KPK POS Edisi 137

KPKPOS K O R A N

K O R U P S I

P O L I T I K

K R I M I N A L

EDISI 137 21 - 27 FEBRUARI 2011 Harga Eceran (Kota Medan): Rp.2.500/eksemplar

Redaksi/Usaha: Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan

GOLKARHARI TETAP PERTAHANKAN SYAFRI CHAP I HAL 7 SELAMAT NATAL DAN TAHUN BARU 2011 KELUARGA SUTION DI SURABAYA DIMINTAI TOLONG

TEMUAN BARU RP13 MILIAR

Kasus Rahudman Kejatisu Didesak Harus Tuntas HT Milwan Diadukan ke KPK RANTAUPRAPAT - Mantan Bupati Labuhanbatu, HT Milwan diadukan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi penggunaan dana APBD Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran (TA) 2004 dan 2005 sebesar lebih kurang Rp30,2 miliar.

Pengaduan dugaan korupsi yang dilakukan HT Milwan disampaikan langsung ke KPK oleh Drs Daslan Simanjuntak MSi mantan anggota DPRD Labuhanbatu periode 1999-2004 dari fraksi PDIP. Daslan Simanjuntak menegaskan hal ini, Kamis lalu, di Jalan A.Yani Rantauprapat.

Menurut Daslan, dugaan tindak pidana korupsi itu dilaporkan berdasarkan temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Utara tahun 2006 pada APBD Labuhanbatu TA 2004-2005.

Pada halaman 2 huruf (c), dan halaman 3 huruf (c) temuan BPK itu dijelaskan, adanya penyimpangan dalam penghematan anggaran. Seperti anggaran belanja penunjang kegiatan DPRD Labuhanbatu melebihi ketentuan yang telah ditetapkan hanya sebesar Rp5.882.917.182,65, sementara direalisasikan sebesar Rp6.037.250.000.

Selain itu kata Daslan, belanja operasional dan pemeliharaan pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Labuhanbatu sebesar Rp5.484.442.065. Satuan Kerja Sekretariat DPRD Labuhanbatu Rp2.534.068.465, Dinas Kesehatan Labuhanbatu Rp1.059.967.750 dan Dinas Pendidikan Rp5.534.463.850, serta pada Dinas Kimprasda Labuhanbatu sebesar Rp3.719.628.000.

Lebih lanjut dipaparkannya, sesuai temuan BPK, belanja modal yang berpotensi merugikan negara setelah diperiksa secara uji petik terdapat pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Rp4.719.097.200, Dinas Kesehatan Rp4.500.845.250, Satuan Kerja Dinas Pendidikan Rp11.484.535.640 dan Dinas Kimprasda sebesar Rp64.140.339.005.

"Atas temuan BPK itu, diduga penggunaan anggaran APBD TA 2004 dan TA 2005 tidak dapat dipertanggungjawabkan mantan Bupati Labuhan<<< selanjutnya baca Hal. 2

K OLOM REDAKSI

Rekening Gendut, Siapa Takut?

KEPOLISIAN Republik Indonesia tak habis-habisnya dicerca.

Lembaga penegak hukum ini dinilai berkali-kali gagal dalam mengatasi kerusuhan sosial, padahal kasus sudah bisa diprediksi. Meski begitu, bukannya memperbaiki kepercayaan masyarakat, polisi malah menempuh lagi langkah aneh yang membuat masyarakat bertanya: ada apa dengan polisi?

Aneh lantaran polisi menolak membuka daftar "rekening gendut" kepada publik. Rekening gendut ini adalah istilah yang dipakai untuk menunjuk harta kekayaan beberapa petinggi polisi yang dinilai tidak semestinya. Rekening itu dilaporkan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) berdasarkan analisis dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tahun lalu. Ada 23 rekening yang mencurigakan.

Awalnya polisi cukup tanggap. Dalam keterangannya ke media massa Agustus tahun lalu, kepolisian menyebutkan, dari 23 rekening itu, hanya dua "rekening bermasalah" yang terindikasi pidana, tiga rekening "masih diselidiki", dan satu rekening tak bisa ditindaklanjuti karena pemiliknya meninggal.

Sisanya, 17 rekening, disebutkan sebagai rekening wajar.

Dinyatakan wajar karena aliran uang dalam rekening itu benar adanya, hasil usaha sampingan pemilik rekening alias harta halal. Ada harta hasil bisnis, dari hibah, harta warisan, dan sejenisnya.

ICW tetap menuntut agar semua rekening itu dibuka untuk umum. Karena polisi terus menolak, ICW melaporkan kasus ini ke Komisi Informasi Publik karena jelas bertentangan dengan undang-undang yang mengatur masalah informasi.

Komisi kemudian membentuk majelis hakim untuk menyidangkan kasus ini.

Kesimpulan Komisi, yang sidang finalnya dilangsungkan di gedung Mahkamah Konstitusi pada 8 Februari lalu, meminta polisi membuka rekening gendut itu. Putusan itu boleh jadi membuat sejarah baru: sebuah institusi diharuskan membuka informasinya ke masyarakat karena tak ada yang rahasia. <<< selanjutnya baca Hal. 2

Tangkap Rahudman

MEDAN - Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajatisu) bersikukuh, kasus dugaan korupsi yang dilakukan Rahudman Harahap harus segera tuntas. Hal ini merupakan tantangan berat bagi Kajatisu Sution Usman Adjie.

MEDAN - Ada temuan baru Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) tentang kasus dugaan korupsi Wali Kota Medan Rahudman Harahap. Dari temuan baru itu terungkap, dugaan korupsi yang disinyalir dilakukan Rahudman saat menjadi Sekdakab Tapsel tidak hanya Rp1,5 miliar, tapi mencapai Rp 13 miliar.

Kepala Kejatisu Sution Usman Adjie membenarkan, terkait kasus dugaan korupsi tersebut, pihak Kejatisu menemukan lagi temuan baru dugaan korupsi Rahudman sebesar Rp13 miliar.

Hal ini diungkapkan Kajatisu Sution dalam pertemuan optimalisasi 'Peran Jurnalistik Dalam Penegakan Supremasi Hukum', di Hotel Grand Antares, Jumat (18/2).

Kajatisu menegaskan, temuan baru tersebut masih dalam penyelidikan dan akan dijadikan sebagai bukti baru terkait dugaan kasus korupsi Rahudman.

Diakui, temuan baru sebesar Rp13 miliar tersebut masih dari mata anggaran APBD Tapsel. Namun Kejatisu tidak sedang merinci anggaran yang dikorupsi tersebut.

Ketika ditanya kapan Rahudman ditahan sementara Kejatisu telah menetapkan Rahudman sebagai tersangka, Sution masih tetap bertahan dengan alasan belum keluarnya ijin dari presiden. "Sampai saat ini ijin presiden belum keluar, jadi Kejatisu belum menahan Rahudman," katanya.

Menanggapi komentar Kejatisu tersebut, praktisi

Walau mendapat berbagai 'tekanan' dan lobi dari berbagai kalangan, Kajatisu dikabarkan tak gentar menuntaskan kasus dugaan korupsi yang melibatkan orang nomor satu di Pemko Medan itu.

Dalam keterangan kepada Starmedia Grup (Andalas dan KPK Pos) belum lama ini, Sution Usman Adjie mengakui, Dia pernah langsung dihubungi berbagai personal dari kalangan politisi, birokrat dan pengusaha.

Intinya, mereka (politisi, birokrat dan pengusaha) meminta agar Sution Usman melunak dalam menangani kasus dugaan korupsi Rahudman, terkait Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah

<<< selanjutnya baca Hal. 2

<<< selanjutnya baca Hal. 2

PT CPI Menabuh Genderang Perang Dengan Masyarakat DUMAI - PT Chevron Pasifik Indonesia (CPI) hunjuk 'taring' dengan melakukan pemasangan plang di sejumlah titik di wilayah Dumai. Plang tersebut terbuat dari besi ukuran 75 cm x 100 cm dengan ketinggian 3 meter yang bertuliskan; “Tanah Negara Dilarang Menggunakan/Mengusahakan Menduduki Tanah Tanpa Izin Undang Undang 51 Prp 1960” Pasal 167 dan 551 KUHP. Plang yang dipasang Chevron itu dapat dilihat disepanjang Jalan Lintas Dumai Bagan Besar sekitar 11 Km

dari jantung Kota Dumai.

Diperkirakan belasan plang telah berdiri. Sementara itu disinyalir Chevron belum mengantongi perpanjangan izin hak pakai dari Pemerintah.

Tindakan pemasangan plang oleh Chevron menunjukkan kearoganan pihak perusahaan. Sejumlah kalangan menilai pihak Chevron menabuh 'genderang perang' dengan masyarakat pemilik tanah. Disatu sisi masyarakat atas nama Team Penyelesaian Tanah Masyarakat Kelurahan Bukit Batrem, Bumi Ayu

dan Teluk Binjai (TPTMB2T) Dumai sedang berjuang mengajukan pelepasan Hak atas Tanah yang diklaim Chevron sebagai konsesi hak pakai Chevron.

Atas permasalahan tersebut, TPTM telah menyurati Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) Kantor Pusat Sesuai surat BPMIGAS No.1462/BPD0000/2010/S7 tanggal 6 September 2010.

TPTM diminta mengajukan pelepasan Hak Atas Tanah tersebut ke Kemente<<< selanjutnya baca Hal. 2

DPRD Labura Usut Sengketa Lahan Kebun Marsel AEKKANOPAN Ketua Komisi A, DPRD Labuhanbatu Utara (Labura), Lumba Munthe menegaskan, pihaknya akan menindaklanjuti sengketa lahan yang menimpa kelompok tani Desa Sidodadi kebun sayur Marbau Selatan (Marsel) dengan PTPN 3, Kebun Marsel.

Menurut Munthe, Jumat lalu, di ruang kerjanya, Komisi A telah mengumpulkan data-data dari kedua belah pihak, baik mengenai HGU berserta peta lahan PTPN 3 maupun surat tanah Poktan yang keabsahannya telah diperoleh dan teregristasi pada Adiministrasi BPN Pusat.

Diakui, Komisi A DPRD Labura juga telah turun ke lapangan. Namun, karena singkatnya waktu, anggota

DPRD belum menemukan adanya Daerah Aliran Sungai (DAS) yang ditanami pihak PTPN 3. Penelitian tentang kasus ini masih akan terus ditindaklanjuti.

"Penyelesaian sengketa lahan ini terkendala jadwal DPRD yang berbenturan dengan waktu paripurna.

Kemungkin bulan depan akan diagendakan rapat gelar kasus yang ketiga.

Kita akan memaparkannya <<< selanjutnya baca Hal. 2

TANAH - Plang yang dipasang Chevron di atas tanah milik rakyat. (KPK POS/PUR)

ICW Maklumi KPK Lamban Lidik Kasus Syamsul JAKARTA - Koordinator Bidang Hukum ICW, Febry Diansyah menganggap kelambatan penyidik menangani kasus dugaan korupsi yang melibatkan Gubernur Sumut Syamsul Arifin sebagai hal yang wajar.

Dua alasan <<< dikemukakan BERITA Febry. PertaTERKAIT ma, perkara HALAMAN 5 korupsi APBD Langkat ini bukan perkara korupsi di tingkat lokal yang biasa saja. “Ini korupsi besar,” <<< selanjutnya baca Hal. 2

FEBRY DIANSYAH

KPK Periksa Megawati

LAHAN - Kondisi areal PTPN 3 kebunan Marbau Selatan yang memprihatinkan. (KPK POS/TAN)

BACA JUGA BERITA KPKPOS DI www.starberita.com

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memanggil Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri, Senin (20/2) ini. Dia akan dimintai keterangan sebagai saksi a de charge (meringankan) terkait kasus dugaan suap cek pelawat pada pemilihan deputi Gubernur Bank Indonesia pada tahun 2004.

“Jadi, tadi saya konfirmasi ke pimpinan. Benar, bahwa Bu Mega akan dimintai keterangan sebagai saksi a de charge atas permintaan tersangka MM (Max Moein) <<< selanjutnya baca Hal. 2

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

DAN DENGARKAN ULASAN BERITA, SETIAP SABTU DI RADIO STARNEWS 102.6 FM

KPK POS

2

S AMBUNGAN

E D I S I 137 21 - 27 FEBRUARI 2011

KASUS RAHUDMAN HARUS TUNTAS .............dari hal 1 Desa (TPAPD) Pemkab Tapsel tahun 2005, saat Rahudman menjadi Sekda di sana.

Oknum-oknum tersebut yang diduga dekat dengan Rahudman, menurut Sution, belum juga berhenti untuk mempengaruhinya agar melunak dalam menangani kasus dugaan korupsi Rahudman.

Didampingi Kasi Penerangan Hukum Kejatisu, Edi Irsan, dalam perbincangan dengan Andalas di ruang kerjanya, Rabu pekan lalu, Sution mengaku sempat terkejut ada pihak-pihak yang diduga berkepentingan terhadap kasus Rahudman.

Bahkan, seperti yang diungkapkan, oknum-oknum yang berkepentingan itu menggunakan segala macam cara untuk mempengaruhi Sution. Segala jaringan digunakan, sampai menggunakan jalur keluarga untuk mengintervensi Sution.

"Bahkan salah satu keluarga saya yang ada di Surabaya pun sampai mereka hubungi dan minta tolong. Jadi ramailah," ujar Sution, tanpa ingin menyebut siapa oknum yang menghubungi keluarganya itu.

Menanggapi beragam intervensi yang dilakukan, Sution mengaku cuek. Dia tetap konsisten dan komit untuk menuntaskan kasus dugaan korupsi Rahudman hingga ke pengadilan.

Pasca gelar perkara di gedung bundar Kejaksaan Agung, Jakarta beberapa waktu lalu, Kejatisu terus melakukan penyidikan terhadap kasus dugaan korupsi Rahudman. Ternyata ada temuan baru dalam kasus dugaan korupsi tersebut.

Seperti diketahui, Rahudman ditetapkan sebagai tersangka sejak 25 Oktober 2010 lalu, dalam kasus dugaan korupsi TPAPD Tapsel tahun 2005 sebesar Rp1,5 miliar.

(TIM)

HT MILWAN DIADUKAN KE KPK ....dari hal 1 batu, HT.Milwan,"terang Daslan.

Ditambahkan Daslan, ada dana APBD TA 2004 digunakan untuk pembangunan Yayasan Pendidikan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atas nama pribadi mantan Ketua DPRD Labuhanbatu, Drs H Abdul Roni Harahap, yang pada waktu itu duduk sebagai Wakil Ketua DPRD Labuhanbatu. Akibatnya, Negara dirugikan sebesar Rp2,5 miliar.

"Masih banyak lagi dugaan penyimpangan terhadap dana APBD tahun 2004-2005, namun di sini tidak dapat saya uraikan satu persatu. Nantilah di KPK, akan saya jelaskan semua," tandas Daslan sembari mangakui bahwa ia juga turut terlibat langsung dalam penyelewengan uang negara tersebut, seperti menerima uang suap untuk pengesahan APBD sebesar Rp30 juta per-anggota dewan dan sebesar Rp50 juta untuk masing-masing pimpinan dewan. (HAH)

ICW MAKLUMI KPK ....dari hal 1 tegas Febry di Jakarta, kemarin. Maklum, dugaan kerugian negaranya saja mencapai Rp102,7 miliar. Jumlah saksi yang dimintai keterangan KPK pun dalam kisaran 300400 saksi.

Alasan kedua yang dikemukakan Febry, perkara ini tidak hanya ditangani KPK, tapi juga ditangani Kejaksaan Tinggi Sumut (Kejatisu). Karena ada dua instansi yang menangani, meski sudah ada pembagian tugas, tetap saja setiap tahapannya harus terkoordinasi dengan baik.

“Dan mungkin saja ada hambatan-hambatan koordinasi, sehingga terkesan lambat,” ujar Febry.

Dijelaskan Febry, kelambanan proses penyidikan tidak menjadi persoalan tatkala waktunya tidak melampaui masa penahanan. Selama tidak ada ketentuan penahanan yang dilanggar, maka tidak ada masalah. “Saya kira penyidik sudah memperhitungkan masa penahanannya,” ujar Febry.

Sebelumnya, Senin (14/2), sekitar 50-an massa yang menamakan diri Gerakan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (Gemaki), menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta.

Massa yang dipimpin Aji ini mendesak agar tim penyidik KPK bisa cepat menyelesaikan proses penyidikan.

Tujuannya, agar kasus dugaan korupsi APBD Kabupaten Langkat dengan tersangka Syamsul Arifin ini bisa segera diadili. “Adili secepatnya. Jangan terlalu berlama dan berlarut-larut,” ujar Aji, koordinator Gemaki, dalam orasinya.

Aji menilai, KPK lamban dalam menangani kasus dugaan korupsi senilai Rp102,7 miliar itu. “Sudah berbulan ditahan sebagai tersangka, namun tidak juga disidangkan,” ungkap Aji, yang menenteng pengeras suara. (TIM)

REKENING GENDUT, SIAPA TAKUT? ...............dari hal 1 Polisi menolak putusan ini dan akan naik banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Ini melahirkan keanehan. Kalau sudah dinyatakan rekening itu wajar, apa lagi yang perlu disembunyikan?

Biarkan saja kewajaran itu diuji masyarakat, benar-benar wajar atau tidak. Polisi tak perlu menutup-nutupi kekayaan petingginya kalau kekayaan itu berupa harta yang halal.

Ada kesan kuat, petinggi polisi lebih melindungi koleganya dalam masalah harta. Yang wajar saja dibuat menjadi tidak wajar. Padahal masyarakat perlu pula informasi, apa hasil penelusuran polisi terhadap tiga rekening yang sedang diselidiki, dan apa pula tindakan yang sudah diberikan petinggi kepolisian kepada dua pemilik rekening yang terindikasi pidana. Sebagai instansi penegak hukum, kepolisian seharusnya tak boleh tertutup, sehingga akan membuat masyarakat semakin bertanyatanya: ada apa dengan polisi?

Jika benar kepolisian naik banding ke PTUN, langkah ini memang disediakan undang-undang, akan menjadi bijak dan menyambung sejarah yang telah dibuat Komisi Informasi Publik, kalau saja majelis hakim PTUN membuat putusan sela yang mengharuskan polisi membuka rekening gendut ini. Tak ada gunanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi kalau aparat penegak hukum sendiri masih menutup rapat informasi.

Bisa-bisa hal ini akan dicontoh oleh instansi lain yang bukan penegak hukum, lalu mubazirlah undang-undang yang telah susah-payah dibuat. (***)

K PK POS KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

DPRD Sumut Kritik Bank Sumut MEDAN - DPRD Sumut mengkritisi keberadaan PT Bank Sumut, yang belum mampu memberikan kontribusi PAD dan menjadi regional champion di Sumut. "Ke depan periodesasi kepemimpinan di bank ini perlu dikaji ulang, untuk menghindarkan friksifriksi politik," kata Anggota Komici C DPRD Sumut Hj Melizar Latif MM dalam rapat dengar pendapat dengan pimpinan Bank Indonesia, di DPRD Sumut, Rabu.

Pimpinan BI Regional Sumut-Aceh Nasser Atorf mengatakan, pada 2010, aset perbankan Sumut tercatat sebesar Rp133,70 triliun, atau meningkat sebesar 15,49% dibandingkan dengan tahun lalu. Dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun telah menembus angka Rp100 triliun. Sedangkan terkait dengan pernyataan Melizar, Nasser mengatakan, pihaknya akan segera meningkatkan pengawasan terhadap perbankan serta turut mendukung upaya menjadikan Bank Sumut sebagai bank regional champion.

Melihat kinerja Bank Sumut yang terkesan dimanjakan di antara BUMD lainnya, Anggota Komisi C, Hidayatullah mengatakan, keberadaan bank tersebut belum sepenuhnya membantu perekonomian masyarakat luas. "Yang memperoleh pengaruh besar dari setiap program Bank Sumut hanyalah PNS," katanya.

Pihak BI juga menyampaikan agar PT Bank Sumut sebagai bank regional champion di Sumatera Utara melaksanakan upaya-upaya untuk ketahanan kelembagaan (pilar I), kemampuan tumbuh dan berkembang (pilar

II), dan kemampuan melayani kebutuhan masyarakat (pilar III).

Kewajiban pemenuhan Modal minimum (KPMM) diproyeksikan cenderung menurun akibat kemampuan bank relatif rendah untuk memperkuat modal.

Pada Desember 2010 telah dilakukan penambahan modal disetor sebesar Rp 211 miliar namun CAR masih sebesar 14,12 persen (benchmark 15 persen).

"Untuk itu diharapkan pemegang saham melakukan setoran modal yang lebih besar," kata Nasser. Dalam rangka peningkatan Rasio Kecukupan Modal, rencananya Bank Sumut tahun 2011 akan menerbitkan obligasi senior sebesar Rp600 miliar dan obligasi subordinasi Rp400 miliar.

Sejak 2010, Pemprov Sumut telah menyertakan modal Rp300 miliar untuk Bank Sumut. "Saat ini bank Sumut mengurusi 67 persen untuk kredit pegawai, ditambah lagi bagibagi bonus setiap tahun mencapai 90 miliar," katanya. Jadi yang menyangkut kepentingan masyarakat Sumatera Utara secara umum kurang maksimal.

Menanggapi saran untuk penambahan modal lebih besar lagi, Hidayatullah tidak yakin kalau Bank Sumut hanya bisa bangkit karena tambahan modal. Menurutnya, jika memang hanya dengan penambahan modal Bank Sumut bisa berjalan, lebih baik bank tersebut ditutup. Karena masih banyak perbankan yang bisa diandalkan di Sumatera Utara."Kalau saja dana penyertaan modal dialihkan ke pembangunan infrastruktur akan lebih bermanfaat, terutama dalam menekan laju inflasi," kata Hidayatullah. (BBS/TM)

KEJATISU DIDESAK ..............dari hal 1 hukum Abdi Nusa Tarigan mengatakan, alasan Kejatisu tersebut hanya untuk buang bola saja.

Temuan baru bukan jadi alasan untuk menunda proses hukum Rahudman. Seharusnya dengan bukti-bukti yang lama saja sudah cukup bagi Kejatisu untuk menahan Rahudman.

"Kemungkinan besar sampai habis masa jabatannya sebagai wali kota, kasus Rahudman tidak juga akan selesai," kata Abdi.

Lambannya kinerja Kejatisu, menurut Abdi, akan membuat masyarakat Sumut bosan dan jenuh dengan alasan-alasan Kejatisu yang tidak masuk akal.

Sementara ditempat terpisah Wakil Direktur LBH Medan Muslim Muis menegaskan, seharusnya, lebih dari 60 hari sejak Kejatisu mengajukan ijin kepada presiden, proses hukum Rahudman harus segera dijalankan.

Menurutnya, dalam kasus Rahudman tersebut, Kejatisu mengacu pada UU tahun 2004 Pasal 36 ayat 2. Dalam pasal tersebut seharusnya jika dalam 60 hari ijin presiden tidak keluar, Kejatisu harus segera menahan Rahudman.

"Atau ada kemungkinan lain, dalam hal ini Kejatisu purapura tidak paham dengan UU tersebut," sindirnya.

Tangkap Rahudman Lambannya penahanan terhadap Wali Kota Medan Rahud-

man terus menuai protes dari sejumlah mahasiswa.

Seperti diberitakan Starmedia, Jumat petang, sejumlah massa dari Korps Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi Sumatera Utara menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kejati Sumut, Jumat (18/2).

Mereka mendesak agar Kejatisu segera memeriksa dan menangkap Wali Kota Medan, tersangka dugaan korupsi penyelewengan dana APBD Tapanuli Selatan.

Koordinator Aksi, Aulia Rahman mengatakan, mereka mendesak Kejati Sumut segera menangkap Rahudman Harahap.

"Kejati harus segera menangkap Rahudman agar Sumut bersih dari korupsi," katanya.

Menyikapi surat izin pemeriksaan Rahudman yang belum juga turun dari Presiden, massa meminta agar pemerintah dan SBY tidak melakukan tebang pilih dalam menuntaskan kasus korupsi. Setelah menyampaikan orasinya, mereka pun membubarkan dirinya.

Seperti diketahui, Rahudman diduga melakukan penyelewengan dana Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintahan Desa (TPAPD) Tapsel tahun 2005 senilai Rp1,5 miliar. Kejatisu sudah menggelar perkara ini di Kejagung. Bahkan belakangan diketahui kalau dugaan korupsi itu bertambah sebesar Rp13 miliar.

(FER/VN)

PT CPI MENABUH GENDERANG PERANG DENGAN MASYARAKAT .....dari hal 1 rian ESDM - RI. Pihak TPTM B2T Dumai berdasarkan surat tersebut telah menyurati Kementerian ESDM – RI, pihak TPTM juga telah melakukan hearing dengan Komisi II DPR –RI pada prinsipnya Komisi II siap sebagai mediasi dalam penyelesaian tanah konsesi tersebut.

Komis II DPR- RI telah mengagendakan untuk berkunjung (reses) ke Dumai.

Sementara itu TPTM juga telah menyurati BPN Pusat, Kementerian Keuangan RI, Menteri Dalam Negeri RI dan Komnas HAM, Gubernur Riau dan Wali Kota Dumai, DPRD Provinsi Riau dan DPRD Kota Dumai.

Banyak kejanggalan pada plang yang dipasang Chevron. Di antaranya tidak menyebutkan No Serifikat, luas lahan juga tidak disebutkan.

Pada pojok kanan atas tertera simbol Chevron. Terkesan pemasangan plang tersebut sebagai akal-akalan Chevron, untuk menakut-nakuti masyarakat.

Mestinya jika lahan tersebut memang hak pakai Chevron harus disebutkan statusnya seperti apa 'Hak Pakai atau HGU' Nomornya berapa dan

lokasinya di mana.

Ujang warga Bagan Besar yang juga ketua kelompok pemilik lahan, saat ditemui di kediamannya, Kamis (17/ 2) menilai, pemasangan plang oleh Chevron salah alamat dan dinilai sebagai 'tindakan melawan hukum'.

Soalnya, pemasangan plang tersebut berada di atas tanah milik masyarakat, yang pemiliknya ada 16 orang, dengan ukuran Utara panjang 860 depa atau (1462 M) memanjang jalan lintas.

Sebelah Selatan 1462 meter berbatas tanah masyarakat.

Ke sebelah Timur arah ke Dumai lebar 200 depa atau (340 M) Barat arah ke Duri 340 meter luas, 497080 M2, diperkirakan sekitar 5 hektar diperoleh dari himas tebang tahun 1963 letak lahan sebelah kanan menuju Dumai.

Pada saat dilakukan pemasangan plang pihak Chevron meminta dokumen pemilikan lahan kepada masyarakat. Permintaan tersebut dipenuhi dengan memberikan dokumen berupa surat-surat tanah serta Keputusan Pengadilan. Sementara pihak Chevron tidak dapat menunjukkan dokemen pemilikan lahan terkait lahan

yang diklaim Chevron sebagai “tanah negara”. Sementara pemasangan plang sejak awal Februari 2011 hingga saat ini masih berlangsung.

"Setahu saya Konsesi Hak Pakai Chevron sertifikat No.76 tahun 1975 sudah habis masa berlakunya. Hingga saat ini, hak pakai Chevron” kabarnya belum diperpanjang. Masyarakat Dumai khususnya yang tinggal di Bumi Ayu, Bukit Batrem dan Teluk Binjai tau, bahkan sudah dipublikasikan disejumlah media cetak tentang Hak Pakai Chevron yang belum keluar izin diperpanjangannya," tegas Ujang.

Sementara itu, sambung Ujang, lahan seluas 497080 M2 pihaknya tidak pernah bersengketa dengan Chevron terkecuali dengan Simping dkk.

Diakui Ujang, pihaknya pernah digugat. Dalam gugatan, Ujang sebagai tergugat XVI. Gugatan perdata N o . 3 2 / P D T. G / 2 0 0 6 / P N. DUM tanggal 28 Maret 2007 di Pengadilan Negeri Dumai, pihak penggugat Simping dkk melalui Kuasa hukumnya Samuel Turnip SH. Kasus perdata ini oleh Pe-

ngadilan Negeri Dumai memenangkan Ujang dkk hingga ditingkat banding di Pengadilan Tinggi (PT) Riau juga memenangkan Ujang dkk.

