Forum 279

MEDIA MITRA BIROKRASI

Wiranto Kunjungi Sebatik

PT. Media Forum Nusantara

Edisi 279 : 23 September- 7 Oktober 2016

Harga Eceran Rp 10.000 (Luar Pulau) tambah ongkos kirim

Program Prona Diduga Jadi Ajang Pungli Kades Tempursari LUMAJANG - FN. BPN diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 (1) dan sekarang digabung dalam satu lembaga kementrian yang bernama Kementrian Agraria dan Tata Ruang. Tanggal 27 oktober Jabatan Kepala BPN dijabat Mente ri Agraria dan Tata Ruang oleh Ferry Mursyidan Baldan. Dan Berdasarkan Peraturan Presiden no 10 tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional. Masyarakat golongan ekonomi lemah sampai menengah difasilitasi membuat sertifikat tanah melaui Program Prona. Untuk biaya dalam pe laksanaan Prona ini ditanggung ADVERTORIAL

oleh Pemerintah yang bersumberkan dari Dana APBN, namum tidak seperti yang terjadi dilapangan semisal seperti yang telah terjadi di Kecamatan Tempursari, menurut keterangan warga Tempursari yang tidak mau disebutkan identitasnya, warga yang asli penduduk desa Tempursari atau bukan penduduk tempursari diwajibkan membayar biaya pengurusan setifikat sebesar Rp. 500.000,- kepada Kepala Dusun ma sing – masing atau perangkat desa yang masuk dalam kepanitiaan dan semuanya itu atas perintah Kepala Desanya.”ungkapnya Ulasan ini yang disampaikan Tokoh

KUNJUNGAN KERJA : Wakil Gubernur H udin Hiang gio mendampingi Menkopolhukam Wiranto ke be berapa lokasi di Sebatik

SEBATIK – FN, Masih dalam rangka kunjungan kerja, Menkopolhukam kunjungi beberapa titik di Sebatik didampingi Wakil Gubernur Kaltara H Udin Hianggio bersama Bupati Nunukan Laura Hafidz, Kamis (01/09) lalu. Wiranto juga melakukan tatap muka bersama warga Sebatik di Lapangan Futsal Sei Nyamuk. Tak sedikit yang menyampaikan keluhan dan perkembangan pembangunan daerah.

Temasuk mengenai dualisme kehidupan In-

Wiranto . . . ke hlm 10

ADVERTORIAL

DPRD Tulungagung Tetapkan Perubahan APBD Tahun 2016

Program . . . ke hlm 10

Apel Akbar Hari Pramuka Kwarda Jatim Ke 55 Tahun 2016

Bupati Sumenep dan Ketua DPRD Sumenep Menerima Penghargaan Gerakan Pramuka Lencana Dharma Bhakti SUMENEP - FN. Dalam Rangka Apel Akbar Hari Pramuka ke 55 Tahun 2016 yang di gelar oleh Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Timur, Bupati Sumenep DR. KH. A. Busyro Karim M.Si selaku Ketua Mabicab Sumenep menerima penghargaan Gerakan Pramuka berupa Lencana Darma Bhakti dari Mentri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Ke-

Apel Akbar . . . ke hlm 9

TULUNGAGUNG - FN.Bertempat di gedung graha wicaksana selasa(13/9/16) DPRD Tulung agung mengelar rapat paripurna dengan agenda menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 menjadi Perda. Rapat Paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Tulungagung, Supriyono SE MSi. Adapun perubahan APBD 2016 yang telah disetujui untuk ditetapkan itu yakni disisi pendapatan,

DPRD . . . ke hlm 9

Wali Kelas VI MI Miftahul Ulum Muncar "Intimidasi" Siswanya

Dari kiri Gubenur Jatim, ke Kanan Mentri Koor dinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebu dayaan RI, Puan Maharani, tengah Bupati Sumenep DR.KH.A.Busyro Karim M.Si, Kanan Ketua DPRD Kab Sumenep H. Herman Dali Kusuma, S.Sos, MH

ADVERTORIAL

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang

Persetujuan Bersama Antara DPRD dan Bupati terhadap Dua Raperda MALANG - FN. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang pada tanggal 14 September 2016 dengan agenda persetujuan bersama

antara DPRD dan Bu pati terhadap Raperda ten tang : 1) Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, 2) penyelenggaraan bantuan hukum untuk masyarakat miskin.

Melalui juru bicara mewakili fraksi-fraksi DPRD H. Ahmad Rofiq, S.Si. dalam sambutannya mengatakan

“Dalam proses pemba hasan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan dan penyelenggaraan ban tuan hukum untuk masyara kat miskin, panitia khusus yang telah dibentuk sesuai mekanisme yang diatur dalam peraturan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang No. 40 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang melakukan pembicaraan pada tingkat I bersama dengan tim Raperda Pemerintah Kabu-

BANYUWANGI - FN. Seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, namun semua itu akan menjadi halangan bagi semu siswa kelas VI MI Miftahul ulum Muncar Banyuwangi.oknum guru melakukan intimidasi kepada semua siswa siswi kelas kelas VI sekolahan tersebut .Ming-

Rapat . . . ke hlm 10

Wali Kelas . . . ke hlm 10

Setiap transaksi Iklan / Advertorial dinyatakan sah jika sudah ditransfer ke Rekening Perusahaan BNI No. Rek 0206516737 a/n Moh. Hasan qq Forum Nusantara.

Konfirmasi transfer hub : 082338888125 - 0878 50000125 (PT. Media Forum Nusantara tidak menerima transaksi tunai )

2

Edisi 279 : 23 September- 7 Oktober 2016

FOKUS Kepala BKKBN

Harus Peka Terhadap Kependudukan

Kepala Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat, Surya Chandra Surapati

SURABAYA - FN. Kepala Ba dan Kependudukan dan Keluarga Berencana Jawa Timur harus peka terhadap kuantitas, kualitas, mobilisasi, dan data kependudukan. Untuk data kependudukan, harus melakukan kerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa TImur.

Demikian dikatakan Gubernur Jawa Timur, H Soekarwo saat Serah Terima Jabatan dan Pelantikan Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana (BKKBN) Perwakilan Jawa Timur Kushindarwito di Kantor Gubernur Jawa Timur di Surabaya, Rabu (7/9). Gubernur mengatakan, pro-

gram kependudukan dan Keluarga Berencana memang sangat penting dan ada hubungan nya dengan Provinsi Jawa Timur tentang kuantitas dan kualitas.

Tidak ada gunanya pertumbuh an baik, jikalau permasalahan kependudukan tidak dapat di kendalikan.

Ini menjadi beban yang luar biasa bagi Pemprov Jawa Timur yang rata-rata kepadatan kependudukannya sudah mencapai 807 orang/km. Kondisi kependudukan Jawa Timur tersebut cukup padat.

Maka, jikalau tidak dilakukan langkah-langkah perbaruan di sektor industrilisasi akan menjadi

beban pemerintah.

Karena itu, Jawa Timur mau tidak mau harus mengatakan siap menjadi sebuah provinsi industri.

Harus mengurangi beban agronya menjadi agro industri. Ini menjadi penting karena program Kelu arga berencana harus ada kaitan nya dengan pasca petani.

Pemprov Jawa Timur akan terus melakukan kerjasama de ngan Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Jawa Timur untuk menangani kuantitas dan kualitas kependudukan. Perlu diketahui, penduduk Jawa Timur setiap empat tahun sekali naik satu juta orang. Pada 2008 penduduk tertinggi di Indonesia masih Jawa Timur. Tetapi pada 2014 menjadikan penduduk Jawa Barat yang paling tinggi.

Jawa Timur permasalahan kelu arga berencananya masih ada di Angka Kematian Ibu (AKB) yang melahirkan atau pasca me lahirkan. Problem ibu melahirkan ada klansia/klamsia seperti tekanan darah tinggi pada ibu-ibu yang hamil. Agar penya kit tersebut terus terpantau, makan para ibu hamil harus rajin memeriksakan kesehatannya pada Posyandu terdekat. Pe nya kit tersebut jika tidak ditangani dengan baik pasca nifas dikawatirkan meninggal. Dengan data

Kepala BKKBN . . . ke hlm 11

Bulog Malang Gelar OP Bawang Putih MALANG - FN. Bulog Malang menggelar operasi pasar (OP) terkait dengan melambungnya harga komoditas pangan tersebut yang sudah mencapai lebih dari Rp30.000/kg.

Kepala Bulog Malang Ar syad mengatakan OP itu dilakukan atas penugasan dari pemerintah ketika beberapa komoditas tertentu harganya dinilai tinggi. “Dengan harga komoditas ba wang putih yang mencapai Rp30.000/kg, maka perlu ada OP,” katanya, Selasa (6/9).

OP bawang putih dimulai pada Selasa (6/9/2016) di Pasar Dinoyo

Malang. OP dilaksanakan terutama memberikan pukulan psikologis bagi pedagang besar bawang putih agar tidak mempermainkan.

Karena itulah, masih belum ditentukan sampai kapan OP ba wang putih digelar, begitu juga dengan volumenya yang digelon tor ke pasar. Yang jelas, harga nya dipatok Rp26.000/kg. “Harap annya harga bawang putih di pasar di kisaran harga OP,” ujarnya.

Pantauan di beberapa pasar di Kota Malang menyebutkan, harga bawang putih di Pasar

Bulog . . . ke hlm 11

Kembangkan Kopi Situbondo

Perhutani Siapkan Lahan 1.400 Ha BONDOWOSO - FN. Perum Perhutani Kawasan Pemangku Hutan (KPH) Bondowoso siap mendukung pengembangan kopi di Kabupaten Situbondo. Perhutani menyiapkan lahan 1.400 hektare yang berada di Lereng Gunung Argopuro dan Desa Kayu Mas untuk pengembangan program tersebut.

“Saat ini luasan tanaman kopi rakyat yang masuk wilayah Perhu tani Situbondo 1.030 hektare, yakni di Desa Sumbermalang

dan Desa Kayu Mas, Kecamatan Arjasa,” ujar Adi Winarno, Administratur Perhutani KPH Bondowoso, Kamis (8/9).

Dikatakannya, dari seribu hektare lebih tanaman kopi arabika dan robusta di wilayah Perhutani Situbondo, tahun ini produksi nya baru mencapai 48 ton. Dan tentunya jika ada pengembang an atau tamabahan luasan kopi 1.400 hektare produktivitas kopi akan bertambah.

Kembangkan . . . ke hlm 11

Didirikan oleh : Yayasan Media Kasih bangsa (Sejak Tahun 2001) Diterbitkan Oleh : PT Media Forum Nusantara Group.

SKT NO : PEM - 00000113ER/WP.J.11/KP.0903/2012 Notaris : Sjamsuriaman, S.H. M.Kn Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Penetapan PT Media Forum Nusantara : Kep. Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-45511.AH 01.01 Tahun 2012 Bekerjasama dengan : LPKP2HI. NPWP : 02.791.13.53-611.000. Komisaris : Muhammad Hasan, DR. J.Laibahas, SE, MA (non aktif), DR.HM. Sajali, SH. M.Hum (H. Rahmatullah). Dewan Penasehat : Ir.H. Rahmatullah, DR. H.S. Adi Suparto, MPd, Hj. Sutrisni,H.M.Darwis, SH (Jabar). Dewan Redaksi : Johar Bahri, S.Ag, Hj. Adi Sutrisni, Moh. Sidik, SE, SH. MM. Malik Anwar (Bawean), MA. Rachman. Konsultan Hukum : A. Zam Khan, SH. DR. Zajali, SH.M.Hum, Mohammad Dawam, SH, Deny Rahman Doko, ST, SH. MM. Direktur Utama/ Penanggungjawab : Moch. Hasan. P. Wakil Direktur Utama : Ryadie Syafitri.Pemimpin Perusahaan : Rini Suciati. Wakil Pemimpin Perusahaan : Farid Hidayatullah. Direktur Pemberitaan : Moh. Hasan. Wakil : Muhammad Djupri. Sekretaris : Rini S.Koordinator Wartawan Jatim : M. Nasrul HS, Erwin. Manager Iklan : Aldi Pranaja Hidayatullah. Bendahara : Rini. S. Tata Letak : Nuri Ast. Staf Redaksi : Hasan, Rini, Mario A Christoffel S, Yuny Indrawati, Alamat Redaksi : Jl. Simpang Dukuh No. 1 Surabaya. Telp/ Fax : (031) 33333125 Hot Line : 087850000012 Website : www.forumnusantaranews.com/ Email : lpkp2hi.forum@yahoo.co.id.

Pokja Polda Jatim : Dedi Kurniawan. Perwakilan Solo Raya : Gunanto. Wonogiri : Triyono. Perwakilan Jawa Barat : H.M. Darwis, Galih Susanto Kurniawan (kepala), Aceng, Didi Syarif Hidayat. Perwakilan Jakarta : Jl. Danau Agung II Blok E13 No. 1B Sunter Agung - Podomoro - Biro DKI : Sulis Sutrisna. Jakarta Utara : Azam Khan (kepala). Perwakilan Jawa Barat : Moch. Andre Lesmana (Pokja Pemprov) .. Perwakilan Batam : Sultan, Biro Metro Lampung : Solikhin. Biro Batu Raja / Oku : Aprilian Pratama, Miyadi. SE. Perwakilam Sumatera Selatan : Anton. Biro Lubuk Linggau : Safarudin. Wartawan NTB : Prawira Negara, M. Muhasim, A. Hasbi.

