebab, air yang menjadi penghidupan warga setempat (untuk mandi, cuci kakus dan konsumsi) tidak be-

Tingkatkan . . . .

Sambungan dari hlm. 3

rasal dari sumur, melainkan dari sumber yang dialirkan ke rumah warga dengan menggunakan sistem PV atau pipanisasi. “Bisa saja tercemar dari sumbernya, pipanya (lumutan atau karat), serta dapur atau peralatan masak nya,” ujarnya.

Soeprapto menuturkan, dari hasil pengamatan di lokasi yang telah dilakukan itu dapat disimpulkan bahwa kondisi dapur dan juga saluran air, jika dilihat dari faktor kebersihannya masih kurang layak. Dari sisi kimia dan fisika, sebenarnya air milik warga itu sudah memenuhi persyaratan, sebab air tidak berbau, tidak berasa dan suhu air sama dengan suhu lingkungan, tapi secara bakteriologis kurang memenuhi persyaratan. Agar air tidak tercemar bakteri, maka warga harus menjaga kebersihan. Mulai dari sumber air, saluran air hingga peralatan masak.

“Meski demikian, air tersebut masih layak untuk dikonsumsi warga karena tidak mengandung E-Coli dan tidak melebihi ambang batas maksimal pencemaran,” tutur Soeprapto.

Seperti diberitakan sebelumnya, puluhan warga di Desa

Ngrendeng Kecamatan Selorejo Kabupaten Bltar mengalami mual dan muntah-muntah, Minggu (07/ 05). Diduga puluhan warga yang terdiri dari ibu dan anak-anak tersebut mengalami keracunan minuman dawet gempol.

Puluhan warga itupun terpaksa harus dilarikan ke Puskesmas Boro, Selorejo guna mendapatkan perawatan intensif. Menurut Informasi sekitar 50 orang menjadi korban keracunan tersebut. 17 orang dian taranya harus menjalani rawat inap di Puskesmas Boro dan Puskesmas Kesamben. Sementara sisa nya hanya rawat jalan. (kes/eko.s)

mendorong terwujudnya keungan inklusi melalui Gerakan Nasional Non Tunai, Cinta Rupiah dan Klinik Bisnis UMKM dengan lembaga keuangan, mendorong semakin tumbuh kembangnya UMKM sehingga jumlah UMKM, kapasitas produksi dan frekuensi kegiatannya meningkat, dan meningkatkan peran UMKM dalam pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam kesempatan tersebut Bank Indonesia juga akan memberikan apresiasi kepada masyara kat pengumpul koin terbanyak, juga pemberian hadiah dan penghargaan bagi pemenang lomba. Ha rapannya, kegiatan ini bisa me macu UMKM untuk kembali eksis, sehingga visi Bupati/Wakil Bupati Blitar, Menuju Kabupten Blitar Lebih Sejahtera, Maju dan Berdaya Saing segera terwujud.

Sementara itu, Kapolres Blitar AKBP.Slamet Waluya, SIK yang hadir dalam jumpa pers tersebut memberikan apresiasi kepada Bank Indonesia Perwakilan Kediri dan Pemerintah Kabupaten Blitar yang akan menyelenggarakan kegiatan tersebut. Sebagai bagian dari Unit Pemberantasan Pu ngutan Liar (UPP) Satgas Pangan, Polres Blitar mendukung pe ningkatan ekonomi masyarakat.

Satgas ini bertugas diantaranya mengawasi penyimpangan-pe nyimpangan harga kebutuhan pokok. Sehingga harga tetap stabil.(Hms/eko.s)

tan Talun 17.34%, Kecamatan Doko 16.30%, Kecamatan Binangun 14.63%, Kecamatan Sanan Kulon 13.69%, Kecamatan Kanigoro 11.09%, Kecamatan Wlingi 10.47%, Kecamatan Selorejo 9.68%, Kecamatan Garum 9.37%, Kecamatan Ponggok 8.50%, Kecamatan Gandusari 6.08%, Kecamatan Selopuro 3.32%.

