Edisi 231 : 5 - 20 Juni 2014

MEDIA MITRA BIROKRASI

Raskin “Molor” Warga Desa Pekalangan Menjerit

PT. Media Forum Nusantara

MEDIA FORUM NUSANTARA TELAH RESMI TERDAFTAR PADA DEWAN PERS Harga Eceran Rp 10.000 (Luar Pulau) tambah ongkos kirim

Edisi 231 : 5 - 20 Juni 2014

Bondowoso, FN - Jeritan para kaum dhu’afah Desa Pekalangan Kecamatan Tenggarang kali ini dianggap empritan belaka oleh para birokrasi khususnya pemerin tah Desa maupun kabupaten, mengapa demikian ?

Raskin ( Beras Keluar ga Miskin ) merupakan pro-

Program . . .

“ Diharapkan, Kinerja Semua Wartawan Tidak Mencoreng Citra Pers Indonesia “ Banjarmasin, FN Pers Indonesia mengalami suka duka dari masa ke masa. Pers Indo nesia pula menjadi saksi sejarah berdirinya Tanah Air pusaka ini, bahkan secara langsung dan tidak langsung pers Indo nesia pun turut merintis kemerdekaan negara Republik ini. Kini sete Riyadi lah begitu banyak nyawa melayang, begitu banyak darah terbuang agar bendera pers indonesia tetap berkibar.

Saat ini begitu mudah menjadi jurnalis, namun sudahkah anda memantapkan hati, menyatukan langkah menjunjung keterbukaan publik demi Indonesia ??? Karena jika tidak, sia-sia lah legalitas jurna Diharapkan. . . ke hlm 14

ke hlm 7

Pujo Sumedi koordinator Raskin Desa Pekalangan

Malang - FN. Dalam rangka untuk memenuhi swasembada gula nasional pemerintah pusat melalui APBN meluncurkan program bongkar ratoon pada tahun anggaran 2013 dan khususnya untuk Provinsi Jawa Timur mendapatkan alokasi dana sekitar Rp 304,907 miliar.

Dalam pelaksanaanya terbagi dalam 2 pola yaitu pola 1 dengan time schedule Juli sampai September dan pola 2, Okto ber sampai Desember di bawah Satuan Kerja Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Timur, yang dipimpin oleh Ir H Moch Samsul Arifien, MMA sebagai Kepala Dinas.

Dalam pola 1, lahan tebu yang direncanakan akan dibongkar untuk seluruh Jawa Timur mencapai 12.692 Ha dan untuk pola ke 2 kebun tebu yang Program . . . ke hlm 14

Teguh : Saya Juga Anggota di Dewan Pers

SPBU Jalan Kenjeran, di Backup Oknum Mengaku Penasehat Hukum Hr.Memorandum Surabaya, FN. Kasus ba ngunan stasiun pengisian bahan bakar umum [SPBU, red] yang melanggar perundang-undangan perkereta-apian justru menambah sebuah polemik, kenapa dengan munculnya pemakaian lembaga kontrol social dan lembaga yang suci dan mulia [salah satu dewan media], justru disa

lah gunakan untuk membacki ngi seorang pengusaha SPBU ter sebut.hal ini sudah adanya penyimpangan untuk melanggar undang-undang [UU] Nomor.40 Tahun.1999.tentang Pers dan isinya Kode Etik Jurnalis [KEJ].

54. 601.120 yang pendirian nya antara jarak batas tembok SPBU . . . ke hlm 14

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Oku Mati Suri Baturaja,FN - Enam Puluh delapan Tahun Indonesia merdeka, namun kemerdekaan itu sendiri belum dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat di Republik ini, penindasan dan ke sewenangan-wenangan serta praktek korupsi masih sering terjadi walaupun telah di bentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Undang-Undang TIPIKOR, namun korupsi tetap saja berjalan dengan mulus dan rapi. Seperti salah satu contoh yang terjadi di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab.OKU yang dinilai sudah mati suri segala bentuk kegiatan semenjak Iskandar Zulkarnain menjabat.

Selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab.OKU tidak pernah ada dan terealisasi segala kegiatan, contohnya kegiatan untuk penanaman pohon maupun untuk pembibitan untuk para petani kebun sampai sekarang tidak berjalan, belum lagi kegiatan yang lain sama sekali tidak ada, padahal dana untuk kegiatan selalu dianggarkan namun fakta dilapangan sesuai dengan hasil Dinas . . . ke hlm 7

Mari Elka Pangestu Memuji Kesenian Banyuwangi

(ADVERTORIAL ini bisa diakses di www.forumnusantaranews.com)

Banyuwangi, FN - Mentri Pariwisata dan Ekono mi Kreatif mengapresiasi kepedu lian Pemkab Ba nyuwangi yang memberikan ruang seluas-luasMari Elka Pangestu nya agar kesenian daerah terus eksis di era serba modern seperti saat ini. Selain itu, prempuan yang juga mantan Mentri Perdagangan RI. itu juga memuji antusi Mari . . . ke hlm 13

website : www.forumnusantaranews.com - Email : lpkp2hi.forum@yahoo.co.id Bank : BNI no. rek :3333312557 an : Moh. Hasan / BRI No. 0394-01-012-563-500 An. Moh Hasan

2

z Edisi 231 : 5 - 20 Juni 2014

Tanah PT Greges Jaya Dicaplok Pemkot Surabaya

Advokat Yoswinto HS dan Ali IN

Surabaya , FN - Adanya sengketa dua Pengusaha di Pengadilan Negeri Surabaya, terungkap bahwa Pemkot Surabaya, belum mengganti rugi tanah yang dipergunakan jalan dan sungai untuk fasilitas umum.

Seperti diketahui bahwa saat ini Handoko Minto Rahardjo, Ko misaris PT Greges Jaya(GJ), me lakukan gugatan terhadap Hengki Soenjoto dan Hendra Soenjoto, keduanya bertindak untuk dan atas nama PT.Multicon Surabaya Terminal(MST). Tiga Advokat senior, Yoswinto Halimsetiono SH, Ali Indranegara SH dan Alexrisamasu SH sebagai Penasehat hukum Penggugat berhadapan dengan Advokat muda, M.Bashori SH MH sebagai Penasehat Hukum Tergugat(PT MST).

Dalam gugatan setebal 8 ha laman bernomor 983/Pdt.G/2013.

PN.Sby, sidang pertama dimulai pada 24 Desember 2013 dengan agenda mediasi dan dilanjut di meja persidangan yang dipim pin

oleh Ketua Majelis Hakim, Antonius Simbolon SH MH. Yang perlu dicatat, meski sudah berjalan 5 bulan ternyata pada hari Senin 19 Mei 2014, barulah diperiksa saksi-saksi yang pertamakali. “Soalnya kuasa hukum Tergugat, tidak rutin menghadi ri sidang yang telah ditentukan Ketua Majelis Hakim, Sering tidak datang dengan berbagai alasan,” tegas Joswinto Halimsetiono SH Ketua Tim Kuasa Hukum Penggugat yang kecewa dengan keadaan tersebut, karena sudah terhitung 7 kali Tergugat tidak hadir.

Dalam persidangan pemeriksaan yang diajukan Penggugat(PT GJ) telah hadir pegawai dari Ke lurahan Greges, pegawai BPN, Security PT GJ dan pegawai Pem kot Surabaya. Intinya para saksi membenarkan bahwa PT GJ ber lokasi di Jln Raya Greges 61, mempunyai sebidang tanah seluas 22.700 m2. Dengan pembagian SHM no.294 seluas 10.300 m2 dan SHM no.296 seluas 12.400

m2. Seterusnya tanah seluas 22.700 m2 yang faktanya seluas 21.676 m2 tsersebut disewa oleh Tergugat yang diikat dengan akte perjanjian sewa-menyewa nomor 18 tertanggal 25 Juli 2008 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Lucia Suryani Widjojo SH. Sewa per-m2 disetujui seharga Rp.5.500/per-bulan dan harus di bayar bertahap, dimulai pada bulan Agustus 2008. Jangka waktu kon trak selama 10 tahun sehingga nantinya berakhir pada tahun 2018.

Akan tetapi, setelah membayar DP(Down payment/uang muka), pada bulan Agustus 2008 sisanya milyaran rupiah belum dibayar, seperti yang diperjanjikan dalam akte Notaris nomor 18 tanggal 25 Juli 2008.

Salah satu bunyi akte tersebut disebutkan bahwa manakala 3(tiga) bulan setelah tanggaltanggal yang ditentukan penyewa tetap belum memenuhi kewajibannya membayar uang sewa, maka perjanjian menjadi batal dengan sendirinya. Tanpa melalui prosedur apapun dan dengan melepaskan ketentuan pasal 1266 dan pasal 1267 KUH-Perdata, sedang uang yang telah diterima oleh yang menyewakan tidak dapat dimin ta kembali karena dianggap sebagai ganti rugi atas pembatalan tersebut.

Dalam gugatannya, Penggugat mematok uang sewa+denda keterlambatan 2 % per-bulan sebesar Rp.5.760.726.725,— plus bunga 2 % perbulan sebesar Rp.1.898.277.415,— sehingga semuanya berjumlah Rp.7.659.

004. 140,— “Tanah yang dise wa oleh Tergugat yang telah terlambat pembayaran sewa adalah merupakan perbuatan ingkar janji

sehingga patutlah Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat,” Tandas Advokat Alex Risamasu mantan Direskrim Polda Jatim ini.

Sita Jaminan Untuk menjamin gugatan tidak sia-sia, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk meletakkan Sita Jaminan terhadap aset Tergugat berupa rumah-rumah yang berlokasi di kawasan Taman Puspa Raya, Sura baya dan kawasan Sunter Hijau di Jakarta Utara.

Bahkan 5 buah forklift-Sideloader buatan tahun 1997-2001 dimohonkan juga untuk diletakkan sita jaminan. Demikian pula Ge dung kantor beserta isinya yang berdiri di lahan persewaan di Jalan Raya Greges 61 Surabaya.

Dan tak kalah pentingnya, Penggugat mohon kepada Ke tua PN Surabaya, menyatakan Akte nomor 18 tgl 25 Juli 2008, yang

berisi Surat Perjanjian sewa Me nyewa, dibuat oleh Notaris Lucia Suryani Widjojo SH, batal.

Perlu dicatat bahwa dalam persidangan yang juga memeriksa saksi-saksi dari pegawai Pemkot Surabaya, terungkap bahwa jalan masuk dan sungai ternyata miliknya Penggugat yang sudah masuk dalam Sertifikat.

Menurut Advokat Ali Indranegara SH yang juga kuasa hukum Penggugat, bahwa jalan masuk dan sungai itu dengan sendirinya kembali kepada Penggugat, karena hingga saat ini lahan tersebut belum dibayar pembebasan tanahnya. M.Bashori SH MH kuasa hu kum Tergugat(PT MST), ketika dikonfirmasi, enggan berkomentar.

“Kita ikuti saja proses persidangan.

Kita sudah menyi apkan buktibukti dan saksi-saksi, bahwa apa yang kita lakukan sudah benar dan prosedural,” tandasnya singkat dan menghilang di tengah hiruk pi kuknya PN Surabaya.(MasDa)

Stok Gula Menumpuk

Produksi Ditarget Naik Surabaya - FN. Musim giling tebu di Jawa Timur bakal dimu lai akhir Mei dan awal Juni men datang. Kendati masuk awal pro duksi, namun sisa produksi gula Jawa Timur dari giling 2013 masih tersisa 480 ribu ton. Walau stok masih menumpuk, produksi gula tahun ini masih ditargetkan meningkat.

“Tahun lalu produksi gula setahun 1.246.000 ton. Tahun ini dari target taksasi diperkira-

kan naik dan telah dihitung yakni sekitar 1.392.000 ton dengan ren demen rata-rata 8,04. Untuk hi tungan konsumsi gula secara na sional tahun ini mencapai 2,9 juta ton,” kata Kepala Dinas Perkebunan Jatim, Moch Samsul Arifien, Jumat (23/5).

Peningkatan produksi tersebut diprediksi bakal terjadi karena produksi tebu juga didukung oleh cuaca yang baik. Selain itu, tahun Stok . . . ke hlm 15

Didirikan oleh : Yayasan Media Kasih bangsa (Sejak Tahun 2001) Diterbitkan Oleh : PT Media Forum Nusantara Group. SIUP : 503/2977.A/436.6.11/2012 NPWP : 31.492.205.5-611.000. SKT NO : PEM - 00000113ER/WP.J.11/KP.0903/2012 Notaris : Sjamsuriaman, S.H. M.Kn Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Penetapan PT Media Forum Nusantara : Kep. Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-45511.AH 01.01 Tahun 2012 No. TDP : 13.01.1.51.26190 Bekerjasama dengan : LPKP2HI. NPWP : 02.791.13.53-611.000. Komisaris : Muhammad Hasan, DR. J.Laibahas, SE, MA (non aktif), DR.HM. Sajali, SH. M.Hum (H. Rahmatullah). Dewan Penasehat : Ir.H. Rahmatullah, DR. H.S. Adi Suparto, MPd, Hj. Sutrisni, H.M.Darwis, SH (Jabar) Dewan Redaksi : Johar Bahri, S.Ag, Hj. Adi Sutrisni, Moh. Sidik, SE, SH. MM. . Konsultan Hukum : A. Zam Khan, SH. DR. Zajali, SH.M.Hum, Mohammad Dawam, SH, Deny Rahman Doko, ST, SH. MM. Direktur Utama : Moch. Hasan. P. Wakil Direktur Utama : Ryadie Syafitri. Pemimpin Perusahaan : Rini Suciati. Wakil Pemimpin Perusahaan : Farid Hidayatullah. Direktur Pemberitaan : Muhammad Hasan. Sekretaris : Rini S. Wakil Direktur Pemberitaan : Berthy. Koordinator Wartawan Jatim : Musahnan, SE, Hasyim, M. Nasrul HS Manager Iklan : Aldi Pranaja Hidayatullah. Bendahara : Rini. S. Tata Letak : Nuri Ast. Staf Redaksi : Hasan, Rini, Mario A Christoffel S, Judi Tanto, Dawam, Yuli Suseno, Agus,Yantomo, Yuny Indrawati, Rudy Setiawan, . Alamat Redaksi : Jl. Simpang Dukuh No. 1 Surabaya. Telp/ Fax : (031) 33333125 Hot Line : 0878500000125 (031) 70800125. Pin BB : 762449EA - Hasan. Website : www.forumnusantara.news/ Email : lpkp2hi.forum@yahoo.co.id.

Pokja Pemprov : M. Hasan. Perwakilan Jawa Barat : Galih Susanto Kurniawan (kepala), Aceng, Didi Syarif Hidayat, Nandang. S. Perwakilan Jakarta : Jl. Danau Agung II Blok E13 No. 1B Sunter Agung - Podomoro - Jakarta Utara : Azam Khan (kepala). Perwakilan Jawa Barat : Moch. Andrik Lesmana.. Perwakilan Batam : Sultan, Biro Metro Lampung : Solikhin. Biro Batu Raja / Oku : Aprilian Pratama. Perwakilam Sumatera Selatan : Anton. Wartawan NTB : Prawira Negara, M. Muhasim, A. Hasbi. Biro PPU & Paser : Yun Dorojatun. Kabiro Malinau : Herwin. Perwakilan Kalimantan Selatan/ Tengah : Riyadie Safitri, Rafiansyah Sofyan, SE. (Korlip), Syamsul Bachtiar, Abdul Hasan, Fery Rosiadi, Haerry Ikipianor, Suriansyah, Fadli, Radiyani, Ardiansyah, Muhammad Fahria, Muhammad Mustapa, SH. Achmad Baihaqi., Kepala Biro Kalimantan Tengah : Slamet Lider Nihin, SH. Wartawan Kalimantan Tengah : - Ir. Waluya, Msi., Robix Rahmad, Jhon Fandertukmen Baklur, Hj. Asih Sinarsih, Tungeh H.Matallim Arbani, SE Biro Tanah Laut/Tanah Bumbu : Sarkani. Panajam Paser Utara : Lundu (Kabiro) Berau : Ronny Sunaryo Tarakan : Azhar (Kabiro) Bulungan : Ansar. Korwil Kalimantan Timur : Fauzi. Balikpapan : Djonis, Fauzi, Panuturi. Biro Samarinda : Isner Iskandar, Ira Rosalina Biro Panajam Paser Utara : Lundu (kabiro).

Perwakilan Kalimantan Barat : Zamamzam Syahrir. Perwakilan Biro Palu :Siturwijaya (kabiro). Perwakilan Makasar - Sulsel : Dzulkifli (kepala) Biro Bone : Idrus, A. Asrijal, A. Tarisman, Amiruddin. Kab. Sinjai : Idrus. Biro Pangkep : Bahrun Naim. Biro Sulawesi Utara : Zon Kawa, SE, MM. Kabiro Ternate : Wahyudi Kiat. Biro Halmahera Selatan : Hudawi Kader Samual. Kabiro Gorontalo : Suharso Utiarahman. Kepala Perwakilan Sumbawa : Alwan Hidayat. Biro Sumbawa : Yunus Syufriadi. Wartawan : Dedi Susanto. Biro NTT : Paul T. Perwakilan NTB : H. Muhasim (Kepala), Hasbi. Biro Sidoarjo : Agus Sutopo (kabiro), Suparno, Yohanes. Pasuruan : Suseno (kabiro), Moh. Romli. Malang Kota : Imam Chastari, Biro Malang Raya : Mathari, Saiful Bahri., Sudirman Karim, Suhendro, Moch. Romli, Aris Saputra. Biro Batu : Imam Buchori Biro Kab. Malang : Mat Hari (Kepala Perwk. Malang Raya), Hendrik Kamilai Wicaksono. Biro Tulungagung : M. Rofiq Mustawa. Trenggalek : M. Rofiq Mustawa. Perwk. Pacitan Raya (Pacitan, Ponorogo, Trenggalek): Moeljono. Biro Jember : Freddy Ernandi (Kabiro). Biro Lumajang : Mulyono, Markasan..