Biro PPU & Paser : Perwakilan Kalimantan Selatan/ Tengah : Riyadie Safitri, Syamsul Bachtiar, Haerry Ikipianor,Ardiansyah, M.Yendi Sapitri, Drs. M. Jumberi W,Mormaliansyah, Gatot Noor Saputra, H. Nanang Ardiansyah, Abul Hasan, M. Irwansyah, Berau : Rony. Kabiro Kalimantan Utara : Ansyar. Kepala Biro Kalimantan Tengah : Slamet Lider Nihin, SH. Panajam Paser Utara : Lundu (Kabiro) Berau : Ronny Sunaryo Tanbu/ Kota Baru : H. Rusliyadi, Amir Machmud. Tarakan : Azhar (Kabiro) Bulungan : Ansar. Korwil Kalimantan Timur : Fauzi. Balikpapan : Djonis, Fauzi, Panuturi. Biro Samarinda : Isner Iskandar, Ira Rosalina Biro Panajam Paser Utara : Lundu (kabiro). Perwakilan Kalimantan Barat : Zamamzam Syahrir. Perwakilan Biro Palu :Siturwijaya (kabiro). Perwakilan Makasar - Sulsel : Dzulkifli (kepala) Gorontalo : Suharso. Biro Bone : Idrus, A. Asrijal, A. Tarisman, Amiruddin. Kab. Sinjai : Idrus. Biro Pangkep : Bahrun Naim. Biro Sulawesi Utara : Zon Kawa, SE, MM. Kabiro Ternate : Wahyudi Kiat. Biro Halmahera Selatan : Hudawi Kader Samual. Kabiro Gorontalo : Suharso Utiarahman. Kepala Perwakilan Sumbawa : Alwan Hidayat. Biro Sumbawa : Yunus Syufriadi. Wartawan : Dedi Susanto. Biro NTT : Paul T. Perwakilan NTB : H. Muhasim (Kepala), Hasbi. Biro Sidoarjo : Suparno, Nur Cholis, Achmad Fauzi.. Pasuruan : Suseno (kabiro). Biro Malang Raya : Mathari, Imam Buchori. Biro Mojokerto : Morino Christoffel, Biro Tulungagung : M. Rofiq Mustawa. Trenggalek : M. Rofiq Mustawa. Perwk. Ngawi Raya (Pacitan, Ponorogo, Trenggalek): Budi Wahyudin,Rudianto, Ady MG. .Sukoharjo : Tejo Biro Probolinggo : Rebudi, Robi Wardiansyah. Biro Jember : Freddy Ernandi, Virgo Iwan Pribadi, Alek Helianto, Andrik Zainullah. Biro Lumajang : Andhika Bayu Saputro (Kabiro), Karminto, Mulyono, Perwakilan Besuki Raya : Eko Gatot Sugiono (kepala perwakilan). Bondowoso : Ubaidillah, Situbondo : Horiyanto (Kabiro). Banyuwangi : Agus Muji Mulyo (Kabiro), Agus Septi Safiringga , Edy Agus Winardi, Mustahid.. Biro Bali : Dedy Rochendi (Ka Perwk. Indonesia Timur) Biro Jombang : Wijayadi, Sindu.

Biro Madiun : Jumali, Yani.. Biro Ngawi : Suci Ananing Pratiwi. (Kabiro) Kepala Perwk Jateng : Achmad Junaidi Ashar, Ach. Junaidi. Biro Wonogiri : Gunanto, Heriyanto.

Biro Kediri : Ayu. Blitar : Muh. Sutarto (kabiro), Suhari, Eko Suprapto. Biro Lamongan : Ari Sutikno. Biro Pantura ( Tuban) : Ari Sutikno, ST. Gresik : Moreno Christoffel, Ari. S, Perwakilan Perbatasan Raya Tengah (Tuban ,Bojonegoro,Ngawi, Magetan,) Ach.Junaidi Aszar, Biro Bojonegoro : M.Mimbar Ramadhan, Nur Wahyudi. Perwakilan Bali : Dedy Rochendi. Biro Bangkalan : R.Andri Bowie (Kabiro) Muhammad Aliman. Biro Sampang : HD. Mustofa, Nora Sumenep : Ainiyah (kabiro), Ainurrahman..

Pamekasan : Fajar, Lukman Hakim, Pulau Bawean : Samsul Johan (kabiro), Edi Iswanto. . E-mail : lpkp2hi.forum@yahoo.co.id Percetakan : PT Media Forum Nusantara Group. menerima cetak Koran, Majalah, Tabloid, Buku). Segala Bentuk transaksi Iklan, Profil, Advertorial dinyatakan sah bila telah ditransfer ke rekening : 2026516737 a/n : Moh. Hasan qq Forum Nusantara Wartawan Forum Nusantara namanya tercantum di box redaksi dan dibekali surat tugas atau ID Card dan dilarang meminta sesuatu apapun. Seluruh materi Tabloid Forum Nusantara dimuat dalam format digital melalui Website : www.forumnusantaranews.com

3

Edisi 279 : 23 September- 7 Oktober 2016

MALANG Pemkot Malang Serius Tumbuhkan Ekonomi Kreatif

MALANG - FN. Dalam rangka menumbuhkan sektor ekonomi kreatif, khususnya di dunia digital, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Ma lang, menggelar pelatihan bertajuk ‘Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan IHT Melalui Pelatihan Pembuatan Desain dan Prototype Produk 3 Dimensi, di Hotel Montana, sejak Selasa (13/ 9) hingga Sabtu (17/9) mendatang.

Kepala Disperindag, Tri Wi dyani dan Koordinator Malang Creative Fusion (MCF), Vicky Arief, Kamis (15/9) hadir dan mem berikan pengarahan langsung dalam pelatihan yang diikuti se banyak 30 peserta yang lolos verifikasi dari Kota Malang.

Peserta pelatihan kali ini cukup antusias melihat pemaparan dari narasumber yang khusus di datangkan dari Malaysia. Sela

ma 45 menit para peserta pela tihan mendapatkan materi yang cukup mumpuni sebagai bekal para kreatif digital ini berkarya di level nasional bahkan internasional.

Tri Widyani mengatakan, jika pelatihan ini merupakan upaya Pemerintah Kota Malang untuk menggali potensi di dunia kreatif digital, sehingga Malang bisa menjadi Kota Kreatif Digital Dunia.

“Di Indonesia belum ada kota yang fokus pada dunia kreatif digital, hanya Malang satu-satunya,” kata wanita yang akrab disapa Yani itu.

Selain itu, menumbuhkan start up baru di dunia ini, akan berimbas kepada tumbuhnya daya ekonomi masyarakat melalui Industri Kecil Menengah (IKM), apalagi saat ini memasuki Masya rakat Ekonomi Asean (MEA) sehingga kompetisi semakin ketat.

“Kita akan ada Malang Creative Week sebagai wadah bagi para pelaku industri kreatif memasarkan produknya,” tukasnya.

Sementara itu Koordinator MCF, Vicky Arief, menyambut positif pelatihan tersebut. Ia berharap sinergitas antara para komunitas dan pelaku industri kreatif dengan Pemerintah Kota Malang bisa berlangsung baik, sehingga nantinya MCF bisa memberikan masukan, saran dan inovasi baru untuk pembangunan kota malang.

“Pelatihan ini adalah hal yang sangat dibutuhkan para komunitas dan Pemerintah Kota Malang sudah memfasilitasi dengan baik,” kata Vicky.

Wali Kota Malang, H. Moch Anton, berharap dengan terus mengasah ketrampilan anak muda kreatif melalui pelatihan seperti yang dilakukan Disperindag, bisa menumbuhkan iklim yang baik bagi ekonomi kreatif.

“Yang jelas saat ini Peme rin tah sedang fokus menumbuhkan sektor ekonomi kreatif, salah satunya melalui MCF,” kata Abah Anton.

Bahkan, dalam mendukung upaya tersebut, Pemerintah Kota Malang saat ini tengah bekerjasama dengan Kementerian untuk membangun Technopark, yang nanti akan digunakan untuk mempromosikan hasil karya para anak muda kreatif tersebut. (imam)

Sarasehan Remaja Perangi Narkoba

MALANG - FN. sarasehan remaja yang di gelar di Pendopo Agung Kabupaten Malang, beberapa hari yang lalu. Hadir Bupati Malang H. Rendra Kresna, Kepala bagian Administrasi Masyarakat Kabupaten Malang Ir. R. Taufiq Hidayat yang diikuti oleh sejumlah remaja dari Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR), Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK Remaja) dan Palang Merah Remaja (PMR) hadir pula narasumber kegiatan ini dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Malang dan Dosen Departemen Pendidikan Kesehatan dan Ilmu Perilaku Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, Pulung Siswantara, SKM,. M.KM. Bupati Malang dalam sambutannya menyampaikan “Remaja adalah kelompok usia yang dikhawatirkan kegiatannya dapat mengarah pada hal-hal negatif.

Kekhawatiran terpengaruh halhal negative tersebut karena usia kalian adalah usia transisi, antara usia masa kanak-anak yang tergantung kepada orang lain ke masa dewasa yang mandiri, ber tanggung jawab dan mampu menentukan sikap terbaik menurut kalian”.

Masa ini sangat berbahaya jika remaja mengarah pada halhal yang dapat membahayakan kesehatan dan masa depannya yang diantaranya adalah penyalahgunaan NAPZA narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya, Bupati berharap dengan kegiatan sarasehan ini memberikan pengaruh positif bagi remaja sehingga nantinya dapat menjadi generasi penerus

dan pemimpin-pemimpin di masa depan. Jadi jangan gampang diajak teman-temanmu jika ajakannya tidak bermanfaat bahkan berbahaya bagi kesehatan kalian, bahkan berbahaya bagi kelangsungan generasi penerus.

Ayo kita perangi narkoba di seko lah, dirumah dan di lingkungan masyarakat” ajak Bupati.

Sedangkan kepala bagian ad ministrasi kesejahteraan masyara kat, Ir. R. taufiq Hidayat me nyampaikan bahwa masa remaja merupakan tahap penting dalam siklus kehidupan manusia. “Dikata kan penting karena dalam masa ini mengandung resiko akibat suatu masa transisi yang membawa cirri-ciri tertentu, yaitu ke bimbangan dan gejolak remaja seperti masalah kejiwaan dan tingkah laku eksprimental (selalu ingin mencoba). “Dalam per kembangannya remaja pada saat ini, rentang terjerumus narkoba dan pergaulan bebas lainnya, terkadang hanya demi nar koba remaja nekat melakukan tindak kriminal yang membuat resah orang tua dan masyarakat, “menurutnya.

Taufiq berharap dengan adanya kegiatan sarasehan remaja ini dapat meningkatkan kesadaran remaja untuk memelihara, mem bina, meningkatkan dan melestarikan kesehatan diri dan lingkungan selain itu juga agar dapat terbentuk kader kesehatan remaja yang menjadi rujukan teman sebayanya yang mengalami ma salah kesehatan reproduksi sehat, berbagai penyakit menular serta konsultasi bimbingan psikologis dan narkoba, “harapannya.

(Imam)

DICARI Redaksi Media Nasional FORUM, LENSA, KABAR DESA memb utuhkan w ar ta w an : membutuhkan war arta taw dengan syarat : 1. Pendidikan Minimal SMU/ S1 2. Berpengalaman Kejurnalisan 3. Berdedikasi Tinggi.

War ta wan y ang dib utuhkan untuk selur uh Indonesia arta taw yang dibutuhkan seluruh Redaksi : Jl. Simpang Dukuh No. 1 Surabaya Hotline : 087850000125 - 082338888125 031 70800125

4

Edisi 279 : 23 September- 7 Oktober 2016

LINTAS DAERAH Penggunaan Dana DD dan ADD Tahun 2016 di Wilayah Kecamatan Tempursari “Kacau Balau”

Jalan dibelakang kantor Dusun Iburojo dan Pasir ilegal

LUMAJANG - FN. Untuk me ningkatkan pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemkab Lumajang Harus berani mengambil lang kah tegas untuk menertibkan penambangan Pasir galian C Ilegal yang ada dilumajang. Sehingga Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam membuat suatu kebijakan untuk wajib melampirkan Kartu Kendali Pajak dalam hal ini PAD bisa berjalan lancar dan maksimal, dan untuk membuat Surat Pertanggung jawaban (SPJ) yang telah menggunakan Dana dari Pemerintah baik dari APBD maupun APBN bisa dipertanggung jawabkan.

Namun nampaknya kebijak an ini tidak begitu direspon atau tidak ditanggapi oleh semua ins tansi – instansi pemerintah Daerah yang berada di Kecamatan Tempur sari semisal seperti yang terjadi di semua Pemerintah Desa yang baru – baru ini telah menda patkan kucuran Dana Desa (DD) yang diturunkan dua termin bulan maret 2016 pencairan 60% atau sekitar Rp. 600 jutaan dan bulan Agustus 2016 sekitar 400 jutaan.

Dengan demikian sesuai amanat Undang – Undang No 6 tahun 2014 yang diikuti dengan PP No 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 tahun 2014 tentang desa dan PP No 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumberkan dari APBN. Dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa memberikan arah penyempurnaan atas peraturan Mendagri No 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengeloaan Keuangan Desa. Struktur pengelolaanya telah diperjelas, begitupun alur pengeloaan keuangan desa dan klasifikasi APBD Desa yang telah diperbaharui.

Namun jika mengacu kepada aturan diatas, jelas tidak ada yang salah dengan DD, namun nampaknya hampir sebagian be sar Pemerintahan di wilayah ke camatan Tempursari, Pronojiwo, Candipuro, Pasirian dalam peggu naan DD perlu adanya pengawasan atau pengawalan yang

lebih ketat dan serius, karena disinyalir hampir rata – rata menyimpang dari penggunaan sesuai Juklak dan Juknisnya.

Bahkan bukan itu saja, “untuk pembelian material saja banyak yang membeli Pasir atau Batu di lokasi tambang yang ilegal dengan alasan lebih murah” semua beli yang ilegal karena dekat,” juga murah. Di sini toko bangunan juga melayani pembelian Pasir bangunan dan pakai Nota Toko mas. Dan SPJ nya juga melampirkan Nota dari toko bangunan yang menjual pasir.” ucap salah satu kades di wilayah kecamatan Tempursari dan itupun bisa terjadi di kecamatan lainnya. Bahkan Kalau memakai Nota Toko dengan menjual Pasir galian C , apakah toko tersebut membeli bahan bangunan material seperti Pasir, batu kepada penambang yang Resmi, bagaimana dengan pembayaran pajak Dae rahnya dan bagaimana dengan pembuatan Surat Pertanggung Jawabanya (SPJ) nanti...???

Bahkan, belum lagi penggunaan DD dibuat pembangunan fisik semisal Untuk pembangunan Kantor Kepala Desa dan Ruang – ruangan lainya yang diluar dari Juklak dan Juknis DD itu sendiri.

Dan untuk meningkatkan pen dapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah harus berani menindak tegas menertibkan penambangan Pasir galian C Ilegal, Selain Pemerintah Kabupaten Lumajang membuat suatu kebijakan untuk wajib melampirkan Kartu Kendali Pajak dalam hal ini, untuk membuat Surat Pertanggung jawaban (SPJ) yang telah menggunakan Dana dari Pemerintah baik dari APBD mau pun APBN. Dengan demikian PAD akan maksimal tanpa hambatan sedikitpun.

Selanjutnya, Kepala DPKAD Kabupaten Lumajang Gawat ketika dikonfirmasi melalui Via hp genggamnya mengatakan terkait penmbangan pasir gali an C yang digunakan untuk semua bangunan yang memakai Dana Desa dan Anggaran Dana Desa

Penggunaan . . . ke hlm 11

Pemkab Lumajang Percantik Alun-Alun Kembalikan Fungsinya sebagai Fasilitas Publik, Ruang Terbuka dan Pengungkit Perekonomian Masyarakat LUMAJANG - FN. Pemerintah Kabupaten Lumajang mulai mela kukan rehabilitasi menyulap Alun – Alun kota Lumajang untuk men jadi lebih baik dari sebelum nya oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lumajang dengan biaya yang di anggarkan sebesar Rp. 7 milyar le bih.

