KPK POS
9
E D I S I 153 13-19 JUNI 2011
POLITIK
SUMUT
DPP Demokrat Diminta Gelar Muscab
FPG DPRD Binjai Protes Perwal Kepling
KISARAN - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat diminta untuk segera melakukan Musyawarah Cabang (Muscab) di Kabupaten Batubara. Hal ini disampaikan kader Demokrat Raden Suroto S.Pd kepada KPK Pos menyikapi pelaksanaan Muscab untuk Kab Batubara yang belum terlaksana. Raden juga menyebutkan bahwa Zar Halwi salah satu calon Ketua DPC Partai Demokrat Kab Batubara, saat ini
BINJAI - Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD Binjai memprotes Peraturan Walikota (Perwal) Binjai nomor : 26 /2011 tertanggal 9 Mei 2011. Perwal itu mengatur tentang Lembaga Permasyarakatan Kelurahan Kota Binjai. Untuk itu FPG meminta agar ditinjau ulang sebab dinilai sulit diterapkan langsung di masyarakat.
sudah mendominasi. Baik dukungan dari PAC maupun elemen masyarakat seperti tokoh agama, pemuda, LSM dan ormas lainnya. Zar Halwi merupakan sosok yang kerap berada di tengahtengah masyarakat merupakan figur yang diyakini dapat melayani dan membangun bersama Pemkab Batubara. Untuk itu diminta DPD dan DPP Demokrat diminta tidak mengulurulur waktu dan segera menjadwalkan Muscab.(IN)
Demikian dikatakan, Ketua Fraksi PG Zainuddin Purba,SH didampingi dewan penasehat Ir. H. Haris
Harto yang juga Ketua DPRD Binjai, HM Yusuf SH, Hj.Rini Sofyanti, Helga Octora Halim S.Sos, Nizamuddin Siagian,Ishamdani,SH menjelaskan Rabu pekan lalu di ruang FPG DPRD Binjai. Mereka menilai peraturan tersebut masih memiliki kontoversi dalam penerapanya. Bagaimana jika seorang kepling sudah berusia lanjut, namun kinerjanya masih dipercaya dan dinginkan masyarakat. “Inikan menyangkut batas maksimal umur kepling ditentukan 65 tahun. Bagaimana jika diusia 70 tahun masih energik,” ujar Haris
Harto menambahkan. FP Golkar menangapi secara serius khususnya tentang Perwal yang mengatur masa pengangkatan dan jabatan Kepling tersebut, sebab banyak menimbulkan protes saat anggota DPRD menjalani reses bersama masyarakat di lapangan. Haris Harto menyebutkan, beberapa lurah di Kota Binjai mengakui belum ada sosialisasi Perwal No.26 yang mengatur Lembaga Permasyarakatan Kelurahan di Kota Binjai. Haris Harto menerangkan, tidak ada undang-undang yang mengatur batas usia. Sehingga kepala ling-
kungan yang dulunya tanpa honor, bekerja tanpa pamrih, sekarang mau diganti, akibat terbatas usia. Padahal kepling usia di atas 65 tahun masih energik bekerja dan masih aktif. Anggota DPRD Binjai mengakui keluarnya Perwa No.26/2011 membuat kekecewaan masyarakat. Menurut Sekjend Porum Peduli Kota Binjai (POPIN) M.Simarmata kepada koran ini menyatakan mendukung Perwal Kepling No.26/2011. "Masyarakat hendaknya jangan terikut-ikut muatan politik, dan faktanya selama ini kepling terikut-ikut muatan politik,” tandasnya.(SBR)
Peserta SSDN PPSA XVII Lemhannas RI Kunjungi Sergai Bupati Dr H Tigor Panusunan Siregar,SpPD ketika menjelaskan program Pemkab Labuhanbatu dihadapan insan pers yang meliput pemberitaan sehari-hari di Labuhanbatu.