Perlu diketahui bahwa target penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan pada tahun 2017 sebesar Rp. 28.522.687.686. dengan jumlah SPPT 748.045 lembar. (Eko.s)

Blitar, Samsul Arif, S.Pt, menjelaskan, untuk lomba burung berkicau kali ini memuat empat kategori. Mulai dari kategori eksekutif, Bintang, Favorit, dan kategori Special. Hadiah yang disediakan untuk masing-masing kategori juga berbeda-beda. “Untuk hadiah terting gi ada di kategori eksekutif yaitu uang pembinaan yang totalnya Rp. 700.000 ditambah trophy, Selain itu, panitia juga menyediakan door prize yang tidak kalah menarik.” ujar Samsul Kompetisi kian meriah lantaran didukung oleh komunitas-komunitas pecinta burung dari berbagai daerah. Salah satu peserta kicau burung dari kota Kediri, Zaenal mengatakan, kegiatan kontes burung kicau ini sangat menyenangkan dan menghibur sekali. Selain ingin melihat sejauh mana kicau burung mereka dibanding yang lain. Acara ini, kata dia, juga bisa menjadi ajang per kenalan sesama pecinta burung dari masing-masing daerah. “Kalah menang sudah biasa mas, yang penting silaturahim. Jadi punya saudara baru. Siapa tahu bisa dapat info tentang burung kicau di tiap-tiap daerah,” pungkasnya. (eko.s)

pakan kegiatan yang bertujuan, mendekatkan para penjabatSKPD pemerintahan kebupaten Malang dengan masyarakat sehingga warga secara langsung memberikan informasi dan keluh kesah , apa yang di inginkan oleh warga, langung dan ditampung dan di tindak lanjuti, dari program program yang sudah di rencanakan atau program yang belum direncanakan dalam upaya pembangunan desa Wonorejo,”.

Ungkapnya.

Poniman Kepala Desa Wono rejo mengucapakan terimakasih atas kepeduliannya , Bupati Ma lang terhadap desan dan warganya berbagai bantuan, program pembangunan, pembinaan telah disampaikan di sampaikan dalam kegiatan Bina desa ini mulai bedah rumah, pelebar an jalan, pengaspalan hotmix segera terwujud. Sehingga pere konomian desa Wonorejo semakin baik kedepannya”. Ucapnya Di hari ke-2 bupati mengunjungi stand posko para SKPD berbagai pelayanan, kepada masyarakat seperti gerakan minum susu di SD Wonorejo 2 dan 3, bedah rumah, kemudian di lanjutkan upacara dilapangan Desa Wonorejo peringatan Bulan

Bhakti Gotong Royong Masyara kat (BBGRM) dan hari kesatuan gerak PKK tahun 2017, dipim pin langsung Bupati Malang Dr. H Rendra Kresna, di dampingi Ketua TP. PKK kabupaten Malang Hj. Jajuk Rendra Kresna.

Bupati mengucapakan terima kasih dan selamat kepada anggota TP PKK baik dari tingkat Kecamatan, Desa dan kelurahan se Kabupaten Malang.

Peringatan BBRGM dan HKG diharapakan menjadi penompa semangat untuk menjaga kekompakkan. Selain itu, seremonial ini sebagai penghargaan atas sikap kegotongroyongan masyara kat yang memang sudah menjadi ciri kehidupan khas masyara kat Kabupaten Malang . Baik seluruh rakyat Indonesia dan lebih khususnya masyarakat Kabupaten Malang. “harus ada sinergi misi dan tekad sehingga mampu berjalan bersama-sama mewujudkan tuju an pembangunan desa atau wila yah. Kita semua harus terdepan menyemangati masyarakat lainnya agar semangat bekerja secara gotong royong membangun bang sa dan negara serta utamanya menjaga keutuhan NKRI,” ujar Bupati Malang, Dr. H Rendra Kres

na sembari tak lupa juga me ngingatkan masyarakat tentang bahaya narkoba,pergaulan bebas, dan HIV.Sejumlah penghargaan di berikan Bupati Malang bagi ma syarakat dan anggota TP-PKK berprestasi. Tak ketinggalan, se jumlah bantuan juga di serahkan kepada warga Kabupaten Malang seperti diantara handtractor, alat pengilingan danging dan mesin pemotong rumput. Sebelumnya, ia juga mengunjungi stand pameran warga dan UKM mewakili kecamatan masing-masing yang berjajar di samping tenda utama.

