3
EDISI 42 /TAHUN 01, 12 - 18 MARET 2012
Bensin dan Solar Naik, Angkot Merana, Dealer Motor Subur
Subsidi BBM Wajib Diberikan Angkutan Umum
K
enaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) mulai 1 April mengancam perusahaan angkutan umum. Karena itu, kalangan perusahaan otobus (PO) maupun angkutan umum beserta Organisasi Angkutan Darat (Organda) Surabaya akan mematikan usaha angkutan umum dan mendorong peningkatan penggunaan sepeda motor yang tidak terkendali di Surabaya maupun Jawa Timur/Jatim. Praktis dengan naiknya harga BBM ini, jelas beaya operasional angkutan umum meningkat. Sebab tariff bemo/bus akan dinaikkan. Dengan demikain, akan memicu menurunnya jumlah penumpang. Dampak kenaikan BBM ini juga akan mendorong masyarakat beralih dengan menggunakan sepeda motor. Karena itu, diprediksi permintaan pembelian sepeda motor baru kebeberapa dealer motor akan naik. Akibatnya, lalu-lintas di kota Surabaya semakin macet. “Makanya, subsidi BBM harus tetap diberikan untuk angkutan umum, bila pemerintah tetap menaikkan harga BBM bulan depan. Sebab moda tranportasi ini digunakan orang yang tidak mampu untuk membeli kendaraan pribadi,” kata Ketua Organda Surabaya, Wastomi Suheri, kepada Bisnis
Surabaya, pekan lalu. Dia berharap benar-benar merencanakan kenaikan harga BBM dengan memperhatikan nasib angkutan umum di Surabaya. Dari sekian ribu angkutan umum seperti angkot, angkutan kota dalam provinsi (AKDP), hingga taksi hanya sekitar 40 persen beroperasi. “Kebijakan pemerintah menaikan harga BBM tidak ada masalah, jika mengarah ke mobil pribadi saja. Jika kenaikan BBM sama rata dengan angkutan umum, itu sama artinya tidak memihak rakyat kecil,” tambahnya Menurut dia, tarif angkutan umum yang dinilai mahal, layanan yang terbatas dan jadwal yang tidak jelas seperti Terminal Tambak Osowingun (TOW) dikawatirkan akan membuat sistem tranportasi umum di Surabaya makin menyusut. Untuk itu, kenaikan harga BBM sebaikanya tidak diberlakukan bagi angkutan umum. Yang sudah pasti akan ikut mengalami kenaikan itu adalah daya beli masyarakat akan mengalami penurunan. Akibatnya, nasib angkutan umum semakin merosot dan dipastikan menyuburkan kendaraan pribadi yang akhirnya menimbulkan kemacetan lalu lintas. Bila mengacu Undang-Undang No.22/2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pasal 254
Ramai-Suasana terminal Joyoboyo yang padat penumpang. Kondisi ini di khawatirkan akan berubah drastis jika pemerintah tidak lagi mensubsidi angkutan umum paska kenaikan BBM nanti.
