Issuu on Google+

K O R A N

KPKPOS K O R U P S I

P O L I T I K

K R I M I N A L

KPU SALAH TAFSIR PUTUSAN MK

I

HAL

EDISI 153 / THN III 13 - 19 JUNI 2011 (TERBIT SETIAP SENIN) Harga Eceran (Kota Medan): Rp.2.500/eksemplar

Redaksi/Usaha: Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan www.starberita.com

7

ICW: SUDAH MENJALAR KE PESANTREN DAN SEKOLAH

Korupsi Makin Gawat Ketua Divisi Informasi dan Komunikasi Partai Demokrat ANDI NURPATI

Partai Demokrat Salahkan KPK JAKARTA - Partai Demokrat mempertanyakan langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait surat pemanggilan eks Bendahara Demokrat M Nazaruddin yang sedang berobat di Singapura. Pasalnya, surat pemanggilan tersebut hanya ditujukan kepada Fraksi Demokrat di DPR, Komisi VII DPR, dan rumah Nazaruddin di Pejaten Barat, Jakarta Selatan. Ketua Divisi Informasi dan Komunikasi Partai Demokrat Andi Nurpati mengatakan, sebagai lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan tinggi, seharusnya KPK mengirim surat pemanggilan itu ke alamat tempat tinggal Nazaruddin di Singapura. Karena itu, dia menilai wajar jika Nazaruddin tak datang memenuhi panggilan KPK sebagai saksi kasus korupsi Kemendiknas. “Nazaruddin tak datang karena surat tak sampai ke dia,” kata Andi saat jumpa pers

di kantor DPP Demokrat, Jumat . Atas dasar itu, kata Andi, jika nanti KPK mengeluarkan surat pemanggilan kedua dan ketiga, maka Demokrat hanya bisa membantu semaksimal mungkin melalui komunikasi untuk mengajaknya kembali ke Indonesia. “Tapi semuanya kembali kepada kesembuhan penyakit Nazaruddin,” jelas mantan Anggota KPU tersebut. Menurutnya, seluruh pengurus Partai Demokrat tidak tahu alamat Nazaruddin di Singapura. Beberapa petinggi Demokrat hanya bisa berkomunikasi dengan Nazaruddin sebagai wujud tanggung jawab moril untuk menghadirkan Nazaruddin ke Indonesia. “Tak ada Undang-Undang yang menyatakan partai berkewajiban mendatangkan kadernya ketika diperiksa KPK, tetapi partai hanya memiliki tanggung jawab moril,” pungkasnya. (TIM)

JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) sedih dan prihatin mengingat praktik korupsi di Indonesia kini semakin gawat. Tercatat selama tahun 2010 terdapat lebih dari 700 kasus korupsi yang terpantau media.

SUKANTO TANOTO - DJOKO TJANDRA - SYAMSUL NURSALIM Kasus-kasus korupsi ini terjadi di pusat dan daerah dan diperkirakan melibatkan ribuan aktor. Kerugian negara yang ditimbulkan kasus korupsi mencapai Rp 5

Rp783 Triliun Dana Koruptor Parkir di Singapura JAKARTA - Singapura menjadi 'surga' para buronan dari Indonesia. Ratusan triliun uang hasil kemplangan mereka diyakini diinvestasikan di Negeri Singa Merlion tersebut. Tak kunjung tuntasnya pegembalian para buronan dari Indonesia di Singapura menambah catatan buruk pemberantasan korupsi di negeri ini. Rencana penandatanganan perjanjian esktradisi antar kedua negara pun hanya isapan jempol. Terakhir batal karena Singapura memberi syarat bisa latihan militer dengan negara lain di

TIDAK DIIZINKAN BEROBAT KE SINGAPURA

Kondisi Syamsul Semakin Mengkhawatirkan

K OLOM REDAKSI

Hakim Penjaja Hukum MASIH adakah penegak hukum yang bisa bertabiat luhur di negeri ini? Apakah masih ada penegak hukum yang menempatkan keadilan dan kebenaran di atas segalanya? Pertanyaan semacam itu bisa muncul melihat sudah untuk kesekian kalinya publik menyaksikan hakim yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan sangkaan menerima suap. Ada hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tertangkap tangan sewaktu sedang menerima uang suap dari seorang advokat. Dari persidangan kasus itu di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terungkap, pemberian uang ratusan juta rupiah itu merupakan upaya pihak yang sedang berperkara agar hakim tersebut memenangkan perkara yang sedang diperiksanya. Sebelumnya juga seorang ketua pengadilan negeri di Tangerang dijebloskan ke penjara dengan tuduhan menerima uang sogokan dalam kasus mafia pajak dengan tokoh utama Gayus Tambunan. Kasus mafia pajak itu juga melibatkan anggota Polri, jaksa, dan advokat yang menjadi penasihat hukum Gayus Tambunan. Serentetan peristiwa yang menandakan begitu parahnya integritas para penegak hukum dalam menjalankan tugas panggilannya itu. Tanpa terkecuali, sejumlah oknum polisi, jaksa, maupun hakim sudah terkontaminasi oleh praktik-praktik kolutif yang sarat dengan tujuan meraup keuntungan materi secara ilegal. Bahkan, advokat pun sudah ikut dalam berbagai permainan kotor yang mengatasnamakan hukum. Peristiwa paling anyar adalah tertangkapnya hakim Syarifuddin yang bertugas di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. KPK menetapkan sang hakim menjadi tersangka dengan tuduhan menerima suap. Kurator yang dicurigai sebagai pemberi suap juga sudah ditahan. Biasanya, seorang kurator berhubungan dengan hakim karena menyangkut perkara kepailitan. Masih ada pertanyaan lain yang bisa muncul dari <<< selanjutnya baca Hal. 2

JAKARTA - Kondisi kesehatan Syamsul Arifin, Gubernur Sumatera Utara nonaktif semakin mengkhawatirkan. Dua kali menjalani persidangan, terpaksa dibatalkan karena penyakit lamanya kambuh. Rasa ingin sembuh pun ditempuh. Namun birokrasi peraturan sangat ketat, apalagi status mantan Bupati Langkat sebagai terdakwa kasus korupsi. Dikabarkan, Syamsul Arifin kini sangat tergantung dengan mesin pernafasan. Sedang rencana merujuknya ke RS Gleneagles, Singapura, batal karena majelis <<< selanjutnya baca Hal. 2

SAKSI AHLI - DR Antonius Sutandang dari RS Jantung Harapan Kita memberi keterangan di Pengadilan Tipikor. (KPK POS/DOK)

Bupati Aceh Singkil Disebut-sebut Danai LSM Gempa SINGKIL - Kisruh akibat aksi anarkis di Aceh Singkil, pekan lalu, sepertinya belum mereda. Setelah kantor bupati dibakar dan dihancurkan, timbul persoalan baru, bahwa Bupati Aceh Singkil H Makmursyah Putra SH disebut-sebut ikut mendanai pergerakan LSM Gempa. Pernyataan mengejutkan ini, dilontarkan juru bicara LSM Gempa Julyadin pekan lalu yang dikutip sejumlah

media. Seperti diketahui, LSM Gempa adalah organisasi lokal yang selama ini mendampingi masyarakat yang bersengketa dengan PT Nafasindo. Walau akhirnya dibantah oleh Wakil Bupati Aceh Singkil Drs H Khazali, namun pernyataan Julyadin sempat menimbulkan pro-kontra dan perdebatan di kalangan warga. BERITA TERKAIT HAL 10 <<< selanjutnya baca Hal. 2

MAKMURSYAH PUTRA SH Bupati Aceh Singkil H

Indonesia. Catatan Indonesia Corupption Watch (ICW), setidaknya ada 17 buronan kelas kakap yang hingga kini menikmati nyamannya hidup di Singapura. Sebagian lagi menjadikan Singapura sebagai tempat transit untuk kemudian hengkang ke negara lain. Upaya suam-suam kuku pemerintah atau penegak hukum megembalikan para buronan itu dari Singapura kerap menjadi lips servis. Dipilihnya Singapura sebagai ’rumah’ kedua setelah mengambil uang di Indonesia, karena negara itu sangat mudah memberikan fasilitas izin menetap bagi pendatang. Khususnya yang mem<<< selanjutnya baca Hal. 2

Kejari Medan Kembalikan BAP Masfar MEDAN - Hingga kini aparat Sat Reskrim Polresta Medan masih terus berupaya melengkapi BAP empat pelaku penganiayaan Masfar yang sebelumnya dikembalikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Medan, Senin lalu, ke Polresta Medan. “BAP pelaku penganiayaan Masfar dikembalikan kepada kita untuk memenuhi semua petunjuk dari JPU,” aku Wakasat Reskrim Polresta Medan AKP Ruruh Wicaksono Sik SH MH ketika ditemui di Mapolresta Medan, MASFAR Selasa pekan lalu. Ketika disinggung poin-poin apa saja yang harus dipenuhi, mantan Kasat Reskrim Polres Deli Serdang ini tidak mau berkomentar banyak tentang hal tersebut. Namun dirinya hanya mengatakan, untuk memenuhi petunjuk dari JPU itu, polisi <<< selanjutnya baca Hal. 2

Menteri Kecipratan Uang Korupsi Nias

(KPK POS/DOK)

PENGADILAN TIPIKOR - Mantan Bupati Nias Binahati B Baeha (disamping penasihat hukum) di persidangan Tipikor Medan.

BACA JUGA BERITA KPKPOS DI www.starberita.com

MEDAN - Aliran dana korupsi penanggulangan bencana tsunami Nias dengan terdakwa mantan Bupati Nias Binahati B Baeha, semakin melebar. Setelah sebelumnya orang yang mengaku bahwa KPK kecipratan Rp1 miliar dan Bakornas BNPB sekitar Rp150 juta, kini giliran Kemenkokesra (Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat) yang kecipratan.

Terungkapnya aliran dana ke Kemenkokesra tersebut terungkap dalam persidangan lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan dengan terdakwa mantan Bupati Nias, Binahati B Baeha dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan saksi, staf bagian keuangan Kabupaten Nias, Elizaman Mandrofa. Menurut Elizaman kepada ketua majelis persidangan, Hartanto, pada Arpil

2007 memberikan uang senilai Rp50 juta kepada Kemenkokesra. Uang tersebut dibagi kedalam dua amplop dengan nominal masing-masing Rp25 juta. Selain memberikan uang terima kasih kepada Kemenkokesra, Bupati Nias melalui Elizaman Mandrofa dan Yuli'aro Gea memberikan Barkonas Rp150 juta. Yang dipecah kedalam tiga amplop, Rp100 juta dan selebihnya Rp25 juta per amplop. Elizaman Mandrofa dan Yuli'aro <<< selanjutnya baca Hal. 2

DAN DENGARKAN ULASAN BERITA, SETIAP SABTU DI RADIO STARNEWS 102.6 FM

.

KPK POS

2

S AMBUNGAN

E D I S I 153 13 - 19 JUNI 2011

KONDISI SYAMSUL SEMAKIN ............................................dari hal 1 hakim pengadilan tipikor tidak memberi izin. Padahal sebelumnya putri kandung Syamsul Arifin, Beby Ardiana dijadikan sebagai jaminan agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) mengabulkan perawatan di Singapura. "Putri beliau (Syamsul) bersedia menjamikan diri," kata Abdul Hakim Siagian, kuasa hukum Syamsul, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa. Keputusan itu, diambil menjawab pertanyaan Ketua Majelis Tjokorda Rae Suamba. Tidak dikeluarkannya izin kepada Syamsul, karena Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih meminta waktu agar ada keterangan dari dokter lain (second opinion) yang ditunjuk JPU mengenai kondisi Syamsul. Majelis hakim yang dipimpin Tjokorda Rae Suamba menyetujui permintaan JPU Chaterina Girsang. Dalam persidangan, Selasa lalu, dokter penanggung jawab perawatan Syamsul di RS Jantung Harapan Kita, Dokter Antonius Sutandang, dimintai keterangan di persidangan. Dalam penjelasannya, Antonius mengatakan bahwa tim dokter sudah berupaya maksimal menangani Syamsul, antara lain dengan pemasangan alat pacu jantung dan membuka pembuluh darahnya. Namun kondisinya semakin memburuk hingga saat ini. "Maka kita rekomendasikan pengobatan selanjutnya ke luar negeri,” ujar dr Antonius. Hakim Ketua Tjokorda bertanya, apa tidak bisa dirawat di RS yang ada di Indonesia? Antonius menjelaskan, saat ini Syamsul punya ketergantungan dengan mesin pernafasan. Tim dokter tidak berani melepas mesin tersebut. Padahal, lanjutnya, pemasangan mesin pernafasan ini punya resiko tinggi terjadi infeksi. “Kita khawatir komplikasinya makin banyak,” terang dokter Antonius. Setelah batal ke Singapura, Syamsul Arifin akhirnya dirujuk ke RS Abdi Waluyo, Menteng, Jakarta Pusat. Pemindahan dari RS Jantung Harapan Kita ke RS Abdi Waluyo dikarenakan RS Abdi Waluyo sementara ini dianggap mampu mengatasi komplikasi penyakit dalam yang mengakibatkan semakin memburuknya kesehatan Syamsul. Berkali-kali, dr Antonius mengatakan, kondisi Syamsul sudah mengkhawatirkan.“Saat ini kondisi penderita sudah sangat kritis. Memang terjadi komplikasi,” terangnya. Ditambahkan, pada Senin (6/6), tekanan darah Syamsul sempat melonjak dan jantung memburuk. Dia juga menjelaskan, Syamsul juga ada persoalan di ginjalnya. Hanya saja, lanjutnya, yang terpenting saat ini untuk segera diatasi adalah masalah nafas dan jantungnya. Setelah keterangan dr Antonius dianggap cukup, JPU memohon kepada hakim agar diberi kesempatan minta pendapat dokter lain, yang rencananya dokter dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM). Hakim mengabulkan, dengan syarat dilakukan cepat. Seperti diberitakan, terdakwa kasus korupsi APBD Langkat 2000-2010, Syamsul Arifin kini terbaring dalam kondisi kritis, akibat ginjalnya mengalami pendarahan. (ENDY)

HAKIM PENJAJA HUKUM ...................................................dari hal 1 penangkapan itu, apakah baru itu saja Syarifuddin yang menjadi hakim pengawas dalam perkara kepailitan menerima uang suap? Dengan tetap menghormati asas praduga tidak bersalah, patut dicermati catatan ICW (Indonesia Corruption Watch) yang merekam sejumlah perkara korupsi yang pernah diperiksa oleh hakim Syarifuddin dan berakhir dengan putusan membebaskan terdakwa. Memang tidak di semua perkara itu dia duduk sebagai ketua majelis hakim. Tapi setidaknya, ada peran hakim Syarifuddin sehingga para terdakwa perkara korupsi yang diadilinya bisa lolos dari jerat hukum. Sudah sejak lama beragam kabar buruk bermunculan dari lembagalembaga penegak hukum. Banyak praktik tercela juga terjadi di kantorkantor para penegak hukum. Namun hanya amat sedikit ulah koruptif para penegak hukum yang bisa diketahui oleh publik. Dengan solidaritas di antara sesama korps dibarengi kecenderungan melindungi, kebanyakan penyalahgunaan kewenangan di kepolisian, kejaksaan lembaga peradilan diselesaikan dengan sanksi administratif saja. Kalau ada yang perlu diungkapkan kepada masyarakat luas, tidak lebih dari pemeriksaan internal yang cuma berkutat pada ranah etika profesi. Terungkapnya kembali hakim menerima suap sesungguhnya merupakan bukti nyata bahwa mafia hukum tidak juga pupus. Mereka yang membisniskan pasal-pasal dalam kitab undang-undang terus bercokol di gedung-gedung tempat para penegak hukum berkantor. Persekongkolan jahat di antara para oknum polisi, jaksa dan personel pengadilan juga terus berlangsung karena ada kontribusi dari orangorang dari luar lembaga itu yang mempunyai akses dengan para petinggi hukum. Sudah ada Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, tapi mereka yang membisniskan hukum tidak kunjung berkurang. Bahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengeluarkan instruksi pada Januari 2011 yang ditujukan pada upaya mempercepat pemberantasan mafia hukum dan mafia pajak. Nyatanya, mafia hukum tetap saja eksis. Ada juga kebijakan numerasi dengan menaikkan gaji para hakim, jaksa dan polisi. Tujuannya supaya mereka bisa lebih fokus pada tugasnya tanpa bisa tergoda oleh iming-iming materi yang mendorong para penegak hukum itu menyalahgunakan kekuasaan atau kewenangannya. Namun, tawaran uang suap yang nilainya jauh lebih besar dari pendapatan resmi yang diterima dari negara tetap saja bisa menggoyahkan integritas mereka. Lalu, apa lagi yang bisa dilakukan agar para penegak hukum itu tidak menggadaikan profesinya guna meraup keuntungan materi? Bila rekrutmen sudah diterapkan secara ketat dan benar, lalu gaji juga dinaikkan, dan pengawasan tanpa diskriminasi ditegakkan namun tetap saja tidak ada efek jera, maka tinggal sanksi hukum yang menjadi pilihan. Untuk membuat para penegak hukum atau siapa saja tidak lagi menjadikan penegakan hukum sebagai komoditi, maka ganjaran hukum yang berat layak dipertimbangkan. Bila tidak setuju dengan hukuman mati, paling tidak hukuman penjara seumur hidup pantas bagi mereka yang terbukti bagian dari mafia hukum. Negeri ini tidak akan menjadi negara yang maju dengan rakyat yang secara sukarela mematuhi hukum apabila masih ada hakim yang justru menjajakan hukum dan memperdagangkan keadilan.(***)

TERCECER Telah tercecer 1 buah BPKB No. 9920466 Toyota Yaris BK 51 S an. M.Amir Tanjung.

K PK POS KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

KORUPSI MAKIN GAWAT triliun. Dengan nilai sebesar itu, menunjukkan korupsi di Indonesia masuk kategori gawat. Bahkan yang sangat menyedihkan dan memprihatinkan ICW, praktik korupsi di Indonesia kini sudah menjalar ke berbagai sektor, termasuk pondok pesantren dan sekolah. Praktik korupsi itu, dilakukan dengan berbagai modus mulai amatiran hingga profesional. "Salah satu pondok pesantren, ada santri mendapat bantuan, tapi harus menyetor infaq sekitar 10% dari ban-

............................................................................................................................dari hal 1

tuan diterimanya. Di sekolah, modusnya dilakukan guru dengan meminta sumbangan kepada orangtua murid berdalih macam-macam. Itu bentuk praktik korupsi, dan kasus seperti ini sulit ditindak jika tak ada yang lapor," ungkap Ade Irawan, Kepala Divisi Monitoring Pelayanan Publik Indonesia Corruption Watch (ICW), di Jakarta, Senin. Dilanjutkan pola korupsi itu, kelihatannya ringan tapi dilakukan secara sistemik. Korupsi yang dilakukan di sekolah dan pondok pesan-

tren, sebagian disetor ke dinas. Dari dinas sebagian di setor ke kepala daerah. Kepala daerah sebagian disetor partai politik. "Jadi korupsi di Indonesia sangat sistematik dan sudah menjadi semacam kartel. Koruptor tidak bermain sendiri, namun melibatkan partai, pengusaha, birokrat. Mereka bahu membahu mencaplok keuangan negara karena tahu ada peluangnya, juga mengeruk sumber kekayaan negara yang rakyat tak tahu," paparnya. Di lingkungan DPR, sam-

bung dia, masing-masing anggota Dewan sudah memiliki jatah proyek masingmasing. Karena itulah jika ada kasus korupsi yang melibatkan anggota Dewan, tak ada yang mau angkat bicara. Korupsi biasanya terjadi pada saat pemilihan pejabat publik, penentuan anggaran, pengajuan program pemerintah, dan lainnya. Jika pemerintah ingin program kerjanya disetujui, harus ada setoran yang diberikan kepada anggota Dewan. Ini menjadi ajang negosiasi antara pejabat baik

RP783 TRILIUN DANA KORUPTOR PARKIR DI SINGAPURA bawa uang besar. Gembar-gembor para buronan ini akan ditangkap ditengarai menjadi salah satu modus untuk menaikkan bargaining dari pihak-pihak tertentu. Dan, tak menutup kemungkinan membuat para buron menyembunyikan harta curiannya ke tempat yang lebih aman. Seperti kekhawatiran mantan anggota Komisi VII DPR Ade Daud Nasution ketika perjanjian ekstradisi antara Singapura dan Indonesia akan disepakati, tahun 2007 lalu. ”80 Persen sudah lari ke negara lain, jadi (ekstradisi) tidak akan mencapai tujuan menarik aset mereka,” kata Ade Daud, kala itu. Dia menambahkan, salah satu pengemplang BLBI yang diketahui sudah memindahkan asetnya dari Singapura adalah Sukanto Tanoto yang kini menjadi warga kehormatan Brasil karena telah

menginvestasikan asetnya sebesar Rp18 triliun. ”Dia sudah foto-foto dengan Presiden Brasil. Ada apa kalau tidak menyumbang dana besar sampai diberi warga kehormatan,” katanya. Buronan koruptor lain yang sudah mendapatkan surga persembunyian baru adalah Sudjono Timan dan Syamsul Nursalim yang kini diduga sudah berada di Shanghai, China. Begitu pula dengan Samadikun Hartono dan Prayogo Pangestu. Prayogo diduga sudah mengalihkan asetnya ke Thailand setelah dia membeli aset Sin Electronic milik mantan PM Thailand Thaksin Sinawatra. Upaya ekstra keras kepada para buronan koruptor itu juga tak pernah dilakukan secara komprehensif. Misalnya, seperti kasus Nunun Nurbaeti, dimana pemerintah secara resmi mencabut pasport tersangka dalam kasus cek pela-

wat di Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut. Seperti ditulis di situs www.majahforum, para buronan tersebut juga masih memiliki aset yang terus berkembang di Indonesia. Jadi, keseriusan pemerintah untuk menangkapi dan mengembalikan uang yang telah mereka keruk dari Bumi Pertiwi ini patut dipertanyakan. Jangan-jangan memang sengaja dijadikan seperti kolam ikan. Kalau ingin menangkapnya, sebenarnya cukup gampang dan banyak cara. Tetapi, sengaja dibiarkan untuk menjadi santapan yang sewaktu-waktu bisa dengan mudah diperoleh. Setiap rejim selalu menjadikan pemberatasan korupsi dan pegembalian uang yang dikemplang koruptor sebagai jimat sakti menarik simpati. Namun, dalam kenyataan, rejim berganti para buronan tetap nyaman me-

nikmati hasil jarahannya. Saat ni diperkirakan dana para korutor yang diparkir di Singapura mencapai US$ 87 miliar atau setara dengan Rp783 triliun. Angka yang cukup fantastis jika digunakan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Namun, jumlah itu juga diyakini membuat negara berlambang Singa Merlion itu siap menjaga kenyamanan para tamunya. Meski menerima para koruptor sebagai tamu, tidak membuat Singapura ikut larut dalam praktik busuk tersebut. Bahkan, menurut survei yang diadakan Political and Economic Risk Consultancy (PERC), Singapura menjadi negara paling tidak korup dengan skor 1,42, diikuti Australia dengan skor 2,28 dan Hong Kong di posisi ketiga dengan 2,67. Survei oleh PERC diselenggarakan pada Desember hingga Januari 2010 dengan melibat-

pusat dan daerah dengan wakil rakyat. Negosiasi menentukan siapa yang akan menjadi pelaksana program itu, sementara anggota Dewan akan menentukan spesifikasi barang yang bisa diloloskan, lanjutnya. Korupsi juga terjadi di Kementerian Agama. Malah kasusnya cukup tinggi. "Mengapa pejabat Kementerian Agama yang memahami ajaran agama masih melakukan praktik korupsi, karena pejabat itu tahu cara bertobatnya," komentar Ade. (ENDY)

............................dari hal 1 kan 2.147 pebisnis ekspatriat senior dan menengah di 16 negara di Asia. Sedangkan Indonesia di mana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selalu mengatakan perang terhadap korupsi menempati urutan teratas sebagai negara paling korup di antara 16 negara tujuan investasi di Asia Pasifik. Dalam survei itu, Indonesia mendapatkan 9,27 dari total skor 10. Dari sisi aturan dan banyaknya tim yang dibuat untuk memerangi koruptor, Indonesia mungkin patut diacungi jempol. Hampir semua penegak hukum yang ada di negeri ini memiliki satgas anti korupsi. Bahkan, Presiden secara khusus membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum yang berperan memberantas praktik-praktik korup yang dilakukan oknum-oknum penegak hukum. (TIM/BBS)

BUPATI ACEH SINGKIL DISEBUT-SEBUT DANAI LSM GEMPA ....................dari hal 1 Seperti diberitakan, LSM Gempa dituding sebagai dalang aksi anarkis yang terjadi pekan lalu. Dalam aksi anarkis ini, selain merusak beberapa fasilitas, para pelaku juga terlibat ikut membakar kantor bupati yang terletak di Jalan Bahari Desa Pulo Sarok Singkil. Terkait pernyataan Julyadin, bupati Aceh Singkil ketika coba dihubungi melalui telepon selulernya, tidak ada jawaban. Khazali menjelaskan, bupati masih berada di Penang Malaysia untuk melakukan cek kesehatan, sehingga sulit untuk dihubungi. Julyadin sendiri mengaku merasa perlu menjelaskan persoalan dana yang mereka pergunakan guna mengklarifikasi adanya kecurigaan bahwa LSM Gempa mendapat dana dari pihak lain. "Ini perlu dijelaskan agar semua pihak tahu bahwa penyumbang dana LSM Gempa adalah Makmusyah Putra sebesar Rp50 juta," jelasnya. Namun pernyataan Julyadin dibantah Wabup Drs H Khazali pekan lalu. Dalam keterangannya Khazali menyatakan, Pemkab Aceh Singkil hanya mengalokasikan dana pada APBD sebesar Rp150 juta untuk ke-

giatan pemasangan patok permanen hasil ukur ulang yang dilakukan BPN, PT Nafasindo dan masyarakat yang bersengketa. "Sebuah tindakan yang tidak masuk diakal jika pemkab memberikan dana untuk kegiatan demo. Secara pribadi bupati tidak pernah memberikan bantuan untuk kegiatan demo. Yang ada bantuan dalam DIPA untuk dana pemasangan patok permanen sebesar Rp150 juta," tegas Khazali. Dijelaskan juga, dana yang diplot pada APBD Tahun 2011 tersebut hanya bisa digunakan apabila status pelaksanaan patok permanen sudah mempunyai hukum yang tetap. "Jadi kalau ada yang menyatakan bupati menyumbang secara pribadi, apalagi untuk kegiatan demo, itu jelas tidak bisa diterima akal sehat," pungkasnya. Walau pernyataan Julyadin dibantah Khazali, namun tak urung ungkapan tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan di kalangan warga. Tokoh masyarakat Aceh Singkil Ust. H Rosman Hasmy yang dihubungi, mengaku bingung mengamati aksi saling 'buang badan' antara LSM Gempa dan wabup tersebut.

"Saya yakin polisi tentu tidak tinggal diam menyikapi kasus ini. Jadi kita percayakan saja kepada mereka (polisi) untuk mengusut kasus ini sehingga pada akhirnya kita akan tahu siapa yang benar dan siapa yang salah," terangnya. TIGA DITAHAN Kapolres Aceh Singkil AKBP Helmy Kwarta SIK melalui Kasatreskrim AKP Benny Cahyadi yang dihubungi, Selasa pekan lalu menyatakan, dari ratusan pelaku pengrusakan dan pembakaran kantor bupati, baru tiga orang yang sudah ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka. Ketiga orang yang dinyatakan sebagai tersangka yakni H.Sairun (30) warga Desa Lentong,Kecamatan Kuta Baharu, usly Jabat (24) warga Desa Suka Dame dan Jaminudin (30) warga Desa Ketapang Indah,Kecamatan Singkil Utara. Namun menurut Benny, tidak menutup kemungkinan jumlah para tersangka akan bertambah. "Dari hasil pemeriksaan baru tiga orang yang kita tetapkan sebagai tersangka dan kita tahan. Bisa saja para tersangka akan bertambah, sebab kasus ini masih kita kembangkan,"

tegasnya. Seperti diberitakan, ratusan warga yang bersengketa lahan dengan perusahaan HGU PT Nafasindo melakukan aksi pengrusakan dan pembakaran kantor bupati Aceh Singkil, Senin pekan lalu, (KPK POS Edisi 152). Selain kantor bupati, massa juga merusak kenderaan milik PT.Nafasindo saat melintas di depan kantor LSM Gempa di Desa Sakup, Kecamatan Gunung Meriah. Tindakan anarkis ini dipicu oleh pernyataan Pemkab Aceh Singkil yang menunda pelaksanaan patok permanen di lokasi sengketa lahan antara warga 22 Desa dengan PT.Nafasindo. Alasan penundaan, karena belum adanya putusan tetap dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Banda Aceh. Alasan penundaan ini justru dianggap oleh pihak LSM Gerakan Masyarakat Pembebasan (Gempa) sebagai pendamping warga yang bersengketa terlalu mengada-ada, dan tidak masuk diakal. Persoalannya, saat berdemo di Banda Aceh, warga sudah mendapat surat pernyataan dari PTUN yang menyatakan hasil pengukuran ulang sengketa lahan yang dilakukan oleh BPN

tidak menjadi objek sengketa dalam perkara Nomor:03/G/ 2011/PTUN-BNA. Pada surat pernyataan yang ditanda tangani Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Darmawi SH tersebut di poin (3) dinyatakan bahwa, PTUN hanya berwenang memeriksa 'Objek Sengketa'. Sedangkan menyangkut tapal batas sebagaimana hasil pengukuran ulang oleh Tim BPN tidak menjadi ranah/kewenangan mereka. Justru yang menjadi objek perkara adalah Surat Gubernur Aceh Nomor:590/4877 tanggal 28 Februari 2011 kepada Pemerintah Aceh Singkil untuk melakukan patok permanen. Surat perintah ini oleh pihak PT.Nafasindo digugat ke PTUN karena dianggap cacat hukum. Informasi dari warga yang bersengketa, surat pernyataan dari PTUN ini sempat menimbulkan kegembiraan yang luar biasa. "Namun kegembiraan kami pupus oleh pernyataan mereka (Pemkab) yang menunda untuk melakukan patok permanen tersebut. Jadi jangan salahkan kami jika terjadi tindakan anarkis yang dilakukan oleh rekan-rekan," lanjutnya. (AZT)

KEJARI MEDAN KEMBALIKAN BAP MASFAR .................................................................dari hal 1 akan kembali memeriksa tersangka dan saksi-saksi yang terkait dalam kasus ini. Sebelumnya pasca ditetapkannya empat tersangka dalam kasus penganiayaan Staf Pemprovsu Ir Masfar Sikumbang mendorong kepolisian untuk segera mengirimkan berkas acara pemeriksaan (BAP) ke Pengadilan Negeri Medan. Dikatakannya, selain akan

mengirimkan BAP dari empat tersangka, satu tersangka berinisial MPS, yang bertindak sebagai eksekutor penyiraman soda api masih diburu dan dikabarkan berada di luar Kota Medan. "Satu lagi tersangka akan terus diburu, tim kita masih bekerja untuk menangkapnya," tambahnya. Sekedar mengingatkan, kasus penganiyaaan pegawai Pemprovsu ini sempat tersiar

kabar adanya upaya damai dari pihak keluarga dengan para tersangka. Namun, demikan Ruruh, yang sebelumnya sempat tidak ingin berkomentar menjelaskan, meski nantinya kedua belah pihak berdamai proses hukum terhadap para pelaku akan terus berlanjut. Seperti diberitakan sebelumnya, Polresta Medan menetapkan empat orang ter-

sangka dalam kasus penganiayaan terhadap Masfar Sikumbang, yang wajahnya melepuh karena disiram air soda api. Di antara para tersangka adalah AZH dan AH yang merupakan abang dan ajudan Wali Kota Medan Rahudman Harahap. Dari pengakuan para tersangka, penganiayaan terhadap Masfar itu direncanakan dalam pertemuan pada 18

April di kediaman AZH. Penganiayaan ini berawal pengaduan putri Rahudman, Linda Mora Harahap kepada AzH atas perbuatan korban yang dituduh menghina dan menendang Linda saat mendatangi rumah Masfar. Atas pengaduan itu, AZH langsung mengumpulkan anggotanya dan merencanakan penyiraman soda api terhadap korban.(S.EDHI)

MENTERI KECIPRATAN UANG KORUPSI NIAS ..................................................................dari hal 1 Gea diutus terdakwa pada April 2007 ke Jakarta. Dengan membawa 7 amlpop yang akan diberikan kepada pihak-pihak yang telah ditunjuk. Tujuh amplop tersebut, diisi dengan nilai Rp100 juta dan selebihnya Rp25 juta peramplop. Satu amplop diberikan kepada seseorang yang tak dikenal saksi oleh Yuli'aro Gea. Selanjutnya kepada Kemenkokesra sebanyak

dua amplop, tiga amplop kepada Bakornas dan sisanya dikembalikan kepada pelaksanan tugas kepala bagium umum dana bantuan bencana, Baziduhu Ziliwu. Dalam kesaksiannya, Mendrofa juga mengatakan, dana senilai Rp2 miliar itu dititipkan Baziduhu Ziliwu, Plt Kabag Umum dan Perlengkapan Pemkab Nias, kepada Elizaman Mendrofa. Dana tersebut merupakan sisa

uang bantuan yang diberikan Bakornas, setelah dialokasikan ke pembelian pengadaan barang pemulihan bencana. Padahal, menurut Elizaman yang boleh disimpan di brankas Pemkab Nias adalah dana APBD dengan nilai simpanan maksimal sebesar Rp10 juta. Dana tersebut, diduga dipergunakan bupati untuk dibagibagikan kepada kroni-kroninya.