Jember : H. Masduki. Banyuwangi : Erwin (Kabiro), Kessy Perwakilan Besuki Raya : Eko Gatot Sugiono (kepala perwakilan). Bondowoso : Eko S., Bambang Suyitno. Biro Bali : Sony (Kabiro), Yudi Pribadi. Biro Jombang : Wijayadi, Sindu. Biro Madiun : Jumali. Perwakilan Kediri Raya : Sultan Abimanyu (kepala), Biro Kediri : Wawan Hariyanto. Blitar : Ayu. Biro Pantura (Lamongan - Tuban) : Munawar, Ari Sutikno, ST, Sugiyanto. Gresik : Morino Christoffel , Ari. S., Perwakilan Bali : Sony, Yudi Pribadi. Dewan Penasehat : Suharto, Juhar Bahri, S.Ag, Jamaludin. A.Ag. MPd. Koordinator Madura : H. Yusuf SPd, Achmad Riyadi. Biro Bangkalan : R. Andri Bowie (kabiro), M. Ilyas, Ismi Febrianto. Biro Sampang : Achmad Syafiudin (kabiro), HD. Mustofa, Hariyanto, H. Fauzi, Mu’adi., Agus Wijaya. Sumenep : Hasyim, Sahirudin, Hairudin. Pamekasan : K.Mojemmar (Dewan Penasehat), Hasim, Fajar, Zainur Rahman. Pulau Bawean : Samsul Johan (kabiro), Edi Iswanto.

Biro Banyuwangi : Edi Agus Winardi (kabiro), Kessy. Percekatan : PT Media Forum Nusantara Group. menerima cetak Koran, Majalah, Tabloid, Buku).

Wartawan Forum Nusantara namanya tercantum di box redaksi dan dibekali surat tugas atau ID Card dan dilarang meminta sesuatu apapun. Seluruh materi Tabloid Forum Nusantara dimuat dalam format digital melalui Website : www.forumnusantaranews.com

3

z Edisi 231 : 5 - 20 Juni 2014

Sekolah Negeri atau Swasta Sama Saja

SMK Nusantara Kota Tarakan Lulus UNAS 100% Tarakan FN. Pendidik an adalah modal utama dengan, peningkatan Pendidikan dan semua aspek adalah modal awal untuk meraih masa depan dan kejayaan bangsa dan sega lanya berawal dari pendi dikan, gambaran tersebut terungkap dalam suatu wa wancara bersama Kepala Se kolah SMK Nusantara Bapak Tajuddin, M.BA yang terletak di Jl. Pulau Banda Kampung 1 Kota Tarakan dengan jumlah Murid sekitar 300 orang dan Guru 30. Sekolah SMK ini yang berdiri Sejak Tahun 1995 dan sudah 18 kali menamatkan siswasiswi di bawah kepemimpinan Tajudin dan Tahun 2014 ini peserta Ujian Nasional SMK Nusanatara berjumlah 80 murid lulus 100% tanpa ada hambatan dan kendala, menurut Tajuddin, M.BA yang ramah kepada rekan media menyebutkan dalam pandangannya tentang sekolah Negeri atau Swasta itu sama saja karena system pendidikan diseluruh Tanah Air Kurikulumnya sama, hanya kalau Negeri fasilitannya 100% dibia yai oleh pemerintah sedangkan sekolah Swasta dibiayai oleh Yayasan sendiri dan bagai mana caranya mencari dana diluar, untuk melancarkan kelanjutan sekolah dan swasta juga di bantu Pemerintah sama dengan Negeri.

Mantan siswa-siswi SMK Nusantara Bisa, yang telah berhasil lulus Ujuan Nasional diarahkan bagi yang mau melanjutkan Keperguruan Tinggi silahkan, karena memang kata Tajuddin, M.BA SMK itu sudah dibekali keterampilan khusus dikatakannya SMK bisa, karena sudah dibekali keterampilan kompentensi yang memadai sesuai jurusannya dan siap bekerja seperti keterampilan otomotif, pokoknya sudah siap pakai dan siap bekerja diperusahaan ujarnya (As).

Kepala SMAN 5 OKU Kebal Hukum Baturaja, FN - Pungutan liar yang makin mera jalela di SMA Negeri 5 OKU sama sekali tidak ada tindak lanjut dari Dinas Pendidikan Kab.OKU baik berupa teguran ataupun pemanggilan terhadap oknum Kepala Sekolah yang tergolong Koboy, hal demikian se akan-akan dianggap enteng padahal sekecil apapun permasalahan yang dilakukan oleh Oknum Kepala Sekolah mestinya diberikan tegur an dan pembinaan untuk kedepan agar lebih baik lagi, namun kenyataannya sampai saat ini Ribut Setyawati masih santai duduk manis di kursi jabat annya selaku kepala sekolah.

Lembaran hitam yang pernah dilakukan Ribut Setyawati tidak menghalangi karirnya yang mana sebelumnya pernah menjabat Kepala SMP Negeri 24 OKU disaat menjabat di sekolah tersebut Ribut Setyawati pernah terkait masalah Blockgrend pengadaan Komputer yang sumber dana dari APBN di mana pengadaan komputer tersebut pernah bermasalah, dan saat ini Ribut Setyawati malah naik

jabatan diangkat menjadi Kepala SMA Negeri 5 OKU. Kepala Sekolah yang satu ini nampaknya kebal hukum, ada apa dibalik semua ini ???

Setiap akan di konfirmasi war tawan Ribut Setyawati tidak pernah berada ditempat dan sangat sulit untuk ditemui, yang ironisnya lagi kepala sekolah yang nakal ini Alergi terhadap Insan Pers tiap kali ada wartawan akan konfirmasi ia selalu mengelak dan sering mengatakan kenapa para Wartawan selalu ikut campur urusan sekolah.

Undang-Undang Pers No 40

Tahun 1999 sudah jelas menyatakan bahwasannya Pers adalah Lembaga Kontrol Sosial dan bagi siapa saja yang menghalang-halangi ataupun menghambat tugas Jurnalis akan di Pidana 2 Tahun Penjara dan Denda Rp. 500 Juta.

Artinya Ribut Setyawati sudah jelas dengan sengaja menentang Undang-Undang tersebut, apakah hal ini harus dibiarkan. Diminta kepada Kepala Dinas Pendidikan OKU agar dapat memberikan teguran keras terhadap kepala SMA Negeri 5 OKU yang nakal ini.

(ANTON)

Sunardi Harap Anak Didik Mengenyam Pendidikan Lebih Tinggi Sumenep - FN. Pelaksanaan Ujian Sekolah (US) di SDN Guluk Guluk II, Kec. Guluk-Guluk, Kab. Sumenep, berjalan aman, tertib dan lancar. Karena hal tersebut berkat dukungan guru dan wali murid dalam mengembleng anak didiknya. Selain menjalang beberapa bulan sebelum pelaksanaan US, para pendidik mengadakan Bimbingan Belajar (Bimbel) dan Bimbingan Khusus (Bimsus), sehingga tidak dikhawatirkan anak

Sidang Paripurna Dewan Ke 3 Masa Persidangan Ke II Sunardi

didik tidak menjawab soal soal materi Ujian Sekolah. “ Sebelum diadakan Ujian Sekolah, utamanya materi pelajaran Matematika, IPA dan Bahasa Indonesia, sebagai bahan pokok ujian, anak didik kami dibimbing dulu hingga matang, yang pada akhirnya, kekuatan daya pikir anak didik sudah bisa dipercaya.

Kami optimis dari 15 anak didik yang ikut US lulus semua tanpa Sunardi . . . ke hlm 14

Bulungan Turut Memperingati 106 Tahun Hari Kebangkitan Nasional TANJUNG SELOR/FN – Drs. H. Budiman Arifin, M.Si. memnyampaikan Raperda Kabupaten Bulungan dalam Sidang Paripurna Dewan Ke- 3 Masa Persidangan Ke- II. (20/5/2014).

Bupati menyampaikan tentang Raperda tersebut, terdiri dari Ra perda-raperda baru dan perubahan baik yang telah direncanakan dalam Prolegda Tahun 2014 maupun Raperda perubahan komulatif terbuka, sehubungan dengan adanya perubahan peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi.

Kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggungjawab, dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilainilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional. Dalam upaya Sidang . . . ke hlm 15

Suasana upacara

TANJUNG SELOR/FN – Drs. H. Budiman Arifin, M.Si, turut hadir memperingati Hari Kebang-

kitan Nasional yang ke-106 tahun.

Kegiatan upacara bendera yang dilaksanakan dalam rangka mem

peringati 106 Tahun Kebangkitan Nasional, yang dilaksanakan secara serentak pada hari Selasa (20/5/2014). Diperingati oleh seluruh karyawan Kantor/Lembaga/Instansi Pemerintah dan Swasta di seluruh Indonesia, selu ruh Lembaga Pendidikan di semua tingkatan baik negeri maupun swasta, Kantor Lembaga Ne gara, serta seluruh Kantor Perwakilan RI/Kedutaan Besar yang ada di luar negeri juga turut mem peringati Hari Kebangkitan Nasional yang dilakukan secara seren tak di seluruh Indonesia.

Tujuan peringatan 106 tahun Kebangkitan Nasional adalah untuk terus memelihara, menumbuh Bulungan . . . ke hlm 15

4

z Edisi 231 : 5 - 20 Juni 2014

Rapat Coklit dan Sinkronisasi Data Laka 2014

Surabaya - FN. Dalam rangka memperoleh data korban laka lantas yang terjadi di wilayah hu kum Polda Jawa Timur pada tanggal 21 Mei 2014 bertempat di gedung Rupatama Polda Jatim, digelar Rapat Pencocokan dan Penelitian (Coklit) dan Sin kronisasi Data Laka triwulan I tahun 2014 antara data laka lantas yang dihimpun oleh unit laka satuan lalu lintas di jajaran Polda Jatim dengan data Jasa Raharja Cabang Jawa Timur.

Rapat dihadiri oleh Kombes Pol Drs. Bambang Sugeng,SH., MH., Kepala Divisi Pencegahan dan Pelayanan Abdul Haris,SE., MM.,AAIK, Dirlantas Polda Jatim Drs.Verdianto Iskandar Betticaca, Kepala Cabang Jasa Raharja Jawa Timur H. Armanda,SE.,MM., para Kasat Lantas se-Jawa Timur dan Kepala Perwakilan Jasa Raharja se-Jawa Timur.

Dalam arahanya Kombes Drs. Bambang Sugeng,SH.,MH., me nyampaikan agar Kasat Lantas mengambil atensi dibidang pen-

dataan data yang berkualitas, valid dan up to date sangat mempe ngaruhi dalam pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan para pemangku kepentingan.

Kegiatan coklit antara Polri dan Jasa Raharja merupakan bagian penting yang harus dioptimalkan terkait dengan upaya peningkatan kualitas data dan perumusan kebijakan di bidang pe nanggulangan kecelakaan.

Kepala Divisi Pencegahan dan Pelayanan Abdul Haris,SE., MM., AAIK, dalam sambutannya menga takan Jasa Raharja akan terus meningkatkan komitmen pelayanan dengan mempertajam dan terus melakukan terobosan baru untuk mempercepat dan mempermudah pelayanan kepada masyara kat yang mengalami musibah kecelakaan lalu lintas dan pe num pang umum, Upaya upaya pencegahan Kecelakaan terus dilakukan untuk memberikan yang ter baik kepada korban laka lantas yang semua ini tidak lepas dari perolehan data yang valid.(yn)

Banyuwangi Layak Disebut Kota Penyu Banyuwangi, FN Banyuwangi tak hanya memiliki keragaman budaya yang unik dan sum ber daya alam yang memikat. Selain di sebut sebagai Kota Gandrung dan Kota Kopi, Banyuwangi juga layak disebut Kota Penyu.

Betapa tidak, ada tujuh jenis penyu di dunia. Dari tujuh jenis satwa dilindungi tersebut, enam jenis diantaranya terdapat di Indonesia. Yang menarik, enam jenis penyu yang ada di Indonesia, ternyata empat jenis di antaranya bisa ditemui di Banyuwangi.

Jenis penyu yang bisa ditemui di Banyuwangi antara lain penyu hijau, penyu sisik, penyu lekang dan penyu belim bing. Dari jenis tersebut, yang paling besar adalah penyu belimbing. Sementara itu, ada beberapa lokasi penyelamatan penyu di Bumi Blambangan ini. Yang paling besar ada lah tempat pelestarian penyu di pantai Sukomade, Desa Sarongan, Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi. Lokasi di pantai Sukomade tersebut masuk dalam kawasan Taman Nasional Meru Betiri.

Sejauh ini ratusan hingga ribuan butir butir telur bisa di selamatkan di Sukomade setiap hari. Lokasi lain penyelamatan penyu di Banyuwangi, berada di pantai Ngagelan, Desa Kalipahit, Kecamatan Tegaldlimo. Lokasi ini termasuk kawasan Taman Nasional Alas Purwo. Selain dua lokasi resmi tersebut, masih banyak tempat pendaratan penyu di Bumi Blambangan ini. (Erwin)

Pacitan Sabet Anugerah Adicipta Lokatara Pratama Pacitan - FN. Kabupaten Paci tan kembali menyabet penghargaan tingkat nasional. Kali ini, pemerintahan pimpinan Bupati Indartato menjadi satu-satunya kabupaten yang mendapat apresiasi tertinggi dalam pengembangan rumah pintar. Yakni Anugerah Adicipta Lokatara Pratama.

Penghargaan ini diberikan ter utama karena peran Pemerintah Kabupaten Pacitan dalam menyukseskan pelaksanaan dan pengembangan rumah pintar yang memberikan kontribusi terhadap per luasan akses dan peningkatan mutu pendidikan melalui pemberdayaan masyarakat.Penghargaan diserahkan langsung Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Momammad Nuh di Balaraja, Tangerang, Banten, Senin (19/5/2014). Kegiatan yang dihelat dalam rangkaian peringatan Hari Pendidikan Nasional dan Peresmian Rumah Pintar itu juga dihadiri ibu negara Ani Yu dhoyono.Alhamdulillah, atas kerja keras seluruh elemen yang ada dengan didukung seluruh masyara kat Pacitan kita berhasil meraihnya, ucap Bupati Indartato usai menerima piagam.Bupati mengatakan, bidang pendidikan merupakan salah satu sektor yang mendapat perhatian serius pemerintah yang dipimpinnya. Karenanya, upaya upaya pemerataan tidak hanya dilakukan melalui jalur formal.Dalam hal ini keberadaan rumah pintar ikut berperan penting dalam mencerdaskan masyarakat. Di Kabupaten Pacitan sendiri tercatat ada 5 rumah pintar. Masing-masing ke Kecamatan Kota, Ngadirojo, Tegalombo, Punung, dan Dono-

rojo. Yang terakhir ini termasuk yang diresmikan ibu negara.Selain itu masih ada 41 rumah pintar mini yang tersebar di seluruh wila yah Kabupaten Pacitan, tambahnya. Indartato mengakui memang tidak mudah merawat apalagi me ngembangkan fasilitas bantuan pemerintah pusat semacam rumah pintar.

Selain membutuhkan penanganan khusus, perawatannya juga membutuhkan dana tidak sedikit.Guna memecahkan persoalan itu, pihaknya melibatkan langsung masyarakat sekitar.

Sedangkan dari sisi pendanaan, pemerintah daerah secara berta hap mengupayakan penganggaran

melalui ABPD. Tidak itu saja, 41 desa yang memiliki rumah pintar mini diharapkan dapat menganggarkan biaya rumah pintar dari APBDes.Nah, itu salah satu bukti bahwa masyarakat terlibat aktif dalam pengembangan rumah pintar. Untuk penganggaran rumah pintar mini dari APBDes, kita siapkan juknisnya, jelas nya.

Selama ini, tutur Indartato, rumah pintar tidak sekadar menja di pusat baca. Fasilitas yang awalnya diprakarsai Serikat Isteri Kabinet Indonesia Bersatu (SIKIB) juga berfungsi menjadi pusat pela tihan. Ini menyusul dilengkapi nya rumah pintar dengan sarana kriya. (Jon)

Relawan TIK Karesidenan Madiun Dikukuhkan

Suasana pengukuhan

Madiun, FN - Bertempat di Pendopo Kepala Desa Sukosari, Kecamatan Dagangan, Kabupaten madiun, Relawan TIK ( Teknologi, Informasi dan Komunikasi ) se karesidenan madiun telah di kukuhkan, Sabtu (24/ 05/2014). Relawan TIK merupakan gerakan nasional untuk membantu masyarakat Indonesia terutama Desa dengan tujuan untuk mempercepat proses pembangunan dengan melakukan dukungan pengembangan kap-

asitas dan pelatihan domain desa.id secara gratis.

Menurut Yossy Suparyo dari GDM ( Gerakan Desa Membangun ) mengatakan keberadaan domain desa.id menjadi bagian intregritas internasional dari desa dan satu-satunya wujud internet berbahasa Indonesia, dan keberadaan website desa tersebut sudah di atur dalam UndangUndang Desa pasal 86 tentang sistim informasi pembangunan desa dan pembangunan kawasan

perdesaan. “Dengan ini nanti yang memastikan tidak ada satu rupiahpun yang di catut oleh pemerintahan di luar desa. kita pastikan dana untuk desa sampai kedesa tanpa ada pengurangan apapun, “ ujarnya.

Sementara itu salah satu ketua PANDI ( Pengelola Nama Domain Internet Indonesia ), Sigit Widodo mengatakan dengan telah di kukuhkannya relawan TIK di Madiun di harapkan Kepala Desa segera bisa memanfaatkan sistim informasi internet dengan domain khusus untuk desa yakni desa.id di Desanya masing-masing.

Menurut Sigit Widodo, hal ini merupakan sumbangsih Madiun untuk melaksanakan UndangUndang Desa dan melaksanakan cara-cara baru untuk membangun desa. “Relawan TIK Madiun di kukuhkan bertujuan untuk membantu Kepala Desa dan Perangkat Desa di madiun sebagai bentuk dukungan dalam pengembangan kapasitas dan pe latihan pembuatan website untuk desa,� pungkasnya. (Jum).

5

z Edisi 231 : 5 - 20 Juni 2014 z Edisi 228 : 9 - 23 April 2014

Tak MauGegabah BKD Kembali Uji Publik Listing Honorer K2

Penyegaran di Tubuh Pemkab

Bupati Lantik 177 Pejabat Struktural

Suasana pelantikan

Bondowoso. FN- Khawatir dengan potensi permasalahan yang dimunculkan oleh tenaga honorer K2 (Katagori 2) di wilayah Kabupaten bondowoso, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Bondowoso kembali melakukan uji publik. Uji publik ke 2 kembali dilakukan untuk menampung laporan dariseluruh elemen masyarakat terhadap dugaan kecurangan dan berbagai indikasi lainnya terkait dengan keabsahan persyaratan yang dimiliki oleh tenaga honorer K2 yang sudah dinyatakan lulus.

