c.
Komoditi yang diatur Tata Niaga Ekspornya 1) Produk perkebunan Kopi Latar Belakang Sejak diberlakukan kuota International Coffee Organization (lCO) pada bulan Juli 1989, perdagangan kopi dunia diserahkan pada mekanisme pasar didasarkan pada International Coffee Agreement 1983 (ICA-1983) yang diperpanjang sampai dengan 30 September 1994. Dalam ICA-1994 ini tidak lagi memuat ketentuan ekonomi perdagangan kopi namun peraturan yang sifatnya untuk kepentingan organisasi dan pelayanan kepada negara-negara anggota ICO. Indonesia telah meratifikasi ICA-2001 dengan Keppres Nomor 32 tahun 2002 tanggal 20 Mei 2002 dan telah menyampaikan instrument of accession ke Sekretariat Jenderal PBB pada tanggal 30 Mei 2002. Sejak tahun 2001 banyak kebijakan reformasi yang dilakukan ICO dengan menghapus system kuota, price control dan intervensi pasar dan menggantinya dengan Resolusi 407 ICO yang mengatur tingkat FECTS dan kandungan dalam biji Aspai dan Amerika Serikat langsung memberikan pendapat agar standar kualitas ini tidak bersifat obligatory namun bersifat voluntary karena tidak berkaitan dengan food safety dan healthy. Diharapkan Resolusi 407 ICO ini akan menjadi pre requisite untuk kembalinya Amerika Serikat menjadi anggota ICO. Sehubungan dengan hal diatas, maka ketentuan ekspor kopi di dalam negeri disesuaikan dengan ketentuan dalam lCA1994 dan kebutuhan dana untuk membayar iuran kepada Assocation of Coffee Producing Countries (ACPC) dan lCD, namun dengan bubarnya ACPC pada tahun 2001 maka dana yang semula untuk membayar iuran ACPC dialihkan untuk membayar iuran ICO. Jenis kopi yang di ekspor adalah Robusta dan Arabika yang termasuk dalam Pos Tarip HS 09.01 dan 21.01. Jenis kopi yang dipergunakan sebagai dasar penentuan berat adalah kopi biji segar tanpa kulit sebelum digoreng (green coffee). Berat equivalent dari jenis kopi lainnya terhadap biji kopi segar tanpa kulit. Secara garis besar pengaturan pelaksanaan ekspor kopi, selama ICO tidak menerapkan sistem kuota, para eksportir dibebaskan dari pembatasan jumlah kopi yang dapat di ekspor dan Surat Persetujuan Ekspor Kopi (SPEK) dapat dikeluarkan langsung oleh Dinas yang bertanggung jawab di bidang Perdagangan di Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan jumlah permintaan eksportir yang bersangkutan.