Ek bis
Bisnis Jakarta, Jumat 24 September 2010
3
Peluang Ekspor ke Midwest-AS Terbuka JAKARTA - Kepala Kantor Promosi Dagang Indonesia di Chicago, Amerika Serikat, Hotmida Purba mengatakan wilayah Midwest AS yang berkembang lebih baik dibanding wilayah lain di negeri itu merupakan peluang bagus bagi pelaku usaha nasional untuk meningkatkan ekspor. Dalam forum bisnis bidang konstruksi dan energi antara Indonesia-AS kemarin Hotmida mengatakan, pen-
ingkatan ekspor Indonesia ke wilayah AS selama periode Januari-Juni 2010 merupakan sinyal positif bagi eksportir Indonesia untuk aktif berpromosi supaya bisa menangkap peluang yang ada saat ekonomi AS kembali meningkat. Tingkat ekspor seluruh komoditas dari Indonesia ke AS pada Januari-Juni 2010 di pelabuhan-pelabuhan utama wilayah kerja Kantor Promosi Dagang In-
donesia Chicago, yang terdiri atas 13 negara bagian, naik 34 persen dari periode yang sama pada 2009. “Pada periode itu nilainya naik dari 1,7 miliar dolar AS pada 2009 menjadi 2,3 miliar dolar AS pada 2010,” katanya. Selain itu, peningkatan impor AS dari Indonesia pun menunjukkan bahwa para peritel dan pelaku bisnis mulai meningkatkan stok barang inventaris untuk mengantisipasi
kenaikan permintaan. Para analis ekonomi, memperkirakan penjualan ritel di AS pada 2010 meningkat bermakna pasar mulai terbuka lagi. Karena itu, pengusaha nasional harus mempersiapkan diri dan memasang strategi untuk bersaing mengambil peluang pasar besar tersebut. Selama ini hambatan perdagangan internal dengan AS antara lain waktu pengiriman yang tidak tepat,
kurangnya jaminan pasokan bahan baku, kapasitas produksi terpasang yang terbatas, penguasaan teknologi belum memadai dan kesadaran untuk melakukan promosi rendah. Sementara faktor eksternal yang menghambat adalah membanjirnya impor tekstil dan produk tekstil harga murah dari China, masalah HAKI, prosedur cukai yang ketat, larangan impor, serta ketentuan penga-
manan kontainer dan pengemasan yang ketat. Dengan kondisi yang demikian, menurut dia, pelaku usaha nasional harus berusaha menembus pasar dengan meningkatkan mutu barang, menerapkan sistem kontrol kualitas yang ketat, meningkatkan infrastruktur produksi, aktif berpromosi dan aktif berpartisipasi dalam pameran dagang. “Pelaku usaha juga mesti mengantisipasi perubahan
permintaan pasar. AS adalah negara empat musim, setiap musim permintaan berubah, perubahan cepat, jadi harus sudah ada stok di sana, makanya perlu ada agen di AS,” katanya. Konsul Jenderal RI di Chicago Beny Bahana Dewa mengatakan, jika diperlukan pemerintah akan memfasilitasi para pelaku usaha yang hendak melakukan kerjasama bisnis maupun investasi di AS. (ant)
13 BPD
PU Akui
Genjot Penyaluran KUR
Ada Penyimpangan Tender
JAKARTA - Sebanyak 13 Bank Pembangunan Daerah pelaksana program kredit usaha rakyat bertekad menggenjot penyaluran kredit itu hingga Rp2,2 triliun sampai tutup buku 2010. “Kami optimistis mampu menyalurkan Rp2,2 triliun sampai akhir 2010,” kata Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) Winny E. Hasan di Jakarta, kemarin. Sebanyak 13 BPD mendapatkan mandat untuk menyalurkan KUR sampai akhir 2010 sebesar Rp2,2 triliun (untuk target atas) dan target bawah sebesar Rp2 triliun. Penyalur KUR anggota Asbanda sejak awal tahun telah merealisasikan penyaluran KUR sebesar Rp792 miliar untuk 11.154 debitur. “Di lapangan kami selalu mengupayakan berbagai hal untuk memaksimalkan penyerapan KUR,” katanya. Ia mencontohkan, Bank Jatim meskipun telah memiliki 40 skim kredit tapi khusus untuk KUR, bank tersebut memberikan perhatian khusus. Bank Jatim bahkan telah memangkas suku bunga komersial KUR menjadi 12 persen per tahun dari yang dipatok maksimal 14 persen per tahun. “Hal itulah salah satu yang kami lakukan untuk memaksimalkan penyerapan KUR,” katanya. Winny menambahkan, untuk memaksimalkan penyaluran KUR dalam tiga bulan ter-