Uji publik kali ini akan berakhir pada tanggal 16 juni 2014, dengan harapan masyarakat dapat kembali melakukan kontrol dan kroscek terhadap segala macam potensi kecurangan yang dilakukan oleh tenaga honorer K2 yang sudah dinyatakan lulus dan segera melaporkannya kepada BKD Bondowoso.

Seperti di ketahui sebelumnya bahwa terdapat 365 tenaga honorer di Bondowoso yang sudah dinyatakan lulus tes kompetensi dasar dan bidang berdasarkan listing yang dirilis oleh Kemenpan dan RB. Dari keseluruhan peserta yang dinyatakan lulus, setelah dilakukan verifikasi awal oleh tim internal BKD, Inspektorat dan Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso setidaknya ditemukan 9 peserta yang kemudian dianyatakan gugur karena dijumpai fakta yang tidak sesuai dengan persyaratan yang sudah ditentukan dan 1 orang mengundurkan diri karena lolos tes umum.

Tingginya sorotan terhadap K2 membuat BKD tidak mau gegabah dan segera menindaklanjuti potensi permasalahan yang diperkirakan muncul dengan uji publik ke 2 dengan surat bernomor ; 800/593/430.11.7/2014 dan himbauan kepada seluruh masyarakat yang ditandatangani oleh sekretaris daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditemui wartawan koran ini Ahmad Syaihu Arif,SE- salah satu kepala subbidang pengembangan BKD Bondowoso memberi alasan bahwa, verifikasi terhadap K2 harus dilakukan ekstra hatihati. Pasalnya disinyalir masih banyak masyarakat yang menyembunyikan fakta bahwa diantara K2 yang sudah lolos masih ada yang dicurigai bermasalah. Selain itu Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) nantinya harus menandatangani SPTJM (Surat Pertanggungjawaban Mutlak), yang berisi tanggungjawab penuh atas kebenaran baik secara administrasi maupun pidana, sehingga BKD tidak boleh main- main. “ Lebih baik lama dan hati- hati dari pada dibelakang hari muncul masalah dan membuat kita semua terkena imbasnya,” ujar Syaihu.

Serangkaian prosedur verifikasi sudah dilakukan dengan upaya pemanggilan terhadap pejabat penandatangan surat keputusan awal dan tenaga K2 yang bersangkutan, laporan dari berbagai unsur masyarakat termasuk LSM sudah diindaklanjuti secara seksama demi mendapatkan kebenaran

terkait kisruh dan isu yang me lingkupi K2, namun itupun belum cukup, sehingga BKD merasa perlu untuk melakukan uji publik untuk kedua kalinya.

Sementara itu, konfirmasi wartawan koran ini kepada salah satu peserta K2 yang gagal sedikit menyayangkan cara BKD dalam melakukan verifikasi yang dianggap kurang berani, kurang cermat dan kurang menyeluruh. Dia juga menilai BKD kurang progresif,tidak sistematis dan terkesan mempersulit masyarakat yang hendak melapor. Pasalnya himbauan seperti yang terpampang di seluruh SKPD dan laman bkd.bondowosokab. go. id mengharuskan pihak-pihak yang hendak memberikan informasi membuat laporan resmi ke BKD tembusan ke Inspektorat Kabupaten Bondowoso.

“Kok formal banget sih....Ini kan menyulitkan, membuat orang mau lapor males, kenapa tidak seperti kabupaten lain yang bisa melapor melalui SMS, sekecil apapun informasi harus ditindaklanjuti oleh BKD, saya yakin masih banyak K2 yang bermasalah tapi tidak ada yang lapor, ada juga yang secara logika tidak masuk akal tapi ternyata dilihat di web BKD malah lolos verifikasi, ada yang sukwan mulai usia SMP, ada yang memalsukan SK dan banyak lagi yang belum terjaring verifikasi, BKD loyo mas...BKD males kroscek, “ pungkas salah satu tenaga K2 yang enggan namanya dikorankan.

(Eko. GS)

Bondowoso.FN, Bupati Bondowoso (Drs.H. Amin Sa’id Husni) melantik 177 pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso (Senin, 19/05/2014) Beberapa jabatan penting eselon II yang mengalami pergantian pejabat antara lain , Drs.Muhammad Zuhdi, S.H., M.Si. yang sebelumnya sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Pertanian menempati jabatan baru sebagai Kepala Dinas Sosial,- Drs. Bambang Soekwanto, M.M, yang sebelumnya sebagai Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, Olah Raga dan Perhubungan menjadi Staf Ahli Bupati Bidang Pertanian,- Abdul Muthalib, S.Sos – se belumnya sebagai Kepala Dinas Sosial menjadi pejabat baru sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Pendidikan dan Agama,- Drs. Sigit Purnomo dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, Olah Raga dan Perhubungan,- Drs. Hosni dari Asisten Administrasi Umum menjadi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,- Drs. Abdul Manan yang sebelumnya sebagai kepala Bapemas menjadi Asisten Administrasi Umum,Drs. ABD. Rahman, MM yang sebelumnya, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menempati pos baru sebagai Kepala Bapemas,- sedangkan Drs.Agung Tri Handono, SH, MM., yang pernah moncer sebagai pejabat muda dengan segudang kemampuan, menempati posisi baru sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Secara terperinci gerbong mu tasi dan promosi kali ini adalah ; 59 pejabat mengalami promosi setingkat ke eselon yang lebih tinggi, 114 Pegawai dimutasi / penyegaran dan 4 orang alih status dari fungsional ke jabatan struktural. Dari rincian tersebut sebanyak 73 orang mengisi jabat an yang selama ini kosong antara lain 5 orang pada jabatan eselon 3A, 11 orang eselon 3B, 50 orang eselon 4 A dan 7 orang pada posisi jabatan eselon 4B. Dalam sambutannya Drs. Amin Sa’id Husni mengatakan bahwa

mutasi dan promosi kali ini dilakukan selain untuk penyegar an organisasi juga untuk optimalisasi peran dan fungsi pela yanan birokrasi kepada masyara kat.” Memang mutasi kali agak tertunda, ini dilakukan untuk ma mastikan bahwa jabatan yang diemban betul- betul sesuai dengan harapan, lepas dari intervensi politik dan saya berupaya keras untuk menempatkan pejabat on the right time and on the right place”, tutur Amin dalam pidatonya.

Selanjutnya Amin juga menyinggung tuntutan perubahan radikal dan menyeluruh seperti yang diamanatkan oleh Undangundang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN (Aparatur Sipil Negara) yang intinya, sebagai PNS mau tidak mau harus bersiap merubah pola lama dan berganti dengan paradigma baru yang segera akan diterapkan. Ke depan promosi dan mutasi akan kian terbuka dan benar- benar berbasis kompetensi dengan menerapkan sistem penilaian yang obyektif. Dalam pidatonya Bupati yang juga dikenal sebagai sosok yang agamis ini juga membahas perpanjangan batas usia pensiun yang sudah diimplementasikan di jajaran PNS di Bondowoso sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “ Kepada pejabat yang baru dilantik saya berpesan agar segera menyesuaikan diri dengan lingkungan baru dimana bertugas, senantiasa meningkatkan disiplin diri dan kompetensi, lakukan optimalisasi pelayanan kepada masya rakat, laksanakan tugas denganextra ordinarysesuai dengan tinggi nya ekspektasi masyarakat”, pung kas Bupati menutup pidatonya.

(Eko. GS).

6

z Edisi 231 : 5 - 20 Juni 2014

Pembangunan Ipal Komunal Kalibokor Dihentikan Warga Tidak Sesuai Bestek

Surabaya, FN. Pelaksanaan programa Sani tasi Perkotaan Berbasis Masyarakat [SPBM- USRI], ternyata menuai badai dari masyarakat RT.06 RW.II sekitar sebab,pembangunan ipal komunal sangat terkesan lambat a;alagi,pekerjaan yang diambilkan dari anggaran belanja desa [ABD]’2013 sebesar Rp. 350 jt.begitu secara pengerjaannya tentang pekerjaan proyek ipal komunal tersebut bukan melalui lelang / tender dan atau penunjukan langsung, tp menunjuk secara perorangan Koesnan Hayat selaku pelaksana pembangunan dari pihak BKM Wirakarya Bersama.sehingga, dari pembangunan ipal komunal Kalibokor sempat dihentikan warga dan disamping itu tidak sesuai speak.sedangkan, dari pihak Eko Rantyoko selaku ketua KSM Welas Asih sebagai pihak I selama ini tidak diikut-sertakan dalam hal pekerjaan proyek tersebut.

Sehingga, pembangunan ipal komunal tersebut berakhir tanggal : 30 April 2014,namun pemba ngunan pun akhirnya menimbulkan emosional demo para warga. sem pat dari pihak warga pun me-

masang spanduk berbunyi “ Mulai tanggal : 8 Mei 2014 Proyek Ini Sesuai Perjanjian di Berhentikan “ dan surat perjanjian yang disatukan dikanan spanduk yang tertera tanda tangan pihak I ketua SKM Welas Asih. ketua BKM Wirakarya Bersama dan Koesnan Hayat selaku Pelaksana Pembangunan.padahal adanya perpanjangan sampai tanggal 7 Mei 2014 pembangunan tersebut sudah rampung. Sedangkan dari pihak Made lurah dari Kelurahan Kertajaya menganjurkan bisu seribu bahasa terhadap permasalahan ini, kepada warganya kalau atau ketika adanya pertanyaan tentang proyek ipal komunal dari Wartawan maupun LSM. Sempat dimunculkan berita ini.oleh pihak koran ini adanya temuan informasi dari salah satu warga sebut saja Ilong rumahnya tidak jauh dari lokasi proyek ipal komunal tersebut mengungkapkan” Tidak sesuai dengan perjanjian nya.janjinya akhir april tp ternyata ipalnya saja belum se lesai.katanya sumber yang pernah ikut rapat ipal saat itu,akhirnya, diberi waktu perpanjang sampai

tanggal 7 [kmrn, red].ulasnya kem bali [ilong] lagi, demikian speak pun tidak sesuai.ada koq gambarnya, seperti contoh saja khayak pembesiannya sebenarnya pa ling kecil 10-12 ini 6-8. Dikasih ukuran segitu “ ungkapnya saat dudukduduk dikonfirmasi depan rumah nya.Lebih lanjut saat dikonfirmasi sumber yang tepat rumahnya dilokasi proyek ipal, pihaknya menilai kurangnya professional pengerjaannya dan seharusnya PT atau CV yang mengerjakan proyek tersebut, mengatakan se dangka, lebarnya ipal saja hanya 3 m.panjang 14 m.sebenarnya lebar 4 m panjangnya 14 m.selanya pak.ilong tadi.jadi antara bak kan nggak terhitung, terus kalau pengerjaan rumah itu harus pondasi dulu baru dinding.lakar dia [ilong] lagi,kalau dinding dulu terus pondasian tengah kan nanti turun yak an “ kata Ilong seraya menunjukan bak-bak yang mang krak beberapa hari ini [minggu kemarin].

Beda waktu beda tempat saat dikonfirmasi dari pihak Made selaku lurah Kelurahan Kertajaya mengatakan,” pihaknya silahkan anda bertanya ke warga situ [Kalibo kor Timur, red].ulasnya [Made] lagi, tidak sesuai.ujar lurah yang kale mini.mau diadakan rapat lagi “kata Madeseraya bergegas untuk rapat di Kecamatan saat itu.[BYP]

Menakar Nasionalisme Melalui Karsa, Cipta dan Karya

Blitar, FN - Tahun 2014 lebih dari seratus tahun berproses dalam kesadaran untuk menjadi bangsa yang berdaulat, mmeiliki identitas dan jati diri ditengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu dalam rangka menjaga semangat dan nilai-nilai kebangsa an, kita tidak boleh lengah, jus-

tru semakin waspada dan cerdas dalam menghadapi berbagai perubahan dan kemajuan . Seja lan dengan tema Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-106 Tahun 2014, “ Maknai Kebangkitan Nasional Melalui Kerja Nyata Dalam Suasana Keharmonisan dan Kemajemukan Bangsa,” tema ini

mengandung tiga makna yang sekaligus menjadi instrumen ukuran sejauh mana nilai-nilai nasionalisme terimplementasi dalam karya dan cipta.

Nasionalisme yang diperlukan adalah nasionalisme yang berkontribusi bagi kedaulatan dan harga diri bangsa. Demikian ungkapan Menteri Komunikasi dan Informatika dalam sambutannya yang dibacakan oleh Bupati Blitar, H. Herry Noegroho , Selasa (20/5) di Halaman Kantor Bupati Blitar.

Dituturkan pula, kekuatan sebuah bangsa tercirikan dari bagaimana perbedaan dan kemajemukan dapat terkelola menjadi kekuatan.Nilai-nilai kemajemukan yang tumbuh berkembang Menakar . . ke hlm 15

Arsip Tertata, Kegiatan Pemerintahan Terjaga

Blitar, FN - Sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 29 Tahun 2004 tentang penyelamatan arsip di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, arsip merupakan naskah yang dibuat dan diterima oleh lembaga-lembaga negara dan badan pemerintah dalam bentuk corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Dengan kata lain arsip sebagai bahan bukti resmi mengenai penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Untuk itu hendaknya, pengarsipan harus maksimal. Hal ini mengemuka saat Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar, Drs. Palal Ali Santoso,MM membuka secara resmi Bimbingan Teknis Kearsipan Bagi Sekretaris Desa/ Kelurahan se Kabupaten Blitar, di LEC Pojok Garum, Selasa (20/5).

Diungkapkan pula, seirama dengan dinamika kehidupan dan peningkatan kegiatan pemerintahan, perkembangana volume arsip di setiap organisasi, baik pemerintah maupun swasta juga semakin meningkat. Akumulasi jumlah arsip apabila tidak ditangani secara baik dan benar berpotensi mengalami kerusakan, kemusnahan atau bahkan hilang. Untuk itu, melalui kegiatan ini diharapkan para Sekretaris Desa/Kelurahan bisa turut berusaha keras untuk mengantisipasi kemusnahan arsip sekaligus berusaha menyalamatkan arsip-arsip penting.

Diakhir sambutannya, Sekretaris Daerah berpesan , agar peserta Bintek tersebut mengikuti dengan tekun dan mengaplikasikannya dengan baik.

Sebelumnya, Dra. Indarti,MM, Kepala Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Blitar menjelaskan, Bintek yang akan berlangsung dua hari, 20-21 Mei 2014 diikuti sekitar 50 peserta dengan narasumber dari Badan Arsip Provinsi Jawa Timur. (hms/ayu)

Kasun Desa Paguan Telantarkan Seorang “Anak kandungnya”

Wiwik Mantan Istri dari Budi Ka sun Paleran yang merasa anaknya ditelantarkan

Bondowoso, FN Kasun merupakan jabatan yang pada saat ini sedang dilirik oleh sebagian besar masyarakat, me ngapa demikian disamping adanya insentif yang mengiurkan kasun juga tergolong tokoh di wilayah tersebut.

Akan tetapi bagaimana sean-

dainya ada salah satu Kasun (Ke pala Dusun ) yang pada saat ini sedang terindikasi menelantarkan seorang anaknya dan memilih untuk hidup bersama istri muda.

Sama halnya dengan terjadi di Desa Paguan Rt 21 Rw 04 Kecamatan Taman Krocok dusun Paleran, yaitu sebut saja, Irawan Agus Budianto alias Budi dirinya adalah seorang Kasun yang dengan sengaja menelantarkan anak kandungnya walaupun sudah ada pernyataan hitam diatas putih yang dirinya buat di hadapan Kepala Desa setempat.

Budi sendiri pada saat dikonfirmasi oleh Wartawan Media ini mengelak kalau dirinya dituduh telah menelantarkan anaknya, bahkan tidak pernah mengakui telah membuat perjanjian yang isinya 50% dari gajinya diperuntukkan kepada anak semata wayang hasil hubungan dengan Kasun . . . ke hlm 15

7

z Edisi 231 : 5 - 20 Juni 2014

DPRD Tetapkan 4 Perda dan Serahkan Ranperda Pelaksanaan APBD 2013

Bupati Syahri Mulyo dan Ketua DPRD, Supriyono, saling menyerahkan berkas Ranperda

Dinas . . . .

Sambungan dari hlm. 1

Investigasi wartawan KPK ternyata Nihil, yang menjadi pertanyaan kemana dana-dana tersebut digunakan.

Selain itu pada tahun yang lalu ada kegiatan penanaman bibit po hon Garu, dana yang diterima mencapai ratusan juta, kenyataannya sama sekali tidak ada. Diduga Dana tersebut di Rampok oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Per kebunan Kab.OKU Iskandar Zulkar nain yang doyan dengan Uang Haram. Kinerja Iskandar Zulkarnain di pertanyakan ??? Kepemimpinan Iskandar Zulkarnain pada Dinas HUTBUN Kab.OKU tidak ubahnya seperti perawan di sarang pe nya mun.

Bisa kita lihat bersama dan sesuai dengan fakta dan kenyataan yang terjadi di lapangan serta berdasarkan pantauan wartawan di kantor UPTD Kehutanan dan Perkebunan yang ada di OKU Program . . . .

Sambungan dari hlm. 1

gram pemerintah yang bertujuan untuk menunjang keluarga miskin sehingga kehidupan merata betulbetul dinikmati oleh mereka yang notabenenya miskin.

Akan tetapi realita yang di alami oleh keluarga miskin di Desa Pekalangan Kecamatan Tenggarang selama ini tidaklah sesuai dengan harapan, pasalnya, Raskin yang seharusnya dapat mereka nikmati setiap bulannya kini menjadi problema yang harus ditangani secara serius oleh semua pihak terkait khususnya pemerintah Ka bupaten terkait adanya keterlambatan dalam penyalurannya.

Pemerintah Desa sendiri terkesan tutup mata dengan adanya kejadian ini, begitu juga dengan adanya koordinator yang sudah dipercaya warga masyarakat untuk menangani Raskin di desa tersebut terkesan lumpuh enggan untuk menentukan sikap.

