Issuu on Google+

Informasi ringkas seputar Kehutanan Masyarakat ini diterbitkan atas kerjasama FKKM dan HuMa.

SERI 003 | MEI 2012 | www.fkkehutananmasyarakat.wordpress.com

Hutan Tanaman Rakyat (HTR)

PENGANTAR Hutan Tanaman Rakyat (HTR) menjadi salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan untuk memberikan akses legal kepada masyarakat untuk dapat memanfaatkan hutan yang dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat selain untuk menekan laju deforestasi di Indonesia dengan melibatkan masyarakat, diluar Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Desa (HD). Banyak pihak memandang kebijakan HTR ini sebagai pengakuan negara terhadap pengelolaan hutan oleh rakyat yang selama ini terabaikan, namun mampu menjaga kelestarian alam dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Bagi masyarakat, hutan tak hanya memiliki makna ekologis, tetapi juga sosial, budaya dan ekonomi. Selain mengulas tentang kerangka kebijakan dan prosedur perizinan Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Info Brief ini juga mengungkapkan peran HTR dalam memperkuat hak kelola rakyat dan mengurangi konflik kehutanan, serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksa­ naannya. Info Brief ini diharapkan mampu menjadi jendela informasi bagi masyarakat sekitar hutan untuk memperoleh hak kelolanya dan sekaligus mendorong percepatan pencapaian target pengembangan Hutan Tanaman Rakyat di Indonesia.

A. KERANGKA KEBIJAKAN HUTAN TANAMAN RAKYAT (HTR) "Kebijakan Pembangunan HTR terkait dengan kebijakan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, menciptakan lapangan kerja baru dan memperbaiki kualitas pertumbuhan melalui investasi yang proporsional antar pelaku ekonomi" (Sambutan Menteri Kehutanan dalam Workshop Pembangunan HTR tanggal 21­22 Februari 2007). HTR memberikan akses bagi masyarakat untuk memanfaatkan hutan secara legal dengan membuka kesempatan yang lebih luas untuk memanfaatkan hasil hutan kayu pada hutan tanaman, menyediakan kredit melalui BLU (Badan Layanan Umum) dan peluang­peluang pasar. Keluarga, kelompok, koperasi, Badan Usaha Milik Negara/Daerah/Swasta dapat melakukan penanaman kayu dan mendapatkan perizinan dari hutan negara dengan waktu

hingga 100 tahun. Pemerintah telah menyedia­ kan dana hingga Rp 43,2 triliun untuk program ini. Dimana pemberian izin tergantung dari bentuk usulan dan pengelolaan HTR secara individu, kelompok, koperasi atau badan usaha. Bagi perorangan diberi izin hingga luasan 15 ha lahan hutan tanaman. Sedangkan untuk koperasi paling luas 700 ha. Dalam pelaksanaannya, HTR dapat dilakukan dengan pola mandiri, pola kemitraan, dan pola developer. HTR hanya akan dikem­ bangkan pada kawasan hutan produksi yang tidak dibebani hak, dengan tujuan agar masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan hutan mengelola sendiri sumber daya hutan yang ada demi meningkatkan kesejahteraan­ nya. Dalam rangka mendorong percepatan pembangunan HTR, Kemenhut telah membentuk Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (BLU Pusat P2H) yang merupakan satuan kerja di Kemen­

2

info KM terian Kehutanan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK­BLU). Badan ini yang akan memberikan pelayanan berupa penyediaan pembiayaan pembangunan hutan kepada peserta HTR, melalui pinjaman dana bergulir. B. PROSEDUR PERIZINAN dan PELAKSANAAN HUTAN TANAMAN RAKYAT Konsep HTR didesain dalam kerangka revitalisasi sektor kehutanan untuk meningkat­ kan kontribusi kehutanan terhadap pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran dan peng­ entasan kemiskinan. Hutan Tanaman Rakyat (HTR) adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan. Jadi HTR lebih kepada pemberian hak kelola kepada individu/kelompok tani/koperasi dan melibatkan mereka dalam bisnis perkayuan layaknya perusahaan dalam konsep HTI. Sementara terdapat pola pengembangan HTR yang direncanakan yaitu :