Memasuki tengah hari,Bupati juga melaunching Posyandu Jiwa dan teleconference dengan perang kat kerja RSJ Lawang dari rumah Imam dari warga RT 8 Rw 4 Dusun Blandit Timur. Serta, dipungkasi dengan peresmianjalan sepanjang1 km di Dusun Banyol dengan tasyakuran bersama masyarakatDusun Banyol. “ selamat atas peresmian jalan desa ini. Saya ikut merasakan senang dengan kondisi jalan ini sudah dibangun, perekonomian masyaraka Dusun Banyol ikut terangkat dan semakin baik” ucap bupati saat menyapa warga .

(Iman) ADV

Optimalisasikan .

Sambungan dari hlm. 3

...

Lomba Burung . .

Sambungan dari hlm. 3

..

11

Edisi 291 : 26 Mei - 9 Juni 2017

SAMBUNGAN Pakde Karwo . . .

Sambungan dari hlm. 1

.

pihak menganggap enteng aspek gotong royong dalam ma syarakat, padahal gotong ro yong mempunyai makna yang besar bagi pembangunan di Jawa Timur.

Dalam sambutan itu pula Gubernur Jawa Timur yang lebih akbrab disebut Pakde Karwo menganalogikanbahwa manusia tidak lah seperti semut yang bisa hidup secara mandiri. Karena manusia adalah mahkluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, tetapi harus saling bantu membantu untuk memenuhi kebutuhannya. Tanpa adanya kerjasama, bantu membantu atau gotong royong nanti manusia akan saling bunuh untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang diistilahkan dengan Homo Homini Lupus.Masih menurut Pakde Karwo, kesehatan, pendidikan dan keterampilan lah yang akan mengentaskan kemiskinan.

Karena hanya dengan ketiganya masyarakat akan mampu memutus rantai kemiskinan untuk pemerintah akan terus memperbaiki fasilitas pendidikan dan kesehatan serta terus meningkatkan ketrampilan. Dicontohkan oleh Pakde Karwo bahwa masya rakat untuk tidak menjual pisang, nangka atau singkong dalam kea daan mentah. Tapi hendaklah ketiga produk pertanian tersebut bisa dijual dalam bentuk kripik, sehingga nilai ekonomisnya bisa lebih tinggi. Disinilah dibutuhkan ketrampilan untuk menjadikan ketiga produk tersebut bisa mening katkan kesejahteraan sebuah kelu arga.Dalam puncak kegiatan BB GRM, seusai pemukulan Gong

PT SB . . . .

Sambungan dari hlm. 1 men Baturaja (Persero) Tbk se besar Rp2.618.907.810,68 “ Ini tidak main-main, karena berdasarkan Laporan masyara kat kita sinkronkan dengan Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan tertentu atas Pengelolaan dan Per tanggungjawaban kegiatan pengadaan dan penjualan PT Semen Baturaja oleh BPK RI tanggal 12 Maret 2014 itu PT SB kurang bayar pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar Rp2,6 Milyar lebih,” Ungkap Koordinator wilayah Sumatera Selatan Lidikkrimsus RI, H. Pangestoe.

Hal ini menunjukkan adanya dugaan permainan pajak sehingga menimbulkan esensi negatif. Dimana terdapat beda penghitungan pajak yang menimbulkan spekulasi tertentu,” kalau saya cermati dari data tersebut, PT SB melaporkan jumlah tonase batu kapur dan tanah liat yang digunakan untuk perhitungan pajak berdasarkan Memo Direksi N.23/M.DIR.10/ 1998 dan Nota Dinas Kepala DLB No.LP.00.08/DLB.171/2003.