Putusan PT Riau telah mempunyai kekuatan hukum tetap, bahkan pihaknya sebagai yang memenangkan perkara tersebut pada tanggal 27 Agustus 2008 telah mengajukan permohonan eksekusi terhadap putusan tersebut. "Pengajuan eksekusi kami lakukan karena pihak penggugat hingga habis batas waktu tidak mengajukan kasasi," sebutnya.

Ditempat terpisah ungkapan senada juga disampaikan Ketua RT 15 Kelurahan Bukit Batrem, Nazaruddin.

Dia mengaku terkejut atas pemasangan plang oleh Chevron. Padahal diketahui, kawasan yang dipasang plang tersebut tanah milik masyarakat. "Baru ini saya tau kalau lahan itu diklaim sebagai “tanah negara” oleh Chevron, kenapa tidak dari dahulu dipasang plang," tegasnya.

Nazaruddin mengakui, kawasan yang dipasang plang oleh Chevron pernah berperkara di Pengadilan

Negeri Dumai antara Ujang dkk. "Sebagai penggugat Simping dkk kalah dalam perkara perdata tersebut di PN Dumai kemudian Penggugat banding ke PT Riau juga memenangkan kelompok Ujang dkk," jelasnya saat ditemui KPK Pos di kediamannya, Selasa pekan lalu.

Sesuai data, Chevron pemegang Hak Pakai sertifikat No.76 tahun 1975 dengan luas areal sekitar 3400 Ha yang diajukan Chevron perpanjangan Hak Pakai-nya sekitar 1600 Ha lebih, sedangkan yang 1700 Ha lebih diserahkan kepada negara.

Lahan seluas 1700 hektar tidak lagi diajukan untuk diperpanjang karena sebahagian besar areal hak pakai Chevron telah dikuasai masyarakat dan pemerintah.

Penguasaan tanah konsesi oleh masyarakat karena Chevron sejak mengantongi izin sebahagian besar diterlantarkan. Oleh karenanya berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 34, Hak guna usaha hapus karena “diterlantarkan” tercantum pada ayat (c) pasal ini. (PUR).

KPK PERIKSA MEGAWATI...........................................................................................................................dari hal 1 dan PS (Poltak Sitorus),” kata Juru Bicara KPK Johan Budi di gedung KPK Jakarta, Jumat.

Namun Johan menegaskan bahwa dalam pemanggilan tersebut, KPK tidak berkepentingan.

Karena untuk pengusutan kasus suap cek pelawat, KPK tidak memerlukan keterangan Megawati. Menurut dia, pemanggilan tersebut karena kepentingan tersangka.

“Ini sama dengan kemarin seperti ketua MUI dan Pak Muladi (guru besar Fa-

kultas Hukum Universitas Diponegoro) diminta menjadi saksi meringankan oleh tersangka BH (Baharuddin Aritonang).

Sekali lagi, ini atas permintaan tersangka. KPK sama sekali tidak berkepentingan. Ini kan diatur Undang-undang,”paparnya.

Ditanya apakah Taufik Kiemas dan petinggi PDI-P lainnya juga akan dimintai keterangan, Johan mengaku tidak tahu dengan alasan akan ditanyakan kembali kepada pimpinan KPK. Disinggung apakah akan ada

pengamanan khusus tehadap pemanggilan Mega tersebut, Johan enggan berkomentar.

Max Moein Sebelumnya, tersangka kasus suap cek pelawat dalam pemilihan DGS BI Max Moein meminta KPK memeriksa Megawati dan sejumlah petinggi PDI-P. Dikarenakan, mereka jauh lebih tahu soal asal muasal cek pelawat yang diterima kadernya yang duduk di Komisi IX DPR pada periode 1999-2004. Hal senada dikatakan kuasa hukum Max, Petrus Selestinus.

“Hanya pimpinan partai yang mengetahui, dan terkait urusan yang mana? apakah pilpres 2004 atau dengan Miranda. Atau ada hubungan antara pilpres dengan Miranda,” kata Petrus, barubaru ini.

Dikatakan Petrus, pihaknya telah meminta supaya penyidik KPK segera memanggil saksi yang menguntungkan yang sudah diajukan beberapa waktu lalu.

Saksi yang diajukan oleh Max diantaranya Megawati Soekarnoputri selaku ketua umum PDIP dan calon pre-

siden, Hasyim Muzadi sebagai calon wakil presiden ketika itu. Selain itu, Max juga akan menghadirkan saksi lain seperti Taufik Kiemas, Theo Syafei, Sutjipto dan Heri Akhmadi.

Petrus berharap, paling tidak para petingg PDI-P bisa menjelaskan pada saat tim kampanye Mega-Hasyim itu, siapa saja yang boleh melakukan transaksi tentang uang keluar dan masuk.

“Dan itu bisa diketahui dari siapa dan untuk keperluan apa,”tandasnya.

(BBS/IT)

DPRD LABURA USUT SENGKETA LAHAN KEBUN MARSEL............................dari hal 1 secara transparan," janji Munthe.

Dibenarkan, beberapa waktu lalu pihak Komisi A DPRD Labura mengadakan pertemuan tertutup dengan Manajer PTPN 3 Kebun Marsel.

Dalam pertemuan itu Komisi A hanya meminta kelengkapan peta areal, masalah lintang utara dan selatan juga titik kordinat nol pada ajimud berapa dan memakai alat apa yang digunakan.

"Hasil pertemuan itu untuk sementara ini belum bisa kita paparkan, karena masih perlu penelitian mendalam.

Jika semua sudah jelas, akan kita paparkan pada pertemuan berikutnya," tegasnya.

Seperti diketahui, DPRD Labura beberapa waktu lalu, menerima pengaduan Kelompok Tani (Poktan) Desa Sidodadi yang merasa dizolimi PTPN 3 Kebun Marsel.

Selaku Ketua Poktan, Kamidi mengadu bahwa lahan pertanian rakyat seluas 72

hektar telah diserobot PTPN 3 Kebun Marsel.

Padahal, lahan yang mereka kuasai itu (72 hektar) telah memiliki bukti keabsahan sesuai SK Gubsu No.31/HM/LR/1972.

Selain itu, dalam laporannya Kamidi menyebutkan, telah terjadi pengrusakan daerah aliran sungai dan pemutusan mutasi sepihak terhadap tujuh orang karyawan keluarga Poktan.

Bahkan Kamidi mengecam tentang penggunaan buruh

harian lepas (BHL) dengan upah yang sangat minim, yakni Rp12 ribu /HK. Dengan data yang dimilikinya, Kamidi dan puluhan anggota petani lainnya meminta agar pihak DPRD Labura segera menyelesaikan sengketa lahan tersebut.

"Kami sangat berharap agar Komisi A DPRD segera menyelesaikan sengketa lahan ini. Kami butuh makan," tegasnya.

"Bila DPRD Labura tidak serius menuntaskan perma-

salahan ini, kami akan menindaklanjutinya ke DPR-RI dan Bapak Presiden Susilo Bambang Yudoyono," ungkap Kamidi.

Menyangkut sengketa lahan ini, KPK Pos berusaha menghubungi Distrik Delab III, Ir Irsyam.

Namun Distrik Delab III terkesan membuang bola panas dan mengatakan; "saya sedang cuti mohon konfIrmasi kepada managernya".

(TAN)

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan; Pembina : Iskandar, ST, Eggy Sudjana SH, MSi Pimpinan Umum : H Baharuddin; Wakil Pimpinan Umum: Drs MA Siddik Surbakti; Pemimpin Perusahaan: Amiruddin; Pemimpin Redaksi: Syafaruddin Lubis; Redaktur Eksekutif : Ir H Benny Yuswar; Sekretaris Redaksi : Lindawati; Redaktur: Mursal Harahap, Mei Leandha; Koordinator Daerah: Manaon Lubis; Wartawan : Khairuddin Tanjung, Zulpiana, S. Edhie, Vera Sinaga; Penasehat Hukum : Syahril SH SpN, Nuralamsyah SH MH, Affan Ramadeni SH, Abu Bokar Tambak SH MHum, H Darma Bakti SH SE MH, Afrizon Alwi SH MH, Edi Suparno SH, Mazwindra SH, Ahmad Herman Bispo SH, Azwir Agus SH MHum, H Ayub SH, Ikhwaluddin Simatupang SH MHum; Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan , Telepon: (061) 8449800 ; Fax: (061) 8462800, E-mail: kpkpos@yahoo.com; Bank: BNI ’46 Cabang Jl Sutomo a.n. Baharuddin; No. Rekening: 0148120706; Tarif Iklan: Umum Hitam Putih: Rp7.500/mm kolom, warna: Rp15.000/mm kolom, Keluarga: Rp5.000/mm kolom; ISI DI LUAR TANGGUNGJAWAB PERCETAKAN

KPK POS

3

E D I S I 137 21 - 27 FEBRUARI 2011

KORUPSI

NASIONAL

KPK Makin tak Bernyali BEBASâ&#x20AC;&#x201C; Mantan Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri, Komjen Pol Susno Duadji melambaikan tangan usai resmi bebas dari hukuman penahanannya di Rumah Tahanan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Jabar. mulai pukul 00.00 WIB, Kamis (17/2) Susno Duadji menjadi terdakwa perkara suap PT Salma Arowana Lestari (SAL) dan dana pengamanan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Barat 2008.

Dituntut 7 Tahun, Susno Bebas JAKARTA - Komjen Pol Susno Duadji, mantan Kabareskrim Polri dituntut 7 tahun penjara dan denda sebesar Rp 500 juta subsider 6 bulan penjara.

Tuntutan itu, dijatuhkan Jaksa Penuntut Umum Erbadtyo Rohan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (14/2).

Pasca penuntut, Kamis pekan lalu, tengah malam jenderal bintang tiga bebas keluar dari bilik terali besi.

Bebasnya mantan Kapolda Jawa Barat ini, lantaran masa penahanannya habis. Jaksa sengaja atau lalai tidak memperpanjang penahanan Susno, meski selama persidangan selalu diingatkan majelis hakim agar Jaksa memperhatikan masa penahanan Jenderal yang murah senyum ini. Meski bebas, tapi proses hukum terdakwa Susno masih terus berlanjut.

Dalam persidangan dengan agenda tuntutan, Jaksa Rohan di depan majelis hakim yang dipimpin Charis Mardiyanto menilai terdakwa Susno terbukti bersalah dalam korupsi penanganan perkara PT Salmah Arwana Lestari (SAL) dan dana pengamanan Pilkada Jawa Barat 2008.

Jaksa Rohan dalam tuntutannya mengungkapkan berdasarkan sejumlah saksi yang dihadirkan di persidangan, Susno bersalah karena menerima uang sebesar Rp 500 juta dari Sjahril Djohan. Uang itu dari Haposan Hutagalung, pengacara Ho Kian Huat, pengusaha asal Singapura yang mengadukan Anwar Salmah dalam kasus penggelapan investasi di PT SAL. Uang ini, merupakan tindak lanjut dari permintaan Haposan untuk mempercepat penanganan kasus Arwana yang mandek di Bareskrim selama setahun lebih. Haposan meminta bantuan Sjahril Djohan yang dikenal dekat dengan terdakwa

sebagai Kabareskrim. "Uang ini merupakan permintaan Susno.

Seperti diungkapkan oleh saksi Sjahril Djohan," papar Jaksa.

Di persidangan Sjahril mengungkapkan Susno pernah meminta uang dengan mengatakan, "Ini kasus besar bang, masak kosong-kosong bae."

Perkataan Susno ini pun disampaikan oleh Sjahril kepada Haposan. Haposan lalu menyerahkan uang sebesar Rp 500 juta kepada Sjahril untuk diberikan kepada Susno.

Penyerahan uang itu dilakukan di rumah Susno di Jalan Abuserin, Jakarta Selatan.

Penyerahan uang disaksikan saksi Syamsurizal Mokoagow.

"Saat pertemuan itu, datang Syamsurizal Mokoagow saat terdakwa sedang berada di belakang," ungkap Jaksa.

Syamsurizal dan Sjahril pun berdialog. Dalam dialog itu, Syamsurizal bertanya kepada Sjahril Djohan. "Abang ngapain?" ujar jaksa menirukan pernyataan Syamsurizal. Sjahril pun menjawab,"ini," sambil menunjuk amplop coklat berisi uang kepada Syamsurizal.

Atas perbuatan itu Susno terbukti melanggar pasal 11 Undang Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 20 Tahun 2001 junto pasal 55 Kitab UndangUndang Hukum Pidana.

Jenderal bintang tiga yang masih aktif ini, juga terbukti melakukan tindak pidana korupsi menyalahgunakan wewenangnya untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dalam dakwaan kedua soal pemotongan dana pengamanan Pilkada Jawa Barat 2008.

Susno dianggap menyalahgunakan wewenang karena memerintahkan Bendahara Polda Jawa Barat, Maman Abdurrahman Pasya, untuk memotong pengucuran dana tahap keempat kepada setiap Polres dan Polsek dalam wilayah Polda Jawa Barat.

Susno juga dituding dengan sengaja menyembunyikan dana

pengamanan ini dengan memerintahkan Bendahara Polda Jabar membuka rekening baru di Bank Mandiri. "Bukan menggunakan rekening Polda Jawa Barat yang telah terdaftar di Kementerian Keuangan," kata Jaksa.

Pembuatan rekening baru ini, bertujuan agar penggunaan dana tak tercium oleh Kementerian Keuangan, sehingga dapat digunakan untuk kepentingan memperkaya diri.

Susno juga dianggap telah memperkaya diri sendiri karena menerima uang sebesar Rp 4,2 miliar dari dana pengamanan itu. Pemotongan dana pengamanan pilkada itu berjumlah Rp 8,6 miliar. Terhadap dakwaan ini, jaksa mengajukan sejumlah bukti yang memperkuat dakwaan. Bukti itu berupa nota pembelian cek pelawat sejumlah Rp 1 miliar dari Bank Mandiri.

Jaksa juga mengajukan bukti daftar penerima atensi dana pengamanan yang didalamnya terdapat nama dan tanda tangan Susno. Jaksa pun menolak bantahan Susno bahwa tanda tangan itu bukan miliknya.

Karena setelah jaksa penuntut umum mencocokkan dengan spesimen tanda tangan Susno Duadji, memiliki kesamaan dengan tanda tangan dalam daftar nama tersebut, urai Jaksa.

Uang itu, digunakan membeli sebidang tanah di Kecamatan Sukaluyu, Bogor dan sebuah rumah di Jalan Wijaya IV nomor 16, Jakarta Selatan.

Uang pembelian sebidang tanah dan rumah oleh terdakwa tak terbantahkan berasal dari dana pengamanan Pilkada Jawa Barat 2008. Bahkan dana itu digunakan membeli sejumlah valuta asing benilai sekitar Rp 1,4 miliar.

Jaksa mengatakan Susno juga diharuskan mengganti kerugian negara sebesar Rp 8,6 miliar. Dikurangi uang yang telah disita sebesar Rp 125 juta.

"Hal yang meringankan, ter-

dakwa mendapat perlindungan LPSK. Terdakwa pernah berjasa dan berdinas lama. Berlaku sopan dan belum pernah dihukum," sambung jaksa.

Dalam tuntutan Jaksa terdakwa Susno dijerat sembilan pasal yakni pada perkara pertama dikenakan Pasal 7 Ayat 1 dan 2 Peraturan Kapolri Nomor 7/2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 12 huruf a junto Pasal 18, Pasal 12 huruf b junto Pasal 18, Pasal 12 B junto Pasal 18, Pasal 5 Ayat 2 junto Pasal 18, Pasal 11 junto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20/ 2001 tentang perubahaan Undang-Undang No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pada perkara kedua, Susno dijerat dengan Pasal 2 Ayat 1 junto Pasal 18, Pasal 3 junto Pasal 18, Pasal 12 huruf f jo pasal 18 dan Pasal 8 jo pasal 18 UU No. 20/2001 tentang perubahaan UU No. 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto Pasal Pasal 55 Ayat 1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana.

Seusai sidang, terdakwa Susno Duadji menilai tuntutan sebanyak itu, menunjukkan Jaksa tidak profesional.

Susno juga mempertanyakan sikap Jaksa tidak menggunakan keterangan saksi-saksi yang menyebut tidak pernah melihat Sjahril Djohan datang ke rumah keluarga Susno di Abuserin, Jakarta Selatan.

Terhadap tuntutan ini, pengacara Susno, Henry Yosodiningrat meminta waktu dua minggu untuk menyusun pembelaan.

"Kami harus melihat keterangan sekitar seratus saksi yang ada dalam berkas perkara," kata Henry.

Hakim Charis Mardiyanto pun memberikan waktu sepuluh hari untuk tim pengacara menyiapkan sanggahannya dan sidang ditunda sampai Kamis 24 Februari 2011.

(ENDY)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai makin tidak bernyali. Penangkapan jaksa Dwi Seno Winarko, kian mempertegas kekhawatiran banyak pihak, bahwa KPK lebih berselera membidik koruptor kelas teri ketimbang kelas kakap, ketimbang Century, ketimbang dalang skandal Miranda Goeltom, ketimbang korupsi maskapai Garuda Indonesia dan Ketimbang Kasus Gayus.

"KPK di bawah kepemimpinan Busyro Muqqodas seharusnya lebih mengkonsentransikan diri pada pemberantasan korupsi dengan membidik koruptor kelas kakap. Kini KPK sudah keluar dari rel," ungkap Juru Bicara Serikat Pengacara Rakyat Habiburokhman dalam keterangannya di Jakarta, Jumat pekan lalu.

Habib membandingkan pada awal kepemimpinan Antasari Azhar yang langsung tancap gas mengusut kasus korupsi dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) yang akhirnya menyeret Aulia Pohan, besan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai tersangka.

Padahal, KPK diharapkan dapat menjadi trigger dalam program pemberantasan korupsi. Kasus-kasus besar seperti mafia pajak Gayus Tambunan, ditangani oleh institusi penegak hukum lain, sementara KPK justru sibuk mengurusi kasus-kasus kecil.

Dalam kasus Gayus Tambunan, KPK bagai tidak bertenaga hingga 'kalah' cepat dibandingkan Polri untuk mendapatkan berkas 151 perusahaan yang menjadi pasien Gayus. KPK juga tampak tak berdaya menghadapi Gayus yang tak mau mengakui asal uang Rp 75 miliar.

Tak hanya itu, dalam kasus Bank Century, sikap KPK justru lebih parah lagi dengan

menyatakan tidak ada unsur korupsi. Padahal dalam UU Tipikor, jelas disebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan tindak pidana korupsi, jika perbuatan tersebut menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

KPK seharusnya sejak dahulu menelusuri dan membuka aliran dana dalam kasus tersebut, katanya.

KPK, sambung Habib, seharusnya menjadi lokomotif yang efektif dalam memberantas korupsi, khususnya menyangkut kasus-kasus korupsi besar. Karena, dengan jumlah sumber daya yang amat terbatas, KPK tidak mungkin bisa menangani semua tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia.

Idealnya, KPK lebih fokus menangani kasus-kasus besar sehingga efektif untuk menjadi lokomotif pemberantasan korupsi.

Sebab, dengan jumlah sumber daya yang amat terbatas KPK tidak mungkin bisa menangani semua perkara korupsi, sambung Habib.

Meskipun penangkapan terhadap jaksa nakal yang bertugas di bagian inteligen Kejari Tanggerang itu perlu diapresiasi semua pihak, namun secara normatif, publik perlu mempertanyakan skala prioritas KPK dalam melaksanakan tug Hal itu mengingat aksi penangkapan Jaksa Dwi terjadi di tengah sorotan atas lambannya kinerja KPK dalam menyeret para penyuap terkait kasus cek perjalanan pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda Goeltom.

"Kami menyayangkan sikap KPK yang lebih memilih bersusah payah melakukan aksi kejar-kejaran sekadar untuk menangkap Jaksa Dwi. Padahal, selama ini KPK selalu mengeluhkan kekurangan sumber daya manusia dalam menyelesaikan perkaraperkara yang ditanganinya," ungkapnya. (ENDY)

Modus Baru Korupsi Indonesia JAKARTA - Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan adanya modus baru serta beragam dalam tindak pidana korupsi di Indonesia. Bahkan, grafik kasus korupsi meroket tinggi dibandingkan tindak pidana lainnya, seperti penipuan, narkotika, dan penyuapan.

"Selain baru dan beragam, modus operandi korupsi di republik ini semakin canggih, rapi bahkan pelaku koruptor tambah pintar memakan uang negara. Modus korupsi ke depannya sudah tidak dilakukan dengan cara konvensional atau tradisional lagi," tegas Ketua PPATK Yunus Husein saat rapat kerja dengan Komisi III, di Jakarta, Rabu pekan lalu.

Modus operandi yang beragam dan baru itu, ungkap Husein, adalah transaksi keuangan yang dilakukan oleh politically exposed person (PEP). Pada modus operandi PEP ini, koruptor melibatkan pihak ketiga dan penyalahgunaan APBN atau APBD oleh bendahara maupun pemegang kas di instansi-instansi pemerintah.

Selain itu, trend yang masih berlanjut ditemukan PPATK adalah cuckoo smurfing.

Dengan modus ini, pelaku tindak pidana menggunakan money remmitance untuk sarana pencucian uang hasil tindak pidana psikotropika, lanjutnya.

Modus lainnya yang paling baru, ada pengalihan transaksi keuangan kepada sistem non perbankan menjadi alternatif baru bagi pelaku tindak pidana korupsi. Akibatnya, dana yang dikorupsi sulit dideteksi oleh PPATK maupun lembaga anti korupsi lainnya, papar Huseiun.

Dikatakan, hasil riset yang dilakukan PPATK tahun 2010, selain tindak pidana

korupsi yang memiliki tingkat kecenderungan yang lebih besar dan naik dibanding tindak pidana lainnya, yakni penipuan yang merupakan tindak pidana sering dilaporkan PPATK. "Juga, tindak pidana narkotika dan penyuapan juga cenderung meningkat namun tidak sering terjadi dibandingkan dengan korupsi dan penipuan. selain menunjukan trend yang meningkat, tindak pidana korupsi, penipuan, narkotika dan penyuapan akan terus menjadi trend yang berkelanjutan," sambungnya.

PPATK juga menemukan modus baru tindak kriminal pencucian uang. Terungkap hasil penelitian yang dilakukan terhadap penyimpangan yang dilakukan oleh aparat pegawai Ditjen Pajak serta Ditjen Bea Cukai dan Kementerian Keuangan.

"Berdasarkan temuan baru, diduga kuat terkait dengan pemberian dana oleh pihak ketiga kepada petugas kedua instansi tersebut.

Hal ini menggambarkan terjadinya penyuapan dan gratifikasi," jelasnya sambil menambahkan pengalihan transaksi keuangan kepada sistem non perbangkan menjadi alternatif baru bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Hal ini terjadi khususnya pada industri asuransi dengan melakukan pembayaran premi asuransi bagi diri pribadi atau pihak keluarga. Pembayaran tunai menjadi pilihan yang paling dianggap menguntungkan dalam kaitannya mempersulit pelacakan aliran keuangan oleh aparat penegak hukum.

"Modus korupsi yang beragam dan meningkatkan korupsi tahun 2011, merupakan tantangan berat bagia aparat penegak hukum kita," pesannya.(ENDY)

KPK Tangkap Tangan Jaksa Nakal JAKARTA - Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap tangan Jaksa Dwi Seno Wijanarko, yang dinas bagian intelegin di Kajari Tanggerang Banten. Jaksa nakal ini diduga melakukan pemerasan terhadap pegawai Bank BRI di Ciputat Tenggarang yang kasusnya sedang ditangani jaksa Dwi. Penangkapan di kawasan Pondok Aren, Bintaro, Tangerang, Jumat pekan lalu, sekitar pukul 21.00 WIB. Dari tangan kotor Jaksa Dwi, KPK menemukan amplop cokelat tempat membawa uang sekitar Ro50 juta, dan kini Jaksa Dwi sudah mendekam di Rumah Tahanan Cipinang Jakarta, ungkap Juru Bicara KPK Johan Budi SP kemarin, Dalam kasus tersebut, menurut Johan, Jaksa Dwi dikenai delik pemerasan.

Sebab, modus mendapatkan uang itu dengan cara menakut-nakuti seorang pegawai Bank, yang saat itu sedang membantu kawannya. Sang kawan inilah yang terjerat kasus di Kejari Tangerang. Pegawai BUMN tersebut diancam akan dijadikan tersangka jika tidak menyediakan uang yang diminta tersangka.

Menurut Johan, untuk menangkap oknum jaksa ini, KPK mengerahkan delapan penyidiknya untuk melakukan pengintaian hingga menangkap sang Jaksa dan pegawai Bank BRI selaku korban pemerasan. Mereka melakukan

kegiatan itu dari dua mobil yang mereka tumpangi.

Dikatakan, tidak menutup kemungkinan adanya tersangka lain dalam kasus dugaan pemerasan yang dilakukan jaksa Dwi. Mengingatm saat ini, proses penyidikan terus berkembang.

Namun Johan belum mau mengungkapkan siapa saja yang kemungkinan bakal terlibat. Termasuk saat ditanya apakah ada unsur jaksa lain atau pengusaha yang bermain dalam kasus jaksa Dwi. "Saya belum bisa menyampaikan apa pun," lanjutnya.

Kuasa hukum Jaksa Dwi Seno Wijanarko mengungkapkan ikhwal perkenalan oknum Jaksa Dwi dengan FP Kepala unit Bank BRI di Ciputat yang memberikan uang Rp 50 juta diperantarai dua penyidik Polri. Petugas kepolisian tersebut berasal dari Polres Metropolitan Tangerang dan Polres Jakarta Selatan.

"Kami masih menelusuri motif penyidik bernama Brigadir S, penyidik satuan reserse kriminal umum Polres Metropolitan Tangerang dengan D, anggota Polres Jakarta Selatan yang memperkenalkan Jaksa Dwi dengan FP. Saya juga belum tahu, pengakuan Jaksa Dwi yang dikenalkan ya senang, tapi di balik itu, apa perlu saya dalami," kata Syaiful di Jakarta, Rabu pekan lalu.

Syaiful mengatakan, pertemuan pertama antara Jaksa Dwi, D, dan FP terjadi pada 4 Februari 2011. Dalam

pertemuan itu saling kenalan dan bicara peluang bisnis sekaligus konsultasi masalah hukum. Jaksa Dwi juga bicara donasi untuk bantuan dana pembangunan masjid dan santunan anak yatim, tapi tak sebut angka.

Jaksa Agung Basrief Arief mengaku malu atas tindakan jaksa Kejaksaan Negeri Tangerang yang memeras dan ditangkap KPK. "Saya sendiri juga prihatin ya, campur sedih dan malu juga tentunya. Kenapa kok kita sudah selalu mengingatkan, selalu menyampaikan hal-hal yang baik untuk ke depan ini, tapi masih ada juga oknum-oknum jaksa yang melakukan seperti itu," ujar Jaksa Agung di Kejaksaan Agung, Jakarta.

Basrief menegaskan pihaknya tidak akan memberikan toleransi bagi bawahannya yang melakukan tindakan tercela seperti yang ditunjukan jaksa Dwi. "Dan saya tidak akan bosan-bosan dan tidak akan mentolerir hal-hal yang seperti ini. Tentu kita akan ambil tindakan tegas untuk hal-hal seperti itu," ujarnya sambil menambahkan Kejaksaan Agung telah memberhentikan sementara status kepegawaian Jaksa Dwi. Secara terpisah Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Marwan Effendy akan melakukan pemeriksaan internal terhadap Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tangerang Chairul Amir terkait dengan penangkapan jaksa Dwi Seno Wijanarko oleh Komisi Pemberantasan

Korupsi (KPK). "Kepala Seksi Pidana Umum dan Kepala Seksi Penuntutan, karena mereka yang mengendalikan perkara, akan diperiksa," ujar Marwan.

