KPK POS
10
E D I S I 153 13-19 JUNI 2011
KRIMINAL
NAD NASIONAL
Lagi, Pelanggar Maisir Dieksekusi ACEHTAMIANG - Empat pelaku maisir (perjudian) dieksekusi, akhir pekan lalu. Pelaksanaan eksekusi dalam bentuk cambuk direalisasikan atas putusan Dinas Syari’at Islam dan disetujui oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang. Empat pelaku pelanggar Qanun Provinsi Aceh No. 13 Tahun 2003, menjalani hukuman (ukubat) cambuk. Mereka masing-masing, Taufiq Bin (Alm) Abu Bakar Abdullah kelahiran Simpang Limun Medan (Sumatra Utara) berusia 53 tahun bangsa Indonesia yang bertempat
tinggal Dusun Metro Jaya desa Durian Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang, melanggar pasal 5 jo pasal 23 (1) Qanun Provinsi NAD No.13 tahun 2003 tentang maisir (perjudian) dikenakan Uqubat cambuk sebanyak 6 (enam) kali cambukan didepan umum. Okky Riansyah Putra Alias Okky Bin Udin, berusia 23 tahun, kelahiran Rantau Dusun Batu Delapan Desa Rantau Pauh Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang, juga melanggar pasal 5 jo pasal 23 (1) Qanun Provinsi NAD No.13 tahun 2003 tentang maisir (perju-
dian) juga dikenakan Uqubat cambuk sebanyak 6 (enam) kali cambukan didepan umum. Naharadi Bin Seyo, dari Desa Bukit Paya, usia 47 tahun bertempat tinggal Dusun Mawar kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang, telah melanggar pasal 5 jo pasal 23 (1) Qanun Provinsi NAD No.13 tahun 2003 tentang maisir (perjudian) dikenakan juga Uqubat cambuk sebanyak 6 (enam) kali cambukan didepan umum. Dan, Muchtar Efendi Alias Pendi Bin Abu Hurairah Lubis, Kelahiran Kuala Simpang Berusia
48 tahun Bangsa Indonesia, warga Dusun Kenanga Lorong III Desa Perdamaian Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, dikenakan juga pasal 5 jo pasal 23 (1) Qanun Provinsi NAD No.13 tahun 2003 tentang maisir (perjuadian) jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP, dikenakan juga Uqubat cambuk sebanyak 6 (enam) kali cambukan. Pelaksanaan eksekusi dilakukan di depan umum. Pada acara Hukum Uqubat cambuk yang melanggar Qanun Provinsi NAD bertepatan juga hadir Kejangsaan Tinggi Banda Aceh (Provinsi NAD) Mu-
hammad Yusni, SH, menyaksikan uqubat cambuk yang dilaksanakan dihadapan depan Kajari Karang Baru Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang, juga turut hadir Bupati Kabupaten Aceh Tamiang Drs. Abdul Latief, Kapolres Aceh Tamiang Drs. Armi Fahmi, Ketua DPRK Aceh Tamiang Ir. Rusman, Ka. Dinas Syari’at Islam Efendi dan juga Kasadpol PP dan WH Amir Hamzah, S.Sos turut serta Muspika dan Alim Ulama, tokoh-tokoh masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang. Setelah acara ukubat cambuk selesai, dilanjutkan dengan pemus-
nahan barang bukti daun ganja seberat 157,411,08 gram terdiri, yang diproses dalam 21 kasus. Barang bukti lain yang dimusnahkan, sabu-sabu seberat 48,89 gram hasil pengungkapan 19 perkara. “Jadi, barang bukti tersebut merupakan barang bukti dari bulan Januari 2011 hingga Mei 2011. Dibanding periode yang sama tahun lalu kenaikan angka mengalami peningkatan signifikan,” kata Kajari Kuala Simpang, M. Basyar Rifai. Kajari mengharapkan masalah narkoba menjadi persoalan seluruh masyarakat Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamian.(BSO)