akhir, sangat mungkin diterapkan sistem linkage kepada institusi nonperbankan seperti koperasi simpan pinjam berprestasi, PNM, BPR, BMT, dan lain-lain. “Masing-masing bank mempunyai strategi untuk memaksimalkan penyaluran KUR,” katanya. Jika mengacu pada target bawah penyaluran KUR 13 BPD sebanyak Rp2 triliun sampai 2010, masing-masing BPD mendapat jatah target yakni Bank Jatim Rp1 triliun, Bank Jabar Banten Rp460 miliar, Bank Jateng Rp250 miliar, Bank DKI Rp50 miliar, Bank DIY Rp25 miliar, dan Bank NTB Rp25 miliar. Sementara itu Bank Kalbar Rp50 miliar, Bank Kalsel Rp25 miliar, Bank Kalteng Rp25 miliar, Bank Nagari Rp25 miliar, Bank Maluku Rp15 miliar, Bank Sulut Rp25 miliar, dan Bank Papua Rp25 miliar. Optimalisasi penyaluran KUR juga menjadi perhatian pemerintah yang mendorong ditandatanganinya addendum III KUR di Kantor Kementerian Koperasi, kemarin, yang berisi sejumlah perbaikan skema KUR. Addendum tersebut ditandatanganii oleh 13 direksi BPD yakni Bank DKI, Bank Jabar-Banten, Bank Jateng, Bank Jatim, BPD Yogyakarta, Bank Nagari, Bank NTB, Bank Sulut, Bank Kalbar, Bank Kalsel, Bank Kalteng, Bank Maluku, dan Bank Papua. (ant)
JAKARTA - Kementerian Pekerjaaan Umum (PU) mengakui adanya indikasi penyimpangan tender gedung baru kementerian itu senilai Rp390 miliar. “Kami juga heran mengapa antarpeserta tender samasama tahu struktur biaya dan harga penawaran masing-masing,” kata Sekjen Kementerian PU, Agoes Widjanarko kepada pers, di Jakarta, kemarin. Padahal, tegasnya, pihaknya sudah transparan dan pros-
es tendernya melalui pengadaan elektronik (e-procurement). “Berarti sistem ini masih bisa dibobol,” katanya. Tender itu menggunakan sistem dua amplop dan penawarannya dibuka sejak 24 Februari 2010. Namun, pihaknya menegaskan, meski ada indikasi kebocoran, pihaknya tak akan mengulangi proses tender. “Tidak ada tender ulang. Ini jalan terus,” katanya. Dia juga menegaskan, pihaknya terus berkomitmen mem-
perbaiki sistim pengadaan elektronik barang dan jasa di lingkungan Kementerian PU. Kepala Pusat Komunikasi Publik, Kementerian Perhubungan, Waskito Pandu membeberkan, sistem pengadaan elektronik plus Kementerian PU sudah cukup baik. “Artinya sejak 2008, peserta sudah interaktif dengan peserta dan menyampaikan penawaran harga juga,” katanya. Waskito menyebut, indikasi kebocoran itu terjadi ketika
antar sesama peserta tender yang kurang lengkap persyaratannya, diketahui ada harga ada harga penawaran yang lebih rendah dari tiga peserta yang lolos kualifikasi. Tiga peserta yang persyaratan lengkap itu adalah konsorsium PT Brantas Abipraya dan PT Pembangunan Perumahan (PP) dengan penawaran Rp379 miliar. Kedua, PT Total Persada dengan Rp385 miliar dan ketiga, PT Waskita Karya dengan penawaran
Rp388 miliar. “Pemenangnya adalah konsorsium PT PP dan PT Brantas Abipraya dan sudah diumumkan oleh Menteri PU seminggu sebelum lebaran,” katanya. Pandu juga menambahkan, sampai akhir batas sanggah 17 September 2010, tidak ada satu pun peserta yang melakukan keberatan. Gedung PU berlantai 17 itu akan mengusung konsep “green building” yang dilengkapi gedung parkir dan diharapkan selesai 2012. (ant)
Program KUR Kembali Direlaksasi JAKARTA - Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) kembali direlaksasi dengan sejumlah penyempurnaan yang mengadaptasi aspirasi masyarakat. “Pemerintah selalu memberikan relaksasi kebijakan yang sifatnya mendorong KUR agar bisa dideliver kepada masyarakat,” kata Menteri Koperasi dan UKM Sjarifuddin Hasan, dalam acara penandatanganan addendum III KUR di Jakarta, kemarin. Ia mengatakan, pihaknya selalu mengevaluasi program tersebut karena merupakan salah satu program prioritas pemerintah. Beberapa perbaikan addendum III yaitu peningkatan plafon KUR mikro dari Rp5 juta menjadi Rp20 juta dan dapat dilaksanakan oleh seluruh bank pelaksana KUR. “Perbaikan dalam addendum III juga meliputi peningkatan penjaminan pemerintah untuk sektor pertanian, kelautan, perikanan, kehutanan, serta industri kecil dari 70 persen menjadi 80 persen,” katanya. Selain itu, memberikan skema KUR untuk Tenaga