Marwan menjelaskan kasus yang menyeret Jaksa Dwi bukanlah kasus pemerasan, melainkan kasus penyuapan.

Untuk itu, pemberi suap juga harus dijerat pidana. "Itu kan katanya ada deal. Itu berarti bukan pemerasan, tapi penyuapan, yaitu kesepakatan kedua belah pihak," ujar Marwan.

Ditambahkan ada keterlibatan pihak lain dalam kasus Jaksa Dwi, mengingat peran Jaksa tidak bertindak sebagai mediator dalam kasus ini. "Ada pihak lain dari luar Kejaksaan yang menjadi mediator," kata Marwan tanpa merinci lebih jauh.

Terlepas dari itu, Marwan menilai oknum Jaksa ini mendapat ganjaran karena tidak mengindahkan kebijakan pimpinan Kejaksaan terkait reformasi birokrasi. "Ini apes jaksanya. Ini bahan pelajaran juga," ujar dia.

Menanggapi penangkapan jaksa Dwi, Wakil Koordinator ICW Emerson Yuntho mengatakan, peristiwa itu makin membuktikan bahwa lembaga penegak hukum tidak tegas dan tidak serius dalam memberantas korupsi.

Ketidaktegasan itulah yang menyebabkan aparat penegak hukum kembali berulah.

"Penegakan hukum yang tidak tegas menjadi penyebab aparat penegak

hukum kembali berulah. Sebab, selama ini penegakan hukum tidak pernah memberikan efek jera agar persoalan seperti ini tidak muncul kembali," kata Emerson.

Selama ini, menurut dia, ganjaran yang diberikan bagi penegak hukum yang terlibat dalam tindak pidana hanya berupa sanksi pelanggaran kode etik. "Paling keras cuma dimutasi. Ini tidak akan memberikan efek jera," ujarnya.

Seharusnya, kata Emerson, pimpinan lembaga penegak hukum menindak tegas dan memberikan hukuman berat kepada aparatnya jika tertangkap melanggar hukum. peneliti pada Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Donal Fariz mengatakan, tertangkapnya jaksa DSW menunjukkan bahwa Kejaksaan Agung gagal melakukan perubahan mendasar dalam sistem pengawasan terhadap para jaksa.

Hal itu, terbukti dengan makin meningkatnya jumlah jaksa yang nakal pada setiap tahunnya. "Kejagung terkesan tidak melakukan perubahan mendasar terhadap sistem pengawasan para jaksa. Akibatnya, muncul jaksa seperti DSW," katanya.

Bahkan tren jaksa nakal dan jaksa bermasalah yang dirilis oleh Kejaksaan Agung periode 2008-2010, sebenarnya menunjukkan peningkatan yang signifikan. Seharusnya ini menjadi warning bagi Kejaksaan Agung. (ENDY)

KPK POS

4

E D I S I 137 21 - 27 FEBRUARI 2011

KORUPSI

Dunia Pendidikan Dibisniskan SIBOLGA - Dunia pendidikan pun menjadi ajang bisnis yang mau tidak mau harus dipenuhi orang tua siswa.

Tahun ajaran baru maupun menjelang berakhirnya tahun ajaran, para orangtua harus mengeluarkan dana berdasarkan patokan sekolah seperti pengadaan seragam, pakaian olahraga, dan pakaian pramuka.

Mendaftarkan ulang hingga biaya les tambahan pada akhir semester genap.

Seperti yang terjadi di SMA Negeri 2 Sibolga, siswa kelas XII di wajibkan les tambahan dengan membayar Rp 90 ribu per bulan untuk 3 bulan masa les, dan try out dengan salah satu bimbingan test dengan bayaran Rp 10 ribu per siswa. Yang parahnya, biaya les tambahan tersebut telah di tampung dalam rancangan anggaran sekolah yang dikelola oleh komite sekolah serta try out yang merupakan program Dinas Pendidikan Kota Sibolga melalui Angggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Salah seorang orangtua siswa, M Br Tanjung, Warga Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan

mengatakan, menyekolahkan anak di sekolah negeri harus mengeluarkan dana yang tak terduga karena ada saja alasan sekolah untuk melakukan kegiatan yang pada akhirnya menyangkut dana.

Di contohkannya, seperti Try Out yang dilaksanakan sekolah dengan salah satu lembaga bimbingan test. "Orang tua harus membayar, untuk apa lagi di laksanakan. Dinas Pendidikan Sibolga juga akan melakukan hal yang sama," tanyanya, Kamis pekan lalu.

Sementara jika melihat kondisi ekonomi masyarakat saat ini, sudah saatnya pihak sekolah dan pemko melalui dinas pendidikan turut merasa perihatin betapa sulitnya kehidupan orangtua siswa.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Sibolga, Drs Rustan Manalu saat dikonfirmasi via selulernya mengatakan, pihaknya akan melakukan cek and ricek ke sekolah tersebut. Namun karena dirinya sedang berada di luar kota maka akan memerintahkan stafnya untuk mencek langsung dan di mohon media bersabar. Namun hingga berita ini diturunkan tidak ada jawaban pasti dari Kadis.(NAS)

Panen Raya, Produsen Terjepit Labuhan Batu - Musim panen raya di Kabupaten Labuhan Batu tidak lama lagi akan hadir, petani tampaknya sangat antusias menunggu hari yang dinantikan itu, setelah menunggu lebih kurang empat bulan.

Namun, para petani yang berdomisi wilayah pantai, seperti di Kecamatan Bialah Hilir, Panai Hulu, Panai Tengah, dan Panai hilir, merasa cemas dengan harga gabah nantinya.

Padahal, dalam rangka meningkatkan hasil produksi, petani telah bekerja ekstra keras untuk menuju swasembada beras. Namun hingga saat ini petani asih dihantui soal jatuhnya harga saat panen raya.

Petani selaku produsen selalu berada diposisi kurang menguntung, sedangkan selaku konsumen juga terjepit saat musim paceklik. Tahun 2009, harga beras mencapai Rp 6000 hingga Rp 7500, ditahun 2010 harga beras tak kunjung turun.

Tapi di saat panen raya harga

padi anjlok. Mestinya pemerintah daerah mendukung para petani agar tidak mengalami kemorosotan ekonominya. Petani harus menunggu agar harga stabil, tapi apakah petani harus terus bersabar menanti harga sementara semua kebutuhan pokok terus naik.

Hal ini pernah dikatakan Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Labuhan Batu, Asmui. Ia mengatakan saat itu bahwa di Kecamatan Bilah Hilir luas lahan pertanian sebesar 35 persen lebih telah beralih ke lahan perkebunan.

Karena sudah diprediksi bahwa penghasilan petani kebun lebih tinggi daripada petani pangan.

Saat itu saja, harga gabah sudah tidak stabil dan relatif murah sementara biaya operasional pengolahan lahan seperti pembelian pupuk dan obatobatan sudah terbilang mahal.

Dan petani sawit lebih diuntungkan saat itu hingga kini.(MDS)

Pusham Audiensi ke Kanwil Hukum dan HAM MEDAN - Jumat, 11 Februari 2011, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Negeri Medan (Pusham Unimed) beraudiensi ke Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Azasi Manusia Sumatera Utara yang diterima langsung oleh Kepala Kanwil Kementrian Hukum dan HAM, Baldwin Simatupang. Turut mendampingi, Kadiv Pelayanan Hukum, Subendi dan staf Bidang HAM, Syamsinar.

“Secara pribadi, saya telah mengenal Pak Baldwin lebih dari lima tahun yang lalu sejak beliau menjabat salah satu direktur pada Ditjen Perlindungan HAM (saat ini Ditjen HAM), Kementerian Hukum dan HAM RI. Ini adalah pertemuan pertama Pusham Unimed sejak beliau menjadi Kakanwil di Sumut,” tegas Majda El Muhtaj, Kepala Pusham Unimed yang juga didampingi beberapa staf Pusham.

Pertemuan yang berjalan penuh keakraban itu melahirkan komitmen bersama antara Pusham dan Kanwil.

Selain terus berkomitmen menegakkan HAM di Sumut, kedua lembaga juga sepakat untuk terus berjuang mendo-

K PK POS KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

rong lahirnya budaya HAM Sumut. Penguatan kapasitas kelembagan, seperti pusatpusat studi HAM atau apapun nomenklaturnya di berbagai perguruan tinggi, akan terus kita lakukan, tegas Baldwin.

Dengan itulah diharapkan lahirnya kesadaran berbasis intelektual yang kemudian dapat didiseminasikan kepada masyarakat di Sumatera Utara. Baldwin juga menegaskan, saya ingin kita terus bersama-sama mengampanyekan lahirnya budaya HAM di Sumut. “Kalau selama ini kampanye masyarakat sadar hukum, maka penting juga dipikirkan mengampanyekan masyarakat sadar HAM,” katanya.

Majda mengatakan, Pusham menyambut baik dan mendukung sepenuhnya program-program Kakanwil.

Kerjasama kelembagaan dan kemitraan merupakan sebuah kemestian apalagi dalam konteks memperkuat basis intelektualitas publik. Edukasi dan diseminasi HAM harus terus dilakukan tidak saja kepada masyarakat, tetapi juga kepada aktor-aktor penyelenggara kekuasaan pemerintahan.(MEI)

SUMUT

Jembatan Jepang Belum Tuntas

Kepala Daerah Garda Terdepan Pemberantasan Korupsi MEDAN - Korupsi sudah seperti penyakit kanker yang menggerogoti sendi-sendi kehidupan masyarakat.

Pelakunya bisa saja staf biasa juga tampuk pimpinan suatu instansi, atau kolaborasi keduanya sehingga disebut korupsi berjamaah. Seperti kasus yang menjerat mantan Walikota dan Wakil Walikota Medan Abdillah dan Ramli Lubis, kini hal serupa dialami oleh Gubernur Sumut Syamsul Arifin yang juga ditahan KPK meskipun masih status tersangka di dua tahun usia pimpinannya.

Kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah di Sumut ini tentu menoreh rasa malu dan tanya di benak masyarakat, Sumut tanpa korupsi, mungkinkah? Tanya ini pun sedikit banyak terjawab dalam dialog Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) Interaktif yang disiarkan secara langsung di Radio Lite 92,8 FM dan Radio Yasika Tebing Tinggi dari Hotel Grand Antares Medan, Jumat pekan lalu. Hadir sebagai pembicara Anggota DPD RI Prof Dr Darmayanti Lubis, Kajatisu Sution Usman Aji, Kapoldasu Irjen Pol Oegroseno, dan Praktisi hukum Aldian Pinem SH. Acara ini dipandu oleh Peter Manopo dari Radio Lite Anggota DPD RI Prof Dr Darmayanti Lubis mengakui bahwa korupsi sangat sulit diberantas, namun bisa dilakukan yang penting ada kemauan. Dalam upaya keras ini pimpinan daerah harus hadir sebagai garda terdepan. Dimulai dari melakukan reformasi birokrasi karena mayoritas kasus korupsi ini dilakukan oleh aparat pemerintah dalam mengelola asset dan keuangan Negara. Tindakan harus dimulai dari pimpinan tertinggi, presiden dan diikuti pimpinan level bawah lainnya.

“Kalau seperti kasus di Medan dan Sumut dimana justru kepala daerah yang terjerat kasus korupsi, maka tampuk upaya pemberantasan datang dari pimpinan penegak hukum seperti bapak-bapak Kapolda dan Kajatisu.

Hukum harus benar-benar ditegakkan,” ujarnya.

Data terakhir yang diterima DPD RI menyatakan 17 dari 33 gubernur di Indonesia saat ini sedang dalam proses hukum kasus korupsi. Ini suatu angka yang sangat mencengangkan, dimana separuh dari kepala daerah propinsi tersangkut kasus korupsi.

Untuk itu ia menghimbau agar masyarakat tidak memilih calon kepala daerah yang rekam jejak kinerjanya buruk yang hanya member janji-janji manis.

“Pemberantasan kasus korupsi tetap harus berpikiran positif walaupun kita lihat sendiri penanganan kasus ini masih banyak intervensi dan tidak memenuhi unsur keadilan hukum. Tapi kita tetap berharap pada penegak hukum, jaksa dan polisi juga KPK untuk memutus rantai minimal menekan angka pelakunya,” tegas Darmayanti.

Kajatisu mengatakan hal senada tentang penanganan kasus korupsi di Sumut khususnya, yakni sulit dan tidak bisa sembarangan. Namun meskipun masyarakat melihat kesan lambat akan tetapi ia menegaskan tidak akan berhenti. Saat ini ada lebih dari 100 kasus korupsi yang sedang ditangani jajarannya. Sifat kehatihatian dalam penanganan kasus korupsi terutama yang melibatkan kepala daerah harus dilakukan agar benar-benar menghukum orang yang tepat dengan bukti-bukti yang kuat.

Seperti kasus dugaan korupsi walikota Medan Rahudman yang saat ini menjadi tersangka penyelewengan dana Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa Kabupaten Tapanuli Selatan 2005 senilai Rp 1,5 miliar.

Ternyata setelah ditelusuri lebih lanjut dan tidak termakan desakan publik, kejaksaan lalu menemukan indikasi kebocoran lain senilai Rp13,5 miliar.

“Memang agak lambat, tapi kami tidak akan berhenti bekerja untuk berantas korupsi,” ujar Sution.

Kapoldasu Irjen Pol Oegroseno dalam kesempatan itu juga menegaskan bahwa dalam hal pemberantasan korupsi pihaknya harus berterus terang kepada masyarakat tentang sulitnya hal itu dilakukan karena ini merupakan

kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Pertanyaan “Mungkinkah Sumut tanpa korupsi?” dijawab mantan Kadiv Propam Mabes Polri ini dengan senyum tipis, “Bisa iya, bisa juga tidak,” katanya.

Menurutnya, pemberantasan korupsi adalah tugas semua pihak, termasuk pemerintah daerah, aparat penegak hukum dan masyarakat juga.

Pengawasan dilakukan semua pihak, penindakan barulah ada petugasnya yakni polisi, jaksa, KPK, dan hakim.

Independensi aparat dalam hal ini sangat penting karena kasus ini sangat sarat kepentingan terutama yang melibatkan pejabat tinggi publik.

Praktisi hukum, Aldien Pinem SH justru melihat bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia masih setengah hati dan masih diintervensi oleh kepentingan politik. Kasus Gayus Tambunan dan sejumlah kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi negara terkesan lamban.

“Sejumlah terdakwa korupsi lepas dari jeratan hukum, apakah ini karena pengacaranya yang hebat atau berkas dakwaan yang lemah, entahlah. Tapi faktanya kasus korupsi tetap terjadi dan sering melukai rasa keadilan masyarakat,” ucapnya.

Aldian melihat adanya sistem kerja pengawasan yang lemah dan celah hukum dalam hal pengelolaan keuangan negara menjadi indikasi para koruptor bisa lepas dari jeratan hukum. Dalam hal ini, aparat penegak hukum memegang peranan penting.

“Makanya dalam hal pemberantasan korupsi harus bersihkan dulu diri aparat-aparat hukum dari tindak korupsi dan suap. Tidak mungkin menyapu halaman dengan sapu kotor kan,” tegasnya.(MEI)

NISEL - Pembebasan lahan jembatan yang mau di bangunan Jepang di Sungai Mejaya, Desa Hilialawa, Kecamatan Toma, Kabupaten Nias Selatan, hingga kini belum tuntas. Volume hasil pengukuran Jepang diciutkan Bappeda, sementara dana dikembalikan ke kas daerah, di prediksi akibat plin-plannya manajemen Pemda Nisel.

Aneh tapi nyata, jangankan yang belum ada, yang sudah adapun tak bisa dikembangkan.

Ironisnya bagaikan memakan buah simalakama, hidup segan mati tak mau,inilah situasi pada pembebasan lahan jembatan tersebut.

Betapa jauhnya negeri Jepang datang membangun daerah Nisel. Pemerintah Jepang mau menghadiahkan secara cuma-cuma dua jembatan di Sungai Saua dan Mejaya dengan biaya puluhan miliar rupiah.

Namun sangat memalukan, Pemda Nisel kurang professional menuntaskan pembebasan lahan.

Sebenarnya bisa di katakan problem itu hanya tergolong kelas teri, jika diimbangi dengan hati nurani. Masalah kecil tak terselesaikan dan bisa di kategorikan hal ini merupakan salah satu barometer betapa kerdilnya kemampuan pemda membangun daerahnya.

Sesuai hasil informasi dari sejumlah orang layak dipercaya, pada awalnya tim survei dari Jepang telah melakukan pengukuran di dua lokasi jembatan yang mau dibangun, entah faktor apa, akhirnya volume dan lokasi bergeser dan mengecil pada saat survei berikutnya yang dilakukan oleh pemda.

Bukan hanya itu, sistim pembayaran terjadi nego dari mediasi orang ketiga. Sementara jauh sebelumnya, sosialisasi seperti tak berlaku. Namun setelah kepepet baru berarti, namanya sosialisasi secara transparansi kepada pemilik lahan.

Akibatnya uang Rp 2 miliar (Tahun Anggaran 2009) seharusnya untuk biaya pembebasan di dua lahan yang disalurkan hanya Rp 698.433.000. Berdasarkan realisasi Maret 2010 dan sesuai hasil survei pemda, selebihnya Rp 446.791. 880 dari hasil penarikan dana di kembalikan ke kas daerah melalui Nomor Rekening 307 (Bank Sumut) Teluk dalam, disetor Bendahara atas nama Toni K Dakhi pada tanggal 22 April 2010 yang lalu.(ARM)

MPI Akan Seret Oknum Distan AEK KANOPAN - Wakil Ketua DPK Masyarakat Pancasila Indonesia (MPI) Rahmad Panjaitan, angkat bicara soal dugaan penyimpangan dan bantuan sosial (Bansos) kepada para petani di Kabuaten Labuhan Batu Utara. Dugaan ini bermula dari rekayasa laporan hasil pekerjaan di Dusun Si balik Kunyit, Marbau Selatan. Menurut Rahmad, oknum Dinas Pertanian (Distan) telah melanggar UU No.31 tahun 1999 Pasal 3 yakni menyalah-gunakan kewenangan untuk memperkaya diri sendiri dan merugikan keuangan negara.

Bila data sudah lengkap, MPI Labura akan mengambil sikap sesegera mungkin menyeret oknum Distan yang terlibat di dalam praktek KKN ini menuju ranah hukum. "Ini visi dan misi MPI untuk membasmi koruptor sampai ke akar akarnya agar jangan menjadi virus berkesinambungan," ungkapnya, Jumat pekan lalu.

Ketika hal ini dikomfirmasikan kepada Kabagsos, Asril S Sos dan staf umum Mulyono ST menerangkan belum mendapatkan laporan administrasi dana Bansos 2010. Ketika ditemui diruangannya beberapa kali, Bendahara Bansos Agus Amri

Rahmad Panjaitan tidak berada di tempat.

Seperti pemberitaan sebelumnya, niat baik pemerintah mengucurkan bantuan kepada petani tanaman pangan dan holtikultura melalui dana Bansos maupun bantuan langsung benih unggul (BLBU) untuk Kabupaten Labura.

Tujuannya untuk mendongkrak ekonomi petani sektor pangan.

Tetapi hal ini di salah manfaatkan oleh oknum Bendahara Bansos Dinas Pertanian Labura Agus Amri, yang diduga menyelewengkan anggaran dan akan memperangkap kelompok tani sebagai kambing hitamnya.

Sejumlah nilai proyek di beberapa titik dana Bansos dengan modus sama senilai Rp 1,2 miliar.

Akibatnya beberapa petani lokasi cetak sawah Bansos 2010 di Desa Terang Bulan seluas 50 hektar senilai Rp 375 juta, mengeluh gagal panen.

Ketua Kelompok Tani Pandan Sari, Desa Terang Bulan, Kecamatan Aek Natas, Ngadirun mengeluhkan sistem pelaksanaan proyek ini. "Sebagai yang bertanggung jawab terhadap pertanggung jawaban anggaran kita cuma di suruh teken-teken saja dan begitu uang cair semua di pegang Pak Agus. Kami hanya di beri sedikit pegangan," ungkapnya, Jumat pekan lalu.

Terjadi pemotongan uang gambar proyek sebesar Rp 19,5 juta, dan sewa beko Rp 48 juta, sementara beko yang diturunkan sudah usang dan rusak. "Waktu itu beko tidak beroperasi karena rusak selama 15 hari, kami tetap dibebankan menanggung biaya

rentalnya. Belum lagi biaya lainnya, seperti solar. Segala urusan harus berhadapan dengan Pak Agus," bebernya.

Lanjutnya, termasuk beli benih padi 1,5 ton seharga Rp 10 juta harus melalui Dinas Pertanian Pak Agus, kecuali obat hama korater yang dari kios tani Aek Kanopan. "Seharusnya bibit padi kan bantuan, tapi namanya wong cilik ya mau bilang apa."

Salah seorang petani, Ramli Siregar mengatakan akibat proyek asal-asalan yang tak kunjung selesai ini mengakibatkan sawah mereka gagal panen. Bahkan mereka tidak menerima dana pengelolaan sebesar Rp 7,5 juta per hektar. "Entah masuk kantong siapa uang itu."

Ketika hal ini dikonfirmasi, Agus Amri beberapa kali selalu tidak berada di tempat. Sementara itu, Kabid Ketahanan Pangan dan Holtikultura Tarman SP, membenarkan adanya bantuan benih padi melalui BLBU sebanyak kurang lebih 62 ton jenis ciherang.

"Sudah saya salurkan, kalau ada permainan penyelewengan benih padi di lapangan berarti penyimpangan. Jelas salah dan harus ditindak tegas," katanya, Senin pekan lalu. (TAN)

BIRO MALAYSIA : Zulkifli Harun; BIRO JAKARTA : Endy Poerwanto; BIRO JABAR : M Yahya Arwiyah SH MHum; BIRO BINJAI: Sabarudin Simanjuntak; BIRO LANGKAT: Juliadi (Kabiro), Baharuddin Lubis, Agust Sinulingga, M Irham Arifin, Sutrisno, Rusli SP; BIRO DELISERDANG: Bambang Eko Susilo SAg SH (Kabiro) Putra Candra Kesuma, Panusunan P Silitonga; BIRO SIBOLGA/TAPTENG: A Rahman Nasution; BIRO PALUTA: Panggana Siregar (Kabiro) Datuk Satia, Toib Harahap; BIRO NIAS: Triber Rein Hard G (Kabiro), Eferani Zai; BIRO DUMAI-BENGKALIS: Salamuddin Purba; WARTAWAN DAERAH: Abdul Rahman Manik, Mulia Sinaga (Sergai); Ruben Sembiring, Junjungan Saragih (T Tinggi); Jhon Edy Saragih (Simalungun); Damasus Silalahi (Dairi); Perasan Tumangger (Pakpak Bharat); Tommy Sinaga, Hasanuddin Hasibuan, Syawaluddin Tanjung, Mhd Dani Siahaan, Ali Tua Rambe (Labuhanbatu); Nimrot Siahaan SH, Nurdinsyah Sima, Sofyan Edi Tan, Timbul Sinaga (Labuhanbatu Utara); H Zam Zam, Suraji, Armadasayuti, M Nurdin Pohan (Labuhanbatu Selatan); Imran Nasution, (Kisaran/Asahan); Junaidi, Drs HSB Harahap, Nur Efendi (Tanjungbalai); Sutrisno, Samsudin, Joni Anwar, Abdulah Sembiring, Alboin Simbolon, Syahril (Batubara); Taufik Hidayat, M Sohur Lubis (Panyabungan); Ahmad Gozali (Palas); Tambos Hutagaol (Tobasa), Frans Rumahorbo (Samosir); Nixson Tambunan, Parlindungan Rajagukguk (Taput); Bachruni Sitompul (Aceh Tamiang); M Marwansjah SE (Takengon/Bener Meriah); M Yunansyah (Langsa); Azwar Tanjung (Aceh Singkil); Aguswandha Manik SH, Kartolin Tumangger, Alamuddin Banchin (Subulussalam); Sofian (Lhokseumawe); Jamudin Selian, Sahidin (Kutacane); Sarman Naimbaton (Jambi); Arman Maduwu, Krispinus H Maduwu (Nias Selatan).

KPK POS

5

E D I S I 137 21 - 27 FEBRUARI 2011

KORUPSI

LIPSUS

Serahkan Sepenuhnya ke KPK

Disidangkan, Kepastian Hukum Berjalan PERSIDANGAN kasus Syamsul yang akan digelar dalam waktu dekat ini membawa angin segar bagi para pencari keadilan.

Bagaimana tidak, kasus korupsi APBD yang mencapai ratusan miliar ini sudah lama terkuak namun baru sekarang akan disidangkan. “Baguslah kalau kasusnya akan disidangkan. Biar ada kepastian hukum mengenai Syamsul tersangka kasus korupsi tersebut,”ujar praktisi hukum Irfan SH MHum. Irfan mengatakan, Kalau berkas sudah rampung maka proses selanjutnya tentu menyidangkan perkara tersebut. Proses itukan persoalan teknis saja, yang terpenting secara substansi bahwa perkaranya akan disidangkan di pengadilan tipikor. Yang kita khawatirkan justru prosesnya ada tapi tidak juga dihadapkan kepengadilan. Untuk itu harus dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Mengenai sanksi yang pantas dijatuhkan kepada Syamsul Arifin, Irfan mengatakan bahwa pengadilan harus dijatuhkan hukuman kurungan minimal 5 tahun penjara dan ditambah denda yang sesuai dengan undangundang tipikor. Dan mengenai Syamsul yang masih menjabat sebagai Gubernur Sumatera Utara, menurut Irfan jika status hukum Syamsul sudah selas sebagai terdakwa korupsi maka otomatis jabatan yang disandangnya harus digantikan dengan Wakil Gubernur Sumatera Utara. “Jabatan sebagai Gubernur Sumatera Utara harus segera digantikan oleh Wakilnya. Agar tidak terjadi kekosongan jabatan dalam pemerintahan tersebut,” ucapnya.

Hal senada juga disampaikan praktisi hukum Wildan Areza SH. Menurutnya, sidang yang akan digelar dalam waktu dekat ini terkait dugaan korupsi yang dilakukan mantan Bupati Langkat merupakan niat baik dari penegak hukum. Hanya saja timbul pertanyaan, apakah sidang yang akan digelar tersebut memang bertujuan untuk menegakkan keadilan atau hanya sebagai formalitas untuk mengelabuhi masyarakat yang awam akan hukum. Artinya, sidang yang akan didigar ini, tidak menutup kemungkinan hanya memenuhi kewajiban dari penegak hukum tanpa memperhatikan delik-delik yang dapat menjerat Syamsul Arifin sebagai koruptor.

Untuk itu, kita harus benarbenar mengikuti jalannya persidangan tersebut. Untuk memastikan tidak ada kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh oknum tertentu. “Syamsul ini terkenal licin, jadi jangan sampai kita kecolongan,”ujarnya. (VIN)

MARET, SYAMSUL JADI PESAKITAN Syamsul Arifin, Gubernur Sumatera Utara kembali menjalani pemeriksaan terakhir di ruang penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta. Pemeriksaan ini merupakan finishing, mengingat pada bulan Maret 2011 mendatang, politisi partai Golkar ini bakal duduk di kursi pesakitan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. ”Kami siap sekali menghadapi proses persidangan dan kami yakin mendapatkan keringanan. Jadi kami tunggu dakwaan Jaksa kayak apa,” ungkap Samsul Huda, kuasa hukum tersangka Syamsul Arifin usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK Jakarta, Jumat pekan lalu.

Samsul menjelaskan KPK telah merampungkan berkas mantan Bupati Langkat. Pemberkasan dari penyidik ke penuntut sudah. Dan kini kewenangan ada di pihak penuntut.

Sehingga Gubernur Sumatera Utara Syamsul Arifin segera menghadapi persidangan.

Dikatakan, dalam pemeriksaan terakhir ini, hanya melanjutkan pembahasan seputar pemberkasan dengan jaksa. "Ya, jangan sampai ada keliru orang atau ada kesalahan pemberkasan, sehingga saat proses persidangan kira-kira minggu pertama atau kedua dapat dimulai, ” ujar dia.