Kapolsek di Jajaran Polresta Binjai Diduga Terima Upeti Judi BINJAI – Kepala Kepolisian Resor Kota Binjai, AKBP Rina Sari Ginting akan mendalami dugaan empat kepala polsek di jajarannya beserta perwira lain yang menerima upeti dari bandar judi toto gelap (Togel). Salah satu bandar togel yang ditengarai memberikan upeti kepada sejumlah oknum perwira, berinisial A. Terungkapnya dugaan pemberian upeti ini, atas penangkapan peredaran judi yang diyakini dikelola oleh bandar togel di Kota Binjai, berinisial A. Saat dikonfirmasi, Selasa pekan lalu, AKBP Rina Sari Ginting, menjelaskan, bahwa ia bukan mengelak atas adanya penerimaan upeti tersebut. Tetapi, ia mengelak atas tuduhan terhadap anggotanya yang sudah menerima amplop. “Kenapa saya selalu masih mengelak? Sebab, selama ini amplop itu dikabarkan sudah sampai di tangan anggota. Sementara, amplop itu masih ditangan para tersangka,” ujar Rina Sari Ginting melalui seluler. Selain itu, Kapolres juga berkilah, tidak ingin terburuburu untuk mengekspos terkait dugaan perwira di jajaran Polresta Binjai yang menerima upeti dari bandar judi togel Binjai. “Saya tidak mau buru-buru untuk mengekspos berita ini, sebelum ada hasil pemeriksaan,” kata Rina. Setelah ada hasil pemeriksaan, sambungnya, barulah dapat mengekspos dugaan perwira yang menerima upeti dari bandar togel tersebut. “Kalau sudah ada hasil pemeriksaan. Barulah kita ekspos. Kita juga tidak bisa langsung
memvonis bahwa itu diterima oleh anggota saya. Sebab, saat para tersangka kita amankan, amplop tersebut masih di tangan mereka,” ujarnya, seraya menambahkan, masih perlu pembuktikan. Mengenai sanksi, Riina menyatakan, tindakan itu pasti ada, dan hal itu dilakukan jika oknum perwira memang terbukti menerima upeti. “Kalau memang terbukti pasti ada sanksi hukumannya,” pungkas Rina. Sementara itu, mengenai Acien yang dikabarkan lari ke Malaysia , akan terus diburu oleh Polres Binjai. “Acien sudah menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO), dan akan terus dikejar sampai dapat,” kata Rina. Disinggung pengejaran terhadap bandar judi yang berinsial A, Kapolres mengakui, bahwa kasus ini belum sampai terhadap bandar judi berinisial A itu. “Sejauh ini kita masih melakukan pengejaran terhadap Acien. Sementara, bandar lainnya akan kita kembangkan setelah Acien berhasil diamankan,” terang Dra Rina.(SBR)
Perusahaan HGU di Singkil Sarat Masalah SINGKIL - Ditemukannya ribuan meter kubik kayu di Kecamatan Danau Paris, Kabupaten Aceh Singkil, barubaru ini membuktikan pengawasan terhadap hutan oleh dinas terkait masih lemah. Bahkan temuan tersebut membuktikan masih banyak perusahaan HGU di Aceh Singkil sarat dengan masalah. Menurut sejumlah sumber, secara umum perusahaan HGU di Singkil cenderung melanggar pasal 43 ayat 1,2 dan 3 serta pasal 44 ayat 3 pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/MenhutII/2009 yang mengatur berbagai kewajiban perusahaan terhadap negara. Salah satu kewajiban yang sangat mendasar adalah untuk melakukan 'Land Clearing'. Perlu dicatat, pelaksanaan Land Clearing atau Timber Crusing ini sangat penting dilakukan agar status hutan dapat diketahui apakah bisa dilepas atau tidak untuk penggunaan lain sebagaimana yang diajukan oleh pemohon izin. Selain untuk menguji status hutan, dari hasil Land Clearing juga akan diketahui seberapa besar kewajiban perusahaan terhadap negara dalam bentuk Pembayaran Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) serta Nilai Tegakan dari lahan yang akan dijadikan perkebunan. Seperti sudah diduga, semua peraturan sebagaimana yang diatur dalam Permenhut P.58 tersebut cenderung ditabrak oleh perusahaan HGU. Sejumlah sumber saksi ahli menyatakan, ada beberapa kemungkinan kenapa ketentuan dalam Permen-