Hal ini dibenarkan oleh salah satu warga yang enggan namanya dicantumkan dimedia ini dirinya menyesali kinerja dari koordinator yang bisanya hanya terindikasi pintar mencari hasil namun enggan menentukan sikap apabila ada

Bangun Sinergitas Stakeholders, Bupati Madiun Launching Program Green School

Tulungagung, FN - DPRD Tulungagung, Sabtu (17/5), menetapkan empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Penetapan ini berlangsung dalam rapat paripurna DPRD Tulungagung dalam rangka Pentapan Lima Ranperda dan Penyerahan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tulungagung Tahun 2013.

Empat Ranperda yang ditetapkan menjadi Perda itu, masing-masing adalah Perda tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tulungagung, Perda tentang Industri Rumah Tangga Pangan DPRD . . . ke hlm 15

semua UPTD mengeluh karena tidak ada kegiatan untuk di wilayah masing-masing UPTD HUTBUN dan yang terjadi di setiap Kecamatan UPTD HUTBUN kerjanya hanya menunggu mobil kayu ketika lewat akan ada setoran upeti terhadap UPTD HUTBUN. Keti ka ditemui di ruang kerjanya Senin (17/3) Iskandar Zulkarnain me nyatakan memang benar di kantor ini banyak kegiatan tapi semua kegiatan dan dana yang sudah cair saya kembalikan lagi dan saya tolak karena saya tidak mau pusing, ungkapnya.

Sungguh sangat aneh se orang kepala dinas tidak mau dipusingkan dengan kegiatan sampaisampai dana yang sudah cair di kembalikan lagi dan di tolak. Apa guna jabatan kalau hanya duduk manis di belakang meja.

Diminta kepada Pemerintah dalam hal ini khususnya Pem kab.OKU agar dapat memberikan Teguran Keras Terhadap Kiner ja Iskandar Zulkarnain yang dinilai tidak profesional dan bila perlu diganti dengan kepala dinas yang baru yang lebih profesional dan bersinergi. (TIM)

ANDA BERANI MENGHADAPI TANTANGAN DAN INGIN MENDALAMI ILMU JURNALIS BERGABUNGLAH BERSAMA KAMI PT. MEDIA FORUM NUSANTARA HUBUNGI : 082338888125 - 087850000125 - 085746888825 031 33333125 - 031 70800125 persoalan khususnya keterlambatan dalam pendistribusian Raskin di desa tersebut.

Yang menurutnya, “ seharusnya keterlambatan ini bisa diselesaikan oleh koordinator mas, karena tugas dan fungsi dari mereka ( koodinator red ) ada lah menfasilitasi terkait pembayaran maupun penyalurannya, bukan malah sebaliknya yaitu lumpuh alias fakum apabila ada persoalan seperti ini, terus apa fungsi dari koordinator kalau tidak bisa menye lesaikan masalah mending bubar saja, “ Ungkapnya kepada Wartawan Media ini. “ Padahal dengan adanya Ras kin ini mereka sedikit banyak men dapatkan hasil mas, contohnya, dari 13.890 Kg yang disalurkan ke warga masyarakat sebanyak 13.825 Kg, lantas sisanya 65 Kg dikemanakan ?, belum lagi adanya mark up harga yaitu Rp. 1.600 per Kg menjadi Rp. 1.800 per Kg jadi ada selisih harga Rp. 200 mas per Kg, dan bias sampean prediksi sendiri berapa nominalnya mas yang mereka terima setiap ada realisasi raskin kisaran Rp. 2.765.000 ya kan, “ Imbuhnya saat dikonfirmasi.

Ditempat terpisah Wartawan media ini menemui Koordinator

raskin Desa terkait, sebut saja Ahmad Nur Afandi selaku ke tua dan Pujo Sumedi Sekretaris, dirinya membenarkan adanya keterlambatan ini, akan tetapi dirinya mengelak kalau persoalan ini dilimpahkan kepada koordinator, “ Ini bukan kesalahan dari kami mas selaku tim akan tetapi ada beberapa warga masyarakat yang sampai saat ini belum bayar kepada kami, dari Rt. 07 sampai de ngan Rt. 12, “ Tuturnya.

Ketika disinggung prihal kelebihan Beras serta adanya mark up harga, spontan saja dirinya ( Pujo Red ) mengelak kalau semua itu bukan untuk koordinator akan tetapi diperuntukan kepada pekerja dari Bulog supaya khusus desa sini diistimewakan dalam pelayanan.

Ironis betul melihat fakta yang terjadi selama ini, pihak pekerja Bulog sendiri sudah terindikasi berani bermain dengan menerima upeti dari desa, padahal mereka sudah menerima upah yang layak dari instansi dimaksud.

Haruskah Dinas terkait tu tup mata melihat kejadian ini ? dan jangan salahkan warga masyarakat apabila krisis kepercayaan terhadap birokrasi itu muncul. ( Bam’s)

Madiun, FN- Guna Memba ngun Sinersigitas Stakeholders melalui Inovasi Program Green School, Bupati Madiun H. Muhta rom melaunching Program Green School di Kabupaten Madiun yang di laksanakan di halaman Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Kamis ( 22/05/2014.

Kepada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Madiun, Sodik Hery Purnomo mengatakan kegiatan yang dilaksanakan tersebut sebagai upaya percepatan perwujudan Visi Kabupaten Madiun Lebih Sejahtera Tahun 2018.

Utamanya melalui misi Peningkatan Daya Saing Daerah dan Kelestarian Lingkungan Hidup. Menurut Sodik Hery Purnomo Program Green School ( red : Sekolah Berwa wasan dan Berbudaya Lingkung an), merupakan perpaduan program lingkungan hidup yang berasal dari pihak sekolah maupun dari pihak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pihak yang berkepentingan dan peduli menuju Sekolah Hijau.

“Tujuannya untuk membangun fisik ataupun wahana lingkungan hidup sebagai sarana aktifitas pendidikan dan perbaikan lingkungan, meningkatkan kemampuan siswa sekolah mengelola SDA ramah lingkungan sesuai nilai – nilai kearifan lokal, serta mem bangun karakter siswa dan masya rakat sekitar yang peduli lingkung an., “ terang Sodik.

Dalam acara tersebut dilaksanakan penandatanganan kesepa katan bersama, tentang pelak-

sanaan program Green School di Kabupaten Madiun yang ditandatangi oleh 13 Instansi terkait, Penandatanganan Nota kesepakatan bersama antara pemerintah Kabupaten Madiun dengan Perusahaan Terbatas Perkebunan Negara XII, tentang Kerjasama Pemberdayaan Masyarakat di bidang Kehutanan Dan Perkebunan di Kabupaten Madiun. Serta penyerahan program Kemitraan dan Bina Lingkungan dari PTPN XII kepada Kelompok Tani Kakao.

Selain itu juga ada Penyerahan Program Peningkatan Produksi Gula Nasional kepada Kelompok Tani Tebu.

Sementara itu Bupati Madiun, Muhtarom mengatakan persoalan lingkungan hidup adalah persoalan bersama, sekaligus tanggung jawab semua kalangan.

Oleh karenanya dibutuhkan tindakan strategis dan nyata de ngan saling bekerjasama.”Yang tak kalah penting adalah mempersiapkan generasi muda sedini mungkin.

Generasi yang memiliki karakter dan wawasan yang peduli kelestarian lingkungan hidup. Yakni menyelenggarakan program ling kungan hidup yang berbasis se kolah,” ungkapnya.

Selain itu, kata Muhtarom konsep green school (red : sekolah hijau) sangat penting dan strate gis untuk di implementasikan secara lebih luas. Ini menyusul, berbagai bencana alam yang terjadi, sebagian besar disebabkan perbuatan manusia yang merusak Bangun . . . ke hlm 15

Alamat Praktek: Desa Pager Ngumbuk RT 05 RW 01 Kec.Wonoayu Kab. Sidoarjo Flexy: 03171314213 - Hp: 087852694573 Anda bermasalah,kami siap membantu. Dengan kemampuan yang kami miliki dan berkat RidhoNya Masalah: Pengasihan,Kena Guna-guna / Santet, Kalau kehilangan mobil/sepeda motor dijamin barangnya bisa kembali lagi kalau mesin belum dipreteli jangan sampai seminggu kehilangan,Penyembuhan Segala Macam PenyakitJangan ragu cepat Hubungi, Suparno (Demin)Dijanim semua masalah anda akan terselesaikan.Mobil Kijang milik Bpk. H. Dullah yang hilang tiga bulan lalu,Alhamdulillah dengan izin Tuhan YME melalui Suparno (Demin) sudah diketemukan.(H. Dullah Alamat: Tanggulangin Sidoarjo)Sepeda motor Ninja Milik Bpk. Bambang (Arjosari RT 4 RW 3 Malang) Hilang seminggu lalu, juga sudah ditemukanIbu Hermin Dosen Di Ubara Surabaya kehilang Perhiasan tiga hari lalu Alhamdulillah langsung dikembalikan- Bis Damri kehilangan barang juga dikembalikan

8

z Edisi 231 : 5 - 20 Juni 2014

Bupati Terima Rekomendasi LKPJ Tahun Anggaran 2013

Suasana rapat paripurna DPRD Kab.trenggalek

Trenggalek, FN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Trenggalek,menggelar rapat paripurna istimewa penyampaian rekomendasi DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Trenggalek, tahun anggaran 2013 pada hari rabu (14/5/14) kemarin.

Rekomendasi tersebut merupakan tindak lanjut setelah LKPJ Bupati Trenggalek disampaikan pada 21 April 2014 lalu oleh Bupati Trenggalek DR.H.Mulyadi WR. LKPj tersebut disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupa kan penjabaran kinerja tahunan, dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang disusun, dibahas dan telah dise pakati bersama.Penyerahan LKPJ tersebut merupakan realisasi Peraturan Pemerintah (PP) nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Lapor an Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kepada DPRD, serta Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) kepada Masyarakat.

Dengan terselesaikannya pem bahasan Laporan Keterangan Per tanggungjawaban (LKPJ) Bupati Trenggalek Tahun Anggaran 2013 oleh Panitia Khusus Dewan Perwa kilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek telah menghasilkan

catatan-catatan strategis bagi ke berlangsungan penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Trenggalek Ketua DPRD Trenggalek Hari Langgeng Wiyono membacakan beberapa rekomendasi yang dijabarkan di antaranya dalam bidang pendidikan,Pendidikan di Kab. Trenggalek belum memenuhi target sebagaimana tertuang pada RPJMD yang telah di tetapkan.Kemudian di sektor lainnya yang juga mendapat tanggapan dari Dewan antara lain perlunya transparasi dalam pembelanjaan baik langsung ataupun tidak langsung.Prinsip transparan. hemat,efisien sangat di uta makan.

Sementara itu, Bupati Trenggalek DR.H.Mulyadi WR dalam sambutanya mengatakan terimakasih atas beberapa rekomendasi yang telah di berikan, rekomendasi

dari pihak Legislatif dinilai sangat penting. Untuk itu , pihak nya bersama seluruh jajaran eksekutif akan menjalankan rekomendasi tersebut dengan baik.

“Keberhasilan selama ini tidak lepas dari dukungan seluruh pihak, karena itu kami mengucapkan terimakasih, terhadap pemberi kontribusi sehingga kinerja pemerintah berjalan dengan baik,” kata Bupati Trenggalek DR H. Mulyadi WR. Bupati Trenggalek menambahkan, yang tidak kalah penting dalam penyampaian LKPj maupun rekomendasi yang disampaikan DPRD, adalah mewujudkan persep si dan komitmen yang sama dalam membangun Kab.Trenggalek ke depan agar bisa lebih baik.

“Menjalin kerjasama yang baik antara pemerintah dan DPRD sangat penting. Karena itu akan menjadi modal dasar keberhasilan pembangunan kita, terutama dalam mencapai visi dan misi Kabupaten Trenggalek”ungkap Mulyadi.

Rapat Paripurna yang di pimpin Wakil Ketua DPRD Trenggalek Miklasyati ini di hadiri oleh Bupati Trenggalek,anggota DPRD Kabupaten Trenggalek, Jajaran Forkopimda , Sekretaris Daerah,Kepala SKPD dan Seluruh Organisasi Wanita.Rapat Paripurna berakhir dengan ditandai penyerahan rekomendasi LKPJ dari Ketua DPRD Trenggalek Hari langgeng Wiyono kepada Bupati Trenggalek Dr.H.Mulyadi WR.( fiq )

Bupati Mulyadi menerima rekomendasi LKPJ

Fenomena Alam, Kampung Penuh Bunga Bangkai Bangkalan.FN - Pemandangan menarik terjadi di taman atau desa Ujunganyar socah Bangkalan pasalnya selama musim penghujan, banyak bunga bangkai tiba-tiba bermunculan di sepanjang jalan jembatan panjang ujunganyar ke kiri dan belok keselatan dan ketimur dekat perkampungan dan rumah-rumah warga.

Tak pelak, aroma tidak sedap seperti bangkai begitu menyengat saat memasuki taman dan mendekati bunga bangkai itu bau tersebut bukan berasal dari bangkai bina tang yang mati, melainkan bunga

Budiman Sudjatmiko Bedah UU Desa :

Jabatan Kades untuk Pengabdian Bukan untuk Mencari Pekerjaan

Madiun, FN : Lahirnya Undang-Undang Desa memang sudah dinanti-nantikan oleh seluruh elemen masyarakat pedesaan, karena dengan adanya UndangUndang yang khusus mengatur tentang Desa tersebut di harapkan kedepan mampu membawa perubahan bagi Desa dan seluruh lapisan masyarakat Desa lebih sejahtera. Sementara itu untuk menyongsong pelaksanaan Undang-undang Desa di madiun yang bertempat di Desa Sukosari Keca matan Dagangan Kabupaten Madi un di adakan sosialisai UndangUndang Desa yang di kemas dalam bentuk Bedah Undang-Undang No.06 Tahun 2014 tentang Desa, Sabtu ( 24/05/2014 ).

Acara Bedah Undang-Undang Desa yang di adakan oleh Rela wan TIK (Teknologi, Informasi dan Komunikasi ) Madiun tersebut selain di hadiri Kepala Desa dan Perangkat Desa dari Kab. Madiun juga ada perwakilan dari Kades dan Perangkat Desa dari Magetan, Ponorogo, Jember, Ba nyumas, Tulungagung, dan lain sebagainya. Dengan menghadir kan tokoh nasional sebagai juru bicara seperti Budiman Sudjatmiko Anggota DPR RI sekaligus wakil ketua pansus RUU Desa, Sigit Widodo salah satu ketua PANDI, dan Yossy Suparyo, Pe rangkat Desa di salah satu desa di Kab.Cilacap yang merupakan perwakilan dari GDM ( Gerak an Desa Membangun ).

Kepala Desa Sukosari, Kusno selaku tuan rumah dan perwakilan dari PKPD ( Persatuan Kepala Desa dan Perangkat Desa ) Kabupaten Madiun mengatakan bahwa sejarah membuktikan Betapa sulitnya kades dan perangkat desa pada waktu itu, bersama-sama ikut berjuang untuk ikut serta pergi ke Jakarta demi di sahkannya Undang-Undang Tentang Desa tersebut. “ Hampir bangkai yang tumbuh hingga puluan jumlahnya di kampung ini.

Bunga bangkai AMORPOPALUS ini tumbuh mulai dari ka wasan selempit hingga desa kam pong gendut, mia salah satu warga Fenomena . . . ke hlm 14

4 tahun kita ikut berjuang bersama-sama PakBudiman sudjatmiko, ikut pergi ke Jakarta, tidur di senayan bahkan tidak menarik kemungkinan juga berbenturan dengan pihak keamanan,” ungkap kusno.

Lebih lanjut di katakan, Kepala Desa yang ada di Kabupa ten Madiun pada dasarnya memahami niatnya untuk menjadi Kepala Desa adalah sebagai wujud pengabdian bukan untuk mencari pekerjaan. “ Kami paham niatnya untuk jadi Kepala Desa untuk ibadah, untuk mengabdi bukan untuk mencari pekerjaan,” jelas Kusno. Di harapkan de ngan adanya Undang Undang desa ter sebut masyarakat Desa bisa lebih maju dan sejahtera.

Sementara itu Budiman Sudjatmiko, Wakil ketua pansus RUU Desa dalam pemaparannya mengatakan lahirnya Undang-Undang Desa tidak luput dari hasil perjuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa seluruh Indonesia.”

Karena tanpa adanya dukungan dari Kepala Desa seluruh Indonesia Undang-Undang Desa tidak akan lahir, kalaupun lahir pasti isinya akanlain,” ungkap Bu diman. Menurutnya, berdasarkan rumusan Undang-Undang De sa pasal 72 Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang bakal di gelontorkan ke Desa sebesar 10 % dari dana transfer ke daerah. “ ini berarti dana transfer ke daerah adalah 110% yang terbagi 100% untuk dae rah dan 10% untuk desa,” Jelasnya. Lanjut, Budiman Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota adalah 10% dari DAU + DBH. Di sela-sela acara Bedah Undang-Undang Desa No.06 tahun 2014 tantangDesa tersebut juga di kukuhkan Relawan TIK ( Teknologi, Informasi dan Komunikasi ) yang meru pakan gerakan nasional untuk membantu masyarakatIndonesia terutama Desa untuk mempercepat proses pembangunan dengan melakukan dukungan pengembangan kapasitas dan pelatihan internetdengan domain desa.id secara gratis. (Jum).

9

z Edisi 231 : 5 - 20 Juni 2014

Tuntut Uang Lemburan, Kru Mobil Tangki Pertamina Gelar Aksi Unjukrasa

Lulus 100 Persen SMA Negeri 1 Kedungdung Menggelar Wisuda Bersama

Wisuda bersama

Madiun, FN- Puluhan Kru mobil tangki Pertamina Madiun gelar aksi unjukrasa . Sekitar 30 perwakilan dari 111 kru Mobil Tangki yang terdiri dari sopir dan kenek yang tergabung dalam Serikat Pekerja Awak Mobil Tangki Perisai Bangsa Indonesia tersebut melakukan demo di pintu utama PT Pertamina (Persero), Suplai dan Distribusi Region III, Terminal BBM Madiun, JL Yos Sudarso Nomor 63, Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, Senin (26/ 5/2014).