Ir. Nurul Huda selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang mengatakan dalam Jumpa Pers yang dilakasanakan di lantai III Kantor Pemerintah Kabupaten Lumajang kemarin Lusa menyampaikan, kepada Wartawan dari beberapa media di antaranya me dia Cetak, media Elektronik yang pada saat menghadiri undangan dari Humas Pemkab Lumajang bahwasanya, rehabilitasi Alun – Alun yang tepatnya dikota Lu majang ini dengan tujuan mengembalikan fungsinya sebagai Fasilitas publik, ruang terbuka dan pengungkit perekonomian masya rakat. Sehingga nantinya Alun – Alun ini bisa menjadi sarana pariwisata, rekreasi tempat kum pulnya keluarga untuk bersantai, dan sebagai sarana olah raga murah dan peneduh penyerapan air hujan, penyedia habitat satwa, mudah dan dapat di akses masya rakat, Bahkan bagi komonitas tertentu sepertinya bagi kalang an anak – anak muda juga disediakan mulai dari main jogging, sepatu roda dan masih ban yak lainya.”jelasnya. “ Nurul Huda, menambahkan, selain sebagai sarana rekreasi dan pariwisata, alun – alun ini akan diubah di percantik dan akan menjadi indah pandangan

Perdana . . . .

Sambungan dari hlm. 12 Walikota Tarakan Sofian Raga, Kepala Bandara Juwata Samsul Banri, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kaltara Amir Bakrie serta jajaran kepala dinas Pemprov Kaltara.

Irianto mengatakan, kegiat an ekspor hasil laut ini harus terus berlanjut. Artinya, Pemprov akan hidupkan kembali ekspor komoditi unggulannya yang di negara lain tidak dihasilkan atau dihasilkan tetapi tidak se besar hasil laut di Kaltara. “Karena laut kita termasuk masih bersih, ini berpengaruh terhadap rasa menentukan harga. Tinggal bagai mana pedagang atau nelayan kita di Kaltara memanfaatkan ini, karena ini termasuk murah, 15 per kilogramnya,” ujar Irianto. Lebih lanjut, Gubernur Irianto menyatakan, dengan pengiriman langsung ke negara tujuan, diha rapkan berdampak positif terhadap harga beli hasil perikanan dari nelayan. Dengan menggunakan jalur laut dikirim ter-

bisa merubah situasi menjadi sejuk dan nyaman karena adanya empat air mancur. Dan ke empat air mancur ini merupakan air terjun islami bisa karena dekat masjid, dan minimatur air mancur menari yang akan ditempatkan disisi timur depan Gedung BNI. Mengenai konsep penataan Alun – Alun itu sendiri sudah didiskusikan bersama, bahkan langkah pertama adalah penganggaran Master plan. Dan terkait Master Plannya sudah selesai dan sudah di persentasekan kepada Bupati dengan mengundang DPRD sehingga perencanaan dan pelak

sanaannya benar – benar matang sesuai dengan harapan kita,” ujarnya.

“Nampaknya, untuk air mancur Playground didepan SDN Lowo Lumajang. Dan untuk air mancur Amphi Theater ditempatkan didepan Pendopo dan untuk air mancur dibawahnya pohon be ringin, sedangkan pintunya ditempatkan didepannya Masjid. Dan untuk trotoar akan di perlebar dua kali lipat dari sekarang se hingga bisa jogging Dan Proyek Pembangunan ini, akan selesai di awal bulan Desember 2016, “pungkasnya (bayu/kar)

lebih dulu ke Surabaya dan Jakarta kemudian ke negara tujuan, sela ma ini alur distribusinya memakan waktu yang panjang.

Namun dari sisi waktu untuk lebih cepat sampai sehingga lebih kompetitif dari sisi kualitas. Dari sisi lain, daerah juga akan diuntungkan. Sebab akan ada kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) salah satunya dari pajak ekspor.

“Akan ada perhitungan yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan tentu nya pendapatan tersebut akan dipergunakan kembali bagi pem bangunan di Kaltara,” tegas Irianto.

Jika dilihat dari nilai ekspor, Irianto menjelaskan bahwa nilai ini lebih tinggi karena dibeli dengan mata uang asing.

“Misalnya kita menjual Rp 200 ribu, berarti kita jual sekitar USD 25 bisa jauh selisihnya, sekali angkut itu 15 ton sekitar 900 juta untuk sekali pengiriman,” katanya.

Gubernur Irianto mengatakan, DKP sudah menggandeng Bea Cukai dan Badan Karantina untuk

ikut dilibatkan dalam melakukan pengecekan dan penertiban surat keterangan asal ekspor.

“Ini bertujuan untuk supaya ko moditas ekspor kita bisa diterima dengan baik tanpa mengalami kendala administarsi,” katanya.

Dengan dimulainya ekspor produk hasil kelautan dan perikanan, Gubernur Irianto mengharapkan Kaltara bisa menjadi pioneer ekspor impor barang yang seimbang. Jika pengiriman barang keluar sudah berhasil, diharapkan kembalinya membawa sesuatu yang dibawa (barang impor) untuk keperluan masyarakat kaltara.

“Untuk menunjang keberhasilan ini, kita sangat mengharapkan dapat dukungan penuh dari Ke menterian Perhubungan,” sebutnya. Gubernur Irianto mengharapkan, tidak hanya produk hasil kelautan dan perikanan saja, me lainkan produk lainnya seperti hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan dalam bentuk kontainer laut yang diminati dan di sukai di negara tujuan.

Hmsprov/As

5

Edisi 279 : 23 September- 7 Oktober 2016

LINTAS DAERAH

Edisi 228 : 9 - 23 April 2014

Oknum FIF Finance Korupsi Uang Nasabah BANJARMASIN - FN. Seorang nasabah yang melakukan pembayaran terkahir atau pelunasan biaya kredit di FIF finance yang istilah namanya pembiayaan kredit untuk elektronik merasa kecewa dengan uang kembalian yang diserahkan oleh seorang kasir dari FIF Finance group yang berada di kalimantan Selatan Jl. Gatot Subroto. Itu merupakan pembayaran kredit yang terakhir dengan jumlah total pembayaran nasabah semua mulai dari pembayaran pokok Rp. 308.000,00 (11510201) hingga denda Rp. 29.260,00 (24111601) dan pembulatan komulatif Rp. 40,00 (80119901) dengan total Rp. 337.300,00 Kwitansi no. RVB 16073798 no kontrak nasabah 501.802.972.015 yang mana nasabah tersebut membayarkan uangnya kepada pihak kasir berjumlah Rp. 350.000,00 ternyata kembalian yang dikasihkan berjumlah Rp. 12.000,00 yang mana kembalian seharusnya adalah sebesar Rp. 12.700.

Ketika pihak konsumen menghitung jumlah pembayaran dan dengan melihat bukti kwitansi yang ada tertera sejumlah Rp. 337.300 mempertanyakan kenapa kemablian uang segini, pihak kasir yang bernama Dhani menganggap tidak ada uang kembalian tetapi setelah dicari ternyata uang kembalian sebesar Rp. 700 ada di miliki dan anehnya lagi alasan kasir tidak memiliki uang recehan un tuk kembali mustahil dikarenakan dimana pihak bank Indonesia melalui bank-bank yang ada mengeluarkan uang pecahan mulai dari kecil sampai besar. Ungkap pihak nasabah yang nama samarannya julak kepada media Forum Nusantara.

Hal inilah yang sering terjadi apabila oknum tersebut dalam hal ini apabila tidak di pantau dan akan menjadi besar dalam jumlah transaksi yang dilakukan oleh financefinance lainnya mengumpulkan uang hasil korupsi dengan nasabah, yang mana seharusnya finance tersebut mempunyai uang untuk kembalian yang di miliki sebagai pembayaran kepada nasabah dan ketika dikumpulkan hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun merupakan hasil yang lumayan sehingga patut di katagorikan sebagai hasil korupsi walaupun hasil nilainya yang di kumpulkan kecil yang akhirnya akan menjadi bukit bagaikan gunung yang tertimbun.(gatot)

Saka Management

Adakan Weeding Ekspo 2016 BANJARBARU - FN. Sanggar Kelapa management Banjarbaru mengadakan weeding eskpo 2016 yang berlangung di Q Mall Banjarbaru. Dalam weeding ekspo kali ini sanggar kelapa management mengajak bebera rapa weeding organaizer untuk ikut partisipasi dalam kegiatan ini. Diantaranya pameran weeding pernikahan bagi yang ingin melangsungkan pernikahan yang akan di gelarnya. Menurut pemilik saka management ka yana selaku ketua panitia weeding ekspo 2016 ini merupakan pameran yang pertama kali di buatnya. Kedepannya nanti akan ada lagi weeding yang akan di kembangkannya tidak hanya per siapan pernikahan bahkan nanti pelaksanaan perkawinan pun dilakukannya di samping itu kita juga mengadakan berbagai lomba diataranya lomba rias penganten, lomba busana penganten dan berbagai lomba selama ekspo ini berlangsung dan kami mengharapkan bantuan baik dari peme rintah dan sponsor lainnya untuk mendukung acara kami ini.

Dengan adanya weeding

ekspo ini disambut baik oleh pemerintah kota Banjarbaru yang mana dalam sambutan kedepannya agar ada lagi kegiatan seperti ini sehingga meninggkatkan suatu potensi bagi kota banjarbaru kedepannya nanti harapan be liau.(Gatot)

Water Boom Pesona Modern Takut Kalah Bersaing GAMBUT- FN. Water Boon Pesona Modern yang terletak di gambut Km 10 kab. Banjar martapura beberapa waktu me ngadakan sejumlah kegiatan lomba untuk meningkatkan bagi pengunjung agar berbondong-bondong menikmanti wahana permainan yang ada di lokasi ini yang mana wahana yang ada adalah permainan air bagi anakanak dan dewasa yang menikmatinya.

Dalam hal ini di sela memperingati hari kemerdekaan RI yang Ke 71 ini Water Boom pe sona modern mengadakan berbagai kegiatan diantaranya taritarian khas daerah dan berbagai kegiatan lomba untuk menarik pengunjung datang ke wahana permainan tersebut.

Ketika wartawan Forum Nusan tara mewawancara pengelola water boom ini mengatakan me mang dalam setiap tahunnya ada dua pengundian yang dilakukan untuk pengunjung yang datang

kesini dimana karcis yang diterima akan di undi nantinya dalam setiap enam bulan sekali dengan memperebutkan sebuat hadiah yang telah di sediakan oleh kami. Permainan wisata ini tidak hanya permainan wahana yang ada pengunjung juga dapat menikmati berbagai fasilitas yang kami berikan diantaranya berbagai ta rian, kuliner dan lainnya. Agar pengunjung tidak bosan dalam menikmati hal ini apalagi sekarang water boom di provinsi Kalimantan setan tidak hanya di sini sudah

banyaknya water boom yang me mulai bisnisnya apalagi selain water boom wanaha menantang bagi permainan anak-anak ini sdh banyak muncul.

Mengantisipasi hal ini water boom pesona tidak kalah dari segi untuk menarik pengunjung yang datang oleh sebab itu mereka mengadakan berbagai kegiatan yang mana untuk dinikmati oleh pengunjung agar mereka tidak bosan dan jenuh dari segi permainan yang ada. ( Gatot)

Pemkab BANJAR Abaikan PERDA HIV AIDS MARTAPURA - FN. Setiap kabupaten yang ada di provinsi kalimantan Selatan yang mana dalam Keputusan Presiden Repu blik Indonesia melalui Peratur an Presiden Republik Indonesia nomor 75 tahun 2006 tentang penaggulangan AIDS Nasional dan melalui beberapa kementerian yang ada diantaranya kementerian kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat, Kementerian lainnya bersama untuk menanggulangi penyakit menular ini diabaikan oleh pemerintah Kabupaten Banjar sendiri yang mana dalam hal ini penyebaran penyakit HIV AIDS ini tidak dianggap potensi di kabupaten yang beragamis ini.

Padahal dalam setiap daer-

ah, disetiap provinsi dan kabupaten kota melalui keputusan ini di wajibkan membentuk suatu perda yang akan berpontensi dalam penanggulangan penyakit ini. Namun ketika di pertanyakan kepada kabag hukum pemkab Banjar Hj. St. Mahmudah, SH,MH kepada wartawan Forum nusantara mengatakan sela ma ini belum ada permintaan dari SKPD terkait khususnya dinas Kesehatan sendiri agar membentuk suatu perda tentang HIV AIDS ini. Seandainya ada kami akan proses terlebih dahulu mung kin agak lama baru bisa tereali sasi karna perlu adanya sidang dewan yang harus dibahas. Tetapi dalam hal ini ketika di konfirmasi ke instansi terkait dinas kesehatan setempat yang mana dalam hal ini selaku pemangku

dari permasalahan ini tidak dapat ditemui dengan alasan media yang kami terima untuk konfirmasi hal ini adalah media lokal harian itu sudah menjadi perin tah dari kepala dinas terkait. Ber beda halnya dengan DPRD Kab. Banjar yang mana ketika di temui Anggota komisi yang membidangi hal ini sedang keluar ada ke per luan dinas.

Hal ini perlu di pertanyakan alasan apa yang menjadi di abai kan tentang perda ini oleh pe me rintah kabupaten Banjar sendiri yang mana lambannya pembuatan perda HIV AIDS ini padahal pe merintah pusat sudah jauh-jauh sebelumnya memperingatkan agar setiap kabupaten dan provinsi untuk membentuk perda yang merupakan penaggulangan yang sangat serius hal ini.(gatot)

SRIKANDI Pemuda Panca Marga Berikan Anugrah Award ke IV BANJARMASIN - FN. Sebagai SRIKANDI-SRIKANDI Pemuda Panca Marga Provinsi Kalimantan Selatan Sabtu malam (20/8) telah memberikan berbagai macam penganugrahan kepada beberapa tokoh yang dianggap layak oleh SRIKANDI-SRIKANDI Pemuda Panca Marga Prov Kal Sel yang berlangsung dengan hikmat tokoh-tokoh yang di berikan oleh SRIKANDI Pemuda Panca Marga adalah yang selama ini berperan dalam pem bangunan di Kalimantan Selatan baik dari kalangan perwakilan daerah sampai masyarakat umum lainnya.