Coffee Morning Bupati, SKPD dan Wartawan RANTAUPRAPAT – Menjalin keakraban dengan insane pers, Bupati Labuhanbatu Dr H Tigor Panusunan Siregar, SpPD dan seluruh SKPD Pemkab Labuhanbatu mengadakan coffee morning di ruang data Karya Kantor Bupati Labuhanbatu, belum lama ini. Pada kesempatan itu Bupati memaparkan langkahlangkah dan isu-isu strategis memajukan Labuhanbatu. Mulai dengan tapal batas, dilema Pasar Gelugur dan sejumlah permasalahan lainnya. Bupati mengatakan ia bukan orang yang alergi terhadap kririkan. Kritik membangun dan sehat sangat dibutuhkan setiap orang agar tidak salah langkah menjalankan tanggung jawabnya. Kritikan boleh-boleh saja asal jangan melecehkan, karena melecehkan bukanlah budaya kita sebagai bangsa yang menjunjung tinggi budi pekerti. “Sebagai manusia, saya bukan tidak punya kesalahan dan kelemahan, karena kebenaran hakiki itu bukan milik manusia tetapi milik Allah Swt, Tuhan yang Maha benar,” ujarnya. Bupati juga menjelasakan program-program Tigor-Suhari yang telah, sedang dan akan dilaksanakan. Seperti program KTP Gratis mendapat tanggapanm beragam dari masyarakat. Dijelaskan bupati bahwa dalam pelaksanaannya memang terjadi kemacetan karena terbatasnya sarana dan prasarana. Disisi lain membludaknya masyarakat mengurus KTP gratis. Dapat kita bayangkan, kata Tigor, ada sekitar 60.000 orang yang mengurus KTP di saat bersamaan. Tentu untuk menyelesaikannya membutuhkan waktu cukup lama, karena kemampuan produksi KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil hanya sekitar 800 buah per hari. Hal ini hendaknya dipahami masyarakat, karena keadaan ini bisa dimanfaatkan orang yang tidak bertanggung jawab untuk mengais keuntungan dengan menjan-
jikan kalau dibayar akan cepat selesai KTP-nya. Itu tidaklah benar, karena proses pembuatan KTP di kantor Camat dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil telah melalui standar yang cukup ketat. Apabila ada yang melakukan pengutipan tentu akan diberi sanksi berat. Sampai saat ini, katanya, KTP yang menumpuk di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ada sekitar 6000 lagi. Kalau diakumulasikan dari seluruh kecamatan, maka KTP yang tertunggak pencetakannya ada sekitar 36.000 lagi. Bupati juga menjelaskan, saat ini pembuatan KTP dilaksanakan melalui proses SIMDUK (Sistem Informasi Kependudukan), tetapi ke depan proses pembuatan KTP sudah menggunakan sisten Elektronik KTP (E-KTP). Masalah pasar Gelugur yang belum dapat difungsikan, Bupati menjelaskan ada 4 tahapan yang dilaksanakan Pemkab dalam proses operasionalnya. Keempat proses itu, sosialisasi, pengundian, kontrak perjanjian dan pemindahan. Saat ini yang dilakukan proses pengundian. Dalam proses ini, kata Tigor, dari 650 pedagang, sudah 553 orang yang melakukan pengundian, sisanya 97 pedagang. Dari 97 orang yang belum diundi itu 45 orang menyatakan tidak mau diundi. Perlu saya jelaskan, kata Tigor, apabila seluruh pedagang ditempatkan di lantai 1, maka kios tidak mencukupi. Ini tentunya menimbulkan masalah, sebab itu, Pemkab mencoba membagi pedagang jadi 2 jenis yakni zona kering dan basah. Pedagang kering dan basah ini tentunya harus siap ditempatkan apakah di atas atau di bawah. Masalahnya pedagang berebut ditempatkan di bawah dengan alasan di atas sepi pengunjung. Untuk mengatasi ini, jelas Tigor, Pemkab akan memasang lift pengangkut barang (escalator) dan elevator di tempat yang mudah dijangkau, sehingga permasalahan tangga yang tinggi dapat segera diatasi.(HAH)