Syamsul Arifin, ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi Anggaran Daerah Langkat tahun anggaran 2000 hingga 2007. Saat Syamsul Arifin menjabat Bupati Langkat. Nilai korupsi tersebut diperkirakan mencapai Rp 102,7

miliar.

Atas perbuatannya, Syamsul dijerat Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 8 dan Pasal 13 UndangUndang 31/1999 sebagaimana diubah UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 (1) KUHP. Selama proses pemeriksaan di KPK, lembaga antikorupsi ini sudah menyita sebanyak Rp 64 miliar, uang pengembalian dari mantan Bupati Langkat Syamsul Arifin, yang sudah diterima pemerintah kabupaten di daerah itu.

Penyitaan yang pertama dilakukan oleh Tim KPK, Jumat (28/ 12) senilai Rp 20 miliar dan yang kedua Jumat (11/2) senilai Rp 44 miliar. Jadi jumlah seluruhnya uang pengembalian yang disita oleh KPK sebanyak Rp 64 miliar.

Dalam penyitaan uang yang dilakukan tim KPK itu, juga disaksikan Bupati Langkat Ngogesa Sitepu, Wakil Bupati Budiono, Sekretaris Daerah Kabupaten Surya Djahisa dan Asisten III Pemkab Langkat, Sura Ukur ini, untuk dipakai sebagai alat bukti dalam persidangan di pengadilan Tipikor Jakarta.

Di Jakarta, KPK menyita rumah Gubernur Sumatera Utara yang

beralamat di Jalan Siaga Raya Nomor 110, Pejaten, Jakarta Selatan.

Rumah tersebut atas nama Beby Arbiana, anak pertama Syamsul.

Namun, dalam sertifikat hak milik nomor 815 dan 2126 diatasnamakan Ni Ketut Sarinasih dan Ali Zainal Abidin. KPK menduga uang untuk membeli rumah itu berasal dari korupsi Syamsul.

KPK juga menyita rumah mewah di perumahan Raffles Hills blok N 9 No 34, Cibubur, Jakarta Timur, milik Syamsul Arifin disita untuk menjadi barang bukti. Sebelumnya, KPK juga menyita mobil mewah Jaguar warna biru muda metalik tahun 2007 yang disita itu bernomor polisi B 8659 BS, milik Syamsul Arifin yang diatasnamanya putrinya.

Rumah mewah itu juga dititipkan IGN Kartika Jaya, teman dekat Syamsul Arifin. Syamsul Arifin sendiri juga sudah mengembalikan uang tunai hasil korupsi sebesar Rp 62 miliar ke KPK. Mobil mewah, uang tunia dan rumah mewah itu diduga dibeli dari hasil korupsi APBD yang merugikan negara Rp 102,7 miliar. Korupsi ini dilakukan Syamsul Arifin, saat menjabat sebagai Bupati Langkat tahun 2000 hingga 2007. (ENDY)

DI TEMPAT yang berbeda, anggota DPRDSU Nurazizah menyambut baik rencana KPK yang akan menyidangkan kasus Syamsul Arifin tersebut. Untuk itu, Azizah menyerahkan kasus ini sepenuhnya kepada KPK. Biyarlah proses pengadilan yang menentukan apakah Syamsul Arifin terbukti bersalah atau tidak. “Kita menyerahkan sepenuhnya kepada KPK yang mempunyai bukti-bukti kuat terkait dugaan korupsi APBD di Langkat,” ujarnya.

Azizah mengatakan, untuk itu pihaknya tidak ikut campur dalam persidangan tersebut. Hanya saja kita harapkan proses ini berjalan dengan lancar dan sesuai dengan proses hukum yang berlaku. Persoalan benar terbukti atau tidak Syamsul sebagai koruptor APBD Langkat kita serahkan kepengadilan, biyarlah pengadilan yang menentukannya. “Karena negara kita negara hukum maka biyarlah hukum kita yang menentukan,”jelasnya.

Untuk itu kita berharap kasus ini berjalan tanpa ada interfensi dari pihak luar.

Kalaupun ada tuntutan dari jaksa dan pengadilan hendaknya sesuai dengan

hasil fakta yang dikumpulkan oleh KPK. Ketentuan berdasarkan bukti-bukti dari jaksa. “Delik hukumkan ada, biyarlah hakim yang menilainya,”ujarnya.

Jika dalam persidangan nantinya Syamsul Arifin tidak terbukti bersalah. Maka kita harus legowo dalam artian semua pihak harus bisa menerima apapun yang menjadi keputusan pengadilan nantinya.

Tanpa ada indikasi-indikasi apapun.

Artinya KPK mempunyai bukti-bukti kuat sehingga dapat menjatuhkan Syamsul sebagai tersangka. “Jadi biyarkanlah proses pengadilan yang menentukan fungsi dan haknya masing-masing dalam menjatuhkan keputusan apakah syamsul pantas dijatuhkan sebagai terdakwa atau tidak,” tutupnya. (VIN)

Masyarakat Sambut Baik SETELAH hampir setengah tahun lamanya masyarakat Sumatera Utara menanti kepastian hukum atas kasus dugaan korupsi APBD yang dilakukan oleh mantan Bupati Langkat yang sekarang ini juga menjabat sebagai Gubernur Sumatera Utara Syamsul Arifin SE. Penantian panjang tersebut akhirnya berujung. Pasalnya, setelah bebepara bulan lalu menjadi tahanan KPK. Kini Ketua DPD Partai Golkar ini akan menjadi pesakitan di kursi persidangan karena kasusnya akan di sidangkan di Pengadilan Tipikor.

Walaupun belum ada kepastian tepatnya kapan sidang akan digelar. Namun niat tersebut disambut baik oleh masyarakat. Ini terlihat besarnya harapan masyarakat akan tegaknya keadilan di negara kita ini. Seperti yang diungkapkan Darma, karyawan swasta ini mengaku sudah lama menanti-nanti kapan kasus Syamsul Arifin akan disidangkan. Tidak hanya disitu, Darma juga mengharapkan bahwa dalam persidangan Syamsul nantinya dapat berjalan dengan lancar dan sanksi hukum yang dijatuhkan kepada Syamsul sesuai dengan apa yang dia perbuat. “Hukum Syamsul seberat-beratnya, jangan

dikasih ampun,” tegasnya.

Lelaki 35 tahun ini mengaku dirinya tidak sudi dipimpin oleh koruptor seperti Syamsul Arifin. Untuk itu Darma berharap, pemerintah pusat segera mencari penganti Syamsul Arifin sebagai Gubernur Sumatera Utara.

Hal sedikit berbeda disampaikan Rina, warga pancing ini mengaku dapat menerima segala kemungkinan yang terjadi di persidangan Syamsul Arifin nantinya.

“Tidak menutup kemungkinan dalam persidangan nantinya hakim memutuskan Syamsul tidak terbukti bersalah,”ujarnya. Untuk itu, wanita 25 tahun ini mengharapkan dalam persidangan yang akan digelar nantinya.

Hakim benar-benar serius dalam menjalankan persidangan. “Terbukti atau tidaknya Syamsul sebagai koruptor biarlah hakim yang menentukannya,” ujarnya.(VIN)

HARUS LEBIH TINGGI DARI TERORIS PRAKTISI Hukum Abdi Nusa Tarigan SH mengatakan, dengan digelarnya sidang Syamsul arifin di pengadilan Tipikor Jakarta menurutnya karena masih mengikuti aturan main dari KPK. Alasannya, untuk di daerah belum ada pengadilan Tipikor. Makanya selama ini sidang Tipikor hanya dilaksanakan di Jakarta.

Menurut Abdi, sidang Syamsul tersebut sudah lama dinantikan masyarakat, karena ingin tahu hukuman apa yang akan di berikan kepada Syamsul Arifin yang telah merugikan negara miliaran rupiah tersebut.

Walaupun Syamsul telah mengembalikan hasil korupsinya kepada KPK namun bukan berarti Syamsul lepas dari jeratan hukum. Tanpa memandang siapa pelakunya dan apa jabatannya, menurut dia, masyarakat berkeinginan sidang Syamsul dilakukan secara transparan, jangan ada kesan menutup-nutupi kasusnya.

"Pelaku korupsi harus dihukum seberat-beratnya sehingga menimbulkan efek jera bagi pejabat lainnya. Bila

perlu hukuman bagi pelaku korupsi harus lebih berat dari teroris karena pada konsepnya tujuan teroris dan koruptor sama-sama merugikan dan merongrong negara," tegasnya.

Namun abdi sudah bisa memprediksi,Syamsul hanya akan dikenakan hukuman 5 tahun perjara. Hal ini berdasarkan pertimbanganpertimbangan dari KPK. Salah satu pertimbangan tersebut masih adanya itikad baik dari Syamsul Arifin yang telah mengembalikan sebagian hasil korupsinya kepada KPK. Abdi juga berharap hakim yang menangani kasus Syamsul tersebut haruslah benar-benar jeli dan tegas.

Walaupun kasus Syamsul tersebut belum terjamah oleh para mafia hukum tapi bukan berarti tidak ada permainan.

Semua orang juga tahu bahwa hukum di Indonesia bisa dilobi, tegasnya.

Jika dilihat dari prosedur hukum serta UU Tipikor yang berlaku di negara kita, menurut Abdi ancaman hukuman yang harus diterima Syamsul Arifin adalah 20 tahun. Namun sejak UU Tipikor tersebut dibuat hingga saat sekarang ini belum

pernah UU Tipikor tersebut ditegakkan.

Sudah banyak contoh kasus yang terjadi, dan bukan hanya Syamsul.

Sebagian besar kepala daerah kita khususnya di Sumut tidak pernah lepas dari kasus korupsi. Kemungkinan hal ini disebabkan belum maksimalnya hukuman yang diberikan kepada para koruptor. "Tapi seandainya pemerintah serius memberlakukan UU Tipikor tersebut, niscaya akan menimbulkan efek jera bagi calon-calon koruptor lainnya," ungkap Abdi.

Rinci Dana Yang Digelapkan Menurut Martin Simangunsong SH, tentu akan mendapat respon yang positif dari masyarakat. Alasannya, sudah lama masyarakat Sumut ingin mengetahui hukuman apa yang akan diberikan kepada orang nomor satu di Sumut Syamsul Arifin. Jika dilihat dari perbuatannya, menurut Martin sebagai praktisi Hukum, Syamsul harus dikenakan hukuman mati.

Sampai saat ini belum jelas uang yang dikorupsi Syamsul diambil dari mana. Lanjutnya, jika uang yang digelapkan Syamsul berasal dari dana

Bansos dan bencana alam atau yang diperuntukkan bagi masyarakat Langkat, menurut kaca mata hukum, Syamsul harus dihukum mati. Dana bantuan yang diperntukkan bagi masyarakat lemah tidak sepantasnya diambil. Dalam hal ini hakim Tipikor harus jeli dan benar-benar meneliti aliran dana yang digelapkan Syamsul.

"Bila perlu hakim Tipikor harus memaksa Syamsul untuk membuat perincian dana yang digelapkannya hingga jelas. Dengan begitu hakim bisa memberikan hukuman apa yang pantas diberikan kepada Syamsul Arifin," tukasnya.

Itikad Baik Harus Jadi Pertimbangan Julheri Sinaga mengatakan, hukum haruslah ditegakkan. Tidak memandang siapa pelakunya. Yang berbuat salah harus dihukum. Begitu juga Syamsul Arifin. Walaupun Syamsul telah mengembalikan sebagian uang yang dikorupsinya tetap Syamsul harus mendapatkan hukuman. Sebagaimana azas persamaan didepan hukum.

Menurut Julheri, Syamsul masih

punya itikad baik untuk mengembalikan kerugian negara dan sudah pasti hukumannya tidak boleh disamakan dengan pelaku korupsi lainnya yang tidak ada itikad baik untuk mengembalikan kerugian negara. Itikad baik Syamsul harus juga jadi pertimbangan bagi hakim Tipikor untuk memutuskan hukuman bagi Syamsul.

Sidang Syamsul sudah sangat lama dinantikan warga Sumut. Hukuman apa yang akan diberikan kepada orang nomor satu di Sumut tersebut. masih menjadi tanda tanya. Namun masyarakat Sumut berharap keadilan harus ditegakkan karena jumlah nominal yang digelapkan Syamsul sangat besar. Apalagi uang tersebut dipergunakan Syamsul untuk kepentingan pribadinya. Hal tersebut terlihat banyaknya asset Syamsul yang telah disita KPK. Julheri berharap hakim Tipikor bertindak tegas dan jangan sampai mengecewakan masyarakat Sumut.

Sehingga tidak menimbulkan imeg jelek di masyarakat tentang penegakkan hukum di Indonesia, paparnya.(FER)

KPK POS

6

E D I S I 137 21 - 27 FEBRUARI 2011

N A D SUMUT

POLITIK

Pj Wali Kota Tidak Intervensi UN TEBING TINGGI - Ujian Nasional (UN) yang akan berlangsung secara nasional, Pj Wali Kota Tebingtinggi Drs H Eddy Syofian MAP berjanji tidak mengintervensi pelaksanaan UN 2011.

Saya tidak akan mengintervensi pelaksanaan UN karena itu merupakan keputusan pemerintah melalui Kementrian Pendidikan Nasional.

Demikian pula bagi pejabat pendidikan lainnya, tidak melakukan kebohongan dan kecurangan agar kemampuan SDM peserta didik dapat diraih murni guna menghasilkan siswa-siswa jujur, cerdas, kreatif, rajin dan mandiri.

“Bila ada yang mencurangi, laporkan pada saya,” ujarnya di sela-sela pelaksanan sosialiasasi UN 2011 di Aula SMAN I Jln Yos Sudarso Tebingtinggi Kamis kemarin. Hadir Kadis Pendidikan Drs H Pardamean Siregar MAP dan segenaf kepala sekolah negeri dan swasta, komite dan

yayasan pendidikan SMA se-Kota Tebingtinggi.

Eddy Syofian mengatakan bahwa selain pemerintah, untuk peningkatan kualitas pendidikan diseluruh sekolah harus dapat bertanggung jawab pada pendidikan. Mewujudkan kemampuan pendidikan yang murni dan mandiri, kita harus membangun komitmen bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang tidak mengenyam pendidikan di Kota Tebingtinggi.

Kasek SMAN I Tebingtinggi M. Syarif Hasibuan MPD,MSi dan para Kasek lainnya, dihadapan Pj Walikota berjanji akan terus memotivasi berbagai peningkatan kualitas sekolah guna melahirkan siswa-siswa cerdas dan unggul. “Mengajak peran serta guru dapat meningkatkan proses kegiatan belajar mengajar, khususnya bagi SMAN I yang telah menyandang prediket SBI,” ujar Syarif.(RS)

Pelantikan Pejabat Eselon IV Aceh Timur ACEH TIMUR - Jajaran Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur utama sumber daya manusia Aparatur Negara mempunyai peran yang sangat strategis dalam mengemban tugas pemerintahan dan pembangunan.

Pegawai Negeri Sipil diharapkan adalah Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kompetensi, penuh kesetian dan ketaatan kepada Pancasila, Undangundang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, professional berbudi pekerti luhur, berdaya guna, berhasil guna, sadar akan tanggungjawabnya sebagai unsure Aparatur Negara, Abdi Negara dan Abdi Masyarakat di dalam Negara hukum yang demokratis.

Untuk mewujudkan atau

tercapainya hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur pada Kamis (10/02/11) pekan lalu telah melakukan sumpah/ janji sekaligus pelantikan bagi 15 orang Eselon IV Pelantikan tersebut langsung dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur, Syaifannur, SH, MM di aula gedung BKPP Kabupaten Aceh Timur (exs gedung SKB Langsa) yang disaksikan oleh kepala SKPD, para Kabag pada Sekretariat Daerah serta tamu dan undangan lainnya.

Dalam amanatnya, Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur, Syaifannur mengatakan pelantikan yang dilaksanakan pada hari ini merupakan suatu hal yang biasa dan lumrah dilaksanakan guna memajukan manajemen pemernitahan, sebab mutasi, rotasi dan promosi pejabat dalam suatu instansi

merupakan hal yang wajar dan biasa. Demikian pula apa yang dilaksanakan pada hari ini adalah hal yang biasa dalam rangka pembinaan PNS di lingkungan pemerintaha Kabupaten Aceh Timur yang bertujuan untuk memperluas wawasan, pengalaman dan kemampuan PNS dalam instansi pemerintahan oleh karena itu peristiwa pelantikan yang dilaksanakan ini tidak perlu ditafsirkan negative dan didramatisir negatif apalagi dipolitisir sehingga dapat mengganggu kinerja aparatur pemerintah dan abdi masyarakat itu sendiri.

Lebih lanjut kepada para pejabat Eselon yang baru disumpah dan dilantik ia mengingatkan bahwasanya tantangan yang akan dihadapi di dalam menjabat Eselon tidaklah mudah dan ringan, sebab Aceh Timur dengan kondisi masyara-

katnya khas dan dinamis serta religious, egaliter, dibutuhkan suatu tipe kepemimpinan yang lugas, tegas namun taat azas dan oleh sebab itu mari kita buat yang terbaik untuk masyarakat.

Ke 15 pejabat Eselon IV.a tersebut pada umumnya berasal dari kantor Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur, mereka ini memperoleh promosi jabatan maupun perpindahan jabatan dari kasubag ke kasubag lainnya pada bagian yang lainnya juga seperti Fauzul Rizal, STTP yang sebelumnya kasubag TU pimpinan pada bagian humas dan protokol menjadi kasubag Sandi dan telekomunikasi pada bagian umum, sementara jabatan TU pimpinan pada bagian Humas dijabat oleh Kasubag Santel pada bagian umum pada kantor Sekdakab Kabupaten Aceh Timur.(BSO)

Kepengurusan KNPI T.Tinggi Dibekukan

Pj Wali Kota Tebing Tinggi saat meninjau Pasar Pattimura belum lama ini.

Pemberdayaan Masyarakat Dimulai dari Keluarga TEBING TINGGI - Penjabat (Pj) Wali Kota Tebingtinggi, Drs H Eddy Syofian mengatakan pemberdayaan masyarakat dimulai dari keluarga. Karena keluarga merupakan lembaga masyarakat terkecil yang sangat menentukan keberhasilan gerakan pemberdayaan masyarakat.

“Apabila keluarga berdaya maka berdayalah masyarakat, kelurahan dan ketingkat lebih tinggi. Hingga terwujudlah kesejahteraan masyarakat yang diinginkan”, kata Eddy Syofian saat membuka Rakerda Tim Penggerak PKK Kota Tebingtinggi, Kamis (10/2) di gedung Balai Pertemuan Kartini.

Menurut Pj Walikota, kegiatan Rakerda TP PKK merupakan momentum yang tepat untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai selama ini. “Selaku Ketua Dewan Penyantun saya sampaikan apresiasi kepada Tim Penggerak PKK Kota, kecamatan dan kelurahan yang turut serta ambil bagian dalam pemberdayaan keluarga dan masyarakat”, ujar

Eddy Syofian.

Pada bagian akhir sambutannya, Eddy Syofian menegaskan ada beberapa hal yang harus dilakukan agar gerakan PKK lebih nyata dan berdaya guna. Di antaranya memiliki daya tanggap dan respon terhadap perubahan lingkungan dan masyarakat. Transparan serta jeli melihat tantangan dan hambatan. Validasi data melalui kelompok dasawisma agar menjadi rujukan setiap SKPD serta PKK diharapkan berperan aktif dalam musrenbang.

“Anggota penggerak PKK juga harus memiliki komitmen tinggi pada visi dan misi program PKK meningkatkan kualitas memaksimalkan usaha pemberdayaan perempuan, keluarga dan masyarakat,” pinta Eddy Syofian.

Kegiatan ini dihadiri Sekdako H Hasbi Budiman, Kadis Pendapatan M Yusuf, Kaban PMK H Nizar Rangkuti, Kadis Pendidikan H Pardamean Siregar serta Kabag Humasy Khairil Anwar Nasution.(RS)

TEBING TINGGI - DPD-KNPI Provinsi Sumut akhirnya membekukan kepengurusan DPD II KNPI Kota Tebing Tinggi di bawah kepemimpinan H Erlin Hendrik Pulungan yang periodeisasinya telah berakhir. Selain sudah dua periode, Hendrik dinilai tidak mampu menggelar Musyawarah hingga masa jabatan Ketua KNPI yang dipegangnya sudah dimisioner. Karena itu ketua carateker DPD II KNPI Tebing Tinggi dipercayakan pada Joni Koto.

Melalui surat keputusan KNPI Provinsi Sumut Nomor: 65/ KPTS/KNPI SU/I/2011 mencabut dan membatalkan SK DPD KNPI Provinsi Sumut Nomor : 163/C.2/ KNPI PROV/VI/ 2007 tertanggal 27 Januari tentang Kepengurusan DPD KNPI Kota

Tebingtinggi periode 20072010. Membekukan kepengurusannya sekaligus mengangkat Drs Joni Koto sebagai Ketua dan Drs syaiful azhar Siagian sebagai Sekretaris dibantu tiga wakil ketua, tiga wakil sekretaris dan lima anggota carateker DPD KNPI Kota Tebing Tinggi.

Ketua carateker KNPI Tebingtinggi, Joni Koto kepada sejumlah wartawan menegaskan, dibekukan kepengurusan DPD KNPI Kota Tebingtinggi bukan karena faktor like or dislike, melainkan amanah organisasi.

“Ini adalah amanah organisasi yang harus kita jalankan, sebab kepengurusan DPD KNPI Kota Tebingtinggi di

bawah kepemimpinan H Erlin Pulungan hampir setahun lebih sudah berakhir. Sejatinya kepengurusan tersebut harus menggelar Muskot Pemuda/KNPI untuk memilih dan menyusun kepengurusan yang baru, sehingga sinergitas antara program KNPI Sumut dengan KNPI Tebingtinggi bisa berjalan”, paparnya.

Secara terpisah, H Erlin Hendrik Pulungan saat dikonfirmasi terkait surat keputusan DPD KNPI Sumut, hanya mengaku pasrah walaupun sudah memohon menunda muskot dalam waktu dekat.

Ditunjuknya carateker DPD KNPI Kota Tebingtinggi, dilanjutkan Muskot awal Maret 2011, beredar beberapa nama calon

Ketua KNPI Kota Tebingtinggi, seperti Ahmad Adlan SE yang didengung-dengungkan mendapatkan dukungan dari beberapa OKP dibawah ormas binaan Nahdatul Ulama. Aidil SE, juga dikabarkan mendapat dukungan dari beberapa OKP dibawah ormas binaan Muhammadiyah serta Zarlin Nasution yang mengaku mendapat dukungan dari beberapa OKP di bawah naungan OKI (Organisasi Keislaman Indonesia).

Namun, dari beberapa nama tokoh pemuda diatas, sosok Hatta Purba S.Ag juga sudah dipersiapkan sejumlah OKP dan ormas untuk maju bertarung merebut kursi ketua KNPI Tebing Tinggi 5 tahun ke depan.(RS)

Panitia Mubes III Pesikab KUTACANE - Setelah terbentuknya susunan Panitia Mubes III Pelis, Sihombing, KaroKaro, Kombih (Pesikab) 2011 beberapa bulan lalu yakni Dewan Penasehat Drs H Samsul Bahri Ketaren, Drs Ramidin Sukur Pelis, Drs Hadimin Karo-karo, MM Ir.M.Sragafa Karo-karo, MAP, M.Yusuf Isa Karo-Karo, kamisan Pelis.

Sabam Sihombing, Dr (HC).

H. Jamidin Hamdani KaroKaro, Drs. H. Hasbi Zecy Pelis, Rela Karo-karo, Rabumun Karo-karo, Abdul Wahab Pelis, Bonar Sihombing, M. Yusuf Pelis, H. Samidun Pelis, ST. H. Sihombing, Rasiin Karo-karo, Djaruddinsyah Karo-karo,

Mas’ud Pelis, kaslan Sitepu Dullah Karo-karo Sahedin Kombih, Disin Karo-karo, Dullah karo-karo, Kamaruddin Karo-karo, Saeman Karo-karo (Kayu Ipoh), Alib Karo-karo (Lawe Dua) Rabidun Karo-karo (Kran Peye Kubur) Mathusin Karo-karo ( Kumbang Indah), Temon Karo- karo (Kisam Kuta Rambe) Amat Pelis (Kuta Pasir), Keling Karokaro (Kelapa gading), Oktober Sitepu (Kampung Karo) Sementara panitia pengarah atau Stering Comitte (SC), Ketua, Subur Ketaren, anggota Irwan Sihombingm Sahodasti

Kombih, Suhardi Karo- karo, Darul Azmi Pelis, Drs. Abdul Malik Pelis, Rollan Sitepu (Lawe Dua), Jamudrat Karokaro (Lawe Sigala-gala ), Jainuddin Pelis (Tualang lama), Acah Karo- karo, Sinulingga (Banban).

Organazing Committee (OC) Ketua Ir M Husin Pelis, MM, Wakil Ketua Amat Irwansyah Karo karo, Sekretaris Madris Sihombing,S.Pd, Wakil Sekretaris Kuswandi Karokaro,S.KH, Bendahara Rajamil Karo- karo, Wakil Bendahara M, Nasir Pelis.

Kepanitian ini juga dilengkapi dengan seksi-seksi, yakni seksi kesektariatan, seksi unda-

ngan, seksi tempat dan dekorasi, seksi penerima tamu, seksi kesenian, dan seksi keamanan Penjelasan ini disampaikan Ketua Panitia Mubes III Pesikab Aceh Tenggara 2011 Ir M Husin Pelis,MM pada wartawan di Jalan Rajawali No.99 Kutacane Rabu kemarin usai rapat panitia.

Direncanakan Mubes dilangsungkan 2 Maret 2011 di Desa Kisam diperkirakan akan dihadiri 6000 undangan. Pada acara itu akan menampilkan berbagai seni tarian dari suku Alas, Batak toba, Gayo dan Karo. Untuk menyukseskan kegiatan ini, panitia menghabiskan dana Rp100 juta.(SAH)

Calon Terpilih Bupati Nias Utara Terindikasi Ijazah Palsu GUNUNGSITOLI – Kasat Reskrim Polres Nias AKP E Hulu,SH mengatakan kasus dugaan ijazah palsu yang dipergunakan calon Bupati Nias Utara Edward Zega bukan kewenangan Polres Nias, tetapi sudah diambil alih Polda Sumut karena tempat kejadian di Medan.

Kasus tersebut masih dalam penyelidikan Polda Sumut.

Hal itu dikemukakan E Hulu kepada wartawan kemarin di ruang kerjanya. Dikatakan, memang sebelumnya kasus ini sudah dilaporkan masyarakat Nias Utara kepada pihak Polres Nias. Tidak lama tim Polda Sumut turun ke Nias dan langsung mengambil alih penanganan kasus itu,katanya.

Menurut informasi dihimpun wartawan menyebutkan, terungkapnya kasus ini berdasarkan laporan tim sukses pasangan DAMAI Drs Darius Baeha M.Si-Drs Desman Telaumbanua, M.Pd. Dengan laporan polisi No:18./TS/DAMAI/ II/2011 tertanggal 5 Februari 2011, perihal dugaan penggunaan surat palsu yang ditunjukkan kepada Kapolres Nias ditembuskan pada Kapolri, Mendagri, KPU Pusat, Kapoldasu, KPUD Sumut, Ketua DPRD Nias Utara, Panwaslu Nias Utara.

Dalam surat itu disebutkan, sekitar bulan Oktober 2010 orang bernama Edward Zega B.Sc. telah mendaftar sebagai Calon Bupati Nias Utara periode 20112016 di KPUD Nias Utara.

Dalam rangka memenuhi persyaratan calon, Edward Zega B.Sc. melampirkan beberapa berkas sebagaimana dipersyaratkan peraturan perundang-undangan.