Menurut keterangan ketua

pelaksana SRIKANdi Pemuda Panca Marga KalSel ibu Merlin kepada Wartawan Forum Nu santara saat diwawancarai, pe nganugrahan Bintang Award ini adalah yang ke IV mereka berbagai dari segi prestasi yang di peroleh antaranya, Anak-anak, Entertent, beberapa tokoh pengusaha muda diantaranya GUSTI RIKZY SUKMA ISKANDAR PUTE RA, anggota Dewan Perwakilan Daerah pusat HASNUR HARIADI SULAIMAN dan daerah kabu paten, Ketua ORDANDA Banjarmasin RUSTAM EFENDI, se muanya ada 18 penghargaan yang kami berikan. Kedepannya kami akan mencari tokoh-tokoh pe-

muda dan pemudi yang berprestasi lagi untuk bintang award yang ke 5 di tahun 2017 nanti dianta ranya segi pendidikkan dan tokoh lainnya. Dengan diberikannya penghargaan bintang award ke IV ini kita berharap apa yang diharapkan oleh SRIKANDI-SRI

KANDI Pemuda Panca Marga Kal Sel kedepan menjadi suatu harapan yang sangat dapat diwujudkan sehingga pembanguan di provinsi Kalimantan Selatan bertambah maju dari berbagai sektor. (gatot)

FORUM NUSANTARA GROUP

6

Edisi 279 : 23 September- 7 Oktober 2016

FORUM DAERAH

Pelaksanaan Kegiatan Qurban di SMPN 2 Tulungagung

TULUNGAGUNG - FN. Dalam rangka Memperingati Hari Raya Idul Adha yang jatuh pada hari Senin tanggal 12/9/2016, SMPN 2 Tulungagung menggelar buka bersama pada hari Minggu malam Senin dan dilanjutkan takbir bersama yang bertempat di masjid SMPN 2 Tulungagung,sementara itu pada pagiharinya seluruh siswa-siswi baik guru dan staf SMPN 2 Tulungagung melakanakan sholat Idul Adha di masjid

dan di halaman sekolah SMPN 2 Tulungagung.

Seluruh siswa-siswi melaksanakan sholat Idul Adha dengan ikhlas dan khusuk, untuk imam dalam sholat idul adha ini dipimpin langsung oleh KH. Ta’ amin untuk kutbah di pimpin oleh KH. Zubaitul Ulum. Setelah sele sai sholat Idul Adha selesai siswasiswi kelas IX diberi tugas untuk merangkum materi khutbah yang telah di laksanakan.

Selanjutnya dilanjutkan dengan acara puncak yaitu penyembelihan hewan qurban berupa 3 ekor sapi, 1 ekor sapi dari siswasiswi,2 ekor sapi dari bapak ibu guru dan seluruh karyawan serta staf SMPN 2 Tulungagung. Da lampenyembelihan qurban ini di dampingi langsung oleh kepala sekolah Drs. Eko Purnomo, MM. Panitia qurban Khudori me ngatakan tujuan qurban di hari raya Idul Adha iniadalah untuk Melatih siswa – siswi agar ikhlas beribadah kepada Allah SWT,serta siswa - siswi dapat mengertahui makna dari qurban itu sendiri yairtu membantu kepada orangorang yang membutuhkan.Khudori Menambahkan Untuk daging qur ban nantinya akan di bagikan kepada siswa-siswi SMPN 2 Tulungagung sebanyak 163 orang yang terdiri dari anak yatim dan fakir miskin,serta masyarakat sekitar sekolah yang berhak me nerima.Bagi masyarakat yang sudah menerima kupon untuk pengambilan daging dipersilahkan datang langsung ke SMPN 2 Tulungagung ungkapnya.(fiq)

Imigrasi Tekankan UU No.6 Tahun 2011 Demi Kedaulatan Negara

(dari kiri) DR. Taswem Tarib, BcIM, SH, MH dari BPSDM KEMENKUMHAM, Bupati Blitar H. Rijanto, Kepala Imigrasi Kelas II Blitar, Mulkan Lekat, SH, MM

BLITAR - FN. Negara mempunyai kewenangan untuk melaku kan pencegahan dan penangkalan kepada orang asing untuk masuk atau keluar wilayah Indonesia berlandaskan kepentingan nasional negara tersebut.Dan Indonesia terdapat undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian untuk me nga tur keberadaan orang asing. Ini demi tegaknya kedaulatan negara.

Kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi dalam negara, dalam konteks keimigrasian.

Kedaulatan negara mengarah pada yurisdikasi negara atau wilayah kewenangan hukum , dalam hal ini hukum keimigrasian. Hal ini

mengemuka pada sosialisasi keberadaan, kegiatan orang asing dan ijin tinggal keimigrasian serta penjamin warga negara asing berdasarkan UU No.6 Tahun 2011 tentang keimigrasian di Hotel Puri Perdana Blitar, Senin (19/ 9). Kepala Imigrasi Kelas II Blitar, Mulkan Lekat, SH, MM mengungkapkan, subjek hukum ke imigrasian merupakan manifestasi dari kedaulatan negara yang di tuangkan dalam bentuk lalu lintas orang dan pengawasan serta ke giatan orang asing dalam yurisdikasi (teritorial) Indonesia. Ke daulatan merupakan prinsipprinsip Keimigrasian. “Keimigrasian mempunyai prinsip antara

lain, Indonesia negara non-imigran atau membatasi semaksimal mungkin pertambahan penduduk negara melalui proses kewarganegaraan yang berpangkal pada hak-hak imigrasi,” kata Mulkan Lekat. Selective policy dimaksudkan hanya orang asing yang bermanfaat dan berguna bagi usa ha pembangunan dan usaha me wujudkan kesejahteraan bagi bang sa Indonesia yang diijinkan mema suki wilayah Indonesia, dan the right of movement menjamin serta melindungi hak-hak orang a sing untuk melakukan perjalanan ter masuk hak berkomunikasi se panjang tidak membahayakan dirinya atau kepentingan negara khusus.

Sementara itu, Bupati Blitar, H. Rijanto dihadapan undangan yang hadir seperti anggota For pimda, Kepala SKPD, Camat, Kades/Lurah se-Kabupaten Blitar dalam sambutannya menegaskan, sosialisasi yang digelar sehari ini sangat penting untuk mendukung perkembangan Kabupaten Blitar. Mengingat kabupaten de ngan sebutan Seribu Candi ini mempunyai potensi wisata yang luar biasa. Apalagi ini akan di dukung dengan Jalur Lintas Se latan ( JLS) yang sekarang ini berubah nama menjadi jalur PANSELA ( jalur atau jalan yang melintasi Pantai Selatan) yang

Tradisi Sedekah Laut Longkangan Munjungan

TRENGGALEK - FN. Longkangan merupakan upacara adat masyarakat dan nelayan Munjungan. Upacara adat ini dilaksanakan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, atas melimpahnya tangkapan hasil melaut. Tradisi ini juga berfungsi peringatan kepada leluhur yang membuka kawasan Munjungan utamanya Rara Puthut yang konon oleh Ratu Pantai Selatan dipercaya menguasai kawasan Pantai Ngampiran, Blado, Sumbreng, dan Ngadipuro Munjungan. Adat Longkangan ini rutin diperingati di Pantai Blado yang terletak di desa Munjungan kecamatan Munjungan.

Pantai ini terletak di 49 km arah Selatan dari kota Trenggalek, ± 230 km dari Surabaya.

Waktu pelaksanaan sedekah laut Longkangan ini dilakukan tiap Selo penanggalan jawa, tepatnya pada hari Jum’at Kliwon. Upacara adat ini biasa dilakukan pada siang hari menjelang sore. Dengan diawali kirab Tumpeng Agung dari Pendopo Kecamatan Munjungan sampai di Pantai Blado yang dipimpin langsung oleh Camat Munjungan dan semua Kepala Desa se Kecamatan Munjungan. Kirab ini diiringi oleh dayang-dayang serta rombongan jaranan yang berpakaian adat Jawa. Sesampainya di Pantai Blado prosesi Longkangan dimulai. Seperti Labuh larung sembonyo, dalam tradisi longkangan ini juga wajib ada kesenian tayub untuk pe-

lengkap prosesi ini.

Dipastikan setiap Longkangan ini digelar, masyarakat Munjungan dan sekitarnya maupun wisatawan selalu berduyung-duyung menyaksikan upacara adat ini. Baik di sepanjang jalan yang dilewati rombongan kirab maupun dilokasi upacara adat ini. Sebagai puncak acara adat longkangan ini dilakukannya prosesi menghanyutkan Tumpeng Agung di tengah lautan Pantai Blado.

Tahun 2016 ini tradisi longkangan ini diselenggarakan pada Hari Jum’at Kliwon tanggal 02 September 2016 di Pantai Blado. H Moch. Nur Arifin Wakil Bupati Trenggalek nampak hadir dalam Longkangan ini. Kehadiran Wakil Bupati Trenggalek ini didampingi istri Novita Hardini, Forkopimda dan beberapa pejabat di lingkup Pemkab Trenggalek. Dikonfirmasi mengenai Longkangan ini Wakil Bupati Treng galek menyampaikan bahwa hal ini menunjukkan bahwasannya di Trenggalek utamanya di masingmasing daerah mempunyai seja rah yang akrab dengan ritualsuci. Salah satunya longkang an ini.Yang jelas acara seperti ini perlu kita lestarikan,pasalnya Trenggalek ada karena memang sejarahnya seperti ini. Ini merupa kan bentuk perwujudan rasa syu kur masyarakat, saya harap Allah berkenan memberikan keselamatan dan kemakmuran khususnya Munjungan dan Kabupa ten Trenggalek”, Pungkas Wabup.(fiq)

harapannya segera bisa dilalui.

“Tentu ini akan mendorong warga asing untuk melihat obyek wisata di Kabupaten Blitar. Selain itu, dengan berlakunya MEA, pasti meningkatkan kunjungan ke Indonesia.” Ujar H. Rijanto.

Orang nomor satu di Kabupaten Blitar juga menyampaikan bahwa usulan para Bupati dikawasan selatan Jawa Timur ke Presiden Jokowi terkait dibangunnya bandara, mendapat sam butan positif dari orang nomor satu di Indonesia ini. Dengan dibangunnya fasilitas ini, akan dipastikan meningkatkan kun-

jungan warga asing, dan kesempatan bagi Indonesia termasuk Kabupaten Blitar untuk mempromosikan potensi yang ada.

Untuk itu, diharapkan kepada para SKPD terkait, aparat pemerintahan desa/kelurahan untuk menindaklanjuti sosialisasi ini, termasuk dalam hal pengawasan kepada warga asing.

Ditempat yang sama, narasumber (widyaiswara) Luar Biasa DR. Taswem Tarib, BcIM, SH, MH dari BPSDM KEMENKUMHAM menjelaskan, implementasi kedaulatan negara dalam

Imigrasi . . . ke hlm 9

7

Edisi 279 : 23 September- 7 Oktober 2016

FORUM NGAWI Desa Budug Lakukan Pembangunan Sesuai Kepentingan Masyarakat

NGAWI - FN. Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2016. Peraturan ini menjadi salah satu dasar hukum serta pedoman penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Secara umum, prioritas penggunaan Dana Desa 2016 tetap ditujukan pada dua bidang yakni pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Program pembangunan Sa

rana dan Prasarana Desa yang berasal DD (dana desa), yang digulirkan oleh pemerintah kabupaten Ngawi, dirasakan unsur manfaatnya oleh masyarakat desa. Selain menunjang peningkat an ekonomi akses lainya ikut tertolong dari bantuan berlabel khusus pembangunan fisik desa.

Tepatnya di Desa Budug Keca matan Kwadungan Kabupaten Ngawi oleh Kepala Desa Marjuki , pembangunan nampak berjalan sesuai harapan masyarakat.

Pelaksanaan pembangunan TPT yang merupakan jalan pertanian Dusun Sendang bersumber dari ADD ini mempunyai panjang 194,6 meter persegi (sebelah kiri). Pembangunan ini dilakukan karena selain mempernyaman dan mem perindah jalan desa agar seti ap jalan yang berada di Desa Budug nampak tertata rapi dan masih banyak manfaat lainnya, apalagi jalan ini menjadi jalan akses menuju ke sawah, tentunya banyak sekali yang menggunakan jalan tersebut.

Kepala Desa Budug Marjuki menyampaikan bahwa semua pembangunan yang dilakukan sesuai dengan peraturan peme rintah yang sedang berjalan. Di tahun 2016 ini dengan dana desa yang sangat besar tentunya dapat bermanfaat untuk melakukan pem bangunan desa selain agar mem pelancar trnsportasi masyarakat pembangunan ini dilakukan karena belum ada pembatas jalan yang permanen sehingga dapat menjaga longsornya tanah jalan me nutupi saluran selain itu menjadi nampak lebih rapi. Masyarakat Desa Keniten tentunya sangat mengharapkan dan tentunya mendukung pembangunan ini, jika semua pembangunan tentunya memberi rasa nyaman,aman di dalam lingkup Desa Budug. (cci)

Dishutbun Lakukan Kegiatan Penerapan PHT pada Pengendalian OPT

NGAWI - FN. Setiap program pengembangan sektor pertanian khususnya yang berkait dengan program pengembanagn SDM pertanian harus merupakan bagian integral dari peningkatan kesejahteraan petani (PPK). Pengembangan model pendidikan, pela tihan, dan penyuluhan berbasis kompetensi dan agribisnis diharapkan mampu meningkatkan mutu SDM pertanian. Maka dalam penerapan PHT pada pengendalian OPT harus dapat mensinergikan antara pengendalian yang sesuai lingkungan tertentu dengan

biaya yang seifisien mungkin.

Strategi pengendalian hama ter padu (PHT) merupakan usaha peningkatan produksi dengan tidak berdampak negatif juga menguntungkan dan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahtera an petani tembakau. Pada gilirannya mampu meningkatkan produktifitas, mutu dan harga hasil pertanian tembakau yang kompetitif. Tujuannya adalah me ningkatkan pendapatan dan ke sejahteraan petani yang didukung dengan pemberdayaan, peningkat an akses terhadap sumberdaya

usaha pertanian, pengembangan kelembagaan dan perlindungan terhadap petani. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Ka bupaten Ngawi yang dikepalai oleh Ir.Setiyono yang diwakili dari Bidang Perencanaan dan Pengendalian oleh Kabid Irwan Esti Cahyono, S.Hut, MH melakukan kegiatan ini merata di 3 Kecamatan dari banyak kelompok tani. Salah satunya di Desa Mojo Kecamatan Bringin kepada kelom pok tani Sari Tani, dalam upa ya untuk meningkatkan SDM dan pendapatan petani, memberikan pelatihan peningkatan kesejahteraan petani melalui penguatan kelembagaan, teknik budidaya dan pengendalian hama penya kit tanaman tembakau. Pening katan SDM petani di pedesaan merupakan suatu cara yang ditempuh untuk mengembalikan keadaan petani sebagai sumber daya manusia yang perlu perubahan ilmu pengetahuan usaha tani. SDM petani sangat perlu ditingkatkan sesuai dengan keperluan pembangunan pertanian sekarang khususnya petani tembakau, Peningkatan

Dishutbun . . . ke hlm 9

Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Ngawi Lakukan Sidak terhadap Pedagang Eceran NGAWI - FN. Pemerintah Daerah Ngawi melalui Dinas Perdagangan dan Pengelolaan gelar inspeksi mendadak (Sidak) cukai pita rokok disejumlah tempat baik toko maupun pedagang eceran lainnya. Operasi secara mendadak ini dilakukan dalam rangka pengawasan dan pembinaan terhadap penjualan rokok oleh toko-toko maupun grosir yang ada di Kabuaten Ngawi.