Dari keterangan Elizaman kepada majelis hakim, dana tersebut diambil secara bertahap, sebanyak delapan kali. Dalam kurun waktu tahun 2008 hingga tahun 2009. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Medan menyidangkan kasus dugaan korupsi dana bantuan bencana dan tsunami pada 2006 lalu. Dari kasus ini, negara dirugikan sekitar Rp3,7 miliar. (TIM)

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan; Pembina : Iskandar, ST, Eggy Sudjana SH, MSi, Jansen Leo Siagian; Pimpinan Umum : H Baharuddin; Wakil Pimpinan Umum: Drs MA Siddik Surbakti; Pemimpin Perusahaan: Amiruddin; Pemimpin Redaksi: Syafaruddin Lubis; Redaktur Eksekutif : Ir H Benny Yuswar; Sekretaris Redaksi : Lindawati; Redaktur: Mursal Harahap, Mei Leandha; Koordinator Daerah: Manaon Lubis; Wartawan : Khairuddin Tanjung, Zulpiana, S. Edhie, Vera Sinaga; Penasehat Hukum : Syahril SH SpN, Nuralamsyah SH MH, Affan Ramadeni SH, Abu Bokar Tambak SH MHum, H Darma Bakti SH SE MH, Afrizon Alwi SH MH, Edi Suparno SH, Mazwindra SH, Ahmad Herman Bispo SH, Azwir Agus SH MHum, H Ayub SH, Ikhwaluddin Simatupang SH MHum, H.Syafrizal,SH.MH ; Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan , Telepon: (061) 8449800 ; Fax: (061) 8462800, E-mail: kpkpos@yahoo.com; Bank: BNI ’46 Cabang Jl Sutomo a.n. Baharuddin; No. Rekening: 0148120706; Tarif Iklan: Umum Hitam Putih: Rp7.500/mm kolom, warna: Rp15.000/mm kolom, Keluarga: Rp5.000/mm kolom; ISI DI LUAR TANGGUNGJAWAB PERCETAKAN

.

KPK POS

3

E D I S I 153 13-19 JUNI 2011

KORUPSI

NASIONAL

Pasal Korupsi Dihilangkan, Jaksa Cirus Diadili

Bekas Direksi Peruri Dijerat Korupsi JAKARTA - Akibat korupsi dana Biaya Operasional Direksi (BIOPSI) Perum Peruri tahun anggaran 2002-2007 sebesar Rp 296,5 juta, Suparman, bekas Direktur Perancanaan Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri), diseret ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. "Terdakwa Suparman melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain dan korporasi," ujar Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK Surma, ketika membacakan dakwaan, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa minggu lalu. Jaksa menjelaskan, modus yang dilakukan Suparman, dengan membebankan dana BIOPSI. Suparman bersamasama Kusnan Martono (mantan Direktur Utama Perum Peruri) dan Islamet (mantan Direktur Keuangan Perum Peruri) menyelewengkan ke dalam pembukuan perusahaan. Sehingga perbuatan itu, menimbulkan kerugian keuangan negara senilai Rp 11,326 miliar dan US$2.500. Dana Peruri yang diselewengkan itu, lanjut Jaksa, disimpan di rekening pribadi I Slamet selaku Direktur Keuangan. Terdakwa Suparman kebagian jatah Rp 296,5 juta, yang disimpan dalam rekening pribadinya di Bank Bukopin. Dana diterima Suparman dalam beberapa tahap dalam rentang waktu 2003 hingga 2007. Suparman juga tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaannya (uang) sampai sekarang. Sehingga perbuatan terdakwa bertentangan dengan SK Perum Peruri Nomor 256 Tahun 1984 tentang prosedur pengeluaran dan pertanggungjawaban," urai jaksa dari Kejaksaan Agung tersebut. Akibatnya, Jaksa menjerat Suparman menggunakan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman selama 20 tahun penjara. Seusai mendengarkan dakwaan, Suparman mengaku tidak mengerti. Malah mengaku heran karena kasus ini baru disidik setelah dirinya pensiun. Suparman mengklaim bahwa selama masih aktif bekerja, dia tidak pernah menemukan laporan kerugian negara dalam hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap Peruri. "Saya menduga ada dokumen yang saat dilakukan audit oleh BPK tidak bisa diperlihatkan oleh almarhum Slamet. Padahal itu tanggung jawab manajemen," protesnya,. Majalis hakim menunda sidang selama sepekan untuk mengajukan pembelaan.(ENDY)

JAKARTA - Jaksa Cirus Sinaga akhirnya duduk di kursi terdakwa. Di depan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Senin pekan lalu, jaksa senior tak berkutik. Bahkan tidak segarang saat menjadi jaksa. Jaksa peneliti perkara Gayus Tambunan itu, didakwa tiga dakwaan berlapis. Dakwaan pertama menyatakan Cirus telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara membuat surat dakwaan atas nama Gayus Halomoan Tambunan tidak berdasarkan Pasal 8 ayat 2, Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Surat dakwaan itu, justru dibuat dengan mengikuti rencana dakwaan yang dibuat Cirus sendiri. Dakwaan kedua, Cirus dinyatakan menghalangi penyidikan pada perkara korupsi karena tidak melakukan koordinasi dengan bidang Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Agung untuk menangani kasus Gayus tersebut. Padahal, terdapat unsur tindak pidana korupsi pada kasus itu. Bahkan, beberapa kali bawahannya mengingatkan, Cirus bersikukuh bahwa kasus Gayus hanya disidik perkara tindak pidana umumnya saja. Dakwaan ketiga, Cirus dinyatakan telah menyalahgunakan kekuasaannya sebagai jaksa peneliti senior dengan memaksa jaksa peneliti yang dibawahkannya untuk membuat surat dakwaan atas nama Gayus Tambunan tanpa mengacu pada Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Dalam hal ini, Cirus tidak menggubris saran jaksa peneliti yang dibawahkannya untuk berkoordinasi dengan Bidang Tindak Pidana Khusus. Dalam kronologis surat dakwaan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK Eddy Rakamto mengungkapkan Cirus sebagai pengawai negeri bermaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasannya. Dengan cara memaksa seseorang memberi sesuatu, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya. Dalam hal ini, sambung Jaksa, Cirus selaku jaksa peneliti di Kejaksaan Agung saat menangani perkara Gayus Tambunan bermaksud menguntungkan Haposan Hutagulung dan Gayus dengan membuat surat dakwaan tanpa mencantumkan dakwaan kasus korupsi.(ENDY)

DITUNTUT 3 TAHUN PENJARA â&#x20AC;&#x201C;Terdakwa kasus cek perjalanan Panda Nababan (kanan) saat menjalani sidang pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum (JPU) di gedung pengadilan Tipikor, Jakarta Selatan, Rabu malam (8/6). Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut menjatuhkan hukuman pada terdakwa Panda Nababan dengan hukuman tiga tahun penjara denda Rp. 150 Juta Subsider 6 bulan kurungan serta mengembalikan uang atau barang senilai 1,95 miliar untuk mengganti atas suap dari tindak pidana korupsi.

Empat Politisi PDIP Dituntut JAKARTA - Gara-gara terjerat skandal suap pemenangan Miranda S Goeltom sebagai Deputi Gubernur Senior (DGS) Bank Indonesia,tahun 2004, empat politisi senior PDIP dituntut hukuman penjara. Mereka, Ni Luh Mariani, Soetanto Pranoto, Matheos Pormes, dan Suwarno, dituntut masing-masing selama 2 tahun 6 bulan. Selain hukuman penjara, keempat terdakwa juga dituntut membayar pidana denda masingmasing sebesar Rp 50 juta subsider 3 bulan kurungan, kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Salim saat membacakan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Rabu pekan lalu. Jaksa Agus dalam tuntutannya mengemukakan, keempat terdakwa diduga mengetahui atau patut menduga bahwa pemberian travel cek BII tersebut berkaitan kewenangannya selaku anggota Komisi IX DPR RI dalam rangka pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia.

Nilai Traveller Cheque yang diperoleh keempat terdakwa memang beragam. Untuk terdakwa Ni Luh memperoleh Rp 500 juta, Soetanto Rp 600 juta, Soewarno Rp 500 juta dan Matheos Rp 350 juta. Keempat terdakwa mendapatkan Traveller Cheque dari bendahara fraksi PDIP Dudhie Makmun Murod. Sebagai anggota DPR keempat terdakwa seharusnya mengetahui bahwa jabatan yang dipegangnya tersebut dilarang menerima hadiah atau imbalan dalam bentuk apapun dari pihak lain. Seharusnya empat terdakwa patut menduga pemberian berkaitan dengan jabatan terdakwa sebagai anggota Komisi IX karena setelah pemilihan DGS BI yang memenangkan Miranda Swaray Goeltom, kata Jaksa. Alasan keempat terdakwa bahwa Traveller Cheque yang diperoleh diperuntukkan kepentingan kampanye pemilu. Tapi jaksa menilai sebaliknya. Menurut Agus, alasan terdakwa untuk kampanye pilpres tidak terbukti karena keterangan saksi Dudhie menyatakan tidak ada anggaran untuk kampanye pilpres dari fraksi. Keterangan yang sama juga diutarakan ketua fraksi PDIP

Tjahyo Kumolo saat bersaksi di persidangan beberapa waktu lalu. Jaksa Agus menilai, keempat terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 11 Undangundang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 junto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH-Pidana sebagaimana yang termaktub dalam dakwaan kedua. Sidang ditunda sepekan untuk memberikan kesempatan kepada keempat terdakwa mengajukan pembelaan. Panda 3 tahun, Paskah 2,5 tahun Di persidangan terpisah, dengan kasus yang sama. Panda Nababan dituntut tiga tahun penjara serta merampas harta kekayaan Panda sebesar Rp 1,950 miliar dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya, ungkap Jaksa Penuntut Umum M Rum di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Jumlah ini merupakan kalkulasi uang suap yang diterima Panda sebagai koordinator pemenangan Miranda S Gultom sebesar Rp 1,450 miliar dan besaran traveller's cheque yang mengalir ke rekeing fraksi PDI Perjuangan sebesar Rp 500 juta

melalui Panda. Jaksa meminta hukuman tambahan serupa kepada M Iqbal, Budiningsih dan Engelina Pattiasina. Masing-masing besaran nilai harta kekayaan pribadi dan keluarga mereka yang dimintakan Jaksa untuk dirampas Pengadilan adalah Rp 500 juta untuk M Iqbal, Rp 500 juta untuk Budingsih, dan Rp 450 juta untuk Engelina Pattiasina. Sementara dari kalangan politisi Partai Golkar, Paskah Suzetta dituntut hukuman penjara 2,5 tahun atau lebih berat dari terdakwa lainnya dari partai Golkar yang rata-rata dituntut 2 tahun. Alasannya, Paskah menolak mengakui perbuatannya. Paskah dituduh menerima suap cek pelawat untuk memenangkan Miranda Goeltom sebagai deputi gubernur senior Bank Indonesia pada 2004. Terdakwa lain yakni, Antony Zeidra Abidin, Ahmad Hafiz Zawawi, Boby Suhardiman, dan Marthin Bria dituntut 2 tahun penjara. Tuntutan untuk Paskah ini sama dengan untuk terdakwa Baharuddin Aritonang. "Terdakwa III (Paskah Suzetta) tidak mengakui tindakan kejahatannya," ujar Jaksa Anang Supriyatna. (ENDY)

2.258 Kasus Transaksi Mencurigakan Ditemukan JAKARTA - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan transaksi mencurigakan sebanyak 2258 dari pemerintah daerah. "Sebanyak 1553 dari bendaharawan dan 339 diantaranya adalah pejabat keuangan," kata Yunus Husein, Ketua PPATK di Jakarta, Kamis pekan lalu. Namun demikian, PPATK baru menyerahkan Laporan Hasil

Analisis (LHA) sebanyak 132 yang kemudian diserahkan ke penyidik. Semua kasus terkait penyalahgunaan dana alokasi umum, yang ternyata dimasukkan ke rekening pribadi, kerabat dan bahkan diperuntukkan untuk membangun sebuah usaha, tambahnya. Terkait temuan mencurigakan dalam kasus M Nazaruddin terkait Wisma Atlet, Yunus mengung-

kapkan adanya keterlibatan lima sampai enam orang dari tiga belas transaksi mencurigakan. Temuan iyu, dilaporkan ke KPK melalui lima Laporan Hasil Analisis (LHA). Namun Yunus enggan menyebut berapa jumlah total transaksi mencurigakan itu. "Kami tidak pernah menghitung nilai rekening mencurigakan, karena khawatir terjadi double accoun-

ting. tidak pernah menghitung transaksi karena berputar-putar uangnya, dikhawatirkan missleading," katanya. Yunus mengaku PPATK telah mencantumkan dua hingga empat perusahaan yang diindikasikan turut andil dalam kasus tersebut. "Dia (Nazaruddin) kan pengusaha, tentu banyak perusahaannya," sambungnya. (ENDY)

Hakim Syarifuddin Bebaskan 39 Koruptor JAKARTA - Tertangkapnya hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Syarifuddin Umar menambah potret buram dunia peradilan Indonesia. Buktinya, Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat, sedikitnya ada 39 terdakwa kasus korupsi yang dibebaskan hakim Syarifuddin selama bertugas di Pengadilan Negeri Makassar dan Jakarta Pusat, termasuk kasus korupsi yang melibatkan Gubernur Bengkulu Agusrin Najamuddin. "Tertangkapnya Syarifuddin melengkapi potret suram dunia pengadilan kita. Sekaligus menunjukkan lemahnya tingkat pengawasan di internal pengadilan, khususnya Mahkamah Agung," papar Wakil Koordinator ICW Emerson Yuntho, di Jakarta, Senin minggu lalu. 39 Koruptor yang dibebaskan hakim Syarifuddin, yerdakwa kasus korupsi terakhir yang dibebaskan adalah Agusrin M Najamuddin, Gubernur Bengkulu nonaktif kasus korupsi di Bengkulu.

Koruptor lainnya yang dibebaskan kasus Bisnis Voice Over Internet Protovol (VOIP) dengan nilai kerugian Rp44,9 miliar. Dalam perkara yang disidangkan di PN Makassar pada 29 Januari 2008, dengan terdakwa Koesprawoto (Mantan Kepala Devisi Regional VII PT. Telkom), R Heru Suyanto (mantan Ketua Koperasi Karyawan Siporennu), dan Eddy Sarwono (mantan Deputi Kadivre VII). Kasus kredit fiktif BNI dengan kerugian negara Rp 27 miliar dengan terdakwa Tajang dan Basri Adbah (Direktur PT A'Tiga), kasus tersebut disidangkan di PN Makassar. Kasus APBD Kabupaten Luwu Tahun 2004 dengan kerugian Rp 1,5 Miliar, terdakwanya 28 mantan anggota DPRD Kabupaten Luwu periode 1999-2004. Emerson menambahkan hakim Syarifuffin pernah dilaporkan ke Komisi Yudisial (KY) dalam terkait vonis bebas kasus korupsi dan dugaan suap

dalam penanganan kasus korupsi yang melibatkan mantan anggota DPRD Luwu Sulawesi Selatan. Kemudian, mendapatkan pemantauan dari Komisi Yudisial ketika memimpin persidangan kasus korupsi yang melibatkan Agusrin Najamuddin (Gubernur Bengkulu non aktif). "Diduga ada indikasi suap dalam penanganan kasus tersebut. Agusrin akhirnya divonis bebas oleh Majelis Hakim yang dipimpin oleh Syarifuddin Umar," katanya. Daftar panjang Bahkan, lanjut Emerson, penangkapan hakim Syarifuddin menambah panjang daftar hakim yang tersangkut tindak pidana. Catatan ICW, sebelum kasus Syarifuddin, sedikitnya ada tiga hakim yang sudah terlebih dahulu diproses hukum. Mereka, hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Ibrahim yang diduga menerima suap dari DL Sitorus, Muhtadi Asnun yang disuap oleh Gayus Tambunan, dan Herman Alositandi yang disuap

untuk mengamankan kasus korupsi Jamsostek. Banyaknya hakim yang terlibat dalam kasus suap, menunjukkan pengawasan yang lemah di internal pengadilan, khususnya sistem pengawasan dari Mahkamah Agung (MA). Selain itu, sanksi atau hukuman MA terhadap hakim nakal atau menerima suap hanya sanksi administratif (umumnya mutasi atau non-job atau penundaan kenaikan pangkat dalam periode tertentu). Hal ini tidak memberikan efek jera maupun shock terapy bagi hakim, tegasnya. Bukan hanya pengawasan internal, fungsi pengawasan eksternal oleh KY pun berarti belum optimal. KY belum menjadi lembaga yang menakutkan hakim. Kewenangan berdasarkan Undang-Undang KY masih terbatas, bersifat rekomendasi, dan tidak menjerakan. Terakhir, terlalu ringannya hukuman terhadap hakim yang dijatuhkan Majelis Kehormatan Hakim (MKH) yang terdiri dari

gabungan KY dan MA. MKH umumnya menjatuhkan hukuman berupa dua tahun dan tidak menangani perkara bagi hakim yang terbukti menerima suap. Padahal, seharusnya hakim yang bersangkutan dijatuhi pidana karena sebagai penyelenggara negara menerima suap. Dengan penangkapan hakim Syarifuddin, ICW mendesak agar remunerasi yang diberikan kepada hakim harus diikuti dengan penguatan fungsi pengawasan internal maupun eksternal dan memperkuat mekanisme pemberian reward and punishment. Khusus dalam kasus Syarifuddin, Emerson menganjurkan agar KPK tidak melimpahkannya kepada penegak hukum lain, kejaksaan, atau kepolisian. Hal tersebut untuk menutup peluang kolusi dan cepat penanganan kasusnya. KPK sebaiknya mengembangkan dugaan suap yang melibatkan hakim Syarifuddin Umar tidak saja

dalam kasus kepailitan, tetapi juga dalam kasus yang lain, khususnya semua kasus korupsi yang pernah diperiksa dan diputus oleh hakim Syarifuddin. Juru Bicara KY Asep Rahmat Fajar mengatakan, pihaknya akan mempelajari dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim Syarifuddin Umar dalam kasus lain, termasuk soal vonis bebas Gubernur Bengkulu Agusrin M Najamuddin. "Kami akan menelusuri dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim Syarifuddin dalam menjatuhkan vonis bebas Agusrin. Kami sempat menurunkan tim saat sidang pemeriksaan kasus Agusrin berlangsung di PN Jakpus," katanya. Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta tidak memiliki rekam jejak hakim Syarifuddin secara detail. Padahal, selaku lembaga pengawas hakim pengadilan negeri di DKI, PT DKI seharusnya punya data detail setiap hakim di bawahnya. (ENDY)

KPK POS

4

E D I S I 153 13-19 JUNI 2011

KORUPSI

LIPSUS

KISRUH PARTAI BURUH MEDAN

SEPERTI diberitakan pada edisi minggu lalu, kisruh di tubuh Partai Buruh Sumatera Utara khususnya Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Buruh Kota Medan, terkait kadernya IR Remon Simatupang MSc yang kini duduk menjadi wakil rakyat di DPRD Kota Medan semakin panjang. Remon dituding melanggar Pasal 6 ayat 3 ART Partai Buruh sehingga dikenakan sanksi di pecat dari keanggotaan. Partai juga telah menarik kartu tanda anggota Remon pada tanggal 17 Maret lalu, menyusul SK DPP Partai Buruh No.144 pada tanggal 9 Maret 2011. Kemudian pada tanggal 23 Mei lalu sejumlah DPC dan Majelis Pertimbangan Daerah, cabang, dan unsur pimpinan ranting menemui Ketua DPRD Medan untuk mempertanyakan agenda pergantian antar waktu (PAW). Ngototnya Ketua DPRD Medan untuk tidak segera melakukan PAW dituding Partai Buruh Kota Medan sebagai bentuk konspirasi terselubung antara Remon dengan Amiruddin, yang akhirnya mengarah pada jatuhnya putusan di pengadilan tingkat pertama yang memenangkan Remon. Dalam UU No.02 Tahun 2011, Pasal 33, perselisihan yang terjadi di internal partai harus diselesaikan dalam waktu 60 hari. Dan jika dalam batas waktu tersebut belum juga bisa diselesaikan maka kedua belah pihak bisa mengajukan keberatan ke PN Medan. Dan jika salah satu masih belum juga puas dengan putusan PN Medan maka akan terus berlanjut hingga putusan hukum memutuskan pemenangnya. "Sebelum ada putusan hukum, kami belum berhak melakukan pemecatan ataupun penghentian pendapatan dari Remon Simatupang. Kami masih menunggu keputusan dari Pengadilan," kata Amiruddin pekan lalu. DPR itu lembaga legeslatif dan politis yang orang-orangnya terdiri dari Parpol. Satu sisi Remon yang sah diberhentikan DPP Partai Buruh sudah tidak lagi mengatasnamakan utusan Partai Buruh. "Kami berharap ketua DPRD Medan yang beliau-beliau juga utusan Parpol jangan sekali-kali ikut campur urusan internal Partai Buruh. Segera proses PAW Remon sesegera mungkin," tangkis Wakil Ketua DPC Kota Medan, Budi Susanto. Hal senada juga dikatakan Liboin Rumapea SH selaku kuasa hukum Partai Buruh. "Ketua dewan mengenyampingkan Pasal 16 Ayat 1 huruf d dan ayat 3, juga Pasal 32. Waktu 60 hari untuk menyelesaikan perselisihan partai tidak terjadi, baru dua hari PN Medan sudah menerima gugatan Remon. Kami menduga majelis hakim yang menyidangkan perkara ini menerima suap," katanya. Dugaan suap itu dikuatkan dengan beredarnya SMS dari nomor 083197493224 saat sidang dengan agenda pembacaan putusan Perkara No.154/Pdt. G/ 2011/PN.Medan tanggal 23 Mei 2011 yang isinya," Skilas info. Pada saat pgacara pt buruh n pgurus yg ngaku2 wrtawan *** itu dtag, sdh dluan hakim didatangi org si remon jmpa ngantar 40 jt u mnagkan ptusan. Mreka memag menang massa tp remon puany uag. Santai aja.jmpai Mangun soal dananya.Tq";." Atas dasar inilah maka tim advokasi Partai Buruh mengadukan majelis hakim yang menyidangkan Remon, yaitu

K PK POS KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

Ketua Majelis Yuferry F Rangka SH, anggota Karto Sirait SH, dan h Sutadi Widayanto SH MHum, ke Komisi Yudisial (KY) pada tanggal 26 Mei 2011 dengan Nomor surat: 22/LRAD/V/2011. Dalam surat tersebut tertulis alasan pengaduan adalah berdasarkan hasil meneliti dan menganalisa faktafakta yang terungkap dipersidangan bahwa bukti-bukti yang diajukan para tergugat sudah dikuatkan oleh saksisaksi dari para tergugat. Terungkap dipersidangan sesuai keterangan para saksi bahwa proses pemecatan Remon karena Remon telah melakukan pelanggaran berat AD-ART Partai Buruh karena selaku anggota DPRD dan Sekretaris DPC sejak bulan September 2009 hingga Oktober 2010 tidak aktif sebagai pengurus dan tidak pernah mengundang serta mengadakan rapat-rapat DPC Kota Medan. Oleh sebab itu, pengurus ranting se-Kota Medan membuat mosi tidak percaya terhadap Remon sesuai mekanisme dan ditandatangani langsung oleh ketua dan sekretaris pengurus ranting. Remon juga dianggap tidak berbuat apa-apa untuk menyuarakan aspirasi rakyat khususnya aspirasi buruh, tidak menanggapi pengaduan kasus-kasus buruh dan tidak pernah berkoordinasi serta berkonsolidasi untuk menerima masukan dan arahan yang lebih baik. Remon membuat dukungan tertulis dari serikat buruh sementara serikat buruh belum pernah memberikan dukungan ke Paratai Buruh dan surat ini dibuat tidak sesuai mekanisme, artinya direkayasa. Begitu juga soal kesaksian Mukhtar Pakpahan yang mengaku sebagai Majelis Pertimbangan pusat Partai Buruh ternyata berdasarkan Akte Kepengurusan Partai Buruh dan SK Menkum HAM bahwa sejak Oktober 2010 Mukhtar tidak ada dalam kepengurusan Partai Buruh. â&#x20AC;&#x153;Dengan tidak ada namanya dikepengurusan berarti pengakuannya dipersidangan adalah palsu. Inilah yang diabaikan oleh hakim padahal terbukti dipersidangan. Lalu, seharusnya hakim mempertimbangkan eksepsi para tergugat karena gugatan penggugat dianggap prematur sebab belum diselesaikan dalam waktu 60 hari melalui rapat pleno khusus DPP. Seharusnya hakim menolak ini dan menyatakan PN belum berwenang untuk mengadili perkara ini, harus dikembalikan dulu ke partai," tegas Liboin. Begitu juga, lanjut Liboin, soal kuasa penggugat yang tidak terdaftar sebagai anggota Peradi, seharusnya hakim menolak gugatan penggugat secara keseluruhan. Kuasa hukum penggugat yaitu Nicholas Sutrisman SH ternyata tidak terdaftar sebagai anggota Perhimpunan Advokad Indonesia (Peradi) sesuai surat Dewan Pimpinan Pusat Peradi Nomor;289/PERADI/ DPN/EKS/V/11 tanggal 9 Mei yang ditandatangani Ketua Umum Dr Otto Hasibuan SH MM. Kuasa hukum Partai Buruh sudah menyurati majelis hakim sesuai surat Nomor:19/ LR-AD/V/2011 tanggal 16 Mei 2011. Seharusnya ini menjadi dasar hakim menolak gugatan penggugat tapi ternyata hakim mengabulkan gugatan penggugat tanpa memberikan pertimbangan hukum dan argumentasi hukum dalam pertimbangannya.(MEI)

PARTAI BURUH Pasal 16 (1) Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya dari Partai Politik apabila: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri secara tertulis; c. menjadi anggota Partai Politik lain; atau d. melanggar AD dan ART. (2) Tata cara pemberhentian keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur di dalam AD dan ART. (3) Dalam hal anggota Partai Politik yang diberhentikan adalah anggota lembaga perwakilan rakyat, pemberhentian dari keanggotaan Partai Politik diikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundangundangan. Pasal 32 (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART. (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik. (3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian. (4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari. (5) Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan. VERSUS DPRD Kota Medan Pasal 33 (1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri. (2) Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. (3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung. SUMBER: UU PARPOL NO.2 TAHUN 2011

Kuasa Hukum Remon Dilaporkan SURAT Bernomor:24/LR-AD/V/ 2011 tertanggal 26 Mei 2011 ditujukan kepada Ketua Dewan Kehormatan Cabang/Daerah (DKD) Peradi Kota Medan. Isinya adalah Libion Rumapea SH selaku penerima kuasa khusus dari Tergugat I (DPP Partai Buruh Sumut), Tergugat II (DPC Partai Buruh Kota Medan), dan Tergugat III (DPP Partai Buruh), surat kuasa khusus tertanggal 22 Maret 2011 selaku advokat dan konsultan hukum yang ditandatangani Sardion Sihite SH, Agus Nismal Bananewi SH, Nicholas Sutrisman SH, dan kuasa hukum dari Ir Remon Simatupang M.Sc. Setelah diteliti ternyata