Ketua DPC Serikat Pekerja Awak Mobil Tangki Perisai Bangsa Indonesia, Mulyono mengatakan mereka melakukan aksi menuntut supaya upah lembur segera dibayarkan. Selain itu, mendesak Kemenakertrans, Depnakertrans, dan Dinsosnaker Pemkot Madiun mendesak perusahaan membayar kan semua kewajibannya dan mem berikan hak bagi para karyawan.

Disamping itu,lanjut Mulyono mereka mendesak pembubaran dan mencabut izin usaha perusahaan PT Pertamina Training dan Colsulting (PTC) dan PT Patra Niaga Pertamina selaku anak (sub) perusahaan Pertamina serta me minta status pegawai dan kejelasan hukum bagi para awak mobil tangki yang sudah bekerja selama 10 sampai 5 tahun terakhir.

“Perjuangan kami untuk men

dapatkan hak berupa uang lembur ini, sudah setahun tetapi tak mendapatkan tanggapan jelas.

Karena kami masuk ke anak perusahaan Pertamina yakni PT PCT sebelumnya kami masuk karyawan PT Patra Niaga Pertamina,” terang Koordinator Aksi, Mulyono.

Dalam aksinya itu, mereka membentangkan spanduk bertuliskan Bayar Upah Lembur Kami Sesuai Keputusan dari Kementerian RI. Mereka kemudian me nempelkan spanduk besar tuntutannya itu ke pintu utama menuju Pertamina Madiun. “Hal itu, agar membuka manajemen. Apalagi, selama ini para awak kru mobil tangki, dipekerjakan hampir selama 24 jam sehari,” kata Mulyono.

Mulyono mengaku sebelumnya sudah berusaha berbicara de ngan manajemen dan Disnakertrans di masing-masing lokasi kerja Awak Mobil Tangki, akan tetapi tidak membuahkan hasil. Oleh karenanya, pihaknya menggelar aksi demo tersebut. Sementara dalam aksi yang diikuti perwakilan dari Madiun, Magetan, Ngawi, Ponorogo, Pacitan, Trenggalek dan Tulungagung ini membubarkan diri setelah tak ada tanggapan dari PT Pertamina yang menutup pintu utamanya itu. Dalam aksi unjukrasa tersebut juga dijaga ketat sejumlah petugas Polres Madiun Kota dan Polsek Manguharjo. (FN/Jum).

DPRD Trenggalek

Ajukan 5 Ranperda

Kantor DPRD Kab.trenggalek

DPRD . . .

ke hlm 13

Sampang FN, SMAN 1 Kedungdung Yang berada di Desa Moktesareh Kecamatan Kedungdung, Sampang menggelar lepas pisah sekaligus wisuda ke XIV Kelas XII. Sebanyak 105 siswa yang terdiri dari 45 IPA dan 60 IPS, di wisuda sebagai rasa syukur atas kelulusan 100% anak didiknya. Wisuda yang digelar dilapangan SMAN 1 Kedungdung itu. Dihadiri Wakil Bupati Sampang Fadilah Budiono, dan Kepala serta semua Dewan Guru SMAN 1 Kedungdung serta dari Kapolsek dan Ramil,Camat Kedungdung dan para undangan wali murid serta simpatisan SMAN1 Kedungdung, Kemeriahan prosesi wisuda terlihat sebelum acara prosesi wisudawan wisudawati

disambut dengan beberapa hiburan kesenian dan aktifitas lainnya yang dibawakan olleh anak-anak siswa SMAN 1 Kedungdung. Dan Wakil bupati Fadilah Budiono meberikan sambutan singatnya ditengah-tengaah sambutan singkatnya Bapak Wakil Bupati Sampang berharap kepada semua wisu dawan dan wisudawati baik dari IPA dan IPS, belajar dan terus belajar dan jangan sampai lupa pada gurunya yang mengasuh dan mendidik selama menempuh pen didikan di SMAN 1 Kedungdung ini,Wakil Bupati mengungkapkan kebanggaannya atas keberhasil an yang diraih siswa-siswi SMAN 1 Kedungdung yang lulus 100 persen.”Dengan sarana yang masih sederhana, tapi siswa-siswinya

tetap semangat meraih prestasi.” ungkapnya” Dan saat wartawan FN menemui Kepala SMAN 1 Kedungdung Dra. Ummu Kultum 57/ Tahun menyampaikan kepada semua pihak yang telah ikut andil mengantarkan semua siswa hingga dinyatakan lulus 100 persen dan diwisuda pada hari ini tanggal 24 Mei 2014. Dra. Ummu Kultum juga mengimbau agar wisudawan dan wisudawati ini terus menggali potensi yang dimiliki setelah sekolah di jejang yang lebih tinggi .” Kalian harus optimistis menatap masa depanyang lebih cerah dan mengejar citacitanya yang di impikan ”Ucapannya.

(Muadi)

MI Sabilillah Internasional Masuk Finalis Olimpiade Sains KUARK Th 2014 Sampang F.N - M.I Sabilillah Internasional walaupun dalam usia dini,ternyata mampu bersaing dg sekolah yg sederajat yg ada di Kab Sampang.Dalam kurun waktu 4 th ternyata M.I Sabilillah Internasional mampu dg meyerap 300 murid.Sekolah dg muridnya yg sudah kental berbahasa Inggris sebagai bahasa

sehari hari.M.I.Sabilillah Internasional yg kini sudah banyak diminati oleh masyarakat Sampang ,karena sudah terbukti mampu mencetak murid yg berachlakul karimah/prestasi.MI.Sabililah Internasioal selalu mendominasi segenap lomba sains dari tingkat Kab maupun ke tingkat nasio nal.Pada th 2013 .MI Sabilillah

Internasional mewakili Kab Sampang sebagai finalis oli.mpiade sains kuark ke tingkat nasional,dan hingga saat ini ternyata ,MI Sabilil lah Internasional sebagai du ta.madura yg akan mewakili sebagai finalis olimpiade sains kuark ke tingkat nasional th 2014.

Achmad.s ( kabiro )

Si Miskin Bingung Parkir RSUD untuk yang Berduit Bangkalan FN. Jasa Parkir kendaraan bermotor di lokasi lapangan parkir Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Syarifah Ambami Rato Ebu Kecamatan Kota Kabupaten Bangkalan, jadi buah bibir warga pengguna lahan parkir bermotor maupun mobil. Pasalnya penarikan karcis di Rumah Sakit ini milik Pemerintah Kabupaten Bangkalan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) tentang retribusi Parkir dikarenakan biaya istirahat roda dua dan empat sangat menekan kantong yang tipis, khususnya penarikan karcis tersebut tidak sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku, peraturan daerah. Misal biaya parkir untuk roda dua sepeda motor

Rp. 1.000 dan roda empat, mobil berkisar Rp. 2.000, namun kenyataannya dilapangan berbeda dua kali lipatnya malam lebih. Menurut melati. Red (30) saat teman akrabnya memarkir mobil ditempat ini Rp. 5000. Tindakan seperti itu harus segera di tindak dan

ada yang ditekan roda dua Rp. 2000 juga mobil Rp. 3000 ungkap kesalnya kata Rini ke Media Forum Nusantara.

Pengguna lahan Parkir bermotor menghimbau agar Pihak rumah sakit maupun Pemkab Si Miskin . . . ke hlm 13

10

z Edisi 231 : 5 - 20 Juni 2014

Bupati Malang Hadiri HUT IGTKI PGRI Kabupaten Malang

Bupati Malang foto bersama Bupati Malang sedang meninjau warga, Kapolres Malang, dan Kepala Desa proyek di dampingi Kepala Dinas Pengairan Urek-Urek

Bina Desa Urek - Urek Kec. Gondanglegi Kabupaten Malang Malang - FN. Desa UrekUrek ditunjuk sebagai Desa Binaan oleh Pemerintah Kabupa ten Malang. H. Rendra Kresna bersama para pejabat Pemkab Malang (Bina Desa) menata desa merupakan agenda rutin. Kedatangan Bupati Malang disambut dengan meriah iring-iringan kesenian dan warok mengawali kegiatan bina desa meliputi temu warga (dialog) secara langsung dengan Bupati benar-benar dimanfaatkan warga untuk bisa mengungkapkan uneguneg dan menyampaikan aspira sinya, warga, petani, tokoh masya rakat, dan kelompok PKK. Antusias warga dibuktikan de

ngan banyaknya pertanyaan yang disampaikan kepada Bupati mulai dari masalah, pendidikan, budaya, ekonomi, pembangunan dan sosial masyarakat, berbagai bantuan bah kan disalurkan Pemkab Malang untuk pembangunan masyarakat Desa Urek-Urek baik berupa kegiatan fisik maupun non fisik, dian taranya program Bedah Rumah, perbaikan Pos Kamling dan bantu an peralatan pos kamling, pela yanan kesehatan berupa pengobatan massal, bantuan modal ber gulir bantuan alat peraut jeruji sangkar burung bibit pohon, pengas palan jalan jembatan dan draina se, pembangunan jamban, jalan

paving dan Dinas Catatan Sipil dalam rangka pembuatan Akte Kelahiran dan Kartu Keluarag (KK) gratis bagi warga Desa Urek-Urek yang pada umumnya merupakan penghasil produksi genteng dan batu merah.

Mengawali kegiatan bina desa hari kedua Bung Rendra meninjau lokasi irigasi dan dilanjutkan peninjauan pengaspalan jalan yang didampingi oleh Kepala Dinas Bina Marga H. Anwar dan mengunjungi beberapa posko pelayanan dari SKPD terkait posko tersebar di masing-masing dusun yang ada di Desa Urek-Urek dalam penin jauannya nanti. (Imam)

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Malang

Adakan Job Market Fair 2014 Kepanjen - FN. Dalam rangka mengurangi tingkat pengangguran dan memperluas lapangan kerja demi terwujudnya masyarakat Kabupaten Malang yang Madep Manteb. Pemerintah Kabupaten Malang melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malang menggelar kegiatan Bursa Kerja Kanjuruhan Job Market Fair (JMF) tahun 2014 yang dirangkai dengan Gerak Jalan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Bertempat di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ma lang, Drs.Razali, M.Si menjelaskan bahwa acara yang dilaksanakan selama 2 hari mulai tanggal 2324 Juni 2014 tersebut, berfungsi untuk mempertemukan pekerja dan pengusaha. “Hal ini sekaligus menjembatani sebagai penyampai informasi jenis lowong an yang dibutuhkan tersebut sesuai klasifikasi yang dimiliki dalam mencari pekerjaan, dengan harapan mengurangi pe ngangguran tingkat lulusan SMA/SMK, dan D3, serta S1,” jelasnya.

Pada kesempatan tersebut juga di berikan penghargaan Zero Accident kepada 8 (delapan) peru sahaan anatara lain, PT Beiersdorf Indonesia - Singosari, KUD Sumber Makmur Ngantang, PT Pindad Turen, PT. Molindo Raya Industrial, PT PJB UP Brantas Sumberpucung, PT Bentoel Group

Singosari, PT. PLN Singosari, Bumi Menara Internusa. “Pada kesempatan ini kami memberikan penghargaan kepada 8 (delapan) pimpinan perusahaan yang telah meraih prestasi dalam melak sanakan Program K3 tanpa kecelakaan kerja (Zero Accident),” terang mantan Kadis Kepala Badan Pe layanan Perizinan Terpadu ini.

Dalam sambutan tertulis Bupati Malang H. Rendra Kresna yang di bacakan Sekretaris Daerah Dr. Abdul Malik, SE, M.Si, mengatakan bahwa, Atas nama pemerintah Kabupaten Malang saya menyambut baik kegiatan ini dan menyampaikan terima kasih kepada penyelenggara, pelaku usaha, pe serta Job Market Fair dan kepada saudara sekalian atas dukungan dan kehadirannya sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan sukses dan lancar. “Semoga seluruh rangkaian kegiatan ini mendapatkan ridho Allah SWT serta membawa manfaat bagi masyarakat, bagi pencari kerja dan perusahaan sehingga pada gilirannya akan dapat memberikan kontribusi yang signifikan kepada pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang.”

Pada kesempatan ini juga saya menyampaikan SELAMAT kepada 8 (delapan) pimpinan perusahaan yang telah meraih prestasi dalam melaksanakan Program K3 tanpa kecelakaan kerja (Zero Accident).

“Semoga prestasi tersebut da pat

dipertahankan serta ilmu untuk mewujudkan K3 yang baik agar ditularkan kepada perusahaan yang belum mendapatkannya,” ungkapnya.

Berdasar data yang ada Kabupaten Malang memiliki penduduk sejumlah 3.077.960 jiwa (1.541.

907 Laki-laki dan 1.536.053 Perem puan), yang merupakan penduduk terbesar ke-2 setelah Kota Surabaya. Jumlah pencari kerja terdaftar tahun 2013 sejumlah 156.187 orang, dengan pengangguran sebesar 44.459 orang. Berdasarkan data tersebut, secara umum dapat diketahui bahwa masih banyak terdapat pengangguran yang terse bar di seluruh wilayah Kabupaten Malang.

Pengangguran merupakan ma salah dan menjadi tanggung jawab kita bersama baik pemerintah, swasta maupun masyarakat. Dari sisi tanggung jawab pemerintah, telah banyak upaya yang telah dilakukan, salah satunya adalah dengan menggelar even Job Market Fair seperti ini. “Harapan Pemerin tah Kabupaten Malang terhadap pelaksanaan kegiatan Job Market Fair ini adalah adanya pe nyerapan tenaga kerja sebanyak mungkin sehingga kesejahteraan baik diri sendiri maupun masyarakat dapat terjamin,” harapnya.

Menurut Sekda ada 3 pilar Pemerintahan yang baik, yang pertama pengusaha, yang ked Dinas . . . ke hlm 15

Bupati melepas balon dan burung merpati

Malang - FN. Hari Ulang tahun Ikatan Guru Taman Kanak Kanak Indonesia (IGTKI) ke 64 di Lapangan Yon Zipur-V Kepanjen di awali dengan upacara Apel Akbar bersama ribuan guru penga jar taman Kanak- Kanak se- Kabupaten Malang. Sebagai pembina upacara Bupati Malang H. Rendra Kresna, dilanjutkan acara lepas Balon ke udara.

Acara yang sudah di persiapkan kurang lebih satu bulan,ulas Ari salah satu kepala sekolah TK yang hadir di acara tersebut. Berjalan lancar dan semarak tampak di lapangan hijau ketika kekompakan para Guru yang mayoritas perempuan tersebut mengenakan busana 1 warna dengan kombinasi loreng ala kulit Harimau.

Terlebih lagi ketika usai upaca ra mereka melakukan “Senam Ma

dep Manteb” di depan Bung Rendra sapaan akrab orang nomor satu di Pemerintah Kabupaten Malang tersebut.

Ditengah – tengah acara Apel Akbar tersebut perwakilan IGTKI menyatakan dalam sambutannya jika perlu semangat dalam memperjuangkan pendidikan usia dini di seluruh jajaran lembaga Taman Kanak-Kanak di Indonesia khususnya di Kabupaten Malang.

Setelah parade Marching Band ditampilkan oleh guru guru TK dari Kecamatan Wonosari berakhir dengan puncak acara Pelepasan Balon ke Udara dan Pelepasan puluhan burung merpati Oleh Bupati Malang dan pengurus IGTKI-PGRI Kabupaten Malang menandai semangat menggeloranya jiwa pejuang pendidikan.

(Imam)

WISUDA KE-19 SMK MUTU GONDANGLEGI Malang -FN. Sebanyak 498 siswa-siswi SMK Muhammadiyah 7 (Mutu) Gondanglegi diwisuda di Gedung serbaguna milik PT Pindad di Kecamatan Turen, kemarin. Siswasiswi tersebut diwisuda setelah dinyatakan lulus Ujian Nasional yang diumumkan serentak tanggal 20 Mei lalu. Mereka merupakan lulusan SMK Mutu yang ke-19, terdiri dari 5 jurusan yaitu Listrik, TKR (Teknik Kendaraan Ringan), TSM (Teknik Sepeda Motor), TKJ (Teknik Komputer dan Jaringan) dan Perbankan.

Dihadiri Bupati Malang H Rendra Kresna dan tamu undangan lainnya, acara dimulai sekitar pukul 9 pagi. Diawali dengan pertunjukan kreatifitas para siswa SMK Mutu seperti Tari Saman hingga paduan suara. Para orang tua wisudawan pun tampak hadir dan gembira mengikuti jalannya prosesi wisuda yang selesai hingga siang hari.

Banyak hal yang patut disyukuri dan dibanggakan dari para siswa yang diwisuda kemarin. Selain tingkat kelulusan yang mencapai 100%, sebanyak 364 dari 498 siswa yang diwisuda juga telah terserap kerja sebelum lulus. Mereka direkrut oleh 12 perusahaan, baik perusahaan dalam negeri maupun perusahaan asing. 49 siswa lainnya juga tercatat akan melanjutkan studi ke perguruan tinggi, 19 siswa akan berwirausaha dan sisanya masih dalam masa tunggu.

Banyaknya lulusan yang terserap kerja, tentu tidak lepas dari SMK Mutu yang mewajibkan para lulusannya untuk menguasai kompetensi dasar seperti bahasa Inggris, bahasa Jepang atau bahasa Mandarin. Selain itu, untuk menjawab kebutuhan tenaga kerja di bidang lainnya, tahun ini SMK Mutu juga membuka empat kompetensi keahlian baru, yaitu Keperawatan, Ototronik, Perhotelan dan Administrasi Perkantoran. (Imam)

11

z Edisi 231 : 5 - 20 Juni 2014

SMAN 3 Sekolah Adiwiyata Nasional Lulus Seratus Persen

Bangkalan FN – Acara pelepasan siswa-siswi kelas XII SMAN 3 Bangkalan kemarin berlangsung meriah (26/5) lalu. Prosesi wisuda dilengkapi rasa bangga, bahagia karena semua anak didik SMAN 2 dinyatakan Lulus seratus persen Ujian Nasional (UNAS) tersebut.