3. Pola Developer, yaitu HTR yang dibangun oleh BUMN/S atas permintaan peme­ gang IUPHHK­HTR dan biaya pembangunannya menjadi tanggungjawab pemegang IUPHHK­ HTR. Melalui pola ini, BUMN/S sebagai developer membangun HTR dan selanjutnya diserahkan oleh pemerintah kepada masyarakat. Pemerintah memberikan SK IUPHHK­HTR yang selanjutnya biaya pembangunannya diperhitungkan sebagai pinjaman pemegang SK dan dikembalikan bertahap sesuai perjanjian. Dalam konteks Kehutanan Masyarakat, HTR yang dimaksud adalah yang menggunakan Pola Mandiri, namun jika pola yang dipakai adalah Pola Kemitraan atau Pola Developer maka masih perlu penilaian terhadap otoritas pengelolaan hutannya antara masyarakat dan perusahaan/developer. Misalnya yang dikatakan HTR dan dilakukan pada lahan­lahan masyarakat di sekitar konsesi perusahaan, dimana semua aktivitas dari mulai penyiapan lahan hingga pemanenan dilakukan perusahaan. Sementara masyarakat hanya mendapatkan hasil bersih keuntungan, dengan demikian otoritas penanaman hingga pasar berada pada perusahaan, oleh karena itu belum dapat dikatakan sebagai KM. Adapun mekanisme penetapan Areal HTR adalah sebagai berikut:

Hutan Tanaman Rakyat (HTR) adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.

1. Pola Mandiri, yaitu HTR yang dibangun sendiri oleh pemegang IUPHHK­HTR dengan biaya sendiri (baik modal sendiri maupun pinjaman). Dalam pola ini, masyarakat lokal membentuk kelompok dan pemerintah mengalokasikan areal dan SK IUPHHK­HTR untuk setiap individu maupun kelompok. Masing­ masing ketua kelompok bertanggung jawab atas pelaksanaan HTR, pengajuan dan pengembalian kredit, pasar, dan pendampingan dari pemerintah. 2. Pola Kemitraan dengan HTI BUMN/S, yaitu HTR yang dibangun oleh pemegang IUPHHK­HTR bersama dengan mitra (BUMN/ S/D) berdasarkan kesepakatan bersama dengan difasilitasi oleh Pemerintah/Pemda agar terse­ lenggara kemitraan yang menguntungkan kedua belah pihak. Dalam pola ini, masyarakat membentuk kelompok diajukan oleh Bupati dan Menhut. Pemerintah menerbitkan SK IUPHHK­ HTR ke individu dan menetapkan mitra. Mitra bertanggung jawab atas pendampingan, input/modal, pelatihan dan pasar.

1. Alokasi dan Penetapan Areal Pembangunan HTR dilakukan oleh Menteri Kehutanan dengan kriteria: Kawasan Hutan Produksi yang tidak produktif dan tidak dibebani izin/hak lain dan diutamakan dekat dengan pemukiman masyarakat (aksesibilitas tidak sulit). 2. Alokasi dan penetapan areal tersebut, berupa pencadangan areal HTR yang didasarkan pada rencana pembangunan HTR yang diusulkan oleh Bupati/Walikota atau Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP), dan luas areal pencadangan disesuaikan dengan keberadaan masyarakat di sekitar hutan.

info KM Foto: kusumachandra/giz

Hutan, bagi masyarakat, tak hanya memiliki fungsi dan makna ekologis, tetapi juga sosial, budaya dan manfaat ekonomis.