Nicholas tidak memiliki kualifikasi dalam menangani perkara dan tidak dibenarkan memberikan nasehat hukum baik secara lisan maupun tulisan serta tidak memiliki wewenang untuk bertindak selaku kuasa hukum penggugat karena dia tidak terdaftar sebagai anggota Peradi sesuai surat Nomor:289/ PERADI/DPN/EKS/V/11 tanggal 9 Mei 2011 yang ditandatangani Ketua Umum Peradi, Dr Otto Hasibuan. Tindakan yang dilakukan Sardion dengan mengikutsertakan bukan advokat telah melanggar Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) sesuai Pasal 8 huruf d Bab VII. Hal ini dapat diancam Pasal 378 KUHPidana

tentang penipuan. "Tindakan Sardion telah merusak citra advokat sebagi profesi yang mulia, kami juga sudah menurati nicholas tapi tidak ada jawaban. Kami minta DKD Peradi menindaklanjuti hal ini" kata Libion. Kapolresta Medan juga sudah menerima pengaduan ini karena selain melanggar Pasal 378 juga melanggar Pasal 31 UU No.18 Tahun 2003 bab I tentang ketentuan pidana yang berbunyi; Setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi advokat dan bertindak seolah-olah advokat tetapi bukan advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini,

Harus Rapat Paripurna JIKA terbukti hakim di Pengadilan Negeri (PN) Medan menyalahkangunakan jabatannya, DPP Partai Buruh berhak melaporkannya kepada aparat hukum. Dan harus dengan bukti-bukti yang akurat. Demikian dikatakan Akademisi yang juga mantan anggota DPRD Sumut, DrsMaringan Panjaitan Msi. Menurutnya, tindakan Remon sudah benar dengan mengajukan keberatan atas pemecatan yang dilakukan partainya terhadap dirinya, kendati demikian, jika Remon tidak mengikuti mekanisme partai tetap saja Remon salah. Memang setiap kader partai mempunyai hak prerogratif. Selain harus memenuhi kewajibannya sebagai wakil rakyat juga harus memenuhi tanggungjawabnya sebagai wakil partai. Dan kemungkinan Remon Simatupang tidak menjalankan tanggungjawabnya sebagai wakil partai. Dalam hal ini terang saja DPP partai sangat keberatan dengan sikap Remon yang tidak perduli dan tidak mau tahu dengan sistem dan mekanisme partai yang telah ditetapkan partai dan yang telah disetujui oleh para kader. Katanya, jika masalah ini tidak bisa diselesaikan secara hukum seharusnya Ketua DPRD Medan dan Badan Kehormatan Dewan (BKD) mengambil sikap tegas dengan membawa masalah ini ke dalam rapat paripurna dewan.(FER)

dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 50 juta. Libion sudah menyurati Nicholas lewat surat Nomor:20/LR-AD/V/ 2011 tanggal 16 Mei 2011 dan kepada Sardioan sesuai surat Nomor:21/LR-AD/V/2011 tanggal 16 Mei 2011, masing-masing diterima dan di paraf Nicholas. "Namun tidak ada jawaban dan tanggapan kepada kami malah menantang kami selaku kuasa hukum Partai Buruh. Peradi dan Kapolres Medan sudah menindaklanjuti pengaduan kami ini dan Senin depan akan kami lengkapi syarat administrasinya," tegas Libion. (MEI)

Harus Independen Praktisi Hukum SBE Girsang SH sangat menyesalkan tindakan aparat penegak hukum yang masih mau menerima suap. Seharusnya maslah suap menyuap harus ditingalkan demi penegakan hukum yang bersih. Jika memang masih ditemukan hakim yang berbuat curang dan menerima suap jangan ragu untuk melaporkannya. Sehingga memberikan efek jera bagi hakim dan penegak hukum lainnya. Hal ini diungkapkan SBE Girsang terkait kasus anggota DPRD Medan dari Partai Buruh Remon Simatupang yang dipecat dari partainya oleh DPP Partai Buruh. "Para penegak hukum seharusnya objektif dalam tugas, jangan ada kepentingan pribadi dalam penanganan perkara hukum," tegasnya. "Selain itu, lanjutnya, jangan jadikan profesi untuk mencari kekayaan. Hakim harus menegakkan kebenaran dan harus independen," tukasnya.(FER)

BIRO MALAYSIA : Zulkifli Harun; BIRO JAKARTA : Endy Poerwanto; BIRO JABAR : M Yahya Arwiyah SH MHum; BIRO BINJAI: Sabarudin Simanjuntak; BIRO LANGKAT: Juliadi (Kabiro), Baharuddin Lubis, M Irham Arifin; BIRO DELISERDANG: Bambang Eko Susilo SAg SH (Kabiro) Putra Candra Kesuma, Panusunan P Silitonga; BIRO SIBOLGA/TAPTENG: A Rahman Nasution; BIRO PALUTA: Panggana Siregar (Kabiro) Datuk Satia, Toib Harahap; BIRO NIAS: Triber Rein Hard G (Kabiro), Eferani Zai, Ingati Zega; BIRO DUMAI-BENGKALIS: Salamuddin Purba; WARTAWAN DAERAH: Abdul Rahman Manik, Mulia Sinaga (Sergai); Ruben Sembiring (T Tinggi); Jhon Edy Saragih (Simalungun); Hendrik Nadeak (Dairi); Perasan Tumangger (Pakpak Bharat); Tommy Sinaga, Hasanuddin Hasibuan, Syawaluddin Tanjung, Mhd Dani Siahaan, Ali Tua Rambe (Labuhanbatu); Nurdinsyah Sima, Sofyan Edi Tan, Timbul Sinaga (Labuhanbatu Utara); H Zam Zam, Suraji, Armadasayuti, M Nurdin Pohan (Labuhanbatu Selatan); Imran Nasution, (Kisaran/Asahan); Sutrisno, Samsudin, Joni Anwar, Abdulah Sembiring, Alboin Simbolon, Syahril (Batubara); Taufik Hidayat, M Sohur Lubis (Panyabungan); Ahmad Gozali (Palas); Tambos Hutagaol (Tobasa), Frans Rumahorbo (Samosir); Nixson Tambunan, Parlindungan Rajagukguk (Taput); Bachruni Sitompul (Aceh Tamiang); M Marwansjah SE (Takengon/Bener Meriah/Langsa); Azwar Tanjung (Aceh Singkil); Aguswandha Manik SH, Kartolin Tumangger, Alamuddin Banchin, Jamaluddin Maha (Subulussalam); Sofian (Lhokseumawe); Jamudin Selian, Sahidin, Aliasa (Kutacane); Inro Kisinger Tua, Sarman Naimbaton (Jambi); Arman Maduwu, Tomas Yeferson Lature (Nias Selatan).

KPK POS

5

E D I S I 153 13-19 JUNI 2011

KORUPSI

Dana BOS Terindikasi Dibisniskan PALUTA - Indikasi penyalahgunaan terhadap anggaran bantuan operasional sekolah (BOS) tingkat sekolah dasar dan menengah di Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) semakin marak. Terkait pengadaan buku ADM untuk kepala sekolah seharga Rp 200 ribu per eksemplar, lain lagi dengan pengadaan buku 'Tujuh Standar Nasional' seharga Rp 800 ribu per eksamplar. Harga ini jelas tidak sesuai dengan harga standar pemerintah sehingga diduga keras oknum Kepsek dan manager BOS membisniskan anggaran untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Ketua LSM Forum RI Bersatu, Drs Samsyuddin Siregar menyatakan, semestinya Kadis pendidikan segera menindak

oknum Kepsek dan manager yang terindikasi melakukan praktek KKN dan penyalah gunaan dana. Apalagi pihak pencetakan diduga yang sengaja menjalin kerja sama dengan instansi terkait untuk pengadaan buku yang bukan prioritas di gunakan sekolah. Tim LSM selalu mengadakan pemantauan terhadap pengelolaan dan penggunaan dana BOS di sekolah-sekolah, sebagai sosial kontrol terhadap ast-aset negara. Sekaligus bukti kepedulian terhadap pendidikan nasional. Syamsuddin mengharapkan agar penggunaan dana BOS ditingkatkan pengawasannya, baik dari tim manajemen maupun pihak terkait maupun lembaga independen.(DSH)

SUMUT

Disperindagsar Segera Optimalkan Pengelolaan Sky Cross BINJAIâ&#x20AC;&#x201C;Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pasar Tavip (Disperindagsar) Binjai akan segera mengoptimalkan pengelolaan gedung Sky Cross dan Pajak Bundar Kota Binjai sebagai pusat perdagangan elektronik, ritel dan sekaligus lokasi tempat hiburan keluarga. Kepala Disperindagsar Binjai, Drs M Tulen MAP mengatakan pihaknya telah berupaya untuk mengoptimalkan kedua gedung mewah tersebut. Namun diakuinya, kendalanya selama ini sangat sulit untuk mengajak pihak swasta bekerjasama melakukan Memorandum Off Undestanding (MoU) untuk melakukan pengelolaan menjadi pasar modren.

Kelompok Minoritas Radikal Didukung Elite Politik MEDAN - Apa usaha pemerintah untuk menegakkan sistem demokrasi di Indonesia mengingat indonesia adalah negara yang multiculture. Hadirnya grup minoritas radikal di Indonesia sangat mengganggu keamanan dan kenyamanan bangsa. Dan bukan rahasia lagi, bahwa kehadiran grup minoritas radikal tersebut didukung oleh kaum elite politik. Hal tersebut dikatakan Consul General America Medan Anthony

Akan tetapi dengan tangung jawab pemerintah daerah tetap berupaya semaksimal mungkin melakukan penataan kembali. Dia menyebutkan, pihaknya telah membuat rancangan terbaru dengan tambahan biaya Rp 10 miliar yang diperuntukan penataan Sky Cross. Sedangkan Pajak Bundar membutuhkan biaya Rp 4 miliar, dan anggarannya kini sedang diajukan ke APBD Pemprovsu. â&#x20AC;&#x153;APBD Binjai sudah banyak dikeluarkan untuk membiayai pembangunan Sky Cross dan Pajak Bundar. Sehingga kita kini putar otak dan berupaya mencari jalan keluar dan memohon pengajuan dana ke sumber lainya,â&#x20AC;&#x153; ujar Tulen, Jumat pekan lalu.

C.Woods dalam kuliah umum yang yang mengambil thema "Pembangunan Demokrasi Dan Perlindungan Hak-hak Kelompok Minoritas di Indonesia", bekerjasama dengan Fakultas Fisipol Universitas HKBP Nommensen (UHN) dan American Consulate Medan di kampus UHN, Rabu pekan lalu. Seringnya terjadi konflik di Indonesia, menurut Anthony karena belum diterapkannya UUD 1945 dan ke lima sila dalam Pancasila. Yang menjadi pertanyaan, apa yang harus dilakukan pemerintah untuk melindungi hak-hak minoritas tersebut, tanyanya. Dia menyebutkan, penerapan dan menjalankan isi dari Pancasila, UUD 1945 dan perubahan perundang-undangan adalah salah satu cara untuk melindungi hak-hak minoritas. Amerika sebagai negara maju

Menyingung tentang penertiban pedagang Pasar Tavip Binjai, ia kembali menjelaskan, personil jajaran Disperindagsar secara berkesinambungan terus melakukan penertiban dan termasuk 34 orang tukang sapu jalan bekerja pagi dan sore membersihkan sampah di lingkungan pasar. Laki-laki itu menepis tudingan kesemrawutan oleh pihak tertentu tentang parkir di sekitar wilayah kerjanya dan menyebutkan pengelolaan parkir di kendalikan Dinas Perhubungan Binjai dan pihaknya tidak campur tangan. Walau diakuinya, kendala dan kekurangan yang terjadi akan terus dilakukan evaluasi secara bertahap.(SBR)

juga pernah mengalami hal yang sama. Pada tahun 1898, pemerintah Amerika mengeluarkan UU perbedaan hak antara kulit hitam dan kulit putih. Namun pada tahun 1954 terjadilah perubahan UU dimana bangsa kulit putih dan kulit hitam mendapatkan kedudukan yang sama. Pada tahun ini jugalah tonggak pemerintah demokrasi Amerika dimulai. Dan pada tahun 1969 sedegrasi di Amerika dihentikan. Kuliah umum ini mendapat sambutan baik dari mahasiswa UHN. Hal ini dapat terlihat begitu antusiasnya mahasiswa memberikan pertanyaan kepada Consul General America Medan Anthony C.Woods. Selain menghadirkan narasumber Consul General America Medan Anthony C.Woods, kuliah umum ini juga dihadiri Rektor UHN DR Jongker Tampubolon, Dekan Fisipol UHN Drs. Charles Sianturi MBA, Public

Diplomasi Consulate Amerika MK Wira Saputra dan panitia pengarah Drs.Maringan Panjaitan Msi. Sementara itu, Dekan Fisipol UHN Drs.Charles Sianturi MBA mengatakan, pemerintah masih belum bisa tegas dalam bersikap. Gagalnya penegakkan hukum di Indonesia akan meningkatkan kaum minoritas radikal di indonesia. "Inilah yang membuat perbedan antara negara maju dengan negara terbelakang," sebutnya. Panitia pengarah kuliah umum Maringan Panjaitan menjelaskan, tujuan panitia mengundang Consul Amerika tidak lain hanya ingin berbagi pemikiran khususnya kepada mahasiswa UHN. Selain itu, lanjutnya, tujuan lainnya bagaimana cara sehingga demokrasi di Indonesia bisa menjunjung tinggi hak azasi manusia disemua pihak,dalam hal ini warga negara.(FER)

KPK POS

6

E D I S I 153 13-19 JUNI 2011

N A D RIAU JAMBI

POLITIK Gubri Lantik Bupati Rohil

Enam Kepala Kampong Dilantik SUBULUSSALAM – Camat Penanggalan Yudi Mulyanto, SH melantik Kepala Kampong sekecamatan Penanggalan atas nama Walikota Subulussalam periode 2011-2017. Terhadap 6 Kepala Kampong yang dilantik di Lapangan Mutiara Penanggalan, Selasa pekan lalu. Pelantikan tersebut dihadiri Walikota Subulussalam Merah Sakti, Wakil Ketua DPRK Subulussalam Karlinus dan Siti Ansari, Polres Kota Subulussalam Kompol Mirwazi, Pabung Kodim Singkil-Subulussalam Mayor M. Saing. S Asisten II Setdako Subulussalam H. Rusdi Hasan, SH. SIP, tokoh masyarakat Penanggalan. Pelantikan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Walikota Subulussalam No: 188.45/ 041/2011 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Kampong Kecamatan Penanggalan periode 2011-2017 dibacakan Sekretaris Camat Penanggalan Insan David S.Sos. Mereka yang dilantik adalah, Haris Muda Bancin (Kepala Kampong Penanggalan), Rifa’i Berutu (Kepala Kampong Lae Bersih), Bahtiar Bancin (Kepala Kampong Cepu), Kasap Bancin (Kepala Kampong Lae Ikan), Tagok Manik (Kepala Kampong Lae Motong) dan Mustafa (Kepala Kampong Penuntungan).

Amankan Pemilukada Linmas Ikuti Pelatihan SUBULUSSALAM – Linmas memiliki tugas pokok dan fungsi (Tufoksi) untuk melindungi masyarakat karena itu instansi ini perlu difungsikan disetiap daerah. Di kota Subulusalam, Linmas barada di bawah kantor Kesbanglinmas dan salah satu SKPK di daerah ini yang cukup berperan aktif. Kakan Kesbanglinmas Kota Subulusalam, Wahidin Kombih SH kepada media ini, mengatakaan untuk mempersiapkan pengamaanan pemilukada Aceh yang diperkirakan berlangsung November 2011, digelar pelatihan personil Linmas mulai 28 Mei s/d 1 Juni 2011. Menurut Wahidin, pelatihan personil ini diadakan di setiap kecamatan yang ada di Kota Subulusalam. Kesbanglinmas bekerjasama dengan Kepolisian dan TNI untuk melatih keterampilan seluruh personil antisiapasi keamanan. Pemilukada Gubernur di daerah ini wajib aman karena itu personil Linmas jangan ketinggalan dari personil keamanan lainnya. Jumlah global personil Linmas yang mendapat pelatihan di Kota Subulussalam sebanyak 373 orang. Wahidin sebagai Kakan berharap agar personil yang telah dilatih benar-benar tangguh mengamankan Pemilukada Gubernur nantinya, dan tetap siaga setiap saat.(KAR)

Annas-Suyatno Pasangan Serasi BAGANSIAPI-API - Dalam Sidang Paripurna Istimewa DPRD Rokan Hilir di Purna MTQ, Batu Enam Bagansiapi-api, Rabu pekan lalu, Gubernur Riau (Gubri) Rusli Zainal resmi melantik Annas Maamun-Suyatno sebagai Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir periode 2011-2016.

LANTIK–Gubernur Riau Rusli Zainal melantik Bupati/Wakil Bupati Rokan Hilir, Annas Maamun-Suyanto, pasangan yang terpilih dua periode karena dinilai masyarakat serasi.

Merah Sakti: Menjadi Pemimpin Harus Sabar SUBULUSSALAM - Walikota Subulussalam Merah Sakti SH mengatakan menjadi seorang pemimpin harus sabar. Dalam kehidupan bermasyarakat sudah tentu banyak persoalan yang akan terjadi, karena itu kesabaran dan kebijaksanaan saat dibutuhkan untuk menjadi seorang pemimpin yang berhasil. Hal itu disampaikan Walikota saat melantik 15 Kepala Kampong di Kecamatan Runding periode 20112017, belum lama ini. Pelantikan dipimpin Camat Runding, Masri S.Sp atasnama Walikota di depan kantor Camat Runding, Rabu pekan lalu. Tampak hadir, Walikota Subulussalam, Wakil Ketua DPRK, Karlinus, Polres Kota Subulussalam Kompol Mirwazi, Pabung Kodim Singkil-Subulussalam Mayor M. Saing. S , Asisten II Setdako Subulussalam H. Rusdi Hasan, SH. SIP dan undangan lainnya. Sama dengan Kepala Kampong di Kec Penanggalan, pelantikan 15 Kepala Kampong di Kecamatan Runding sesuai SK Walikota No. 188.45/043/2011 dibacakan Sekretaris Camat Runding H. Masri D, Sp. Adapun 15 Kepala Kampong yang dilantik adalah, H.M Idris Kepala Kampong Teladan Baru, Yahya, Kepala Kampong Oboh, Ahmad Yani, Kepala Kampong Panglima Saman, Abd. Samat, Kepala Kampong Siperkas,

TINGKATKAN SDM SUBULUSSALAM - Selama kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Merah Sakti dan Affan Alfian, kami berkomitmen ingin meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) generasi muda. Terutama kepada mahasiswa yang kuliah di luar daerah seperti di Medan dan Banda Aceh. Hal itu dikatakan Sakti di ruang kerjanya, Selasa (31/5) kepada wartawan koran ini. Komitmen itu telah disepakati dengan legeslatif dengan mengaloksikan dana untuk program bantuan kepada para mahasiswa asal Subulussalam dan program bea siswa bagi mahasiswa dari semester I yang memiliki Indeks Prestasi (IP) di atas 3,0 dan seterusnya. Sebelumnya bea siswa hanya diperuntukkan bagi mahasiswa yang telah memasuki semester V, tetapi mulai tahun 2011 bantuan kita salurkan bagi mahasiswa berprestasi mulai semester I. Termasuk membantu mahasiswa yang sedang menyusun skripsi, masing masing sebesar Rp3 juta. Kemudian bantuan berupa bonus kepada siswa yang meraih nilai terbaik I, II dan III pada Ujian Nasional (UN) masing-masing Rp10 juta, Rp7 juta dan Rp5 juta.(KAR)

Pulih Kombih, Kepala Kampong Tualang, Kula Kepala, Kampong Mandilam, Syahrul Hasyim Kepala Kampong Suak Jampak. Aman Bancin, Kepala Kampong Tanah Tumbuh, Ahmad Andri Maha, Kepala Kampong Lae Mate, Ali Imran, Kepala Kampong Sibuasan, M. Alima, Kepala Kampong Sibungke, Syukri, Kepala Kampong Kuala Keupeng, Malim Sabar P, Kepala

Kampong Dah, Hasbi, Kepala Kampong Belukur Makmur dan Royal, Kepala Kampong Kuta Beringin. Walikota pada kesempatan itu mengingatkan para calon yang kalah agar dapat menerima kekalahan dan tidak menyimpan dendam. Kepala Kampong terpilih kata Sakti harus didukung seluruh pihak agar proses pembangunan desa dapat berjalan sesuai yang diharapkan.(KAR)

Agenda paripurna DPRD Rohil dihadiri Ketua KPU Pusat Abdul Hafis Anshary. Gubri Rusli Zainal, Wagubri Mambang Mit, Ketua DPRD Riau Johar Firdaus Mantan Gubri Saleh Yasid, BPK Perwakilan Riau, para tokoh masyarakat, alim ulama, muspida, Camat, Kades serta perangkat desa se-Kabupaten Rokan Hilir. Diperkirakan jumlah undangan sekitar 6000 orang. Pengamanan acara pelantikan ’super ketat’, para tamu yang masuk keruangan VIP harus melalui pintu detektor, dengan terlebih dahulu memperlihatkan undangan. Sidang Paripurna Istimewa DPRD Rokan Hilir dimulai pukul 09.00 Wib dipimpin langsung Ketua DPRD, Nasrudin Hasan serta dihadiri seluruh anggota Dewan. Rusli Zainal dalam sambutannya memuji duet Annas Maamun –Suyatno merupakan pasangan yang serasi dan kompak. Ungkapan tersebut langsung diaplaus para undangan. Oleh karenanya, Bupati dan Wakil Bupati harus bekerjasama melaksanakan pembangunan yang telah diprogramkan. Rusli Zainal juga menegaskan, selaku Wakil Bupati dapat membantu tugas-tugas bupati selaku kepala daerah demi berjalannya pemerintah daerah di wilayah. Utamanya kecamatan hingga ke pedesaan. Dengan kerjasama tersebut diharapkan terjalin hubungan harmonis, sehingga pemerintahan bisa berjalan dengan baik dan aman. Gubri juga mengharapkan, setiap merumuskan kebijakan, Bupati dan Wakil Bupati harus mengacu pada aturan dengan satu tujuan membangun Rokan Hilir. Saat ini

Saatnya Walikota Evaluasi Kinerja Kabinet DUMAI - Walikota Dumai Khairul Anwar SH dilantik Gubernur Riau Rusli Zainal Agustus 2010 lalu. Memasuki setahun memangku jabatan Walikota hasil pilihan rakyat ini, akhir-akhir ini menjadi sorotan banyak pihak. Baik dari kalangan legilatif maupun aktifis LSM. Hingga memunculkan anekdot, sebagai tandingan Dumai Kota Pengantin Proyek 4 M (Mangota, Memancing, Memasak, Musik). Sebutan ini sangat populer di masyarakat. Sorotan tersebut di antaranya terkait rekrutmen pejabat, proyek air bersih dan jabatan Sekretaris Kota (Seko) Dumai definitif, Sengketa

tanah dan tapal batas. Hingga saat ini, jabatan Seko Dumai masih lowong. Figur yang bakal menduduki jabatan tersebut juga masih ’abuabu’. Selain itu, kinerja kabinet yang dilantik Khairul Anwar juga belum menunjukkan hasil signifikan, sehingga muncul penilaian Khairul Anwar yang bukan berasal dari birokrat dan politisi, terkesan tidak mampu memenej pemerintahan khususnya Kota Dumai. Sorotan publik yang mengemuka antara lain masalah pembangunan Kota Dumai yang harusnya sudah saatnya dilakukan pelelangan pro-

yek pada Juni ini. Kemudian masalah lahan sengketa antara masyarakat dengan PT. Suntara Gajah Pati, sengketa antara PT ISA dengan Yayasan BWI di Snepis dan Kampung Bayang Kelurahan Batu Teritin Kecamatan Sei Sembilan Dumai hingga saat ini penangannya tidak jelas. Padahal BWI telah menyurati Dinas Pertanian Perkebunan Kehutanan Kota Dumai. Karena itu, ujar Muliono Aktifis LSM PAD, sudah saatnya Walikota mengevaluasi kinerja kabinetnya. Sesuai janjinya saat pelantikan pejabat eselon II dan III di Gedung Pendopo Jl. Putri Tujuh Dumai akan

melakukan evaluasi terhadap kinerja pejabat yang dilantik paling lama 1 tahun masa jabatannya “apabila pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugas akan ditinjau kembali. Kata Muliono, dilihat dari kinerja pejabat yang dilantik hingga saat ini belum menunjukkan hasilnya sesuai yang diharapkan masyarakat. Untuk itu sudah saatnya Walikota melakukan perombakan dan menempatkan pejabat sesuai keahlian dan bidangnya. Jangan menempatkan pejabat yang tidak sesuai keahliannya, akibatnya tidak mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawab

yang diberikan. Penempatan pejabat saat ini banyak salah kaprah, seperti Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas PU, Dinas Pendidikan dan Dinas Kehutanan Perkebunan dan Pertanian, Dinas Perhubungan. ”Padahal instansi tersebut sangat strategis,” sebut Muliono pada KPK Pos belum lama ini. Pejabat eselon II dan III yang dilantik Walikota Dumai mayoritas direkrut dari luar Kota Dumai, termasuk Camat harus diimport dari Rokan Hilir. ”Ada apa, apakah tidak ada lagi pejabat eselon III asal Kota Dumai yang mampu menjadi Camat,” sebut Muliono keheranan.(PUR)

Sukandar-Hamdi Menang Telak JAMBI - Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tebo, Sukandar-Hamdi yang pada pilkada pertama kalah, akhirnya melenggang di Pemilukada ulang yang digelar pada hari Minggu (5/6). Berdasarkan hasil penghitungan cepat desk pilkada Kabupaten Tebo yang digelar oleh Badan Kesbangpolinmas, pasangan cabup nomor urut 1 Sukandar – Hamdi unggul diurutan pertama perolehan suara dengan memperoleh 75.262 suara. Urutan kedua ditempati oleh pasangan Cabup dan Cawabup nomor urut 3 Yopi Muthalib – Sri Sapto Edi (Yopi – Sapto) yang memperoleh 71.090, sedangkan cabup nomor urut 2 Ridham Priskap – Eko Putra HS menempati urutan terakhir dengan perolehan suara 5.747 suara. Pasangan Suka – Hamdi unggul di 5 kecamatan

Rokan Hilir sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan bersama jajarannya. Bupati dan Wakil Bupati harus bisa menciptakan iklim yang damai dan kondusif agar dalam membangun kehidupan berdemokrasi dapat menciptakan rasa keadilan pembangunan, serta menghilangkan gesekan yang tertuang dalam pembangunan. “Saya minta, jalankan tugas sesuai fungsi secara keorganisasian sehingga program pembangunan berjalan baik,” kata Rusli. Gubri meminta seluruh komponen masyarakat supaya mendukung penuh Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Mari kita lupakan segala bentuk perbedaan, dan silang sengketa. Gubri mengharapkan kinerja Bupati dan Wakil Bupati lebih baik dari periode sebelumnya. Diakui Gubri, 5 tahun kepemimpinan Annas–Suyatno, pembagunan Rohil sangat pesat dan luar biasa. Terutama disektor pembangunan dan peningkatan infrastruktur, sarana dan prasarana menyangkut kebutuhan masyarakat luas hingga aplikas program ekonomi kerakyatan. ”Semua itu tidak terlepas dari Komitmen Pemkab Rohil dan masyarakat dalam rangka mengejar ketertinggalan,” ujarnya Pada Pemilukada 7 April 2011, pasangan Annas-Suyatno mendapat nomor urut 2, diusung 14 partai politik dengan total sebanyak 30 kursi di DPRD dari 40 kursi. Di antaranya, Partai Golkar 15 kursi, PDIP 5 kursi PKB, PBR 10 kursi. Dari 3 pasangan calon yang bersaing, pasangan Annas Maamun – Suyatno mendapat dukungan 128.513 suara atau 52,40 persen.(PUR,SUS,ACP)

antara lain Kecamatan Tengah Ilir, Suka-Hamdi memperoleh 5.753 suara, Ridham-Eko memperoleh 283 suara dan Yopi – Sapto memperoleh 4.136 suara. Di Kecamatan Tebo Ilir pasangan Suka – Hamdi memperoleh 6.277 suara, Ridham – Eko memperoleh 953, sedangkan Yopi – Sapto memperoleh 5.793 suara. Di Rimbo Bujang Suka – Hamdi memperoleh 20.114 suara, Ridham – Eko 714 suara dan Yopi – Sapto memperoleh 10.925 Suara. Sedangkan di Kecamatan Rimbo Ilir perolehan suara untuk Suka – Hamdi 7.112 suara, Ridham – Eko memperoleh 413 suara, dan Yopi – Sapto memperoleh 6.139 Suara, dan di Kecamatan Rimbo Ulu, Suka – Hamdi memperoleh 8.033 suara, Ridham – Eko memperoleh 414 suara dan Yopi – Sapto memperoleh 6.026 suara. Kepala Badan

Kesbangpolinmas Tebo, H Bajuri mengatakan bahwa perhitungan cepat desk pilkada ini untuk data pembanding, yang resmi tetap melalui KPU, bukan untuk menetapkan siapa yang menang dalam pemilukada Bupati Tebo. ‘‘Desk pilkada yang kita gelar hanya untuk data pembanding, dan konsumsi pemerintah, bukan untuk memenangkan salah satu kandidat,’‘pungkas Bajuri. Hasil penghitungan cepat Lingkaran Survei Kebijakan Publik (LSKP - LSI GROUP), Suka-Hamdi juga unggul dalam perhitungan sementara. Menurut Direktur LSKP, Sunarto Ciptoharjono, dari seluruh (100 persen) data yang masuk, pasangan SukaHamdi memperoleh 50,48 persen, Ridham Priskap-Eko Putra (Ridham-Eko) 3,87 persen, dan pasangan Yopi Muthalib-Sri Sapto Edi (Yopi-Sapto) memperoleh

45,29 persen. Menurut Direktur LSKP, Sunarto Ciptoharjono, pada sampel yang diambil oleh LSKP tersebut memiliki partisipasi pemilih sebesar 81.35 persen. Sedangkan data sampel yang masuk 100 persen, dengan sampling error ± 1 persen. “Jumlah sampel yang diambil LSKP-LSI Group dalam Quick Count ini sebanyak 250 TPS, dari 668 TPS yang ada. TPS sampel tersebut tersebar secara proporsional di 12 kecamatan yang ada. Metode yang digunakan adalah multistage random sampling dengan tingkat kesalahan plus-minus 1%,’’ jelas Sunarto Ciptoharjono dalam konferensi pers yang digelar di Hotel Wiltop Jambi, kemarin. Lebih lanjut Sunarto menjelaskan, Sunarto menambahkan bahwa data Quick Count ini bukan data resmi dari KPUD.