Gemuruh tepuk tangan dan

ucapan selamat menggebu di Aula Gedung Rato Ebu Bangkalan yang menjadi tempat acara wisuda prosesi wisuda siswa-siswi SMAN 3. Dihadiri Sekretariat Disdik Drs. Moh. Kamil, M.Pd, Ketua Komite Jimhur Jarot, SH dan juga Kepala Sekolah SMAN 3 Bang kalan, Abd. Syukur, M.Pd dan

Melanjutkan ke Jenjang Pendidikan Lebih Tinggi

Buah Sukses Program Pendidikan Sembilan Tahun Sumenep - FN. Dari sekian SDN di seluruh Indonesia pada (19/5) melaksanakan Ujian Sekolah(US) sebagai tanda tamat belajar di lembaga pendidikan dasar bagi semua anak didik kelas akhir(kelas enam). Tanda bukti berakhirnya disebuah lembaga pendidikan dasar ini, bukan berarti harus berhenti di tingkatan tersebut, melainkan dari semua anak didik diharap melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi, yaitu ke Sekolah Lanjutan Pertama (SMP) dan yang sederajat, sebagai tanda bukti suksesi pendidikan sembilan tahun.

Pendidkan sembilan tahun merupakan tindak lanjut pendidkan yang diprogramkan pemerintah.

Apabila hal ini berhasil, semakin nampak suksesi para pengajar (guru) dalam mengentas kejahilan yang masih banyak diemban oleh anak usia belajar yang belum mampu bersekolah. Bagaimana pun hal tersebut harus diakui, bahwa hal itu masih banyak. Kemapanan para pendidik dalam melaksanakan sistem dan manajemen pembelajaran sebagai pendukung kekuatan mengentas kebodohan yang ada pada diri anak. Kode etik yang bagus juga sangat menunjang. Selanjutnya yang menjadi tolak ukur , bagaimana para pendidik mampu merubah tantangan yang berada disekitar lembaga. Kebiasaan kolot, nakal, dan mempekerjakan anak dalam usia sekolah, sebisa bisanya sudah bisa terkikis.

Entah hal tersebut langsung dipasrahkan pada komite sekolah,

atau kepada orang tua walinya.

Pokonya tergantung dari skill yang dimiliki para pendidik.

Bagi anak yang sudah masuk dalam lembaga pendidikan, seharusnya diberi gemblengan agar senang belajar, apalagi bila sudah memasuki masa-masa ujian akhir, seperti Bimbingan Belajar (Bimbel) dan Bimbingan Khusus (Bimsus).

Umpama dipendidikan dasar SDN Muncek Timur. Menurut keterangan yang diperoleh wartawan media ini, bahwa dua bulan sebelum pelaksanaan ujian sekolah, anak didik di SDN tersebut sudah dicekoki dengan beberapa pemantapan, entah dengan Bimsus, dan Bimbelnya. Sehingga, seperti apa yang dituturkan oleh KH. Arkan Yahya, S.Pd., Kepsek SDN Muncek Timur, Kec. Lenteng, Kab. Sumenep, menyatakan , “ anak didik kami yang ikut ujian sekolah, sama sekali kami tidak khawatir. Sebab anak anak didik kami sudah matang untuk menjawab soal. Paling tidak 75% soal bisa dijawab dengan bagus. “ Tutur KH. Arkan sapaan akrab nya optimis “ Cuma kami berharap semua anak didik yang ikut ujian sekolah kali ini dapat melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Tentunya hal ini bisa sukses apabila ada dukungan positif dari semua wali siswa.

Untuk kami memang tidak menuntut harus melanjutkan ke SMP, mengenyam pendidikan di Pondok Pesantren, kami pun tidak merasa berat hati. “ jelas KH. Arkan di akhir perbincangan. (sim)

seluruh muspika Bangkalan, para undangan.

Kepala SMAN 3 Bangkalan Abd. Syukur, M.Pd mengatakan pihaknya bangga dengan keberhasilan siswanya yang sukses menempuh UNAS dengan nilai bagus. Dan dirinya berharap semua peserta wisuda bisa dapat melanjutkan ke Jenjang Perguruan Tinggi.

Juga disampaikan Drs. Moh. Kamil, M.Pd kalau pendidikan jangan berhenti, tetapi teruslah belajar sampai ke jenjang perkuliahan, tegasnya kepada semua siswa Lulusan SMAN 3 Bangkalan.

(Bowie)

Kajari Sampang Menyayangkan Tindakan Arogansi Oknum Pengunjuk Rasa

Kericuhan saat di dalam kantor Kejari Sampang

Sampang, FN- Unjuk rasa yang dilakukan puluhan masa gabungan dari aktivis dan anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat, Senin (26/5/2014) berlangsung ricuh.

Kericuhan terjadi saat perwakilan massa yang masuk ke Kantor Kejaksaan untuk melakukan

audiensi diminta menunjukan kartu anggota oleh pihak Kajari. Perwakilan massa yang tidak mau mengeluarkan kartu identitas langsung memilih keluar yang sebelumnya bersitegang dan perang argumentasi dengan Kepala Kejari. “ Kami dan LSM yang ada di Sampang merasa kecewa dengan tindakan Kepala Kejari. Karena kedatangan massa tidak lebih hanya Kajari . . . ke hlm 14

Seluruh Direksi

RSUD H. MOH. ANWAR SUMENEP Mengucapkan SELAMAT HARI KEBANGKITAN NASIONAL & HARI KARTINI Semoga Kedepan Kaum Ibu Lebih Terdidik dan Indonesia Bertambah Maju dan Sentosa

Dr. H. Fitril Akbar, M. Kes. Direktur

12

z Edisi 231 : 5 - 20 Juni 2014

“ Pendidikan Pemegang Peranan dalam Pembangunan , “ Penguasaan Pengetahuan & Keimanan Bupati Himbau Tingkatkan Kualitas Kerja “ Adalah Sistem Penyajian Hasanuddin Murad terus ditingkatkan sehingga anak didik semakin

Martapura, FN Dalam Rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional, Bupati Martapura Kab. Banjar Khairul Saleh meminta seluruh guru dan tenaga pendidikan meningkatkan kualitas kerja sehingga menghasilkan anak didik yang baik dan berilmu.

Permintaan tersebut disampaikan bupati di depan ribuan guru yang mengikuti jalan santai dalam rangka Peringatan Hari Pendidikan Nasional tersebut.

“Kami sangat berterima kasih atas perjuangan seluruh guru yang sudah mendidik dan mengajari anak-anak di sekolah. Hendaknya, kualitas kerja

pintar,” ujarnya.

Menurut dia, tanpa peran guru di seluruh jenjang pendidikan, anak usia sekolah tidak mendapatkan ilmu dan pengetahuan disamping perannya sebagai pendukung program pembangunan yang dijalankan pemerintah daerah.

Di sisi lain, kata dia, guru sebagai pendidik juga memiliki peran besar terhadap program Pemkab Banjar yang berusaha mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan Islami di seluruh sendi kehidupan.

“Makanya, kami meminta seluruh guru meningkatkan kualitas kerja sehingga peran mereka sebagai pendidik dan pembimbing anak sekolah akhirnya mampu mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan Islami,” ucapnya.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar, Khairil Anwar mengatakan, kegiatan jalan santai bagi guru dan anggota keluarganya dalam rangka memeriahkan peringatan hardiknas tahun 2014.

“Melalui kegiatan ini diharapkan terjalin silaturahmi antara seluruh guru dan sesuai permintaan bupati diharapkan setiap guru mampu meningkatkan kualitas kerja sehingga menghasilkan lulusan terbaik,” katanya.

Sementara itu, gerak jalan santai yang diselenggarakan Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar di alun-alun Ratu Zalecha Martapura menyediakan puluhan hadiah diikuti ribuan guru dan anggota keluarganya.

Hadiah yang disediakan Dinas Pendidikan bekerja sama dengan salah satu bank terdiri dari sepeda motor, kulkas, televisi dan berbagai hadiah menarik lainnya yang mampu menarik minat ribuan guru mengikuti kegiatan itu. (TIM)

Pacitan Targetkan Akhir 2014 Seluruh Penduduk Punya Dokumen Lengkap

Ka DindukCapil Kab. Pacitan Suharyanto, SH. MM. dan Petugas Pelayanan Kependudukan pada saat menjalankan tugas PPA di Desa Dadapan Kecamatan Pringkuku yang didampingi oleh Ismono Kepala Desa Dadapan.

Pacitan - FN. Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk dan/atau War ga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Ke satuan Republik Indonesia.

Pemerintah dalam rangka me ningkatkan pelayanan Administrasi Kependudukan (Admin duk) yang sejalan dengan tuntutan

pelayanan Administrasi Kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju

pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi permasalahan kependudukan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Berdasarkan hal hal tersebut diatas, maka pada tanggal 24 Desember 2013 telah ditetapkan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan.

Dalam UU ini ditegaskan, bah wa pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) berkewajiban menyediakan blanko KTP Elektronik (KTP-el) bagi kabupaten/kota, dan menyediakan Pacitan . . . ke hlm 13

Tugas Adalah Tanggungjawab dan Amanah Bone - FN. Dapat meluluskan siswa 100% dalam Ujian Akhir atau Ujian Nasional dengan nilai yang memuaskkan adalah harapan tiap kepala sekolah, tak terkecuali Drs.HAMZAH,kepala sekolah SMAN 1 ULAWENG KAB.BONE.menurutnya pada saat di temui diruang kerjanya point kelulusan yang sempurna adalah prestasi tersendiri bagi kepala

sekolah,pengajar dan siswa-siswi sendiri sebab tidak mungkin datang sebuah keberhasilan tanpa di sertai kerja keras dan kemauan atau tekad yang keras pula.

Sadar akan tanggung jawab dan beratnya UN yang akan di tempuh anak didiknya maka Hamzah da segenap pihak sekolah dan komite sekolah atau wali siswa ikut berpartisispasi dalam mem-

Membangun Marabahan “

Marabahan, FN - Hasanuddin Murad dikenal luas sebagai sosok yang dengan segenap kemampuan & Keinginannya berupaya dengan gigih dan penuh kesungguhan memperjuangkan aspirasi daerah yang diwakilinya, yakni Kalimantan Selatan umumnya,dan Kabupaten Barito Kuala pada khususunya. Hasanuddin Murad yang merupakan Putra Asli Daerah ini, bertekad untuk melepaskan Kabupaten Barito Kuala dari status daerah tertinggal,melalui upaya peningkatan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat dengan mewujudkan sektor pertanian yang merupakan mata pencaharian utamamasyarakat,dan sektor pendidikan,menjadi sektor yang maju dan mempunyai daya saing tinggi menuju terciptanya kemandirian daerah.

Dan Bupati Barito Kuala (Batola) H Hasanuddin Murad menjelaskan, dalam membangun pemerintahan daerah untuk kedua kali ini tak hanya memerlukan penguasaan pengetahuan yang baik. Tapi perlu juga didukung dengan keimanan serta ketaqwaan.

“Dalam membangunan banua ini (Batola), selain penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, juga harus didukung oleh keteguhan iman dan ketaqwaan kita,” katanya.

Sebab, dijelaskannya, apabila dalam membangun suatu daerah hanya dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tanpa didukung keimanan serta ketaqwaan, maka pembangunan tersebut akan kurang bagus.

“Kalau hanya didukung ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi kering dari iman dan taqwa, kita akan menjadi pribadi yang merugi dan tunggulah akan kehancuran sesuatu karya yang sudah dilakukan,” ujarnya.

Untuk itu, bupati mengajak semua masyarakat Batola.

Agar bersama-sama membangun Batola yang amanah dan istiqamah, yaitu konsisten untuk memenuhi secara utuh hak-hak dasar masyarakat.

Menurut Hasanuddin, era lonjakan globalisasi yang begitu cepat melanda, menuntut semua kalangan, untuk ikut berpartisipasi aktif agar tidak tergilas olehnya. (TIM)

SMPN 1 Watampone Kembangkan Minat dan Bakat Siswa Bone, FN - Tiap pendidik berkeinginan mengembangkan minat dan bakat siswanya agar dapat berfikir kritis,berahlakul karimah yang dlandasi iman dan taqwa termasuk di SMPN 1 WATAMPONE KAB.BONE Kepala sekolah Drs. HASYIM, M.Pd mengatakan tugas berat memang harus dilaksanakan untuk merealisasikan harapan yang mulia itu.bahwa tanggung jawab sekaligus tugas untuk mencetak generasi penerus,khususnya memberikan pendidikan anak di jenjang sekolah tingkat pertama adalah konsikuensi yang tak dapat di tawar tawar lagi .

Kemajuan ilmu tehnologi yang sedemikian peserta memerlukan inovasi kalangan pendidik untuk,

menstransper ilmu kepada anak didiknya.

Namun dengan tekad yang tinggi serta motivasi memaukan dunia pendidikan SMPN 1 WATAMPONE berhasil meraih beberapa prestasi oleh peserta didiknya.diantaranya pada bulan april berhasil meraih juara 4 dalam lomba sanitasi dan juara 1 lomba senitari tingkat profinsi mewakili kab.Bone.hal ini tidak luput pula dari peran serta guru pembimbing HJ. ROSDIANDA, S.Pd. sekarangpun kami mempersiapkan dan melatih siswa siswi kami dalam mengikuti Festifal Lomba Seni Siswa Nasional ( FLS2N ) untuk persiapan di tingkat Nasional ( MUHADI)

berikan bimbingan belajar supaya dapat menghasilkan nilai yang baik .namun dengan tekad yang tinggi serta memajukan dunia pendidikan kita harus bekerja keras supaya kita dapat mencetak siswa – siswi yang cerdas intlektual maupun cerdas moral.sayapun sangat terharu melihat para siswa- siwi saya yang telah telah selesai tidak

mencoret –coret pakaian mereka, itupun salah satu point positif bagi kami bahwa rasa social siswasiswi atau rasa saling membantu kepada sesama telah kami rasakan soalnya pakaian mereka di kumpul di sekolah dan meminta di sumbangkan bagi pihak yang membutukan nantinya./ MUHADI

13

z Edisi 231 : 5 - 20 Juni 2014

Pacitan . . . .

Sambungan dari hlm. 12

blanko dokumen kependudukan selain blanko KTP-el melalui Ins tansi Pelaksana yaitu pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang me laksanakan pelayanan dalam urusan Adminduk. Adapun pemerintah provinsi berkewajiban memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Si pil.

Sedang pemerintah kabupaten/ kota berkewajiban dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiat an pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependuduk, dan penugasan kepada desa untuk me nyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan ber dasarkan asas tugas pembantuan. Undang-Undang ini menegaskan, pemerintah kabupaten/ kota dalam melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan wajib memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap pen duduk; mencetak , menerbitkan, dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan; dan menja min kerahasiaan dan keamanan Si Miskin . . . .

Sambungan dari hlm. 9

menyarankan agar tidak membiarkan hal yang begini di pupuk ini sudah jelas jelas keluar dari Perda dan lebih lebih kasihan pada yang berkantong tipis taklain kasihan bagi yang miskin duit. Tolong jangan dibiarkan segera diberi peringatan atau yang sepantasnya.

Penarikan retribusi jasa parkir kendaraan bermotor di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Syarifah Ambami segera diberi teguran karena pengguna jasa parkiran banyak yang mengeluh.

(Bowie)

data atas Peristiwa Kependudukan (kejadian yang dialami pendduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbit an atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya) dan Peristiwa Penting (kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, penga kuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak dan perubahan nama atau kewarganegaraan).

Yang menarik dan perlu dicermat oleh seluruh lapisan masyara kat adalah dicantumkannya pasal 79A yang menentukan: “Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya”. Selanjutnya Penjelasan Pasal 79A Undang-Undang ini me nyatakan: “Yang dimaksud de ngan “pengurusan dan pener bitan” meliputi penerbitan baru, penggantian akibat rusak atau hilang, pembetulan akibat salah tulis, dan/atau akibat perubah an elemen data”.

Untuk menjaga kemungkinan adanya pelanggaran terhadap ketentuan ini, maka ditetapkan juga aturan pidana bagi yang melakukan pelanggaran dalam arti masih melakukan pungutan terhadap pengurusan dan penerbit an dokumen kependudukan. Hal ini diatur secara khusus dalam pasal 95B yang berbunyi: “Setiap pejabat dan petugas pada desa/kelurahan, kecamatan, UPT Instansi Pelaksana dan Instansi Pelaksana yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/ atau melakukan pungutan biaya kepada Penduduk dalam pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan sebagaimana di maksud dalam Pasal 79A dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).”

Gubernur eksekutiv Kalteng Ir. Waluyo, MSi

Aturan hukum yang diundangkan di Jakarta dan telah ditetapkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 24 Desember 2013 ini telah mengikat seluruh elemen bangsa untuk me laksanakan semua ketentuan yang ada didalam undang undang ini.

Oleh karena itu apabila terdapat pejabat dan petugas yang masih mengadakan pungutan biaya dalam pengurusan dokumen kependudukan, dapat saja dipersoalkan sesuai Pasal 95B di atas.

Di Kabupaten Pacitan dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Suharyanto, SH. MM. selaku Kepala Dinas pada saat ditemui Forum Nusantara di kantornya, menegaskan bahwa sudah menjadi kewajiban kami untuk memberikan pelayanan untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang ber agama Non Islam. Demikian juga bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan,” hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 8 Ayat (2) UU ini.

Adapun pelayanan pencatatan sipil pada tingkat kecamatan dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Instansi Pelak sana dengan kewenangan me nerbitkan Akta Pencatatan Sipil. Disamping itu kami juga menerapkan Silades (Sidang Langsung di Desa), yang dilaksanakan oleh Pejabat ekselon III dan didampingi oleh Petugas Pelayanan. Yang tentunya untuk pelaksanaan sesuai dengan penjadwalan pihak Kecamatan yang mengajukan Silades, jelasnya.

Demikian juga menurut Pasal 27 UU No. 24/2013 ini, setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Berdasarkan laporan terse-

Presiden eksekutiv Moch. Hasan. SH

“ PT UM NUSANT ARA GR OUP “ PT.. MEDIA FOR FORUM NUSANTARA GROUP Mengucapkan

Selamat & Sukses Atas Terpilihnya

Slamet Lider Nihin, SH Sebagai Gubernur Executif LPKP2HI a, MSi Sebagai Sekretaris LPKP2HI Dan Ir Ir.. Waluy aluya, Wilayah Kalimantan Tengah

but, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

“Pelaporan yang melampaui batas waktu 60 hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Instansi Pelaksana setempat,” bunyi Pasal 32 Ayat (1) UU ini.