3. Rencana pencadangan areal HTR dilampiri pertimbangan teknis dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau Kepala KPHP yang memuat: a. Informasi kondisi areal dan penutupan lahan, informasi (kawasan atau areal) tumpang tindih perizinan, tanaman reboisasi dan rehabilitasi; b. Daftar nama­nama masyarakat calon pemegang izin IUPHHK­HTR yang diketahui oleh Camat dan Kepala Desa/Lurah sesuai KTP setempat; c. Pernyataan bahwa aksesibilitas areal yang diusulkan tidak sulit; dan d. Peta usulan rencana pembangunan HTR skala 1:50.000 atau skala 1:100.000, dengan tembusan disampai­ kan kepada Direktur Jenderal dan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan. 4. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan kemudian melakukan verifikasi peta usulan loka­ si HTR yang disampaikan oleh Bupati/Walikota dan menyiapkan konsep peta pencadangan areal HTR serta hasilnya disampaikan kepada

Direktur Jenderal. 5. Direktur Jenderal melakukan verifikasi rencana pembangunan HTR yang disampaikan oleh Bupati/Walikota dari aspek teknis dan administratif, dan menyiapkan konsep Keputus­ an Menteri tentang penetapan/alokasi areal HTR dengan dilampiri konsep peta pencadangan areal HTR dan mengusulkan melalui Sekretaris Jenderal kepada Menteri untuk ditetapkan. 6. Setelah Menteri Kehutanan menerbit­ kan pencadangan areal untuk pembangunan HTR, kemudian disampaikan kepada Bupati/ Walikota atau Kepala KPHP dengan tembusan kepada Gubernur. 7. Apabila Bupati/Walikota atau Kepala KPHP tidak menerbitkan IUPHHK­HTR pada areal yang telah dicadangkan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak diterbitkan pencada­ ngan, maka ketetapan pencadangan tersebut dapat dibatalkan oleh Menteri untuk kemudian ditetapkan untuk pemanfaatan lebih lanjut. 8. Berdasarkan pencadangan areal HTR, Bupati/Walikota atau Kepala KPHP melakukan

3

4

info KM

Foto: Hasantoha Adnan

Kementerian Kehutanan membentuk Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (BLU Pusat P2H) yang memberikan pelayanan berupa penyediaan pembiayaan pembangunan hutan kepada peserta HTR, melalui pinjaman dana bergulir, untuk mendorong pembangunan HTR.

sosialisasi ke desa terkait alokasi areal. Dalam pelaksanaannya, sosialisasi dapat dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat yang ada di Jakarta, Provinsi atau Kabupaten/Kota. Sedangkan mekanisme penetapan perizinan pembangunan HTR, dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok tani maupun koperasi, sebagai berikut: 1. Pemohon Perorangan/Kelompok tani (melalui Kepala Desa) dan Koperasi mengajukan permohonan IUPHHK­HTR kepada Bupati/Walikota atau Kepala KPHP melalui Kepala Desa dengan tembusan kepada Kepala UPT. 2. Persyaratan permohonan yang diajukan oleh Pemohon Perorangan/Kelompok Tani yakni fotokopi KTP, Surat Keterangan dari Kepala Desa bahwa benar pemohon berdomisili di desa tersebut dan Sketsa areal yang dimohon dilampiri dengan susunan anggota Kelompok. Sedangkan untuk Koperasi yakni fotokopi Akta Pendirian koperasi, Surat Keterangan dari

Kepala Desa bahwa benar Koperasi dibentuk di desa tersebut dan Peta areal yang dimohon dilampiri dengan Skala 1:10.000 serta dilampiri dengan susunan anggota Koperasi. Sketsa dan atau Peta areal memuat informasi mengenai wilayah administrasi pemerintah, koordinat dan batas­batas yang jelas dan berada dalam areal penca­dangan HTR yang telah ditetapkan oleh Menteri. 3. Kepala Desa melakukan verifikasi KTP atau domisili dan disampaikan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan atau Kepala KPHP dengan tembusan kepada Camat dan Kepala UPT. 4. Kepala UPT kemudian melakukan verifikasi persyaratan administrasi dan sketsa/ peta areal yang dimohon, berkoordinasi dengan BPKH dan hasilnya disampaikan kepada Bupati/ Walikota dan atau Kepala KPHP sebagai pertim­ bangan teknis. 5. Berdasarkan pertimbangan dari Kepala UPT, Bupati/Walikota atau KPHP atas nama Menteri menerbitkan IUPHHK­HTR

info KM dengan tembusan kepada: Menteri, Gubernur, Dirjen Bina Usaha kehutanan, Kepala Dishut Propinsi dan Kabupaten/Kota, dan Kepala UPT. 6. Kepala UPT melaporkan kepada Menteri Kehutanan, rekapitulasi penerbitan Keputusan IUPHHK­HTR secara periodik tiap 3 (tiga) bulan.