“Quick Count hanya menjawab keingintahuan masyarakat terhadap hasil pemilukada secara cepat. Hasil resminya tetap akan diumumkan oleh KPUD beberapa hari ke depan,’‘ ujarnya. Selain itu, data Quick Count dapat dijadikan

sebagai data pembanding sekaligus menjalankan fungsi kontrol terhadap data resmi. Kalau sampai angkanya terpaut jauh, pasti ada salah satu yang salah,” tambahnya. Berdasarkan hasil Quick Count, Pasangan Suka-

Hamdi unggul telak zona 2 (Rimbo Bujang, Rimbo Ilir dan Rimbo Ulu). Pasangan yang diusung Partai Golkar, PKS, PBR, PBB, PDP,PNBK dan PPNUI ini bersaing ketat dengan pasangan YopiSapto di zona 1 meliputi Tebo Tengah, Tebo Ilir, Sumay, Tengah Ilir dan Muara Tabir. Sementara Pasangan Yopi-Sapto unggul di zona 3 yang meliputi Tebo Ulu, VII Koto, VII Koto Ilir, Serai Serumpun. Calon Bupati nomor urut 1, Sukandar berharap pada Pilkada ulang hari ini (05/ 06) tidak ada lagi kecurangan, intervensi, pesanan dan permainan. ‘’Kalau tidak ada pesanan atau kecurangan serta semuanya sesuai aturan, saya optimis akan menang. Tapi kalau ada permainan, saya tidak yakin dan bisa saja kalau ada buktinya akan menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK),’’ ujar Sukandar usai menggunakan hak suaranya di TSP 12, Kelurahan Tebing Tinggi. (INRO)

KPK POS

7

E D I S I 153 13-19 JUNI 2011

POLITIK

LIPSUS

Eddy Syofian Dinilai Nekad dan Serakah AMBISI yang lepas kendali pasti menelan korban dan seringkali berujung malapetaka. Meski demikian fakta inilah kerap diabaikan, apalagi memburu posisi, kedudukan atau jabatan. Rasa kurang puas dan ingin mendapat lebih banyak tidak sedikit yang berakhir tragis dan memprihatinkan. Keputusan yang diambil Drs H Eddy

Syofian MAP (foto) untuk maju menjadi calon Walikota dan menanggalkan jabatan sebagai Pj Walikota dan Kadis Kominfo Provsu sangat beresiko tinggi. Meskipun setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk dipilih dan memilih. Keikutsertaan Eddy Syofian sebagai kompetitor terkesan gegabah dan cenderung nekad.

Dari sisi dukungan, Eddy memang ‘menumpangi kapal besar’ namun perlu diketahui tidak selamanya kapal besar bisa berlabuh sampai tujuan. Penilain inilah yang dilontarkan sebagian warga Tebing Tinggi saat ditanya soal keikutsertaan Eddy Syofian sebagai calon Walikota Tebing Tinggi pada PSU.

Sebagian warga justru mempertanyakan keseriousan Eddy Syofian menjadi Calon Walikota Tebing Tinggi. Jika Eddy Syofian hanya ikut-ikutan, menjajal dunia politik, atau hanya sekedar memperpanjang daftar riwayat hidup, barangkali itu tidak terlalu berisiko baginya. Tetapi jika berharap sukses untuk bertahta di Tebing Tinggi, Eddy Syofian sedang terbuai dan seperti merajut mimpi disiang hari.(TIM)

Saat Ini Tahapan Penyiapan Logistik KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kota Tebing Tinggi, sebagai penyelenggara Pemungutan Suara Ulang (PSU), terus melaksanakan berbagai tahapan. Seperti disampaikan Ketua KPU Tebing Tinggi Wal Ashri SP menyampaikan pihaknya saat ini sedang mempersiapkan logistik. “Saat ini kita sedang mempersiapkan logistik dan diperkirakan minggu depan, seluruh tahapan persiapan PSU sudah rampung,”terangnya. Ia juga menjelaskan seluruh tahapan berjalan lancar, karena memang tahapan PSU tidak sama dengan tahapan Pemilukada. Selain itu pasangan calon yang bertarung jumlah tetap 5 yakni, nomor urut 1, Ir.H. Umar Junaidi Hasibuan MM - H.Irham Taufik Umri SH,MAP, nomor urut 2, Drs Adi Harianto-dr Sarabintang Saragih. Nomor urut 3, H Amril Harahap - Drs H Irwandy MPd, nomor urut 4 Eddy Sofyan-Ir. H. Hafas Fadillah, MAP dan nomor urut 5, Drs H Syahril Hafzein-H Wan Gunadi SE. Dan jumlah pemilih, kata Wal Ashri masih sama dengan pemilukada sebelum pengulangan. Menanggapi adanya gugatan terkait penetapan Eddy Sofyan (foto) sebagai pengganti Syafri Cha yang dilayangkan pasangan UmarIrham, belum ada pemberitahuan secara resmi. KPU Tebing Tinggi mengetahui adanya gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) berdasarkan pemberitaan media. Berdasarkan berita tersebut, diketahui materi gugatan dari pasangan nomor urut 1 tersebut terkait Surat Keputusan KPUD Tebing Tinggi No. 3 tahun 2011 tentang penetapan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tebing Tinggi yang salah satunya menyangkut penetapan Eddy Sofyan sebagai calon Walikota Tebing Tinggi. “Karena itu keputusan kita, tentu gugatan itu akan kita hadapi. Sampai saat ini kita masih menunggu surat gugatan dari PTUN,”ucapnya. Dibagian lain Ketua KPUD Sumut Irham Buana Nasution SH, MH menyebutkan Pelimihan Suara Ulang ini dilaksanakan berdasarkan keputusan MK yang memerintahkan melaksanakan pemilihan ulang Walikota dan Wakil Walikota Tebing Tinggi. Keputusan itu dikeluarkan karena salah satu calon Walikota ada yang tidak memenuhi sarat administrasi. Yakni sudah pernah di jatuhi hukuman pidana atau tersangkut kasus pidana dengan ancaman hukuman lima tahun. Pada keputusan itu juga disebutkan ditetapkan partai politik pengusung yang dinyatakan gugur boleh mengajukan calon pengganti yang di usung. Kata Irham, KPU Tebinggi Tingi sendiri sudah melaksanakan beberapa tahapan termasuk pergantian pasangan calon. Tahapan ini disusun bersama KPU Pusat, dan KPU Provinsi.(TIM)

KPUD Kota Tebing Tinggi di bawah kepemimpinan Wal Ashri sudah menetapkan tanggal pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilukada Kota Tebing Tinggi pada 28 Juni 2011. PSU ini diikuti 5 pasangan calon Walikoa dan Wakil Walikota. Pemko juga sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp8 Milyar. PEMILUKADA pada 12 Mei 2010 lalu, diikuti 5 pasangan calon dengan anggaran APBD Rp8 milyar. Ketika itu dimenangkan pasangan nomor urut 4 HM.Syafri Chap- Ir H Hafas Fadillah MAP Msi dengan mengantongi 27 ribu lebih suara.Tapi kemenangan itu digugat, karena Syafri Chap dinilai tidak memenuhi salah satu syarat Pemilukada. Gugatan itu dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK) dan kemudian dikeluarkan keputusan No.12/PHPUD/ D0VIII/2010 tanggal 3 Juni 2010.

Isinya memerintahkan KPU Kota Tebing Tinggi menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang diikuti seluruh pasangan calon kecuali pasangan HM.Syafri Chap-Hafas Fadillah. MK juga menyatakan KPU Kota Tebing Tinggi melakukan kesalahan dan bertindak tidak profesional Berdasarkan putusan tersebut, maka dijadwal untuk melaksanakan PSU Pemilukada Tebing Tinggi diikuti kelima pasangan calon. Bedanya, Hafas Fadilah berpasangan dengan Eddy Syofian. Keikutsertaan Eddy Syofian akan berpotensi memicu permasalahan baru. Meskipun Eddy Syofian berhenti sebagai Pj Walikota didasari surat pemberhentian dari Sekditjen Otda atas nama Drs Ujang Sudirman MM. Berdasarkan berbagai persoalan ini, masyarakat Tebing Tinggi khawatir proses pelaksanaan PSU Pemilukada ini akan kembali bermasalah. Bila itu terjadi maka uang rakyat sebesar Rp8 Milyar akan kembali sia-sia.(TIM)

Warga Apatis Golkar Yakin Menang

Money Politic dengan Dalih Cost Politic JELANG dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Tebing Tinggi 28 Juni mendatang, berhembus kabar tak sedap. Yakni adanya tindakan pihak-pihak tertentu melakukan Ilegal action. Indikasi itu terlihat dari sejumnlah momentum yang terjadi di Kota Tebing Tinggi. Untuk menyamarkan tindakan illegal action, maka disusun skenario apik. Misalkan pemberian bantuan dalam bentuk dana saat digelar pertemuan dengan sejumlah warga. Bahkan di kelurahan dan di lingkungan ada oknum tertentu yang ujuk-ujuk menjadi manusia dermawan dan baik hati. Oknum tersebut menyediakan dana untuk pengurusan KTP secara gratis. Jumlah bantuan bervariasi antara Rp50.000 sampai Rp100.000 per KTP. Karena pemberian bantuan itu jelang pelaksanaan PSU, wajar muncul kecurigaan pemberian bantuan tersebut dimaksudkan untuk menghimpun dukungan demio kepentingan pasangan calon yang ikut bertarung menuju Tebing Tinggi-1.

Bukan itu saja, beberapa hari sebelum PSU, semua pasangan calon muncul menyaru sebagai dewa penolong. Padahal sebelumnya, mereka nyaris tidak peduli akan nasib wong cilik di Kota Lemang tersebut. Menurut Amir Hasby Syam dari DPC KWRI Kota Tebing Tinggi, kasus ilegal action yang dipertontonkan pasangan calon harus disikapi pihak terkait, khususnya panitia pengawas (Panwas. Kita mau pelaksanaan PSU berlangsung jujur, fair play dan steril dari segala macam bentuk indikasi money politic. Untuk menghindari tuduhan money politic, para oknum tersebut mendengungkan bahwa dalam politik tentu harus ada cost politik. Upaya meraih suara dengan cara seperti itu tentu akan berdampak pada 'idiotisasi politik' yang dilakukan secara sistematis. “Jika ini tindakan money politic dengan dalih apapun tidak dihentikan akibatnya warga akan terus terbelenggu,”kata Hasby.

PEMUNGUTAN Suara Ulang (PSU) pada Pemilukada Kota Tebing Tinggi yang akan digelar pada 28 Juni mendatang disambut dingin masyarakat. Padahal dari sisi demokrasi, pelaksanaan PSU tersebut bagian dari peran serta warga menentukan pemimpin kota itu 5 tahun ke depan. Sikap dan penilaian warga Tebing Tinggi tersebut bukan tidak beralasan, meskipun pasangan calon yang bertarung tidak berubah, kecuali pasangan calon yang diusung Partai Golkar. Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Partai Golkar sebelumnya Syafri Chaphafas Fadhilah. Sekarang Syafri Chap digantikan Drs H Eddy Sofiyan yang sebelumnya menjabat sebagai Pj Walikota Tebing Tinggi. Tokoh Muda Politik Kota Tebing Tinggi, Syahbudin Abduh Hasibuan yang menyampaikan, bahwa pada PSU ini jumlah golput akan bertambah. Itu kemungkinan besar akan terjadi, jika melihat sikap apatis warga menatap PSU tersebut. “Jika dilihat dari sikap apatis warga, saya khawatir angka golput akan semakin tinggi bila dibandingkan pada pemilukada sebelumnya,”ujarnya menjawab KPK Pos, belum lama ini di Tebing Tinggi. Menurut Abduh, ada tiga alasan kuat warga melihat PSU yang dalam waktu dekat akan dilaksanakan. Yakni, pasangan calonnya tidak ada perubahan berarti, tidak ada sosialisasi atau kampanye dan warga jenuh. Dengan ditiadakannya kampanye, tentu tidak dapat memperoleh informasi tentang visi misi, meskipun sebelumnya telah disampaikan. Faktor utama yang membuat warga apatis karena jenuh menghadapi proses demokrasi. Apalagi setelah terpilih Walikota dan Wakil Walikota, tingkat

kesejahteraan tidak ada perubahan. Kesan yang muncul dari proses demokrasi tersebut hanya menghabiskan uang rakyat secara sah tapi tidak menghasilkan apa-apa bagi warga. Menurut Abduh, kalau PSU mau berhasil, maka KPU sebagai penyelenggaran harus bekerja keras memberikan pemahaman bagi warga akan arti penting memberikan hak politiknya. Termasuk proses PSU akan membawa manfaat positif dalam rangka membangun tonggak demokrasi yang tangguh di Tebing Tinggi. Tanpa itu, maka PSU bisa dikatakan akan gagal dalam artinya tingkat partisipasi warga akan sangat rendah. Oleh karena itu, lanjut Abdu, PPP sebagai satu kekuatan politik di Tebing Tinggi mengambil dan melaksanakan peran tersebut. Saat ini kader-kader PPP terus melakukan pencerahan pemahaman masyarakat akan arti pentingnya menggunakan hak politik. Tentu kata Abduh, membolisasi dan menggerakkan massa seperti ini perlu dilakukan seluruh pemangku kepentingan terkait pelaksanaan PSU tersebut. Namun perlu kami ingatkan, jangan mobilisasi massa dilakukan dengan kekuatan uang. “Memonilisasi dan menggerakkan masyarakat agar datang ke TPS menggunakan hak suaranya penting, tapi jangan dengan kekuatan uang,”tegas Abduh. Dibagian lain tokoh agama Kota Tebing Inggi ustad Agusul berpendapat, sejauh ini sikap apatis masyarakat sangat terasa dan sangat berpotennsi menciptakan golput yang luar biasa. Saat ini kata Agusul, warga tak merasa berkepentingan dengan PSU. Kemudian minimnya warga mendapat informasi terkait pelaksanaan PSU juga memicu sikap dingin yang ditunjukkan warga menyambut PSU.(TIE/MH)

KPU Salah Tafsir Putusan MK? NURIYONO salah satu dari tim kuasa hukum pasangan calon Umar Junaidi Hasibuan-Irham Taufik, mengakui pihaknya telah melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Kota Medan. Kita telah mendaftarkan gugatan ke PTUN pada 30 Mei 2011. Gugatan itu menyangkut Surat Keputusan KPU Kota Tebing Tinggi Nomor 03 Tahun 2011 tentang penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah pada pemungutan suara ulang Pemilukada Tebing Tinggi. Gugatan ini kata Nuriyono

dilayangkan karena KPU Tebing Tinggi dinilai salah menafsirkan atas keputusan MK yang berbunyi, memerintahkan kepada KPU Kota Tebing Tinggi untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang yang diikuti seluruh pasangan calon walikota dan wakil walikota kecuali Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota HM Syafri Chap dan Ir. H. Hafas Fadillah MAP. Msi. Pemahaman putusan ini, berarti pasangan calon nomor urut 4 ini gugur demi hukum, bukan berarti bisa digantikan orang lain. Terbitnya surat no 03 tahun

2011 tentang penetapan pasangan calon ini membuktikan terjadinya kesalahan pemahaman bahkan keliru menafsirkan isi putusan MK. Kalau KPU paham memaknai keputusan MK itu, tak perlu diterbitkan lagi surat keputusan tersebut. Sebab dengan diterbitkannya surat keputusan tersebut mengakibatkan cacatnya proses administrasi penyelenggaraan Pemilukada Kota Tebing Tinggi. Lebih lanjut Nuriyono menjelaskan bahwa terdapat perbedaan pemahaman dan pemaknaan antara pemungutan

suara ulang dengan pemilukada ulang. Pada Pemilukada ulang, maka seluruh tahapan harus diulang, mulai pendaftaran calon sampai pemungutan suara. ”Sedangkan pemungutan suara ulang, tidak seluruh tahapan diulang, tapi langsung pada tahapan pemungutan suara ulang,”terangnya. Selain terkait pemahaman keputusan MK, posisi Eddy Syofian sebagai Pj Walikota harusnya bertugas memfasilitasi Pemilukada. Kemudian pejabata kepala daerah tidak dapat menjadi

calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Ini sesuai pasal 40 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2005 jo PP No. 17 tahun 2005 jo PP No. 49 tahun 2008 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah. Keputusan KPU Tebing Tinggi menetapkan Eddy Syofian sebagai salah satu calon Walikota jelas pelanggaran hukum. Artinya KPU Tebing Tinggi sebenarnya tidak bisa menetapkan pasangan calon Edy Syofian sebagai calon

Walikota berpasangan dengan Hafas Fadilah sebagai calon Wakil Walikota Tebing Tinggi. Atas dasar berbagai fakta itu, maka pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tebing Tinggi Umar Junaidi – Irham Taufik melalui tim kuasa hukum mengajukan gugatan ke PTUN. ”Meskipun Eddy Syofian telah berhenti menjabat Pj Walikota, namun kita melihat proses di Kemendagri tidak melalui tahapan dan prosedur semestinya. Intinya kita melihat banyak cacat dan kejanggalan,”ujarnya. (TIE/MH)

KPK POS

8

E D I S I 153 13-19 JUNI 2011

POLITIK

SUMUT

DPRD Medan Kecam Pemberhentian 22 Kepling

SEMILOKA PNPM–Wabup Langkat Budiono, SE didampingi Kepala Bappemas dan Pemdes Propinsi Sumatera Utara H. Rusli, ketua DPRD Langkat H. Rudi Hartono Bangun, SE, MAP, sekdakab. Langkat Drs. Surya Djahisa, M.Si dan Kaban PMDK Drs. Jaya Sitepu saat membuka semiloka DPRD dan SKPD di ruang pola kantor Bupati, Selasa (7/6).

Wabup Langkat Kukuhkan Pokja RBM STABAT - Semiloka DPRD dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai bagian dari suatu proses dalam Program Nasional Pemberdayaan (PNPM) diharapkan dapat memperkuat komitmen bersama dalam penggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat di Langkat. “PNPM program pembangunan yang pro rakyat dan semakin mendapat hati di masyarakat” tegas Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu dalam arahan tertulisnya yang dibacakan Wabup Budiono, SE saat membuka Semiloka DPRD dan SKPD di ruang pola kantor Bupati, Selasa (7/6). Bupati menegaskan, mengingat PNPM sudah mendapat hati di masyarakat maka para pelaku PNPM diharapkan mampu menjaga integritas dan profesionalitas diri serta meningkatkan kinerja di lapangan demi kesejahteraan masyarakat. Ngogesa menyadari keterbatasan anggaran lewat dana sharing dari pusat yang menjadi kendala perlu disikapi lewat komitmen bersama antara Eksekutif dan Legislatif serta masyarakat guna memperkuat koordinasi lintas sektoral serta memperkuat forum DPRD dalam menyusun rencana kerja pembangunan daerah. Bupati juga menekankan dalam semiloka diharapkan dapat memberikan hasil yang signifikan dalam upaya mem-

bangun pemberdayaan masyarakat dalam rangka penanggulangan dan pengentasan kemiskinan. Sebelumnya Ketua DPRD H. Rudi Hartono Bangun, SE, MAP menyampaikan bahwa seluruh anggota DPRD yang tergabung dalam Komisi I siap memantau kinerja para pelaku PNPM. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (PMDK) Drs. Jaya Sitepu melaporkan berbagai program PNPM sejak tahun 2007 hingga 2010 yang telah menghabiskan dana sebesar Rp.68,15 miliar dengan rincian APBN Rp. 55,97 miliar dan APBD Rp. 12,18 miliar. Untuk tahun 2011 Langkat mendapat alokasi dana PNPM-MP sebesar Rp. 15 miliar dan PNPMMP Integrasi Rp. 5 Miliar. Pada kesempatan tersebut juga dikukuhkan para pengurus Pokja Ruang Belajar Masyarakat (RBM) oleh Wabup Budiono, SE dengan dasar Surat Keputusan Kaban PMDK Nomor 414.2-25/BPMDK/K 2011 tertanggal 12 Mei 2011 antara lain: Ketua Mujuri Surbakti, sekretaris Priadi, bendahara Thomas Ginting, koordinator Community Based Monitoring (CBM) Dra. Nilawati, koordinator advokasi hukum Persadanta Sembiring, SH, Koordinator Media Syamsul Adha, SSTP, koordinator Tim Pelatih Masyarakat (TPM) Ahmad Fitria,S.Sos.(JUL)

Langkat Terbaik Raskin Se-Sumut 2011 STABAT - Pemkab. Langkat medio Januari hingga Juni 2011 merupakan daerah yang berhasil dalam kategori terbaik dalam pendistribusian raskin. Pernyataan tersebut disampaikan ketua Raskin Sub Divre Medan H. Pangadilan Lubis, SH saat menghadiri rapat evaluasi raskin 2011 bertempat di rumah dinas Bupati, Kamis (9/6). Sebelumnya Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu yang memimpin langsung rapat dimaksud kembali mewantiwanti para Camat untuk tidak bermain-main dengan program raskin sekaligus secara sadar melaksanakan dan mensukseskan tugas tersebut sebagai bagian dari mendukung kebijakan program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan. Kabag Perekonomian Basrah Pardomuan melaporkan rapat evaluasi raskin dilakukan setelah sebelumnya dilakukan monitoring ke masingmasing Kecamatan untuk memperoleh informasi secara utuh terhadap program dimaksud. Terhadap masih adanya keluhan terkait penambahan harga raskin di lapangan,

disebutkannya karena wilayah topografi Langkat yang berbeda satu dengan lain sehingga perlu dituangkan dalam kesepakatan bersama sepanjang tidak memberatkan masyarakat penerima. Menyinggung banyaknya yang berharap sebagai penerima raskin, pihaknya menyayangkan sebab raskin diperuntukkan bagi masyarakat pra sejahtera sehingga terkadang menimbulkan kecemburuan di pihak lain. Namun demikian sesuai dengan informasi dari BPS Langkat bahwa pada bulan Juli nanti akan dilakukan pendataan ulang terhadap rumah tangga miskin. “Data dimaksud tentu menjadi kekuatan bagi pelaksana distribusi raskin di lapangan” kata Basrah mantan Camat yang pernah bertugas di Selesai dan Padang Tualang. Hadir dalam rapat tersebut antara lain Assisten Adm. Ekbangsos Indra Salahuddin, Kepala Bappeda Ansyarullah, Kabag Humas Syahrizal, Kasi Intel Kajari Zulfahmi, Kasat Intel Polres AKP. Asril, LSM Pendamping M. Togar Lubis, Bulog Divre Medan Waris dan para Camat se-Kab. Langkat. (JUL)

MEDAN - Komisi A DPRD Medan kembali mengecam pemberhentian 22 Kepala Lingkungan (Kepling) yang bertugas di wilayah Kecamatan Medan Maimun. Bila sebelumnya anggota dewan dari Fraksi Golkar CP Nainggolan mensinyalir adanya unsur suap, kali ini Ketua Komisi A DPRD Medan Ilhamsyah mengidentikkan hal tersebut sebagai tindakan tidak berprikemanusiaan. “Sebenarnya hal ini tidak berprikemanusiaan, dimana

seorang Camat memberhentikan puluhan kepling dengan alasan yang tidak jelas,” kata Ilhamsyah saat dikonfirmasi wartawan melalui telepon terkait masalah ini, Kamis (9/6) di Medan. Menurutnya, sebagai seorang Camat yang membawahi lurah dan kepling, semestinya dapat mengayomi bawahannya, bukan malah melakukan tindakan sejenis itu. Terlepas adanya Peraturan Walikota (perwal) yang mengatur masalah status kepling, seyo-

gyanya Camat bertindak berdasarkan prikemanusiaan. Karenanya, tambah Ilhamsyah, pihaknya selaku Komisi A yang membidangi masalah pemerintahan akan menjadwalkan pemanggilan Camat Medan Maimun Said Reza guna mendapatkan penjelasan masalah ini. Diketahui, berdasarkan pengaduan yang masuk ke Fraksi Golkar DPRD Medan, Camat Medan Maimun Said Reza memberhentikan 22 kepling di wilayahnya.

Pengaduan ini berasal dari salah seorang kepling yang merasa keberatan diberhentikan karena tanpa alasan yang jelas dan para kepling pun merasa tidak membuat kesalahan yang fatal. “Total kepling di Medan Maimun sebanyak 66 orang, ke 22 kepling yang tidak diperpanjang berusia diatas 58 tahun. Kalau keplingnya masih mampu dan diterima warga, kenapa harus diberhentikan. Keplingkan bukan PNS yang wajib pensiun,” ujar Ilhamsyah.(SBC)

Plt Sekdakab Dilantik

Bupati:Jangan Perjualbelikan Jabatan RANTAUPRAPAT - Bupati Labuhanbatu Dr H Tigor Panusunan Siregar,SpPD menyerahterimakan pejabat Sekdakab Labuhanbatu dari pejabat lama H Hasban Ritonga SH kepada pejabat baru H Ali Usman Harahap,SH dalam suatu acara yang dilaksanakan di ruang data dan karya kantor bupati, Kamis (9/6). Serah terima ini dilaksanakan berkaitan pengunduran diri Hasban Ritonga SH yang kesehatannya terus menurun. Pengunduran diri Hasban Ritonga dikukuhkan dengan Keputusan Plt Gubsu, Nomor 800/2074/2011 tanggal 6 Juni 2011 tentang Pemberhentian Sekdakab Labuhanbatu. Pengangkatan Plt Sekdakab Labuhanbatu H Ali Usman Harahap SH didasarkan Keputusan Plt Gubsu Nomor 800/1079/III/2011 tentang Pengangkatan Plt Sekdakab Labuhanbatu. Bupati mengatakan, serah terima ini merupakan salah satu upaya mengukuhkan manajemen Pemkab agar dalam menjalankan roda pemerintahan dapat berlangsung dengan semestinya. Terkait pengangkatan Ali Usman Harahap, Tigor mengatakan Ali Usman Harahap mempunyai kecakapan untuk memangku jabatan tersebut. Oleh sebab itu, kata Tigor, Sekdakab yang baru harus mampu menjadikan dirinya koordinator seluruh SKPD menjalankan roda pemerintahan di daerah ini. “Sekdakab merupakan staf dibawah bupati untuk mengkoordinasikan seluruh SKPD,” tegas Tigor. Pada kesempatan itu Bupati meminta Plt Sekdakab dapat me-

SEKDAKAB–H Hasban Ritonga SH (kiri) disaksikan Bupati Dr H Tigor Panusunan Siregar SPPD (tengah) ketika menyerahkan naskah serah terima jabatan kepada Plt Sekdakab H Ali Usman Harahap SH (kanan). nyukseskan visi-misi Tigor-Suhari, antara lain menyukseskan program KTP Gratis, pelayanan kesehatan dan lain-lain. Berdayakan seluruh staf yang ada dan ingatkan seluruh pimpinan SKPD untuk melaksanakan good governance dan clean governance (pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih). Pemerintahan yang baik dan bersih ini sangat kita butuhkan, kata bupati, karena dari hasil laporan BPK selama ini Labu-

hanbatu hanya mampu meraih Wajar Dengan Pengecualian. Hal ini kita raih karena banyaknya permasalahan yang kita hadapi dalam laporan keuangan daerah. ”Untuk itu, pada 2011 ini, saya berharap laporan pada predikat Wajar Tanpa Pengecualian”, pintanya. Dalam setiap pengangkatan pejabat, kata Tigor, jangan sekalikali berbicara uang, apabila ada informasi yang memperjualbelikan jabatan, saudara akan ber-

hadapan dengan saya. Bupati juga memberikan 5 larangan yakni, jangan bekerja sendiri, jangan bertindak sendiri, jangan berfikir sendiri, jangan bertanya sendiri dan jangan menjawab sendiri. Hadir Ketua TP PKK Dr Hj Fitra Laila Tigor Panusunan, SpTHT, Asisten Pembangunan Drs Edi Sampurna Rambe, M.Si, Asisten Administrasi Keuangan Ahmad Muflih SH, para kepala SKPD dan undangan lainnya.(HAH)

AMPI Dukung Ngogesa

Sigit: Penetapan Sekdaprovsu Definitif Tak Perlu Buru-buru

STABAT - Seluruh jajaran dan Kader simpatisan Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Kabupaten Langkat diinstruksikan untuk mendukung penuh kepemimpinan H. Ngogesa Sitepu Ketua DPD-Golkar Langkat yang juga menjabat Bupati. “AMPI Langkat saya minta mengawal pemerintahan Ngogesa,” sebut Ketua DPD AMPI Sumut H.M. Syaf Lubis pada Pelantikan Satuan Mahasiswa (Satma) AMPI dan Rayon AMPI di Stabat, Kamis (9/6). Sementara itu, Ketua DPD Golkar Langkat H. Ngogesa Sitepu menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan jajaran AMPI. Berbagai pujian sesungguhnya merupakan motivasi sekaligus ujian bagi dirinya untuk terus berbuat maksimal. Ketua DPD KNPI Langkat M. Syamsul Harahap, mengharapkan Satma AMPI dan generasi muda meninggalkan paradigma meminta, akan tetapi hendaknya mampu menjual program untuk bersinergi dengan Pemkab. Ketua DPD AMPI Kabupaten Langkat dr. R. Suwelen melaporkan kegiatan yang dilakukan merupakan upaya konsolidasi organisasi. Pengurus yang dilantik terdiri dari Ketua M. Agung Kurniawan, Sekretaris Rizki Yovnanda Sitepu, Bendahara Wani Oktavia, SH. Untuk Rayon AMPI Kecamatan Wampu Ketua Baharuddin, Sekretaris Arbai, Bendahara Sumardiah dan Rayon AMPI Binjai Ketua Muliono, Sekretaris Mukhlas Adinata, SPd, Bendahara Erwin Ginting. Rayon AMPI Stabat Ketua M. Ridho Lubis, Sekretaris Ahyar Lil, Bendahara Siti Rahma.(JUL)

MEDAN - Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sekdaprovsu) definitif memang perlu secepatnya ditetapkan, namun dalam penetapan tersebut tidak harus buru-buru atau asalasalan. Sebab, kata Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara, Sigit Pramono Asri, Sekdaprovsu itu merupakan jabatan strategis di Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu). “Sehingga dalam penetapannya tidak perlu buru-buru dan asal-asalan, karena dikhawatirkan dapat merusak dua tugas Sekdaprovsu, yakni sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD)

serta sebagai Ketua Baperjakat,” kata Sigit Pramono Asri menjawab wartawan di Medan, Sabtu (11/6). Sebagai pimpinan birokrasi, sebut Sigit, jika penetapan Sekdaprovsu Definitif dilakukan dengan buru-buru, dikhawatirkan dapat menurun kepada birokrasi dibawahnya yang makin tidak melayani dan pembangunan makin tidak efisien dan akuntabel. Oleh karena itulah, ungkap politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sumatera Utara ini, tahapan penetapan Sekdaprovsu Definitif ini sangat rumit. “Dari provinsi oleh kepala daerah diusulkan kepada Kemendagri dan diproses lalu dikirim ke Tim Penilaian

Akhir (TPA) yang diketuai oleh Wakil Presiden Boediono,” kata Sigit. Ketika sudah masuk ke TPA yang beranggotakan Kemendagri, Seskab, Sesneng, BIN dan Kemen PAN, kata Sigit, bukan lagi domainnya provinsi. “Kepala daerah hanya bisa berkomunikasi dengan Kemendagri, sebab prosesnya sudah di TPA, maka ditunggu saja dan hormati mekanisme yang ada,” ujar Sigit. Kalau sementara ini Sekdaprovsu dijabat oleh pelaksana tugas, kata Sigit, mudah-mudahan pelaksana tugas bisa menjaga dinamika dan stabilitas pemerintahan membantu tugas-tugas pelaksana tugas gubernur. (SBC)

PNS harus Siap Ditempatkan di Seluruh Wilayah RANTAUPRAPAT - Salah satu program Pemkab Labuhanbatu mengejar ketertinggalan dengan memberikan pengertian bagi orangtua murid dan melengkapi fasilitas pendidikan. Terutama di daerah pantai yang selama ini kurang mendapat perhatian. Hal itu dikatakan bupati Labuhanbatu Dr H Tigor Panusunan Siregar,SpPD

kepada wartawan baru-baru ini di Labuhanbatu. Tigor menjelaskan membangun dunia pendidikan memang tidak dapat langsung dilihat hasilnya satu atau dua tahun. Tapi baru dapat kita rasakan 10 sampai 20 tahun kemudian. Sebab itu, salah satu misi Tigor-Suhari membangun pendidikan berdasarkan keimanan dan ketaqwaan. Mengutamakan

pendidikan bagi generasi muda saat ini sudah harus kita tanamkan, karena dalam kurun waktu 20 tahun ke depan Labuhanbatu tidak bisa lagi mengandalkan perkebunan sebagai hasil utama kita. Saat ini, lahan yang tersisa untuk mengembangkan perkebunan sudah sangat minim. Jadi sangat tidak memungkinkan diandalkan.