ayat 2 menyebut pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan pembinaan terhadap manajemen perusahaan angkutan umum untuk meningkatkan kualitas pelayanan, keamanan keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan jalan. Artinya, pemerintah maupun pemerintah daerah harus bertanggungjawab atas kelangsungan hidup tranportasi umum. Yakni pemerintah wajib memberikan subsidi bagi jasa angkutan umum. Disatu sisi, beaya operasional angkot harus dipahami tidak hanya ditentukan beaya BBM dan harga spare part. Tetapi juga beaya ‘selundupan’ baik dari terminal maupun tempat lainya. Selain beaya operasional
angkot harus dilihat dari banyak hal yang mempengaruhi kelangsungan hidup para angkot. Salah seorang sopir angkot Lyn V jurusan Joyoboyo – Kapas Krampung, Indra Hermawan, mengaku sedikit sekali minat masyarakat memanfaatkan jasa angkot. Ia hanya membawa pulang uang setiap harinya sebesar Rp 20.000-Rp 30.000. Namun, beberapa pihak dan rekannya tetap bertahan sebagai jasa pengemudi angkot lantaran tidak memiliki/mendapatkan pekerjaan lain. Dari 90 persen pendapatan yang diperoleh saat ini kebanyakan beaya untuk spare part dan beaya operasional kendaraan. Sisanya untuk kehidupan rumah tangga. Belum termasuk beaya
izin dan surat-surat kendaaran yang dibebankan para sopir angkot seperti beaya KIR dan Samsat yang harus sopir angkot tanggung serta belum termasuk setoran wajib sebesar Rp 75.000 kepemilik angkot. Sopir angkot Lyn DA Jurusan Joyoboyo – Balongsari, Wahyu Hendro Susilo, menambahkan, beaya opersional sebesar 90 persen tiap harinya harus menyetor Rp 75.000 kepemilik angkot. Tak bisa dibayangkan bila pemerintah menaikkan harga BBM disamaratakan dengan pengguna mobil pribadi. Tanpa melihat nasib dari jasa angkutan umum seperti sopir angkot ini. Berapa penurunan pendapatan para sopir angkot bila harus membeli BBM dengan harga mahal. (ton)
Wajib Kendalikan Harga Gejolak harga minyak dunia mendorong pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak/BBM. Kebijakan ini akan berimbas pada meroketnya harga kebutuhan pokok dalam masyarakat. Kondisi ini membuat Ketua Yayasan Lembaga Perlindungan konsumen (YLPK) Jawa Timur/ Jatim, Said Sutomo, meradang. Karena itu, ia menilai kenaikan berdampak luas yang membebani masyarakat, terutama warga miskin. Kebijakan Pemerintah terkait BBM bersubsidi bukanlah hal pertama kali. Setiap kali harga minyak terkerek naik, selalu menjadi alternatif pilihan. Karena opsi lain yang dinilai belum memberikan solusi yang tepat. Ironisnya, saat harga BBM dinaikkan, harga kebutuhan pokok juga mengikuti. “Namun, saat harga BBM turun, apa pelaku usaha juga menurunkan harga
“Pemerintah, sering gegabah dan ragu-ragu dalam mengambil kebijakan. Untuk menentukan kebijakan, di lapangan sering terlambat karena sikap raguragu dalam mengambil keputusan. Pemerintah masih kurang memihak rakyat,” ujarnya. Ia menambahkan, kebijakan menaikkan dan menurunkan harga hanya akan memberikan pukulan double bagi masyarakat. Tak heran, Said, meminta pemerintah mengoreksi kebijakan terkait BBM bersubsidi agar setelah harga naik dan turun, pengawasan terkait harga kebutuhan juga diusahakan agar menyesuaikan. Prinsipnya, ia t i d a k
produknya,” kata Said, menyesalkan. Selama ini, kata dia, yang terjadi pelaku usaha enggan menurunkan harga produknya, meski pemerintah telah menurunkan harga BBM karena stabilnya harga minyak di pasaran dunia. Kondisi ini, sangat merugikan masyarakat sebagai konsumen. Ia menilai pemerintah dinilai kurang dalam mengendalikan harga kebutuhan pokok di pasaran yang seharusnya juga mengikuti tren menurun jika harga BBM turun.