Pengawasan yang dilakukan berupa meninjau kesesuain bandrol cukai dengan rokoknya seperti isi, masa kedaluarsa, harga dan juga terteranya bandrol cukai dalam kemasan rokok, Kepala Dinas Perdagangan dan Penngelolaan Pasar Kabupaten Ngawi, Drs. Soeraji melalui Kabid Rika Sari menyampaikan bahwa sidak kali ini merupakan program pemberantasan barang ilegal non cukai dan cukai palsu, hal tersebut untuk memberitahu masyarakat pedagang kecil atau eceran lebih mengerti rokok yang diperdagangkan, karena adanya bea cukai yang disimbolkan pada kemasan rokok atau ijin resmi sangat penting bagi lajunya pembangunan daerah.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.07/ 2016 perubahan PMK nomor 84/ PMK.07/2008 tentang Penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau dan sanksi atas penyalahgunaan alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau.

Tentang pemberantasan barang kena cukai ilegal dengan pengumpulan informasi hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu di peredaran atau tempat penjualan eceran serta pengum-

pulan informasi hasil tembakau yan tidak dilekati pita cukai di peredaran atau tempat penjualan eceran. Desain setiap keping pita cukai seri I, seri II, seri III sekurang-kurangnya memuat Lambang Negara Republik Indonesia, lambang Direktorat Jendral Bea dan Cukai, tarif cukai, angka tahun anggaran, harga jual eceran, teks”CUKAI HASIL TEMBAKAU”, jumlah isi kemasan dan jenis hasil tembakau. Pita cukai hasil tembakau untuk pabrik hasil tembakau tertentu diberi tambahan identitas khusus yang selanjutnya disebut personalisasi, identitas khusus sebagaimana yang dimaksud berupa penambahan karakter yang secara umum diambil dari nama pabrik. Kontribusi yang diberikan kepada daerah dari sebuah CV atau perusahaan produksi rokok, pendapatan daerah untuk pembangunan bukan untuk pribadi.

Untuk itu Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar melakukan pemantapan dengan sidak terhadap pedagngan eceran, agar mereka lebih mengetahui lalu menjaga peredaran rokok sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.(cciadv)

Sosialisasi DBHCHT terhadap Setiap Kecamatan di Kabupaten Ngawi NGAWI - FN. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang yaitu UU No 39 Tahun 2007 tentang cukai, PMK Nomor: 84/PMK.07/ 2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas penyalahgunaan alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau, PMK Nomor: 28/PMK.07/2016 tentang perubahan PMK Nomor: 84/PMK.07/ 2008. Bagian Perekonomian Sek da oleh Kepala Aries Dewanto, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tem bakau (DBHCHT) ini dilakukan sosialisasi pada beberapa Ke-

camatan setiap tahunnya.

Bertepatan pada saat ini dilaku kan sosialisasi cukai di Kecamatan Pangkur dengan narasumber dari Kejaksaan, Reskrim serta Bidang Perekonomian Sekda sendiri menjelaskan perkara ketentuan pidana bagi yang melanggar peraturan cukai yaitu dengan mengedarkanatau menjual rokok ilegal tanpa memiliki pita cukai resmi. Pengenalan pita cukai 2016 antara lain lambang Negara Republik Indonesia.

Lambang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, tarif cukai, angka tahun anggaran, harga jual eceran, teks “REPUBLIK” atau “INDONESIA”, Teks “CUKAI HASIL TEMBAKAU”,

Sosialisasi . . . ke hlm 9

8

Edisi 279 : 23 September- 7 Oktober 2016

FORUM BLITAR RAPAT PARIPURNA DPRD KAB. BLITAR

Bupati Blitar Sampaikan Nota Pengantar Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016

BLITAR - FN. Bupati Blitar, Drs. Rijanto, MM, menyampaikan Pengantar Nota Keuangan Perubahan APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2016, pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Blitar, Selasa (13/09) Jam 09.00 Wib, bertempat di ruang Graha Paripurna DPRD. Rapat Paripurna di Pimpin oleh Ke tua DPRD Kabupaten Blitar, Suwito, didampingi Wakil Ketua DPRD, Maskur, S.Pd dan Sugianto, S. Sos. Dalam pidatonya, Bupati Blitar menyampaikan setelah dilakukan evaluasi terhadap perencanaan dan realisasi penerimaan pendapatan, perlu adanya penyesuaian penerimaan pendapatan baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016. Sehingga terdapat pengurangan maupun penambahan target dimasing-masing pos pendapatan diantaranya : Adanya kenaikan target pada Pendapatan Asli Daerah; Adanya penyesuaian Pendapatan dari Pos Dana Perimbangan dan Adanya Penyesuaian dari lain-lain Pendapa-

tan Daerah yang sah.

Sementara estimasi Perubah an Pendapatan Daerah dalam Tahun Anggaran 2016 semula sebesar Rp.2,312 trilyun lebih, mengalami penurunan menjadi Rp.2,251 trilyun lebih atau turun sebesar 2,61 %. Dengan rin cian pendapatan daerah Tahun Anggaran 2016 setelah perubahan yaitu : PAD menjadi sebesar Rp.214 milyar lebih atau naik sebesar 9,71 %; Dana Perimbangan menjadi sebesar Rp.1,655 trilyun lebih atau turun sebesar 4,30 % dan Lain-lain Pendapatan yang Sah menjadi Rp.381 milyar atau turun 1,24 %. Sedangkan kondisi umum perubahan Belanja Daerah terdapat perubahan yang telah dialokasikan seiring dengan proyeksi pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah. Pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 kemampuan belanja daerah diproyeksikan menjadi sebesar Rp.2,536 trilyun lebih atau menga lami penurunan 0,03 % yaitu sebesar Rp.252 juta lebih. Dengan rincian untuk Belanja Tidak Lang

sung pada Perubahan APBD men jadi Rp.1,447 trilyun lebih atau turun sebesar Rp.50,242 milyar lebih (3,35 %), sedangkan Belanja Langsung setelah perubahan naik 4,76 % menjadi sebesar RP.1,88 trilyun. Bupati Blitar juga me nyampaikan jika Kebijakan Belanja dalam Perubahan APBD Tahun 2016 diarahkan pada peningkatan proporsi belanja yang memihak kepentingan publik terutama da lam pemenuhan kebutuhan dasar.

Disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan dalam penggunaannya, belanja daerah tetap mengedepankan efisieansi, efektifitas dan ekonomis sesuai dengan prioritas yang diharapkan dapat memberikan dukungan program-program strategis. Sedangkan kondisi dan kebijakan Perubahan Anggaran Pembiayaan perlu adanya penyesuaian kembali pengalokasian penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) pada perubahan APBD sesuai hasil pemerik saaan BPK RI. Adapun komposisi pembiayaan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 yaitu Penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari SiLPA men jadi sebesar Rp.284,5 milyar lebih atau bertambah sebesar 26,45 %. Setelah Bupati Blitar me nyampaikan Pengantar Nota Keu angan Perubahan APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2016, Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Blitar menyampaikan Pandang an Umumnya sesuai dengan jad wal yang ditetapkan Badan Mu syawarah DPRD Kabupaten Blitar. (hms/eko.s)

BNK Kota Blitar Gelar Test Urine Dadakan

BLITAR - FN. Guna mencegah peredaran narkoba di lingkungan Pemerintah Kota Blitar, Badan Narkotika Kota Blitar (BNK Blitar) menggelar tes urine terhadap anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Blitar.

Ada 218 anggota Satpol PP yang

menjalani tes urine dari 220 anggota Satpol Pp Kota Blitar, mulai Kesatpol PP hingga Bantuan Polisi Satuan Polisi Pamong Praja (Banpol Satpol PP). Tes urine dilaksanakan di Gedung Kusumo Wicitro, Jalan Sudanco Supriadi, Kota Blitar, Senin (19/09).

“Dua anggota tidak dapat ha dir, satu anggota cuti melahirkan, sedangkan satu anggota ijin sakit sejak beberapa hari yang lalu,” ujar Kasatpol PPKota Blitar, Ha riyanto saat pelaksaan tes urine tersebut. Hariyanto memastikan, seluruh anggota Satpol PP terkecuali dua anggota yang ijin mengi kuti tes yang dilaksanakan oleh BNK Kota Blitar. Dijelaskannya, sebelumnya ada tujuh anggota yang tidak hadir karena kegiatan, namun mereka diminta datang ke Gedung Kusumo Wicitro tanpa pemberitahuan adanya tes urine.

Duwi salah satu anggota Satpol PP mengaku, mereka mendapatkan undangan ke Gedung Ku sumo Wicitro untuk menghadiri acara pembinaan. Ia tidak mengetahui ada kegiata tes urine yang dilakukan secara mendadak oleh BNK Kota Blitar. Meski dilakukan secara mendadak, Duwi

Ajakan Walikota Blitar Kepada KORPRI Untuk Berantas Kemiskinan

BLITAR - FN. Wali Kota Bli tar, Samanhudi Anwar, mengajak anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kota Blitar untuk bersama-sama berjuang memberantas kemiskinan.

KORPRI diharapkan solid dan profesional untuk melakukan kerja nyata dan profesional sehingga dapat ikut mensejahterakan masyarakat. Harapan itu disampaikan Samanhudi pada saat pem bukaan musyawarah kota KOR PRI Kota Blitar di Balaikota Koe soemo Wicitra, Kamis (15/9).

“Korpri harus membantu Pe merintah Kota Blitar untuk menen tang kemiskinan. Anggota Kor pri harus berada di garda terde pan untuk mensejahterakan ma syarakat. Caranya dengan mening katkan kinerja, profesional, dan disiplin dalam melaksanakan tu gas”, jelas Samanhudi. Ditambahkan Wali Kota, sebagai orga nisasi yang mewadahi para pe gawai negeri sipil, selama ini korpri telah melaksanakan tugas-tugas pembangunan, pemerintahan, dan pelayanan kema syarakatan dalam berbagai bi dang. Pelaksanaan tugas yang diemban oleh seluruh anggota Korpri secara nyata telah memberikan kontribusi positif dalam proses pembangunan daerah.

Wali Kota memberikan apresiasi bahwa aparatur di Kota Blitar telah bekerja dengan disiplin dan hafal Panca Prasetya Korpri.

Pada musyawarah kota itu peserta memilih Rudy Wijonarko

sebagai Ketua Korpri Blitar Periode 2016 – 2021. Agenda lainnya adalah mengesahkan laporan pertanggungjawaban pengurus sebelumnya.Termasuk merumus kan program kerja Korpri dan memilih pengurus Korpri periode lima tahun mendatang. Ketua Korpri terpilih, Rudy Wijonarko mengungkapkan merasa mendapatkan kehormatan karena dipercaya oleh para peserta musya warah untuk mengemban amanah sebagai ketua Korpri Kota Bli tar periode 2016 – 2021.

“Kami menganggap jabatan ketua Korpri adalah kerpercayaan sekaligus amanah, saya melihat bahwa ada beberapa program dan kegiatan Korpri di masa lalu yang telah berjalan dengan baik dan masih relevan dengan kondisi saat ini. Kegiatan Kor pri Kota litar juga sangat variatif sehingga mendapatkan anugerah juara profesionalisme korpri award tingkat jawa timur.

Hal ini menunjukkan sebenarnya bahwa selama ini kinerja korpri sudah berada pada jalur yang benar”, jelas Rudy.

Ditambahkan Rudy, program dan kegiatan yang telah berjalan di masa lalu perlu kita lanjutkan dan pada saat yang bersa maan mari kita mencari strategi dan terobosan program baru agar organisasi ini dari waktu ke waktu dapat berkembang semakin baik.” Kunci mengelola organisasi seperti Korpri ini adalah

menyambut positif kegaiatan ini.

Menurutnya, ini dapat mencegah peredaran narkoba di dalam satuannya. Ia juga berharap kegi atan seperti ini dilakukan secara berkelanjutan, untuk mencegah peredaran narkoba.

Sementara itu, Kepala BNK Kota Blitar, Sekaligus Wakil Wali kota Blitar, Drs. H. Santoso, M.Pd mengatakan,tes urine ini untuk membersihkan narkoba dari ling kungan Pemkot Blitar. Ia menilai, Satpol PP sebagai penegak Peraturan Daerah (Perda) harus bersih telebih dahulu dari narkoba. “Bagaimana jadinya ka lau Satpol PP yang membersihkan peredaran mirasantika di Kota Blitar, justu mengkonsumsi?, untuk itu, harus kita bersihkan dulu dari dalam, baru keluar di masyarakat,” tegasnya.

Meski saat ini belum dapat diketahui langsung, namun hasil

tes urine ini dapat diiketahui besok setelah ada pemeriksaan dokter. Dijelaskannya, ada seorang yang mengkonsumsi obat dari dokter dan mengandung obat tertentu, sehingga tidak muncul dalam indikator yang digu nakan untuk tes urine.

Drs. H. Santoso, M.Pd mene gaskan, akan memberikan sanksi yang tegas kepada anggota Satpol PP yang kedapatan mengkonsumsi narkoba. Sanksi yang dibe rikan sesuai dengan tingkat peng gunaan oknum tesebut, mulai dari hukuman ringan hingga berat.

BNK Kota Blitar juga akan menggelar tes urine untuk pega wai Pemerintah Kota Blitar yang lainnya.

“Kita juga akan lakukan tes untuk pegawai yang lain, tidak hanya Satpol PP, namun waktunya masih belum kita tentukan,” pungkasnya. (eko.s)

Ajakan . . . ke hlm 11

9

Edisi 279 : 23 September- 7 Oktober 2016

FORUM IKLAN Tantangan . . . .

Sambungan dari hlm. 1 budayaan RI, Ibu Puan Maharani yang bertempat di Dermaga Ujung Armada RI Kawasan Timur Surabaya minggu 4 September 2016.Acara tersebut disambut meriah oleh masyarakat Jatim khususnya dikalangan pengurus dan anggota pramuka se Jawa timur.