hut P.58 ini sering tidak diabaikan oleh perusahaan HGU. Pertama, perusahaan ingin mengelabui pemerintah terhadap status hutan yang berkemungkinan tidak bisa dilepas untuk penggunaan lain atau perkebunan. Kedua, perusahaan berusaha mengaburkan potensi nilai tegakan hutan yang harus disetor ke kas Negara dalam bentuk PSDH dan DR senilai Rp 130 ribu rupiah per meter kubik.“Jadi sangat masuk diakal jika perusahaan HGU cenderung berupaya sekuat mungkin untuk mengabaikan semua peraturan tersebut. Namun saya tidak yakin ini bisa berjalan tanpa diketahui oleh kedua belah pihak,” tudingnya tanpa merinci siapa yang ikut bermain. Secara terpisah, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh Singkil Ir. Momod Suhara yang ditemui pekan lalu tidak membantah masih adanya sejumlah perusahaan HGU yang mengabaikan kewajiban mereka sebagaimana yang diatur dalam Permenhut P.58. “Sebagai aparatur kita sudah menjalankan semua perintah yang diamanahkan oleh undangundang. Namun kita juga tidak membantah, jika masih saja ada perusahaan walau telah kita surati ber-kali2, tetap saja membandel,” jelas Momod sambil menyerahkan bukti copi surat kepada wartawan. Surat berkop Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh Singkil dengan nomor: 522.21/ 846/ 2010 tersebut ternyata ditujukan ke perusahaan HGU PT. DAP di Kecamatan Danau Paris lokasi ditemukannya ribuan meter kubik kayu baru2 ini.(BSO)
KEBAKARAN–Rumah korban yang ludes dilalap si jago merah rata dengan tanah.
Ditinggal Kerja Rumah Ludes Dilalap Sijago Merah BINTANGBAYU – Kaminah, 48 tahun, warga Dusun 2 Desa Pergajahan Hulu, Kecamatan Bintang
Bayu, Kabupaten Serdang Bedagai, terkejut mendapatkan kabar kalau rumahnya ludes dilalap, Rabu pekan lalu. Kejadian berlangsung sekitar pukul 07.30 WIB. Saat peristiwa terjadi, perempuan paruh baya yang sehariharinya bekerja sebagai buruh harian lepas di PT.Bandar Sumatera Indanesia, Kebun Bandar Pinang Estate, baru saja berangkat dari rumah guna melaksanakan aktifitasnya. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu. Namun, kerugian akibat amukan si jago merah tersebut ditaksir Rp 96 juta. Saksi mata, Dewi Sartika alias Dina kepada petugas dari Polsek Kotarih yang dipimpin Aiptu P Sembiring dan Camat Bintang Bayu yang turun ke lokasi begitu mendapat kabar, menceritakan,
pagi itu dirinya mau menanak nasi. Dari sana pandangannya sepontan mengarah ke rumah Kaminah. “Aku kira sinar matahari pagi pak karena ada cahaya merah-merah, ternyata api,” terang Dina. Masih menurut keterangan saksi, melihat kondisi tersebut Dina yang siswa MTs itu berlari dan mencari pertolongan kepada Andi warga Gudang Garam yang kebetulan melintas. Tak lama berselang warga mulai berdatangan mencoba memadamkan api dan memutus jaringan kabel ke rumah lainnya. Kejadiannya sangat cepat dan api tidak dapat di atasi akibat rumah yang sudah tua terbuat dari bahan-bahan yang mudah terbakar. Kepada KPK Pos, saksi lain mengatakan, warga mencoba memadamkan api dengan peralatan