Ketentuan dalam memo direksi tersebut menyebutkan untuk pelaporan ke luar lingkungan PT

tanda pencanangan Bulab Bhakti Gotong Royong dilanjutkan de ngan peninjauan stand pameran produk unggulan yang diikuti oleh peserta dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur juga peserta dari beberapa OPD di Tulungagung. Termasuk Pos yan tek atau Pos Pelayanan Teknologi , yakni pro duk-produk hasil binaan dari 8 kecamatan di Tulung agung.

Selain pameran produk unggul an yang diselenggarakan dari tanggal 3-5 Mei 2017 dari jam 08.00-21.00, pada tanggal 3-4

Mei 2017 dari jam 19.00-21.00 juga berlangsung pentas seni ditempat yang sama yakni di GOR Lembu Pe teng. Kedua kegiatan tersebut diatas bisa disaksikan oleh masya rakat umum. Diharapkan dari kegiatan ini masyarakat bisa tahu berbagai kemajuan dibidang industri berbasis masyarakat serta hasil teknologi tepat guna yang merupakan binaan kecamatan, yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (fiq)

pa waktu lalu.Drs. Tri Widodo selaku Kasek SMPN 1 Wonoayu, ketika ditemui mengatakan “Mas, masalah sekolah jual Buku LKS titipan MKKS aja di tuli, kalau begini saya jadi repot. Tolong kalau ke Pak Afani bilang masalah ini sudah selesai ya mas”. Pada keterangan ini Tri Widodo merasa khawatir karena dianggap menghianati “MKKS”! Pihak lain, Afani Ke tua MKKS saat bertemu awak media di SMPN 4 Sidoarjo menga takan “Buku Non Teks yaitu LKS, itu termasuk biaya personal. Da lam hal ini boleh? LKS ada 16 mapel. Di Sidoarjo itu tidak seperti daerah lain. Itu hasil karya MGMP, bukan karya orang lain dan tidak akan lebih mahal dari foto copy.

Dana BOS digunakan untuk : No. 2.Pembelian buku teks pela jaran dan buku referensi untuk dikoleksi di perpstakaan No. 6.Pengembangan profesi guru pelatihan KKG / MGMP dan KKKS / MKKS Kalau LKS itu bukan buku, tapi Lembaran Kerja Siswa itu

tidak wajib. Bisa untuk di tulis di papan tulis. Disini sekolah (SMPN di Sidoarjo. Red) jual buku LKS titipan MKKS dengan cara dipaksakan kepada murid untuk membeli, baik murid baru maupun yang daftar ulang.

Pembayaran bisa di cicil dalam waktu 1 semester (6 bulan). Ini jelas melanggar Permendikbud No. 60 Tahun 2011 tentang larangan pungutan biaya pendidikan pada SD dan SMP (Wajib belajar 9 tahun) dan UUD 1945 Pasal 31 Ayat 2 dan 4.

Pasal 31 ayat 2 : Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Pasal 31 ayat 4 : Negara mem prioritaskan anggaran pendi dik an sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran penda patan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendi dikan nasional. Bersambung Terkait Pungli ...... Kasek SMPN 1 Wonoayu dan Ketua MKKS Terancam dilaporkan LPKP2HI ke Polresta Sidoarjo (Mario)

SB tidak secara sfesifik menyebutkan untuk keperluan pelaporan pajak, “ Jelasnya Karena adanya perbedaan perlakuan penyajian angka produksi batu kapur dan tanah liat yang dilaporkan pihak perusahaan dalam hal ini PT Semen Baturaja untuk keperluan internal PT SB dan untuk keperluan diluar lingkungan PT SB menimbulkan adanya dugaan permainan pajak yang sengaja dihembuskan guna memperkecil setoran pajak,” kalau sudah demikian, tentunya tidak sesuai dengan Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah,” Tandasnya.

