E D I S I 137 21 - 27 FEBRUARI 2011
KPKPOS
HALAMAN 16
Pengadaan Alat Berat di Palas Sarat KKN
KPK Selidiki Rekening Pegawai Pajak JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan siap menyelidiki transaksi rekening mencurigakan pegawai Direktorat Jenderal Pajak serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. “Tergantung hasil analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK),” ujar juru bicara Komisi, Johan Budi SP, kemarin. Kalau ada dugaan, itu bisa dilakukan penyelidikan. Tapi, kata Johan, sebelum melakukan penyelidikan, PPATK harus menyerahkan terlebih dulu datanya kepada Komisi.Tanpa mekanisme ini, Komisi tidak bisa mengambil tindakan lebih jauh. Johan beralasan, data-data yang dimiliki PPATK merupakan temuan lembaga itu. Komisi tidak dimungkinkan melakukan penyelidikan langsung tanpa ada permintaan dari PPATK. Penyelidikan langsung bisa dilakukan jika temuan PPATK itu atas permintaan Komisi. Sampai saat ini, menurut Johan, belum ada komunikasi di antara kedua lembaga perihal temuan tersebut. “Kami baru tahu ada datadata itu juga dari media.” Komisi dan PPATK juga belum menjadwalkan pertemuan untuk membahas temuan tersebut. Pusat Pelaporan menemukan transaksi mencurigakan senilai Rp27 miliar yang dilakukan seorang pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu, masih ada temuan lain berupa transaksi mencurigakan dari beberapa pegawai pajak senilai Rp500 juta sampai Rp7 miliar. Menurut Kepala PPATK Yunus Husein, temuan itu ada di berbagai wilayah dan berbagai tingkat. Dari kepala seksi sampai eselon II,dan eselon III. “Level Gayus Tambunan dan direktur juga ada,”katanya. Data ini berasal dari pemeriksaan 3.616 rekening pegawai Pajak dan 12.089 rekening keluarga pegawai Pajak. “Analisis dilakukan pada pegawai aktif, istri, anak, kerabat dekat pegawai, serta pensiunan pegawai,”ujar Yunus. Pola yang dilakukan aparat pajak dalam melakukan transaksi adalah dengan menggunakan rekening istri dan anaknya. Cara lain, dengan membeli instrumen investasi, seperti unit link dan reksadana. Yunus menjelaskan, transaksi Rp500 juta sampai Rp7 miliar dilakukan dalam satu transaksi.“Juga ada salah satu transaksi tunai dengan total senilai Rp27 miliar.” Hal yang sama ditemukan PPATK pada pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jumlah rekening yang diteliti sebanyak 1.245 rekening pegawai dan 3.408 rekening anggota keluarganya. Hasilnya, PPATK menemukan kisaran transaksi yang dilakukan Rp500 juta sampai Rp41 miliar. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Sonny Lolo mengaku telah mengantongi data transaksi mencurigakan pegawai Pajak serta Bea dan Cukai. Data tersebut masih dipelajari dan diperiksa silang dengan laporan kekayaan pegawai kedua direktorat tersebut. (REL)
KPK Komisi Pemberantasan Korupsi
LAPOR KE KPK Anda mengetahui tindakan korupsi yang telah atau akan dilakukan seseorang yang anda kenal?
SILAHKAN MELAPOR KE KPK Jika pengaduan anda memenuhi syarat/kriteria yang dapat ditangani KPK, maka akan diproses lebih lanjut oleh petugas KPK.