Demikian pula, setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian. Selanjutnya, berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menebritka Kutipan Akta Kematian.

“Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan,” bunyi Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 ini.

Adapun pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan. “Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut agama, tetapi belum sah menurut hukum negara,” bunyi Pasal Mari . . . .

Sambungan dari hlm. 1

asme warga melestarikan budaya dan kesenian lokal Bumi blambangan. Semua performer dalampertunjukan seni tersebut berasal dari kalangan pelajar, mulai tingkat SD hingga tingkat SMA/ Sederajat.

Kali pertama datang di tempat pertunjukan, sang Mentri yang di damping Bupati Abdullah Azwar Anas langsung disambut tari gandrung yang di bawakan pelajar SD. Rombongan Mentri juga dihibur puisi Twang Alun, dan tembang Banyuwangi-an yang di bawakan penyanyi cilik yang ber nama Tasya. Bukan hanya pertunjukan tetapi pertunjukan seni tersebut yang membuat Mari Elka bangga. Lebih dari itu, antusiasme warga Bumi Blambangan mendatangi lokasi pertunjukan seni tradisional itu dianggap sebagai sesuatu yang membanggaka.

Dengan berbagai destinasi wi sata yang dimiliki plus seni dan budaya yang maju, pihaknya opti mis Banyuwangi siap menyambut wisatawan yang datang ke kabupaten yang berjuluk Sunrise Of Java ini. Abdullah Azwar Anas berkomitmen mempertahankan seni dan budaya daerah dan memberikan ruang bagi kesenian dan budaya untuk bias eksis dan berkembang. (wawan)

49 Ayat (2) UU ini.

Sedangkan pengesahan anak, wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.

Pengesahan anak, menurut UU ini, hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.

Untuk anak yang lahir karena dilakukan di luar nikah, istilah di Pacitan sebagai anak jadah, juga bisa mendapatkan akte kelahiran namun hanya pengakuan nama ibunya, katanya.

Kabupaten Pacitan mentargetkan pada akhir bulan Desember 2014, bahwa seluruh penduduk mempunyai dokumen lengkap sesuai dengan dasar hukumnya.

Untuk mencapai target, kami sudah 4 (empat) menerapkan sistim Pelayanan Pro Aktif (PPA), yang mana Petugas Pelayanan DindukCapil datang langsung ke kantor Desa sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, tegas nya pula. (Jon) DPRD . . .

Sambungan dari hlm. 9

Trenggalek, FN - Rabu 28 Mei 2014 kemarin bertempat di ruang graha paripurna DPRD kabupaten Trenggalek dilaksanakan Rapat paripurna dengan agenda 1.Persetujuan atas perubahan keputusan DPRD No.31 tahun 2013 tentang program legislasi daerah 2. Penjelasan nota 5 Ran perda yang di sampaikan Bupati Trenggalek Mulyadi WR,serta pembentukan Pansus (Panitia Khusus) yang nantinya bertugas melakukan pembahasan terhadap 5 Ranperda tersebut.

Rapat partipurna ini di hadiri oleh Bupati Trenggalek,anggota DPRD Kabupaten Trenggalek, Jajaran Forkopimda , Sekretaris Daerah,Kepala SKPD dan Seluruh Organisasi Wanita.Rapat Paripurna ini sempat tertunda beberapa menit karena ada anggota DPRD yang melakukan interupsi saat Bupati Mulyadi akan menyampaikan nota ke 5 ranperda tersebut.Setelah terjadi dialog beberapa saat akhirnya rapat pari purna di lanjutkan lagi.

Bupati Mulyadi kemudian membacakan penjelasan nota 5 ranperda di hadapan puluhan pe serta rapat paripurna DPRD Trenggalek.Ke 5 Ranperda itu adalah 1.Ranperda tentang sistim perencanaan pembangunan daerah 2.Ranperda tentang retribusi ijin usaha perikanan 3.Ranperda tentang pengelolaan keuangan daerah 4.Ranperda tentang air tanah 5.Ranperda tentang penyertaan penambahan modal kepada PDAM. Bupati Mulkyadi berharap Lima ranperda yang di ajukan bisa se gera di bahas dan diputuskan oleh DPRD Trenggalek.( fiq )

14

z Edisi 231 : 5 - 20 Juni 2014

Diharapkan . . . .

Sambungan dari hlm. 1

lis yang anda gembar-gemborkan ! lalu untuk apa anda jadi jurnalis?? Tanyalah pada diri anda sendiri !! jurnalisme bukan muncul dalam teori, tapi dalam kinerja profesional yang dilakukan hati !! karena jurnalisme akan muncul setelah anda memantapkan hati demi satu kata “PENGABDIAN” !!!

Definisi jurnalistik memiliki kesamaan arti yaitu kegiatan mencari, mengumpulkan dan mengolah data yang disampaikan dalam bentuk pelaporan (berita) untuk menjadi konsumsi publik. Dan kemudahan menjadi Jurnalis ini memunculkan indikasi jual beli ID Card Jurnalis.

Ini Terlihat dengan banyaknya daerah muncul oknum-oknum “wartawan” yang tak jelas dan bukan memburu berita malah memburu duit. Medianya tak jelas dan kartu identitas dicetak untuk cari dana bukan berita.

Bukan hanya meresahkan ma syarakat, sepak terjang segelintir orang yang mengaku sebagai wartawan ini sendiri dinilai telah mencoreng citra pers Indonesia. Bahkan ada ungkapan Hasil keringat yang diraih tukang becak pun dianggap lebih mulia daripada segepok uang yang diperoleh wartawan gadungan yang kerap muncul tanpa berita (muntaber). Kemudahan dari segala aspek inilah yang disasar oleh wartawan abal-abal tersebut.

Adanya wartawan abal-abal ini yang berdampak pada kerugian masyarakat baik secara psi kologis maupun material. Sudah jadi rahasia umum wartawan muntaber atau CNN (Cuma Nanya Nanya) akan datang hanya di moment-moment tertentu saja.

Seperti pada saat para pejabat Kajari . . . .

Sambungan dari hlm. 11

untuk menyampaikan aspirasi “ terang Koorlap dalam orasinya Ia menjelaskan, massa tersebut bukan dari LSM ilegal kenapa ID card yang dipermasalahkan.

Massa merupakan warga Sampang yang mempunyai hak untuk menyampaikan aspirasi “ LSM kami sudah terdaftar di Bakesbangpol “ Imbuhnya Abdullah menegaskan bahwa “ Saya tetap menghormati para masyarakat yang mau menyampaikan aspirasinya sekaligus audi ensi kepada saya khususnya kejari sampang, dan saya tetap mematuhi hak mereka sesuai yang tercantum di dalam UU Nomor 9 Tahun 1998 untuk kebebasan berpendapat, yang sangat sayangkan ialah saat oknum pengunjuk rasa melontarkan kata-kata yang bisa di bilang tidak sepantasnya di ucapkan, disamping itu saya juga butuh transparansi dari para perwakilan pengunjuk rasa yang masuk ke kantor kejari, jadi wajar dong kalau saya ingin melihat kartu anggota yang mereka miliki,

Program . . . .

Sambungan dari hlm. 1

direncanakan menjadi sasaran program mencapai 15. 708 Ha, diharapkan pada akhir Desember luas lahan yang menjadi sasar an program mencapai 28.400 yang terkena masalah atau ketika sedang ada proyek dari pemerintah. Kenapa hanya di moment itu? karena disitulah uanguang mudah beredar sebagai ucap an terima kasih atau sekedar uang transport.

Meski sudah banyak media melarang wartawannya menerima uang maupun barang, Namun faktanya masih saja ada ok num yang mengaku wartawan yang memangfaatkan untuk mengais rejeki dengan cara demikian. Bahkan ada yang lebih unik lagi yang dalam bahasa guyonnya disebut wartawan cuma nanya nanya, bermodal koran yang tidak ada beritanya,dia mendatangi tiap instansi pemerintah nanya ini itu lalu pergi dengan hanya mengaharap amplop tanpa ada kabar yang dimuat dalam beritanya, Me mang Saat ini memang sulit mem bedakan antara wartawan de ngan loper. Karna sejatinya wartawan adalah pencari berita dan pe nyampai informasi .

Masihkan kita rela segelintir orang menyalahgunakan kebebasan pers hanya dengan berbekal legalitas dan senjata kontrol sosial ??? masihkan kita rela dunia Pers Indonesia di cemari oknum-oknum tak bertanggung jawab??? Dan masihkah kita akan membiarkan informasi publik di tutup-tutupi dan masyarakat Indo nesia di liputi kebohongan sementara sebagai guru bangsa kita berkoar tentang PERS TURUT MENCERDASKAN BANGSA. (RYD) ditambah lagi dengan adanya oknum wartawan dari media yang tidak saya kenali, pada saat saya minta beliau untuk menunjukkan Pers Card nya oknum tersebut seakan-akan bertindak arogansi pada saat memperlihatkan Pers Card yang ia miliki “ Pangkasnya. “ Jika hal seperti itu terusmenerus terjadi bahkan terulang kembali dan melibatkan oknumoknum yang tidak bertanggung jawab, pasti suatu saat akan men jadi Preseden buruk bagi Kalangan LSM dan Media lainnya yang sudah memenuhi standart ke legalitasan, maka dari itu peran pemda setempat juga sangat begitu pen ting dalam melakukan verifikasi terhadap media sekaligus lembaga-lembaga yang berada di wila yah nya, guna mengurangi oknumoknum yang tidak bertanggung jawab yang mengatasnamakan masyarakat bahkan seorang jur nalistik, padahal oknum tersebut belum tentu mempunyai basic dalam profesi yang di tekuni nya “ Imbuh M. Hasan Selaku Formas pimpinan PWL (Forum Masya rakat Pemantau Wartawan dan LSM ). (Ales)

ha sesuai dengan rencana awal program bongkar ratoon ini.

Di tingkat petani ternyata program ini disambut dengan antusias oleh petani pasalnya banyak tanaman tebu dari petani yang telah beberapa kali tidak dibongkar atau hanya di kepras saja hal ini akan berakibat langsung pada randemen yang menjadi sangat rendah.

Bantuan dari pusat propinsi jawa timur selain bibit Tebu juga ada bantuan pupuk NPK, majemuk, ZA. Dan juga mendapakan Bantuan traktor per unit sehar ga 650 juta rupiah.penerima bantuan di KUD Malang ada 8 KUD Dari masing-masing KUD menerima 1 Traktor KUD malang dibingungkan oleh bantuan tersebut seperti halnya KUD Tajinan “mengatakan” pada bantuan bokar raton pola 1 tidak menerima bantuan pupuk sama sekali.hal ini sudah menunjukkan banyaknya permainan-permainan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.masing-masing KUD punya keluhan sendiri. KUD Bulu lawang “ mengakatan” kalau Traktornya kurang bagus kalau memang harganya 650 juta rupiah ini sangat tidak sesuai, dengan nada rendah.

Menurut H marsirat, petani tebu asal Malang, hal ini sangat mempengaruhi randemen tebu mereka. Dengan adanya program ini, manfaatnya akan dapat dirasakan langsung maupun tidak langsung, dan dari beberapa petani tebu yang diwawancarai Forum nusantara Grup di beberapa lokasi hampir seluruhnya menyambut antusias program ini karena menu rut mereka, program ini akan se cara langsung membantu petani untuk meningkatkan produktifitas mereka dan akan berdampak positif terhadap ekonomi pe tani tebu.

Meskipun para petani merasa alokasi dana untuk bongkar ratoon masih sangat kurang atau terlalu sedikit, apabila dibandingkan Fenomena . . . .

Sambungan dari hlm. 8

setempat mengatakan puluhan bunga bakai yang tumbuh subur di musim hujan bisa langsung di jumpai, bahkan mencium aromanya yang khas, menurut mia bunga bangkai ini ada yang bisa bertahan ada juga yang punah.

Memang bentuknya seperti jenis kelamin laki-laki lembek, lunak dan empuk seperti gadis yang halus, missal makanan kenyal seperti jeli. Saat tumbuh berwarna coklat atau tai kucing dan semacam makanan terung seperti bola. Dua bola yang lembut bila di sentuh, menempel di bawah bangkai yang panjang itu, semua mengeluarkan bau busuk mengundang lalat maupun semut dating “terangnya.

Semua kejadian ini, semua karena fenomena alam, yang maha agung memiliki alam semesta yang kaya raya kesempurnaan milik Allah. ( Bowie )

SPBU . . . .

Sambungan dari hlm. 1

[dinding pembatas, red] dengan as tengah jalan rel [ban sepor, red] hanya ditemukan lebarnya 3,47 meter saja.bukan 6 meter dari as tengah rel [ban sepor], berlokasi.dijalan Kenjeran. se hingga, permasalahan ini sempat terekskpos [diterbitkan, red] oleh pihak koran media Forum Nusantara edisi.230 : 16 – 31 Mei 2014 berjudul : PT. KAI DAOP.8 Surabaya Tutup Mata SPBU Jalan. Kenjeran Melangdengan lahan yang harus dibongkar, dan dana sebesar itu hanya mampu mengkover sekitar 7% dari keseluruhan lahan.

Jadi, menurut salah seorang petani di Malang Selatan, seharusnya pemerintah pusat mengalokasikan dana lebih besar lagi dana APBN untuk mensukseskan pro gram swasembada gula. Lebih jauh lagi dia menerangkan kepada Forum nusantara grup bahwa dengan adanya program ini diharapkan randemen tebu yang di panen atau ditebang pada musim yang tepat akan menjadi maksimal. program bongkar ratoon tahun 2013-2014, ini meskipun sempat terkendala cuaca, akan tetapi dengan kemauan keras seluruh steak holder perkebunan di Jawa Timur yang tidak pernah putus asa dalam menjalankan program diharapkan akan berbuah manis, semanis gula yang akan dihasilkan dari kebun tebu mereka.

Bersambung (Ales/Ary) Sunardi . . . .

Sambungan dari hlm. 3

terkecuali.” Ungkap Bapak Sunardi, PLT Kepala Sekolah SDN tersebut terinci.’

“Sunardi berharap mudah mudahan anak didik yang ikut US bisa meneruskan kembali kejenjang pendidikan yang lebih tinggi.” Sambung Sunardi ber harap.

Sebenarnya Sunardi punya gagasan yang mapan demi dampak pendidikan kedepan lebih di sukai masyarakat, sehingga Sumber Daya Masyarakat (SDM) lebih tinggi, ketimbang tahun tahun sebelumnya.

Kepala Sekolah yang terkenal pendiam dan rendah hati ini, tidak memihak kependidikan umum, melainkan memberikan peluang pada anak didik seleras kesukaannya masing masing. “ kami tidak condong pada salah satu lembaga pendidikan, kami serahkan semuanya kepada anak didik. Senang mondok , atau senang melanjutkan kependidikan umum.

Semuanya ada pada hati nurani anak didik. Asal melanjutkan, hati kami merasa puas.” Ungkap Su nardi saat di wawancarai, 19/5 di ruangannya dengan senag hati.

“Mudah mudahan harapan kami terkabulkan.” Tuturnya diakhir perbincangan.(sim)

gar UU.Perkereta-apian. Sedangkan, dari pihak pengusaha masih dablek dan mokong.malahmalah anehnya setelah SPBU bernomor. 54. 601. 120 setelah dipublikasikan koran ini, Justru, malah menyuruh orang suruhannya bernama Teguh untuk memback up koran ini yang mengaku penasehat hukum dari koran harian Media Memorandum serta melontarkan kata-kata untuk menakuti koran ini dengan dikalimat smsnya saya juga anggota di Dewan Pers. Sedangkan, dari pihak PT.KAI Daop 8 Surabaya,belum adanya reaksi terhadap pembangunan yang bukan hanya melanggar UU. Nomor. 23 Tahun 2007 tentang Perkereta apian.tp juga melanggar Peraturan Pemerintah [PP] Nomor. 56 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan perkeretaapian .Apalagi, dari pihak oknum yang bernama Teguh mengatakan “ saya juga anggta di Dewan Pers “katanya lewat smsnya ke hp koran ini.lebihlebih oknum yang mengaku-aku penasehat hukum yang berna ma.Teguh mengungkapkan “ ya.udah biar anda dihubungi abah MT nanti “ ungkap Teguh seraya menakut-nakuti koran ini melalui smsnya.

Sedangkan, koran ini saat mendatangi kantor PT. KAI DAOP 8 Surabaya, untuk menemui Winarto selaku Kahumas PT. KAI DAOP 8 Surabaya tenyata cuti [libur kerja, red], [BYP]sempat ditemui asisten Winarto ternyata tidak bisa menjawab.sehingga, kedua wartawan baik dari media Forum Nusantara dan media Lensa diarahkan kebidang Manager Aset, Djaenuri selaku Manager Aset PT. KAI DAOP 8 Surabaya.namun sangat disa yangkan terkesan pihaknya terbirit-birit dengan rasa ketakutan serta alasan rapat dengan Kadaop 8 Surabaya,ketika ditanya seputar pendirian pembangunan SPBU yang bernomor. 54. 601. 120 di jalan. Kenjeran tersebut.

Setelah itu dari pihak kedua wartawan itu pun dibola pingpong kebidang Pengusahaan Aset dan sempat ditemui Kasi Pengusahaan Aset Mela sempat me ngatakan pihaknya tidak berhak permasalahan itu, kalau itu bidang manager asset. Begitu juga dari salah satu staf manager asset mengungkap memang jelas itu salah, karena pendirian bangunan SPBU itu kurang dari 12 meter.

Demikian, juga dari pengusaha [pemilik, red] SPBU yang bernomor. 54. 601. 120 ditemui koran ini tidak pernah menemui bahkan ada dugaan main mata de ngan pihak Manager Aset PT. KAI DAOP 8 Surabaya selama ini [BYP]

15

z Edisi 231 : 5 - 20 Juni 2014

DPRD . . . .

Sambungan dari hlm. 7

Kabupaten Tulungagung, Perda tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Tulungagung No.8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan pada RSUD dr Iskak Tulungagung dan Perda tentang Bongkar Muat Barang.

Sedang Ranperda yang belum bisa ditetapkan yakni Ranperda tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

Menakar . . . .