laan hutan yang berbasis masyarakat yang dilakukan dengan memberikan lahan kepada perorangan dalam kelompok dan koperasi dengan luasan tertentu. Kegiatan pemberda­ yaan hutan masyarakat dalam rangka HTR dilakukan untuk meningkatkan pendapatan petani, memanfaatkan secara maksimal dan lestari lahan­lahan yang tidak produktif, menghasilkan kayu bakar, menghasilkan kayu bahan bangunan dan bahan baku industri, mempercepat usaha rehabilitasi lahan, menghasilkan buah­ buahan, umbi­umbian, bahan obat­obatan, sayuran dan pakan ternak. HTR dapat dijadikan pijakan awal pem­ bangunan hutan di Indonesia. Oleh karena itu diperlukan sebuah konsep tentang HTR yang mudah dipahami masyarakat. HTR merupakan hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh perorangan atau kelompok masyarakat dan koperasi untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan. Pada tahap pertama pembangunan hutan tanaman rakyat sebaiknya dipusatkan pada kawasan hutan produksi yang sudah disediakan untuk pembangunan HTI yang dalam kondisi terlantar atau tidak lagi dimanfaatkan. Untuk itu Kementerian Kehutanan perlu melakukan kajian dan penilaian ulang secara lebih rinci terhadap status serta kondisi kawasan hutan produksi yang sudah ditetapkan atau dicadangkan untuk pembangunan HTI. Dari sekitar 9 juta ha kawasan hutan produksi yang sudah disediakan untuk membangun HTI, sekitar 6 juta ha belum ditanami atau tidak berhasil penanamannya. Dengan demikian, melalui HTR terjadi distribusi manfaat atas hutan yang dapat dianggap sebagai tahap awal reformasi tenurial kehutanan.

Kebijakan HTR memberikan akses lebih kepada masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya hutan melalui penetapan areal untuk HTR, akses ke lembaga keuangan, dan penetapan harga dasar kayu HTR untuk melindungi dan memberikan akses pasar kepada masyarakat.

C. HUTAN TANAMAN RAKYAT: HAK KELOLA RAKYAT dan PENYELESAIAN KONFLIK KEHUTANAN Salah satu dari enam kebijakan prioritas pembangunan kehutanan tahun 2010­2014 adalah Revitalisasi Pemanfaatan Hutan dan Industri Kehutanan. Pemanfaatan hutan alam dalam memenuhi kebutuhan industri kehutanan saat ini sudah tidak dapat diharapkan lagi. Kondisi hutan alam yang terdegradasi akibat illegal logging dan kebakaran hutan, menyebabkan kurangnya suplai kayu untuk industri kehutanan. Pengembangan hutan tanaman, baik hutan tanaman industri maupun hutan tanaman rakyat merupakan salah cara untuk memenuhi kebutuhan industri kayu nasional. Untuk mendukung kebijakan tersebut, sejak tahun 2007 Pemerintah, khususnya Kementerian Kehutanan menggiatkan program Hutan Tanaman Rakyat (HTR). Kebijakan HTR merupakan kebijakan Pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan (pro­poor), menciptakan lapangan kerja baru (pro­job), memperbaiki kualitas pertumbuhan melalui investasi yang proporsional antar pelaku ekonomi (pro­growth) dan memperbaiki kualitas lingkungan (pro­environment). Kebijakan HTR memberikan akses lebih kepada masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya hutan melalui penetapan areal untuk HTR, akses ke lembaga keuangan, dan penetapan harga dasar kayu HTR untuk melindungi dan memberikan akses pasar kepada masyarakat. Dengan demikian, kebijakan HTR juga merupakan salah satu upaya dalam memberdayakan ekonomi masyarakat untuk mengatasi kemiskinan melalui pemberian akses yang lebih luas ke hukum, lembaga keuangan dan pasar. HTR dibangun dalam kerangka pengelo­