Dalam lampiran berkas tersebut, terdapat surat keterangan pengganti Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 5 Medan Dengan No. 421.2/273//SMP.05/2010 yang dibuat pada tanggal 23 Oktober 2010 oleh Kepala Sekolah H. Kasinta S.Pd. Selain itu dilampirkan Surat Keterangan pengganti STTB yang hilang dikeluarkan SMA Swasta Hang Tuah Belawan No. 107/E.8/SMA-HT/X/2010, dikeluarkan pada tanggal 20 Oktober 2010 oleh Kepala SMA Swasata Hang Tuah Belawan bernama Laidanaria ,SH, Surat keterangan pengganti Ijazah dan surat keterangan pengganti STTB yang hilang tersebut menimbulkan beberapa pertanyaan atau terdapat kejanggalan yang patut dicurigai dan diduga palsu. Di antara

kecurigaan itu yakni, kapan diketahui terjadinya kehilangan barang, sebagaimana disebutkan dalam laporan kehilangan barang No Pol: LKSB/26529/SPK/X/ 2010/Tabes MS tanggal 22 Oktober 2010. Tanggal hilang tersebut bertepatan dengan waktu pembukaan pendaftaran bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara.

Kemudian dalam surat pengganti ijazah No. 421.2/273/ SMP.05/2010 tertulis tempat tanggal Lahir Hilinduria 28 Juni 1954 dengan nama orangtua Sarombowo.

Sementara dalam surat keterangan pengganti STTB yang hilang No.107/ E.8/SMA-HT /X/ 2010 tertulis tempat tanggal lahir G.Sitoli 28 Juni 1954 dan nama orangtua S. Zega. Artinya ada kejanggalan tentang tempat tanggal lahir dan nama orangtua dari Edward Zega B.Sc.c.

Kejanggalan lain dalam surat keterangan pengganti Ijazah No. 421.2/273/ SMP.05/2010 dinyatakan “telah kehilangan ijazah asli estranen SMP dengan No.Seri :LPA 039562 tanggal 21 Nopember 1970.

Sedangkan dalam surat keterangan pengganti STTB No.107/E.8/SMA- HT /X/2010 dinyatakan “telah hilang surat

Tanda Tamat Belajar (STTB ) SMA Hang Tuah Belawan II C I No 7590 Tgl 10 Desember 1972 yang bersangkutan berasal dari SMA Swasata Hang Tuah Belawan dengan Nomor Induk siswa 347. ”Patut dipertanyakan apakah mungkin seseorang sebagaimana diterangkan dalam surat keterangan pengganti ijazah No.421 .2/273/SMP.05/2010 telah lulus tahun 1970 (SMP) kemudian lulus SMA pada tahun 1972 sebagaimana diterangkan dalam surat keterangan pengganti STTB yang hilang No. 107/E.8/ SMA –HT/X/2010.

Artinya apakah mungkin SMA Swasta Hang Tuah Belawan selama dua Tahun.

Disamping itu dalam surat keterangan pengganti Ijazah No. 421.2/273.2/ SMP.05/2010 yang dikeluarkan SMP Negeri-5 Medan menerangkan bahwa yang bersangkutan berasal dari SMA Ethika Labuhan Deli.

Sementara surat keterangan pengganti STTB yang hilang Edward Zega berasal dari SMA Swasata Hang Tuah Belawan.

Selain itu, ternyata dalam surat keterangan pengganti Ijazah No. 421.2/273/SMP. 05/ 2010 tidak ditemukan No. Induk Siswa, tetapi hanya No. seri

ijazah yakni : LPA 039562.

Sementara dalam surat keterangan pengganti STTB yang hilang No. 107/E.8/SMA –HT hanya terdapat Nomor Induk siswa tetapi tidak terdapat Nomor seri ijazah.

Bahkan bila benar surat keterangan pengganti ijazah SMP-N 5 Medan dengan No. 421.2/273/SMP.05/2010 yang dibuat pada tanggal 23 Oktober 2010 oleh Kepala Sekolah H. Kasintan Harahap S.Pd. dan surat Keterangan pengganti STTB yang hilang dikeluarkan oleh SMA Swasta Hang Tuah Belawan No. 107/E.8/SMA –HT/ X/2010 yang dikelaurkan pada tanggal 20 Oktober 2010 oleh Kepala SMA swasata Hang Tuang Belawan bernama Laidanaria SH, adalah palsu atau dipalsukan.

Berdasarkan pasal 115 ayat ( 6) UU No. 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah menyatakan setiap orang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar atau menggunakan surat palsu tentang suatu hal yang diperlukan bagi persyaratan menjadi pasangan calon kepala daerah /wakil kepala daerah, diancam pidana penjara paling

singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan dan denda paling sedikit Rp 36.000.000 dan paling banyak Rp 72 juta.

Apabila benar surat tersebut diatas benar palsu atau dipalsukan, maka tindakan itu bertentanngan dengan pasal 264 ayat (1) angka 1-e KUHP Jo Pasal 266 KUHP. Sementara Calon Bupati Nias Utara Edward Zega yang dikonfirmasi melalui telepon seluler, Kamis kemarin, mengatakan saya saat ini masih berada di Medan untuk urusan legalisasi keabsahan ijazah. Saya di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dan rencananya minggu depan saya kembali ke Nias sambil mengklarifikasi berita tersebut. Pada dasarnya ijazah saya bukan palsu.

Sementra itu, Kepala SMP Negeri 5 Medan H.Kasintan Harahap S.Pd telah mengeluarkan surat No.424/021/ SMP.05/2011 berisi Kepala SMP Negeri 5 Medan menerangkan surat keterangan pengganti Ijazah No.421.2/273/ SMP.05/ 2010 Tgl 23 Oktober 2010 yang diberikan kepada Edward Zega tempat tanggal lahir, Hindruria, 28 1954, nama orangtua Sarombowo Zega, saya cabut dan dinyatakan batal. (YaGi)

KPK POS

7

E D I S I 137 21 - 27 FEBRUARI 2011

POLITIK

Golkar Tetap Pertahankan Syafri Chap MEDAN – Pasca keluarnya keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa calon Wali Kota Tebing Tinggi atasnama Syafri Chap gugur. Menindaklanjuti putusan MK tersebut, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sumut meminta KPUD Kota Tebing Tinggi untuk melaksanakan pemungutan suara ulang.

Namun, persoalan yang muncul adalah Syafri Chap yang diusung Partai Golkar tetap mempertahankan kadernya tersebut. Jika Golkar tetap komit dengan pasangan calon yang diusung, itu artinya mungkin bisa saja pasangan Syafri ChapHafas Fadilah tidak akan ikut pada pemungutan suara ulang pemilukada Tebing Tinggi.

Ketua KPUD Sumut Irham Buana Nasution, menanggapi persoalan pemilukada Tebing Tinggi, membenarkan pasangan Calon Wali Kota

Tebing Tinggi Syafri Chap dinyatakan dicoret dari kandidat calon Wali Kota. Lalu kami memutuskan melaksanakan pemilukada ulang di Tebing Tinggi.

Keputusan ini diambil, kata Irham, karena KPU berpegangan pada keputusan MK yang menetapkan Syafri Chap telah ditetapkan sebagai terpidana. Namun lanjut Irham, pihaknya hanya menggugurkan calon Wali Kota saja, tidak calon wakilnya.

Pada kondisi ini, KPU tetap membolehkan Hafas Fadilah untuk maju dalam pemilukada ulang. KPU juga masih menunggu Partai Golkar mengajukan kembali bakal calon Wali Kota baru yang akan mereka usung sebagai pengganti Syafri Chap.

“Sejauh ini berdasarkan koordinasi KPUD Sumut dengan KPUD Tebinggi tinggi, kita masih menunggu pengganti yang akan diusulkan Partai Golkar. Tentu ini memiliki batas waktu tertentu,”sebutnya.

Terkait proses pergantian hingga

proses pelaksanaan pemilukada ulang, akan dilakukan dengan sangat sederhana. Diawali mengirimkan surat pemberitahuan kepada Partai Golkar untuk segera mengganti pasangan calon yang sudah di nyatakan gugur. Setelah menerima nama pengganti yang diusulkan, maka proses awal akan dilakukan pada bakal calon Wali Kota pengganti, seperti yang diikuti seluruh kandidat yang lain.

“Ya, mulai dari proses verifikasi syarat bakal calon hingga pemeriksaan kelengkapan administrasi bakal calon. Namun tahapan kampanye ulang bagi setiap pasang calon nantinya tidak lagi dilakukan. Alasannya calon yang diajukan hanya bersifat pengganti,” papar Irham.

Sementara Sekretaris DPD Golkar Sumut yang juga Ketua Kosgoro Sumut Reza Fahmi Tahir ketika dihibungi menjelaskan sejauh ini DPD Golkar Sumut belum menentukan siapa pengganti Syafri Chap.

Bahkan persoalan itu belum dibahas ditingkat pengurus DPD Golkar.

Yang pasti sejauh ini kita masih mengupayakan jalur hukum mempertahankan Syafri Chap sebagai kandidat calon Wali Kota Tebing Tinggi.

“Sejauh ini DPD Golkar masih berjuang secara hukum untuk tetap memberikan peluang terhadap Syafri Chap, karena kita masih melihat adanya peluang kearah sana,”katanya.

Dijelaskan Reza, Syafri Chap salah satu kader terbaik yang dimiliki Golkar di Tebing Tinggi, dan masih menjabat ketua DPD II Partai Golkar Tebing Tinggi. Justru itu DPD Golkar Sumut akan tetap mengupayakan yang terbaik sampai batas waktu yang diberikan KPU. Meski demikian, kita tidak menutup peluang mengganti jika memang upaya hukum yang kita lakukan gagal. Tapi dari DPD Golkar Sumut menyakini Syafri Chap akan terlepas dan akan ada perubahan status hukum. “Semua kemungkinan itu ada,” tutur Reza. (TIE)

Pemilukada Tebing Tinggi

Panitra MK Jawab Surat Pj Walikota TEBING TINGGI - Pelaksanaan pemungutan suara ulang, Pemilukada Tebingtinggi Juni 2011 mendatang, pasangan calon yang ikut kompetisi sebanyak lima pasangan calon. Demikian Pj Walikota Drs H Eddy Syofian,MAP menginterprestasikan surat balasan MK melalui panitera, Kasianur Sidauruk kepada Pj Walikota Tebingtinggi dengan nomor surat 013/PAN.MK/ II/2011 tertanggal 7 Februari 2011.

Ungkapan penafsiran surat balasan panitera MK disampaikan Pj Walikota itu, guna menjawab kebingungan di tengah-tengah masyarakat terkait jumlah pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang akan mengikuti pemungutan suara ulang Pilkada Kota Tebingtinggi serta mengantisipasi terjadinya kembali gugatan ke MK terkait jumlah pasangan calon.

Sebab kata Pj Wali Kota, sangat beresiko besar dengan anggaran APBD TA 2011 Kota Tebing Tinggi yang telah mengganggarkan Rp 8 miliar untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut.

“Kita telah meminta penjelasan ke MK,” jelas Pj Walikota Tebingtinggi Drs H Eddy Syofian dalam temu pers dengan wartawan, Kamis kemarin .

Penjelasan dari MK terkait pasangan calon pemungutan suara ulang Pilkada Tebing Tinggi, Pj Walikota telah meminta ke-ikutsertaan Muspida ke Jakarta, namun karena sesuatu hal Pj Walikota telah menyurati MK agar dapat memberikan jawaban penjelasan jumlah pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tebingtinggi yang mengikuti pemungutan suara ulang.

Dijelaskan, dalam pertemuannya dengan Panitera MK, Kasianur Sidauruk, disebutkan putusan MK mengenai perkara No:12/PHPU.DVIII/2010 tertanggal 9 Juni 2010 mengenai perkara perselisihan hasil Pemilukada Kota Tebingtinggi.

Sudah jelas (expressis verbis) sehingga tidak diperlukan penjelasan terhadap putusan MK. MK juga menyebutkan penafsiran Pj Walikota Tebingtinggi adalah benar dan sesuai surat balasan MK RI No 228/PAN.MK/X/

PAPARAN - Pj Walikota Tebingtinggi Drs H Eddy Syofian MAP didampingi sejumlah SKPD Pemko Tebing Tinggi berikan paparan tentang peranan Humas dan Pers di Hotel Dharma Agung Parapat. (KPK POS/RS)

Humas dan Pers Jangan Saling ‘Garuk’ TEBING TINGGI - Keberadaan lembaga kehumasan Informasi dan Komunikasi dan pers merupakan wadah yang sangat bersinergi, berperan aktif memberikan kontibusi pembelajaran menyangkut kontrol sosial. Apresiasi kemampuan kehumasan dan insan pers professional memiliki tujuan sama membangun opini publik. Karenannya Humas dan pers jangan saling 2010 tertanggal 14 Oktober 2010 disebutkan, amar putusan MK yang menyatakan pemungutan suara ulang Pilkada Kota Tebingtinggi yang diikuti seluruh pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota kecuali pasangan calon H Mohammad Syafri Chap dan Ir H Hafas Fadillah MAP MSi adalah tidak berbeda dengan pertimbangannya”.

Artinya, paket pasangan tersebut

"garuk menggaruk" dalam melaksanakan tugas pokok dan pungsi.

Hal itu dikatakan Pj Walikota Tebing Tinggi Ds H Eddy Syofian, MAP saat menghadiri acara peningkatan wawasan jurnalistik wartawan unit Pemko Tebing Tinggi, Sabtu kemarin di Hotel Dharma Agung Parapat.

Peran pers menyuarakan isu pembangunan memiliki arti penting bagi masayarakat. Tanpa peran media, pembangunan suatu daerah tidak akan berkembang, untuk Pj Walikota mengharapkan pemko dan pers dapat meningkatkan komunikasi yang tidak berjarak. Apalagi sejak berlakunya UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Untuk kepentingan pembangunan dan informasi publik, semua pihak jika dimaknai secara utuh tidak boleh diikutsertakan dalam pemungutan suara ulang. Tetapi jika wakilnya, Ir H Hafas Fadillah MAP MSi mencari pasangan lain untuk dijadikan pasangan calon Wali Kota bersama-sama dengan dirinya diperbolehkan didasarkan pada ketentuan pasal 63 dan 64 UU 32 / 2004 junto UU 12/2008.

Karenanya Pj Wali Kota meng-

harus memiliki filling thingking, dapat memberikan penjelasan secara teransparan kepada Pers.

Pj Walikota didampingi Kabag Humas PP Drs Khairil Anwar MSi, Kadis Pendidikan Drs H Pardamean Siregar, Kadis Kesehatan Ramses Siregar dan Kadis Kebersihan Ir Syaiful Fahri, menambahkan peran serta pers jangan sebatas memberitakan yang sudah ada. Tapi hendaknya dapat memecahkan masalah melalui pemberitaan.

“Insan pers selalu berada di tengah-tengah masyarakat, lebih cepat mengetahui permasalahan sehingga lebih mudah mencarikan solusi,”ujar Eddy Syofian yang juga masih menjabat sebagai Kadis Kominfo Pemprovsu.(RS) himbau semua pihak legowo menerima putusan MK agar kelak tidak ada lagi gugatan terkait jumlah pasangan calon. “Kita meminta penjelasan ini bertujuan agar kelak tidak ada lagi gugatan ke MK terkait masalah jumlah pasangan calon, sebab yang rugi warga Kota Tebingtinggi. “Jangan kita siasiakan angaran dengan jumlah besar,” sebut Eddy Syofian.(RS)

KISAH NYATA DARI SIBOLGA

Pendukung pun Tetap Di-PHK SIBOLGA - Tragis memang dampak percaturan politik masa kini, walaupun prosesnya membutuhkan pengorbanan dari segala penjuru. Namun hingga saat ini belum ditemukan konsep jitu dalam politik, untuk menyelaraskan antara pernyataan politik dan kenyataan politik.

Seperti dialami Idawati br Hutagalung ( 37 ) warga Jalan Damai Gang Kalewang. Dalam proses pemilukada Kota Sibolga 2010 lalu, tercatat sebagai tim relawan pemenangan SARMA dari Forum Gabungan Buruh Bersatu (FGBB). SARMA secara sukarela menggalang warga untuk mendukung calon Wali Kota yaitu pasangan Syarfi -Marudut (SARMA). Hasilnya ternyata SARMA jadi pemenang dan telah dilantik Gubsu sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sibolga pada Agustus 2010 lalu.

Janda beranak tiga yang kesehariannya sebagai tenaga harian lepas (THL) di Dinas Kebersihan, Penataan Ruang dan Pertanaman (KPRP) sebagai pembersih parit, ia berharap dengan kemenangan calon Wali Kota dan Wakil Wali kota akan membawa perubahan positif bagi kaum yang setara dengannya.

Namun hanya berselang 4 bulan, harapannya musnah dan hilang.

Tepat pada tanggal 6 Januari 2011 lalu, satu minggu setelah THL, penyapu jalan di drop out secara missal. Petugas kebersihan parit yang juga berstatus THL di pecat tiba-tiba secara massal berjumlah 28 orang. Pemecatan itu terjadi persis pada saat istirahat makan siang. Hanya 4 hari masa kerja, tiba-tiba pemberitahuan mendadak datang dari mandornya, Andi Nasution secara lisan.

Dituturkan Idawati, pemecatan mereka sebagai pembersih parit benar-benar memudarkan harapannya. Bahkan ia sudah cemas, apakah ia mampu memberi makan tiga orang anaknya yang telah yatim itu. Selama bekerjapun sebagai THL hanya mampu membutuhi makan ke tiga anaknya secara pas-pasan. Bahkan menurut penuturan Idawati, niatnya selama bekerja sebagai THL hanyalah sekedar menyambung hidup keluarganya dengan rejeki yang halal.

“Tidak satupun di antara kami yang pernah bermimpi bisa memilki gedung atau mobil mewah sebagai imbalan kerja kami. Harapan kami hanya sebatas bisa menyambung hidup ala kadarnya dan menghindari cacimaki tetangga agar anak-anak tidak mati, akibat busung lapar.

Kamipun sudah lama sadar bahwa

kami di lahirkan tidak seberuntung orang yang memenangkan pemilukada,” ibuhnya Idawati terisak.

Pemecatan itu menjadi bagian hidupku yang melahirkan penderitaan baru. Jika dikaitkan soal dukung-mendukung pada pemilukada lalu, Idawati tidak pernah menyalahkan pihak manapun. Dirinya bergelut dengan hal-hal yang kotor di parit, disamping melaksanakan amanah UUD RI 1945 yakni anak yatim dipelihara Negara. Juga tanggungjawabnya sebagai ibu sekaligus ayah dari ketiga orang anaknya.

“Mudah-mudahan para pembuat keputusan maupun keluarganya, tidak mengalami seperti yang kami alami, karena cukup pedih dan air mata jatuh ke dalam dan tak bisa di tangiskan,” ujarnya. (NAS)

SUMUT

Rahudman: Mutasi, Bentuk Evaluasi Kinerja Pembantu Saya MEDAN – Wali Kota Rahudman Harahap sudah memberi sinyal perombakan jajaran pejabat eselon II Pemko Medan. Terbukti Jum’at (28/2), Rahudman melantik 35 pejabat dari eselon II dan eselon III di Balai Kota Medan Jln Kapten Maulana Lubis Medan.

Wali Kota Medan mengatakan akan terus melakukan evaluasi kinerja seluruh pembentunya di jajaran Pemerintah Kota Medan. "Saya hanya melakukan evaluasi kerja kepada semua pembantu saya. Ini akan terus saya lakukan sebagai rotasi wajib," ucap Rahudman.

Dikatakan Rahudman, konsekuensi dari evaluasi kinerja para pembantunya dilakukan dengan rotasi bagi para pejabat yang dinilai tidak memenuhi standart yang diinginkan.

Bahkan Rahudman berencana akan kembali melaukan mutasi dan rotasi tahap kedua.

Rotasi tahap kedua ini akan dilakukan pada Senin (21/2) atau Selasa (22/2). "Saya akan lakukan evaluasi tahap ke dua nanti di hari senin atau selasa. Tunggu saja informasinya. Pasti nanti akan saya sampaikan," pungkasnya.

Sebelumnya beredar kabar pelantikan hanya pergeseran jabatan. Ada Hanya dua pejabat yang naik eselon, dari eselon III menjadi eselon II. Mereka yang dilantik antara lain Kepala Bidang Mutasi dan Analisis Kebutuhan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Medan Parluhutan menjadi Kepala BKD Kota Medan menggantikan Lahum Lubis. Lahum sendiri menjadi Kepala Balitbang menggantikan Arief Nugroho.

Sementara Arief akan menggantikan Harmes Joni yang akan menjadi staf nonjob. Kepala Satpol PP Kota Medan Musaddad menjadi Asisten Kesos menggantikan Farid Wajedi dan Farid non job. Sementara posisi yang ditinggalkan Musadad akan diisi Kriswan. Selanjutnya, Sekretaris DPRD Medan Erwin Lubis menjadi Kadis Pertamanan Kota Medan. OK Zulfi yang sebelumnya menjabat Kepala Badan Penanaman Modal Kota Medan akan mengisi posisi yang dilepas Erwin.

Sedangkan pengganti Zulfi adalah Rismaria. Rahudman juga menujuk Kadis Pemuda Dan Olahraga Kota Medan Busral Manan untuk menduduki kursi Kadis Kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan yang ditinggalkan Rismaria. Sementara Humas Pemko Medan Hanas Hasibuan dipilih menggantikan Busral.

Di tempat terpisah, mutasi besar-besaran yang dilakukan Rahudman Harahap menuai berbagai spekulasi dan pertanyaan dengan menyebutkan pelantikan dan penempatan itu adalah bagian dari dealdeal politik pada Pilkada Medan lalu. Dalam pelantikan ini, banyak terjadi perubahan posisi, termasuk jabatan camat dan kepala bidang di beberapa SKPD. Anggota DPRD Medan, Surianda Lubis, mengatakan proses pergantian dan penetapan jabatan harusnya diawali terlebih dahulu evaluasi kinerja pejabat tersebut, sebelum diganti. Selain itu, dalam penetapan suatu posisi jabatan setidaknya harus mengetahui jejak rekam atau track record dari seorang pejabat, sebelum menduduki suatu jabatan yang akan diembannya.

“Hal ini penting dilakukan agar dapat memperoleh pejabat yang memiliki kapabilitas dan profesionalitas, dapat bekerja maksimal dan menghasilkan. Ini penting, jika walikota melakukan reformasi birokrasi,” tukasnya.

Dikatakannya, sebelum menetapkan pejabat-pejabat untuk mengisi “kursi” jabatan di Pemko Medan, Rahudman juga harus meminta pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Kota Medan.

Sehingga Baperjakat dapat memberi penilaian terhadap pejabat yang akan menduduki jabatan tertentu. Ini juga sangat penting untuk menghindari aroma-aroma yang politis.

“Untuk menghindari timbulnya aroma politis yang dikhawatirkan akan menjadi bibit menumbuhkan kecemburuan sosial di kalangan PNS, peran Baperjakat harus di maksimalkan karena mengetahui dengan jelas manamana PNS yang memiliki potensi dan jenjang karir yang baik," tegas Surianda.(TIE/BBS)

Jelang Musda MABMI Sergai Memanas SEI RAMPAH - Menjelang Musyawarah Daerah Majlis Adat Budaya Melayu (MABMI) Ke-3 tahun 2011. Suasana kader MABMI terlihat mulai memanas. Pasalnya sejak acara “KONSOLIDASI”, yang dilaksanakan pada Minggu 13 Februari 2011 di Café Sonia Perbaungan, acara pengukuhan silaturrahmi sepontan jadi pemilihan Ketua MABMI priode 2011-2015.

Karena itu, kata Hsanudin NZ (65) Sekretaris PC MABMI Perbaungan Menegaskan, jangan coba organisasi kerukunan etnis budaya melayu dirusak dengan memecahbelah persatuan dan kesatuan diantara sesama warga Melayu.

“Kalau memang hendak mengadakan Musyawarah Daerah (MUSDA) tentu ada mekanismenya. Bukan main serampang dua belas, yang akhirnya sesuka hati oknum tertentu, demi kepentingan politik.

Kericuhan yang terjadi dalam pertemuan konsolidasi warga Melayu Minggu lalu, harus menjadi perhatian Pengurus Besar MABMI Sumatera Utara. Jangan karena “nila setitik, rusak susu sebelanga, ungkapnya.

Hal senada ditambahkan Datok Syarifudin IX selaku Bendahara PD MABMI Sergai, untuk dukungan kepada kandidat tertentu itu, bolehboleh saja. Tapi harus menggunakan mekanisme sebagaimana tercancum dalam AD-ART MABMI. Untuk MUSDA MABMI juga harus diatur waktu dan tempat lebih dahulu, bukan main hantam kromo memaksakan kehendak untuk mempercepat proses pelaksanaannya.

“Sebagaimana disampaikan Khaidir(45) salah seorang Pengurus MAMBI Teluk Mengkudu bahwa MUSDA MABMI dipercepat seminggu dari pertemuan konsolidasi ini. Itu namanya asal nyeplos.

Tidak ada pertimbanganpertimbangan lain yang dianggap dapat mensukseskan musda. Karena itu, diharapkan kader MABMI harus fair walau hati panas tapi hati tetap dingin, tandasnya seraya mengingatkan, kita harus pegang teguh jati diri MABMI sebagai organisasi kekerabatan, kekeluargaan, beradat, dan berbudaya, hendaknya jangan sampai dilencengkan demi untuk kepentingankepentingan politik semata.(ADI)

KPK POS

8

E D I S I 137 21 - 27 FEBRUARI 2011

POLITIK

SUMUT

Sertijab Dinas Kelautan dan Perikanan NIAS SELATAN - Acara sertijab Dinas Perikanan dan Kelautan 14 Februari 2011 di halaman Kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Jln Sonigeho Km 3 berlangsu haru dan hikmad. Acara ini dihadirin Sekda Nisel Solistis Po Dachi SH, M hum, Ka. BKD, Drs. F. Manao, Dinas Sosial A. Sarumaha Spd, Ka. Dinas Pertanian Ir. Iktiar Duha, Angta DPRD R. Halawa, M. Fanaetu, Satuan Polisi Perairan kab Nisel, Ketua HNSI Kaduhu Maduwu serta kelompok tani nelayan.

Sertijab ini dilakukan berdasarkan SK Bupati Nisel nomor 824.4/10/k/2011 tentang pemberhentian dan pemutasian sebagai Staf Ahli Bupati Nisel, Solistis po Dachi SH.M.Hum Sekaligus Sekda Nisel diangkat sebagai Plt Kadis Perikanan dan Kelautan. Sekretaris Perikanan Asaro Laia S.pd diserahterimakan

kepada Setao Amazihono Spi yang diiringi penyerahan menyerahkan aset.

Sekda Nisel dalam sambutannya mengatakan, dalam melaksanakan tugas perlu ada pembenahan agar dapat berjalan baik. Karena tugas bukan kepentingan pribadi tetapi kepentingan masyarakat. Namun demikian, agar ada kerja sama dengan mantan kadis lama dan seluruh staf.

Pengakatan dirinya sebagai Plt Kadis Perikanan dan Kelautan, berdasarkan SK Bupati Nisel nomor 824.4/36/ k/2011. ia akan melakukan perubahan dalam pelaksanan tugas, terutama pengelolaan ikan petani nelayan. Tata cara mengirim hasil tangkapan ikan akan bekerjasama dengan HNSI dan masyarakat nelayan. Ini akan menjadi aset Daerah Kabupaten Nias. Anggota DPRD Nisel, Mewati Fanaetu mengucapkan terima

kasih pada Kadis lama, di mana tugas yang diemban selama ini berjalan baik. Ia juga mengatakan kepada Kadis baru agar memperhatikan nelayan yang ada di Pulau Batu (TELLO). Daerah itu termasuk penghasilan PAD Nisel dan jangan ada pilih kasih.

Kadis lama Drs Sam Lase mengucapkan terima kasih pada Bupati Nisel atas kepercayaan yang dipercaya kepadanya selama dua priode. Ia juga berpesan pada kadis baru agar program yang sudah dijalankan dapat dilanjutkan.