SEI RAMPAH - Bupati Serdang Bedagai (Sergai) Ir. H.T. Erry Nuradi, M.Si menerima kunjungan peserta Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN) Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) ke XVII Lemhannas RI tahun 2011. Rombongan diterima di Aula Sultan Serdang kompleks kantor Bupati Sergai di Sei Rampah, Kamis (9/6). Rombongan peserta SSDN PPSA Lemhanas RI ini dipimpin Mayjen TNI Bambang Sutrisno dan 26 orang peserta berasal dari TNI, Polri, akademisi dan ormas. Turut hadir Ketua DPRD Sergai H Azmi Yuli Sitorus SH, M.SP, Wakil Ketua DPRD Drs. H. Sayuti Nur, M.Pd, Unsur Muspida, Sekdakab Sergai Drs. H. Haris Fadillah, M.Si, Staf Ahli Bupati, Asisten, Kadis, Kaban, Kakan, Kabag serta camat seKabupaten Sergai. Bambang Sutrisno selaku ketua rombongan mengatakan tema SSDN PPSA XVII Lemhannas RI 2011 adalah penanggulangan terorisme dan penyelenggaraan pertahanan
LEMHANAS RI–Bupati Sergai Ir. H.T. Erry Nuradi, M.Si didampingi Ketua DPRD Sergai H. Azmi Yuli Sitorus, SH., M.SP, Dandim 0204/DS Letkol Arh Wawik Dwinanto, S.Sos dan Sekdakab Drs. H. Haris Fadillah, M.Si photo bersama dengan Mayjen TNI Bambang Sutrisno selaku ketua rombongan dan seluruh peserta Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN) Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XVII LEMHANNAS RI tahun 2011 pada kunjungan observasi lapangan ke Kabupaten Sergai di aula Sultan Serdang kompleks Kantor Bupati, Kamis (9/6). nasional. Peserta diharapkan mampu memahami ketahanan Nasional dalam kerangka berpikir komprehensif dan mendiskusikan penyelenggaraan pertahanan dan pembinaan potensi wilayah khususnya di wilayah Sergai. Sementara Bupati menyatakan rasa bangga, dimana Sergai dijadikan salah satu lokasi observasi lapangan para peserta SSDN PPSA XVII Lemhannas RI tahun 2011. Dalam sesi tanya jawab Bupati menyampaikan kondisi geografis, sosial politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, pertahanan dan keamanan di Kabupaten Sergai. Di bidang pendidikan, Sergai telah berhasil membangun 18 SMA
Negeri, tersebar di 17 kecamatan dan 3 SMK Negeri. Meski jumlah APBD terbatas, Sergai berani selangkah lebih maju menjalankan program wajib belajar 12 tahun. Yakni dibebaskannya uang sekolah dari tingkat SD sampai SMA. Ini dilakukan agar setiap anak di Sergai mendapat hak mengenyam pendidikan layak, ungkap Bupati. Lebih lanjut menanggapi pertanyaan dari salah seorang peserta SSDN PPSA XVII Lemhannas RI tentang upaya pemerintah menekan angka pengangguran yang dianggap berpotensi sebagai sasaran rekrutmen terorisme. Bupati menjelaskan, langkah pemerintah mendirikan SMK untuk melahirkan lulusan-
lulusan siap pakai di dunia kerja, atau mampu menciptakan lapangan kerja sendiri. Langkah ini sekaligus menekan angka pengangguran dan mengurangi kemiskinan. Bupati juga mengungkapkan tidak kurang dari 123 penghargaan berhasil diraih masyarakat dan pemerintah Sergai. Terdapat 47 penghargaan tingkat nasional yang salah satunya penghargaan atas keberhasilan meraih predikat “Wajar Dengan Pengecualian” (WDP) dari hasil audit tahun 2010. Penghargaan Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tingkat nasional tahun 2011 dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Muhaimin Iskandar. (ARM)