mempermasalahkan jika pemerintah jadi menaikkan harga BBM. Asal tetap memihak pada kepentingan masyarakat secara luas. Terutama melindungi konsumen dalam hal ini pengguna kendaraan. Bahkan, sebelumnya Said Sutomo pernah mengecam pemerintah bila ingin menaikan harga BBM bagi pengguna kendaraan, khususnya sepeda motor dan angkot. “Ini sama halnya membunuh masyarakat secara berlahan-lahan,” ungkapnya. (ton/ ptr)
Ritel Naik Bertahap Kepastian kenaikan harga Bahan Bakar Minyak/BBM bersubsidi baru terjadi April nanti. Tetapi, pengusaha ritel di Jawa Timur/ Jatim sudah bersiap diri dengan menaikkan harga produknya. Ini dilakukan pengusaha ritel untuk mengantisipasi kenaikan BBM agar tak berimbas pada daya beli masyarakat. Meski begitu, tak sedikit yang menunggu kebijakan ini turun dan baru mengkalkulasi besaran kenai-
kan. Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia/Aprindo Jatim, Abraham Ibnu, mengatakan, harga produk bagi pengusaha ritel sangat sensitif karena bisa terkait dengan kelangsungan usaha. Terutama untuk produk makanan dan minuman/mamin yang untuk menaikkan harga harus dipikirkan untung ruginya. “Untuk mamin dan kebutuhan pokok bagi pengusaha
ritel sangat rentan ditinggal konsumen. Ini karena adanya kebijakan pemerintah untuk menggelar operasi pasar dan produk murah yang disubsidi pemerintah, seperti minyak goreng, kopi dan lainnya. Bila terlalu tinggi, masyarakat bisa beralih keproduk tersebut. Terpaksa, Kami juga akan menyesuaikan,” katanya. Menurut dia, kenaikan harga tidak hanya terjadi pada pengusaha ritel yang memiliki gerai retail seperti hypermarket, supermarket, dan minimarket. Namun, kenaikan ini terjadi pada tingkat produsen atau suplier barang karena meningkatnya biaya produksi. “Sebenarnya kenaikan harga produk juga sangat tergan-
Harga Sembako di Pasar Tradisional masih Normal Rencana pemerintah menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) belum berimbas pada harga Sembilan Bahan Pokok (Sembako). Sebab, dari pergerakan harga kebutuhan pokok dibeberapa pasar di Surabaya, belun terpengaruh dengan isu kenaikan BBM dan tarif dasar listrik. Kenaikan yang ada saat ini masih sebatas kenaikan normal tergantung musim panen maupun non panen. Salah seorang pedagang di Pasar Induk Puspa Agro, Sholeh Mukahar, mengakui harga yang ada di pasar masih normal. Harga ayam, telur atau kebutuhan lainnya masih relatif normal. Namun, dirinya tidak mengetahui jika nantinya kenaikan harga BBM akan berdampak pada kenaikan harga komoditi bahan pokok. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, kata dia, bila harga BBM naik secara otomatis harga kebutuhan pokok ikut naik aki-
Normal-Harga sembako di pasar tradisional,Pasar Puspa Agro salah satunya, belum menunjukkan adanya kenaikan yang signifikan meski ada isu kenaikan BBM.
bat pengeluaran beaya dua kali lipat dari pengangkutan menuju pasar ini. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surabaya , Endang Tjatur Rachwati, mengatakan, pihaknya melakukan pantauan dari pasar ke pasar selama dua kali seminggu silam hingga
saat ini. Dari pantauan yang mengambil lima sample pasar, alhasil pergerakan yang terjadi sekarang relatif normal. “Meski saat ini, harga cabe mengalami kenaikan harga yang semula Rp 14.000/kg menjadi Rp 18.000/kg. Sebaliknya harga beras IR64 turun dari Rp
8.360 menjadi Rp 8.330, karena saat ini memasuki musim panen. Harga minyak curah menurun 2% dari Rp 10.700 menjadi Rp 10.500/kg. Tetapi harga telur ayam broiler naik 3,9% dari Rp 14.600 menjadi Rp 15.200,” kata Endang. Ia menyatakan, fluktuasi harga pada komoditi