Berkaitan dengan itu, kata Tigor, mulai saat ini para orang tua sudah seharusnya mengalihkan pendidikan anak-anaknya menggeluti dunia jasa, seperti kedokteran, para medis, perbengkelan, guru dan layanan jasa lainnya. Kemudian menyikapi pernyataan yang mengatakan kalau seorang PNS ditempatkan di daerah pantai merupakan buangan,

Tigor menjelaskan, itu tidak benar. Justru penempatan PNS formasi 2010 sebahagian besar ditempatkan di daerah pantai. Ini artinya Pemkab Labuhanbatu memberikan perhatian yang cukup besar terhadap daerah pantai. Kata Tigor seorang PNS harus siap ditempatkan dimana saja di seluruh wilayah Indonesia. Itu sudah menjadi komitmen dan

syarat utama yang kita tandatangani di atas surat bermaterai begitu kita dinyatakan lulus sebagai PNS. Kalau ada yang tidak mau dimutasi ke daerah pantai, sebaiknya dia jangan jadi PNS karena PNS tidak cocok bagi dirinya. ”Saya dalam mengawali PNS juga ditempatkan di daerah yang terisolir, tetapi saya tetap jalani karena disanalah kita dapat

mengetahui arti kehidupan yang sebenarnya,” ungkapnya. Berkaitan dengan siswa berprestasi, ke depan Pemkab Labuhanbatu akan memberikan beasiswa kepada siswa berprestasi. Pemkab tidak akan membedakan, apakah mereka berasal dari keluarga miskin atau keluarga mampu karena mereka semua adalah anak-anak kita.(HAH)

KPK POS

9

E D I S I 153 13-19 JUNI 2011

POLITIK

SUMUT

DPP Demokrat Diminta Gelar Muscab

FPG DPRD Binjai Protes Perwal Kepling

KISARAN - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat diminta untuk segera melakukan Musyawarah Cabang (Muscab) di Kabupaten Batubara. Hal ini disampaikan kader Demokrat Raden Suroto S.Pd kepada KPK Pos menyikapi pelaksanaan Muscab untuk Kab Batubara yang belum terlaksana. Raden juga menyebutkan bahwa Zar Halwi salah satu calon Ketua DPC Partai Demokrat Kab Batubara, saat ini

BINJAI - Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD Binjai memprotes Peraturan Walikota (Perwal) Binjai nomor : 26 /2011 tertanggal 9 Mei 2011. Perwal itu mengatur tentang Lembaga Permasyarakatan Kelurahan Kota Binjai. Untuk itu FPG meminta agar ditinjau ulang sebab dinilai sulit diterapkan langsung di masyarakat.

sudah mendominasi. Baik dukungan dari PAC maupun elemen masyarakat seperti tokoh agama, pemuda, LSM dan ormas lainnya. Zar Halwi merupakan sosok yang kerap berada di tengahtengah masyarakat merupakan figur yang diyakini dapat melayani dan membangun bersama Pemkab Batubara. Untuk itu diminta DPD dan DPP Demokrat diminta tidak mengulurulur waktu dan segera menjadwalkan Muscab.(IN)

Demikian dikatakan, Ketua Fraksi PG Zainuddin Purba,SH didampingi dewan penasehat Ir. H. Haris

Harto yang juga Ketua DPRD Binjai, HM Yusuf SH, Hj.Rini Sofyanti, Helga Octora Halim S.Sos, Nizamuddin Siagian,Ishamdani,SH menjelaskan Rabu pekan lalu di ruang FPG DPRD Binjai. Mereka menilai peraturan tersebut masih memiliki kontoversi dalam penerapanya. Bagaimana jika seorang kepling sudah berusia lanjut, namun kinerjanya masih dipercaya dan dinginkan masyarakat. “Inikan menyangkut batas maksimal umur kepling ditentukan 65 tahun. Bagaimana jika diusia 70 tahun masih energik,” ujar Haris

Harto menambahkan. FP Golkar menangapi secara serius khususnya tentang Perwal yang mengatur masa pengangkatan dan jabatan Kepling tersebut, sebab banyak menimbulkan protes saat anggota DPRD menjalani reses bersama masyarakat di lapangan. Haris Harto menyebutkan, beberapa lurah di Kota Binjai mengakui belum ada sosialisasi Perwal No.26 yang mengatur Lembaga Permasyarakatan Kelurahan di Kota Binjai. Haris Harto menerangkan, tidak ada undang-undang yang mengatur batas usia. Sehingga kepala ling-

kungan yang dulunya tanpa honor, bekerja tanpa pamrih, sekarang mau diganti, akibat terbatas usia. Padahal kepling usia di atas 65 tahun masih energik bekerja dan masih aktif. Anggota DPRD Binjai mengakui keluarnya Perwa No.26/2011 membuat kekecewaan masyarakat. Menurut Sekjend Porum Peduli Kota Binjai (POPIN) M.Simarmata kepada koran ini menyatakan mendukung Perwal Kepling No.26/2011. "Masyarakat hendaknya jangan terikut-ikut muatan politik, dan faktanya selama ini kepling terikut-ikut muatan politik,” tandasnya.(SBR)

Peserta SSDN PPSA XVII Lemhannas RI Kunjungi Sergai Bupati Dr H Tigor Panusunan Siregar,SpPD ketika menjelaskan program Pemkab Labuhanbatu dihadapan insan pers yang meliput pemberitaan sehari-hari di Labuhanbatu.

Coffee Morning Bupati, SKPD dan Wartawan RANTAUPRAPAT – Menjalin keakraban dengan insane pers, Bupati Labuhanbatu Dr H Tigor Panusunan Siregar, SpPD dan seluruh SKPD Pemkab Labuhanbatu mengadakan coffee morning di ruang data Karya Kantor Bupati Labuhanbatu, belum lama ini. Pada kesempatan itu Bupati memaparkan langkahlangkah dan isu-isu strategis memajukan Labuhanbatu. Mulai dengan tapal batas, dilema Pasar Gelugur dan sejumlah permasalahan lainnya. Bupati mengatakan ia bukan orang yang alergi terhadap kririkan. Kritik membangun dan sehat sangat dibutuhkan setiap orang agar tidak salah langkah menjalankan tanggung jawabnya. Kritikan boleh-boleh saja asal jangan melecehkan, karena melecehkan bukanlah budaya kita sebagai bangsa yang menjunjung tinggi budi pekerti. “Sebagai manusia, saya bukan tidak punya kesalahan dan kelemahan, karena kebenaran hakiki itu bukan milik manusia tetapi milik Allah Swt, Tuhan yang Maha benar,” ujarnya. Bupati juga menjelasakan program-program Tigor-Suhari yang telah, sedang dan akan dilaksanakan. Seperti program KTP Gratis mendapat tanggapanm beragam dari masyarakat. Dijelaskan bupati bahwa dalam pelaksanaannya memang terjadi kemacetan karena terbatasnya sarana dan prasarana. Disisi lain membludaknya masyarakat mengurus KTP gratis. Dapat kita bayangkan, kata Tigor, ada sekitar 60.000 orang yang mengurus KTP di saat bersamaan. Tentu untuk menyelesaikannya membutuhkan waktu cukup lama, karena kemampuan produksi KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil hanya sekitar 800 buah per hari. Hal ini hendaknya dipahami masyarakat, karena keadaan ini bisa dimanfaatkan orang yang tidak bertanggung jawab untuk mengais keuntungan dengan menjan-

jikan kalau dibayar akan cepat selesai KTP-nya. Itu tidaklah benar, karena proses pembuatan KTP di kantor Camat dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil telah melalui standar yang cukup ketat. Apabila ada yang melakukan pengutipan tentu akan diberi sanksi berat. Sampai saat ini, katanya, KTP yang menumpuk di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ada sekitar 6000 lagi. Kalau diakumulasikan dari seluruh kecamatan, maka KTP yang tertunggak pencetakannya ada sekitar 36.000 lagi. Bupati juga menjelaskan, saat ini pembuatan KTP dilaksanakan melalui proses SIMDUK (Sistem Informasi Kependudukan), tetapi ke depan proses pembuatan KTP sudah menggunakan sisten Elektronik KTP (E-KTP). Masalah pasar Gelugur yang belum dapat difungsikan, Bupati menjelaskan ada 4 tahapan yang dilaksanakan Pemkab dalam proses operasionalnya. Keempat proses itu, sosialisasi, pengundian, kontrak perjanjian dan pemindahan. Saat ini yang dilakukan proses pengundian. Dalam proses ini, kata Tigor, dari 650 pedagang, sudah 553 orang yang melakukan pengundian, sisanya 97 pedagang. Dari 97 orang yang belum diundi itu 45 orang menyatakan tidak mau diundi. Perlu saya jelaskan, kata Tigor, apabila seluruh pedagang ditempatkan di lantai 1, maka kios tidak mencukupi. Ini tentunya menimbulkan masalah, sebab itu, Pemkab mencoba membagi pedagang jadi 2 jenis yakni zona kering dan basah. Pedagang kering dan basah ini tentunya harus siap ditempatkan apakah di atas atau di bawah. Masalahnya pedagang berebut ditempatkan di bawah dengan alasan di atas sepi pengunjung. Untuk mengatasi ini, jelas Tigor, Pemkab akan memasang lift pengangkut barang (escalator) dan elevator di tempat yang mudah dijangkau, sehingga permasalahan tangga yang tinggi dapat segera diatasi.(HAH)

SEI RAMPAH - Bupati Serdang Bedagai (Sergai) Ir. H.T. Erry Nuradi, M.Si menerima kunjungan peserta Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN) Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) ke XVII Lemhannas RI tahun 2011. Rombongan diterima di Aula Sultan Serdang kompleks kantor Bupati Sergai di Sei Rampah, Kamis (9/6). Rombongan peserta SSDN PPSA Lemhanas RI ini dipimpin Mayjen TNI Bambang Sutrisno dan 26 orang peserta berasal dari TNI, Polri, akademisi dan ormas. Turut hadir Ketua DPRD Sergai H Azmi Yuli Sitorus SH, M.SP, Wakil Ketua DPRD Drs. H. Sayuti Nur, M.Pd, Unsur Muspida, Sekdakab Sergai Drs. H. Haris Fadillah, M.Si, Staf Ahli Bupati, Asisten, Kadis, Kaban, Kakan, Kabag serta camat seKabupaten Sergai. Bambang Sutrisno selaku ketua rombongan mengatakan tema SSDN PPSA XVII Lemhannas RI 2011 adalah penanggulangan terorisme dan penyelenggaraan pertahanan

LEMHANAS RI–Bupati Sergai Ir. H.T. Erry Nuradi, M.Si didampingi Ketua DPRD Sergai H. Azmi Yuli Sitorus, SH., M.SP, Dandim 0204/DS Letkol Arh Wawik Dwinanto, S.Sos dan Sekdakab Drs. H. Haris Fadillah, M.Si photo bersama dengan Mayjen TNI Bambang Sutrisno selaku ketua rombongan dan seluruh peserta Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN) Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XVII LEMHANNAS RI tahun 2011 pada kunjungan observasi lapangan ke Kabupaten Sergai di aula Sultan Serdang kompleks Kantor Bupati, Kamis (9/6). nasional. Peserta diharapkan mampu memahami ketahanan Nasional dalam kerangka berpikir komprehensif dan mendiskusikan penyelenggaraan pertahanan dan pembinaan potensi wilayah khususnya di wilayah Sergai. Sementara Bupati menyatakan rasa bangga, dimana Sergai dijadikan salah satu lokasi observasi lapangan para peserta SSDN PPSA XVII Lemhannas RI tahun 2011. Dalam sesi tanya jawab Bupati menyampaikan kondisi geografis, sosial politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, pertahanan dan keamanan di Kabupaten Sergai. Di bidang pendidikan, Sergai telah berhasil membangun 18 SMA

Negeri, tersebar di 17 kecamatan dan 3 SMK Negeri. Meski jumlah APBD terbatas, Sergai berani selangkah lebih maju menjalankan program wajib belajar 12 tahun. Yakni dibebaskannya uang sekolah dari tingkat SD sampai SMA. Ini dilakukan agar setiap anak di Sergai mendapat hak mengenyam pendidikan layak, ungkap Bupati. Lebih lanjut menanggapi pertanyaan dari salah seorang peserta SSDN PPSA XVII Lemhannas RI tentang upaya pemerintah menekan angka pengangguran yang dianggap berpotensi sebagai sasaran rekrutmen terorisme. Bupati menjelaskan, langkah pemerintah mendirikan SMK untuk melahirkan lulusan-

lulusan siap pakai di dunia kerja, atau mampu menciptakan lapangan kerja sendiri. Langkah ini sekaligus menekan angka pengangguran dan mengurangi kemiskinan. Bupati juga mengungkapkan tidak kurang dari 123 penghargaan berhasil diraih masyarakat dan pemerintah Sergai. Terdapat 47 penghargaan tingkat nasional yang salah satunya penghargaan atas keberhasilan meraih predikat “Wajar Dengan Pengecualian” (WDP) dari hasil audit tahun 2010. Penghargaan Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tingkat nasional tahun 2011 dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Muhaimin Iskandar. (ARM)

Pemkab Asahan Wartawan Dilarang Liput Ajukan 7 Ranperda Pelantikan Bupati/Wabup Nias KISARAN - Pemerintah Kabupaten Asahan telah mengajukan 7 rancangan peraturan daerah (Ranperda) Kabupaten Asahan kepada pihak DPRD Asahan untuk segera dilakukan pembahasan. Ranperda tersebut nantinya akan menjelaskan sesuai evaluasi Pemkab Asahan dengan melihat potensi peningkatan pendapatn asli daerah (PAD). Juga untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan dan pembagunan daerah dalam upaya peningkatan kesejahteran masyarakat. “Ada 7 Ranperda yang kami ajukan ke DPRD Asahan,” kata Kepala Bagian Hukum Pemkab Asahan, Syahrul Efendi Tambunan SH, belum lama kepada wartawan. Dari pengajuan ranperda tersebut, Syahrul berharap dapat disetujui untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah Asahan. Sehingga dapat dilaksanakan dengan baik untuk mempercepat pembagunan di Asahan. Ketujuh Ranperda tersebut yakni, pertama Pajak Daerah terdiri dari Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, Penerangan Jalan, Mineral Bukan Logam dan Batuan, Sarang Burung Walet, dan

Pajak Bumi Bagunan Perdesaan dan Perkotaan. Kedua retribusi jasa umum terdiri dari retribusi pelayanan kesehatan, penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil, pelatanan parkir ditepi jalan umum, pelayanan pasar, pengujian kendaraan bermotor, pemeriksaan alat pemadam kebakaran, penyedotan kakus dan pengendalian menara telekomunikasi. Ketiga, retribusi jasa usaha terdiri dari, retribusi pemakaian kekayaan daerah, terminal, rumah potong hewan, penjualan produksi usaha daerah. Keempat retribusi perizinan tertentu terdiri dari, retribusi izin mendirikan bagunan, izin ganguan, izin trayek dan izin usaha perikanan. Kelima perubahan atas peraturan daerah kabupaten Asahan nomor 8 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja kecamatan dan kelurahan di Asahan. Ranperda keenam yakni pencabutan Perda Kabupaten Asahan nomor 25 tahun 1998 tentang retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Daerah tingkat II Asahan. Ketujuh rencana tata ruang wilayah kabupaten Asahan tahun 2011 sampai tahun 2030.(IN)

NIAS - Plt Gubsu Gatot Pujo Nugroho ST mengambil sumpah/janji Bupati dan Wakil Bupati Kab Nias periode 2011-2016, Drs Sokhiatulo Laoli,MM dan Arosokhi Waruwu, SH,MH. Acara itu digelar pada sidang paripurna istimewa DPRD Nias, Kamis (9/ 6) di Jl Pelud Gunungsitoli. Sayangnya saat pelantikan sempat terjadi aksi saling dorong antara oknum petugas Polres Nias dengan puluhan wartawan. Pasalnya para wartawan dilarang meliput pelantikan tersebut. Peristiwa itu terjadi di depan pintu masuk gedung utama DPRD Nias. Ketua LSM Indonesian Corruption Watch (ICW) Nias, Y. Zebua mengatakan pelarangan yang dilakukan oknum petugas Polres Nias terhadap puluhan wartawan sangat keterlaluan dan tindakan tidak terpuji. Kalaupun pelarangan itu atas petunjuk Sekwan Kab Nias, harusnya kenapa Sekwan tidak memberitahuan kepada media agar tidak melaksanakan kegiatan peliputan,katanya. Menurutnya, Sekwan Kabupaten Nias perlu belajar undang-undang Pers Nomor 40 tahun 1999 dan UU tentang keterbukaan informasi public. “Jangan fakum saja di depan meja,”ujar Zebua. Kita minta kepada Bupati yang baru supaya melakukan evaluasi terhadap jabatan Sekwan agar ke depan tidak mencoreng muka Pemkab Nias di depan publik, kalau perlu di copot. Kapolres Nias, AKBP Mardiaz Kusin Dwihananto yang dihubungi wartawan mengatakan sudah di cek bahwa wartawan yang masuk ke dalam ruangan harus diseleksi staf Sekwan. “Saya membantah kalau anggota saya dibilang arogan karena mereka bertugas berdasarkan petunjuk dari staf Sekwan,ucap Kapolres yang baru

menjabat tersebut. Plt Gubsu,H Gatot Pudjo Nugroho saat diminta tanggapannya usai acara pelantikan mengatakan acara pelantikan untuk umum dan tidak ada larangan kepada wartawan. Sekwan Kab Nias, Taogoli Zebua yang dikonfirmasi usai acara mengatakan sehari sebelum hari “H“ telah ada petunjuk dari protokoler Tingkat I Sumut tentang pembatasan wartawan yang meliput demi mengantisipasi fasilitas ruangan yang tidak mendukung. Sekwan juga meminta maaf atas kesilapan tersebut. Sementara Plt Gubsu saat menyampaikan arahan mengatakan pelantikan merupakan amanah undang-undang yang harus dilaksanakan berpedoman pada ketentuan yang ada. Saya mengharapakan bupati/wabup yang baru dilantik benar-benar bekerja dengan penuh tanggung jawab dalam rangka mengemban amanah rakyat. Gatot juga mengucapkan selamat melaksanakan tugas sesuai peraturan yang berlaku diselaraskan dengan visi misi. Kepercayaan masyarakat hendaknya dijaga agar pemerintahan selama masa jabatan terlaksana sesuai harapan masyarakat. Bupati Nias, Drs Sokhiatulo Laoli,MM didampingi Wabup Arosokhi Waruwu SH,MH usai pelantikan mengatakan program kerja ke depan memberdayakan PNS agar mampu melaksanakan tugas secara baik dan benar. Penempatan tetap memperhatikan latar belakang pendidikan dan pengalaman. Selain itu, keduanya siap datang ke bawah melihat keadaan masyarakat di pedesaan, di pasar dan di kota. Program ini kami selesaikan secara bersama-sama dengan Wakil Walikota agar tidak terjadi konflik horizontal.(YAGI)

Study Banding untuk Peningkatan Kinerja LANGKAT - Pelaksanaan studi banding guna menimba pengalaman dan pembelajaran dari daerah lain, sepatutnya memberikan hasil optimal bagi perubahan kinerja aparatur ke arah yang lebih baik. Terlebih study banding yang dilakukan atas kesadaran dan tanggungan pribadi para

Kepala Desa (Kades). “Manfaatkan study banding untuk peningkatan kinerja pelayanan di masyarakat dan pembangunan daerah,” kata Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu saat menjamu para Kades se-Kecamatan Bahorok di Restoran Seribu Rasa Jakarta, belum lama ini.

Keberadaan para Kades di Jakarta setelah selama 3 hari melakukan study banding ke Kabupaten Badung, Propinsi Bali mulai 26 s/d 28Juni 2011. Jamuan beruapa santap malam tersebut juga dihadiri Sekdakab Langkat Surya Djahisa, Asisten Adm Pemerintahan Astaman, Asisten Ekbangsos Indra

Salahuddin, Asisten Adm Umum Sura Ukur, Kepala BKD Amril, Kakan KPT Iskandar Z. Tarigan, Kabag Humas Syahrizal serta Camat Bahorok Sekula Singarimbun. Bupati mengingatkan, terhadap hal-hal positif hasil kunjungan study banding dapat dicontoh

sesuai kondisi masyarakat, dan yang berdampak negatif agar mampu difilter. Sebelumnya Asisten Adm Pemerintahan Astaman melaporkan, pelaksanaan study banding bagi para Kades, biayanya berasal dari pribadi masing-masing. Tujuannya menambah wawasan pengetahuan

terhadap pelaksanaan system pemerintahan desa di daerah yang dikunjungi. Zulkarnain Kades Musam Pembangunan mewakili peserta, menyampaikan terima kasih atas izin yang diberikan, sebab diantara para Kades juga ada yang baru kali pertama menumpang pesawat udara. Dari setiap desa

maupun pedukuhan yang menjadi sasaran objek mereka, banyak yang dapat dicontoh, terutama terhadap tingginya partisipasi warga membenahi wajah desanya. “Kita salut swadaya yang diterapkan untuk pembenahan jalan desa, serta kebersamaan dalam gotong royong warga,”ujar Zulkarnain.(JUL)

KPK POS

10

E D I S I 153 13-19 JUNI 2011

KRIMINAL

NAD NASIONAL

Lagi, Pelanggar Maisir Dieksekusi ACEHTAMIANG - Empat pelaku maisir (perjudian) dieksekusi, akhir pekan lalu. Pelaksanaan eksekusi dalam bentuk cambuk direalisasikan atas putusan Dinas Syari’at Islam dan disetujui oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang. Empat pelaku pelanggar Qanun Provinsi Aceh No. 13 Tahun 2003, menjalani hukuman (ukubat) cambuk. Mereka masing-masing, Taufiq Bin (Alm) Abu Bakar Abdullah kelahiran Simpang Limun Medan (Sumatra Utara) berusia 53 tahun bangsa Indonesia yang bertempat

tinggal Dusun Metro Jaya desa Durian Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang, melanggar pasal 5 jo pasal 23 (1) Qanun Provinsi NAD No.13 tahun 2003 tentang maisir (perjudian) dikenakan Uqubat cambuk sebanyak 6 (enam) kali cambukan didepan umum. Okky Riansyah Putra Alias Okky Bin Udin, berusia 23 tahun, kelahiran Rantau Dusun Batu Delapan Desa Rantau Pauh Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang, juga melanggar pasal 5 jo pasal 23 (1) Qanun Provinsi NAD No.13 tahun 2003 tentang maisir (perju-

dian) juga dikenakan Uqubat cambuk sebanyak 6 (enam) kali cambukan didepan umum. Naharadi Bin Seyo, dari Desa Bukit Paya, usia 47 tahun bertempat tinggal Dusun Mawar kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang, telah melanggar pasal 5 jo pasal 23 (1) Qanun Provinsi NAD No.13 tahun 2003 tentang maisir (perjudian) dikenakan juga Uqubat cambuk sebanyak 6 (enam) kali cambukan didepan umum. Dan, Muchtar Efendi Alias Pendi Bin Abu Hurairah Lubis, Kelahiran Kuala Simpang Berusia

48 tahun Bangsa Indonesia, warga Dusun Kenanga Lorong III Desa Perdamaian Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, dikenakan juga pasal 5 jo pasal 23 (1) Qanun Provinsi NAD No.13 tahun 2003 tentang maisir (perjuadian) jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP, dikenakan juga Uqubat cambuk sebanyak 6 (enam) kali cambukan. Pelaksanaan eksekusi dilakukan di depan umum. Pada acara Hukum Uqubat cambuk yang melanggar Qanun Provinsi NAD bertepatan juga hadir Kejangsaan Tinggi Banda Aceh (Provinsi NAD) Mu-

hammad Yusni, SH, menyaksikan uqubat cambuk yang dilaksanakan dihadapan depan Kajari Karang Baru Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang, juga turut hadir Bupati Kabupaten Aceh Tamiang Drs. Abdul Latief, Kapolres Aceh Tamiang Drs. Armi Fahmi, Ketua DPRK Aceh Tamiang Ir. Rusman, Ka. Dinas Syari’at Islam Efendi dan juga Kasadpol PP dan WH Amir Hamzah, S.Sos turut serta Muspika dan Alim Ulama, tokoh-tokoh masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang. Setelah acara ukubat cambuk selesai, dilanjutkan dengan pemus-

nahan barang bukti daun ganja seberat 157,411,08 gram terdiri, yang diproses dalam 21 kasus. Barang bukti lain yang dimusnahkan, sabu-sabu seberat 48,89 gram hasil pengungkapan 19 perkara. “Jadi, barang bukti tersebut merupakan barang bukti dari bulan Januari 2011 hingga Mei 2011. Dibanding periode yang sama tahun lalu kenaikan angka mengalami peningkatan signifikan,” kata Kajari Kuala Simpang, M. Basyar Rifai. Kajari mengharapkan masalah narkoba menjadi persoalan seluruh masyarakat Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamian.(BSO)

Kapolsek di Jajaran Polresta Binjai Diduga Terima Upeti Judi BINJAI – Kepala Kepolisian Resor Kota Binjai, AKBP Rina Sari Ginting akan mendalami dugaan empat kepala polsek di jajarannya beserta perwira lain yang menerima upeti dari bandar judi toto gelap (Togel). Salah satu bandar togel yang ditengarai memberikan upeti kepada sejumlah oknum perwira, berinisial A. Terungkapnya dugaan pemberian upeti ini, atas penangkapan peredaran judi yang diyakini dikelola oleh bandar togel di Kota Binjai, berinisial A. Saat dikonfirmasi, Selasa pekan lalu, AKBP Rina Sari Ginting, menjelaskan, bahwa ia bukan mengelak atas adanya penerimaan upeti tersebut. Tetapi, ia mengelak atas tuduhan terhadap anggotanya yang sudah menerima amplop. “Kenapa saya selalu masih mengelak? Sebab, selama ini amplop itu dikabarkan sudah sampai di tangan anggota. Sementara, amplop itu masih ditangan para tersangka,” ujar Rina Sari Ginting melalui seluler. Selain itu, Kapolres juga berkilah, tidak ingin terburuburu untuk mengekspos terkait dugaan perwira di jajaran Polresta Binjai yang menerima upeti dari bandar judi togel Binjai. “Saya tidak mau buru-buru untuk mengekspos berita ini, sebelum ada hasil pemeriksaan,” kata Rina. Setelah ada hasil pemeriksaan, sambungnya, barulah dapat mengekspos dugaan perwira yang menerima upeti dari bandar togel tersebut. “Kalau sudah ada hasil pemeriksaan. Barulah kita ekspos. Kita juga tidak bisa langsung

memvonis bahwa itu diterima oleh anggota saya. Sebab, saat para tersangka kita amankan, amplop tersebut masih di tangan mereka,” ujarnya, seraya menambahkan, masih perlu pembuktikan. Mengenai sanksi, Riina menyatakan, tindakan itu pasti ada, dan hal itu dilakukan jika oknum perwira memang terbukti menerima upeti. “Kalau memang terbukti pasti ada sanksi hukumannya,” pungkas Rina. Sementara itu, mengenai Acien yang dikabarkan lari ke Malaysia , akan terus diburu oleh Polres Binjai. “Acien sudah menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO), dan akan terus dikejar sampai dapat,” kata Rina. Disinggung pengejaran terhadap bandar judi yang berinsial A, Kapolres mengakui, bahwa kasus ini belum sampai terhadap bandar judi berinisial A itu. “Sejauh ini kita masih melakukan pengejaran terhadap Acien. Sementara, bandar lainnya akan kita kembangkan setelah Acien berhasil diamankan,” terang Dra Rina.(SBR)

Perusahaan HGU di Singkil Sarat Masalah SINGKIL - Ditemukannya ribuan meter kubik kayu di Kecamatan Danau Paris, Kabupaten Aceh Singkil, barubaru ini membuktikan pengawasan terhadap hutan oleh dinas terkait masih lemah. Bahkan temuan tersebut membuktikan masih banyak perusahaan HGU di Aceh Singkil sarat dengan masalah. Menurut sejumlah sumber, secara umum perusahaan HGU di Singkil cenderung melanggar pasal 43 ayat 1,2 dan 3 serta pasal 44 ayat 3 pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/MenhutII/2009 yang mengatur berbagai kewajiban perusahaan terhadap negara. Salah satu kewajiban yang sangat mendasar adalah untuk melakukan 'Land Clearing'. Perlu dicatat, pelaksanaan Land Clearing atau Timber Crusing ini sangat penting dilakukan agar status hutan dapat diketahui apakah bisa dilepas atau tidak untuk penggunaan lain sebagaimana yang diajukan oleh pemohon izin. Selain untuk menguji status hutan, dari hasil Land Clearing juga akan diketahui seberapa besar kewajiban perusahaan terhadap negara dalam bentuk Pembayaran Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) serta Nilai Tegakan dari lahan yang akan dijadikan perkebunan. Seperti sudah diduga, semua peraturan sebagaimana yang diatur dalam Permenhut P.58 tersebut cenderung ditabrak oleh perusahaan HGU. Sejumlah sumber saksi ahli menyatakan, ada beberapa kemungkinan kenapa ketentuan dalam Permen-

hut P.58 ini sering tidak diabaikan oleh perusahaan HGU. Pertama, perusahaan ingin mengelabui pemerintah terhadap status hutan yang berkemungkinan tidak bisa dilepas untuk penggunaan lain atau perkebunan. Kedua, perusahaan berusaha mengaburkan potensi nilai tegakan hutan yang harus disetor ke kas Negara dalam bentuk PSDH dan DR senilai Rp 130 ribu rupiah per meter kubik.“Jadi sangat masuk diakal jika perusahaan HGU cenderung berupaya sekuat mungkin untuk mengabaikan semua peraturan tersebut. Namun saya tidak yakin ini bisa berjalan tanpa diketahui oleh kedua belah pihak,” tudingnya tanpa merinci siapa yang ikut bermain. Secara terpisah, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh Singkil Ir. Momod Suhara yang ditemui pekan lalu tidak membantah masih adanya sejumlah perusahaan HGU yang mengabaikan kewajiban mereka sebagaimana yang diatur dalam Permenhut P.58. “Sebagai aparatur kita sudah menjalankan semua perintah yang diamanahkan oleh undangundang. Namun kita juga tidak membantah, jika masih saja ada perusahaan walau telah kita surati ber-kali2, tetap saja membandel,” jelas Momod sambil menyerahkan bukti copi surat kepada wartawan. Surat berkop Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh Singkil dengan nomor: 522.21/ 846/ 2010 tersebut ternyata ditujukan ke perusahaan HGU PT. DAP di Kecamatan Danau Paris lokasi ditemukannya ribuan meter kubik kayu baru2 ini.(BSO)

KEBAKARAN–Rumah korban yang ludes dilalap si jago merah rata dengan tanah.