seadanya, namun api sudah menjalar besar. Camat Bintang Bayu, Zulkan yang tiba di lokasi meminta warga korban kebakaran untuk tabah dan bersabar. Pihaknya dibantu Kepala Desa akan berupaya membantu korban dengan mengajukan permohonan bantuan kepada Dinas yang terkait. “Kita sudah koordinasi dengan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah melalui Kabid Kebakaran dan Bencana, Drs Amir Panggabean,” ujar Zulkan. Kapos Bandar Pinang, Aiptu P Sembiring menyatakan sumber api masih dalam penyelidikan. Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamata Bintang Bayu, Nurdin juga tampak di lokasi kebakaran. Dikatakannya, pihaknya juga sudah berkoordinasi. (ARM)
Warga Singkil Ragukan Pemkab Soal Sengketa Lahan SUBULUSSALAM – Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil patut dicurigai sikap yang dilakukan akhir-akhir ini terkait penyelesaian permasalahan sengketa lahan masyarakat dengan PT Uber Traco/Nafasindo, yang telah berlangsung selama tujuh tahun. Persoalan ini telah menuai sejarah panjang, dimulai pada 2006. Berbagai cara telah dilakukan oleh masyarakat hingga persoalan ini telah sampai ke tingkat provinsi. Demikian dikatakan tokoh masyarakat Marga Saran. Dikatakannya, permasalahan ini telah disampaikan ke provinsi dan persoalan ini telah mengendap bertahun-tahun, hingga tahun 2010 telah mendapat titik terang, sehingga berkesepakatan untuk ukur ulang areal yang dianggap bermasalah, antara Ubertraco dengan lahan masyarakat. Dan, kesepakatan ini dituangkan dalam sebuah berita acara, sehingga tim yang dibentuk BPN Propinsi Aceh sebagai koorinator Pemda Aceh Singkil, PT.Nafasindo dan perwakilan masyarakat. Menindaklanjuti semua hasil kesepakatan tersebut, BPN Provinsi Aceh menugaskan petugas “ukur ulang” ke Aceh Singkil untuk dapat bergabung dengan Pemda Aceh Singkil, dan seterusnya tim “Ukur ulang” sengketa lahan antara masyarakat dengan PT Uber Traco/Nafasindo dan selanjutnya bergerak menuju lokasi-lokasi yang dianggap bermasalah, yang telah disepakati semua pihak, yakni 22 Desa di 5 Kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil Sehingga pelaksanaan “Ukur ulang’ dilakukan oleh tim mulai dari tgl 12 Juni sampai tgl 26 oktober 2010 dan hasilnya telah memasang patokpatok sementara sesuai dengan peta “Kadastral dan titik koordinat peng-
PERUSAKAN KANTOR BUPATI SETELAH masyarakat melaporkan hasil kunjungan mereka ke Banda Aceh, sesuai surat PTUN dan surat tugas BPN provp kepada dua juru ukur / patok permanen, masyarakat yang didampingi LSM Gempa menunggu bahasa Pemkab Aceh Singkil terkait pematokan permanen, tapal batas, hasil ukur ulang Tim oleh BPN yang seharusnya tgl 30 Mei s/d 3 Juni 2011. Namun Bupati menggelar rapat Muspida tanpa menerima perwakilan masyarakat, dan sementara masyarakat setia menunggu di halaman kantor Bupati dan rupanya hasilnya bocor kepada masyarakat. Bahwa keputusan Muspida Aceh Singkil mengatakan bahwa Pemkab Aceh Singkil harus menunggu keputusan PTUN terkait pematokan permanen, tapal batas hasil ukur ulang Tim BPN Prop. Putusan itu direspon dengan tindakan anarkis dari massa. Menurut Syairun, Pembina LSM Gempa, mengaku heran, kenapa akhir-akhir ini sikap Pemda Aceh Singkil