Karena visi misi yang direncanakan mengenai Penyusunan Master Plan Perikanan dan Kelautan dengan TIM Ahli IPB Bogor, penysunan Riview Desain Detail atau studi kelayakan pendaratan Ikan (PPI) Teluk Dalam.

Pemerintah pusat dapat mengalokasikan lanjutan

SK CPNS – Walikota Binjai HM Idaham SH MSi menyerahkan SK kepada CPNS Formasi 2010 dari pelamar umum.

150 CPNS Pemko Binjai Terima SK BINJAI – Wali Kota Binjai HM Idaham SH MSi menyerahkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan kepada 150 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kota Binjai formasi tahun 2010 dari pelamar umum, Senin pekan lalu di lapangan Pemko Binjai. Penyerahkan SK dilakukan secara simbolis kepada tiga CPNS, masing–masing mewakili tenaga guru, kesehatan dan teknis.

Wali Kota Binjai dalam amanatnya mengingatkan CPNS agar bisa menjadi teladan di lingkungan kerja maupun masyarakat. Khusus kepada CPNS guru, Idaham berharap dapat membantu mempersiapkan siswa menghadapi ujian nasional (UN), April mendatang.

Menurut Wali Kota pada UN tahun ini, Pemko Binjai sudah bertekad tidak akan ada

rekayasa nilai siswa. Hasil yang diumumkan murni sesuai hasil ujian. Karenanya waktu yang masih ada harus dimanfaatkan mempersiapkan siswa sebaik-baiknya. Kalau guru membantu siswa merekayasa nilai ujian atau membocorkan jawaban, kata Idaham sama saja dengan mendidik anak tidak satria.

Penyerahan SK berlangsung usai apel pagi dihadiri oleh Sekda Drs. Iqbal Pulungan, kepala SKPD, pejabat eselon dan staf di lingkungan sekretariat daerah.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Drs. Amir Hamzah mengatakan kepada koran ini, CPNS yang menerima SK sebanyak 150 orang terdiri dari tenaga guru 68 orang, kesehatan 43 orang, teknis 39 orang. Adapun kualifikasi pendidikan DIII sebanyak 34 orang, S1 114 orang dan dokter spesialis 2 orang.(SBR)

Sertijab Camat Bintang Bayu Singkat SERGAI - Acara serah terima Camat Bintang Bayu dari pejabat yang lama, Drs H Mariyono,Sp kepada Camat baru Drs Zulkan, di Aula Kantor Camat, Kamis (17/ 2) berlangsung sederhana,singkat dan hampir tanpa ada kesan. Hadir dalam acara tersebut, para Kades, Sekdes, Kacabdis Sunarrudin, S.Pd, staf kantor camat dan staf puskesmas. Acara itu disaksikan Kabag Tapem, Sitarigan Tarigan S.Sos. Dalam sambutannya, Camat Bintang Bayu Drs.Zulkan yang sebelumnya Sekcam di kantor yang sama mengajak seluruh elemen masyarakat membangun Bintang Bayu untuk lebih baik lagi. Apa yang sudah baik mari kita pertahankan.

Dan yang belum tercapai mari kita raih untuk menjadikan Kecamatan ini menjadi salah satu Kecamatan yang terbaik di Kabupaten Serdang Bedagai.

Bupati Sergai Ir HT Erry Nuradi,M.Si dalam sambutan tertulis yang dibacakan Kabag Tata Pemerintahan Sitarigan Tarigan, S.Sos mengatakan sertijab hal lumrah dan biasa. Ini untuk penyegarann guna lebih meningkatkan kinerja dan memberikan mutu pelayanan lebih baik.

Camat sebagai ujung tombak memiliki tugas yang berat sebagai pembantu Bupati.

Berikan karya nyata jangan karya kata.

Camat jangan di belakang meja, harus lebih aktif mendengarkan keluhan rakyat. (ARM)

Bupati Hargai Inisiatif DPRD BATUBARA - Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain SH,MM melalui Sekdakab Drs H.Sofyan MM mengatakan sangat menghargai dan mengapresiasi atas hak inisiatif DPRD Batubara. Hal itu diharapkan lebih banyak lagi Ranperda hasil inisiatif DPRD. Berdasarkan ketentuan dalam UndangUndang Nomor 27 tahun 2009 Ranperda tidak hanya diajukan eksekutif, akan tetapi DPRD juga mempunyai hak inisiatif menyampaikan Ranperda untuk dibahas bersama eksekutif.

Hal ini disampaikan Bupati saat rapat paripurna DPRD Batubara-Lima Puluh, Rabu (16/2) dipimpin Ketua DPRD Batubara Selamat Arifin SE dihadiri anggota DPRD Batubara, Asisten, Kepala Dinas, Badan, Bagian, Satuan, Kantor, Camat.(tris).

DPRD Minta Pemkab Piawai Tetapkan Prioritas Pembangunan BATUBARA – Pemkab Batubara diminta piawai membuat skala prioritas pembangunan daerah.

Kecepatan dan ketepatan tindakan akan mampu

menghidupkan roda perekonomian, sosial, budaya dan lainnya.

Saat ini yang menjadi perhatian kondisi infrastruktur jalan. Kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan dalam pembangunan dan pemeliharaan jalan kabupaten memiliki peran strategis. Hal ini dikatakan anggota DPRD Batubara, Ahmad Badri di ruangan kerjanya di Lima Puluh, belum lama ini.

Jalan merupakan sarana penghubung dibidang transportasi darat dan ini sangat penting memperlancar kegiatan perekonomian masyarakat.

Tanpa dukungan sektor perhubungan dan transportasi, aktivitas sulit berkembang.

Wilayah yang tidak terjangkau perhubungan dengan baik, sering kali terisolasi. Keberhasilan pembangunan secara nyata meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdampak meningkatnya mobilitas dalam memenuhi aktivitas warga yang pada gilirannya akan membutuhkan pelayanan jasa transportasi darat maupun laut serta pos telekomunikasi yang memadai. (tris).

Tower Sutet Ditertibkan LANGKAT - Demi penegakan Perda Nomor 6 Tahun 2002 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Perda Nomor 36 Tahun 2000 tentang izin HO/gangguan, Pemkab Langkat menghentikan 216 titik pembangunan tower dan pondasi tower Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) yang berada di 10 Kecamatan.

Di antara yang langsung dilakukan penertiban berlokasi di Desa Paluh Manis Kec. Gebang dan Desa

pembangunan sehingga PPI berfungsi.

Termasuk penyusunan Perda Nisel tentang pemungutan pajak penjualan hasil produk kelautan, pengadaan kapal cicin 30 GT untuk menstabilkan harga ikan dan memenuhi kebutuhan lokal, produksi bibit ikan atau balai benih ikan air tawar di desa Taluzusua Kec Lahusa. Membudidayakan ikan kurapu yang berorientasi pada kebutuhan eksport, mengutus staf dan kelompok tani ikan Air tawar sebanyak 20 orang untuk mengikutin Pelatihan Budidayakan ikan Tawar di UPT Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Utara di kecamatan Bandar kabupaten Simalungun yang di fasilitas oleh UNDP. Terakhir meneruskan hibah tanah dari (Ibu Meiwati Fanaetu) berlokasi dekat bandara Lasonde.(ARM)

Sertijab Camat Toma NIAS SELATAN - Berdasarkan SK Bupati Nisel Nomor 8244/10/ k/2011 pada tanggal 4/2 memberhentikan camat toma lama Hans Martin Wau SE dan diangkat menjadi Kepala Kantor Perizinan yang baru. Camat baru Albert Duha SP dilantik sebagai camat Toma Baru.

Pada kesempatan itu, hadir Sekda Nisel, Solistis po Dachi SH.M.Hum, Kepala BKD Fanema Manao, Muspika, Tokoh Agama, Masyarakat, para Kepala Desa seKecamatan Toma. Sertijab itu dilaksanakan di di Kantor Aula Kecamatan Toma Desa Hilisataro Raya.

Pada kesempatan itu, Sekda Nisel mengatakan yang pergi jangan disesalin dan yang datang di sayangi. Artinya tidak ada yang disesalin karena semua menjadi yang terbaik. Sekda mengatakan sertijab ini demi roda pemerintah daerah lebih baik. Progam camat lama dapat dilanjutkan camat baru, kemudian yang paling penting penyesuaian pada masyarakat dan memikirkan yang belum ada, sehingga dapat berjalan baik.

Pada kesempatan itu, Ketua Panitia Anarota Gaho B.A yang juga tokoh masyarakat Toma mengatakan, kami masyarakat Toma sangat cewakan atas perpindahan Camat Toma ini, yang tibatiaba dipindahkan. Sebenarnya kami sangat ingin bersama-sama membangun kecamatan ini, karena programnya kami merasakannya. Namun demikian, atas nama masyarakat Toma, kami mengucapkan terima kasih dan selamat bertugas di tempat baru.

Hasil pantauan wartawan KPK Pos, sertijab berjalan baik dan seluruh tokoh masyarakat Toma hadir. Diharapkan Camat baru lebih mendekat pada masyarakat. Melanjutkan apa yang sudah dijalankan, kerena selama ini kecamatan Toma sudah banyak ketertinggalan.(ARM)

KESADARAN NASIONAL–Bupati Sergai, Ir HT Erry Nuradi MSi ketika memberikan pengarahan kepada jajaran PNS Pemkab Sergai pada apel Kesadaran Nasional di Sei Rampah.

Jadi PNS Jangan ‘Kerja Tak Kerja Dapat Rp 1500’ SEI RAMPAH - Dalam upaya meningkatkan pelayanan terbaik kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Serdang Bedagai.

Jajaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) diminta harus mengedapankan kedisiplinan menjalankan tugas-tugas pengabdian, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 tahun 2010 tentang disipilin PNS yang memuat 17 butir kewajiban dan 15 butir larangan untuk ditaati oleh seluruh PNS. Hal ini ditegaskan, Bupati Sergai, Ir HTErry Nuradi MSi dihadapan ratusan PNS Pemkab Sergai pada upacara hari Kesadaran Nasional di halaman kantor Bupati di Sei Rampah, Kamis (17/2). Acara dihadiri, Wabup Sergai, Ir H Soekirman, Sekdakab Drs H Haris Fadillah MSi, para asisten, staf ahli bupati, dan kepala dinas, kepala badan, kepala kantor dan kepala bagian.

PP No 53 tahun 2010, menurut bupati, juga mengatur sanksi (punishment) yang

tegas terhadap bentuk-bentuk pelanggaran ringan, sedang hingga pelanggaran yang berat. Yakni pemberhentian dengan hormat maupun tidak hormat sebagai PNS jika tidak hadir selama 46 hari kerja.

“PNS jangan memiliki prinsip, Bekerja dapat Rp. 1000, tidak bekerja dapat Rp 500. Lebih baik bekerja tak bekerja dapat Rp 1500, sehingga membuat PNS menjadi malas dan mangkir dari pekerjaannya, ucap bupati.

Pemkab Sergai lanjut bu-

pati, selama ini telah menerapkan pemberian Kesejahteraan Pegawai (Kespeg) sebagai bagian dari reformasi birokrasi. Namun ke depan akan diformulasikan kembali bentuk dan pola pemberian Kespeg berbasis kinerja dan kedisiplinan PNS. Sehingga dapat terlihat perbedaan nyata antara PNS rajin dan disiplin dengan PNS yang kinerja buruk dan malas.

Untuk itu, kepada seluruh pimpinan SKPD, memonitor seluruh jajarannya agar bekerja sesuai tupoksi dan menunjukkan kinerja optimal serta hasil kerja maksimal.

“Pimpinan SKPD diminta menerapkan sanksi disiplin kepada PNS sesuai aturan yang tertuang dalam PP No. 53 tahun 2010, tegas Bupati Sergai yang juga sebagai Sekretaris I APKASI (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia).(MEI).

BKD Binjai Sosialisasikan PP 53 Tahun 2010 BINJAI – Dalam rangka menerapkan disiplin pegawai negeri sipil (PNS) pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS yang telah berlaku sejak tanggal 6 Juni 2010. PP ini menggantikan PP Nomor 30 Tahun 1980 yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini dan sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi.

Untuk memperkenalkan PP Nomor 53 Tahun 2010 kepada PNS di lingkungan Pemko Binjai, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Binjai menggelar sosialisasi, Kamis pekan lalu di aula Pemerintah Kota (pemko) Binjai. Sosialisasi ini dikuti dari asisten, staf ahli, para kepala SKPD, camat dan lurah. Sebagai narasumber yaitu Drs. Subekti Agus Irianto dan Kusen Kusdiana SIP,SH.MSi dari

Kantor regional VI BKN Medan. dan hadir juga sekda Iqbal Pulungan dan Kepala BKD Drs Amir Hamzah.

Wakil Wali Kota Binjai Timbas Tarigan dalam amanatnya ketika membuka sosialisasi mengingatkan para kepala SKPD agar tidak memelihara masalah dan orang yang bermasalah. Artinya jika ada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin agar segera mengambil langkah-langkah penjatuhan hukuman disiplin sesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010.

“Hukuman displin adalah sebagai pembinaan terhadap PNS yang telah melakukan pelanggaran agar yang bersangkutan mempunyai sikap menyesal dan berusaha tidak mengulangi serta memperbaiki diri pada masa yang akan datang,” kata Timbas Tarigan.

Peraturan Pemerintah PP no. 53 menyebutkan secara

Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu bersama Camat, setempat belum lama ini.

“Penghentian ini bersifat sementara, dan kita himbau pengusaha yang bertanggung jawab dalam pembangunan tower untuk terlebih dahulu mengurus izin ke Pemkab” kata Kakan Satpol PP Edi Syahputra, SH yang memimpin langsung penertiban dimaksud.

Menurut Edi, Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu telah menginstruksikan jajarannya untuk mengambil langkah penghentian karena informasi yang didapat dan fakta di lapangan rencana pembangunan tower terus dilakukan tanpa mengantongi izin resmi dari Pemkab.

Dikesempatan terpisah Humas Pemkab Langkat Syahrizal ketika dihubungi menyatakan prinsipnya Pemkab Langkat memberikan kemudahan kepada siapapun yang berniat berinvestasi, akan tetapi tetap melakukan koordinasi sehingga menghormati aturanaturan yang telah dibuat.(Jul)

Disebutkannya, komunikasi secara intensif harus terus digalang, tokoh masyarakat lebih mengetahui situasi berkembang di komunitasnya. Karena itu situasi kondusif inimenjadikeharusanbagimasing-masingetnisuntuk menjaga hubungan intern dan antar lintas etnis.

Menyikapi permintaan bantuan peningkatan dan pelestarian budaya daerah, Ngogesa menyambut positif, dan meminta Dinas Pariwisata menginventarisir kebutuhan masing-masing etnis.

Sebelumnya para tokoh etnis menyampaikan terima kasih atas kepedulian Pemkab Langkat memperhatikan perkembangan etnis melalui keterlibatan di berbagai moment bersifat nasional, keagamaan maupun peringatan hari-hari bersejarah daerah.(Jul)

Dukungan Etnis Signifikan Bagi Kemajuan Daerah

MEDAN - Ketua Pemuda Muhammadiyah Sumatera utara Anang Anas Azhar menegaskan selama kepemimpinan H Fadly Nurzal S.Ag, sinergitas antara PPP dan Ormas Islam di Sumut sudah sangat baik.

"Fadly bisa mengakomodir kepentingan Ormas Islam dengan menempatkan kader-kadernya dalam struktur kepengurusan. Ini membuktikan Fadly mampu membangun sinergitas dengan ormas Islam,” ujar Anang kepada wartawan, Kamis (17/2) di Medan. Hal itu disampaikan anak menyikapi akan dilaksanakannya Musywil VI PPP Sumut di Asrama Haji 25-27 Februari 2011 mendatang.

Karena itu kata Anang, sosok Fadly Nurzal masih

STABAT - Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu menyambut baik kebersamaan yang ditunjukkan lintas etnis di bumi Langkat, sebab dukungan itu sangat signifikan membantu pemerintah daerah melaksanakan pembangunan.

“Tanpa dukungan masyarakat, Pemerintah dipastikan tidak mampu berjalan baik,” ungkap Bupati didampingi Kakan Pariwisata dan Budaya Rudi Kinandung, dan Kabag Humas Syahrizal saat menerima audensi 11 tokoh etnis di ruang kerjanya, baru-baru ini.

Sinergitas PPP dan Ormas Islam Sangat Baik

tegas bahwa apabila seorang pejabat yang berwenang menghukum tidakmenjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin maka pejabat tersebut dijatuhi hukuman disiplin oleh atasannya sama dengan jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.

Dengan sosialisasi, Wakil Wali Kota Timbas Tarigan berharap dapat meminimalisir timbulnya perbedaan penafsiran ketentuan yang termuat dalam PP 53, sehingga terhindar dari perbedaan penerapan pada unit kerja masing-masing.

Wakil Wali Kota tidak ingin jika ada PNS yang bermasalah pada suatu unit kerja, lalu pimpinannya langsung mengajukan mutasi PNS bersangkutan tanpa melakukan pembinaan yang diperlukan.(SBR)

dibutuhkan membesarkan PPP di Sumut. Pengetahuan keislamanyangdimilikiFadlyNurzalsangatpantasmenjadikan dirinya menjadiKetuaparpolberazaskanIslamterbesarsaat ini. Dan latar belakang pendidikan Fadly Nurzal berasal dari perguruan tinggi Islam yakni IAIN Sumatera Utara. (TIE)

Pejabat Harus Pegang Amanah dan Janji BATUBARA - Bupati Batubara OK Arya Zulkarnain SH.MM mengatakan pejabat harus memegang amanah dan janji. Pejabat harus menyadari dan memahami kepercayaan yang diberikan harus dapat meningkatkan kemampuan dan pengetahuan melaksanakan tugas kedinasan serta prestasi kerja.

Pengangkatan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) menduduki suatu jabatan bukan hadiah dan warisan leluhur yang harus dipertahankan. Tetapi merupakan kepercayaan yang harus dilaksanakan.

Demikian dikatakan Bupati saat melantik pejabat eselon II, III dan IV yang berlangsung di Aula Bupati Batubara-Lima Puluh, Jum’at(18/2). Acara ini dihadiri Sekdakab Drs H Sofyan MM, staf ahli, asisten,kepala dinas, kepala bagian, kepala kantor dan Camat seKabBatubara.

Para pejabat yang dilantik antara lain, Andri Rahardian AP jadi Camat Limapuluh, Muhammad Nasir S.Sos jadi kabag sosial, Emy Sunarti Ama, pd menjadi KUPTD Kec. Sei Suka, Ibnu Sina S.Ap menjadi Kepala Seksi di BPBD, Andri Aulia Harahap SSTP, Kasubag Ekonomi Keuangan di Bappeda. (tris)

KPK POS

9

POLITIK

E D I S I 137 21 - 27 FEBRUARI 2011

Jalan Santai Berhadiah Umroh MEDAN – Wujud dari kebersamaan dan untuk membangun ukhuwah Islamiyah serta menyemarakkan pelaksanaan Musyawarah Wilayah (Musywil) VI PPP Sumut, panitia menggelar berbagai rangkaian kegiatan. Di antaranya jalan santai dan lomba menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars PPP. Demikian diungkapkan koordinator perlombaan Rita Mawarni CH, kepada wartawan baru-baru ini di kantor DPW PPP Sumut Jln Raden Saleh No.11 Medan.

Diungkapkan Rita, perlombaan diikuti sebanyak 13 peserta, perwakilan paduan suara dari sejumlah SMA Negeri dan swasta yang ada di Kota Medan. Pelaksanaan perlombaan itu sendiri sebut Rita digelar di Pendopo Lapangan Merdeka pukul 10.00 WIB. "Kita sudah melaksanakan tehnical meeting dengan 13 peserta tersebut membahas tentang tata cara dan sistem perlombaan yang akan digunakan,”ujarnya.

Juga dijelaskan Rita, pemenang perlombaan akan diberikan hadiah menarik berupa tropy dan bingkisan serta akan ditampilkan dalam pembukaan Musywil VI PPP Sumut yang akan dihadiri Menteri Agama yang juga Ketua DPP PPP Drs H Suryadharma Ali, M.Si. Selain perlombaan, juga akan dilaksanakan jalan santai pada 20 Februari 2011. Jalan santai akan dilaksanakan sekitar pukul 06.30 WIB dengan titik start dan dinish di Jalan Pulau Pinang Lapangan Merdeka Medan. Jalan santai ini akan diikuti umat islam yang ada wilayah Medan dan sekitarnya. Selain tidak dipungut biaya alias gratis, panitia juga telah menyiapkan hadiah utama berupa umroh, dan hadiah-hadian lainnya. (TIE)

Terkuaknya Tarif 'Pago-Pago', DPRD Resah RANTAUPRAPAT Terkuaknya informasi ke masyarakat soal adanya pemasangan tarif yang diminta oknum anggota DPRD Labuhanbatu dalam hal penetapan Rancangan Anggaran Pendatapan dan Belanja Daerah (APBD) serta Rancangan Peraturan Daerah, ternyata membuat anggota DPRD Labuhanbatu resah.

Keresahan mereka bertambah atas pemberitaan adanya uang 'pago-pago' pengesahan APBD dan Ran-

perda di Labuhanbatu. Perilaku DPRD Labuhanbatu yang memasang tarif pada setiap SKPD dengan jumlah yang berpariasi terkait pembahasan ranperda.

Disebutkan tarif itu awalnya ditolak sejumlah SKPD bahkan informasinya Bupati juga menolak. Tapi akhirnya SKPD memberikan sesuai kemampuannya, seperti dituturkan seorang kepala dinas yang tidak mau disebutkan identitasnya. Alasan akhirnya memberikan sesuai kemampuan, karena pemberian pago-pago tersebut sudah menjadi tradisi turun temurun.

Dugaan gratifikasi ini terus mencuat sehubungan gencarnya pemberitaan di-

berbagai media dengan bukti awal yang ditemukan salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Juga pengaduan Daslan Simanjuntak, mantan anggota DPRD Labuhanbatu dari PDIP. Daslan membuat pengakuan terlibat langsung dalam penyelewengan uang negara dalam penerimaan uang suap untuk pengesahan APBD sebesar Rp30 juta per anggota dewan. Dan Rp50 Juta untuk masing-masing pimpinan dewan pada DPRD periode 1999-2004.

Mundur Saja Pimpinan DPRD Labuhanbatu dinilai tidak mampu meminpin rapat dalam menyahuti aspirasi masyarakat.

Itu terlihat pada senin pekan

lalu saar para guru yang meminta dewan menindaklanjuti keterlambatan pembayaran 6 bulan tunjangan sertifikasi datang ke gedung rakyat itu.

Para guru memprotes Dinas Pendidikan Labuhanbatu itu diterima secara bergilir oleh pimpinan DPRD Labuhanbatu. Pertama oleh DPRD Labuhanbatu Hj. Eliya Rosa setelah selesai pertemuan, tiba-tiba para guru disuruh lagi menghadap Fraksi Demokrat dan dibawa keruangan Wakil Ketua DPRD Labuhanbatu Sawal Efendi Hasibuan, SE. Anehnya, pertemuan di ruangan itu dimpimpin Ahyar P. Simbolon, sementara wakil Ketua DPRD Labu-

hanbatu itu telihat hanya mengurus persiapan makan siang para guru dan anggota yang rapat. Fakta ini menunjukkan bahwa pimpinan DPRD Labuhanbatu tidak mampu meminpin rapat dan tak berani menyahuti serta mengapresiasi aspirasi rakyat.

Pimpinan hanya pandai melayani dan manggut-manggut mengikuti keputusan para politikus yang lebih mampu.

Ketua Lembaga Pengawas Penyelenggara Negara (LPPN) Hasanuddin Hasibuan, menilai perlu dilakukan pereombakan pimpinan DPRD Labuhanbatu. Dan menurutnya bagi pimpinan yang tidak mampu sebaiknya mengundurkan diri saja. "Mundur itu lebih baik," katanya.(HAH)

Suhari Buka Diklat Orientasi Pembekalan CPNS

Lakukan Pengawasan Melalui Jembatan Timbang STABAT - Sejalan dengan dibatalkannya Perda No.5 Tahun 2007 tentang kelebihan tonase muatan dengan terbitnya undang-undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah maka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kelebihan daya angkut barang di atas kendaraan dapat ditegakkan sesuai buku Speksi/ KIUR dan Undang-undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

“Sosialisasikan peraturan dimaksud kepada seluruh pengguna angkutan barang, tegakkan fungsi pengawasan melalui jembatan timbang maupun pengecekan tonase melalui buku speksi”,tegas Bupati H. Ngogesa Sitepu dalam arahan tertulisnya yang dibacakan langsung oleh Wabup Budiono, SE pada rapat sosialisasi pengawasan dan pengaturan kendaraan bermotor angkutan barang yang beroperasi di wilayah Langkat, diruang kerjanya, Rabu (16/2).

Wabup Budiono, SE yang didampingi Asisten Adm. Pemerintahan Drs. Astaman, Staf Ahli Washington, Kadis Perhubungan Syahmadi, Kadis PU Bambang Irawadi, Kadispenda Marino dan Kabag Hukum Aldersyam serta Kakan Satpol-PP Edi Syahputra sebelumnya menyampaikan beberapa arahan yang dilanjutkan dengan dialog terbuka untuk menyerap aspirasi para pengusaha galian C dan perkebunan serta pengguna kendaraan muatan barang terkait pembatalan Perda dimaksud.

Terkait over tonase (kelebihan muatan), berbagai perwakilan pengusaha galian C dan perkebunan serta pengguna kendaraan muatan barang merasa keberatan dengan dibatalkannya Perda No.5 Tahun 2007 yang masih memberi kesempatan bagi pengangkutan barang yang over tonase cukup dengan membayar retribusi, namun dengan penegakkan Undang-undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Undang-undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka mereka tidak diperbolehkan lagi membawa barang angkutan melebihi tonase tanpa kecuali, dan hal ini akan berakibat tingginya biaya ongkos angkut barang bagi pengusaha sebab akan dilakukan secara berulangulang.

Pada prinsipnya mereka siap mendukung Kinerja Bupati dengan mentaati aturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi mereka memohon agar kiranya Pemkab. Langkat dapat memberi solusi terhadap hal tersebut sebab berakibat kepada beban biaya yang harus mereka sediakan.

Diakhir pertemuan Kadis Perhubungan Syahmadi mengingatkan bahwa hasil rapat akan dilaporkan kepada Bupati yang akan ditindak lanjuti dalam waktu dekat dan selama proses berlangsung jajarannya akan segera menegakkan Undang-undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Kepmenhub RI No.5 Tahun 1995 tentang penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor angkutan barang di jalan, baik itu jalan Desa maupun jalan Kabupaten dan mengawasi penggunaan jalan Propinsi. (JUL)

DAERAH

JABAT TANGAN - Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu menjabat tangan para peserta pembekalan gabungan yang diselenggarakan di Aula Penagsos Stabat. (Foto : KPK Pos / Jul)

Kepsek Efektif Dorong Mutu Pendidikan STABAT - Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu mengajak kepada jajaran Kepala Sekolah (Kasek) untuk bekerja secara efektif dalam memimpin di tempat tugas masing-masing.

Keefektifan menjalankan tugas sebagai Kasek akan berimbas kepada peningkatan manajemen pendidikan. ”Jadilah Kepala Sekolah yang efektif, mampu menggerakkan organisasi secara dinamis dan optimal”, kata Bupati Ngogesa saat memberikan arahan dihadapan para Kepala Sekolah SD, SMP, SLTA Sederajat dalam rangka pembekalan gabungan yang diselenggarakan di Aula Penagsos Stabat, Rabu (16/ 2).

Seorang Kasek yang efektif, akan mendorong iklim organisasi yang dipimpinnya berkembang dengan baik sehingga mampu meraih keunggulan.

Selain itu ia akan berperan sebagai manajer yang bertugas memastikan pembelajaran berlangsung efektif serta mampu mengukur hasil yang dicapai untuk melakukan evaluasi terhadap tahapantahapan yang dirasakan masih kurang.

