JAWA TIMUR EDISI 42/TAHUN 01, 12 - 18 MARET 2012
Ratusan Perusahaan Buang Limbah Beracun DPRD Kota Surabaya terus mendesak Pemkot agar menindak tegas puluhan bengkel mobil yang membuang limbah beracun (B3) sembarangan. Selain menyebabkan pencemaran lingkungan kota Surabaya juga mengancam kesehatan warga karena jumlahnya makin hari makin bertambah.
Surabaya, BS - Saat ini saja, diperkirakan ratusan bengkel mobil di Surabaya tak miliki TPS untuk membuang limbah beracun seperti oli dan lain-lain. Dari data di dewan, sedikitnya ada 53 perusahaan besar penghasil limbah B3 yang tidak memiliki tempat penampungan sementara (TPS), ada ratusan bengkel mobil yang melayani ganti oli mesin mobil diduga tak memiliki TPS pula. Anggota komisi C DPRD Surabaya Sudirjo mengatakan bengkel mobil di Surabaya jumlahnya ratusan, bahkan ribuan. Ironisnya ada kabar Pemkot sendiri tidak memiliki data yang lengkap soal itu. “Lihat saja berapa bengkel mobil di kawasan Jl. Kertajaya? Belum lagi di lokasi lain juga tak kalah banyaknya,” terang Sudirjo. Lebih lanjut, kata dia, keberadaan bengkel mobil itu sudah puluhan tahun. Namun, sampai sekarang belum ada satu pun bengkel mobil yang mengajukan izin pembuatan TPS ke Pemkot. Saat ini hanya Perusahaan yang mengajukan izin pendirian TPS ke Pemkot, baru perusahaan pengolah besi, baja, bubut atau sejenisnya yang ratarata berskala besar dan menyisakan limbah B3.
Bengkel - Salah satu bengkel mobil yang ada dikawasan Surabaya.
Ia menilai dari 69 perusahaan yang mengajukan izin pembuatan TPS baru 16 yang izinnya selesai diproses Pemkot. Sementara yang 53 perusahaan lainnya pengajuan izinnya belum selesai. Itu artinya, yang resmi memiliki TPS hanya 16 perusahaan selebihnya tidak memilki. Lebih Ironis lagi semua perusahaan yang belum mengantongi izin pembuatan TPS sudah beroperasi sejak puluhan tahun. Karena, ada perusahaan yang didirikan sejak 1980-an. “Kita kan tahu oli bekas juga termasuk limbah B3. Bila dibuang secara sembarangan bisa merusak lingkungan. Sementara para pengusaha bengkel mobil di Surabaya sudah bisa dipastikan tidak memiliki TPS. Mereka juga membuang limbah B3-nya melalui ke pihak ketiga,” bebernya Ia melihat selama ini pembuangan limbah seringkali dibuang di kali, saluran air, bahkan sempat ada kabar dibuang
di hutan mangrove Wonorejo. Terkait dengan limbah B3 dari bengkel mobil sudah bisa dipastikan banyak yang dibuang di tempat sembarangan. Terlebih, masih banyaknya pabrik atau usaha perorangan yang melakukan pencemaran lingkungan dewan meminta agar Pemkot serius menangani masalah ini. Lantaran itu Jangan sampai Pemkot bergerak mengatasi masalah tersebut ketika disemrot dewan. Tapi, setelah itu Pemkot ‘keplas’ lagi. “Anehnya selama ini Pemkot bertindak kalau ada kritikan dari dewan, tapi kalau sudah dewan diam, pemkot juga tak bereaksi,” jelasnya. Menyikapi hal itu, Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Pemkot Surabaya, Musdik Suhudi akan melakukan pendataan ulang terhadap temuan komisi C tersebut. Rencananya BLH akan mengevaluasinya kembali guna mengetahui perusahaan mana saja yang belum memiliki TPS. Kemudian akan
pemkot tindak jika memang ratusan bengkel yang tak miliki TPS itu. Masih menurut Sudirjo, berdasarkan ketentuan pemerintah semua limbah B3 dari perusahaan mana saja wajib menyimpan atau pengelolah kembali sebelum limbah beracun tak berindikasi ancaman penyakit dan pencemaran lingkungan di TPS-nya masing-masing. Kemudian, limbah B3 dibuang ke Cilengsi Jabar karena pengolahan limbah B3 satu-satunya di Inondesia hanya di sana. Tapi, kalau perusahaan penghasil limbah B3 itu hampir semuanya tidak memiliki TPS, maka bisa dimungkinkan pembuangan dilakukan sembarangan. Apalagi, kalau ada alasan dari pabrik penghasil limbah B3 pembuangannya melalui pihak ketiga,maka hal itu pembuangan limbah B3 ke Cilengsi sangat patut diragukan.(ton)
ILO Soroti Pekerja Anak di Jatim
ILO - (Dari kiri ke kanan) Muhammad Nour,Silvia Kurnia Dewi,dan Dian Kustandari Sedang menjelaskan dalam seminar yang diadakan ILO.
