Bidang Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan. Dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui sekretaris (Pasal 17 Peraturan Gubernur Kalimantan Barat nomor 49 tahun 2008). Memiliki tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pengembangan produksi, industri kimia, agro dan hasil hutan, pengembangan usaha industri kimia, agro dan hasil hutan serta sarana industri kimia, agro dan hasil hutan (Pasal 18 Peraturan Gubernur Kalimantan Barat nomor 49 tahun 2008). Sedangkan fungsi Sub Bagian ini adalah penyusunan program kerja, penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan produksi beserta sarananya, pengkoordinasian dan fasilitasi, pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas, pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan, pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang industri kimia, agro dan hasil hutan, pembinaan dan pengawasan di bidang industri kimia, agro dan hasil hutan pada Kabupaten/Kota, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang industri kimia, agro dan hasil hutan sesuai dengan perundangundangan yang berlaku serta pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Dinas (Pasal 19 huruf “a” s/d “k” Peraturan Gubernur Kalimantan Barat nomor 49 tahun 2008).
Bidang Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan juga membawahi : a. Seksi Pengembangan Produksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan. Mempunyai tugas mengumpul, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang industri kimia, agro dan hasil hutan (Pasal 21 Peraturan Gubernur Kalimantan Barat nomor 49 tahun 2008). Sedangkan fungsi Sub Bagian ini adalah penyusunan program kerja, pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis, pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di seksi, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi, penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap program kerja dinas
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di bidang pengembangan industri kimia, agro dan hasil hutan, pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengembangan industri kimia, agro dan hasil hutan sesuai dengan perundangundangan yang berlaku (Pasal 22 huruf “a” s/d “i” Peraturan Gubernur Kalimantan Barat nomor 49 tahun 2008). b. Seksi Pengembangan Usaha Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan. Mempunyai tugas mengumpul, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang industri kimia, agro dan hasil hutan (Pasal 23 Peraturan Gubernur Kalimantan Barat nomor 49 tahun 2008). Sedangkan fungsi Sub Bagian ini adalah penyusunan program kerja, pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis, pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di seksi, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi, penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap program kerja dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di bidang pengembangan usaha industri kimia, agro dan hasil hutan, pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengembangan usaha industri kimia, agro dan hasil hutan sesuai dengan perundangundangan yang berlaku (Pasal 24 huruf “a” s/d “i” Peraturan Gubernur Kalimantan Barat nomor 49 tahun 2008). c. Seksi Sarana Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan. Mempunyai tugas mengumpul, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang sarana industri kimia, agro dan hasil hutan (Pasal 25 Peraturan Gubernur Kalimantan Barat nomor 49 tahun 2008). Sedangkan fungsi Sub Bagian ini adalah penyusunan program kerja, pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis, pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di seksi, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi, penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap program kerja dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di bidang sarana industri kimia, agro dan hasil hutan, pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sarana industri kimia, agro dan hasil hutan sesuai dengan perundangundangan yang berlaku (Pasal 26 huruf “a” s/d “i” Peraturan Gubernur Kalimantan Barat nomor 49 tahun 2008).
Masingmasing Seksi ini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan (Pasal 20 ayat (1) dan (2) Peraturan Gubernur Kalimantan Barat nomor 49 tahun 2008).