Sementara Humas PT Semen Baturaja (Persero) Tbk Gili Aprial Braja saat dikonfirmasi mengatakan pada prinsipnya PT SB sebagai perusahaan plat merah yang nota bene perusahaan Negara tidak akan mungkin melanggar peraturan, baik dalam hal keuangan ataupun perpajakan. “ Sudah saya tanya sama pimpinan, itu sudah selesai, artinya tidak ada lagi permasalahan,” Kata gili Dalam kesempatan tersebut, Gili menjelaskan PT SB senantiasa selalu tunduk dan patuh terhadap peraturan negara.

Kalaupun ada persoalan yang

timbul pasti diselesaikan dengan baik dan benar,” Untuk lebih jelasnya silahkan di komunikasikan dengan lembaga terkait karena sejauh ini PT SB tidak dalam atau sedang bermasalah,” Tukasnya Terpisah PJ Kabid Pelayanan Pendataan Dinas Pendapatan Daerah OKU M Darojatun SE ME mengungkapkan penerimaan pajak PT SB baru dimulai sejak Januari 2017 untuk penerimaan pajak sebelumnya masih dibawah naungan Dinas Pertambangan Energi OKU,” Kalau untuk pajak PT SB baru tahun ini, jadi kita tidak tahu apakah kekurangan bayar pajak itu sudah dibayarkan atau tidak,” Ujarnya Kepala UPTD Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Sumatera Selatan dikonfirmasi menjelaskan pihaknya belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut mengenai kurang bayar pajak PT SB karena sebelumnya Dinas Pertambangan Energi masih dibawah naungan Pemkab OKU,” Permasalahan itu waktu jamannya pak Nasir, kalau sekarang sudah digabung ke Provinsi, tapi kalau tidak salah sudah di selesaikan pada tahun 2015 lalu,” Pungkasnya. (anton sujarwo)

Semester. . . .

Sambungan dari hlm. 1

Gubernur . . .

Sambungan dari hlm. 2 papar Irianto. Dicontohkan Irianto, di negara China. Di sana, di setiap provinsi ada semacam dinas luar negeri. Jadi provinsi pun berkewenangan melakukan kontrak kerja sama atau MoU dengan negara lain, untuk kepentingan investasi atau kemajuan dae rah.

“Hal lainnya yang perlu dievaluasi, adalah pengorganisasian di BIMP-EAGA,” ulasnya. Gubernur berharap dalam pertemuan BIMP-EAGA nanti lebih bany-

Gubernur . . . .

Sambungan dari hlm. 1 sekaligus forum kerjasama Pem prov Kaltara dengan Pemerintah Negeri Sabah, Malaysia.

“Seperti diinformasikan sebe lumnya, pembahasan yang akan dilakukan tahun depan atau tahun ini, untuk mematangkan persoalan kebersamaan dalam mengelola perbatasan, seperti pena nganan TKI (Tenaga Kerja Indonesia), penyelundupan narkoba, pertukaran budaya, dan perdagangan lintas batas yang menyangkut penataan wilayah kita,” kata Irianto usai menghadiri Pawai Taaruf Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Tingkat Provinsi Kaltara ke-2/2017 di Kabupaten Nunukan, beberapa hari lalu.

Dijelaskan pula oleh Irianto, meski sebagian urusan itu adalah kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Federal Malaysia, namun pada level daerah, Pemprov Kaltara telah memberikan masukan ke menteri terkait. Masukan itu, diantaranya perbaikan pelayanan deportasi TKI dari Malaysia ke Indonesia. “Deportasi tak masalah, tapi caranya harus diperbaiki. Baik itu pelayanan di dalam negeri kita, maupun perlakuan perusahaan dan negara tetangga,” jelas Irianto. Disebutkan Irianto, Pemerintah Malaysia melaporkan adanya 130 ribu TKI yang paspornya telah kedaluwarsa. Ini dapat menjadi masalah serius apabila mereka secara serentak kembali ke Indonesia untuk mengurus pembaharuan paspornya. Salah satu rute yang sering dilalui TKI untuk pembaharusan paspor, adalah Nunukan.

“Untuk masalah ini, apabila

Gerakan . . . .