Ditinggal Kerja Rumah Ludes Dilalap Sijago Merah BINTANGBAYU – Kaminah, 48 tahun, warga Dusun 2 Desa Pergajahan Hulu, Kecamatan Bintang

Bayu, Kabupaten Serdang Bedagai, terkejut mendapatkan kabar kalau rumahnya ludes dilalap, Rabu pekan lalu. Kejadian berlangsung sekitar pukul 07.30 WIB. Saat peristiwa terjadi, perempuan paruh baya yang sehariharinya bekerja sebagai buruh harian lepas di PT.Bandar Sumatera Indanesia, Kebun Bandar Pinang Estate, baru saja berangkat dari rumah guna melaksanakan aktifitasnya. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu. Namun, kerugian akibat amukan si jago merah tersebut ditaksir Rp 96 juta. Saksi mata, Dewi Sartika alias Dina kepada petugas dari Polsek Kotarih yang dipimpin Aiptu P Sembiring dan Camat Bintang Bayu yang turun ke lokasi begitu mendapat kabar, menceritakan,

pagi itu dirinya mau menanak nasi. Dari sana pandangannya sepontan mengarah ke rumah Kaminah. “Aku kira sinar matahari pagi pak karena ada cahaya merah-merah, ternyata api,” terang Dina. Masih menurut keterangan saksi, melihat kondisi tersebut Dina yang siswa MTs itu berlari dan mencari pertolongan kepada Andi warga Gudang Garam yang kebetulan melintas. Tak lama berselang warga mulai berdatangan mencoba memadamkan api dan memutus jaringan kabel ke rumah lainnya. Kejadiannya sangat cepat dan api tidak dapat di atasi akibat rumah yang sudah tua terbuat dari bahan-bahan yang mudah terbakar. Kepada KPK Pos, saksi lain mengatakan, warga mencoba memadamkan api dengan peralatan

seadanya, namun api sudah menjalar besar. Camat Bintang Bayu, Zulkan yang tiba di lokasi meminta warga korban kebakaran untuk tabah dan bersabar. Pihaknya dibantu Kepala Desa akan berupaya membantu korban dengan mengajukan permohonan bantuan kepada Dinas yang terkait. “Kita sudah koordinasi dengan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah melalui Kabid Kebakaran dan Bencana, Drs Amir Panggabean,” ujar Zulkan. Kapos Bandar Pinang, Aiptu P Sembiring menyatakan sumber api masih dalam penyelidikan. Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamata Bintang Bayu, Nurdin juga tampak di lokasi kebakaran. Dikatakannya, pihaknya juga sudah berkoordinasi. (ARM)

Warga Singkil Ragukan Pemkab Soal Sengketa Lahan SUBULUSSALAM – Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil patut dicurigai sikap yang dilakukan akhir-akhir ini terkait penyelesaian permasalahan sengketa lahan masyarakat dengan PT Uber Traco/Nafasindo, yang telah berlangsung selama tujuh tahun. Persoalan ini telah menuai sejarah panjang, dimulai pada 2006. Berbagai cara telah dilakukan oleh masyarakat hingga persoalan ini telah sampai ke tingkat provinsi. Demikian dikatakan tokoh masyarakat Marga Saran. Dikatakannya, permasalahan ini telah disampaikan ke provinsi dan persoalan ini telah mengendap bertahun-tahun, hingga tahun 2010 telah mendapat titik terang, sehingga berkesepakatan untuk ukur ulang areal yang dianggap bermasalah, antara Ubertraco dengan lahan masyarakat. Dan, kesepakatan ini dituangkan dalam sebuah berita acara, sehingga tim yang dibentuk BPN Propinsi Aceh sebagai koorinator Pemda Aceh Singkil, PT.Nafasindo dan perwakilan masyarakat. Menindaklanjuti semua hasil kesepakatan tersebut, BPN Provinsi Aceh menugaskan petugas “ukur ulang” ke Aceh Singkil untuk dapat bergabung dengan Pemda Aceh Singkil, dan seterusnya tim “Ukur ulang” sengketa lahan antara masyarakat dengan PT Uber Traco/Nafasindo dan selanjutnya bergerak menuju lokasi-lokasi yang dianggap bermasalah, yang telah disepakati semua pihak, yakni 22 Desa di 5 Kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil Sehingga pelaksanaan “Ukur ulang’ dilakukan oleh tim mulai dari tgl 12 Juni sampai tgl 26 oktober 2010 dan hasilnya telah memasang patokpatok sementara sesuai dengan peta “Kadastral dan titik koordinat peng-

PERUSAKAN KANTOR BUPATI SETELAH masyarakat melaporkan hasil kunjungan mereka ke Banda Aceh, sesuai surat PTUN dan surat tugas BPN provp kepada dua juru ukur / patok permanen, masyarakat yang didampingi LSM Gempa menunggu bahasa Pemkab Aceh Singkil terkait pematokan permanen, tapal batas, hasil ukur ulang Tim oleh BPN yang seharusnya tgl 30 Mei s/d 3 Juni 2011. Namun Bupati menggelar rapat Muspida tanpa menerima perwakilan masyarakat, dan sementara masyarakat setia menunggu di halaman kantor Bupati dan rupanya hasilnya bocor kepada masyarakat. Bahwa keputusan Muspida Aceh Singkil mengatakan bahwa Pemkab Aceh Singkil harus menunggu keputusan PTUN terkait pematokan permanen, tapal batas hasil ukur ulang Tim BPN Prop. Putusan itu direspon dengan tindakan anarkis dari massa. Menurut Syairun, Pembina LSM Gempa, mengaku heran, kenapa akhir-akhir ini sikap Pemda Aceh Singkil seolah-olah tidak memihak kepada rakyat. “Padahal surat PTUN dan BPN prov jelas-jelas mendukung upaya penyelesaian permasalahan ini,” kata Syairun. Setelah kejadian itu Kapolres Aceh Singkil memerintahkan anggotanya untuk menangkap pelaku perusakan Kantor Bupati tersebut. Hal ini adalah kriminal murni kata Kapolres Aceh Singkil AKBP H.Helmi Kwarta. Kapolres menyatakan, bahwa keesokan harinya, 100 orang, juga didampingi Pembina dan ketua LSM Gempa, Kapolres mengatakan hal ini bukanlah penjebakan kepada masyarakat yang diduga kelompok perusak. “Percayalah, bahwa proses ini untuk mempermudah penyelesaian tuntutan bapak-bapak sekalian,” kata Kapolres. Bupati Aceh Singkil mengutuk kejadian anarki ini dan mengaku telah melayangkan surat pengaduan ke Polres Aceh Singkil untuk proses hukum lebih lanjut. Hal serupa juga disampaikan Ketua DPRK Aceh Singkil Putra Ariyanto, SE kecewa atas aksi tersebut. (KAR)

embalian batas HGU PT Uber Traco/ Nafasindo oleh BPN Provinsi Aceh. Kesemuanya hasil ukur ulang tersebut langsung melaporkan kepada Gubernur Aceh pada tgl 30 Oktober 2010. Pengaduan Masyarakat Berdasarkan bukti-bukti tersebut yang selama ini diupayakan oleh masyarkat yang bekerja sama dengan Pemprov, Pemkab Aceh Singkil, juga “Tim ukur ulang”, maka jelas sesuai hasil tersebut jelas bahwa HGU, PT Uber Traco/Nafasindo telah nyata

melanggar peta kadastral, hak HGU, dan telah menyerobot lahan masyarakat di luar HGU. Maka dengan kejelasan ini, masyarakat telah mengadukan hal ini ke Polres Aceh Singkil bahwa PT Uber Traco/Nafasindo diduga telah melakukan tindak pidana, prihal penguasaan lahan yang bukan haknya alias diluar areal HGU tersebut. Berkas pengaduan masyarakat diterima oleh Kapolres Aceh Singkil dan berjanji akan menindaklanjuti persoalan yang

diadukan masyarakat. Akan tetapi pengaduan masyarkat tersebut belum tertangani serius oleh Polres Aceh Singkil. Mengingat persoalan ini dan surat Gubernur Aceh NO. 590/4877 tgl 28 Februari 2011, digugat kembali oleh PT Uber Traco/Nafasindo ke PTUN, seolah-olah PT tersebut tak setuju dengan surat Gubernur Aceh tersebut. Melihat hal ini, ratusan masyarakat Aceh Singkil berangkat menuju Banda Aceh untuk menanyakan langsung ke PTUN, maka pada saat itu juga PTUN mengeluarkan surat PTUN, W1TUN5/ 342/HK.06/V/2011, prihal Surat pernyataan PTUN, bahwa hasil ukur ulang BPN Aceh sebagaimana tersebut diatas, titik-titik sengketa antara PT.Nafasindo dengan masyarkaat tidak menjadi objek sengketa dalam perkara No:036/2011/ PTUN, BNA, seterusnya objek sengketa adalah surat Gubernur Aceh no. 590/ 4877 tanggal 28 Februari 2011. Selanjutnya BPN Aceh mengeluarkan surat tugas kepada Nurhidayat, ST Staf bidang survey pengukuran dan penetapan BPN Wilayah Aceh, dengan nomor 86/ST2-11.100/V/2011, dalam rangka mendampingi Pemkab Aceh Singkil untuk pemasangan tanda batas, hasil ukur ulang HGU PT.UBER TRACO/ NAFASINDO di 5 Kecamatan Kabupaten Ache Singkil terhitung mulai tanggal 30 Mei s/d 3 Juni 2011. Setelah surat ini dikeluarkan PTUN dan BPN provinsi Aceh maka semua masyarakat kembali ke Kabuapten Aceh Singkil dan selanjutnya melaporkan hal ini ke Bupati Aceh Singkil agar sesuai tanggal tersebut dalam surat, 30 Mei s/d 3 Juni 2011 diadakan pematokan permanent sesuai hasil ukur ulang oleh “Tim” BPN Provinsi Aceh.(KAR)

11

KPK POS E D I S I 153 13 - 19 JUNI 2011

KRIMINAL

LIPSUS

Ruang Biologis Dibangun di Jajaran Polda Sumut SEBAGAI pelayan bagi masyarakat khususnya bagi para tahanan yang sudah menikah guna memenuhi hasrat birahinya terhadap sang istri, jajaran Poldasu dalam waktu dekat akan membangun ruang biologis lainnya bagi para tahanan. Ruangan biologis pertama kali di bangun di Polresta Medan yang peresmiannya dilakukan oleh Kapoldasu Irjen Wisjnu Amat Sastro beberapa waktu lalu. Demikian dikatakakan Kabid Humas Poldasu AKBP Raden Heru Prakoso saat dikonfirmasi wartawan KPK Pos di ruang kerjanya, Kamis pekan lalu, usai mendapingi Kapoldasu memim-

pin pertemuan dengan para Kapolresta sejajaran Poldasu. "Untuk pertama kalinya kita bangun ruang biologis di sel tahanan Polresta Medan, berikutnya akan kita bangun ruang yang sama di Poldasu dan jajaran Polresta lainnya," ujar Heru. Untuk memberikan pelayanan kepada para tahanan sekaligus upaya dalam menerapkan HAM, dibangunlah ruangan biologis di Polresta Medan, yang mana ruangan ini menyediakan kamar khusus untuk menyalurkan hasrat biologis bagi para tahanan yang suaminya atau istrinya datang berkunjung ke sel tahanan sementara Polresta

Medan guna melepaskan rasa rindu mereka. Kamar khusus yang dinamai Kamar Biologis itu diresmikan sekaligus dioperasikan sejak, Sabtu Mei lalu, oleh Kapoldasu Irjen Pol Wisjnu Amat Sastro. Kabid Humas menambahkan dengan dibangunnya kamar biologis di RTP Polresta Medan ini nantinya para tahanan dapat menyalurkan kebutuhan biologis mereka kepada sang istri agar mereka tidak berfikir yang bukan bukan, seperti berniat hendak kabur dengan alasan rindu dengan sang istri. Berdasarkan penelitian dan dilakukannya survei dibeberapa

ruang tahanan dijajaran Poldasu beberapa waktu lalu, diduga banyak terjadi penyimpangan seksual di antara para tahanan. Dalam survei tersebut diketahui 81 persen para tahanan merasa tidak nyaman untuk menyalurkan hasratnya saat di ruang tahanan. Selain itu, 57 persen tahanan biasanya melakukan masturbasi. "Kita sudah melakukan survey di beberapa lembaga pemasyarakat di Sumut hingga ke ruang tahanan Polres di seluruh jajaran Poldasu. Ruangan biologis ini sangatlah dibutuhkan bagi para tahanan yang menjalani hukuman di

dalam penjara sehingga dibangunlah ruangan biologis tersebut yang mana ruangan ini untuk berhubungan seksual antara pasangan mereka agar mereka merasa nyaman walau mereka menjalani hukuman didalam penjara dalam satu kasus yang mereka buat," katanya. Rungan biologis ini, lanjut Heru, sangatlah dibutuhkan bagi para tahanan dimana yang dapat menggunakannya adalah bagi mereka yang telah berumah tangga alias yang telah beristri dengan menunjukkan surat nikah resmi atau surat nikah yang asli. Selama ini suami dengan istri telah terpisah disebabkan sang

RUANG berukuran 2 meter kali 4 meter itu tak sekadar ruangan biasa. Bangunan yang diresmikan Kepala Polda Sumatera Utara, Inspektur Jenderal Wisjnu Amat Sastro pada 21 Mei 2011, itu dianggap simbol tegakkan Hak Asasi Manusia, khususnya di lingkup pelaku kriminalitas. Ya, ruang yang diberi nama "Ruang Biologis" itu diadakan di areal rumah tahanan Kepolisian Resor Kota Medan. Fungsinya, sebagai lokasi penyaluran syahwat para tahanan-bagi tersangka yang resmi telah berumahtangga. Ruang Biologis atau ruang intim ditata senyaman mungkin, oleh kepolisian. Selain kasur, kepolisian pun melengkapi ruangan itu dengan air conditioner dan televisi, plus kamar mandi. Meski tiap hari dapat difungsikan secara gratis, tetapi kepolisian membatasi pemakaian ruang itu saban hari hanya beroperasi mulai 14.30 WIB hingga 15.30 WIB. Kasat Reskrim Polresta Medan kompol Fadillah Zulkarnain Sik menyatakan dibangunnya kamar Biologis hanya untuk memberikan pelayanan sekaligus upaya dalam menerapkan HAM kepada semua orang, khususnya bagi para tahanan.

PRAKTISI HUKUM ERMANSYAH SH

Sangat Bagus Tapi Jangan Salah Memanfaatkan MENURUT Praktisi hukum Ermansyah SH membangun kamar Biologis yang telah dibuat di Mapolresta Medan berukuran 2 X 4, dengan sarana tempat tidur dari springbed, ada pendingin ruangan (AC), serta sebuah TV Plat ukuran 21 inc yang tertempel di dinding dengan fasilitas kamar mandi yang dilengkapi dengan shower memang sangatlah bagus dan perlu dicontoh oleh para institusi yang memiliki penjara. Pasalnya selain bisa mencegah penyimpangan sex sesama para tahanan itu sendiri, pembangunan kamar bilogis ini secara tidak langsung bisa menjadi alat pelepas rindu dengan pasangannya. "Sangat bagus dan harus dicontoh oleh institusi yang berhubungan dalam penanganan tahanan apalagi gratis," ujar Ermansyah SH ketika ditemui di Mapolresta Medan Selasa pekan lalu. Ditambahkannya, dengan adanya kamar biologis ini hendaknya dimanfaatkan dengan baik dan benar. Bagi petugas jaga janganlah memanfaatkan kamar ini sebagai ajang untuk mencari uang dari para tahanan yang mau menyalurkan hasrat bilogisnya dengan pasangannya. Ketika disinggung tentang kamar bilogis ini sebagai hal yang baru, praktisi hukum muda inipun mengaku kalau selama ini lembaga pemasyarakatan ( Lapas) maupun rumah tahanan polisi ( RTP) sudah ada menyediakan kamar bilogis. Akan tetapi dalam pelaksanaannya hanyalah sekedar dan tidak memberikan fasilitasfasilitas seperti yang ada di RTP Polresta Medan. "Seingat saya kamar biologis itu sudah ada tapi masih banyak yang belum tahu dan fasilitasnyapun hanya sekedar saja," ujarnya. Maka dari itu dirinya menghimbau kepada petugas penjara agar selalu menjaga dan merawat kamar biologis tersebut dengan baik dan janganlah dijadikan sebagai ladang pungli. Dan bila terjadi pungutan liar ( pungli) hendaknya para tahanan itu harus berani melaporkannya kepada pimpinan penjara tersebut. (S.EDHI)

suami berada didalam tahanan atau sebaliknya. Dengan dibangunnya kamar biologis ini para tahanan bisa menyalurkan kebutuhan biologisnya kepada sang istri saat berkunjung ke ruang tahanan walau sang suami dalam penjara alias dalam ruang. Untuk itu, pihaknya akan mengitruksikan kepada semua Polres di jajaran Poldasu untuk segera membangun ruang biologis bagi para tahanan. Hal ini merupakan wujud dari kepedulian Polisi terhadap masyarakat terlebih bagi para tahanan, ujar Kapoldasu melalui Kabid Humas AKBP Raden Heru Prakoso. (KHAIR)

Dengan dibuatnya satu kamar biologis di RTP Polresta Medan ini, para tahanan dapat menyalurkan kebutuhan biologis mereka. "Sebelum dibangun polisi sudah melakukan survei. Dan, ternyata, memang sangat dibutuhkan suatu ruangan untuk berhubungan seksual bagi tahanan. Namun tentunya bagi mereka yang telah berumah tangga. Apalagi selama ini suami dengan istri telah terpisah karena salah satunya ditahan. Sehingga, mudah-mudahan dengan dibangunnya kamar biologis ini para tahanan bisa menyalurkan kebutuhan kepada istrinya walaupun mereka dalam tahanan," ujar Kompol Fadillah ketika ditanya Senin pekan lalu di Mapolresta Medan. Ketika disinggung siapa saja yang bisa menggunakan kamar biologis tersebut, mantan Kasat Pam Obsus Polresta Medan ini mengaku kalau pihaknya akan memperlakukan peraturan ketat di mana para tahanan melalui pasangannya tersebut harus memperlihatkan Surat Nikah Resmi. "Kamar khusus ini dipergunakan oleh tahanan pria dan wanita yang telah menikah dengan bukti pasangan tersebut harus menunjukkan Surat Nikah resmi," ujarnya. (S.EDHI)

MANTAN TAHANAN

Jangan Dijadikan Bisnis Sampingan Untuk Cari Uang PEMBANGUNAN kamar biologis memang mendapat dukungan dan respon yang baik. Akan tetapi dalam pelaksanaanya haruslah sesuai dengan prosedur dan janganlah dijadikan sebagai ajang bisnis baru untuk mencari uang bagi para petugas jaga dipenjara tersebut. "Kalau peraturannya gratis hendaknya pelaksanaanya harus gratis juga dong," saran Usman ketika ditemui

disalahsatu warung di kawasan Jalan Karakatau Medan Timur, Rabu pekan lalu. Sebagai seorang mantan narapidana masih dikatakan Usman, perlunya tempat untuk menyalurkan hasrat biologis itu sangatlah penting. Sebab selama dalam tahanan kadangkala para tahanan selalu kesulitan dalam menyalurkan hasrat bilogisnya tersebut. Sehingga kebanyakan dari

mereka itu melakuakn sex menyimpang seperti melakukan onani maupun menyodomi tahanan lainnya. " Kalau lagi "terujung" kebanyakan tahanan itu onani," terang mantan narapidana kasus judi Togel ini.Diceritakannya, ketika masih menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan (Lapas) ketika itu ada tahanan yang mau berhubungan intim dengan istrinya, petugas Lapas

meminta uang yang jumlahnya bervariasi.Sehingga banyak tahanan yang tidak mau menggunakan fasilitas kamar biologis yang telah disediakan pihak Lapas. "Memang kamarnya ala kadarnya saja, maksudnya cuma disediakan ruangan saja tanpa ada kasur,tivi apalagi AC," terang Usman. Ketidakmauan tahanan memanfaatkan kamar biologis bukan karena malu diintip

petugas jaga yang usil. Akan tetapi dikarenakan mahalnya biaya sewa kamar biologis tersebut sehingga mau tidak mau mereka mengurungkan niatnya meskipun hasrat biologisnya sudah tidak tertahankan lagi. Untuk itu kalau memang ada kamar biologis yang gratis haruslah tetap gratis dan bila ada ditemukan petugas yang minta bayaran harus ditindak tegas.

perbuatan pembukaan sebelum masuk ketopik utama yakni bersetubuh. "Memang masalah lamanya waktu itu relative,namun demikian janganlah sampai dibatasi," himbaunya. Disinggung tentang adanya perbuatan onani dan sodomi yang dilakukan oleh sesama tahanan. Wanita berusia 40 tahunan inipun menyatakan kalau perbuatan onani itu kerap terjadi dan dilakukan oleh penghuni tahanan,bukan itu saja kadangkala mereka juga melakukan hubungan sesama jenis alias sodomi. Menurut Lodiana terjadinya hubungan sesama jenis itu

dipicu dari rasa suka/cinta. Artinya hubungan sesama jenis itu muncul dikarenakan selalu bersama-sama sehingga muncullah rasa cinta dan untuk melampiaskan hasratnya itu merekapun melaukan hubungan sejenis. Dan untuk menghindari hal itu langkah yang baik yakni menguatkan iman, artinya dekatakan diri kita dengan Tuhan YME untuk bisa menjauhi larangan dan melaksanakan perintahnya. Sehingga bila iman kita sudah tebal maka hubungan intim sejenis itu bisa kita hindari.

hukuman. "Oh caranya begini, saat kita menghendaki wanita tersebut, sesama tahanan kan bisa ketemu di saat jam-jam tertentu di saat bertemu itulah kita janjian dengannya, setelah kesepakatan disepakati baru bisa. Jika ada yang mengadukan hal tersebut atau yang mengadukannya tahanan wanita lainnya, agar kita bebas tahanan lainnya kita ancam agar mereka tidak berani buka mulut," ungkapnya. Dalam kasus persoalan satu ini kita harus mengeluarkan uang yang kita berikan kepada oknum petugas jaga di saat itu. "Jika tidak kita berikan mana mungkin mereka mau bekerja sama dengan kita. Yang penting selama kita didalam penjara, kita hartus banyak mengeluarkan uang agar kita bisa menjadi raja selama kita ditahan disana," ujar ZL.

"Wanita yang sudah kita pakai, yah harus kita service juga, kita berikan makanan yang enak tiap hari agar hubungan dapat berjalin, jika nantinya sama-sama kita dikirim ke rutan dan selama di rutan kita juga bisa memakai wanita tersebut setelah kita mengaturnya dengan petugas di rutan tersebut," tuturnya. Pengakuan mantan napi satu ini tidak dipungkiri para mantan tahanan lainya yang sudah menjalani hukumannya saat mereka masuk penjara. "Apa yang dikatakan ZL ini memang benar apa adanya, dulu tahanan wanita bisa kita pakai, jika ianya tidak mau kita ancam kalau perlu kita siksa ia di dalam penjara. Kita juga bisa masuk ke dalam sel wanita di malam hari setelah kita bekerjasama dengan oknum petugas jaga kala itu," ujarnya. (KHAIR)

(S.EDHI)

Psikolog Lodiana Ayu MPsi

Jangan Sampai Jadi Perhatian Sesama Tahanan PSIKOLOG Klinik Veteran Lodiana Ayu MPsi mengatakan diberikannya fasilitas kamar biologis bagi penghuni tahanan memang sangatlah baik. Akan tetapi alangkah lebih baiknya jika posisi kamar biologis tersebut berada ditempat tersembunyi yang tidak dapat dilihat oleh para penghuni penjara maupun pengujung tahanan lainnya. Alasan itu sangatlah penting dilakukan karena sifat malu dan segan dengan orang lain akan selalu ada didalam diri setiap manusia. Artinya, faktor malu ini bisa menjadi penyebab tahanan untuk tidak mau menggunakan kamar

bilogis sebagai tempat untuk menyalurkan hasrat biologisnya. "Mereka tidak mau melakukan hubungan suami istri mungkin karena malu dilihati orang lain saat akan masuk maupun keluar dari kamar itu," ujar Lodiana ketika dimintai tanggapanya. Ditambahakannya selain faktor malu, dikenakan biaya serta waktu untuk menggunakan kamar itu juga bisa membuat para tahanan mengurungkan niatnya meskipun kebutuhan bilogisnya sudah sangat mendesak. Faktor dikenaikan biaya kamar masih dikatakan Lodiana bisa menjadi penye-

babnya sebab kadangkala penghuni tahanan itu tidak semuanya orang berduit. Sehingga mereka berpikir daripada bayar untuk kamar lebih baik uangnya digunakan untuk keperluan lain. Ketika disinggung waktu yang diberikan sekira 30 menit,psikolog berjilbab inipun mengaku kalau masalah waktu bisa juga menjadi faktor penyebab tidak mau memanfaatkan kamar tersebut. Dimana biasanya suami istri ketika mau melakukan hubungan intim tidak langsung masuk dalam topik persoalan. Akan tetapi kadangkala mereka melakukan aksi-aksi/

Hubungan Suami Istri Bisa Terjadi PENJARA membuat sebagian para tahanan yang sudah memiliki istri sangatlah resah dikarenakan ianya tidak dapat menyalurkan urusan birahinya kepada sang istri, di mana saat ia berada dirumah ia dapat menyalurkan hasratnya kepada sang istri namun saat seorang tahanan masuk dalam penjara ianya tidak dapat menyalurkan biologisnya kepada sang istri tercintanya dikarenakan ia tidak dapat berhubungan badan dengan sang istri akibat ia dipenjara. Dengan adanya ruang biologis yang diresmikan Kapoldasu Irjen Wisynu Amat Sastro beberapa waktu lalu membuat sebagai para tahanan yang sudah memiliki istri sedikit bahagia

yang mana mereka dapat menyalurkan hasratnya birahinya kepada sang istri diruang biologis yang disediakan Polresta Medan. Demikian pengakuan salah seorang tahanan saat ditemui di sel sementara tahanan Polresta Medan seputar disediakannya ruang biologis tersebut secara malu-malu kepada rekannya saat ditemui usai dikunjungi keluarganya di sel sementara tahanan Polresta. Lain lagi pengakuan mantan tahanan Polresta Medan diera tahun 2004 lalu, yang mana pengakuan ZL warga kawasan Labuhan Deli. Kala ia masuk penjara diera tahun 2004 lalu, masalah hasrat birahinya di saat ia masuk penjara dapat saja ia

penuhi dengan tahana wanita yang ada di sel tahanan wanita di era tahun itu. Pengakuan ZL,ia masuk penjara dalam kasus narkoba diera tahun 2004 lalu, jika ia menghendaki wanita yang ia ingini dan yang ia cicipi di dalam penjara,d ia tidak kesulitan dalam hal itu. Untuk mendapatkan wanita di dalam penjara ada yang mau disetubuhi asalkan dibayar. "Dalam hal ini kita harus bekerja sama dengan oknum petugas yang jaga kala itu dan waktunya juga sangat terbatas dimalam hari saja yang bisa siang hari tidak bisa," ujar ZL. Saat didesak jika saja ada yang mengadukan perbutan ZL terhadap tahanan wanita tersebut apa ia tidak sangsi mendapat

(S.EDHI)

.