Tidak hanya Bupati Sumenep, DR.KH.A.Busyro Karim M.Si selaku ketua Mabicab Sumenep yang menerima penghargaan tersebut namun penghargaan yang sama , juga diterima atau diberikan kepada Ketua DPRD Kab. Sumenep H. Herman Dali Kusuma, S.Sos, MH sebagai anggota Mabicab Sumenep berupa Gerakan Pramuka Lencana Darma Bhakti. Selain itu, Penghargaan Gerakan Pramuka ini, juga diberikan kepada Ketua Mabicab dan Kwarcab di 23 Kota/ Kabupaten lainnya yang ada di Jawa Timur diantaranya berupa Lencana Melati, Lencana Darma Bhakti, Lencana Wiratama, Lencana Pancawarsa Utama

dan Lencana Pancawarsa I s/ d IX. Penghargaan tersebut, diberikan langsung oleh Mentri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Puan Maharani sekaligus sebagai Ketua Harian Majelis Pembimbing Nasional Gerakan Pramuka ke pada Bupati Sumenep dan Ketua DPRD Sumenep bersama Kota/ Kabupaten lainnya di Jatim pada Apel Akbar memperingati Hari Pramuka ke 55 Tahun 2016 bertempat di Dermaga Ujung Ar mada RI Kawasan Timur Surabaya Minggu 4/9.

Setelah menerima penghargaan tersebut,Bupati Sumenep DR. KH. A. Busyro Karim M. Si menyampaikan banyak terimakasih atas jerih payah seluruh komponen yang tergabung dalam Pramuka yang ada di Sumenep, didalam memberikan sumbangsih dan darma bhaktinya sehingga Kab. Sumenep mendapat penghargaan Gerakan Pramuka berupa Lencana Darma Bhakti Tahun 2016,semoga dengan mendapatnya penghargaan tersebut akan

memberikan kenangan,mutifasi bahkan menjadi standart bagi masyarakat khususnya seluruh komponin yang tergabung dalam pramuka unt5uk mendapatkan kembali penghargaan yang sama di tahun-tahun berikutnya.

Dan Penghargaan yang diberikan oleh Kak Puan Maharani kepada Sumenep ini, dapat di jadikan momentum dan penyemangat, agar kedepan pemuda yang tergabung dalam Pramuka khususnya Sumenep untuk dapat secara lebih pro aktif dalam memberikan sumbangsihnya kepada bangsa dan negara.

Karena, Pramuka merupakan salah satu Organisasi kepemudaan yang mempunyai peran penting dalam membangun bangsa Indonesia, utamanya da lam membangun membentuk karakter dan kepribadian yang kokoh dan baik sehingga dapat mewujudkan generasi muda bangsa Indonesia yang handal.

Pihaknya juga mengatakan, bahwa perkembangan dan situasi saat ini, berbagai ancaman terhadap kaum muda tentu menjadi tanggung jawab semua

Sosialisasi . . . .

Sambungan dari hlm. 7 jumlah isi kemasan, jenis hasil tembakau, foil hologram dan khusus untuk golongan tertentu ditambahkan kode personalisasi pada pita cukainya. Pengenalan hasil tembakau ilegal yaitu tidak dilekati pita cukai/ rokok polos, menggunakan pita cuka palsu, menggunakan pita cukai bekas, dilekati pita cukai tetapi pita cukai milik pabrik lain dan pita cukai tidak sesuai. Ada empat Ketentuan pidana yang didapat jika pengedaran rokok ilegal, salah satu dari beberapa Pasal yang menangani tentang cukai yaitu Pasal 50 UU No. 39 Th. 2007 setiap orang yang tanpa izin memiliki NPPBKC menjalan kegiatan pabrik dengan maksud komponen bangsa, termasuk juga gerakan Pramuka. Oleh karena itu, salah satu bentuk upa ya pembinaan pembentukan kualitas karakter pribadi kaum muda sebagai calon pemimpin bangsa di masa mendatang,harus dididik dengan ketat dan benar agar tertanam dallam kpribadian yang kokoh dan sekokoh pon dasi untuk mempunyai moral yang baik dan bermamfaat buat dirinya dan juga orang lain.. ( Sahnan )

Imigrasi . . . .

Sambungan dari hlm. 6

DPRD . . . .

Sambungan dari hlm. 1 dari sebelumnya Rp 2.400.427.

251. 892,16 menjadi Rp 2.287.

405.873.109,70 atau berkurang Rp 113.021.378.782,46. Kemudian belanja, dari sebelumnya Rp 2.417.754.736.127,16 menjadi Rp 2.561.213.577.876,70 atau meningkat Rp 143.458.841.

749,54. Ini mengakibatkan defisit setelah perubahan Rp 273.807.704.767,00.

Sementara di penerimaan pembiayaan, dari sebelumnya Rp 35.327.484.235,00 menjadi Rp 284.807.704.767,00 atau bertambah Rp 249.480.220.

532,00. Dan di pengeluaran pembiayaan, dari sebelumnya Rp 18.000.000.000,00 menjadi Rp 11.000.000.000,00 atau berkurang Rp 7.000.000.000,00. Sehingga pembiayaan netto sebesar Rp 273.807.704.767,00. Dan SILPA tahun berkenaan Rp 0,00.

Kedelapan fraksi di DPRD Tu lungagung yaitu Fraksi PDI Perju angan, Fraksi Gerindra, Fraksi PKB, Fraksi Hanura, Fraksi

Partai Golkar, Fraksi PAN, Fraksi Demokrat dan Fraksi Semangat Baru semua menyetujuimenye tujui Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 untuk ditetapkan menjadi Perda, namun mereka tetap memberi catatan dalam pandangan akhirnya.Salah satunya dari Fraksi PDI Perjuangan yang dibacakan Drs Wiwik Triasmoro, memberi catatan di antaranya meminta Bupati Syahri Mulyo untuk melakukan pengetatan dan mencari terobosan tambahan pendapatandaerah pasca Kementerian Keuangan menunda pencairan DAU yang selama empat bulan mencapai Rp 169.846.625.

956,00. Bupati harus lebih bekerja keras lagi dalam pengoptimalkan PAD dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah. Ini sebagai upaya untuk menutup pembiayaan dari rencana pembangunan yang telah ditetapkan akibat dari tertundanya penyaluran DAU oleh pemerintah pusat,� ujarnya.

Hampir seluruh fraksi me nya takan hal senada dengan PDI Perjuangan. Selain menyinggung

pengoptimalan pelayanan kesehatan dan permintaan penambahan alokasi anggaran untuk pendidikan diniyah yang menjadi catatan dari Fraksi PKB. Semantara itu dalam sambutannya, Bupati Syahri Mulyo mengucapkan terimakasihnya karena Ranperda tentang Perubahan APBD TahunAnggaran 2016 telah disetujui dan ditetapkan DPRD menjadi Perda. Ia menyatakan penundaan DAU oleh pemerintah pusat dampaknya juga akan dirasa oleh pemerin tah desa. “Penundaan DAU mengakibatkan penurunan penerimaan alokasi dana desa (ADD),� terangnya.Sedang untuk menjaga likuiditas, menurut Bupati Syahri Mulyo dilakukan penundaan pembayaran belanja di triwulan keempat men jadi di awal tahun 2017. Hadir dalam rapat paripurna ini Bupati Tulungagung Syahri Mulyo SE MSi dan Wakil Bupati Tulungagung, Drs Maryoto Birowo MM. Serta para kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) lingkup pem kab Tulungagung. (adv/fiq)

penegakkan hukum terhadap orang asing diantaranya: yang pertama Pejabat Imigrasi menolak Orang Asing masuk Wilayah Indonesia dalam hal orang asing tersebut karena antara lain, namanya tercantum dalam daftar penangkalan; tidak memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan berlaku; memiliki dokumen Keimigrasian yang palsu; terlibat kejahatan internasional dan tindak pidana transnasional yang terorganisasi;dan yang kedua Orang Asing yang ditolak masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam pengawsan sementara menunggu proses pemulangan yang bersangkutan.

Dijelaskan pula tentang penjamin. Penjamin adalah orang atau Korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Orang Asing selama berada di Wilayah Indonesia.

Orang Asing tertentu yang berada di Wilayah Indonesia wajib memiliki Penjamin yang menjamin keberadaannya. Penjamin bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Orang Asing yang dijamin selama tinggal di Wilayah Indonesia serta berkewajiban melaporkan setiap perubahan status sipil, status Keimigrasian, dan perubahan alamat. Penjamin juga wajib membayar biaya yang timbul untuk memulangkan atau mengeluarkan Orang Asing yang dijaminnya dari Wilayah Indo-

mengelakkan pembayaran cukai maka dipidana dengan penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukaiyang seharusnya dibayar. Dengan berbagai tahap penanganan perkara pidana sudah dipastikan bahwa peredaran Rokok akan diawasi. Jika di lihat akan lebih berat pidana yang akan diterima jika pengusaha rokok tidak mengikuti ketentuan yang berlaku, jadi untuk apa harus menyalahi aturan jika itu akan merugikan diri sendiri apalagi Negara Republik Indonesia, maka jadilah Warga Negara Indonesia yang baik. (cciadv)

Dishutbun . . . .

Sambungan dari hlm. 7 SDM selain berkaitan dengan peningkatan produktifitas peta ni juga diarahkan pada peningkatan partisipasi politik petani dalam setiap proses pengambilan ke putusan yang menyangkut kepentingan mereka melalui or ganisasi petani mandiri.

Bagaimana pun juga membangun SDM pertanian tidak terlepas dari pembanguan dalam berbagai aspek strategis petani. Yaitu aspek produksi dan ekonomi, sosial, dan ekologi.

Keberhasilan penguatan aspek tersebut yang akan menentukan apakah kualitas SDM pertanian dan pedesaan akan me ningkat nyata atau berjalan di tempat.

Bagaimana pun juga membangun SDM pertanian tidak terlepas dari pembanguan dalam berbagai aspek strategis petani. Yaitu aspek produksi dan ekonomi, sosial, dan ekologi.

Keberhasilan penguatan aspek tersebut yang akan menentukan apakah kualitas SDM pertanian dan pedesaan akan me ningkat nyata atau berjalan di tempat.(cciadv)

nesia apabila Orang Asing yang bersangkutan: telah habis masa berlaku Izin Tinggalnya; dan/atau dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi. Setiap Penjamin yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar atau tidak memenuhi jaminan yang diberikannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (eko.s)

10

Edisi 279 : 23 September- 7 Oktober 2016

SAMBUNGAN Rapat . . . .

Sambungan dari hlm. 1 pa ten Malang. Dalam pembi ca raannya Pansus telah melaksanakan beberapa kegiatan antara lain, konsultasi baik ke pemerintah pusat maupun provinsi, kajian yang dilaksanakan bersama akademisi, serta uji publik dengan melibatkan seluruh satuan kerja perangkat daerah dan pemangku kepentingan. Hasil kegiatan terse but didiskusikan untuk menambah referensi dalam penyusunan Ra perda yang dilakukan dalam rapatrapat tim Raperda Pemerintah Kabupaten Malang.

Pada Pembahasan Raperda kali ini telah melewati tahapan sesuai dengan permendagri nomor 80 tahun 2015 yang mana dalam pembentukan ada tahapan pembinaan dari gubernur dalam bentuk fasilitasi sebagaimana disebutkan dalam pasal 88 bahwa “pembinaan sebagaimana dimaksud dila kukan fasilitasi terhadap rancangan perda sebelum mendapat persetujuan bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD. Adapun hasil fasilitasi dalam Raperda hal yang penting sela ma proses penyusunan antara lain : Penyelenggaraan Ketenagakerjaan yang bertujuan : A.Perencanaan tenaga kerja di rencanakan dan dilaksanakan secara terpadu didaerah.

B.Kebijakan system latihan kerja nasional dapat di implementasikan dengan baik dan benar di daerah C.Kebijakan produktifitas dapat di implementasikan dalam rangka peningkatan produktifitas daerah D.Kebijakan penyediaan dan pendayagunaan tenaga kerja dilakukan secara terpadu.

E.Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan

daerah F.Kebijakan perlindungan tena ga kerja dalam rangka peningkatan kesejahteraan tenaga kerja serta jaminan sosial tenaga kerja dan keluarga diarahkan dalam pening katan produktivitas tenaga kerja.

Selanjutnya disampaikan Ra perda tentang penyelenggaraan bantuan hukum untuk masyarakat miskin bertujuan untuk : A.Menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadil an B.Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum C.Menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum di laksanakan secara merata oleh masyarakat D.Mewujudkan pemberian dana bantuan hukum yang tepat sasar an bagi masyarakat miskin.

Ahmad Rofiq menambahkan “Semoga apa yang telah di lak sanakan oleh DPRD Kabupa ten Malang dengan tim Raperda dapat memberikan kebaikan dan kemanfaatan bagi DPRD Kabupaten Malang, pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Malang “tambahnya.

Selanjutnya disampaikan oleh Wakil Bupati Malang Drs. H.M. Sanusi, MM dalam sambutannya “Disampaikan terima kasih kepada pimpinan dan Pansus DPRD yang telah bekerja keras mencurahkan tenaga dan pemikiran dalam melakukan pemba hasan serta penyempurnaan atas 2 (dua) Raperda Kabupaten Ma lang yang hasilnya sudah dise pakati bersama untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah semoga Allah SWT, memberikan bimbingan dan kekuatan dan petunjuk kepada kita semua da lam melaksanakan amanat pem bangunan untuk masyarakat Kabupaten Malang. (Imam)

Wiranto . . . .

Sambungan dari hlm. 1 donesia-Malaysia. Dimana warga Sebatik masih mengandalkan rumah sakit rujukan di Tawau, Malaysia.

“Seperti yang bupati janjikan, tahun depan akan dibangun rumah sakit pratama di Sebatik,” ujar Wiranto dalam pertemuan dengan warga. Dalam kesempatan tersebut, Wiranto mengunjungi beberapa tempat, diantaranya kun jungan ke Pasar Limbuyu Sebatik Barat dilanjutkan kunjungan ke SMKN 1 Bambangan, Sebatik Barat yang mana dise kolah tersebut disediakan asra ma khusus anak-anak TKI dan warga sekitar yang dicanangkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpu-PR).

Tidak sampai disini, Wiranto yang juga didampingi jajaran Pemerintah Provinsi memantau aktivitas di kantor desa Bam bangan, Sebatik Barat dan PLTD Sei Limau untuk memastikan ketersediaan energi listrik wilayah Sebatik. Wiranto juga mengunjungi pos Patok III Aji Kuning.