D. TANTANGAN PENGEMBANGAN HUTAN TANAMAN RAKYAT Pemerintah telah menargetkan pencapaian HTR sampai tahun 2014 seluas 5,4 juta ha. Saat ini Kemenhut baru mencadangkan areal HTR seluas 631,628 ha (11,7%) dan baru mendapat menetapkan hanya 90.414,89 ha

5

6

info KM (1,67%). Lambatnya proses realisasi HTR disebabkan oleh sejumlah tantangan yang masih ditemui dalam pengembangannya, diantaranya: 1. Pada umumnya kawasan hutan yang diusulkan bagi HTR berada dalam situasi berkonflik dengan kawasan permukiman, pertanian bahkan pengusaan lahan oleh pihak lain. Hal ini terjadi karena penunjukan kawasan hutan melalui TGHK yang dibuat secara politik dan administrasi banyak mengabaikan kebera­ daan hak­hak masyarakat. Walaupun ada peta padu serasi antara TGHK dan RTWRP, namun hasilnya tidak memperlihatkan kondisi riil di lapangan. Hal ini dikarenakan tidak adanya partisipasi dan kurang akuratnya skala peta yang digunakan. Akibatnya banyaknya kawasan pemukiman, kawasan pertanian masyarakat termasukkan ke dalam kawasan hutan. Hingga saat ini, belum ada penyelesaian peta secara nasional tentang tumpang tindih antara kawasan hutan dan kepemilikan masyarakat. Sedikitnya 13.000 desa yang masuk dalam kawasan hutan dimana dulunya kawasan tersebut merupakan kawasan hutan negara yang dikelola oleh perusahaan maupun ditetapkan sebagai HL, KSA dan KPA. Padahal desa­desa tersebut sudah hadir terlebih dahulu sebelum adanya penetapan kawasan hutan sejak tahun 1979. Sampai saat ini masalah utama dalam pengajuan HTR adalah tumpang tindih dengan kawasan konsesi perusahaan.

3. Demikian juga dalam proses fasilitasi HTR berdasarkan P.55/Menhut­II/2011 pasal 20 disebutkan bahwa pendamping HTR adalah perorangan yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati/Walikota untuk mendampingi masyarakat dalam melakukan pembangunan HTR. Kegiatan pendampingan dilakukan sejak pembentukan kelompok tani hutan maupun koperasi. Pendamping dapat berasal dari penyuluh lapangan kehutanan, koperasi/LSM, lulusan pendidikan formal kehutanan dan pertanian, sarjana sosial, dan purna bhakti kehutanan, serta bidang ilmu lainnya yang pernah bekerja di bidang kehutanan. Namun dalam kenyataannya tenaga kerja dan penyuluh tersebut tidak ada hingga saat ini. Ada beberapa kabupaten, seperti Kabupaten Lampung Barat, telah menyediakan tenaga penyuluh kehutanan, tetapi berada pada dinas lain dan hanya bersifat koordinasi dengan Dinas Kehutanan. Kelemahannya adalah tidak terfokus dan terdukungnya tenaga pendamping kehutanan dalam memfasilitasi ketiga bentuk KM ini. Penunjukkan tenaga kerja oleh Bupati pada saat ini masih terkendala pada pemahaman dan terbatasnya anggaran perekrutan. Seharusnya perekrutan tenaga sarjana terdidik dan pendamping bisa juga dilakukan oleh pemerintah pusat dan ditempatkan di kabupaten dibawah koordinasi KPH atau UPT terkait.

Untuk itu masyarakat yang membangun hutan tanaman dapat membentuk kelompok untuk bermitra dengan industri pengolahan atau pemasaran kayu, kecuali apabila kelompok masyarakat tersebut sudah mampu memiliki industri dan membangun jaringan pasar secara mandiri.