Surabaya,BS-Maraknya pekerja rumah tangga anak di Jatim menjadi prhatian khusus Organisasi Perburuhan Internasional atau International Labour Organization (ILO). ILO mendesak Gubernur Jawa Timur untuk mengatur pekerja rumah tangga (PRT) melalui pembuatan Pergub, SK Gubernur, atau Perda. Menurut studi ILO pada 2004, diperkirakan terdapat 10 juta pekerja rumah tangga di Indonesia dan 20 persen diantaranya adalah pekerja dibawah usia 15 tahun. Mayoritas pekerja rumah tangga tersebut adalah perempuan dengan tingkat pendidikan yang rendah. Umumnya datang dari keluarga miskin di pedesaan, dan berasal dari Jatim. Koordinator program ILO untuk Pekerja Migran, Muhammad Nour mengatakan harus ada peraturan yang menjamin kesejahteraan mereka. “Aturan itu tidak berarti ada upah yang standar untuk PRT, tapi ada aturan untuk pengakuan atas hak mereka, seperti jam kerja, jenis pekerjaan, hak cuti/libur, hak reproduksi, kontrak kerja, asuransi, hak pendidikan (PRT
anak),” katanya. Menurut Muhammad Nour dari ILO, peraturan untuk PRT itu harus menempatkan dinas tenaga kerja (Disnaker) sebagai “leading sector” penanganan PRT, sehingga majikan dan PRT harus berhubungan dengan Disnaker untuk pemanfaatan PRT. “Dengan cara itu, Disnaker dapat mengatur penandatanganan kontrak kerja yang di dalamnya mengatur hak-hak PRT serta standar keahlian PRT untuk kepentingan majikan. Disnaker juga bertanggung jawab untuk memberlakukan pelatihan PRT di BLK (balai latihan kerja),” katanya. “Di Singapura mulai Januari 2013 akan diberlakukan hak satu minggu libur sehari. Sedangkan di Indonesia, secara normatif belum terealisasi. Oleh karena itu, Pemerintah perlu monitoring yang lebih konsen, khususnya Dinas mana yang akan mengawal,” ujar Nour dalam perbincangan ‘Mengkaji Kondisi Pekerja Rumah Tangga dan Pekerja Rumah Tangga Anak di Jawa Timur’ Anggota Koalisi Perempuan Pro Demokrasi (KPPD) Surabaya Silvia Kurnia Dewi
dari menegaskan bahwa pengakuan hak PRT itu dijamin dalam Pasal 27 dan 28 UUD 1945, karena itu hubungan kerja antara majikan dan PRT harus diatur untuk mewujudkan hubungan kerja yang layak. “PRT rentan privasi. Mereka tidak mendapatkan akses bersosialisasi di luar. Salah satunya paling rentan adalah pekerja rumah tangga anak. Mereka tidak mendapatkan waktu bermain bahkan belajar. Padahal usia dibawah 15 tahun adalah usia wajib belajar, bukan bekerja,” paparnya. Pemerintah India memiliki pengalaman dengan menetapkan standarisasi keahlian PRT hingga dinas terkait yang menanganinya menjadi rujukan dari majikan dan PRT untuk kepentingan kedua pihak. “Di Indonesia baru Pemprov DKI Jakarta dan Jateng yang sudah memiliki peraturan daerah (Perda) untuk PRT, meski Perda PRT di Jakarta tidak efektif, namun Perda PRT di Jateng mengatur adanya kontrak kerja majikan dan PRT di depan pejabat Disnaker,” katanya. Menurut Dian Kustandari dari Pusat Studi HAM (Push-
am) Universitas Surabaya (Ubaya), pengaturan hubungan kerja antara majikan dan PRT itu aka dapat mengatasi hubungan yang tidak jelas di antara keduanya. “Jangan sampai seperti hasil survei di tahun 2008 bahwa jam kerja PRT berkisar 12-14 jam, hak libur tidak ada, upah hanya Rp250 ribu perbulan atau bahkan PRT anak mendapat Rp150 ribu perbulan, dan kerentanan lainnya,” katanya. Sementara itu Yuniarti dari Bappeda Jatim mengatakan peraturan dalam bentuk perda atau pergub agaknya masih sulit, karena pemerintah daerah itu merujuk pada UU di atasnya. “Kalau UU PRT tidak ada, maka daerah akan sulit mengatur sendiri, kecuali UU PRT sudah ada,” katanya. Namun, bukan berarti tidak ada celah sama sekali. “Tahun ini, kami akan mengatur PRT melalui Perda Perlindungan Perempuan dan Anak. Perda itu sudah ada, tapi kami akan memasukkan klausul tambahan tentang PRT,” katanya. (dne)
5
Wagub Minta Masyarakat Tak Panik Surabaya, BS Kegelisahan masyarakat menjelang kenaikan BBM membuat Wakil Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul meminta masyarakat tidak panik. Selain itu, ia juga berharap agar aksi unjuk rasa menolak kebijakan tersebut tidak dilakukan secara anarkis. “Kenaikan BBM ini jangan disikapi dengan panik. Sebab biasanya, mendekati kenaikan BBM akan terjadi ‘panik buying’. Jika sudah demikian maka akan terjadi kelangkaan. Nah, ini jangan sampai terjadi,” ujar Gus Ipul saat hadiri pengajian Jamaah Manakib Al Mubarok di Desa Gedangan Mojowarno akhir pekan lalu. Panik buying, menu-