Kerja Indonesia (TKI) dengan penjaminan pemerintah sebesar 80 persen. Plafon KUR untuk program “linkage executing” (penyaluran KUR tidak langsung) juga ditingkatkan dari semula Rp1 miliar menjadi Rp2 miliar. Relaksasi berikutnya adalah memberikan jangka waktu kredit atau pembiayaan investasi untuk perkebunan tanaman kerja langsung 13 tahun tapi tidak dapat diperpanjang. “Kami berharap addendum III nota kesepahaman KUR yang menghasilkan penyempurnaan dapat segera diimplementasikan,” kata menteri. Penyesuaian-penyesuaian, perjanjian dengan perusahaan penjaminan, SOP, dan lain-lain karena sudah ada dalam aturan lama maka dianggap bukan lagi persoalan serius. Pihaknya juga meminta secara khusus kepada 13 BPD sebagai bank pelaksana KUR disamping enam bank yang lain yakni BRI, Mandiri, BSM, BTN, BNI, dan Bukopin untuk memacu realisasi KUR sesuai target. (ant)
Bisnis Jakarta/ade
BERBINCANG – Mendag Marie Elka Pangestu (kiri) berbincang dengan Menhut Zulkiflie Hasan (tengah) dan Calon Ketum Kadin Indonesia, Chris Kanter, di Jakarta.
Kadin Ingatkan
Potensi Ancaman Pangan JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memperingatkan kemungkinan timbulnya potensi ancaman kelangkaan pangan, menyusul gangguan panen yang dipicu persoalan gangguan iklim secara global, serta masih adanya kendala distribusi di Indonesia. “Di sejumlah daerah sentra pertanian tanaman pangan telah terjadi masalah gagal panen akibat perubahan iklim secara ekstrim. Selain itu, minimnya daya dukung infrastruktur terutama di luar Jawa terbukti telah menghambat kelancaran pasokan pangan,” kata Pejabat Sementara Ketua Umum Kadin Indonesia, Adi Putra Darmawan Tahir saat dihubungi di Jakarta, kemarin. Menurut dia, hal itu bisa menimbulkan pasokan pangan nasional berpotensi turun secara signifikan sehingga dikhawatirkan memicu inflasi. “Buktinya harga pan-
gan sejak lebaran kemarin juga juga belum ada tren turun,” katanya. Senada dengan Adi Tahir, pengamat pertanian Bustanul Arifin menyebutkan, perubahan iklim yang melanda di seluruh belahan dunia telah berdampak ekstrim dalam mengganggu sistem produksi yang ada. “Terus terang saya tidak pegang angka detailnya, tapi kuat dugaan kalau gangguan produksi itu sudah terjadi di mana-mana. Setidaknya, secara fisik telah terjadi serangan hama di berbagai tempat yang diperkirakan akibat adanya perubahan iklim,” kata Bustanul. Mengutip riset para ahli entomologi (ilmu tentang serangga), tambah Bustanul, terdapat teori ekologi yang menyebutkan bahwa kini banyak muncul kembali hama pertanian pangan yang sudah lama menghilang. “Bahkan hama wereng yang selama ini kita anggap
sudah musnah, ternyata kembali menyerang padi para petani,” ujarnya. Dampak dari itu semua, wajar jika ada kekhawatiran cadangan pangan nasional menjadi merosot drastis. Bustanul juga menyebut, dampak dari adanya kerawanan pangan ini tercermin dari melonjaknya harga pangan akhir-akhir ini, meski lonjakan harganya belum menyamai gejolak harga pangan di saat krisis global pada 2008. “Kenaikan ini saya kira masih imbas lebaran dan puasa,” katanya. Adi Tahir melanjutkan, sudah saatnya perlu dipertimbangkan kembali perlunya reindustrialisasi di sektor pertanian. “Re-industrialisasi ini diperlukan agar pertanian dikelola dengan modern. Dalam hal ini, petani mendapatkan keuntungan berupa peningkatan kapabilitas dan juga produktifitasnya,” kata Adi Tahir. (ant)
Garuda Tunda IPO PT Garuda Indonesia akhirnya menunda rencana penawaran saham perdana ke publik (initial public offering/IPO) dari kuartal ke empat tahun ini menjadi Februari 2011 Siaran pers PT Garuda Indonesia yang diterima di Jakarta kemarin, menyebutkan, meski begitu penjamin pelaksana emisi (PPE) dan lembaga/profesi penunjang IPO yang telah dilakukan oleh Kementerian BUMN pada pertengahan bulan Agustus 2010, tetap menargetkan membuat jadwal dengan target pendaftaran (listing) pada bulan Desember 2010. Untuk itu, maka pelaksanaan audit laporan keuangan harus diselesaikan selambat-lambatnya pada pertengahan Septem-
ber 2010. Karena itu, pihak Auditor memerlukan waktu untuk audit minimum dua bulan. Hal tersebut merupakan hal yang