Sambungan dari hlm. 6

atas dasar komitmen dan kesadaran melakukan evaluasi diri, semangat bagi penguatan komitmen se luruh komponen dan po tensi bangsa dalam membangun Indonesia kedepan lebih baik.

Di hadapan peserta upacara peringatan Harkitnas, orang nomor satu di Kabupaten Blitar ini menga jak seluruh peserta untuk memaknai peringatan Harkitnas dengan karya nyata yang dilandasi sema ngat nasionalisme yang sesungguh nya. (hms/ayu) Kasun . . . .

Sambungan dari hlm. 6

Wiwik yang pada saat ini sudah resmi di cerai. “ Anak saya bukan cuma satu mas, tetapi banyak sudah tidak mungkin kalau 50% gaji saya diperuntukan mereka, dan kalau mau berbicara terkait pernyataan itu semua adalah rekayasa saya supaya memuluskan proses cerai saya, “ Ungkap nya secara terang-terangan seolaholah merasa tak berdosa.

Ditempat terpisah Wiwik sendiri menuturkan kepada Wartawan Media ini bahwa dirinya merasa kecewa atas ulah mantan suaminya yang dengan sengaja Stok . . . .

Sambungan dari hlm. 2

lalu sudah dilakukan penataan varietas dan bongkar ratoon serta perluasan lahan tanam tebu. Untuk bongkar ratoon, dari target 28 ribu yang dicapai 40 ribu hektare. Sedangkan perluasan lahan tahun lalu hingga mencapai 214 ribu hektare dan tahun ini bertambah lagi menjadi 217 ribu hektare.

Tak terserapnya gula Jatim hingga 480 ribu ton karena ma raknya gula rafinasi beredar di pasar, khususnya wilayah Indonesia Timur yang biasanya menjadi target pemasaran gula Jatim. “Pa sokan gula Jatim harus bersaing dengan gula rafinasi yang banyak beredar karena ada pabrik gula di Sulawesi yang memproduksi gula rafinasi dan harganya lebih murah,” ujarnya.

Kendati demikian, Samsul masih yakin jika petani tebu di Jatim tetap memproduksi tebu. “Me-

Semua fraksi di DPRD Tulungagung belum bisa menetapkan ranperda tersebut karena belum adanya juklak dan juknis dari UU No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Pimpinan sidang paripuran Ketua DPRD Tulungagung, Supriyono SE MSi mengatakan pembahasan Ranperda tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang merupakan perubahan dari Perda No.6 Tahun 2010 Tentang Perlindungan Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Serta Pengendalian Pasar Modern bakal dilakukan kembali pada periode berikutnya.

“Ranperda tersebut kami tarik kembali dan dibahas pada waktu berikutnya. Ini karena UU No.7/ 2014 belum ada PP atau Perpresnya,” ujarnya.

Sebelumnya, tujuh fraksi di DPRD Tulungagung dalam pandangan akhir yang dibacakan oleh setiap juru bicara fraksi hanya merekomendasikan empat ranperda untuk ditetapkan menjadi perda. Ketujuh fraksi itu adalah Fraksi PDIP, Fraksi Hanura, Fraksi PAN, Fraksi Golkar, Fraksi Demokrat, Fraksi PKB dan Fraksi PKNU. mengingkari isi dari surat pernya taan tersebut. “ Padahal Surat pernyataan itu sudah bermaterai yang menurut saya pribadi dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, “ Tuturnya.

Dan masih berdasarkan penuturannya, “ persoalan ini akan saya tindak lanjuti mas demi masa depan anak saya yang saat ini sedang bersama saya, Paparnya Penuh Penyesalan.

Kepala Desa sendiri saat dihubungi oleh Wartawan Media ini Memilih Bungkam, dan enggan komentar malah dengan se ngaja ketika dihubungi melalui via Telepon selulernya sama sekali tidak ada respon.

(Bam’S) mang ada petani yang membongkar tanaman tebu ganti komoditas lain dan pemerintah tidak bisa apa-apa. Namun, yang tidak membongkar, maka tunas tebu tumbuh terus dan ini bisa dipanen untuk musim giling tahun ini,” ungkapanya.

Terkait HPP gula yang telah ditetapkan Rp 8.250, kata Samsul, hal itu sudah tepat walaupun masih memberatkan petani. “HPP naik Rp 150 dari Rp 8.100 menjadi Rp 8.250 sangat berat karena usulan petani diatas Rp 10.000 dan Dewan Gula usulkan RP 9.500.

Tapi saya yakin harga lelang gula bisa diatas HPP,” tegasnya.

Menurut dia, terkait harga gula yang menjadi kewenangan Kemendag memiliki pertimbangan lebih luas lagi karena terkait daya beli masyarakat. Jika HPP naik tinggi, justru impor bisa lebih tinggi lagi. Supaya harga bisa bersaing maka HPP tak terlalu tinggi agar masyarakat bisa tetap membeli gula tebu petani. (yn)

Hadir dalam rapat paripurna DPRD Tulungagung kemarin, semua pimpinan DPRD Tulungagung, selain Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo, SE., M.Si. dan Wakil Bupati Tulungagung, Drs Maryoto Birowo MM serta hampir seluruh Kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) lingkup Pemkab Tulungagung.

Sementara itu, Bupati Syahri Mulyo saat memberi sambutannya berharap perda yang telah ditetapkan bisa dapat bermanfaat bagi masyarakat. Seperti salah satunya Perda tentang Penyelenggaraan Pelayanan pada RSUD dr Iskak Tulungagung.

“Kalau keadaan keuangan kita semakin bagus, nanti untuk pelayananan kelas III di RSUD akan digratiskan. Sekarang RSUD sudah membeli lahan aset Desa Kedungwaru,” ujarnya. ( fiq ) Bulungan . . . .

Sambungan dari hlm. 3

kan dan menguatkan jiwa nasio nalisme kebangsaan kita sebagai landasan dasar dalam melaksanakan pembangunan, menegakkan nilainilai demokrasi berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 untuk mempercepat terwujudnya visi dan misi bangsa kita ke depan dalam bingkai NKRI. Tema Peringatan 106 Tahun Kebangkitan Nasional adalah “Makna Kebangkitan Nasional Melalui Kerja Nyata Dalam Suasana Keharmonisan Dan Kemajemukan Bangsa”, dengan sub tema: Menegakkan Demokrasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam penyelenggaraan Pemilu yang Jujur, Adil, dan Berkualitas.

Berikut kutipan Indonesia se bagai sebuah Negara Demokrasi semakin berkembang untuk menjelma menjadi sebuah negara maju, negara yang diperhitungkan di kawasan Asia-Pasifik bahkan di dunia internasional. Peran In donesia di tengah percaturan global Sidang . . . .

Sambungan dari hlm. 3

mendorong percepatan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Bulungan, diperlukan pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, Nasional, maupun global.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, menyatakan bahwa untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata, pengusaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah, Guna menunjang terwujudnya pro gram. Maka Perusahaan Dae rah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Bulungan perlu mengembangkan usahanya sejalan de ngan

Dinas . . . .

Sambungan dari hlm. 10

mencari keberuntungan mengikuti acara bursa kerja JMF 2014 ini, sebab kegiatan ini tidak dipu ngut biaya sepersen pun. (Imam)

ua Pemerintah, dan yang ketiga adalah masyarakat. “Kalo ketiga ini bersinergi dan bisa berjalan sesuai dengan tujuan, maka pemerintahan ini akan berjalan dengan baik,” jelasnya.

Menutup sambutannya, Sekda mengucapkan terimakasih kepada perusahaan/pengusaha yang telah menyediakan lowongan kerja bagi pencari kerja, dengan demikian sedikit demi sedikit pengangguran di Kabupaten Malang dapat diatasi dan juga kegiatan seperti ini dapat dilaksanakan secara berkelanjutan pada tahun-tahun mendatang. Kegiatan Job Market Fair (JMF) tahun 2014 ini diikuti oleh kurang lebih 40 perusahaan dalam berbagai bidang seperti manufaktur, perdagangan, keuangan, perhotelan, dan jasa.

Sekitar 3.000 pencari kerja akan

ekosistem lingkungan. Oleh karena nya, dibutuhkan pembentukan perilaku pelajar yang peduli ling kungan melalui model pembelajaran aplikatif dan menyentuh kehidupan. “Wilayah Kabupaten Madiun memiliki sumberdaya alam yang sangat potensial untuk dikembangkan baik potensi di bidang kehutanan dan perkebunan.

Kawasan hutan yang dikelola perhutani mencapai 40 persen dari wilayah kabupaten Madiun.

Sisanya hutan rakyat, perkebunan rakyat seperti komoditi tebu dan kakao harus dikembangkan untuk pengembangan wilayah Kabupaten Madiun,” pungkasnya. (jum).

semakin nyata, sejajar dengan negara-negara maju lainnya.

Fakta menunjukkan bahwa dalam berbagai hal, Indonesia hadir dengan konsep yang diterima oleh berbagai negara. Indonesia mem prakarsai Bali Democracy Forum, sebuah forum yang membicarakan tentang pentingnya menjaga demokrasi dalam setiap pemerintahan. Indonesia ditun juk sebagai Ketua Open Government Partnership (OGP) dan Indonesia telah sukses dalam menyelenggarakan forum-forum Internasional, seperti ASEAN Summit pada tahun 2011 dan APEC pada tahun 2013.

Apa yang telah dicapai di atas, itu adalah buah makna Kebangkitan Nasional yang telah digagas sejak tahun 1908 oleh Boedi Oetomo dan kawan-kawan, yang secara berturut-turut menorehkan sejarah perjuangan Sumpah Pe muda 1928, Proklamasi Kemerdekaan 1945 hingga saat ini. Lang kah-langkah kebangkitan terus maju, hidup, dan berkembang, seiring dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan

teknologi. Baru saja kita sukses menyelenggarakan pesta demokrasi, Pemilihan Umum Legislatif dan anggota Perwakilan Daerah, yang akan disusul dengan pe nyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden untuk periode berikutnya.

Seiring dengan tema penyelenggaraan Hari Kebangkitan Na sional tahun ini, kita lebih memfokuskan pada pemaknaan Kebangkitan Nasional dengan Kerja Nyata, bukan pengembangan wacana. Tuntutan perkembangan untuk terus maju menjadi pemicu pentingnya merealisasikan kebangkitan dengan kerja nyata tersebut. Khususnya di kalimantan utara Kabupaten Bulungan sangat penting memperingati hari kebangkitan bangsa ini setidaknya dapat memajukan Kabupaten Bulungan dan menjalin silahturahmi di dalam dunia pemerintahan.

Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke 106 tahun 2014 hadir membawa pesan, yaitu Keharmonisan dalam kemajemukan di atas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.(HMS/As)

kebijakan dan amanat yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 5 Tahun 2009.

Dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bulung an Nomor 5 Tahun 2009 telah ditetapkan modal dasar, dan dalam rangka pengembangan usaha nya, maka perlu meningkatkan mo dal dasar melalui pemberian tambah an modal sesuai kebutuhan dan perkembangan usaha Perusahaan Daerah dimaksud dengan memperhatikan kemampuan keuang an daerah.

Raperda yang dijabarkan tersebut ada enam kategori yaitu, Raperda Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata, Raperda Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Bulungan.

Raperda Tentang Perubahan Kedua

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum, Raperda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha, Raperda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan, Raperda Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Drs. H. Budiman Arifin, M.Si berharap 6 Raperda ini secepatnya dapat ditetapkan menjadi Peraturan Dae rah. Persetujuan Raperda ditandai dengan pengetukan palu seba nyak tiga kali.

(HMS/As)

Bangun . . . .

Sambungan dari hlm. 7

z Edisi 231 : 5 - 20 Juni 2014

Alamat: Kampus Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Pamekasan . Jl. Jokotole (belakang SMA 2 ) Pamekasan - Telp. 0324-321076 Fax. 0324-325878 ...

MENERIMA MAHASISWA BARU TH AKADEMIK 2014 - 2015

Hj. Adi Sutrisni,SST,MM

ADVERTORIAL ini bisa diakses di www.forumnusantaranews.com

Pendidikan yang Bermutu dan Berkwalitas Kawasan Konservasi Mangrove dan

Tarakan – FN. Dengan pendidikan yang bermutu dan berkwalitas akan melahirkan tenaga propesional tetapi kalau kondisi pendidikan kita bergerak secara signifikan maka keadaan anakanak bangsa yang akan datang itu tetap begini-begini saja.

Demikian dikatakan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tarakan Drs Tajuddin Tuwo, Msi saat di temui diruangan kerjanya, jadi kata dia dengan peningkatan mutu pendidikan dari semua aspek adalah modal awal untuk meraih masa depan dan kejayaan bangsa, jika itu sudah baik tidak lagi melahirkan buruh-buruh kasar, tidak lagi mengekspor tenaga kerja buruh kasar keluar negeri tetapi kita mengekspor tenaga professional

sesuai yang dimiliki kompetensi masing-masing maka disitu lah kita menilai pendidikan yang bermutu dan berkwalitas. Langkahlangkah yang efektif untuk mencapai itu harus bermutu, maka dilaksanakanlah beberapa kegiatan dan Dinas Pendidikan Kota Tarakan telah mengeluarkan delapan standar nasional pendidikan antara lain : sarana dan prasarana harus bagus, gedung sekolah, tenaga pelajarnya harus bagus dan itu harus terpenuhi. Yang akan membuat Negara kita bisa menyaingi Negara yang sudah duluan maju tidak ada jalan lain dalam upayah meningkatkan mutu pendidikan itu sendiri sumber daya manusiannya kita harus tambah.

PROGRAM BSM Bantuan siswa miskin, yang berasal dari keluarga tidak mampu itu adalah program Nasional dari Pemerintah tujuannya menghindarkan mereka supaya anak-anak bangsa tidak ada putus sekolah hanya karna tidak ada biaya maka dikeluarkanlah kebijakan pemerintah tentang bantuan siswa miskin,

Sosialilasi wali murid penerima BSM

makanya disetiap kabupaten itu juga melaksanakan langkah-langkah yang sama diberikan BOSDA (Bantaun Operasional Sekolah Untuk Daerah ). BSM juga ada dari Dinas Pendidikan yang dikaper oleh daerah yang masih tersisah artinya bagi yang sudah menerima BSM tidak lagi menerima bantuan siswa-siswi miskin daerah ( BSM Daerah ), menurut Kepala Dinas Pendidikan Kota Tarakan Drs. Tajuddin Tuwo, Msi pene rima bantuan siswa yang berasal dari keluarga yang tidak mampu harus buka rekening, kalau diberikan langsung secara tu nai bisa dibelanjakan di tempat lain dan sudah pernah di coba memberikan hal tersebut secara tunai beasiswa anak-anak itu dipakai atau dibelikan rokok oleh orang tuanya. Kalau semua itu diberikan ke Bank membuka rekening anak yang bersangkutan itu harus terima, kalau di Dinas Pendidikan mekanismenya semua melalui Bank dan tidak diberikan dalam bentuk tunai tetapi bentuk rekening sehingga anak itu menerima dananya.

BERSUKUR ADANYA BANTUAN ( BSM ) Sejumlah orangtua murid merasa bersukur adanya BSM ini yang sangat diperlukan bagi siswa yang berasal dari kalangan yang kurang mampu, dengan kelangsungan sekolannya karena anak-anaknya dapat dibelanjakan untuk keperluan sekolah seperti beli baju, tas sekolah, sepatu serta keperluan lainnya namun bagi siswa yang bersaudara lebih dari 1 tetap dapat menerima BSM berdasarkan rekomendasi kelurahan dan pihak sekolah tetapi kalau 2 atau 3 bersaudara dalam satu sekolahan tetap yang boleh menerima cuma satu terserah apakah adik atau kakak kecuali beda sekolahan semua bisa dapat BSM ujar Kelana salah satu staf sekolah yang ditemui dimedia ini. (As)

Bekantan Jl. Gajah Mada Kota Tarakan

Tarakan FN - Tarakan merupakan sebuah pulau dengan luas 657.33 Km2 dan lautan 406.58 Km2 yang terletak di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) , secara geografis berada pada posisi yang berbatasan dengan sebelah uta ra pesisir pantai pulau Bunyu dan sebelah timur dengan pulau Bunyu dan laut Sulawesi, sebelah sela tan dengan pesisir pantai Kecamatan Tanjung Palas, sebelah barat pesisir pantai Kecamatan sesayap Kabupaten Bulungan.

Kota Tarakan bercita-cita mewu judkan Tarakan sebagai Kota perda gangan, jasa, industry, perikanan, dan pariwisata di dukung oleh sumber daya manusia serta infrastruktur yang handal dan ber wawasan lingkungan. Untuk me ngenal Kota Tarakan lebih dekat saat ini tentang obyek-obyek wisata menarik yang ada di Kota Tarakan antara lain salah satunya obyek wisata kawasan Konservasi mangrove dan Bekantan yang terletak dijalan Gajah Mada atau sekita + 700 meter dari pusat jantung Kota Tarakan atau Kawa san Mangrove ini dapat dengan mudah dicapai / dikunjungi. Dalam Kawasan Mangrove yang luasnya 22 hektar terdap-

at jenis pohon beraneka ragam seperti Bakau Panggang Putih – Bakau Merah – Bius Rancang – Prapat – Api-api dan sebagainya. Kawasan ter sebut didiami pula berbagai jenis hewan yang dilindungi seperti Bekantan ( Nasalis Larvetus ) dan sering terlihat Kera Hitam ( Trachypithecusvillasus ) jenis Burung yang dilindungi seperti Burung Raja Udang, Burung Elang Bondal ( Heliostus Indus beberapa jenis species kepiting fiddeler dan menjadi salah satu penelitian Uni versitas Borneo.Selain itu Kawasan Hutan Mang rove memiliki banyak keunikan didalamnya, wisatawan domestic maupun mancanegara (Tourist) menjadi salah satu tujuan utama, mengunjungi kawasan ini be gitu indah menawan hati di tengah hamparan Mang rove yang nyaman sejuk dan damai.

Fasilitas Kawasan Konservasi Mangrove dan Bekantan ( KKMB ) yang ada antara lain : -Kantin – kursi pengunjung – menara penga mat - rumah karantina – bekantan dan monyet – perpustakaan – pang gung pertemuan – plan keaneka ragam hayati./Ashar (ADVERTORIAL ini bisa diakses di www.forumnusantaranews.com)