Pada sisi lain, Ngogesa

meminta agar Kepala Sekolah bisa mengarahkan tenaga pendidik untuk menjadi guru yang profesional terlebih dengan telah dilakukannya sertifikasi. Seorang guru profesional harus lebih dahulu mempersiapkan materi pembelajaran sebelum memasuki ruang kelas.

Ketua Dewan Komite Pendidikan Kabupaten Langkat Drs. H. Amiruddin menyambut positif pelaksanaan pembekalan yang diprogramkan oleh Bupati.

Perhatian yang besar terhadap dunia pendidikan, diyakinkan beliau akan memberikan sisi positif bagi peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Langkat.

Sebelumnya Kadis P dan P Drs. Sumarno, MAP dalam laporannya menjelaskan kegiatan pembekalan ini merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan Kepala Sekolah dalam menjalankan tugasnya secara baik termasuk menghindari kesalahan prosedur dan ketidak mengertian terhadap pengelolaan bantuan, yang sangat mungkin berakibat kepada sanksi hukum.

Selanjutnya pada tahun 2011 pihaknya mencanang-

kan sebagai tahun peningkatan disiplin dan pelayanan serta perbaikan database. Untuk itu pihaknya pada setiap hari sabtu melakukan sidak selain sebagai upaya penegakan disiplin juga silaturahmi guna mencari masukan terhadap hal-hal yang perlu menjadi perhatian dalam peningkatan mutu pendidikan.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati sempat memberikan stressing terhadap pidato yang disampaikannya guna mengukur sejauh mana keseriusan para Kepala Sekolah menyimak arahannya.

Adapun salah seorang nara sumber di acara itu adalah Kajari Stabat H. Fatur Rachman, SH yang memaparkan materi pengetahuan penyelenggaraan sistem penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi dalam rangka mewujudkan clean goverment.

Selanjutnya juga dirangkaikan dengan penyerahan secara simbolis bantuan pemerintah pusat kepada para SMK Negeri dan Swasta berupa Laptop dan Infocus untuk peningkatan mutu pendidikan di sekolah-sekolah kejuruan.(Jul)

RANTAUPRAPAT - Wakil Bupati Labuhanbatu, Suhari Pane, S.IP membuka secara resmi Pendidikan dan Latihan Orientasi Pembekalan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2011 di Aula Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Rabu (16/2).

Wakil Bupati mengatakan, orientasi pembekalan bagi calon pegawai negeri sipil merupakan rangkaian persiapan sebagai calon pegawai negeri sipil (CPNS). Adapun harapan kita semua agar apa yang saudara-saudara dapatkan selama mengikuti orientasi ini akan menambah pengetahuan, wawasan, serta membentuk kepribadian dan etika pegawai negeri sipil yang baik.

Wakil Bupati Suhari Pane juga mengharapkan kepada para calon pegawai negeri sipil untuk dapat menjadi pegawai profrsional, senantiasa menjunjung tinggi prestasi dalam bekerja dan menunjukkan komitmen yang tinggi dengan kualitas, bertanggung jawab, antisipatif dan penuh inisiatif serta selalu berupaya meningkatkan pengetahuan.

Pada bagian lain Wakil Bupati mengatakan, sebagai CPNS yang telah lulus dari berbagai seleksi tentu saudarasaudara merasa bahagia. Namun demikian, kata Wakil Bupati, kebahagian yang hakiki adalah apabila kita dapat membahagiakan orang lain.

“Mari kita bekerja dengan tulus dan ikhlas, maka kita akan mendapatkan hasil yang sangat membahagiakan nantinya. Bahagiakanlah orang lain, maka kebahagiaan itu akan menghampiri kita”, kata Suhari.

Sementara itu ketua penyelenggara Diklat Orientasi Pembekalan CPNS yang juga Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Labuhanbatu, Aswad Siregar SE dalam laporannya mengatakan, Diklat Orientasi Pembekalan ini terdiri dari 2 angkatan yang berjumlah 209 orang.

Adapun peserta Diklat Orientasi CPNS terdiri dari 53 orang tenaga teknis, 60 orang tenaga kesehatan dan 96 orang tenaga guru. Mereka akan mengikuti Diklat Orientasi di Gedung Diklat BKD tanggal 16-17 Februari 2011 untuk angkatan I dan tanggal 22-23 Februari 2011 untuk angkatan II. Aswad Siregar juga melaporkan, bahwa tenaga pengajar pada Diklat Orientasi Pembekalan CPNS itu adalah para pejabat di jajaran Pemkab Labuhanbatu. Sementara tujuan yang ingin dicapai dalam Diklat tersebut adalah untuk meningkatkan kemampuan, pemahaman, keterampilan dan sikap serta disiplin agar dapat melaksanakan tugas dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS. Sebagaimana diberitakan sebelumbnya, bahwa formasi penerimaan CPNS umum tahun 2011 untuk Kabupaten Labuhanbatu sudah melalui berbagai proses tahapan yang panjang dimulai dari pendaftaran peserta, pelaksanaan ujian, pengumuman kelulusan sampai dengan terbitnya surat keputusan pengangkatan sebagai CPNS pada Pemkab Labuhanbatu. (HAH)

SEMATKAN -Wakil Bupati Suhari Pane, S.IP ketika menyematkan tanda peserta kepada 3 orang perwakilan peserta Diklat Orientasi Pembekalan CPNS di Aula BKD, Rabu (16/2).

Pengamat Politik USU: Ketua PPP Sumut Harus Muda dan Energik MEDAN - Pengamat Politik USU Ahmad Taufan Damanik ,MA menjelaskan figur calon Ketua PPP Sumatera Utara ke depan adalah sosok muda dan energik, bisa melakukan konsolidasi secara cepat, dekat dengan ulama dan bisa menjalin komunikasi dengan kalangan partai politik Islam.

AHMAD TAUFAN DAMANIK ,MA

Analisis itu disampaikan Taufan, baru-baru ini, menja-

wab pertanyaan wartawan menyikapi akan dilangsungkannya Musyawarah Wilayah VI PPP Sumut, pada 2527 Februari 2011, di Asrama Haji Medan.

Dijelaskan Taufan, alasan kenapa figur calon ketua PPP Sumut ke depan harus sosok muda.Yakni salah satu upaya yang harus dilakukan PPP dalam rangka meningkatkan perolehan suara pada 2914 mendatang adalah menggarap suara yang berasal dari segmentasi generasi muda Islam.

Generasi muda Islam menurut Taufan, merupakan

potensi yang sangat besar bagi PPP Sumut, diman PPP telah memposisikan diri sebagai partai politik yang tetap komit dan teguh berazaskan Islam. Perlu dipahami, lanjut Taufan, saat ini dikalangan generasi muda terjadi disorientasi dan kehilangan figur.

"Nah, moment ini harus dapat dimaksimal PPP Sumut. Caranya melaksanakan program yang diminati dan bersentuhan langsung dengan generasi muda. Seperti pentas seni, pengembangan bakat dan ajang kreatifitas serta melakukan pendidikan

politik yang selama ini sangat kurang dilakukan partai politik,”ujar Taufan .

Ketika ditanya soal adanya pandangan dan penilaian bahwa partai politik berazaskan Islam akan ditinggalkan pemilihnya pada pemilu 2014. Taufan mengaku tidak sependapat penilaina tersebut. Bhakan menurut analissi Taufan, partai politik berazaskan Islam memiliki potensi besar salah satunya dari pemilih pemula dari generasi muda Islam.

"Tinggal bagaimana kemampuan PPP sebagai partai politik berazaskan Islam

menggarapnya. Jika itu mampu dilakukan, saya yakin suara PPP akan lebih baik di Pemilu 2014,” sebutnya.

Atas berbagai pertimbangan itulah, lanjut Taufan, figur calon Ketua PPP Sumut harus orang yang energik sehingga diyakini akan cepat dan tanggap menghadapi persoalan dan cepat mengambil solusi. Sehingga apapun persoalan yang muncul tidak menjadi polemik di internal.

Sebagai partai politk yang dilahirkan para ulama, maka merupakan suatu keha-

rus ketua PPP Sumut ke depan harus mampu menjalin komunikasi dengan para ulama, organisasi kemasyarakat dan kepemudaan yang berbasis islam. Yang terpenting lagi sebut Taufan ke depan PPP Sumut harus mampu mengakomodir kepentingan ummat Islam, tidak hanya dalam tataran toeritis semata akan tetapi praktek.

Sehingga keberadaan PPP sebagai partai politk berazaskan Islam, benarbenar dirasakan oleh umat Islam keberadaannya.

(MH)

KPK POS

10

E D I S I 137 21 - 27 FEBRUARI 2011

KRIMINAL

SUMUT, NAD NASIONAL

Dinas Tarukim versus PTPN II

Korban Ditemukan Posisi Berdiri Terbalik

PERBAUNGAN – Tidak terima dengan tindakan Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Tarukim) Kabupaten Serdang Bedagai yang merusak 17 batang kelapa sawit. PTPN II melaporkan tindakan Dinas Tarukim ke Polsek Perbuangan.

Buntutnya, Kepala Dinas Tarukim, T Erwin, Kamis pekan lalu, diperiksa selama dua jam.

Kasus itu bermula dari kejadian perusakan 17 pohon sawit di Afdeling I, Blok V, Kelurahan Melati Kebun, Perbaungan, tepatnya di lokasi berdirinya Gedung Replika Sultan Serdang. Pemeriksaan Erwin dilakukan Polsek Perbuangan setelah menerima pengaduan dari Manager PTPN II Kebun Melati, Ir Ronal BM Sidabutar pada tanggal 27 september 2010.

Erwin usai menjalani pemeriksaan, menjelaskan, bahwa penebangan sebanyak 17 batang pohon kelapa sawit itu dilakukan dalam mempercepat pengerjaan pembangunan jalan masuk menuju Gedung Replika Sultan Serdang. “Kenapa tidak dari awal pihak PTPN II melarang Pemkab Sergai yang mendirikan bangunan di atas tanah HGU,” kata Erwin. Ditambahkannya, tindakan pelaporan ini hal yang tidak etis. “Seharusnya pihak PTPN II terlebih dahulu membicarakannya,” sebut Erwin.

Terpisah, Ronal BM Sidabutar menjelaskan, bahwa

Polres Nias Dalami Pembunuhan Murid Kelas 3 SD GUNUNGSITOLI – Kematian Rohani Harefa, 9 tahun, hingga kini belum terungkap, pembunuhan sadis terhadap murid kelas 3 SD 070980 Mo’awo, Kecamatan Gunung Sitoli, Kabupaten Nias. Korban ditemukan terkubur di dalam lubang areal hutan.

Sadisnya, korban dikubur dengan posisi berdiri terbalik, kepala di bawah, kaki di atas.

Kadis Tarukim Sergai ,T Erwin SE ketika menjalani pemeriksaan di Mapolsek Perbaungan. untuk memiliki tanah HGU harus sesuai prosedur. “Tanah tesebut masih aset PTPN II, jadi tidak bisa dimiliki oleh siapa pun sebelum lepas HGUnya. Lagian pula pohon kelapa sawit yang berada di Afdeling I, Blok V, masih menghasilkan,” ujar Ronal.

Menurut sumber di Kepolisian, menyebutkan, sebelum pihak Polsek Perbaungan pernah memanggil kontraktor pembangunan gedung, berna-

ma Budi Susanto Hasibuan sebagai Drektur CV Lizuro Medan, pada tanggal 21-102010. Budi melakukan penebangan 17 batang pohon kelapa sawit di areal Perkebuanan PTPN II Kebun Melati, berdasarkan Surat Perintah Kerja ( SPK) yang diberikan Dinas Tarukim Sergai, Nomor SPKN001/SPMK-DTKP/ APBD-DAK/2010, dengan anggaran sebesar Rp 739.648.000.000, jelas sumber. (ADI)

Cewek Tomboi Dianiaya PERBAUNGAN - Eva alias Ai, 16 tahun, warga Lingkungan Pasiran, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Kamis pekan lalu, membuat pengaduan ke Mapolsek Perbaungan. Pasalnya, karena mendapat penganiayaan yang dilakukan oleh Desi dkk.

Cewek yang bernampilan

tomboi ini, mengaku, kejadiannya ketika sedang melihat organ tunggal di Desa Citaman. “Mungkin karena Desi cemburu aku pacaran sama biduan organ tunggal yang bernama Lili yang ditaksirnya, makanya aku dipukul dan ditunjangnya. Untung aja saat itu aku diselamatkan Fadli, kalau entah gimana jadinya bang, ucap Ai sembari

TP (Tebar Pesona).

Kapolsek Perbaungan, AKP Marluddin SAg membenarkan laporan tersebut. Kasusnya masih dalam penyelidikan dan melakukan pemeriksaan terhadap saksisaksi. Tersangka, bakal dijarat pasal 170 Subs pasal 351 tentang penganiayaan yang dilakukan secara bersamasama, tandasnya (ADI)

Wanita Tanpa Identitas Ditemukan Tewas SEI RAMPAH - Warga di sekitar 58-59 KM Jalinsum Perbaungan-Tebing Tinggi, Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Kamis pekan lalu dihebohkan dengan temuan wanita tanpa identitas, diperkirakan berusia 35 tahun, tewas di dalam sebuah kios buah-buahan di pinggir jalan.

Informasi yang dihimpun

dari pihak kepolisian dan warga, menyebutkan, bahwa korban diduga hilang ingatan, memiliki ciri-ciri badan kurus, tinggi sekitar 150 CM, rambut pendek, warna kulit sawo matang, memakai BH warna hitam dan mengenakan kain sarung bercorak kotak-kotak itu, diperkirakan sudah 6 jam tewas.

Di lokasi, pihak petugas Polres Sergai yang mendapat

laporan langsung ke TKP, selanjutnya bersama warga mengevakuasi mayat ke RSU Sultan Sulaiman guna visum. Kapolres Sergai melalui Kasubbag Humas Polres Sergai AKP Z Siregar membenarkan ditemukan mayat seorang wanita tanpa identitas tersebut. ”Bagi warga yang kehilangan anggota keluarganya agar datang ke RSU Sulaiman Sei Rampah,” kata Siregar. (ADI)

Guna mengungkap kematian anaknya, orang tua korban, Meniria Zega dan Haogosokhi Harefa, Jumat pekan lalu, mendatangi Polres Nias guna mempertanyakan kasus kematian anaknya. Ibu korban yang datang ke Polres Nias didampingi jurnalis, diterima Wakil Kepala Polres Nias, Kompol B Zebua. Kepada ibu korban dan jurnalis, Waka Polres mengungkapkan, penyelidikan kematian putrinya masih terus didalami Kepolisian.

Penyidik, kata Waka Polres telah memintai keterangan para saksi, yakni Yuliaro Harefa, Mamo Harefa, Ama Santo Harefa, dan Dulo Harefa.

Setelah satu pekan lebih sejak peristiwa, Kepolisian hingga kini belum mampu mengungkap pelaku dan motif pembunuhan terhadap Rohani.

Sumber di Polres Nias, mengungkapkan, motif pembunuhan diduga berkaitan dengan perselisihan orang tua korban dengan tetangga mereka.

Perselisihan tersebut telah berjalan setahun, dipicu oleh sumur galian yang berada di sela rumah keluarga korban dan tetangganya.

Jasad Rohani mulanya sulit ditemukan. Meniria mulai mencemaskan keberadaan putrinya karena hingga jam belajar usai korban tak kunjung pulang ke rumah. Paman korban atau bapak sulung korban (ama fince), Haogododo Harefa menyatakan, sekitar pukul 14.30 WIB, ibu korban mendatanginya, menanyakan keberadaan Rohani. Seperti biasa, kata Haogododo, korban sepuang sekolah menuju rumahnya berjalan kaki seorang diri, sedangkan saat berangkat menuju sekoah korban bersama abangnya. Jarak sekolah dengan rumah korban mencapai 2 kilometer.

Sedangkan rumah Haogododo sekitar 500 meter dari sekolah.

Siang itu, sebut Haogododo, keponakannya menyapa dirinya dan menyatakan hendak pulang ke rumah, usai mengikuti pelajaran di sekolah.

Namun, dua jam kemudian, Meniria bersama suaminya Haogosokhi Harefa, merupakan adik kandung Hao-

gododo datang ke rumahnya menanyakan Rohani. Kepada kedua orang tua korban, dijelaskan Rohani sejak pukul 12.30 WIB telah pulang ke rumah. Mendapat keterangan itu, Meniria meminta suaminya dan abang iparnya untuk mencari korban, diperkirakan tengah bermain di kawasan itu. Sementara Meniria sendiri akan mengikuti kegiatan di gereja.

Haogosokhi dan abangnya tak kunjung menemukan korban, Meniria semakin gusar dan meminta bantuan tetangga, dipimpin oleh Kepala Desa Mao’wa. Lagi-lagi pencarian tak berhasil. Upaya pencarian terus dilakukan hingga meminta bantuan pendeta dan paranormal. Menurut Haogododo, paranormal yang ditemui menyatakan, korban berada di lubang di dalam hutan. “Paranormal menyatakan tidak dapat memastikan apakah korban masih hidup,” kata Haogoddo.

Atas keterangan itu, keluarga korban dibantu tetangga menelusuri areal hutan. Sekitar pukul 01.00 WIB

dinihari, korban akhirnya ditemukan di sebuah lubang. Kondisi korban saat itu telah dikubur, dengan posisi kepala di bawah, kaki di atas. Untuk menutupi jenazah korban, pelaku diduga menggunakan daun untuk menyembunyikan keberadaan korban. Upaya evakuasi yang dilakukan para keluarga korban tak berjalan mulus. “Ketika saya mencoba menarik tubuh korban untuk diangkat ke atas tidak bisa.

Tangan korban sudah ditimpa dengan batu besar dan daun-daun kering, bagian kening dan pipi tergores Kulit belakang telapak tangan terkelupas, jari patah dan sepertinya ada bekas sulutan rokok di sekitar pusar, dengan mengenakan seragam sekolah SD,” kata Haogododo.

Penemuan itu langsung dilaporkan ke Polres Nias. Bersama Kepolisian upaya evakuasi dilakukan, jenazah korban langsung divisum et revertum guna kepentingan penyidikan. Keluarga korban mendesak Kepolisian segera mengungkap kasus pembunuhan itu.(YAGI)

Kematian Anak Akibat Keracunan Jajanan

Ijum Mukhtar Jalan Panjang Menuntut Hak LANGKAT – Memasuki usia 68 tahun, tak membuat semangat perjuangan Ijum Mukhtar dalam memperoleh haknya tergerus usia. Pria itu hingga kini terus berjuang mendapatkan haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemeritahan Kabupaten Langkat, yang dihentikan karena dituduh sebagai bagianh dari organisasi terlarang, masa Orde Baru, yakni PKI. Sejak 1975, Ijum harus disibukkan dengan berbagai pemeriksaan oleh aparat hukum. Bahkan mendekam dalam tahanan dengan tuduhan yang sama sekali tidak pernah diungkap melalui proses peradilan.

Seiring waktu, kini Ijum memperjuangkan haknya selaku pensiunan PNS, terhitung 1975, ia tidak lagi menerima gaji selaku abdi negara.

Upaya itu, sebut Ijum dimulai dengan bantuan LBH Medan pada 2010 dan ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia juga ke Badan Kepegawaian Negara, kantor Regional VI. Pria yang kini tinggal di Desa Alur Hitam, Securai Selatan saat ini telah berusia 68 tahun, mengungkapkan sebelum 1975, ia tercatat sebagai PNS

dengan kepimilikan NIP 010037815 dan Karpeg : 0833816, di Kantor Camat Besitang dengan pendapatan per bulan Rp 39 ribu.

Di tahun 1975, ia dituduh terlibatKI, sehingga harus menjalani pemeriksaan oleh Kodim dan Laksusda. Sejak itu ia mengaku tidak lagi mendapatkan gaji sebagai PNS. Ijum yang kini bergelut di dunia dakwah, menuntut kepastian statusnya. “Sampai saat ini saya tidak pernah menerima pemecatan/pemberhentian sebagai PNS,” tegasnya.

Melalui wartawan, Ijum meminta Bupati Langkat memperhatikan kasus yang dialaminya. Sebab, Ijum

mengaku telah difitnah dengan menyebutnya terlibat organisasi terlarang, masa Orba. “Ini adalah sebuah fitnah,” akunya.

Keyakinannya Ijum juga diperkuat oleh putusan Mahkamah Agung, masa dijabat Bagir Manan.”Hal ini juga telah diakui oleh Mahkamah Agung yang mengatakan bahwa saya hanya Korban fitnah Orde Baru, ditandatangani oleh Bapak H. Bagir Manan,” jelasnya. Ijum mengungkapkan, perjuangan tak semata materi. “ Sekalian mengembalikan nama baik, saya akan tetap lakukan sekuat tenaga,” tegasnya.(MIRA)

Bukti Ketidakseriusan Pemerintah Mewujudkan Kota Layak Anak MEDAN - Pemerintah gagal menjamin makanan dan minuman ringan (jajanan) yang beredar di pasaran layak dikonsumsi oleh anak. Akibatnya kasus-kasus anak mati setelah makan jajajan kerap terjadi.

Pernyataan ini disampaikan Direktur Eksekutif Yayasan KKSP (Pusat Pendidikan dan Informasi Hak Anak), Muhammad Jailani, di Medan, Jumat (18/2/2011) menanggaoi kasus kematian seorang anak, Salefi Natalia Dachi, 8 tahun, yang meninggal setelah mengkonsumsi minuman ringan, di Medan, Selasa pekan lalu. “Ini bukan kali pertama. Bulan November lalu 2 anak juga telah menjadi korban jajanan yang dibeli di sekolahnya.

Seharusnya ini menjadi pelajaran bagi pihak pemerintah, untuk memastikan

bahwa semua jajanan yang dijual, baik di sekolah maupun di lingkungan anak tinggal, aman untuk dikonsumsi,” ujar Jailani.

Jailani menambahkan, hal ini menjadi ironi, karena selama ini Pemerintah di Sumatera Utara (Sumut) mencanangkan wilayahnya sebagai kabupaten/kota layak anak, bahkan beberapa kali telah mendapat penghargaan.

“Tentu kita tidak mau ini hanya menjadi simbol saja, kalau memang ingin menjadi kabupaten/kota layak anak maka pemerintah harus membangun sistem dimana hak-hak anak terpenuhi, dihormati, dan dilindungi.

Kematian anak yang terus terulang karena keracunan makanan adalah bukti dari kegagalan pemerintah

melindungi anak-anak. Bagaimana kita mau bicara tentang kota layak anak?” ujar Jailani.

Jailani menambahkan, harus ada kemauan politik dari pimpinan tertinggi di provinsi ini, untuk mengintegrasikan perwujudan kabupaten/kota layak ini dalam semua program pembangunannya di Sumatera Utara.

“Pejabat pemerintah jangan hanya terjebak pada kegiatan-kegiatan seremonial saja. Saatnya berbuat yang lebih menyentuh kebutuhan anak di daerah ini,” ujar Jailani.

Kasus ini mencuat setelah Salefi Natali meninggal dunia. Pihak keluarga mencurigai penyebab kematian Safeli adalah jajanan, minuman kemasan, yang dibeli dan dikonsumsi korban.(REL)

Perampok Incar Pelajar PERBAUNGAN – Sejak 2010, data kriminal tindak pidana berupa perampokan kerap memangsa para pelajar. Kasus tersebut khususnya mencuat di Kabupaten Serdang Bedagai. Peristiwa serupa kembali dialami pelajar Alwasliyah Perbaungan, Mutia Sari alias Tia, 16 tahun, warga Dusun V, Desa Lidah Tanah, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Sergai, Kamis pekan lalu. Korban dirampok saat menuju sekolah.

Seusai membuat laporan pengaduan, Mutia mengungkapkan, peristiwa terjadi ketika mengenda-

rai korban sepeda motor Honda Supra X BK 4061 E, seorang diri, dengan maksud menuju sekolah.

“Awalnya ada abang-abang numpang dari jalan yang berada di Dusun III, Desa Lidah Tanah. Karena satu arah dan katanya hanya sampai Simpang Pasar Bengkel, makanya aku kasih tumpangan bang,” kata Mutia. Dari lokasi tumpangan sekitar 500 meter inilah, masih kata Mutia, kemudian lelaki yang memboncengnya, selanjutnya melakukan aksi dengan cara purapura menjatuhkan selembar kertas, dan meninggalkannya ketika kertas

diambil. “Begitu jalan sekitar 500 meter, selembar kertas yang dikantonginya terjatuh, abang yang memboncengku lalu memperlambat laju kendaraan. Begitu berhenti langsung menyuruhku mengambilnya. Nah, saat aku mengambil kertas, iapun langsung tancap gas meninggalkanku, menuju arah Medan,” ujar Mutia sambil menangis.

Kapolsek Perbaungan, AKP Marluddin membenarkan peristiwa tersebut. “Sepeda motor milik korban yang dilarikan pelaku, masih dalam penyelidikan pihak kepolisian,” katanya.(ADI)

11

KPK POS E D I S I 137 21 - 27 FEBRUARI 2011

KRIMINAL

SUMUT NASIONAL

FPI Sumut Adukan Kapolresta Medan ke Kompolnas

Pemalsu Pupuk Meroke Masih Buron RANTAUPRAPRAPAT - Pemilik gudang sekaligus pelaku pemalsuan pupuk merek PT Meroke Tetap Jaya (PT MTJ), GN, 41 tahun, penduduk Jalan Balai Desa, Gang Langsat, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu, hingga kini belum dibekuk. Sejak digerebeknya gudang tempat pengoplosan pupuk, pekan lalu, polisi belum mampu membekuk GN dan pekerjanya yang berhasil kabur dalam penggerebekan.

Turman Panggabean mewakil PT MTJ, mengatakan, perbuatan GN sudah merugikan perusahaan. Sebab , tanpa izin telah memalsukan merek pupuk PT MTJ, dan mengoplos pupuk. Akibatnya, merusak citra perusahaan dan merugikan konsumen. "Kami berharap agar pihak Kepolisian dapat menangkap pemilik gudang tersebut, dan mempertanggungjawabkan perbuatannya karena perbuatannya telah merugikan perusahaan dan para konsumen," ujar Turman .

Menurutnya, GN saat ini masih melenggang berkeliaran, pasalnya GN adalah suami seorang oknum anggota Polwan yang bertugas di Polres Labuhan Batu, sehingga diduga informasi kerap ia dapatkan atas perkembangan kasus itu. "Istrinyakan seorang Polwan, mungkin dia gampang aja mengikuti perkembangannya," tegas Turman.

Semestinya, istri tersangka pemilik gudang pengoplos itu juga harus dapat tindakan dan sanksi karena mustahil dia tidak mengetahui pekerjaan itu karena mereka juga tinggal di sekitar gudang itu, ujar salah satu warga yang kecewa atas pengoplosan, dan kemungkinan dia salah satu yang menerima pupuk palsu itu.

Penggerebekan gudang pengoplos dan pemalsuan merek PT MTJ itu bermula dari adanya laporan pihak perusahaan melalui Ir Catur dan Roni Nababan bahwa di sekitaran Jalan Balai Desa ada orang yang tidak dikenal diduga menggunakan merek dagang PT MTJ. Setelah dilakukan penggerebekan, ditemukan di dalam gudang terdapat pupuk yang sudah dioplos dan memakai goni pupuk merek PT MTJ. Selanjutnya, pupuk diamankan sebagai barang bukti, sedangkan pemilik gudang GN tidak berada di tempat saat penggerebekan berlangsung.

Dari penggerebekan petugas menyita barang bukti berupa 78 karung ukuran 50 kilogram pupuk merk Yaramila, 53 karung pupuk merek Meroke TSP, 145 karung pupuk Meroke MOP, serta 60 goni pupuk aluminium sulfat dan pewarna, pupuk merek produksi PT Meroke Tetap Jaya, pupuk Mahkota KCL produksi PT Sentana, Medan dan Pupuk TSP produksi Santani Sejahtera.