2. Belajar dari pengalaman pembangun­ an HTI, ternyata HTI yang berhasil adalah HTI yang dibangun secara swadana oleh perusahaan dan siap dengan industri yang akan menampung hasilnya. Sementara itu kendala yang akan menghambat atau menggagalkan pengembangan hutan tanaman oleh rakyat adalah ketersediaan modal untuk membangun hutan tanaman dan kemungkinan sulitnya pemasaran hasil tanaman. Untuk itu masyarakat yang membangun hutan tanaman dapat membentuk kelompok untuk bermitra dengan industri pengolahan atau pemasaran kayu, kecuali apabila kelompok masyarakat tersebut sudah mampu memiliki industri dan membangun jaringan pasar secara mandiri.

4. Penunjukkan LSM dalam pendamping­ an HTR dan penguatan organisasi, namun tidak ada disebutkan pembiayaan terkait fasilitasi dan pendampingan tersebut. Terkesan bahwa LSM atau organisasi pendamping memiliki sumber pendanaan. Proses penanaman hingga pemanenan dan adminstrasi HTR cukup rumit karena berlaku seperti layaknya pemegang Izin HTI, oleh karena itu sangat berat bagi kelompok atau koperasi untuk melakukannya tanpa ada pen­dampingan intensif pada proses ini. Seharusnya pemerintah menyiapkan pendanaan untuk organisasi tersebut layaknya seperti PNPM.

info KM

Foto: Aziz indra/giz

Kegiatan pemberdayaan hutan masyarakat dalam rangka HTR dilakukan untuk meningkatkan pendapatan petani, memanfaatkan secara maksimal dan lestari lahan­lahan yang tidak produktif, termasuk mempercepat usaha rehabilitasi lahan.

5. Soal pembiayaan merupakan hal yang penting, sebab meskipun pemerintah telah memberi IUPHHK­HTR, masyarakat masih me­ merlukan biaya lainnya untuk memenuhi kewajiban yang harus dilakukan seperti tata batas, rencana umum dan rencana operasional yang sangat rumit, pengamanan areal, penataan tata usaha pemanfaatan hasil hutan, dan laporan kerja pemanfatan hasil hutan kepada pemberi izin. Serta adanya rencana pemanfaatan kayu pada kawasan HP jika masyarakat ingin memanfaatkannya. Masyarakat juga membutuhkan fasilitas untuk mengerjakan pengisian rencana umum dan rencana operasional. Dengan kata lain, jika tidak ada dukungan dan fasilitasi dari pihak ketiga seperti LSM, Perguruan Tinggi dan pemerintah daerah, pengisian rencana umum dan rencana operasi HTR tidak dapat dilakukan oleh masyarakat pemegang hak. 6. Proses administrasi dan perizinan tata usaha kayu bagi HTR sama dengan proses adminsitrasi dan perizinan tata kelola bagi perusahaan HPH/HTI. Sehingga tidak ada kebijakan khusus dan unsur pemberdayaannya. Hal ini terlihat dari kewajiban­kewajiban yang

dibebankan kepada pemegang hak HTR serta provisi yang dibebankannya. Proses yang rumit dan panjang tidak mendorong pengembangan HTR dan peluang bagi kelompok petani miskin hutan. Jika dibandingkan dengan proses admi­ nistrasi dan tata kelola perkebunan kelapa sawit, karet, kopi dan lain­lainnya jelas konsep HTR kalah menarik dan kurang menguntungkan. 7. Pemberian akses pengelolaan hutan melalui HTR yang bersifat izin serupa dengan izin HTI, yang membuat Kemenhut dan Peme­ rintah Daerah tidak dapat menganggarkan pembiayaan untuk proses fasilitasi setelah izin keluar. Itulah yang membedakannya dengan HKm dan HD. Dalam HTR, Kemenhut menye­ diakan dana bergulir dengan bunga rendah bagi proses pengembangan HTR. Oleh karena itu, kalau tujuannya pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan, seharusnya bentuk perizinan HTR baik itu secara administrasi dan perpajakan tidak disamakan dengan perusahaan HPH/HTI, harus ada penyederhanaan dan kemudahan. 8. Beberapa tantangan operasional lain­ nya, seperti:

7

8

info KM a. Kawasan yang ditetapkan menjadi areal hutan tanaman tidak menjamin kepastian usaha, ditinjau dari sisi penguasaan lahan, jangka waktu pemanfaatan maupun pengalihan izin pemanfaatan; b. Penetapan lokasi yang keliru yang tidak sesuai dengan jenis yang ditanam menyebabkan tanaman tidak berdaya hasil, biaya pembangunan tanaman menjadi mahal, atau kayu hasil tanaman sulit dipasarkan; c. Minat masyarakat untuk mengembangkan hutan tanaman umumnya rendah karena tanaman hutan memerlukan waktu cukup lama untuk siap dipanen; d. Kemampuan masyarakat untuk mem­ bangun dan mengelola hutan tanaman umumnya rendah, ditinjau dari sisi mutu sumberdaya manusia, peralatan, maupun pembiayaan untuk pembangunan tanaman; e. Kelembagaan masyarakat untuk mela­ kukan usaha hutan tanaman masih lemah bahkan di banyak desa belum tersedia; f. Ketidakpastian pasar dan harga jual dari kayu hasil tanaman masyarakat; g. Serangan hama penyakit akibat pe­ ngembangan hutan tanaman sejenis dan kebakaran hutan akibat pembukaan lahan menggunakan cara pembakaran.

*** Daftar Bacaan Andri Santosa dan Mangarah Silalahi, (2011). Laporan Kajian Kebijakan Kehutanan Masyarakat dan Kesiapannya dalam REDD+. FKKM, Bogor.

Kementerian Kehutanan, (2011). Pendampingan Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan, Pusat Pengembangan Penyuluhan Kehutanan. Permenhut No. P.23/Menhut­II/2007 tentang Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat Dalam Hutan Tanaman. Permenhut No. P.5/Menhut­II/2008 tentang Perubahan Permenhut No. P.23 Menhut­ II/2007. Permenhut No. P.9/Menhut­II/2008 tentang Persyaratan Kelompok Tani untuk Mendapatkan Pinjaman Dana Bergulir Pembangunan HTR. Permenhut No. 62/Menhut­II/2008 tentang Rencana Kerja Usaha Hasil Pemanfaatan Hutan Kayu HTI dan HTR. Permenhut No. P.64/Menhut­II/2008 tentang Standar Biaya Pembangunan HTI dan HTR. Permenhut No. P.14/Menhut­II/2009 tentang Perubahan Permenhut No. P.62/Menhut­ II/2008. Permenhut No. P.55/Menhut­II/2011 tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman. Perdirjen Bina Produksi Kehutanan (BPK) No.P.06/VI­BPHT/2007 tentang Petunjuk Teknis Pembangunan HTR. Perdirjen BPK No.P.06/VI­BPHT/2008 tentang Perubahan Perdirjen BPK No.P.06/VI­ BPHT/2007.

Emilia dan Suwito, (2007). "Hutan Tanaman Rakyat: Agenda baru untuk pengentasan kemiskinan?", Warta Tenure No.4/Februari.

Info KM ini merupakan bagian dari upaya FKKM dan HuMa dalam mendorong Kehutanan Masyarakat untuk mewujudkan sistem pengelolaan sumber daya hutan oleh rakyat melalui organisasi masyarakat yang berlandaskan pada prinsip keadilan, transparansi, pertanggung­ jawaban, dan keberlanjutan pada aspek ekologi, ekonomi dan sosial­budaya. Untuk mencapai misi ini, FKKM dan HuMa mendukung proses­proses pengembangan kelembagaan kehutanan masyarakat melalui penyebaran informasi, pengembangan konsep, penguatan kapasitas (capacity building), dan perumusan kebijakan kehutanan. Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat

Alamat : Gedung Kusnoto, LIPI, lantai 1. Jln. H Juanda No. 16, Bogor 16002. Telp/faks : 021­8310396. Email : seknas­fkkm@indo.net.id.


Info KM - Hutan Tanaman Rakyat