Sambungan dari hlm. 4 saan membaca di sekolahnya sudah dari sebelum-sebelumnya sudah dilakukan, sehingga dengan adanya program pemerintah tersebut, hal ini sangat mendukung, mendorong dan memotivasi siswa untuk lebih mencintai membaca dan menjadikan kebiasaan.

"Sekolah-sekolah di Kabupaten Gorontalo sudah melakukan dan di media-media sosial sudah terbentuk wadah-wadah untuk hal ini seperti pojok baca, dan di kami (SMA 2 Limboto-red) namanya Taman Baca," pungkas Ester tersenyum.***

ak memberikan manfaat. “Di Kaltara ada Kawasan Industri Tanah Kuning. Ini bisa kita `jual’ ke luar negeri, termasuk bagai investor di anggota BIMP-EAGA. Hanya saja, saya minta jangan hanya mengelola Sumber Daya Alam (SDA) yang ada saja. Tapi harus mengolah,” ulas Irianto.

Terkait dengan rencana pelaksanaan The21st BIMP-EAGA Minister Meeting and Related Meeting, Gubernur menegaskan, jika dipercaya, Kaltara siap untuk menjadi tuan rumah kegiatan tersebut. Humas/As data yang kita terima ini valid, saya meminta kepada Asisten I untuk membuat laporan resmi untuk disampaikan kepada Menkopolhukam (Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Kea manan), Menkumham (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia), dan Mendagri (Menteri Dalam Negeri) supaya dikelola dan ditata bersama dengan Pemerintah Malaysia,” papar Irianto.

Tata kelola perdagangan lintas batas, menurut Irianto juga perlu perbaikan. Sebab, selama ini Indonesia selalu dalam posisi merugi. “Kita harus berdiri sejajar setara sebagai dua negara, untuk itu perlu adanya perbaikan border trade agreement ini,” jelas Irianto. Bila perjanjian sudah direvisi, kelak legalisasi atas nominal barang yang dapat dibeli di Malaysia meningkat tajam. Bila sebelumnya dibatasi hingga RM 600, akan menjadi RM 2.000 hingga RM 2.500. “Jadi, lebih spesifik lag,i perdagangan lintas batas itu. Dan, hal ini tak bisa disamakan dengan perdagangan internasional atau ekspor-impor,” urai I rianto.

Didalam revisi perjanjian itu, perdagangan lintas batas bakal terhindar dari pajak yang tinggi. “Mengingat adanya keterlibatan dua negara, dari Pemerintah Indonesia diharapkan mengeluarkan PP (Peraturan Pemerintah) atau Perpres (Peraturan Presiden) tentang peng,elolaan perdagangan lintas batas,” tutup Irianto.

Humas/As

Pramuka . . . .

Sambungan dari hlm. 8 Kami selaku kepala dinas selalu memberikan motivasi dan penghargaan bagi siswa yang berprestasi. Tidak hanya bagi siswa, juga para guru dan pegawai yang berprestasi Lebih lanjut orang nomor satu di Dinas Pendidikan Pemuda dan olahraga kab.Tulungagung ini mengatakan para siswa, guru atau pegawai yang berjasa mengantarkan anak-anak didik menjadi juara berbagai bidang, baik di tingkat regional maupun nasional selalu diberikan penghargaan. hal ini dilakukan untuk memacu para siswa agar selalu berlomba-lomba mendapatkan prestasi di berbagai bidang. “Dan masih banyak lagi para siswa yang men dapatkan penghargaan karena pres tasi yang dicapai,” pungkasnya. (adv/fiq)

12

Edisi 291 : 26 Mei - 9 Juni 2017

ADVERTORIAL

MEDIA FORUM NUSANTARA TELAH RESMI TERDAFTAR PADA DEWAN PERS

Pemkab OKU

Akan Tindaklanjuti Evaluasi Dewan

Wakil Bupati OKU Drs Johan Anuar SH MM sedang membacakan tanggapan Evaluasi dan Rekomendasi anggota DPRD OKU terkait LKPJ Bupati OKU 2016.