12

KPK POS

Kriminal

E D I S I 153 13 - 19 JUNI 2011

NASIONAL

Dua Tersangka Pemasok Kayu Hasil Ilegal Logging Ditahan

Puing rumah Ponidi di Polis Line Polsek Bukit Batu dan Foto Ponidi saat memangku putrinya yang menderita luka bakar. KPKPos/PUR

Polsek Bukit Batu Jangan "Petieskan" Pembakaran Rumah Ponidi BUKITBATU - Kepolisian Sektor Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, diminta tak mempetieskan kasus pembakaran rumah Ponidi. Warga Dusun Air Raja, Desa Tanjung Leban, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau,diyakini dibakar oleh orang tak dikenal. Akibat peristiwa itu, istri Ponidi, Aminah, 38 tahun, dan anaknya, Hardian Aprilian, satu tahun, menderita luka bakar. Keyakinan unsur kesengajaan dalam peristiwa itu diungkapkan aktivis LSM PAD, Chairuddin. Kepada KPK Pos, Chairuddin menyebutkan, dugaan kesengajaan itu dari temuan jerigen tak jauh dari rumah korban. Sayangnya, barang bukti yang telah disita kepolisian hingga kini tak mampu mengungkap pelaku pembakaran. Chai-

ruddin mengkhawatirkan kasus yang dialami sahabatnya itu, dipetieskan polisi. "Sementara barang bukti berupa jerigen sudah disita polisi, namun hingga saat ini kasus tersebut belum terungkap," ujar Chairuddin. Akibat pembakaran yang dilakukan orang tidak dikenal itu, Ponidi kehilangan tempat tinggal. Selain menderita

kerugian, kini Ponidi harus mencari tambahan guna mengobati istri dan anaknya yang menderita luka bakar dalam peristiwa itu. Mencermati kejadian dan temuan barang bukti, Chairuddin menduga pelaku adalah orang yang berdomisili tak jauh dari rumah korban. Alasannya, sebut Chairuddin, domisili korban terkategori kawasan terpencil. Selain itu, saksi yang dimintai keterangan oleh pihak kepolisian, kini diketahui menolak menjadi saksi dalam peristiwa itu. Hal itu pun mengundang tanya warga. "Saksi yang sempat dimintai keterangan oleh polisi, kabarnya ketakutan, menolak untuk dijadikan saksi," ujar Chairuddin. Ketidak jelasan penyidikan atas peristiwa

tersebut, disampaikan Ponidi kepada KPK Pos. Saat bertamu ke Biro KPK Pos, belum lama ini, Ponidi menuturkan, penjelasan yang ia peroleh dari Polsek Bukit Batu selalu sama. "Saya sudah berulang kali ke Polsek Bukit Batu. Jawaban yang diterima masih dalam penyelidikan," kata Ponidi. Menyikapi lambatnya penanganan itu, oleh LSM PAD akan melaporkannya kepada Mabes Polri dan Polda Riau. Hal itu ditegaskan Chairuddin. "Kami akan melaporkannya ke Propam Mabes Polri dan Polda Riau," ujar Chairuddin. LSM PAD, lanjut Chairuddin, berharap agar kepolisian dapat mengungkap dan menangkap pelaku dan diproses secara hukum. (PUR)

RANTAUPRAPAT - Kepolisian Resor Labuhan Batu menangkap dua tersangka, diduga sebagai pemasok dan penyedia dokumen untuk kayu hasil ilegal logging. Kedua tersangka Erwin Efendi Sinaga alias Udin, 43 tahun, penduduk Desa Perlanaan, Kabupaten Simalungun, dan Ahmad Saihu Siregar, 43 tahun, warga Desa Huta Baru, Kecamatan Dolok, Kabupaten Padang Lawas Utara, kini mendekam dalam rumah tahanan Polres Labuhan Batu. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Labuhan Batu, AKP

Tito Hutauruk menegaskan, kedua tersangka kini ditahan. Penangkapan kedua tersangka bermula dari penyelidikan yang dilalukan terhadap truk bermuatan kayu saat melintas di daerah Aek Paing, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu. Sekira pukul 18.00 WIB, personel Polres Labuhan Batu memeriksa truk BK 8221- LE, yang sedang membongkar muatan kayu olahan di Panglong Abang-Adik. Hasil pemeriksaan, diketahui dokumen kayu dicurigai keabsahannya. Diantaranya, nota pembelian dari panglong CV. Karya

Agung, Langgapayung, Kabupaten Paluta, turut juga disertai lampiran fotocopi SKSKB-Cap KR. Copian SKSKB tersebut menaruh kecurigaan, sebab berdasarkan aturan kayu harus disertai SKSKB -Cap KR yang asli. Dalam pemeriksaan, polisi mengamankan Udin beserta truk. Dari keterangan Udin, polisi mendapatkan nama Ahmad Saihu Siregar. Udin menyebut, dokumen itu diperoleh dari Ahmad. Polisi berhasil menciduk Ahmad dari kediamannya di Kecamtan Dolok, Kabupaten Paluta. (HAH)

Diduga PTAsdal Perima Lestari Rampas Tanah Rakyat SUBULUSALAM - Warga Kecamatan Sultan Daulat, pekan lalu, membuat surat laporan kepada camat, melaporkan lahan mereka telah dirampas PT. Asdal. Jaman warga Sigerun mengaku lahan yangtelah ia kuasai dan usahai sebagai lahan kelapa sawit, kini dikuasai perusahaan perkebunan itu.

Anehnya, Jaman mengaku memiliki alas hak atas lahan itu. Hal sama juga dimiliki PT Asdal dengan dasar HGU. Anggota DPRK, Natap Ginting menuding perusahaan tersebut telah merampas lahan warga. Disebutkan Natap, perusahaan tersebut telah memiliki luas HGU, 5.000 hehtar. "Menurut

undang-undang, 1.000 hektar untuk rakyat, maka PT Asdal, jangan lagi diberi izin," tegas Natap. Sementara, Manager PT Asdal, Edison menegaskan setiap HGU mempertanyakan ihwal penguasaan lahan oleh warga. "Kami sudah bertahun-tahun bayar pajak," katanya. (JAMHA)

Dua Gudang CPO Ditutup BINJAI - Dua lokasi gudang CPO ilegal, yang selama ini masih beroparasi, akhirnya ditutup oleh petugas kepolisian, Jumat pekan lalu. Kedua gudang CPO illegal tersebut, berada di lokasi yang berbeda, gudang yang pertama berada di Jalan T Amir Hamzah, Kecamatan Binjai Utara, dan gudang kedua berada di Jalan Umar Baki, Kecamatan Binjai Barat. Penutupan gudang CPO itu sendiri, dilakukan oleh petugas Polsek masing-masing, dan dihadiri langsung oleh Kapolresta Binjai, AKBP Dra Rina Sari Gintang. Namun, dalam aksi penutupan geduang CPO itu, seakan sudah diketahui oleh

pemilik gudang. Pasalnya, saat petugas datang, tidaugak ada aktifitas apapun di dalam gudang. Bahkan, gudang CPO itu sendiri terkunci dengan rapat di duga ada yang membocorkan dalam operasi sawit yang di lakukan pihak Polresta Binjai. Seperti gudang CPO di Binjai Barat milik Idris misalnya, belakangan hari ini sudah tidak beraktifitas lagi. "Orangnya pun sudah lari, kayaknya sudah tak beraktifitas. Sudah adalah satu minggu ini tidak beraktifitas," ujar warga setempat. Sementara itu, Kapolresta Binjai, AKBP Dra Rina Sari Ginting, saat dikonfirmasi terkait penutupan gudang CPO tersebut,

mengatakan, hal ini dilakukan mengingat adanya operasi sawit. "Karena operasi baru dimulai. Sehingga kita juga baru turun kali ini. Dari laporan yang masuk kepada saya, ada dua gudang CPO, satu di Binjai Barat dan satu lagi di Binja Utara. Untuk selanjutnya, akan kita razia lagi di mana saja gudang CPO yang ada di Kota Binjai," ujarnya. Kapolsek Binjai Barat, AKP Man Purba, mengaku, akan memasang atau mendirikan Pos polisi di depan gudang CPO yang sudah ditutup. "Untuk menjaga agar gudang CPO ini tidak beroperasi lagi, kita akan mendirikan Pos polisi di depan gudang CPO ini," kata AKP Man Purba. (SBR)

H.ZULKARNAIN D LUBIS

ISMAIL HASAN

MARULI MALAU

HELGA OCTORA HALIM SSos

MARIONO

PETERUS SH

Ir IRWAN YUSUF

H.ABDUL MUIS MATONDANG SE.

NIZAMUDDIN SIAGIAN

.

KPK POS

13

E D I S I 153 13-19 JUNI 2011

SUARA KPK

Redaksi KPK Pos menerima tulisan dari pembaca dan masyarakat tentang Korupsi Politik dan Kriminal. Panjang tulisan maksimal 5000 karakter, tulisan dapat dikirimkan via email ke: kpkpos@yahoo.com ttd:redaksi

Eddy Syofian-Hafas Fadillah Berhak Untuk Maju Oleh Luhut Parlinggoman Siahaan SH

DA yang unik dari Pemilihan Umum Kepala Daerah Tebingtinggi pasca putusan Mahkamah Konstitusi No.12/PHPU.D-VIII/ 2010, karena hingga saat ini pun berbagai pendapat bermunculan mengenai jumlah keikutsertaan pasangan calon dalam pemungutan suara ulang yang berdasarkan pengumuman KPUD setempat akan digelar pada 28 Juni 2011 mendatang. Tak hanya masyarakat awam saja yang bingung pasca Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusannya, Ketua KPUD Tebingtinggi Hatta Ridho kala itu sempat berujar pihaknya sendiri bingung dalam memahami putusan MK sehingga pihaknya pun sangat membutuhkan penjelasan dari instansi atau ahli terkait. Terbitnya Surat MK dengan No. 228/PAN.MK/X/2010 yang ditegaskan pula lagi oleh Surat dari KPU Pusat yang diikuti oleh KPU Provinsi yang dilaksanakan oleh KPUD Tebingtinggi telah menyatakan dan menegaskan bahwa pemungutan suara ulang akan diikuti oleh empat pasangan calon minus pasangan H. Mohammad Syafri Chap dan Ir. H. Hafas Fadillah, MAP.,M.Si namun berhak bagi Ir H. Hafas Fadillah untuk mencalonkan kembali dengan mencari pengganti dari H. Mohammad Syafri Chap, dan sebelum adanya Surat dari KPU tersebut Pj. Walikota Tebingtinggi beberapa waktu yang lalu juga telah ke MK guna menanyakan langsung perihal isi putusan No. 12/PHPU.D-VIII/2010 dan mendapat penjelasan langsung dari Kepala Kepaniteraan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terbuka bagi Ir. H. Hafas Fadillah, MAP.,M.Si untuk mencari pasangan pengganti H. Mohammad Syafri Chap. Namun hal ini mungkin tidak cukup untuk menjelaskan bagi pihak yang berpendapat kontra, yang menyatakan bahwasanya Pemungutan suara ulang di Tebingtinggi diikuti oleh 4 (empat) pasangan calon minus Syafri Chap dan Hafas Fadillah dengan alasan didasarkan pada Putusan MK yang dalam salah satu amarnya menyatakan bahwa :â&#x20AC;?Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Tebingtinggi untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Tebingtinggi yang diikuti oleh seluruh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota kecuali pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota H. Mohammad Syafri Chap dan Ir H. Hafas Fadillah, MAP.,M.Siâ&#x20AC;?. Seperti diberitakan di media, pihak yang mempunyai pendapat berbeda dari KPU dan MK tersebut beralasan amar putusan tersebut diatas yang harus dijalankan oleh KPU, ini tentunya sudah salah dalam memahami sebuah putusan karena telah mengenyam-

A

pingkan bunyi dari pertimbangan hukum dan konklusi dalam sebuah putusan MK dengan alasan yang tidak berdasar dan mengenyampingkan azas keadilan dan persamaan sehingga pendapat ini dapat dikatakan sebagai pendapat yang tidak cerdas dan pemahaman yang sempit serta tidak utuh dalam memahami sebuah putusan peradilan. Pemikiran sempit yang hanya memperhatikan amar adalah sebuah kesalahan besar karena fundamen dari amar putusan berdasarkan dari pertimbangan hukum yang disimpulkan dalam sebuah konklusi karena sejatinya antara pertimbangan hukum, konkulusi dan amar putusan dalam sebuah putusan badan peradilan adalah satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Seperti diketahui munculnya putusan MK tersebut berawal dari gugatan yang diajukan oleh Pasangan Nomor urut 1 (satu) Ir. H. Umar Zunaidi Hasibuan, MM-H.Irham Taufik, SH.,M.AP yang pada pokok gugatannya mempermasalahkan keikutsertaan pasangan calon nomor urut 4 (empat) H.Mohammad Syafri Chap-Ir. H Hafas Fadillah, M.AP,M.Si, karena H. Mohammad Syafri Chap pernah dijatuhi hukuman percobaan selama 1 tahun 6 bulan yang dijalani sejak tanggal 11 Nopember 2009 sampai dengan 11 Mei 2011 sehingga artinya pada saat mengikuti tahapan pelaksanaan pemilukada H. Mohammad Syafri Chap sedang menjalani hukuman dan hal ini tentunya bertentangan dengan pasal 58 huruf (f) Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang

menyatakan : â&#x20AC;&#x153;Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, UUD 1945, cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945, dan kepada NKRI serta pemerintah, berpendidikan sekurangkurangnya SLTA dan atau sederajat, berusia sekurangkurangnya 30 tahun, sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan menyeluruh dari tim dokter, tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memproleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebihâ&#x20AC;?. Dari pasal tersebut kalau dikaitkan dengan ancaman hukuman yang dijatuhi pada H. Mohammad Syafri Chap yaitu selama seumur hidup dan atau paling lama 20 tahun karena pada saat itu dakwaan yang diancamkan pada H. Mohammad Syafri Chap adalah pasal 3 Jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Tentunya apabila kita telaah, KPU yang melenggangkan Syafri Chap pada waktu itu untuk maju sebagai calon walikota Tebingtinggi telah bertentangan dengan peraturan perundangundangan. Sehingga berdasarkan bukti-bukti yang cukup dengan alasan pencalonan H.

Mohammad Syafri Chap bertentangan dengan pasal 58 huruf (f) tersebut diatas, MK pun memutuskan dalam amar putusannya menyatakan Dalam Eksepsi Menolak Eksepsi Termohon. Dalam Pokok Perkara, Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian, Menyatakan batal demi hukum (Void ab initio) Berita Acara Nomor 270-216/KPU-TT/III/ 2010 tentang Hasil Penelitian Kelengkapan Persyaratan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebingtinggi Tahun 2010, tanggal 16 Maret 2010, atas nama H. Mohammad Syafri Chap dan Ir. H. Hafas Fadillah, MAP.,M.Si, dan Berita Acara Nomor 270-369/KPUTT/V/2010, tanggal 15 Mei 2010, mengenai Rapat Pleno Penghitungan Suara Tingkat Kota Tebingtinggi Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010, Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Tebingtinggi untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Tebingtinggi yang diikuti oleh seluruh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota kecuali pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota H. Mohammad Syafri Chap dan Ir H. Hafas Fadillah, MAP.,M.Si, Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya. Maka berdasarkan putusan MK tersebut H. Mohammad Syafri Chap gugur haknya untuk menjadi calon kepala daerah dan ikut sebagai peserta pada pemungutan suara ulang

yang akan digelar 28 Juni 2011 mendatang, namun dalam Pertimbangaun hukum dan Konklusi putusan MK tersebut tetap diberikannya hak pada Ir. H. Hafas Fadillah, MAP.,M.Si untuk mengikuti pemungutan suara ulang dengan berdasarkan pada pasal 63 dan pasal 64 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dengan mencari pasangan pengganti dari H. Mohammad Syafri Chap. Disinalah muncul permasalahan, pro dan kontra pun terjadi karena didalam amar putusan MK tidak disebutkan secara tegas mengenai diperkenankannya Ir H. Hafas Fadillah, MAP.,M.Si untuk mencari pasangan pengganti H. Mohammad Syafri Chap, namun didalam pertimbangan hukum dan konklusi putusan ada secara tegas disebutkan bahwa Ir. H Hafas Fadillah, MAP.,M.Si diperkenankan untuk mencari pasangan pengganti H. Mohammad Syafri Chap, mungkin inilah dasar KPU yang melegalkan Ir H. Hafas Fadillah, MAP.,M.Si untuk mencalonkan kembali dengan mencari pasangan pengganti H Mohammad Syafri Chap. Adalah suatu pendapat keliru yang menyatakan bahwa Pemungutan suara ulang hanya diikuti oleh empat pasangan calon saja minus pasangan Syafri Chap-Hafas Fadillah dan tertutup bagi Hafas Fadillah untuk mencari pasangan pengganti, pendapat ini banyak muncul baik setelah putusan MK maupun menjelang pemungutan suara ulang, yang kontra umumnya beralasan bahwa amar putusan MK yang menyatakan pemungutan suara

ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Tebingtinggi yang diikuti oleh seluruh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota kecuali pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota H. Mohammad Syafri Chap dan Ir H. Hafas Fadillah, MAP.,M.Si. dan ini sama saja artinya menutup keran dan hak konstitusional dan hak asasi dari Hafas Fadillah sebagai warga Negara yang muncul dari sebuah pemahaman yang sempit dalam menginterprestasi suatu putusan lembaga peradilan. Memang benar dalam amar putusan dinyatakan pasangan H. Mohammad Syafri Chap dan Ir H. Hafas Fadillah tidak diperkenankan mengikuti pemungutan suara ulang tetapi didalam pertimbangan hukum dan konsklusi putusan tidak menutup hak bagi Hafas Fadillah untuk mencari pengganti dari H. Mohammad Syafri Chap. Tidaklah berkeadilan sebuah putusan jikalau putusan tersebut juga memasung hak Hafas Fadillah untuk tidak mengikuti pemungutan suara ulang, karena yang cacat administrasi tersebut adalah Syafri Chap bukan Hafasnya. Sehingga benar jika seluruh pasangan Calon dapat mengikuti pemungutan suara ulang kecuali pasangan H. Mohammad Syafri Chap dan Ir H. Hafas Fadillah, MAP.,M. Si namun tidak untuk Pasangan Drs Eddy Sofian, MAP dan Ir. H.Hafas Fadillah, MAP.,M.Si yang telah mendaftar ke KPUD Tebingtinggi pada 12 Mei 2011 lalu karena putusan MK memberikan hak pada Ir. H. Hafas Fadillah, MAP.,M.Si untuk mencari pengganti H Mohammad Syafri Chap. Sudah cukuplah bagi pihak yang kontra terhadap kebijakan KPU yang telah melegalkan Hafas Fadillah untuk mencari pasangan pengganti Syafri Chap karena hal tersebut sama dengan membuang energi yang tidak perlu dilakukan karena kebijakan yang dilakukan KPU tersebut telah melalui kajian yang mendalam dan diskusi panjang dan tentunya berdasarkan putusan MK No. No.12/PHPU.D-VIII/2010 yang telah dikonsultasikan dengan kepaniteraan dan Majelis Konstitusi. Marilah kita bersama-sama berpikir positiv dan sehat mendukung KPU semoga sukses dalam menjalankan tugas serta jangan mencari celah untuk bermanuver karena saat ini yang paling terpenting dilakukan adalah bagaimana agar dalam pemungutan suara ulang ini kita dapat berpikir jernih dan tidak mencari-cari peluang mencaricari kesalahan, sudah saatnya berpikir jernih untuk menghasilkan sebuah hasil yang benar-benar jernih dan berguna untuk masyarakat kota Lemang. Semoga.... Penulis adalah Pengamat Sospol, Advokat, Tim Advokasi Asosiasi Pengusaha Indonesia Sumut dan Mahasiswa Program Pascasarjana MKN USU

Kecaman Terhadap Poldasu; Cowboy Berseragam Mengamuk TINDAKAN bak 'cowboy' kembali ditunjukan oleh Brigade Mobil Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Kompi C Tapanuli Selatan terhadap warga Desa Hutagodang Muda, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal. Seorang perempuan yang mencoba menuntut hak-haknya terkapar terkena peluru sang cowboy. Tindakan Brimob ini bermula saat ratusan warga melakukan aksi demo penolakan terhadap operasional PT Sorikmas Mining, di Base Camp Sihayo II PT Sorikmas Mining. Dimana PT Sorik-

mas Mining merupakan perseroan tambang emas yang sahamnya dimiliki oleh asing 75 persen dan PT Aneka Tambang 25 persen. Penolakan warga terhadap perusahaan ini berkaitan dengan ancaman kerusakan lingkungan dan kehilangan lahan pertanian akibat kehadirannya. Puncak penolakan terjadi pada tanggal 29 Mei 2011, masyarakat berinisiatif untuk menyampaikan aspirasinya dalam melakukan penolakan tambang ke lokasi camp yang berjarak 5 KM dari desa. Masyarakat yang menuntut hak-

nya diperkirakan berjumlah 500 orang, namun belum sampai ke lokasi masyarakat dihadang oleh aparat keamanan. Akibat penghadangan ini terjadi aksi dorong mendorong antara masyarakat dengan pihak keamanan, sehingga terjadi penembakan terhadap perempuan berusia 19 tahun, yang merupakan salah satu warga masyarakat yang melakukan aksi. Tidak berakhir sampai disitu, anggota Reskrim Poldasu melanjutkan aksinya dengan melakukan pengepungan terhadap YL-

BH-LBH Medan yang sedang melakukan pendampingan bantuan hukum terhadap warga dan korban penembakan di kantor YLBHI-LBH Medan. Sehubungan dengan tindakan pengepungan dan penembakan terhadap warga maka YLBHI mengecam tindakan Brimob Kompi C Tapsel yang telah melakukan penembakan terhadap warga desa Hutagodang Muda. Bahwa tindakan pengepungan oleh Reskrim Poldasu adalah tindakan premanisme berseragam yang tidak dapat ditolerir

oleh hukum. Tindakan tersebut merupakan tindakan intervensi terhadap proses bantuan hukum yang sedang dilakukan. Hal ini merupakan bukti ancaman terhadap human rights defender yang sedang menjalankan tugas dalam memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat marginal dan telah merusak citra kepolisan sebagai institusi pengayom masyarakat yang seharusnya mengayomi dan melindungi masyarakat. YLBHI menuntut agar Kapolri cq Kapoldasu untuk mengusut

tuntas aksi penembakan terhadap warga desa dan melakukan investigasi independen terhadap penembakan dan memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku penembakan. Terakhir, Kapolri cq Kapoldasu menindak tegas anggota-anggotanya yang melakukan pengepungan serta intervensi terhadap proses pendampingan bantuan hukum yang dilakukan. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia-Lembaga Bantuan Hukum Medan

KPK POS

14

ANEKA

E D I S I 153 13 - 19 JUNI 2011

SUMUT

Lomba Pengembangan Minat Baca di Asahan KISARAN - Bupati Asahan, Drs H Taufan Gama Simatupang MAP membuka acara perlombaan minat baca Kabupaten Asahan tahun 2011 secara resmi di Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Asahan. Dalam arahannya, bupati mengatakan, kegiatan perlombaan minat baca yang digelar Perpustakaan Asahan merupakan salah satu upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) untuk mendorong minat kebiasaan membaca di kalangan pelajar dan hendaknya kebiasaan membaca dimulai sejak usia dini, sehingga kedepan membaca bukan hanya sekedar kebiasaan, tetapi merupakan sebuah budaya dan kebutuhan hidup. Menurut Undang-Undang nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan menyebutkan, bahwa perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan kreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa. “Kegiatan perlombaan yang dilaksankan oleh perpustakaan Asahan patut didukung dan perlu ditingkatkan baik jenis lomba maupun ragam kegiatan,“ kata Bupati Asahan. Bupati Asahan juga berharap melalui kegiatan lomba tersebut dapat memacu para siswa untuk senantiasa meningkatkan kegemaran dan kemauannya mempelajari ilmu pegetahuan dan teknologi melalui membaca buku di perpustakaan, karena dengan selalu membaca buku, maka akan bertambah ilmu dan pegetahuan. Selanjutnya, akan lahir anak-anak yang cerdas, pada akhirnya akan terwujud masyarakat yang cerdas tetapi harus dibarengi dengan ketakwaan terhadap TuhanYang Maha Kuasa yang sesuai dengan visi Pemkab Asahan yakni terwujudnya Asahan yang Religius, Sehat, Cerdas dan Mandiri. Hingga kini, kata Bupati, Kabupaten Asahan telah memiliki satu perpustakaan umum kabupaten, satu perpustakaan kecamatan, 47 perpustakaan Desa/ Keluramasjidhan, 7 Taman Bacaan Masyarakat dan 6 perpustakaan. Khusus kepada peserta lomba, Bupati meminta di dalam setiap perlombaan pasti ada yang menang dan ada yang belum berhasil. Oleh karena itu berusahalah untuk menjadi peserta yang baik dengan cara-cara yang baik pula. Kepala Badan Perpustakan, Arsip dan Dokumentasi Provinsi Sumatera Utara, Nurdin Pane SE MAP dalam sambutannya yang dibacakan Sekretaris Candra Silalahi mengatakan, perpustakaan kini menuju paradigma baru, dimana sebagai agen informasi harus berlaku aktif, innovatif dan kreatif untuk menciptakan program yang langsung ke sasaran elemen masyarakat. Hal tersebut merupakan wujud dari komitemen Gubenur Sumatera Utara, yakni rakyat yang tidak bodoh dan rakyat mempunyai masa depan. Kakan Perpustakaan Asahan, Drs Supriyanto MPd menjelaskan, tujuan kegiatan digelar adalah untuk menumbuhkembangkan minat dan kegemaraan membaca dan memberikan motivasi kepada pelajar untuk senantiasa mengembangkan minat dan bakat dalam mencintai budaya bangsa. Kegiatan dilaksanakan mulai tangal 8 sampai 10 Juni 2011 di gedung Perpustakaan Asahan. Kegiatan yang diperlombakan, Lomba mewarnai gambar tingkat Taman Kanak-Kanak, Dogeng Tingkat SD, SMP, Pidato Bahasa Inggris tingkat SMA sederajat, Pidato Bahasa Indonesia tingkat SMP sederajat, Resume buku tingkat SMA sederajat, lomba perpustakan sekolah terbaik se-Kabupaten Asahan dan lomba pustakawan terbaik se Kabupaten Asahan.(IN)

Petani Pesisir Pantai Waspadai Perubahan Cuaca RANTAUPRAPAT - Dinas Pertanian Labuhanbatu mengingatkan masyarakat, iklim kini bisa berubah setiap saat. Untuk itu para petani agar mewaspadai cuaca ekstrem yang kerap terjadi. Ir B Sitorus dari Dinas Pertanian mengatakan, Rabu lalu, cuaca yang kerap berubah-ubah, seperti hari ini hujan dan esok hari bisa panas terik, sangat berpengaruh terhadap para petani. Untuk itu para penyuluh pertanian lapangan (PPL) dapat berperan aktif memberikan pengertian kepada para petani. "Fasilitas yang ada seperti pompanisasi harus dimanfaatkan dengan baik. Demikian juga kelompok tani harus dapat berperan mengatasi cuaca ekstrim," ucap Sitorus. Untuk beberapa desa di tiga kecamatan di pesisir pantai Labuhanbatu, musim tanam tahun ini mencapai 826 hektar. Terdiri dari Desa Sei Kasih, Bilah Hilir seluas 50 ha, Desa Meranti Paham dan Cinta Makmur Panai Hulu seluas 150 ha. "Selebihnya di Kecamatan Panai Tengah dengan bibit padi varitas unggul," paparnya Sitorus. Harapan Dinas Pertanian ke depannya semoga musim tanam tahun ini berhasil dan produksi lebih meningkat. Diprediksi dalam setahun Labuhanbatu menghasilkan padi 106.848 ton. "Jadi bila MT I serta MT II dapat berjalan dengan baik, produksi padi di daerah ini akan bertambah,” sebut Sitorus. (MDS)

Bupati Sergai Terima Penghargaan Pembina K3 Nasional

SAPA SANTRI - Bupati Langkat H.Ngogesa Sitepu saat menyalami para santri usai wisuda massal ke-XIV santri TKA/TPA LPPTKA BKPRMI Langkat di gelanggang olahraga (GOR) Stabat, Kamis. (KPK POS/JUL)

Bekali Anak Dengan Karya Positif STABAT - Pendidikan keagamaan sejak di usia belia sangat baik untuk menanamkan nilai-nilai religius demi masa depan bangsa yang lebih baik. Sebab, mental anak bangsa akan terlahir dengan baik jika telah dilatih dan diberi pengajaran sejak dini baik melalui pendidikan formal maupun informal. “Anak wajib kita jaga dan berikan bekal melalui berbagai karya positif yang membangun,” kata Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu saat memberikan arahan pada acara wisuda massal keXIV santri TKA/TPA LPPTKA BKPRMI Langkat di Gedung Olahraga (GOR) Stabat, Kamis. Bupati secara dialogis penuh perhatian kepada para santri, sehingga secara spontanitas beliau mengajak para santri untuk menemaninya di atas pentas sembari melontarkan beberapa per-

tanyaan. Wakil Ketua DPRD Suhardi Surbakti mendukung penuh berbagai kegiatan keagamaan di Langkat guna menumbuhkan semangat religius sehingga melahirkan Langkat yang aman dan kondusif serta sejahtera. Wisuda ini diharapkan memberikan gambaran tentang pentingnya pembekalan di usia dini. Wakil Ketua Wilayah LPPTKA Sumut Ustadz Syamsul Bahri SPd, menyatakan rasa salut atas kebersamaan BKPRMI dengan pemerintah dae-

rah, dan berharap perhatian yang besar bagi peningkatan program khususnya dalam pembinaan anak usia dini. Ketua DPD. BKPRMI Langkat M. Kurnia Amir melaporkan santri yang diwisuda tahun ajaran 2010/2011 sebanyak 1245 orang dari seluruh wilayah Langkat dan dari para santri yang diwisuda akan diikutsertakan dalam ajang Festival Anak Soleh Indonesia (FASI) di pesantren modern Darul Arafah Medan pada tanggal 1 s/d 4 Juli mendatang. Pelaksanaan wisuda ditandai dengan pemberian ucapan selamat dari Bupati Langkat yang didampingi Ketua TP-PKK Hj. Nuraida Ngogesa dan Kakankemenag Iwan Zulhami kepada perwakilan dari masing-masing lembaga pendidikan yang mengikuti acara tersebut. (JUL)