seolah-olah tidak memihak kepada rakyat. “Padahal surat PTUN dan BPN prov jelas-jelas mendukung upaya penyelesaian permasalahan ini,” kata Syairun. Setelah kejadian itu Kapolres Aceh Singkil memerintahkan anggotanya untuk menangkap pelaku perusakan Kantor Bupati tersebut. Hal ini adalah kriminal murni kata Kapolres Aceh Singkil AKBP H.Helmi Kwarta. Kapolres menyatakan, bahwa keesokan harinya, 100 orang, juga didampingi Pembina dan ketua LSM Gempa, Kapolres mengatakan hal ini bukanlah penjebakan kepada masyarakat yang diduga kelompok perusak. “Percayalah, bahwa proses ini untuk mempermudah penyelesaian tuntutan bapak-bapak sekalian,” kata Kapolres. Bupati Aceh Singkil mengutuk kejadian anarki ini dan mengaku telah melayangkan surat pengaduan ke Polres Aceh Singkil untuk proses hukum lebih lanjut. Hal serupa juga disampaikan Ketua DPRK Aceh Singkil Putra Ariyanto, SE kecewa atas aksi tersebut. (KAR)
embalian batas HGU PT Uber Traco/ Nafasindo oleh BPN Provinsi Aceh. Kesemuanya hasil ukur ulang tersebut langsung melaporkan kepada Gubernur Aceh pada tgl 30 Oktober 2010. Pengaduan Masyarakat Berdasarkan bukti-bukti tersebut yang selama ini diupayakan oleh masyarkat yang bekerja sama dengan Pemprov, Pemkab Aceh Singkil, juga “Tim ukur ulang”, maka jelas sesuai hasil tersebut jelas bahwa HGU, PT Uber Traco/Nafasindo telah nyata
melanggar peta kadastral, hak HGU, dan telah menyerobot lahan masyarakat di luar HGU. Maka dengan kejelasan ini, masyarakat telah mengadukan hal ini ke Polres Aceh Singkil bahwa PT Uber Traco/Nafasindo diduga telah melakukan tindak pidana, prihal penguasaan lahan yang bukan haknya alias diluar areal HGU tersebut. Berkas pengaduan masyarakat diterima oleh Kapolres Aceh Singkil dan berjanji akan menindaklanjuti persoalan yang
diadukan masyarakat. Akan tetapi pengaduan masyarkat tersebut belum tertangani serius oleh Polres Aceh Singkil. Mengingat persoalan ini dan surat Gubernur Aceh NO. 590/4877 tgl 28 Februari 2011, digugat kembali oleh PT Uber Traco/Nafasindo ke PTUN, seolah-olah PT tersebut tak setuju dengan surat Gubernur Aceh tersebut. Melihat hal ini, ratusan masyarakat Aceh Singkil berangkat menuju Banda Aceh untuk menanyakan langsung ke PTUN, maka pada saat itu juga PTUN mengeluarkan surat PTUN, W1TUN5/ 342/HK.06/V/2011, prihal Surat pernyataan PTUN, bahwa hasil ukur ulang BPN Aceh sebagaimana tersebut diatas, titik-titik sengketa antara PT.Nafasindo dengan masyarkaat tidak menjadi objek sengketa dalam perkara No:036/2011/ PTUN, BNA, seterusnya objek sengketa adalah surat Gubernur Aceh no. 590/ 4877 tanggal 28 Februari 2011. Selanjutnya BPN Aceh mengeluarkan surat tugas kepada Nurhidayat, ST Staf bidang survey pengukuran dan penetapan BPN Wilayah Aceh, dengan nomor 86/ST2-11.100/V/2011, dalam rangka mendampingi Pemkab Aceh Singkil untuk pemasangan tanda batas, hasil ukur ulang HGU PT.UBER TRACO/ NAFASINDO di 5 Kecamatan Kabupaten Ache Singkil terhitung mulai tanggal 30 Mei s/d 3 Juni 2011. Setelah surat ini dikeluarkan PTUN dan BPN provinsi Aceh maka semua masyarakat kembali ke Kabuapten Aceh Singkil dan selanjutnya melaporkan hal ini ke Bupati Aceh Singkil agar sesuai tanggal tersebut dalam surat, 30 Mei s/d 3 Juni 2011 diadakan pematokan permanent sesuai hasil ukur ulang oleh “Tim” BPN Provinsi Aceh.(KAR)