rut Gus Ipul, adalah ketika masyarakat beramai-ramai membeli BBM melebihi kebutuhan normal. Kondisi itu mengakibatkan terjadi permintaan diatas kebutuhan. Praktis, hal itu akan membuat BBM langka. “Agar tidak terjadi kelangkaan, maka Pertamina harus menjamin lan-
carnya pasokan,” katanya. Khusus bagi kepala daerah, mantan Ketua GP Ansor ini berharap agar melakukan langkah antisipasi dampak kenaikan BBM tersebut. Semisal, membangun kerjasama dengan aparat kepolisian untuk melakukan pemantauan terhadap praktik penimbunan BBM. Selain itu, menurut Gus Ipul, program-program pengentasan kemiskinan harus tetap diprioritaskan. “Sebenarnya secara pribadi saya kurang setuju dengan kenaikan BBM. Tapi karena sudah diputuskan pemerintah, ya semua elemen pemerintah dari pusat hingga daerah harus menyukseskan kebijakan tersebut,” pungkas Mantan Menteri Pembangunan Desa Tertinggal ini.(jpr)
Perubahan Iklim Pengaruhi Ekonomi Indonesia
Surabaya, BS - Siapa menduga negara tropis seperti Indonesia menjadi kontributor ketiga terbesar didunia dalam pemanasan global. Hal ini berkaitan erat dengan maraknya pembalakan hutan yang berimbas pada kebakaran hutan di beberapa wilayah di Indonesia. Perubahan iklim ini juga memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, terutama ekonomi di daerah pesisir Jawa yang mayoritas nelayan yang menggantungkan hidupnya dari kondisi alam. Pemanasan global atau kerap disebut global warming telah menjadi isu dunia. Pembangunan rumah kaca yang semakin gencar di belahan dunia, pemakaian produk elektronik yang menggunakan freon yang disinyalir menjadi penyebab retaknya lapisan ozon dipermukaan bumi. Ironinya, Senior Fullbright Professor in The Middle East Institut Negeri Sepuluh Nopember/ ITS Surabaya, Thomas J.Weeks, Ph.D mengungkapkan, Indonesia menempati urutan ketiga setelah China dan United State dalam menyumbang pemanasan global. “Ini mengkhawatirkan, karena akan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi Indonesia kedepannya,” ujarnya. Thomas menambahkan, dampak ini akan terasa pada nasib nelayan di Indonesia dimana perubahan iklim telah membuat air laut bertambah secara tidak normal, 10 sampai 50 centimeter dibanding saat iklim belum ekstrim seperti sekarang. Selain permukaan air laut yang naik
Nelayan - Para nelayan di kawasan pesisir pantai bersiap untuk berangkat melaut.
secara tak wajar, Indonesia juga berpotensi akan mengalami penurunan terumbu karang dan produksi ikan akan semakin berkurang dari perairan Indonesia. Meski begitu, Thomas juga mengatakan, perubahan iklim akan menghasilkan gas alam lebih besar daripada batubara sehingga diprediksi ekspor dan impor Indonesia dibidang Geothermal akan meningkat. Menurut Thomas, lebih dari 30 persen populasi Indonesia tidak mempunyai listrik sehingga pemerintah harus segera mengantisispasi untuk segera mencari sumber energi lain bila energi utama, seperti batu bara akan merosot produksinya. “Prediksi saya Pemerintah Indonesia akan memasok 40 persen kebutuhan gas dunia,” ujarnya. Thomas pun berharap agar pemerintah secara bijaksana bisa mengelola hutan secara bertanggung jawab, masyarakat pun dihimbau untuk berjalan kaki atau menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan seperti sepeda. “Selain itu, kurangi penggunaan AC dan gunakan lampu hemat enegi,” tandasnya. Saat ini,
tanda perubahan iklim memang sangat terlihat dari terjadinya perubahan suhu yang sangat cepat. Dimana adanya hujan yang disertai badai, bahkan Thomas juga mengungkapkan bila sebuah pulau terlalu padat akan mampu membuat pulau tersebut tenggelam. Sementara itu, Ketua Badan Legislasi Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/DPRD Jawa Timur/Jatim, Freddy Poernomo yang dihubungi terpisah mengatakan, saat ini pihaknya tengah mempsersiapkan Peraturan Daerah/perda yang terkait dengan daerah pesisir. “Saat ini Jatim memiliki sekitar 431 pulau dimana mayoritas berada di pesisir Madura. Mereka sangat butuh perhatian dari kita, apalagi bila merujuk pada perubahan iklim yang saat ini yang mempengaruhi kehidupan para nelayan disana,” jelasnya. Apalagi, lanjut Freddy, banyak potensi di wilayah pesisir yang belum digarap secara maksimal, terutama wisata terumbu karang dan pengelolaan hasil tangkapan ikan yang masih tradisional. (ptr)