Bupati Asahan Bantu Jalan Usaha Tani KISARAN - Bupati Asahan, Drs H Taufan Gama Simatupang MAP berjanji akan membantu serta memperbaiki akses jalan, khususnya jalanj a l a n y a n g dilintasi p a r a petani. Bukan j a l a n a k s e s perkebunan y a n g dilalui ruk r o d a empat ke atas. Perbaikan j a l a n DRS H TAUFAN GAMA SIMATUPANG MAP s e r t a bantuan tersebut dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan bertujuan untuk meningkatkan hasil produksi usaha tani. “Untuk perbaikan serta peningkatan kualitas jalan usaha tani merupakan prioritas pemkab Asahan, karena dengan

baiknya akses jalan yang dilintasi para petani, maka secara langsung juga akan meningkatkan usaha tani itu sendiri, “ demikian Bupati Asahan saat menerima beberapa masyarakat yang meminta perbaikan jalan dalam acara coffee morning yang setaip hari Selasa dan Kamis digelar di Pendopo Rumah Dinas Bupati. Bupati Asahan menjelaskan, prioritas pembagunan akses jalan usaha tani tersebut dilakukan untuk mempermudah pengangkutan hasil tani, karena bila akses jalan rusak dan parah, secara otomatis mempersulit petani mengangkut hasil pertaniannya ke pasar. Namun, Bupati Asahan juga menjelaskan bahwa jalan usaha tani yang dibantu adalah jalan yang dilewati oleh ukuran becak bermotor (betor), bukan truk yang di atas roda empat. “Jangan salah pengertian, yang kami bantu adalah jalan usaha tani yang dilalaui para petani sawah, palawija yang mengangkut hasil taninya dengan ukuran lebar jalan hanya sekitar 1,5 meter, bukan 2,5 meter atau lebih, biasanya dilalui truk-truk perkebunan kelapa sawit,“ ucap Bupati Asahan. (IN)

SEI RAMPAH - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia (Menakertrans RI) Drs HA Muhaimin Iskandar MSi menyerahkan penghargaan Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tingkat nasional tahun 2011 kepada 11 Gubernur dan 22 Bupati/Wali Kota seIndonesia termasuk Bupati Serdang Bedagai (Sergai) Ir HT Erry Nuradi MSi yang diwakili oleh Wakil Bupati Ir H. Soekirman didampingi Kadis Sosial, Tenaga Kerja dan Koperasi Sergai H Karno SH MAP bertempat di Taman Impian Jaya Ancol Jakarta, Selasa lalu. Bupati Sergai melalui Kabag Humas Pemkab Sergai Dra Indah Dwi Kumala mengatakan, penghargaan yang diterima tidak terlepas dari kerjasama berbagai pihak antara lain Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Koperasi dengan perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Sergai. Hal ini dibuktikan dengan diberikannya penghargaan Zero Accident (Nihil Kecelakaan Kerja) tahun 2011 kepada 15 perusahaan pada peringatan Bulan K3 tahun 2011 tingkat Kabupaten Sergai beberapa waktu lalu. Beberapa diantaranya PT Socfindo Kebun Matapao, PTPN III Kebun Gunung Pamela, PTPN III PKS Rambutan, PT. Indah Pontjan, PTPN IV Unit Usaha Adolina, PTPN IV Unit Usaha Pabatu. Sedangkan perusahaan yang berhasil meraih penghargaan Bendera Emas Sistem Management Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yaitu PT PP. Lonsum. Ind. Tbk, Kebun Rambung Sialang, papar Kabag Humas Indah Dwi Kumala. Keberhasilan ini terlihat dari kepedulian Pemkab Sergai terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di mana setiap tahunnya Pemkab

Sergai menyelenggarakan upacara peringatan Bulan K3 di perusahaanperusahaan secara bergantian. Tujuannya, untuk mengingatkan kembali kepada insan pekerja agar dapat bekerja secara efisien, nyaman, aman dan efektif sehingga terhindar dari Penyakit Akibat Kerja (PAK), kecelakaan kerja, bahaya peledakan dan lainnya, ungkap Indah Dwi Kumala. Lebih lanjut Indah Dwi Kumala mengatakan, pelaksanaan penerapan K3 diawasi oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan, demikian juga mengenai Alat Perlindungan Diri (APD) yang merupakan kewajiban para pengusaha untuk menyediakannya secara cuma-Cuma dan para pekerja wajib menggunakan APD sesuai dengan sifat dan kondisi pekerjaannya. Bupati Sergai Erry Nuradi mengharapkan kepada para pengusaha di Kabupaten Sergai untuk lebih memperhatikan penerapan K3 di perusahaannya masing-masing dan bagi perusahaan yang telah mendapatkan penghargaan Zero Accident agar dapat mempertahankan dan meningkatkannya sampai ke taraf penerapan SMK3 dengan harapan angka kecelakaan kerja dapat ditekan seminimal mungkin, kata Indah. Lebih lanjut dikatakan Indah, ada beberapa indikator dalam menilai suatu perusahaan yang berhak menerima penghargaan Zero Accident yakni terbentuknya lembaga Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) di lingkungan perusahaan serta Jam Kerja Orang (JKO) tang terakumulatif sepanjang tahun. Lembaga P2K3 ini merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah dalam upaya pengendalian terhadap faktor-faktor penyebab kecelakaan kerja, ungkapnya. (ARM)

PEMBINA K3 NASIONAL - Bupati Sergai Ir HT Erry Nuradi diwakiliWabup Ir H Soekirman menerima ucapan selamat dari Menakertrans Muhaimin Iskandar usai menerima penghargaan Pembina K3 tingkat nasional tahun 2011 di Hotel MercureTaman Impian Jaya Ancol Jakarta, Selasa lalu.(KPK POS/ARM)

Langkat Raih Adipura Kelima

ADIPURA - Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu saat menerima Piala Adipura kelima untuk Kota Stabat dari Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Jakarta, Selasa. (KPK POS/IST)

LANGKAT - Stabat, ibu kota Kabupaten Langkat kembali berhasil mempertahankan sekaligus meraih Piala Adipura yang kelima untuk tahun penilaian kurun waktu 2010/2011. Perolehan penghargaan bergengsi bidang penataan dan kebersihan lingkungan bagi Kabupaten/Kota seIndonesia yang diselenggarakan Kementerian Lingkungan Hidup tersebut adalah wujud komitmen Pemerintah Pusat terhadap daerahdaerah yang berbasis lingkungan. “Alhamdulillah, prestasi ini selain harus disyukuri juga merupakan tantangan ke depan untuk berbuat bersama masyarakat memberi yang terbaik lagi,” kata Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu dihubungi sesaat usai

menerima penghargaan dimaksud langsung dari Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Jakarta, Selasa. Prestasi ini dicapai secara berturut turut dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Bupati yang hadir didampingi Asisten Adm Ekbangsos Dr H Indra Salahuddin MKes MM, Kaban LH Herminta Sembiring SKM, Kadis Pertamanan & Kebersihan Drs H Astaman, Kadis Dikjar Drs Syam Sumarno MAP, Kabag Humas H Syahrizal SSos MSi, Camat Stabat Drs M Nurta serta para Lurah yang menjadi lokasi Penilaian Adipura, masingmasing Lurah Perdamaian Asrul Erwin, Lurah Kwala Bingai Abdul Haris, Lurah Stabat Baru Joni Arifin dan

Lurah Sidomulyo Priyadi serta sejumlah staf terkait, juga tak lupa menyampaikan terima kasih kepada pasukan kuning (petugas kebersihan). Seluruh lapisan masyarakat Langkat maupun muspida melalui jajaran masingmasing, khususnya warga Kota Stabat yang dengan kesadaran tinggi memelihara lingkungan dengan penataan dan membuang sampah pada tempattempat yang disediakan. “Penghargaan ini sesungguhnya untuk masyarakat Langkat, terus kita budayakan hidup bersih dan lingkungan asri,” ujar Bupati Ngogesa. Selain Adipura, tahun ini SDN. No.050765 Gebang juga berhasil meraih piala Adiwiyata 2011 dari Menteri LH sebagai Sekolah Dasar yang peduli dan berbudaya lingkungan. (JUL)

.

15

KPK POS

ANEKA

E D I S I 153 13 - 19 JUNI 2011

Manejer Dser-1 Tutup Meeting Identifikasi NKT SIPISPIS - Manejer Distrik Serdang-1 Gunung PamelaSipispis, Ir Felik Giwa Djaha, Jum’at (10/6), di Wisma Dser 1, menutup acara meeting identifikasi penyusunan dokumen Nilai Konservasi Tinggi/High Conservation Value (NKT/HCV) yang dilaksanakan beberapa hari lalu. Hadir pada acara tersebut Manejer Kebun Silau Dunia, Ir.Maroloan Simaibang, Askep Rayon A, Hariyanto SP, Assisten Personalia Kebun, Benny Arif Husni SH, tokoh masyarakat, tokoh agama, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Juga hadir dari pihak managemen Kebun Gunung Manako. Dalam sambutan singkatnya, Ir.Felik Giwa Djaha, mengatakan, dengan acara yang terselenggara atas kerjasama dengan pihak PPSHB-Institut Pertanian Bogor, dapat memberi manfaat yang besar bagi semua lingkungan yang ada di sekitar PTPN-3 umumnya. Hal tersebut dilihat dari banyaknya beragam karakter yang ada di masyarakat sekitar terlebih karakter

budayanya. Pada sesi tanya jawab, Manejer Dser-1 juga sempat bertanya kepada Tim PPSHB-IPB yang diketuai Ir.Harnia Syarif. Felik menanyakan perbedaan antara RSPO dan ISPO dan dijawab bahwa RSPO berdasarkan permintaan pihak Negara luar melalui suatu proses panjang termasuk sampai pada pemberian sertifikat. Sedang ISPO terbatas pada kewenangan pemerintah. Pada kesempatan berikutnya, Ketua Tim PPSHBIPB, banyak memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan program identifikasi HCV/NKT. Salah satunya mengenai tujuannya, yakni muncul pada tahun 1999, tentang kekhawatiran banyak pihak akan meningkatnya kerusakan lingkungan hutan dan alam. Seiiring waktu, konsep di atas terus berkembang dan berlanjut terlebih pada perkebunan kelapa sawit. Banyak ditemui kawasan ekosistem yang rusak dan hampir punah seperti punahnya beberapa spesies hewan.

Dicontohkannya, dulu daerah Sipispis merupakan daerah jelajah Badak dan Harimau. Makam kramat maupun situs-situs lainnya juga mendapat perhatiannya. Sementara itu Manejer Kebun Silau Dunia mengatakan kepada wartawan, sangat mendukung konsep tersebut dan berupaya mengimplementasikannya di Unit Kebun yang dipimpinnya dibantu semua Stage Hoolder yang ada. "Semua pihak kita ajak termasuk masyarakat sekitar untuk sama-sama menjaga lingkungan ataupun ekosistem," ujarnya. Maroloan juga memberikan apresiasi kepada pihak-pihak yang terlibat pada meeting identifikasi HCV/NKT. Hal yang sama juga disampaikan Drs Agustinus Purba, Direktur Eksekutif LSM Toppan Bintang Bayu dan Direktur Eksekutif LSM TopanRI Juliaman Saragih yang juga Direktur Eksekutif LSM Garuda-RI. (ARM)

Revitalisasi Program KB-Kes Penentu Pengendalian Penduduk PANTAI CERMIN - Aspek kesehatan, pendidikan dan peningkatan kesejahteraan keluarga melalui pelaksanaan revitalisasi di bidang program keluarga berencana dan kesehatan, merupakan faktor yang sangat menentukan tentang pentingnya keluarga kecil sejahtera dan kesehatan lingkungan bagi masa depan generasi penerus bangsa dalam upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk untuk membangun tingkat kesejahteraan masyarakat. Demikian diungkapkan Bupati Serdang Bedagai (Sergai) HT Erry Nuradi pada Pencanangan Revitalisasi Program Bakti Sosial TNI Manunggal KB – KES bekerjasama dengan BKKBN Tahun 2011 tingkat Kabupaten Sergai, di Lapangan PT. Indosat Desa Kuala Lama, Kecamatan Pantai Cermin, Rabu. Turut hadir dalam kesempatan tersebut Dandim 0204/DS Letkol Arh Wawik Dwinanto SSos, Wakil Ketua DPRD Sergai Drs Sayuti Nur MPd, Wabup Sergai Ir Soekirman, Ketua TP PKK Ny.Hj. Evi Diana Erry, Ketua Persit KCK Kodim 0204 D/ S Ny. Wawik Dwinanto, para Asisten, Mewakili BKKBN Provsu, Kepala SKPD, Camat se-Kabupaten Sergai,

Jajaran Danramil dan Kapolsek, Ibu-ibu Persit KCK Dandim 0204/DS, para Dokter, tokoh Agama, tokoh Pemuda dan masyarakat. Menurut hasil sensus, pencapaian keluarga berencana dan kesehatan untuk Kabupaten Serdang Bedagai tercatat untuk peserta KB aktif sampai bulan April sebesar 82.057 atau 71,9% dari pasangan usia subur. Muparitas rendah (Musparen) sebanyak 114.061, peserta KB baru sampai bulan April 8.610 Akseptor atau 36,41% dari perkiraan permintaan masyarakat (PPM) 23.650 akseptor dan diharapkan melalui kegiatan ini dapat mendongkrak peserta KB

baru terutama pada pasangan Musparen dengan pemakaian alat kontrasepsi jangka panjang. Sementara angka kematian bayi 26 perseribu kelahiran hidup serta angka kematian balita 32 perseribu kelahiran dan untuk angka kematian ibu sebesar 226 perseratus ribu. Sedangkan angka harapan hidup meningkat menjadi 70,2 tahun. "Untuk menekan masalah tersebut pemerintah di daerah ini sudah banyak melakukan tindakan demi kepentingan masyarakat melalui program Jamkesmas, Jampersal, Bantuan Operasional Kesehatan (Bok) dan Jamkesda," ungkap Bupati. (ARM)

JUARA KB-KES - Bupati Sergai Erry Nuradi didampingi Wabup Ir.H.Soekirman,Dandim 0204/DS Letkol Arh.Wawik Dwinanto SSos,Wakil Ketua DPRD Sergai Drs.H.Sayuti Nur, M.Pd dan Ketua TP PKK Sergai Ny.Hj.Evi Diana Erry menyerahkan trophy kepada Camat dan Danramil sebagai juara KB-Kesehatan. (KPK POS/ARM)

KegiatanPNPM-R2PN Desa Namohalu Rampung NIAS UTARA - Program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) yang diselenggarakan PNPM-R2PN di Desa Namohalu, Kecamatan Namohalu Esiwa Kabupaten Nias Utara terlaksana dengan baik. Hal itu dikatakan sejumlah warga Namohalu kepada KPK Pos, kemarin. Dikatakan, kegiatan PNPM-R2PN merupakan salah satu program yang turut membantu pemerintah dalam

membangun masyarakat madani baik di pedesaan maupun di kota. Kegiatan ini terlaksana atas kerjasama pengurus Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dengan masyarakat desa setempat. Ketua TPK, Otomosi Harefa didampingi Sekretaris Elifati Harefa dan Bendahara Mariani Gea kepada KPK Pos mengatakan, kegiatan program PNPMR2PN desa Namohalu di-

mulai 18 April 2011 dan 28 Mei 2011. Program PNPM-R2PN desa Namohalu berlokasi di depan Kantor Camat Namohalu Esiwa dengan kegiatan, tembok penahan (TPT), rabat beton yang jumlah dananya Rp219.841.500 dengan uraian yaitu fisik sebesar Rp207.750.000, OPS TPK sebesar Rp6.595.300; dan OPS UPK sebesar Rp5.496.200. (IZ/YaGi)

SUMUT / ACEH

Masyarakat Sei Rakyat 'Makan' Debu RANTAUPRAPAT Masyarakat Sei Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu kini resah dan terancam menderita penyakit saluran pernafasan, akibat truk bermuatan tanah dan tanda buah segar (tbs) yang setiap hari melintas di desa mereka. Masyarakat Desa Sei Rakyat mengakui, setiap hari ratusan truk berisikan tanah timbun dan TBS melintas di jalan sepanjang desa mereka. Akibatnya debu jalanan bertaburan ke sana ke mari dan dihirup oleh warga. "Kami tiap hari makan debu di sini," kata seorang warga Sei Rakyat kepada KPK Pos. Tanah timbun yang diangkut truk tersebut untuk keperluan pembangunan proyek di sana. Sedang TBS adalah milik perusahaan perkebunan swasta yang ada di wilayah Desa Sei Rakyat, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhanbatu. Debu yang diakibatkan truk itu juga kini menempel di dinding rumah-rumah penduduk sepanjang jalan di Desa Sei Rakyat. "Kami resah di sini. Lihatlah rumah

DEBU - Truk bermuatan tanah dan TBS menimbulkan debu di Desa Sei Rakyat. (KPK POS/MDS) kami, dindingnya sudah penuh debu. Ini akibat truk, terutama dumptruk yang berisi tranah timbun yang melintas di desa kami," ujar Hasibuan, warga Sei Rakyat. Kepala Desa Sei Rakyat, Abdul Wahab menyatakan keprihatinannya atas debu yang diakibatkan truk-truk tersebut, sehingga warganya begitu menderita. Dikatakan Wahab, perusahaan yang memiliki dumptruk dan yang melintas di desa itu di antaranya milik

PTPN IV Ajamu III (Proyek Panai Jaya) dan PT Hijau Pryan Perdana (HPP). "Debu yang melanda desa ini sudah berlangsung selama hampir tiga tahun," ujar Wahab. Atas nama warga, Kades Abdul Wahab meminta perusahaan tersebut dapat melakukan penyiraman jalan sepanjang pemukiman penduduk Desa Sei Rakyat, sehingga tebalan debu dapat diminimalisir. “Jangan salahkan masyarakat apabila nantinya akan

melakukan aksi melarang truk-truk melintas di desa tersebut," ujar Hasanuddin Hasibuan, Ketua Lembaga Pengawas Penyelenggara Negara (LPPN) di RantauPrapat belum lama ini. Disebutkannya, seharusnya pihak perusahaan peduli terhadap dampak lingkungan yang terjadi disekitarnya. Apalagi kerusakan lingkungan tersebut diakibatkan oleh kegiatan perusahaan. (MDS)

PKS Bangun Lestari Milik Masyarakat SUBULUSSALAM - Pabrik kelapa sawit (PKS) PT Bangun Lestari Sejahtera (BLS) di Desa Pelayangan, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam adalah milik masyarakat. Artinya PKS ini dibangun benar-benar ingin untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya sekitar pabrik tersebut. Menejer PKS BLS, Muhammad Candra Ginting SE mengatakan, di ruang kerjanya, Sabtu lalu, karena pihaknya selalu menjalin kerjasama dengan para agenagen yang langsung membeli dari hasil kebun kelapa sawit masyarakat. Ditambahkan, menyangkut harga pihak PKS tetap disesuaikan dengan harga dolar AS. Sampai saat ini dan menurutnya harga tanda buah segar (TBS) mencapai Rp1.500/kg. Ginting mengharapkan para agen yang menjual TBS ke pabrik agar mencari kualitas. Artinya jangan membeli buah kelapa sawit yang

MEMBANTU - Pabrik Kelapa Sawit Desa Pelayangan, Kecamatan Simpang Kiri, Subulussalam yang membantu masyarakat petani kebun kelapa sawit sekitarnya. (KPK POS/KARTOLIN) masih mentah, karena apabila masih mentah kadar minyaknya sangat rendah. "Kita harapkan kepada pemilik kebun sawit jangan memanen yang masih mentah, tetapi kalau sangat mendesak usahakan menjadi brondolan saja agar kualitas minyaknya bagus," ujar Gin-

ting. Salah seorang anggota bongkar muat yang enggan menyebutkan jati dirinya mengaku setelah beroperasinya pabrik kelapa sawit ini sangat membantu bagi kami masyarakat sekitarnya. "Penghasilan kami mencapai Rp100 ribu/hari. Mala-

han lebih kalau buah banyak masuk ke pabrik. Kalau sebelumnya pekerjaan tidak menentu, maka kita bersyukur khsususnya kepada bapak Candra yang ingin membangun pabrik kelapa sawit di desa ini," ucap buruh bongkar muat itu. (KAR)

Warga Langsa Keluhkan Sistem Perparkiran LANGSA - Kota Langsa kini terkesan semakin semrawut. Penyebabnya, tak lain karena penataan perparkiran yang amburadul. Bahkan, warga menjadi korban dari penataan parkir, karena harus membayar retribusi parkir sampai dua atau tiga kali. Dalam ketentuan, retribusi parkir untuk sepeda motor hanya Rp500. Namun, warga sering kecewa, karena jika mem-

bayar dengan uang Rp1.000, petugas parkir tidak mengembalikannya. Selain itu, petugas juga tidak memberikan kupon parkir. Keluhan ini disampaikan Ani, ibu rumah tangga di Kota Langsa. Menurut ibu Ani, warga sering dikenakan retribusi parkir berulang kali. Padahal warga parkir berada di lokasi yang sama. Menurut laporan dan menyahuti keluhan warga tersebut, Wakil Ketua

DPRK Langsa, Syahyuzar AKA yang diminta tanggapannya pekan lalu mengakui, bahwa sistem perparkiran di Kota Langsa belum teratur. DPRK Langsa juga telah banyak menerima laporan dan keluhan masyarakat menyangkut kondisi perparkiran di Kota Langsa ini. "DPRK Langsa dalam waktu dekat ini akan memanggil Kadishub Kominfo Kota Langsa, untuk membahas tentang

persoalan parkir," ujarnya. Ditambahkannya, persoalan target pemasukan dari retribusi parkir yang dilaporkan selama ini hasilnya juga jauh dari harapan. "Penyebab merosotnya penerimaan retribusi parkir ini perlu ditelusuri, karena kita menilai ada penyimpangan dan ketidakberesan dalam pengelolaan sistem perparkiran dan hasil target retribusi parkir tersebut," kata Syahyuzar. (BSO)

Jalan Berlubang Berakibat Truk Terguling DOLOK MASIHUL - Kondisi jalan lintas Dolok MasihulTebingtinggi hingga kini belum sepenuhnya diperbaiki. Terlebih di kilometer 10. Akibatnya banyak pengguna jalan yang mengeluh dan protes. Keluhan terbesar datang dari para supirsupir truk yang harus ekstra hati-hati membawa kendaraan yang sarat muatan. Bahkan tak jarang supir mengalami naas akibat jalan berlubang, yakni truk terguling. Demikian yang dialami Nursyah (28) warga Kecamatan Bintang Bayu yang setiap

harinya melintas di jalan tersebut dengan membawa berton-ton sawit milik PTPN-3 Kebun Silau Dunia ke PKS Rambutan, Selasa(7/6) lalu. Truk colt diesel BK 9616 LU yang dikemudikan Nursyah terguling dan menumpahkan semua muatan. Beruntung tidak ada korban jiwa. Namun kerugian operasiaonal dan waktu tak bisa dipungkiri. Warga di lokasi kejadian mengatakan, sangat kesal dengan lambanya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memperbaikai jalan yang bertahun-tahun berlubang.

"Kalaupun ada perbaikan sifatnya bertahap-tahap dan kualitasnya sangat jelek," ujar warga. Warga mendesak pihak yang berkompeten memberikan perhatian yang serius agar tidak ada lagi korban-korban berikutnya. Sekedar diketahui, kondisi jeleknya jalan Dolok Masihul-Tebingtinggi tersebut sudak berkali-kali diekpos di media. Namun apakah memang anggarannya yang tidak ada atau ruas jalan ini dianggap tidak penting…?. Yang jelas warga pengguna jalan tidak mau jadi korban.(ARM)

. TERGULING - Truk pengangkut sawit Kebun Silau Dunia terguling di KM 10 Pekan, Kamis lalu. (KPK POS/ARM)

E D I S I 153 13 - 19 JUNI 2011

KPKPOS DINAS BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (BKD) KOTA BINJAI Mengucapkan

KEPSEK SMAN. 1 PARBULUAN BESERTA GURU-GURU DAN STAF

KEPSEK SMAN 1 SIDIKALANG DRS.NAEK LUMBAN TOBING

KEPSEK SMAN 2 SIDIKALANG KEPSEK SMAN 1 PARBULUAN ADLER TINDAON S.PD DRS.ISRAEL SIGALINGGING

KEPSEK SMAN 1 SUMBUL MANIHAR TUMANGGOR

KEPSEK SMAN 1 PEGAGAN HILIR KEPSEK SMAN 1SILAHISABUNGAN DRS.JAPITER SIMBOLON SADIMAN SIGIRO,S.PD

KEPSEK SMA SW RISMADUMA MARINGAN TURNIP,S.PD

HALAMAN 16

KEPSEK SMA SW PARULIAN BALNA ANA GINTING

DRS.AMIR HAMZAH KEPALA BKD

ARMAIDAH SSos SEKRETARIS

Drs AFRIZAL Kabid Pengembangan Pemberdayaan Pegawai H.BAHRIN RITONGA KABID PROGRAM MUTASI KEPEGAWAIAN

RIDWAN KABID PEMBINAAN DAN KESEJAHTERAAN

WAN ELI FARIDA,SE KABID INFORMASI KEPEGAWAIAN

Ir.H.HARIS HARTO MSP KOORDINATOR

Ir.H.HARIS HARTO MSP

HM YUSUF SH MHUM KETUA

Lazuardi SE WAKIL KETUA

Irhamsyah Putra Pohan SEKRETARIS

IR MULIA GINTING ANGGOTA

SURYA WAHYU DANIH SH MH ANGGOTA

HARSOYO ANGGOTA

IRFAN ASRIANDI SKOM ANGGOTA

DRS SUHARJO MULYONO ANGGOTA

ISHAM DANI SH ANGGOTA

H.NGOGESA SITEPU BUPATI LANGKAT

BUDIONO,SE WAKIL BUPATI LANGKAT

SEDAR SEMBIRING,SH INSPEKTUR DAERAH LANGKAT

Drs.H.SULISTIANTO,M.Si KABAN KESBANGPOL&LINMAS

Drs.JAYA SITEPU KABAN PMDK LANGKAT

KETUA DPRD BINJAi

H.BAHMAN NASUTION,SH

HERMAN SEMBIRING

WAKIL KETUA DPRD BINJAI

WAKIL KETUA DPRD BINJAI

KUMAR TANJUNG.SH SEKRETARIS DEWAN DPRD BINJAI

H.AMRIL,S.Sos,MAP KABAN KEPEGAWAIAN DAERAH

H.SYAHRIZAL,SE PLT.KA.BPKAD

Ir.H.ANSYARULLAH,MMA KA.BAPPEDA

Drs.H.DARWAN HASRIMY,MM KABAN KB DAN PP

HERMINTA SEMBIRING,SKM KABAN LINGKUNGAN HIDUP

MARINO SINGARIMBUN SE KADIS PENDAPATAN

Drs.NAZARUDDIN KADIS PERIKANAN DAN KELAUTAN

drg.H.HERMAN SADEC,MBA,MSc KADIS KESEHATAN

Drs.SYAM SUMARNO,MAP KADIS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Drs.T.NILPAN SHAHARI KADIS PERINDAG

Drs.H.ZULKIFLI,MSi KADIS KOPERASI UKM DAN PMD

Drs.ERWIN ARDIANTO,MPd KADIS TENAGA KERJA &TRANSMIGRASI

Drs.H.ASTAMAN KADIS PERTAMANAN&KEBERSIHAN

NURHAYAT, S.PD KA. DINAS PENDIDIKAN ANASRI, ST KA. DINAS PEKERJAAN UMUM

IR. SUHARDINUR, MM KA. DINAS PERKEBUNAN SURAJI, SP KA. DINAS PERTANIAN

DRH. JALALUDDIN KA. DINAS PETERNAKAN

DRS. SALMAZA KA. DINAS PERHUBUNGAN

SYAHMADI,S.SOs,MSP KADIS PERHUBUNGAN

DARMANSYAH, S.PD, MM KA. DINAS PERINDUSTRIAN

DRS. HASANUDDIN KA. DINAS PERTAMBANGAN

H.BASRAH DAULAY,SP KADIS PERTANIAN

Ir.BAMBANG IRAWADI KADIS PU

SYAFRIANDA, S.HUT, MM KA. DINAS CATATAN SIPIL

IR. TAUFIK HIDAYAT, MM KA. DINAS TENAGA KERJA

Ir.SUPANDI TARIGAN KADIS KEHUTANAN & PERKEBUNAN

RUSWIN.SH KADIS KEPENDUDUKAN&CATPIL

Drs.NUSTAN HARAHAP,MPd KADIS PEMUDA&OLAHRAGA

Drs. H. SALBUNIS Ka. Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah

MAHDI, S.Sos KA. DINAS SOSIAL

Ir.M.TAMBEN KADIS PERTERNAKAN

Drs.M.ISKANDARSYAH KADIS PERTAMBEN

Drs.ISKANDAR ZULKARNAIN TARIGAN,MSi KAKAN PELAYANAN TERPADU

M. RIDWAN, SE, M.Si KA. BAPPEDA

KA. BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Drs. HERMANTO KA. BADAN LINGKUNGAN HIDUP

SAHIDIN. B, SH KA. KANTOR SATPOL PP DAN WH

RAMLAN, SP CAMAT SIMPANG KIRI

MASRI S, SP CAMAT RUNDING

BAGINDA NASUTION, SH CAMAT SULTAN DAULAT

YUDI MULYANTO, SH CAMAT PENANGGALAN

Drs.H.IWAN ZULHAMI,MAP KAKAN KEMENTRIAN AGAMA

Drs.RUDI KINANDUNG,MAP KAKAN PARIWISATA&BUDAYA

Drs.H.IRHAM SUKRI,MAP KAKAN SATPOL PP

Drs.TM.AUZAI KAKAN SOSIAL

Ir.SYAWALUDDIN NAIBAHO.MSi KAKAN STATISTIK

Drs.ABDUL KARIM.MAP KABAG ORGANISASI SETDAKAB

Drs.RAJANAMI YUNSU KATAMI KABAG TATA PEMERINTAHAN

Drs.H.BINAWAN KABAG UMUM&PERLENGKAPAN

H.SUJARNO,SSos,MSi KABAG KESOS

Drs.BASRAH PARDOMUAN KABAG PEREKONOMIAN

Drs.ARWIN KABAG PEMDES

Drs.HERMANSYAH KABAG PDE&SANTEL

H.SYAHRIZAL,SSos,MSi KABAG HUMAS

Drs.H.SUPONO SEKRETARIS DPRD

JUFRIZAL,SE KEPALA PDAM

MAWARDI, SE CAMAT LONGKIB

KASMAN, S.Sos

.


KPK POS Edisi 153