OPINI
Berharap Hukum (Kembali ) Ditegakkan Kisah drama penangkapan Adelin Lis bagai film kungfu saja. Di Baijing, anak buah Adelin itu baku hantam dengan petugas KBRI China. Satu orang staf KBRI sempat tersungkur. Tapi raja kayu asal Medan itu berhasil dibekuk. Adelin, 49 tahun, masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) kepolisian daerah Sumatera Utara karena terlibat dalam illegal logging di Taman Nasional Mandaling Natal (TNMN). Akibat ulah Cik Adelin ini, negara rugi 674 miliar. Bahkan mungkin lebih. Hitung-hitungan Kementerian Lingkunngan Hidup angkanya mencapai 227,02 triliun. Kita gembira, tapi tak perlu bersoraksorai. Sebab keputusan pengadilan belum keluar. Adelin bisa saja bebas, soalnya Menteri Kehutanan bilang HPH Adelin sah dan izinnya belum berakhir. Tapi Adelin juga bisa bernasib sial. Bila RUU Anti Pembalakan Liar nanti disahkan, Adelin bakal menghadapi tuntutan berat : kalau tidak didenda triliunan rupiah, ya dihukum mati. Hukuman mati? Serius? Serius. Klausul hukuman mati ini ada di RUU Anti Pembalakan Liar yang sedang digodog di DPR. Inilah terobosan baru dalam menjerat juragan-juragan pembalak liar yang berkeliaran di hutanhutan Indonesia. Di RUU itu juga dikatakan pengadilan kasus pembalakan liar tidak akan diadili di pengadilan biasa. Mereka akan diadili di pengadilan khusus ad hoc. 2
Kali ini, pemerintah tampaknya tak mau kecele lagi. Kasus lolosnya para tersangka pembalak hutan memang kerap terjadi. Ratusan orang sudah tertangkap, tapi di pengadilan sebagian besar dari mereka divonis bebas. Berbagai kalangan, terutama LSM lalu menuding pemerintah tak pernah serius memberantas pembalakan liar di Indonesia. Low infocement terhadap kejahatan kehutanan lemah. Departemen Kehutanan tak mau disalahkan. Mereka bilang urusan vonis memvonis bukan urusan gue. Polisi bersikukuh tak punya bukti kuat untuk menganjar mereka dengan pasal berat. Lalu pengadilan pun akhirnya membebaskan mereka. Blunder hukum inilah yang kerap kali terjadi. Dulu, beberapa kalangan ingin pelaku pembalak liar ini dijerat pasal berlapis dari tiga undang-undang sekaligus : UU Kehutanan, UU Anti Korupsi dan UU Pencucian Uang. Ketiga UU ini bisa digunakan untuk mejerat mereka. Alasannya para pelaku pembalak hutan terbukti menghancurkan hutan, mereka juga terbukti melakukan praktek korupsi, mereka juga pasti melakukan pencucian uang dalam bisnis mereka. Tapi nampaknya usul ini tak pernah digubris. Para pelaku pembalak liar selalu lolos, atau dihukum dengan sangat ringan. RUU Anti Pembalakan Liar inilah yang diharapkan bisa menjerat para perampok hutan ini lebih berani. Muhammad AS
WARTA FKKM VOL. 9 NO. 6, JUNI 2006