Wagub H udin Hianggio tak lupa menyampaikan beberapa hal yang kini menjadi prioritas Sebatik, salah satunya keputusan Presiden menyetujui dime karkannya Sebatik menjadi kota madya. “DOB Sebatik sudah lama menjadi aspirasi warga perbatasan di pulau ini,” kata Udin Hianggio. Dikatakan, beberapa menteri bahkan presiden sekalipun tak jarang yang mengunjungi Sebatik untuk melihat kelayakannya menjadi kotamadya. Mereka pun mengakui dan menilai Sebatik layak jadi kotamdya. Alasannya tak lain demi eksistensi NKRI. “Pengesahan Kota Sebatik masih menunggu Peraturan Pemerintah (PP) baru yang akan

Pengusaha Muda Banjarbaru Sangat Prihatin Kasus HIV AIDS di Kota Banjarbaru BANJARMASIN - FN. Tokoh Pemuda sekaligus pengusaha muda Banjarbaru GUSTI RIZKY SUKMA ISKANDAR PUTERA yang mana anak sekaligus anak Ketua PMI Prov Kalimantan Selatan H. GUSTI ISKARDAR ALAMSYAH, sangat prihatin dengan kasus HIV AIDS yang ada di kota Banjarbaru yang semakin hari semakin bulan se makin tahun berkembang de ngan potensi yang banyak ditemukan kasus ini, berharap kota di Banjar baru dapat teratasi sehingga dapat dicegah dan ditanggulangi kedepannya melalui program Sosia lisasi bagaimana mana penyebaran pencegahan kasus HIV AIDS ini agar tidak terus ber kembang di masyarakat kota Ban jarbaru khusus dan provinsi Kali mantan Selatan umumnya.

Harapan dari tokoh muda sekaligus pengusaha dan pengurus PMI provinsi Kalimantan Selatan agar kasus HIV AIDS dapat ditangulangi melalui program sosialisasi dan pencegahan yang ada dilakukan oleh pihak berwenang diantaranya Aktivis Peduli HIV AIDS provinsi Kalimantan Selatan dapat melaksanakan tu gas ini. Namun tugas

ini sa ngatlah berat tanpa kerja sama yang dilakukan oleh kedua ormas ini yang tanpa seiring sejalan dengan bantuan harapan bagai mana sosialisasi dapat berjalan.

Menurut GUSTI RIZKY SUKMA ISKANDAR PUTERA, kepada wartawan Forum Nusantara disela menerima penghargaan Bintang Award ke IV menga takan, perkembangan kasus HIV AIDS sangatlah memprihatinkan, oleh sebab itu perlu adanya so sialisasi penyuluhan tentang bagaimana bahaya HIV AIDS ini dapat di cegah dan di tanggulani di berbagai lintas seperti Club-club malam, tempat prostitusi, masyarakat umum dan instasi yang ada di Kalimantan Selatan ini sehingga orang me ngerti apa itu bahaya dan bagaima na penyeberannya. Konpenenkonpenen seperti inilah yang kita harapkan dengan adanya Aktivis Peduli HIV AIDS prov Kalimantan Selatan bekerjasama de ngan PMI prov Kalimantan Selatan kedepannya melakukan Sosialasi tindakan agar tidak terus berkem bang di kota-kota khusus dan provinsi umumnya. Mengenai stig ma dan dis-

kriminasi apa yang sudah terlanjur dan menjadi sebab dari penyakit berbahaya ini kita berharap agar setiap orang yang tertular dapat mau melakukan pengobatan dan kepada masyara kat umumnya mari kita bersama mengajak dan membina me reka agar dapat mendapatkan kehidupan di masyarakat dengan tentunya tidak menyebarHarapan ini yang kita harapkan baik dari semua segi kalangan masyarakat yang ada umum mari bersama membangun provinsi daerah kita ini bebas dari bahaya HIV AIDS dengan cara so sialisasi dan pencegahan penanggulangan penyakit HIV AIDS ini agar tidak berkembang dan dapat menekan angka yang semakin berkembang setiap tahunnya tentunya dengan mem berikan pengarahan kepada seti ap orang bagaimana penularan dan pencegahan kasus ini agar tidak dapat berkembang sehingga dapat diatasi sesuai dengan ha rapan pemerintah melalui pencegahan dan penanggulangan pe nyakit HIV AIDS yang ada di daerah kita ini.(gatot)

keluar dan kemungkinan besar DOB Sebatik akan terlampir di dalam PP tersebut karena DOB Sebatik masih dalam prioritas karena sudah ditetapkan sebagai daerah kawasan strategis nasional (KSN),” ujarnya.

Dilaporkan Wagub, Sebatik saat ini diat mengajar penye-

Program . . . .

Sambungan dari hlm. 1 masyarakat Tempursari yang paling berani berbicara benar sesuai dengan fakta oleh Fredy Harianto, Karena sampai detik ini masyarakat masih banyak yang belum megetahui dan belum memahami kalau Pro gam Prona itu tidak membayar alias gratis, ia mengakui ada musyawa rah dengan warga yang mendapatkan program Prona, sebelum pungutan dilakukan. “Memang musyawarah sudah dilakukan oleh pihak Pemerintah Desa, tetapi warga tidak membicara kan kalau Program prona ini itu gratis.”Tegasnya.

Bahkan tidak itu saja, Mul yadi Warga Tempursari Keca matan Tempursari Kabupaten Lumajang yang sebelumnya juga pernah menjabat BPD dua periode sewaktu Kepala Desanya Wahyu Adi Suprapto (Towog) saat dikonfirmasi awak media melalui Via hp genggamnya,” Me ngatakan warga yang menda patkan Program Prona ditentukan oleh Pemerintahan Desa untuk membayar biaya sebesar Rp. 500. 000,- dengan cara kon tan.

“Dan kalau Program Prona itu semua biaya ditanggung Pemerintah yang bersumberkan dari Dana APBN Ini yang sa ngat kami sayangkan,” kenapa tidak disolisasikan kepada masyarakat terlebih dahulu kalau Prona itu biayanya ditanggung Pemerintah, oleh kepala desa “ujarnya.

Kepala Desa Tempursari Bam bung A.S. saat dikonfirmasi diru anganya mengatakan bahwasa nya “Kalau masalah prona Kamu masih belum dimedia,”ucapnya singkat.“Parahnya lagi yang ikut Pro gram Prona harus membayar bia ya sebesar Rp.500.000,- un tuk biaya administrasi untuk mem

Wali Kelas . . . .

Sambungan dari hlm. 1 gu(18/09/2016) Siti(35)salah satu wali murid kelas VI menyampaikan kepada wartawan "saya mendapatkan laporan dari anak saya,kalo wali kelasnya mengakatakan kepada semua siswa-siswi kelas VI apa bila tidak melunasi uang LKS tidak mendapatkan nomer ujian, yang membuat saya cemas anak saya tidak bisa mengikuti ujian setengah semester". ungkapnya dengan rasa gelisah.

"Laporan dari anak saya hari Sabtu sedangkan ujiannya hari Senin ini,masalah ini yang membuat kami bingung,sedangkan

lesaian pembangunan baik dari anggaran pusat maupun daerah, termasuk jalan, jaringan dan infrastruktur lain.”Kita mengejar kesetaraan kesejahteraan yang sama dengan negara tetangga yang lebih dulu maju, jangan sampai kita tertinggal,” pungkas Wagub. Hmsprov/As beli materai, Pemberkasan , dan untuk petugas ukur dari BPN,” dan lain – lain. dan sebelum sertifikatnya jadi Uangnya saya taruh di BRI saya gak berani mengambil, dan tidak sekarang saja pada tahun 2015 mendapatkan 50 bidang, tahun 2016 sekarang ini juga dapat 50 bidang. dalam 2 tahap masyarakat membayar sebesar Rp. 500.000,-an.”kata kades Bambang “Fredy Hariyanto adalah salah satu orang yang paling Fokal dan ditokohkan dan juga mantan anggota DPRD Kabupaten Lumajang dari PDIP kala itu, waktu ketemu dipolres Lumajang beberapa minggu yang lalu mengatakan, Kami sebagai ma syarakat Tempursari Sangat menyayangkan apa yang terjadi seka rang ini, harapan kami masalah ini mudah-mudahan hukum di negeri ini betul – betul ditegakan tanpa tebang pilih, pungut an liar yang tidak didasari de ngan hukum perlu diperta nya kan dan perlu ditindak tegas sesuai dengan hukum yang ber laku, dan ini merupakan bentuk kasus korupsi yang telah menjadi sorotan publik. Nampaknya ini sangat memalukan dan telah mencederai hati rakyat, biar dikemudian hari tidak terjadi lagi, dan tidak memanfaatkan wewenang, jabatan dan bisa menjadikan efek jera kepada ok nom pejabat lainya,”harapnya Fredy.

Lalu bagaimana tanggapan dimata hukum terkait Kades Tempursari yang diduga telah melakukan Pungli Prona tersebut, apakah hukum akan berlaku Tajam ke atas Tumpul ke bawah dan atau malah sebaliknya, tunggu edisi berikutnya komentar dan Tanggapan hukum dari Kepala Kejaksaan Negeri Negeri Lumajang Teuku Muzafar, SH. MH,” pungkasnya. (Kar/bayu) pendapatan kami sendiri serba minim,bener sekolahnya gak bayar tapi buku-buku nya yang harus bayar". Imbuhnya Ahmad Kamto.selaku kepala sekolah saat di konfirmasi melalui ponselnya.membantah "sebenarnya sudah di rapatkan kemarin dengan semua jajaran guru-guru untuk memberikan kartu nomer peserta ujian,dan akan saya klarifikasi semua guru-nya terkait masalah ini,dan sebelum nya dalam rapat sudah saya sampaikan,dan oknum guru ini tidak melakukan sesuai prosedur saya"ungkapnya dengan nada marah."Terkait penjualan LKS dan untuk swasta tidak ada Malasah,beli atau tidak kami tidak memaksa,fotokopi pun juga bisa, beda dengan negeri".tutupnya*

11

Edisi 279 : 23 September- 7 Oktober 2016

SAMBUNGAN BPBD . . .

Sambungan dari hlm. 12 menanggulangi kompleksitas permasalahan bencana-bencana di daerah, diperlukan suatu ren cana pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap penanggulangan bencana yang disebut dengan rencana penanggulangan bencana daerah.

Hal tersebut merupakan wujud dari pelaksanaan undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Pasal 35 dan pasal 36 mengamanatkan bahwa setiap daerah harus mempunyai perencanaan penanggulangan bencana.

“Dalam ketentuan pasal 6 ayat (5) peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana”. Pungkasnya.

Dikatakan, konsep penanggulangan bencana, tindakan yang dapat dilakukan untuk mengurangi

Penggunaan . . . .

Sambungan dari hlm. 4 (DD/ADD) jelas tidak memakai kartu Kendali, karena kartu kendali yang punya hanya penambang yang mempunyai ijin Resmi.” ungkapnya singkat.

Menurut salah satu staf UPT DPKAD Pasirian ketika dikonfirmasi awak media mengatakan sekarang ini mengurus meli puti empat kecamatan di anta ranya Kecamatan Tempursarin Pronojiwo, Candipuro, Pasirian, Kecamatan Tempursari, untuk memaksimalkan pembayaran pajak Daerah, Pemerintah Kabupaten Lumajang wajib melampirkan bukti kartu Kendali pajak dalam hal ini untuk proyek – proyek pemerintah,”untuk pembuatan SPJ,” Namun jika tidak melampirkan Kartu kendali apa yang dilakukan pemerintah kabupaten Lumajang dan aparat pene gak hukum terkait penggunaan DD dan ADD tahun 2016,” te gasnya.(kar/bayu)

Kepala BKKBN . .

Sambungan dari hlm. 2

..

tersebut Pemprov Jawa Timur mengucapkan terimakasih kepada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Jawa Timur.

Kepala Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat, Surya Chandra Surapati mengatakan, program BKKBN adalah salah satu nya tentang pembangunan keluarga berdasarkan sekup kehi dupan yakni mulai dari kelahir an, melahirkan kemudian menjadi balita menjadi remaja dan lansia. Itu harus dibangun kualitasnya.

Oleh sebab itu antara BKKBN pusat dan perwakilan provinsi bisa kerjasama dengan komponen pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur. Tentunya bersama masyara kat turun kedesa-desa untuk membangun keluarga dengan me makai bahasa rakyat. (yn)

risiko bencana meliputi 3 (tiga) tindakan utama, yaitu upaya pen cegahan (prevention), upaya mitigasi, dan upaya membangun kesiapsiagaan.

“Mitigasi bencana merupakan salah satu dari upaya pengurangan risiko bencana. Artinya, mitigasi dilakukan untuk memperkecil, mengurangi, dan memperlunak dampak yang ditimbulkan oleh kejadian bencana “.

Ujar Harianto yang dikenal akrab dengan para pewarta ini.

Dalam kesempatan tersebut, Harianto juga minta kepada se mua perwakilan Kecamatan sete lah mengikuti pelatihan relawan penanggulangan bencana berbasis masyarakat ini kelak mampu menjadi motor/penggerak di desanya masing-masing.

Mengingat, tujuan penanggulangan bencana adalah mencegah dan membatasi jumlah korban manusia serta kerusakan harta benda dan lingkungan hidup, menghilangkan kesengsaraan dan kesulitan dalam kehidupan dan penghidupan korban bencana.

Walikota . . . .

Sambungan dari hlm. 12 Rukmini menegaskan, tujuan semipro menjadi event yang lebih berkualitas telah tercapai. “Selanjutnya, semipro akan lebih baik lagi dari sisi jumlah dan kualitas. Menyuguhkan kegiatan yang bertaraf nasional bahkan internasional sehingga mampu berdampak ekonomi yang le bih dirasakan masyarakat Kota Probolinggo,” harapnya.

Ia pun mengungkapkan rasa terimakasih kepada seluruh pihak yang telah bekerjasama dan menjadikan suksesnya semipro. ”Terimakasih kepada TNI, Polri dan sponsor yang telah mendukung kegiatan-kegiatan semipro 2016, Alhamdulillah. Sampai jum pa semipro berikutnya,” ujar Rukmini.(Adv/Bud)

Bulog . . . .

Sambungan dari hlm. 2 Blimbing mencapai Rp30.000/ kg, Pasar Oro-oro Dowo Rp33.000/ kg, Pasar Klojen Rp32.000/kg, Pasar Tawangmangu Rp30.000/ kg, dan Pasar Dinoyo Rp30.000/ kg. Bila dibandingkan pekan lalu, harga komoditas tersebut relatif stabil tinggi. Tidak ada perubahan harga.

Untuk komoditas lain, kata dia, upaya stabilisasi harga dila kukan dengan skema Rumah Pangan Kita (RPK). Lewat RPK, Bulog Malang menggelontor barang-barang kebutuhan pokok sehingga harganya diharapkan bisa stabil.

Di wilayah kerja Bulog Malang, yakni Kota Malang, Kab. Malang, Kota Batu, Kota Pasuruan, dan Kab. Pasuruan, sudah berdiri 23 unit RPK. Dari pantauan di lapangan, kata dia, keberadaan RPK ter nyata berhasil mengerem kenaikan harga komoditas penting,

“Tujuan kita adalah mengembalikan korban bencana dari daerah/lokasi penampunggan / pengungsian ke daerah asal bila memungkinkan atau merelokasi ke daerah/lokasi baru yang layak huni dan aman, mengembalikan fungsi fasilitas umum utama, se perti komunikasi/transportasi, air minum, listrik, telepon. Termasuk mengembalikan kehidupan ekonomi dan sosial”. bebernya kepada Forum Nusantara.