TERINDIKASI KKN - Alat Berat Wheel Excapator Cat M3130 dan Wheel Loader Cat 924 H yang sampai saat ini diparkir di samping Kantor Dinas PU Kabupaten Palas senilai Rp4.6 Milliar diduga dalam pengadaannya sangat sarat dengan korupsi. (KPK POS/GARI)
SIBUHUAN – Anggaran senilai Rp4,6 Milliar yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Pemerintah Kabupaten Padang Lawas (Palas) untuk pelaksanaan proyek pengadaan alat berat diduga sarat dengan praktek-praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). Saat KPK pos menemui kepala Dinas PU dan Pertambangan Energi Ir Chairul Windu Harahap MM di ruang kerjanya pada minggu lalu terlihat santai dan tenang menerima kehadiran wartawan. Sementara di tengah-tengah masyarakat sudah tersebar luas bahwa alat berat yang parkir di sebelah kantor dinas terkait adalah barang bekas yang dipoles cat baru. Pertemuan pertama wartawan dengan sang Kadis hanya berlangsung lebih kurang sepuluh menit. Sebab, saat Windu
ditanya tentang alat berat yang sudah dibeli selalu menjawab; “Besok saja langsung dengan Pimpro," kilahnya. Saat ditanya tentang keberadaan Pimpro yang dimaksud beliau menjawab, bahwa Pimpro Bina Marga tidak masuk hari ini sebab beliau sedang sakit di Medan dan kemungkinan besok sudah masuk kerja. Pada hari kedua wartawan KPK Pos datang kembali menemui Kadis PU, melalui TKS yang sedang membantunya di ruang kerja mengatakan langsung saja bicara de-
ngan Pimpro karena dia sedang sibuk. Dalam waktu yang bersamaan Pimpro Bina Marga Pahruddin Hasibuah mempersilahkan masuk ke ruang kerjanya. Dalam wawancara yang berlangsung lebih kurang satu jam jawaban yang selalu diucapkan; “semuanya sudah sesuai prosedur dan aturan pelaksanaan proyek”. Perusahaan pemenang tender dalam proyek ini CV. Asri dan sudah selesai. "Sekarang kami tinggal menunggu pemeriksaan Inspektorat, BPK dan BPKP," tegasnya. Saat wartawan meminta data yang terkait dengan pengadaan alat berat merk Caterpilar (CAT) jenis wheel Excapator seri M3130 dan Wheel Loader seri 924 H, Pimpro PH tidak berani
memperlihatkan sebab harus ada izin dari Kadis PU Windu. Menjelang beberapa saat wawancara KPK Pos dengan PH berakhir, tiba-tiba Kadis muncul ke ruang kerja Pimpro sembari mengatakan; “Tulis saja di koran besar-besar, saya mau ketemu dengan bupati,”. Tanpa banyak bicara Kadis PU langsung meninggalkan wartawan dan Pimpronya. Dari kata-kata Kadis PU yang singkat tersebut terlihat kurang bersahabat dengan wartawan selaku mitra kerja. Terkesan, seolah-olah kehadiran jurnalis di kantornya sangat mengganggu, sedangkan tugas dan fungsi wartawan juga memiliki legal cavacity (rooL of job) untuk mendorong Keterbukaan Informasi Publik (KIP)
disetiap instansi pemerintah dan penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan APBN. Kehadiran Kadis CWH sempat merubah suasana wawancara Pimpro yang akrab dan familier. PH yang banyak menimba pengalaman dari Dinas PU Palangka Raya, Kalimantan tersebut seraya menambahkan, pada dasarnya dia tidak keberatan memperlihatkan dan menyerahkan data-data terkait dengan pengadaan alat berat. Namun karena dia punya pimpinan tentu harus mengikuti perintah atasan. "Saya hanya seorang bawahan dan pelaksana perintah Kadis," ketusnya. Dari pertemuan pertama dan kedua KPK Pos dengan petinggi Dinas PU Kabupaten Pa-
las, terkesan ada yang ditutup-tutupi. Sikap pimpinan di lingkungan Pekerjaan Umum dan Pertambangan Energi ini jelas terindikasi adanya saling lempar tanggung jawab dan memberi sinyal kuat bahwa di dalam pelaksanaan proyek pengadaan alat berat Wheel Excapator dan Wheel Loader dari anggaran Rp 2,4 Milliar sangat sarat dengan korupsi. Pimpro mengakui, pihaknya pernah ditanyakan anggota DPRD Palas terkait hal ini. Anggota DPRD mendapat informasi bahwa alat berat ini bekas dan sparepartnya juga bekas. Terkait penggunaan dana DAU Rp 4.6 Milliar tersebut, Pimpro menyepakati dan berjanji berusaha akan mengabulkan permintaan wartawan. (GARI)
RAHMAT SHAH: Perlu Kejujuran Memperjuangkan Hak Atas Tanah MEDAN - Anggota DPD RI utusan Sumatera Utara, DR. H. Rahmat Shah mengingatkan kelompok-kelompok perjuangan tanah untuk rakyat di Sumatera Utara agar mengedepankan kejujuran dan kebenaran dalam perjuangan memperoleh hak atas tanah yang mereka perjuangkan. Hal tersebut disampaikan Rahmat kepada utusan/perwakilan rakyat pada Pertemuan Tindak Lanjut Perjuangan Membela Hak Rakyat atas Tanah di Sumatera Utara, Rabu, di Hunters Cafe, Rahmat Gallery, Medan, belum lama ini. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari
upaya membawa persoalan tanah di Sumatera Utara dalam Rapat Kerja Komite I DPD RI dengan Menteri Negara BUMN, Kepala BPN, Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Negara RI dan Kepala Staf AU RI di Jakarta baru-baru ini. Menurut Rahmat, masing-masing orang punya kepentingan yang sangat subjektif dalam melihat kasus pertanahan. Masing-masing pihak merasa menguasai dan memiliki hak atas objek tanah yang sama. Oleh sebab itu, fakta-fakta dan bukti-bukti atas kepemilikan tanah haruslah fakta dan bukti yang akurat, termasuk
data jumlah warga yang diwakili para perwakilan, harus jelas dan akurat. Karenanya, perjuangan tindak lanjut dari upaya memperoleh kembali hak rakyat atas tanah, harus didampingi oleh pakar hukum yang kredibel dan bermental pejuang idealisme. Dengan demikian, perjuangan ini diharapkan dapat mencapai hasil yang maksimal. Kelompok-kelompok masyarakat yang hadir dalam Pertemuan Tindak Lanjut Perjuangan Membela Hak Rakyat atas Tanah di Sumatera Utara ini adalah Kuasa dari 54 orang wakil 11.000 orang petani dan buruh calon penerima
PERTEMUAN - DR.H.Rahmat Shah,HMK Aldian Pinem SH dan Edi Yunara SH MHum,beserta wakil kelompok masyarakat perjuangan tanah berfoto bersama, pada acara pertemuan membahas kasus tanah di Sumut. (KPKPos/DOK) tanah eks HGU PTPN II, Forum Masyarakat Sari Rejo (Formas), Indonesia Hijau dan MAPETASU. Pada Pertemuan Tindak Lanjut Perjuangan
Membela Hak Rakyat atas Tanah di Sumatera Utara, para perwakilan masyarakat dalam perjuangan mendapatkan hak atas tanah ini, men-
dapat penjelasan dan pengarahan hukum oleh HMK Aldian Pinem SH dan Edi Yunara SH MHum.
Kriteria Pengaduan 1. Memenuhi ketentuan Pasal 11 UU RI No. 30 Tahun 2002. a. Melibatkan aparat penegak hukum, penyeleng gara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara; b. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau c. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah). 2. Menjelaskan siapa, melakukan apa, kapan, di mana, mengapa dan bagaimana. 3. Dilengkapi dengan bukti permulaan (data, dokumen, gambardan rekaman) yang mendukung/ menjelaskan adanya TPK. 4. Diharapkan dilengkapi dengan data sumber informasi untuk pendalaman. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jln. HR Rasuna Said Kav C-1 Jakarta 12920 Telp: (021) 2557 8300 Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi: Direktorat Pengaduan Masyarakat PO BOX 575 Jakarta 10120 Telp: (021) 2557 8389 Faks: (021) 5289 2454 SMS: 08558 575 575, 0811 959 575
Sumber : Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi PerPajakan ( KP2KP ) Kotapinang Jl. Lintas Sumatera-Blok Songo (Depan SPBU Blok Songo), Kotapinang No.Telp./Fax. :0624 - 95522/95523
Ganti Rugi Garuda ke Suciwati Rp3,38 Miliar JAKARTA - Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi yang diajukan PT Garuda Indonesia cs dalam kasus meninggalnya aktivis HAM, Munir Said Thalib. MA juga mengabulkan kasasi yang diajukan istri Munir, Suciwati dengan memerintahkan para tergugat membayar ganti rugi secara tanggung renteng sekitar Rp3,38 miliar. "Saya tidak tahu angka pastinya, tapi sekitar Rp3,38 miliar," kata pengacara Suciwati yang juga Direktur LBH Jakarta, Nurkholis Hidayat, Jumat. Dalam situs resmi MA disebutkan, amar putusan perkara ini menolak
pemohon kasasi Pemohon I (Garuda Indonesia Cs), mengabulkan kasasi Pemohon II (Suciwati). Perkara kasasi ini dijatuhkan pada 28 Januari 2010 oleh majelis kasasi Mansur Kertayasa, Imam Harjadi dan ketua majelis kasasi Abbas Said. Menurut Nurkholis, angka sekitar Rp3,8 miliar itu sesuai dengan nilai gugatan. "Itu untuk kerugian materiilnya. Untuk immateriilnya sekitar Rp40 juta," ujar dia. Nilai gugatan itu, lanjut dia, berdasarkan relas (pemberitahuan) yang diterima tim pengacara kemarin.
Gugatan ini diawali dari kematian Munir pada 6 September 2004 saat melakukan perjalanan dari Jakarta ke Amsterdam, Belanda. Selain pidana, kasus kematian Munir juga diproses secara perdata. Suciwati menuntut para tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp3,38 miliar yang dihitung berdasarkan kehilangan penghasilan Munir sebagai kepala keluarga sejak September 2004 hingga usia 65 tahun, biaya pendidikan strata dua yang terlanjur dikeluarkan, serta biaya pendidikan bagi kedua anak Munir hingga jenjang
strata satu. Pihak Garuda sendiri sudah menyatakan banding atas putusan ini. "Kami akan mengajukan
perlawanan, PK," kata kuasa hukum Garuda Indonesia, Wirawan Adnan saat dihubungi, Jumat 18 Februari 2011. (VN)
(REL)