Pemkab Asahan Wartawan Dilarang Liput Ajukan 7 Ranperda Pelantikan Bupati/Wabup Nias KISARAN - Pemerintah Kabupaten Asahan telah mengajukan 7 rancangan peraturan daerah (Ranperda) Kabupaten Asahan kepada pihak DPRD Asahan untuk segera dilakukan pembahasan. Ranperda tersebut nantinya akan menjelaskan sesuai evaluasi Pemkab Asahan dengan melihat potensi peningkatan pendapatn asli daerah (PAD). Juga untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan dan pembagunan daerah dalam upaya peningkatan kesejahteran masyarakat. “Ada 7 Ranperda yang kami ajukan ke DPRD Asahan,” kata Kepala Bagian Hukum Pemkab Asahan, Syahrul Efendi Tambunan SH, belum lama kepada wartawan. Dari pengajuan ranperda tersebut, Syahrul berharap dapat disetujui untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah Asahan. Sehingga dapat dilaksanakan dengan baik untuk mempercepat pembagunan di Asahan. Ketujuh Ranperda tersebut yakni, pertama Pajak Daerah terdiri dari Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, Penerangan Jalan, Mineral Bukan Logam dan Batuan, Sarang Burung Walet, dan
Pajak Bumi Bagunan Perdesaan dan Perkotaan. Kedua retribusi jasa umum terdiri dari retribusi pelayanan kesehatan, penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil, pelatanan parkir ditepi jalan umum, pelayanan pasar, pengujian kendaraan bermotor, pemeriksaan alat pemadam kebakaran, penyedotan kakus dan pengendalian menara telekomunikasi. Ketiga, retribusi jasa usaha terdiri dari, retribusi pemakaian kekayaan daerah, terminal, rumah potong hewan, penjualan produksi usaha daerah. Keempat retribusi perizinan tertentu terdiri dari, retribusi izin mendirikan bagunan, izin ganguan, izin trayek dan izin usaha perikanan. Kelima perubahan atas peraturan daerah kabupaten Asahan nomor 8 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja kecamatan dan kelurahan di Asahan. Ranperda keenam yakni pencabutan Perda Kabupaten Asahan nomor 25 tahun 1998 tentang retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Daerah tingkat II Asahan. Ketujuh rencana tata ruang wilayah kabupaten Asahan tahun 2011 sampai tahun 2030.(IN)
NIAS - Plt Gubsu Gatot Pujo Nugroho ST mengambil sumpah/janji Bupati dan Wakil Bupati Kab Nias periode 2011-2016, Drs Sokhiatulo Laoli,MM dan Arosokhi Waruwu, SH,MH. Acara itu digelar pada sidang paripurna istimewa DPRD Nias, Kamis (9/ 6) di Jl Pelud Gunungsitoli. Sayangnya saat pelantikan sempat terjadi aksi saling dorong antara oknum petugas Polres Nias dengan puluhan wartawan. Pasalnya para wartawan dilarang meliput pelantikan tersebut. Peristiwa itu terjadi di depan pintu masuk gedung utama DPRD Nias. Ketua LSM Indonesian Corruption Watch (ICW) Nias, Y. Zebua mengatakan pelarangan yang dilakukan oknum petugas Polres Nias terhadap puluhan wartawan sangat keterlaluan dan tindakan tidak terpuji. Kalaupun pelarangan itu atas petunjuk Sekwan Kab Nias, harusnya kenapa Sekwan tidak memberitahuan kepada media agar tidak melaksanakan kegiatan peliputan,katanya. Menurutnya, Sekwan Kabupaten Nias perlu belajar undang-undang Pers Nomor 40 tahun 1999 dan UU tentang keterbukaan informasi public. “Jangan fakum saja di depan meja,”ujar Zebua. Kita minta kepada Bupati yang baru supaya melakukan evaluasi terhadap jabatan Sekwan agar ke depan tidak mencoreng muka Pemkab Nias di depan publik, kalau perlu di copot. Kapolres Nias, AKBP Mardiaz Kusin Dwihananto yang dihubungi wartawan mengatakan sudah di cek bahwa wartawan yang masuk ke dalam ruangan harus diseleksi staf Sekwan. “Saya membantah kalau anggota saya dibilang arogan karena mereka bertugas berdasarkan petunjuk dari staf Sekwan,ucap Kapolres yang baru