sangat umum mengingat Garuda Indonesia merupakan perusahaan yang sangat besar dan kompleks. Hal ini juga perlu bagi calon investor, untuk memberikan tingkat kepercayaan akan hasil dari audit, karena jika dilakukan dengan waktu yang tidak cukup, juga akan menjadi keragu-raguan dari pada investor. Hal tersebut merupakan hal yang penting bagi calon investor untuk memberikan tingkat kepercayaan akan hasil audit serta untuk menghindari ketidakyakinan. Terkait target tercatat (list-
ing) yang baru pada awal tahun depan, maka PPE dan International Selling Agent (ISA) melihat bahwa pelaksanaan roadshow dan listing pada bulan Januari 2011 tidak akan efektif mengingat pada saat tersebut sebagian besar pihak investor luar negeri sedang berada pada masa liburan akhir tahun. Untuk memaksimalkan IPO Garuda Indonesia, maka PPE dan ISA merekomendasikan untuk melakukan listing di awal Februari 2011. Mengingat IPO Garuda Indonesia juga akan ditawarkan kepada investor asing, maka proses IPO terse-
but juga harus memenuhi regulasi pasar modal yang berlaku di Pasar Global yaitu REG S dan 144A, yakni salah satunya adalah persyaratan untuk tersedianya laporan keuangan terbaru (maksimum 135 hari) pada saat melakukan listing. Hal itulah yang menyebabkan Laporan Keuangan yang harus disiapkan dan teraudit menjadi Laporan Keuangan 30 September 2010. Namun, Garuda Indonesia akan tetap melakukan filing ke Badan Penanaman Modal (Bapepam) pada bulan November 2010. (ant)
Kadin Idealnya Jadi Lembaga Mandiri JAKARTA - Kandidat Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Chris Kanter mengatakan Kadin Indonesia ke depan idealnya menjadi lembaga yang mandiri dan independen. “Kadin Indonesia harus bisa menjalin komunikasi yang baik dengan semua pihak termasuk dengan pemerintah maupun partai politik, tapi hendaknya menjadi mitra sejajar yang independen, tidak terus-menerus didikte,” kata Chris Kanter di Jakarta, kemarin. Wakil Ketua Kadin Indonesia Bidang Investasi dan Hubungan Luar Negeri ini mengatakan, jika dirinya dipercaya oleh pengurus Kadin Daerah dan asosiasi industri untuk memimpin Kadin Daerah selama lima tahun ke depan, dirinya siap membawa kadin Indonesia menjadi lembaga yang mandiri dan independen. Menurut dia, Kadin Indonesia sebagai lembaga yang mandiri dan independen akan lebih berkembang optimal baik secara kelembagaan maupun keanggotaannya. Dalam upaya mengembangkan lembaga maupun anggota Kadin Indonesia, Chris Kanter akan menerapkan tiga program terukur berbasis daerah, yakni komunikasi 33, komoditi 66, dan infrastruktur 99, yang sasarannya untuk meningkatkan daya saing daerah. “Program tersebut diharapkan bisa diterapkan secara realistis berdasarkan otonomi daerah dan desentralisasi ekonomi, sehingga setiap daerah mampu menerjemahkannya guna menciptakan nilai komptetitif
produk daerah, baik di tingkat nasional maupun internasional,” katanya. Melalui program tersebut, kadin Indonesia ke depan akan mendorong program komunikasi yang intensif antara pusat dan daerah, pengembangan komoditi sesuai potensi daerah, dengan serta pembangunan infrastruktur di seluruh daerah di Indonesia. Pengusaha di bidang transportasi laut ini menyelenggarakan kegiatan halal bi halal di kediaman mantan Wakil Ketua Kadin Indonesia, Rahmad Gobel, di Jakarta, pada Rabu (22/9) malam. Pada acara tersebut, hadir sekitar 100 pengusaha pengurus dan anggota Kadin Indonesia dan asosiasi industri di Indonesia. Di antara tamu undangan, hadir lima menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II, yakni Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Iskandar, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, serta Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Halmy Faishal Zaini sejumlah duta besar dari negara sahabat. Dalam kesempatan tersebut, Chris Kanter mengatakan, akan merangkul seluruh kandidat ketua umum untuk memperkuat lembaga Kadin Indonesia dalam melaksanakan seluruh program-programnya. Sebaliknya jika pengurus Kadin daerah dan pengurus asosiasi industri memberikan kepercayaan kepada kandidat lainnya, dirinya juga siap bekerja sama dengan kandidat lain yang terpilih. (ant)