Sementara itu, Ketua penyelenggara kegiatan Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Prov Kaltara Muhammad Sarwana, SH.,M.Hum menjelaskan, kegiatan pelatihan penanggulangan bencana berbasis ma syarakat ini adalah kebijakan pemerintah daerah untuk membangun ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana, dalam kaitannya dengan kemitraan masyarakat dan pemerin tah.

Menurutnya, sejalan dengan UU Nomor 24 tentang penanggulangan bencana telah ditegaskan perlu dan pentingnya pelibatan masyarakat dan pencegahan risiko dimana telah disebutkan setiap orang berhak men dapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan ben cana.

“Setiap orang berhak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khusus nya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya. Hal ini dengan sendirinya mempromosikan pen dekatan button-up dalam pe nanggulangan bencana”. Ujar mantan Sekretaris Kesbangpol Kaltara ini.

Dikatakan, pelaksanaan kegiat an pelatihan penanggulangan bencana berbasis masyarakat ini dimaksudkan sebagai perwujudan pentingnya pelibatan masyarakat dan pengurangan se per ti beras, gula pasir, minyak goreng, dan tepung terigu.

Seperti kasus di Kota Batu, RPK di sana diprotes pedagang karena menjual beras dengan harga yang relatif terjangkau.

Dengan adanya protes itu menunjukkan pedagang besar beras tidak lagi bisa mendekte harga komoditas tersebut di pasar.

Dengan adanya RPK, maka masyarakat mempunyai pilihan untuk membeli kebutuhannya dengan harga terjangkau di sana.

“Selisih harganya Rp500/kg per item bila dibandingkan harga pasar,” ujarnya.

Begitu juga dengan harga gula pasir. Harga komoditas tersebut bisa berangsur-angsur turun menjadi di kisaran Rp13.000/ kg. Pantauan di beberapa pasar di Kota Malang menyebutkan, harga gula di Pasar Blimbing mencapai Rp13.000/kg, Pasar Oro-oro Dowo Rp13.000/kg, Pasar Klojen Rp12.000/kg, Pasar Tawangmangu Rp13.000/kg, dan Pasar Dinoyo Rp120.500/kg.(yn)

risiko bencana, sebagai bentuk kemitraan masyarakat dengan pemerintah. Pelaksanaan kegi atan pelatihan penanggulangan bencana berbasis masyarakat bertujuan untuk memberikan pe mahaman kepada peserta terhadap pentingnya mitigasi bencana, disamping itu mampu me ngimplementasikan mitigasi bencana sesuai dengan peran peserta dan mampu menerapkan model pembelajaran mitigasi bencana, selain itu peserta dapat melakukan simulasi di dae rah rawan bencana serta terwujudnya sinergitas dan pemahaman yang sama dilingkungan masyara kat dalam melaksanakan langkahlangkah pencegahan.

“Sasaran kegiatan ini adalah masyarakat yang tinggal di daerah be-risiko tinggi terjadinya bencana alam maupun non-alam yang terdapat di wilayah Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan”.

Ujarnya.

Sarwana mengemukakan, alasan pentingnya penanggulangan bencana berbasis masyarakat dikarenankan penanggulangan bencana merupakan tanggungjawab semua pihak bukan hanya pemerintah semata. Dewasa ini masyarakat harus dapat menjadi pelaku utama dalam pencegahan risiko bencana dan bisa bersinergi dengan pemerintah dalam upaya mitigasi bencana.

“Semua orang berhak mendapatkan pelindungan atas martabat, keselamatan, dan keamanan dari bencana, masyarakat adalah pihak pertama yang lang sung berhadapan dengan ancaman dan bencana, karena itu masyarakat harus dapat melaku-

Kembangkan . . .

Sambungan dari hlm. 2

.

Komoditi tersebut, akan mem buka ruang yang bagus untuk peningkatan ekonomi kerakyatan yang ramah lingkungan, serta sejalan dengan misi Perhutani dalam rangka meningkatkan tu tupan lahan di kawasan hutan atau kopi tumbuh di bawah tegakan.

“Untuk pengembangan kopi hutan di zona pemanfaatan ini pada prinsipnya dapat dikerjasamakan dengan masayarakat desa hutan, badan usaha, dan lembaga-lembaga lainnya. Yang penting kerja sama pengelolaan fungsi hutan lindung dan optimalisasi berjalan dengan prinsip saling menguntungkan,” ka tanya.

Saat ini pihaknya tengah mela kukan persiapan untuk melakukan “MoU” atau nota kesepahaman dengan beberapa pihak. Nota kesepahaman, akan dibuat dan dikirim kepada Puslitkoka Jember, Perwakilan BI Jember, Asosiasi Petani Kopi, dan Eksportir serta Pemda Situbondo.

Sebelumnya, perwakilan Bank Indonesia (BI) Jember bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Situbondo, Sabtu ((3/9) menggelar dialog dengan sejum-

kan evakuasi mandiri”. pungkasnya.

Kegiatan pelatihan relawan penanggulangan bencana berbasis masyarakat berlangsung di dua tempat yaitu di Htl Aniar dan di pantai Lamampu diikuti sebanyak 34 orang peserta dari lima Kecamatan masing-masing Sebatik Barat 10 orang, Se batik Induk Tanjung Karang 7 orang, Sebatik Utara 6 orang, Sebatik Tengah 6 orang dan Sebatik Induk 4 orang.

Semua peserta diberikan ma teri pemahaman tentang MFR (Medical First Responder), Ban tuan Hidup Dasar dan Resusitasi Jantung Paru (Cardio Pulmonary Rescucitation), dan Teknik Pertolongan Berdasarkan Titik Ketinggian (High Angle Rescue Technique) oleh instruktur profesional dari Tim Badan SAR Nasional Balikpapan.

(Ashar/Tim).

Ajakan . . . .

Sambungan dari hlm. 8 niat yang ikhlas, soliditas pengurus, dan kemauan untuk mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran”, jelas Rudy. Hadir dalam pembukaan Muskot Korpri itu Wakil Wali Kota Blitar, Forkopimda, Perwakilan DPRD, dan Korpri Provinsi Jawa Timur. Pe ngurus Korpri mulai tingkat ca bang, unit, dan sub unit hadir dalam acara itu. Pada acara tersebut juga dikukuhkan kepengurusan Korpri Kota Blitar Periode 2016 – 2021. Acara semakin meriah ketika panitia menyediakan doorprize di akhir acara. (hms/eko.s) lah pihak dengan tema “Dialog Potensi Ekonomi Daerah Pengembangan Kopi Situbondo” di Pendopo Pemkab Situbondo.

Deputi Kepala BI Jember Mu hammad Lukman Hakim selaku moderator dalam acara dialog ekonomi tersebut menyampaikan, dialog pengembangan kopi di Situbondo merupakan kegi atan yang bertujuan untuk mempromosikan potensi kopi di Kota Santri yang juga merupakan salah satu produk unggulan Situbondo. Acara dialog pengembang an kopi Situbondo tersebut juga dihadiri sejumlah narasumber, diantaranya Direktur Pusat Pene litian Kopi dan Kakao (Puslitkoka) Jember, ADM Perum Per hutani KPH Bondowoso, Wa kil ADM Perhutani Banyuwangi, dan sejumlah petani kopi Situbondo dan Bondowoso.

Salah seorang petani kopi Situbondo, Didik menyampaikan, bahwa selama ini peme rin tah kabupaten setempat tidak memfasilitasi petani dalam hal permodalan, pembinaan dan pen dampingan untuk pengembangan kopi arabika dan robusta, seperti yang dilakukan oleh Pem kab Bondowoso yang mendukung dan memfasilitasi para petani kopi. (yn)

Edisi 279 : 23 September- 7 Oktober 2016

MEDIA FORUM NUSANTARA TELAH RESMI TERDAFTAR PADA DEWAN PERS

Lembaga Pengawas Korupsi & Pemantau Penegak Hukum Indonesia

BPBD Provinsi Gelar Pelatihan Penanggulan Bencana Berbasis Masyarakat

TANJUNG SELOR - FN Upaya meningkatkan pela yanan kepada masyarakat dan peningkatan kemampuan kapasitas masyarakat masalah keben canaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kalimantan Utara menggelar pelatihan penanggulangan bencana berbasis masyarakat di Pu lau Sebatik, Kabupaten Nunuk an, Provinsi Kalimantan Utara selama dua hari, (Rabu-Kamis/ 31 Agustus s/d 1 September/ 2016).

Kepala BPBD Provinsi Kali mantan Utara H Harianto, SE., M.Si. dalam sambutannya diba cakan Sekretaris BPBD Kalta ra Muhidin, S.Sos, M.Si. me nga takan, pembangunan yang pesat di segala bidang telah menim bulkan berbagai dampak terhadap lingkungan alam, sosial, budaya dan politik masyara kat serta teknologi yang dapat memicu dan berisiko bencana.

Bencana banjir selama se puluh tahun terakhir sering

melanda hampir seluruh wilayah Kab/Kota setiap tahunnya. Ben cana ini bersifat temporer dan terjadi disetiap awal musim penghujan dan umumnya terjadi antara 2 hingga 6 hari.

Selain itu tegas harianto, kebakaran hutan dan lahan juga merupakan kejadian yang luar biasa dan terus berulang di Ka limantan Utara pada musim ke marau. Jika ditinjau dari sisi penyebab kebakaran hutan dan lahan tidak semata-mata disebabkan oleh ulah manusia, tetapi juga oleh kondisi alam. “Contohnya pada musim kemarau, suhu udara di beberapa wilaya bahkan mencapai 34,5°c hingga 39,5° c, sehingga memicu timbulnya hotspot. Dan kita ketahui bahwa kebakaran hutan selama ini telah banyak me nimbulkan kerugian dibidang eko nomi, lingkungan, ekologi maupun kesehatan masyarakat”, ujarnya.

Karenanya ungkap mantan Kepala BPBD Kota Tarakan ini, untuk dapat mencegah dan

BPBD . . . ke hlm 11

ADVERTORIAL

Walikota Rukmini Tutup Gelaran Semipro 2016

PROBOLINGGO - FN. Semipro 2016 di Kota Probolinggo usai digelar. Gemerlapnya hiburan seni dan budaya usai disajikan bagi seluruh masyarakat luas.

Kesuksesan Semipro tahun ini menjadi bekal kuat Pemerintah Kota Probolinggo untuk kembali menggelar event serupa tahun depan. Walikota Rukmini pun mengklaim Semipro kali ini lebih baik dibanding sebelumnya.

Malam penutupan Semipro di alun-alun Kota Probolinggo, digarap secara apik oleh event organizer yang digandeng oleh panitia. Pra acara, undangan dan masyarakat yang tumpah ruah di alun-alun disuguhi rangkuman kegiatan yang sukses digelar pra semipro melalui video yang ditampilkan di layar besar.

Kemudian dilanjutkan de ngan penampilan seni tari dari anak – anak pelajar SMA Kota Probolinggo serta dihibur oleh artis papan atas seperti Zaskia Go tik,Siti Badriyah dan Cak Lontong Ketua Semipro 2016 yang juga Direktur RSUD dr Moch Saleh Kota Probolinggo, dr. Bambang Agus Suwignyo melaporkan, selu ruh kegiatan yang meliputi olahra ga, seni budaya, pameran dan hiburan usai digelar mengisi se mipro.

Sesuai dengan tema Semipro 2016, pengembangan usaha ekonomi kreatif berbasis budaya lokal telah mendorong terlaksananya semipro yang be gitu tertata dan antuasiasme penonton yang tinggi selama

kegiatan berlangsung.

“Secara ekonomi ada kenaikan yang signifkan pada masyarakat.

Nilai perputaran uang berdasarkan laporan yang masuk,” ujarnya.

Usai laporan direktur RSUD, masyarakat kembali dihibur dan penampilan penyanyi ibu kota Zaskia Gotik diiringi Roesak (ru mah sakit) Band. Aksi itu menghibur warga yang memadati alunalun setempat.

Sebagai tanda ditutupnya event semipro 2016, Wali Kota Rukmini didampingi sejumlah pejabat dalam pelepasan pesta kembang api. Filosofi ini agar Kota Probolinggo lebih bersinar.

Sementara itu, dalam sambutannya Wali Kota Rukmini me nyebutkan semangat event se mipro ke 8 tahun 2016 ini sa ngat mengakar dan menjadi modal dalam ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat dalam menuju MEA (masyarakat ekonomi ASEAN) akhir tahun 2016.

Saya optimistis, event semipro ini mendukung tujuan kita seba gai Kota Probolinggo mengesankan. Semipro akan berlanjut tahun ke tahun dan menjadikan Kota Probolinggo sebagai kota tujuan wisata dengan menggali seni bu daya, lintasan sejarah dan tari an nusantara,” terangnya.

Walikota . . . ke hlm 11

Perdana, 11 Ton Komoditi Diterbangkan

Gubernur : Ini Menjadi Sejarah di Kaltara

PERDANA : Gubernur Kaltara Irianto Lambrie menyaksikan loading barang komoditi ekspor hasil kelautan dan perikanan yang akan diterbangkan ke Singapura di Bandara Juwata

TARAKAN – FN , Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) akhirnya berhasil mem buka ekspor via pesawat cargo. Untuk pertama kalinya, barang yang akan dikirim seluruhnya kurang lebih 11 ton. Gubernur Irianto mengatakan, hal ini me rupakan bentuk upaya menumbuhkan kembali ekspor yang men jadi unggulan komparatif di Kaltara.

“Dan ini akan menjadi sejarah di Kaltara. Saya selaku Gubernur Kaltara berterima kasih atas du kungan terlaksananya ekspor per dana ini,” ucapnya disaat melihat langsung loading komodi ti yang akan di terbangkang ke Singapura di Bandara Juwata, Selasa (23/08).

11 ton hasil kelautan ini di terbangkan menggunakan pesawat kargo milik maskapai TriMG yang notabene sekali angkut mampu memuat kurang lebih 15 ton. Tri-MG dikenal berpe ngalaman dengan melakukan rute penerbangan Balikpapan-Singapura 5 hari dalam seminggunya.

Adapun 11 ton komoditi yang dikirim diantaranya 7 ton kepiting dan 4 ton udang. Kaltara dalam hal ini akan komitmen untuk terus mengembangkan produk kelautan dan perikanan, sehingga berdampak positif terhadap produk lain nya. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur didamping Wakil Guber nur Kaltara H udin Hianggio,

Perdana . . . ke hlm 5