menjabat tersebut. Plt Gubsu,H Gatot Pudjo Nugroho saat diminta tanggapannya usai acara pelantikan mengatakan acara pelantikan untuk umum dan tidak ada larangan kepada wartawan. Sekwan Kab Nias, Taogoli Zebua yang dikonfirmasi usai acara mengatakan sehari sebelum hari “H“ telah ada petunjuk dari protokoler Tingkat I Sumut tentang pembatasan wartawan yang meliput demi mengantisipasi fasilitas ruangan yang tidak mendukung. Sekwan juga meminta maaf atas kesilapan tersebut. Sementara Plt Gubsu saat menyampaikan arahan mengatakan pelantikan merupakan amanah undang-undang yang harus dilaksanakan berpedoman pada ketentuan yang ada. Saya mengharapakan bupati/wabup yang baru dilantik benar-benar bekerja dengan penuh tanggung jawab dalam rangka mengemban amanah rakyat. Gatot juga mengucapkan selamat melaksanakan tugas sesuai peraturan yang berlaku diselaraskan dengan visi misi. Kepercayaan masyarakat hendaknya dijaga agar pemerintahan selama masa jabatan terlaksana sesuai harapan masyarakat. Bupati Nias, Drs Sokhiatulo Laoli,MM didampingi Wabup Arosokhi Waruwu SH,MH usai pelantikan mengatakan program kerja ke depan memberdayakan PNS agar mampu melaksanakan tugas secara baik dan benar. Penempatan tetap memperhatikan latar belakang pendidikan dan pengalaman. Selain itu, keduanya siap datang ke bawah melihat keadaan masyarakat di pedesaan, di pasar dan di kota. Program ini kami selesaikan secara bersama-sama dengan Wakil Walikota agar tidak terjadi konflik horizontal.(YAGI)
Study Banding untuk Peningkatan Kinerja LANGKAT - Pelaksanaan studi banding guna menimba pengalaman dan pembelajaran dari daerah lain, sepatutnya memberikan hasil optimal bagi perubahan kinerja aparatur ke arah yang lebih baik. Terlebih study banding yang dilakukan atas kesadaran dan tanggungan pribadi para
Kepala Desa (Kades). “Manfaatkan study banding untuk peningkatan kinerja pelayanan di masyarakat dan pembangunan daerah,” kata Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu saat menjamu para Kades se-Kecamatan Bahorok di Restoran Seribu Rasa Jakarta, belum lama ini.
Keberadaan para Kades di Jakarta setelah selama 3 hari melakukan study banding ke Kabupaten Badung, Propinsi Bali mulai 26 s/d 28Juni 2011. Jamuan beruapa santap malam tersebut juga dihadiri Sekdakab Langkat Surya Djahisa, Asisten Adm Pemerintahan Astaman, Asisten Ekbangsos Indra
Salahuddin, Asisten Adm Umum Sura Ukur, Kepala BKD Amril, Kakan KPT Iskandar Z. Tarigan, Kabag Humas Syahrizal serta Camat Bahorok Sekula Singarimbun. Bupati mengingatkan, terhadap hal-hal positif hasil kunjungan study banding dapat dicontoh
sesuai kondisi masyarakat, dan yang berdampak negatif agar mampu difilter. Sebelumnya Asisten Adm Pemerintahan Astaman melaporkan, pelaksanaan study banding bagi para Kades, biayanya berasal dari pribadi masing-masing. Tujuannya menambah wawasan pengetahuan
terhadap pelaksanaan system pemerintahan desa di daerah yang dikunjungi. Zulkarnain Kades Musam Pembangunan mewakili peserta, menyampaikan terima kasih atas izin yang diberikan, sebab diantara para Kades juga ada yang baru kali pertama menumpang pesawat udara. Dari setiap desa
maupun pedukuhan yang menjadi sasaran objek mereka, banyak yang dapat dicontoh, terutama terhadap tingginya partisipasi warga membenahi wajah desanya. “Kita salut swadaya yang diterapkan untuk pembenahan jalan desa, serta kebersamaan dalam gotong royong warga,”ujar Zulkarnain.(JUL)