tergantung faktor cuaca seperti harga sayur-mayur, kentang, tomat, wortel mengalami penurunan. Hal Ini disebabkan faktor cuaca yang tidak menentu. Sehingga panen mengalami pertumbuhan yang cepat. Akibatnya sayur-mayur cepat membusuk karena belum saatnya panen. Jika dilihat dari segi ekspansi trend kenaikan harga BBM, kenaikan akan mengikuti pada sektor ongkos angkutan dan harga antar barang antar pulau. “ Dua minggu lalu terjadi kenaikan ayam kampung dari Rp 31.000 menjadi Rp 33.000 per kilogram. Kenaikan harga ayam kampung juga diikuti dengan kenaikan harga ikan asin. Kenaikan ini terjadi disaat harga BBM belum beranjak reaksi. Artinya karena ini lebih pada pengaruh cuaca. Sebab masyarakat masih mengacu pada matahari untuk melakukan penjemuran ikan,” pungkasnya.(ton)
tung dari pemasok atau pabrik. Kami juga sedang menyiapkan skenario terkait kenaikan harga produk ini,” ujarnya. Ini tak lepas dari kenaikan BBM yang belum final, meski sudah direncanakan akan dinaikkan sebesar Rp 1.500. Sebelumnya harga BBM Bersubsidi dipasar Rp 4.500 dan naik menjadi Rp 6.000. ‘’Skenario pertama yang bisa kami ambil adalah menaikkan harga secara bertahap sebesar 5 persen. Dan ini telah dilakukan beberapa gerai retail di Jatim. Baik hypermarket maupun minimarket sejak awal bulan lalu,” jelasnya. Disisi lain, tak sedikit pengusaha ritel yang menunggu
kejelasan kenaikan BBM barsubsidi, baru menaikkan harga pada angka tertentu, seperti para pelaku ritel dibidang fashion. Tak hanya itu, pelaku ritel juga berinisiatif untuk menjual produk lama untuk menekan kenaikan harga ditingkat suplier. Meski enggan menyebut besaran kenaikan pada gerai-gerai ritel di Jatim, Ibnu memastikan, kenaikan produk ritel tidak akan melebihi besaran kenaikan harga BBM. “Kenaikan ini tidak signifikan. Apalagi pemerintah telah menaikkan upah minimum pekerja dan April nanti juga gaji ke-13 pegawai negeri sipil akan keluar,” tandasnya. (ptr)
Kolom Surabaya TV
Rakyat Miskin dapat BLT
Kenaikan harga BBM April mendatang menimbulkan polemic. Namun, pemerintah sudah menyiapkan solusi. Hal tersebut terjadi dengan menyalurkan dana bantuan tunai langsung/ BLT Wakil Gubernur
Jawa Timur/Jatim, Syaifullah Yusuf, mengatakan, Pemprov Jatim akan terus berkoordinasi terkait pemberian bantuan tunai langsung kepada masyarakat terdampak dan angkutan umum. Pemberian BLT, kata dia, dilaksanakan sebaik
mungkin, agar mereka yang menerima bantuan benar-benar masyarakat yang kurang mampu. Sehingga bantuan berupa uangw tunai tersebut nantinya tepat sasaran dan bisa membantu masyarakat bawah. (tigor fardinsyah)
Kebutuhan Domestik Meski produksi gas dalam negeri belum mencukupi kebutuhan secara nasional, namun pertamina yakin untuk kebutuhan gas disetiap daerah dipastikan bakal tercukupi. Pasalnya, anak perusahaan pertamina yang tersebar disetiap daerah yang memproduksi gas tidak menjual gasnya ke luar negeri dan mengalokasikan gas tersebut 100 persen untuk kebutuhan domestik. Hal itu dikemukakan Assistant Customer Relation External Relation PT Pertamina Pemasaran BBM Ritel Region V, Rustam Aji, mengatakan, masih bergantungnya Indonesia pada
kontraktor asing dalam pengelolaan gas dan minyak bumi, menyebabkan kebutuhan gas secara nasional, belum tercukupi. Pasalnya, banyak kontraktor tersebut yang membawa gas Indonesia pulang ke negaranya. Untuk mendapatkannya, pertamina harus membelinya. Meski pertamina memastikan, jika kebutuhan gas disetiap daerah akan tercukupi. Dengan masih tercukupinya gas, untuk kebutuhan domesti, pertamina yakin jika proyeksi kedepan Indonesia menjadi negara yang bahan bakarnya berbasis gas akan terealisasi. (dedy tri)