BATURAJA - FN. Anggota DPRD OKU mengadakan rapat pembacaan hasil evaluasi Pansus terhadap Laporan Kerja Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati OKU tahun anggaran 2016 Rabu kemarin (26/04). Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua DPRD OKU Zaplin Ipani, Wakil Ketua DPRD OKU Indrawati dan Ferlan Murod, Sekwan dan sejumlah anggota DPRD OKU lainnya

beserta sejumlah unsur Muspida dan tokoh masyarakat OKU. Sementara itu dari pihak Pemkab OKU diwakili oleh Wakil Bupati OKU Drs Johan Anuar SH MM beserta unsur SKPD di lingkungan Pemkab OKU. Dalam pembacaan Evaluasi dan Rekomendasi Pansus DPRD OKU terhadap LKPJ Bupati OKU tahun anggaran 2016 yang dibacakan oleh Mulawarman salah

seorang anggota DPRD OKU dari fraksi Nasdem disebutkan beberapa hal yang harus menjadi perhatian bagi Pemkab OKU sebagai hasil dari rapat koordinasi Pansus DPRD dengan para SKPD di lingkungan Pemkab OKU dan kunjungan kerja ke lapangan.

“Untuk Pansus 1 yakni ma salah tapal batas dengan wilayah Kabupaten Muara Enim yang

harus segera diselesaikan dan bisa ditindaklanjuti ke pihak Pemprov Sumsel terutama dalam topografi wilayah. Kedua, permasalahan tapal batas antara Desa Terusan dengan Kelurahan Batu Kuning. Ketiga, kerjasama dengan desa-desa dalam peningkatan SDM dan penuntasan masalah kemiskinan serta mengutamakan produk unggulan daerah, terutama kerjasama dengan Diknas untuk pengadaan bacaan perpustakaan bermutu, bermanfaat dan gratis bagi masyarakat. Keempat, penanganan pengamen dan anjal yang harus segera diperhatikan oleh Pemkab OKU, ditambah lagi perlunya ada kerjasama antara Dinsos dan Disnaker dalam pemberian keterampilan kerja bagi mereka sehingga bisa disalurkan ke dunia kerja. Kelima, perlunya peningkatan Damkar dan penambahan kendaraan operasional baru yang lebih handal serta masalah status kantor Damkar OKU yang harus segera diselesaikan,” terangnya.

Lebih lanjut Mulawarman membacakan hasil dari Pansus 2 dan 3 yaitu perlunya peningkatan pendapatan daerah serta efektivitas dan belanja Pemkab OKU, pelayanan jemaah haji yang perlu lebih ditingkatkan, rencana pemberian insentif bagi para marbot dan guru ngaji, pengerjaan proyek yang lebih matang sehingga tidak terjadi lagi banyaknya jalan yang berlubang dan rusak, kebersihan lingkungan yang perlu ditingkatkan, peningkatan pertanian, perternakan dan perikanan sehingga Kabupaten

OKU tidak perlu lagi kedepannya mendatangkan beberapa hewan ternak dari luar, peningkatan kerja Dinas Ducapil dalam pencatatan penduduk dengan sistem jemput bola, dan peningkatan daya listrik pada lampu jalan.

Dalam kata sambutannya, Wakil Bupati OKU Drs H Johan Anuar SH MM mengucapkan permohonan maaf dari Bupati OKU Drs H Kuryana Azis yang tidak bisa hadir dalam acara tersebut dikarenakan harus mengikuti Musrenbang tingkat nasional.

Johan juga mengucapkan apresiasi dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada anggota Pansus DPRD yang telah bekerja untuk memberikan masukan, saran, dan kritik dalam evaluasi terhadap LKPJ Bupati OKU tahun anggaran 2016.

“Insya Allah semua usulan, masukan dan saran tersebut akan kami tindaklanjuti segera mungkin demi kemajuan pembangunan di Kabupaten OKU mendatang. Kedepannya kami akan berusaha membenahi kinerja dan pelayanan publik sesuai komitmen semangat Sebimbing Sekundang serta terus menjalin komunikasi yang baik dengan DPRD OKU,” terangnya. (yud)