Kapolres Labuhanbatu AKBP Robert Kennedy melalui Kasat Reskrim AKP Tito Travolta Hutauruk saat dikonfirmasi, mengatakan, pihaknya kini sedang melakukan proses penyelidikan kasus pengoplosan dan pemalsuan pupuk yang diduga dilakukan GN. "Masih dalam proses, bahannya telah kita bawa ke Medan dan sedang diperiksa di labaoratorium, tinggal menunggu hasilnya dan akan memanggil saksi ahli untuk memberikan keterangan," jelasnya. (HAH)

Pemeriksaan PNS oleh Polres Labuhan Batu Diprotes RANTAUPRAPAT - Pemeriksaan oleh penyidik Kepolisian Resor Labuhan Batu terhadap para Pegawai Negeri Sipil (PNS) mendapat protes dari politisi di Kabupaten Labuhan Batu. Sebelumnya, Kepolisian memeriksa sejumlah para PNS terkait pengusutan penggunaan Dana Insentif Daerah (DID), Pendidikan Tahun Anggaran 2010. " Kinerja Polres Labuhan Batu patut untuk dipertanyakan. Apabila hendak melakukan pemeriksaan atau penyidikan semestinya harus melalui prosedur resmi karena yang bersangkutan adalah, PNS," kata mantan anggota DPRD Labuhan Batu 2004-2009, Sarifuddin Tanjung kepada wartawan, Selasa pekan lalu.

Menurutnya, pemanggilan yang dilakukan Polres Labuhan Batu itu patut untuk dicurigai karena sifatnya terkesan rahasia. Semestinya, apabila ingin melakukan penyidikan surat pemanggilan harus resmi. "Semestinya, surat pemanggilan terlebih harus ditujukan kepada Bupati, karena pegawai di Kabupaten Labuhan Batu adalah hak penuh Bupati. Bisa saja pihak berwajib berkeperluan untuk memperoleh informasi, tapi sifatnya harus konfirmasi yaitu pihak Kepolisian datang langsung ke dinas terkait, bukan pegawainya yang dipanggil ke Polres," protes Sarifuddin.

Untuk itu, Sarifuddin Tanjung mendesak Propam Polda Sumut dan Irwasum Mabes Polri mengambil sikap terhadap kinerja Polres Labuhan Batu. Hal itu, katanya, agar tudingan akan adanya kepentingan dalam pengusutan tersebut, terbantahkan. Apalagi pengusutan itu terkait dugaan korupsi. (HAH)

Sat Narkoba Polres Sergai Ringkus TO PERBAUNGAN - Petugas Satuan Narkoba Polres Serdang Bedagai, Rabu pekan lalu, meringkus salah seorang Target Operasi (TO), bernama Zulkifli alias Zul Aceh yang berdomisili di Dusun Jeruk, Desa Malati II, Kecamatan Perbaungan, Sergai. Dari tersangka Zul, polisi menyita narkotika jenis shabu-sabu sebanyak 4,5 gram dan seperangkat alat hisap shabu, serta daun ganja kering sebanyak 1,70 gram. Barang bukti ditemukan polisi dari lemari kamar tidur tersangka. Selanjutnya, tersangka diboyong petugas ke Mapolres Sergai, guna penyelidikan lebih lanjut.

Di ruangan Sat Norkab Polres Sergai, tersangka, Zulkifli dihadapan petugas penyidik, mengaku, bahwa barang haram seberat 4,5 gram dibeli seharga Rp 1 juta dari bandar berinisial T warga Pantai Cermin, Sergai. "5 gram shabu senilai Rp 1 juta dibeli dari T, kemudian akan dijual perpaketnya Rp 100 ribu," kata tersangka.

Kapolres Sergai, AKBP Drs Eri Safari melalui Kasat Narkoba Polres Sergai, AKP Nopiardi membenarkan penangkapan TO tersebut. Tersangka Zulkifli, sebelumnya ditetapkan pihak kepolisian sebagai TO dijerat pasal 114 Subs 127 dari UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, tandasnya.(ADI)

SATU KILOGRAM - Petugas KPPBC Medan menunjukkan sabu-sabu seberat satu kilogram yang dibawa tersangka Ainsyah, 56 tahun, (menutup kepala) dari Malaysia. Perempuan asal Kabupaten Aceh Utara ini diintai petugas saat membawa kotak printer merek Cannon. (KPKPos/Hasby)

Perempuan Tua Kurir Satu Kilogram Sabu-Sabu MEDAN - Petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Tipe 2 Medan, menangkap perempuan tua yang membawa satu kilogram lebih sabu-sabu, senilai satu miliar rupiah.

Ainsyah binti Syamaun Yahyah, 56 tahun, diamankan petugas Bandar Udara Polonia Medan, dengan tuduhan memasok sabu-sabu.

Ainsyah tiba di Bandar Udara Polonia Medan dengan menumpangi maskapai Air Asia QZ 8051 dari Kuala Lumpur, Malaysia. Setiba di Polonia, Jumat pekan lalu pukul 10.30 WIB, Ainsyah penduduk Desa Pie Geudong, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, diintai petugas. Ini bermula dari pemeriksaan X-Ray. Petugas mencurigai bungkusan dalam mesin printer yang dibawa Ainsyah.

Kepala KPPBC Medan,

Bernhard Sibarani dalam konferensi pers, Jumat sore, menegaskan, hasil pemeriksaan ditemukan 15 bungkusan plastik transparan, berisikan kristal putih. "Dengan total 1.085 gram," kata Bernhard. Hasil pengujian di Laboratorium Balai Pengujian dan Identifikasi Barang (BPIB) Medan, sebut Benhard, dinyatakan kristal putih yang dibawa Ainsyah, narkotika. "Kalau harganya mencapai Rp 1 miliar," sebut

Bernhard.

Ainsyah sendiri tak mau berkomentar soal penangkapan dirinya. Perempuan berkerudung coklat tua itu, hanya menundukkan kepala dan terisak saat dicerca pertanyaan oleh jurnalis.

Selain Ainsyah, petugas juga mengamankan seorang pria. Bernhard tanpa menyebutkan identitas pria itu, menyatakan ia hanya sebagai penjemput tersangka.

"Saya hanya disuruh oleh saudara di Malaysia menjemput," kata si pria berpostur tambun itu.

Usai menjalani pemeriksaan di KPPBC Medan, tersangka berikut barang bukti diserahkan kepada petugas Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara. (BBS)

Ibu Kandung Dianiaya Ibu Tiri MEDAN - Sungguh malang nasib ibu kandung ini. Lantaran ingin mengetahui kabar anaknya, telah diasuh oleh ibu tiri, ia mendapatkan penganiayaan dari ibu angkat anaknya sendiri. Kasus tersebut hingga kini masih diproses Kepolisian Sektor Kota Medan Timur.

Kasus penganiayaan ini bermula saat Arbainun, 42 tahun, warga Jalan Alfalah II No 11 Medan, pada Jumat pekan lalu, mendatangi Komplek Perumahan Rafles Indah Jalan Alfallah Medan, bermaksud menanyakan kondisi anaknya kini diasuh Samsinar Ritonga. Malang, begitu ingin mengetahui kabar putrinya, Anisa, Arbainun malah menerima perlakuan yang

tak layak.

Dengan nada yang keras Samsinar menghardik korban yang sehari-hari dikenal sebagai pembantu rumah tangga. Bukannya penjelasan soal kondisi putrinya diterima. Arbainun malah dicerca pertanyaan oleh Samsinar, dan dijawab oleh korban. Ternyata, jawaban tersebut tidak membuat tersangka senang, bahkan tersangka langsung menjambak dan menampar korban. Tak sampai di situ saja, tersangka juga memukul leher (tengkuk) hingga korban terjatuh tersungkur ke tanah hingga tak sadarkan diri.

Mendapat perlakuan itu, korban didampingi keluar-

ganya akhirnya melapor kasus itu ke Mapolsekta Medan Timur dengan Nopol :STBLP/09/I/2011/Resta Medan/Sek Medan Timur.

Kapolsekta Medan Timur Kompol Patar Silalahi membenarkan soal laporan pengaduan tersebut.

Patar mengungkapkan ada kendala dalam pengusutan, yakni alamat korban yang tidak jelas. Karena itu, Patar meminta korban kembali datang ke kantor polisi.

"Anggota kita sudah berulangkali ke kediaman korban, tapi tidak ada. Maka itu bila mau kasus ini cepat terungkap korban hendaknya datang saja ke polsek," jelas Patar.

(S.EDHI)

Kasek Bersuami Dua Harus Diberi Sanksi Tegas RANTAUPRAPAT - M br R, Kepala Sekolah SDN 117983 (pada laporan sebelumnya ditulis SDN 12138) di Aek Tapa, bersuamikan dua, harus mendapatkan tindakan tegas dari Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhan Batu. M br R diketahui memiliki dua orang suami, atau poliandri dengan P Siregar dan MAH. Suami M br R, P Siregar menegaskan status pernikahannya dengan M br R hingga kini masih suami-istri alias belum bercerai. Namun, M br R menikah

kembali dengan seorang pria berinisial MAH. M br R secara aturan mestinya dikenakan sanksi PP No. 30 Tahun 1980 dan PP No. 54 Tahun 2010. "Saya juga tidak akan terima diperlakukan seperti ini, habis manis sepah dibuang, saya akan tuntut dia," ujar Siregar. Ia mengaku sangat kecewa dengan tindakan istrinya, M br R. disebutkannya, istrinya menikah tanpa diketahui, dan hubungan mereka secara resmi masih

suami-istri.

"Begitu saya mengetahui M br R menikah, saya langsung mempertanyakannya ke sekolahnya, bukan penjelasan yang didapat malah caci maki dan tamparan serta pukulan yang diterima, dan saya tidak terima hal itu, Polisi harus tindak," ujar Siregar. Sepak terjang M br R soal pria cukup dikenal.

Beberapa warga yang dimintai keterangannya, mengakui, M br R kerap pria idaman lain. (HAH)

MEDAN - Front Pembela Islam (FPI) Sumut seperti tidak akan menghentikan upayanya mengungkap tuntas kasus perjudian di Kota Medan. Buntut dari penggerebekan lokasi diduga tempat praktik judi, kini menyeret Kepala Resor Kota Medan, Komisaris Besar Tagam Sinaga. Pasalnya, FPI Sumut menuding kepolisian tidak serius menangani dugaan praktik judi, digerebek oleh FPI beberapa waktu lalu.

Akibat tidak ditanganinya kasus dugaan judi itu, FPI Sumut melaporkan Kapolres Medan ke Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). FPI Sumut menegaskan pengaduan itu terkait dilepasnya tiga orang diduga cukong judi berkedok game online, dan 17 tersangka lainnya. Hal ini diungkapkan Sekretaris Daerah FPI Sumut, M Iqbal, Senin pecan lalu.

"Suratnya sudah selesai dan akan kirimkan segera," tegas Iqbal. Dikatakannya, isi surat tersebut memberitahukan Kompolnas soal kinerja Kapolresta Medan, dinilai lemah, loyo serta tidak komit dalam pemberantasan judi.

Terbukti, tiga orang diduga cukong judi game online, yang ditangkap Selasa pekan lalu, malah dijadikan saksi.

Sementara, 17 pemain lainnya dijadikan tersangka. "Sudah dijadikan (ke 17) tersangka itu pun, masih dilepas," kata Iqbal.

FPI juga menilai, Kapolresta Medan sangat tidak menjunjung tinggi hukum. "Dulu gembar-gembor dengan pemberantasan judi. Sekarang sudah jelas bosnya judi, malah jadi saksi. Ada apa ini," tanya Iqbal. Sekedar menyegarkan ingatan, Selasa malam lalu, FPI melakukan razia warnet yang diduga dijadikan praktik judi game online di tiga tempat. Masing-masing, Komplek Asia Mega Mas, Jalan Besi, Yanglim Plaza. Dari tiga tempat tersebut, FPI dan polisi mengamankan 20 orang termasuk 3 orang bos judi dari tiga tempat yang digerebek. Namun, oleh Kapolresta Medan, 20 orang itu dilepas dengan dalih tak cukup bukti untuk dilakukan penahanan. (S.EDHI)

Prapid Kapolresta Medan oleh Pedagang Emas Bakal Digelar MEDAN - Upaya pedagang emas, Rusdi Faisal Nasution, 36 tahun, penduduk Jalan AR Hakim, mem-praperadilkan Kepala Kepolisian Resor Kota Medan, Komisaris Besar Tagam Sinaga, tercapai. Sebab, Pengadilan Negeri Medan telah menjadwalkan digelarnya sidang prapid yang dimohonkan Rusdi.

Informasi yang diperoleh,PN telah menunjuk Karto Sirait sebagai ketua majelis hakim dengan panitera Rista, untuk permohonan prapid itu. Jadwal persidangan akan mulai digelar, pekan depan. Prapid itu diajukan Rusdi lantaran kecewa dengan penanganan Polresta Medan dalam kasus yang dilaporkannya.

Kuasa hukum Rusdi, Wondi H menegaskan permohonan prapid kliennya bakal digelar di PN Medan, setiap harinya.

"Memang kabarnya, siding setiap hari akan digelar," aku Wondi.

Seperti diberitakan sebelumnya, alasan Rusdi memprapidkan Kapolresta Medan Kombes Tagam Sinaga dengan No. 03/prapid/2011/PN-MDN, dikarenakan hasil penyelidikan pengaduan Rusdi dengan terlapor Sofyan S sos, dianggap tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya. Bahkan Polresta Medan mengeluarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) dengan Nomor B/1811/2010/Reskrim tanggal 25 November 2010. Serta tidak merespon surat somasi yang pernah dilayangkan, menindak lanjuti laporan pengaduan Rusdi.

Wondi mengungkapkan, jika ditilik secara hukum, pengaduan itu sudah memenuhi unsur Pasal 335, Pasal 310. Bahkan polisi juga harus menyertakan pasal 421 Jo Pasal 55 serta pasal 266 KhuPidana.Dalam konteks pengejawantahan butir-butir pasal 4 Jo pasal 5 UU No 2 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. (S.EDHI)

MINTA "UANG TUTUP MULUT"

Ketua Yayasan Madrasah Laporkan Oknum LSM SEIRAMPAH- Ketua Yayasan Madrasah Ilmi, melaporkan oknum LSM Penyelidikan Pencari Fakta KKN Medan, ke Mapolres Serdang Bedagai. Laporan dilakukan, lantaran sang oknum meminta uang Rp 5 juta dengan dalih uang tutup mulut.

Ketua yayasan, Juhari menjelaskan, dilaporkannya Rusli, 43 tahun, penduduk Desa Pardamean, Kecamatan Tanjung Morawa, dan Lili Hariani, 43 tahun, warga Desa Tumpatan,

Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, dilaporkan pada Sabtu pekan lalu. "Mereka mempertanyakan tentang bantuan yang pernah diterima sekolah atau yayasan dan menyalahi peraturan menteri," kataJuhari didampingi Kepala Sekolah Madrasah, Elfi.

Tidak hanya di situ saja, lanjut Juhari, pelaku juga menakut-nakuti bahwa kasus ini begulir ke kejaksaan dan pengadilan.

Dari sinilah para pelaku mengambil keputusan, meminta uang sebesar Rp 5 juta sebagai uang tutup mulut. "Saya serahkan (uang) itu, padahal itu uang pinjaman dari tetangga Rp 2,5 juta. Uang diterima oleh Rusli," katanya. Rusli dua hari kemudian kembali mendatangi yayasan guna menagih sisa bayaran.

Tepat dua hari kemudian, kata Juhari, pelaku datang ke rumahnya dengan mengendarai mobil Avanza. Kali ini, tambah

Juhari, ia hanya memberikan Rp 1 juta dengan memasang jebakan. Usai menerima uang Rp 1 juta, petugas kepolisian yang telah menunggu langsung menginterogasi Rusli, lalu memboyong ke Mapolres Sergai.

Terpisah, tersangka Rusli, pria yang memiliki postur tubuh tinggi besar mengaku dalam aksinya dia menjalankan undang-undang sebagai anggota LSM. "Inilah resiko menjalankan tugas menegakkan undang

undang," ucapnya dengan suara bergetar.

Kasat Reskrim Polres Sergai, AKP TM Lumbantobing melalui Kasubag Humas Polres Sergai, AKP ZN Siregar membenarkan adanya laporan pemerasan tersebut.

Akibat perbuatannya, tersangka, Rusli dan Lili Hairani dijerat pasal 368 KUHPidana tentang pemersan, dan diancam hukuman diatas 5 tahun penjara, tandas Kasubag.

(ADI)

12

KPK POS E D I S I 137 21 - 27 FEBRUARI 2011

MESKI dilarang dalam undang-undang, nyatanya lokasi prostitusi bak jamur di musim hujan, terutama di Kota Medan. Dua pekan lalu, kelompok pengajian beraksi mendesak pemerintah dan aparat hukum menindak tegas lokasi Delta Spa and Health Club di Jalan Juanda Medan.

Para ibu-ibu pengajian menuding lokasi itu tempat prostitusi.

Menyikapi maraknya lokasi prostitusi, Front Pembela Islam ( FPI) Sumut mengancam akan menyerang lokasi-lokasi prostitusi berkedok itu, termasuk Delta Spa. Ancaman itu akan dilancarkan bila Dinas Budaya dan Pariwisata Medan serta Kepolisian tidak mengambil tindakan tegas. "Kalau polisi dan Disbudpar cuma bisa tutup mata, maka kita akan serang Delta Spa, bukan lagi hanya demo tapi massa akan masuk ke dalam lokasi," tegas Sekretaris Daerah (Sekda ) FPI Sumut M Iqbal kepada KPK Pos. Dikatakannya, maraknya lokasi prostitusi berkedok seperti salon, spa dan kesehatan lainnya, merupakan bukti lemahnya aparat dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Atau, "Kita duga sengaja melakukan pembiaran. Sehingga kesempatan itu dimanfaatkan pengusaha-pengelola untuk membuka usaha maksiatnya yang berkedok salon kecantikan," ujarnya.

Seharusnya Disbudpar melakukan pengawasan ketat serta melakukan pembinaan terhadap semua usaha salon kecantikan yang ada.

Sebab dengan pengawasan itu pihak pengelolapengusaha tidak akan punya kesempatan untuk memanfaatkan lokasi usahanya sebagai tempat pelampiasan nafsu syahwat.

"Sekarang ini pemerintah terkesan hanya sekadar menaikkan pendapatan asli daerah (PAD) saja, tetapi tidak memikirkan dampak negatifnya termasuk rusaknya moral masyarakatnya," ujar Iqbal.

Mengenai mudahnya pengurusan izin keramaian dan usaha, Sekda FPI Sumut ini menghimbau kepada Disbudpar dan Kepolisian agar jeli dalam memberikan izinnya tersebut. "Kalau bisa kejelian polisi dan Disbudpar harus sinkron dalam memberikan izin kepada para pengusaha-pengelola yang mau membuka usahanya apalagi yang disulap jadi lokasi maksiat," kata Iqbal.

Disinggung adanya beking, pria yang selalu mengenakan lobe inipun sangat menyesalkanya.

Untuk itu FPI Sumut mendesak aparat Kepolisian dan Disbudpar agar mencabut izin usaha yang berubah menjadi lokasi prostitusi tersebut. "Apabila hal itu tidak dilakukan maka massa FPI akan melakukan gerakan bersama masyarakat untuk memberantas lokasi maksiat tersebut," uajrnya.

Iqbal mendesak Kepolisian dan Disbudpar selain harus sinkron dalam mengeluarkan izin juga harus sinkron dalam mencabut izin usaha yang bermasalah tersebut.

Oknum Membekin Ditindak Kapolresta Medan Kombes Pol Tagam Sinaga, mengaku hingga saat ini belum ada mendapat laporan soal anggotanya yang mem back up tempattempat prostitusi. Bahkan Tagam dengan keras, menegaskan, apabila ada anggota terlibat memback up tempat itu, maka akan segera ditindak.

"Sejauh ini belum ada laporan, tapi kalau ada pasti akan segera kita tindak. Tak ada yang kebal hukum, saya pun kalau salah bisa ditindak," tegasnya saat dimintai komentarnya, Kamis pekan lalu, tentang praktikpraktik prostitusi berkedok kesehatan. Ketika dising-

KRIMINAL

LIPSUS

PROSTITUSI BERKEDOK KESEHATAN

Salon diduga Berubah "Fungsi" DIDUGA akibat maraknya perhatian warga dan masyarakat seputar keberadaan lokasi esek esek yang diduga sering dikunjungi pria hidung belang. akhir akhir ini lokasi untuk esek esek alias untuk pemuas nafsu dialihkan ke lokasi salon yang kini mulai tumbuh bagaikan cendawan dimusin hujan. Sementara itu semakin ketatnya persaingan bisnis salon kecantikan, berbagai macam inovasi dilakukan pemiliknya guna menjaring agar para tamu yang lebih krennya disebut para konsumen agar betah dan berlama-lama berada di salon tersebut.

Selain memberikan diskon serta beberapa paket perawatan, pebisnis salon juga menawarkan kartu anggota dengan fasilitas sangat menggoda dan dapat menggiurkan para pelanggannya.

Selin itu para pelanggan juga diduga disuguhkan para gadis yang serba bisa dan menawan penampilannnya saat berada disalon tersebut. Persaingan bisnis salon kecantikan memang superketat, seketat rok atau celana perempuan-perempuan cantik yang suka memanjakan diri di salon-salon tersebut.

Kondisi ini tentu saja menimbulkan keinginan para pemilik salon maupun pengunjung salon untuk mengetahui atau bahkan mengintip strategi pemasaran yang ditempuh para pesaingnya.

Tujuannya tidak lain agar mereka bisa memberikan layanan lebih baik untuk memuaskan pelanggannya. Setahun belakangan ini, pemasaran pebisnis salon berubah. Beberapa salon mengeluarkan kartu member keanggotaan bagi para pelanggannya.

Cara ini lebih menguntungkan dari pada sekadar perang diskon. Di tengah kompetisi superketat, mengetahui persis jumlah pelanggan yang rutin melakukan perawatan tubuh atau wajah tentu lebih enak ketimbang menghitung berapa banyak pelanggan yang datang saat program diskon berlangsung.

Selain datanya gampang dikontrol, pebisnis salon bisa dengan mudah mengetahui persis kebutuhan yang paling banyak diminati konsumen. Apalagi, umumnya, konsumen salon mudah berpaling bak kutu loncat. Pemilik salon ini mengharapkan loyalitas para calon konsumen jelas membutuhkan strategi yang matang dan layanan ekstra.

Inilah yang dilakukan veverapa pemilik Salon yang ada di beberrapa loaksi di Medan, pemilik salon di Medan menyediakan fasilitas yang lengkap bagi para pelanggannya guna membidik pelanggan dari kalangan menengah ke atas, salon yang beroperasi sejak pagi hingga tengah malam dimana salon ini beralaskan perawatan rambut sampai manicure dan pedicure. Sedangkan lainnya dijadikan lokasi pijat dan scrub

terdiri dari beberapa ruangan. Tiga ruang di antaranya ruang VIP. Sementara itu ada ruangan facial dan foot spa.

Seluruh karyawan diaslon ini adalah perempuan, mulai dari tenaga perawat dan lainnya.

Sebagai pemain baru dalam bisnis salon, pemilik harus jeli melancarkan strategi marketing demi menarik konsumen. Selain fasilitas yang lengkap, salon maupun spa juga menawarkan kartu keanggotaan bagi pelanggannya. Selain kartu keanggotaan biasa, pemilik salon juga menawarkan kartu anggota VIP. Bila member umumnya hanya mendapatkan potongan harga,pemegang kartu VIP ini berhak menikmati fasilitas antar-jemput dengan akomodasi lengkap dengan sopir perempuan.

Mereka juga memperoleh ruangan khusus yang berada dilokasi salon ini.

Setelah pelanggan istimewa ini melakukan serangkaian perawatan tubuh dan wajah yang diinginkan, mereka juga akan mendapatkan sesuai keinginannya.

Bagi pelanggan salon biasanya dikenakan biaya biaya perawatan mulai dari Rp60.000 hingga Rp700.000.

Dua salon kecantikan masing-masing salon berinisial T di Jalan Lamlo dan Salon B di Jalan Gandi, Medan digerebek petugas Reskrim Unit Idik 3 Judi/Susila Polresta Medan beberapa waktu lalu. Dalam penggerebekan tersebut, selain mengamankan 2 pemilik salon, polisi juga mengamankan 6 orang karyawan mayoritas wanita muda.

Kapolresta Medan saat dikonfirmasi membenarkan atas penggerebekan tersebut. Penggerebekan dilakukan atas dasar laporan masyarakat yang merasa resah atas keberadaan dua salon esekesek berkedok salon kecantikan tersebut.

Berdasarkan informasi tersebut Kapolresta Medan melalui Kasat Reskrim Polresta Medan memerintahkan petugas Unit Idik 3 Judi/Sila menindak lanjuti keluhan masyarakat tersebut.

Dua tim Unit Idik 3 Judi/Susila melakukan penggerebekan di dua salon tersebut.

Dari hasil pengrebekan, polisi berhasil mengamankan 2 orang pemiliknya A Siung (30) warga Jalan Thamrin Medan dan Aloha (50) warga Johor Indah Medan serta 6 orang wanita karyawan salon masing-masing 3 dari salon T dan 3 lagi dari salon B. "Asiong pemilik salon B sedangkan Aloha, pemilik salon T, keduanya sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Berdasarkan hasil pemeriksaan mereka dipersangkakan melanggar pasal 296 KUH-Pidana dengan ancaman hukuman satu tahun empat bulan penjara,ujar Kapolresta Medan kepada wartawan.

Saat ditanya mengenai status hukum ke 6 karyawan salon tersebut, Kapol-

resta Medan mengatakan ke-6 wanita muda yang turut diamankan itu untuk sementara statusnya sebagai saksi.

Untuk sementara mereka kita periksa sebagai saksi, ujarnya. Berkaitan dengan penggerebekan berawal dari keresahan warga tersebut, Sat Reskrim Unit Idik 3 Judi/Susila Polresta Medan mengaku akan melakukan hal yang sama terhadap salon esek-esek berkedok salon kecantikan lainnya. Pantauan wartawan di lapangan bisnis salon esek-esek berkedok salon kecantikan di Medan yang belum tersentuh hukum, diantaranya di Jalan Negara, Aksara, dan di sejumlah tempat lainnya termasuk di kawasan Medan Baru dan Percut Sei Tuan.

Beberapa salon dioduga selama ini ada yang dijadikan lokasi prostitusi terselubung berkedok salon atau dikenal dengan sebutan salon plus plusan mulai menjamur di Kota Medan. Hal ini dibuktikan dengan gencarnya polisi merazia sejumlah salon yang ditengarai dijadikan lokasi perzinaan itu.

Kemarin, Unit VC dan Sat Intel Poltabes Medan menyisir sejumlah lokasi di antaranya salon Anjeliq di Jalan Negara Medan. Lokasi itu, menurut polisi, diduga kuat kerap dijadikan tempat praktik prostitusi terselubung.

Penggerebekan tak mendapat perlawanan dari pemilik salon. Belasan wanita muda diduga pekerja seks komersil (PSK) di salon itu berhasil diamankan. Mereka digelandang ke Polresta Medan untuk dimintai keterangan bersama dengan pemiliknya.

Informasi diterima wartawan penggerebekan digelar setelah petugas mengintai serta melakukan penyamaran di salon tersebut dimana petugas ini menyamar sebagai tamu di salon tersebut.

Petugas Polresta Medan melakukan penggerebekan di salon Anjeliq sekaligus mengamankan wanita diduga PSK disalon tersebut. Selain mengamankan para pekerjanya, polisi juga akan memberikan sanksi kepada pemilik salon diduga kuat sebagai penyedia lokasi tersebut. Di kawasan Jalan Negara tidak menjadi rahasia umum lagi berdiri sejumlah salon kuat dugaan dijadikan praktik prostitusi terselubung.

Bahkan di antaranya sudah pernah digerebek dimana pemiliknya dijadikan tersangka dalam kasus tersebut. Anehnya dalam penggerebekan tersebut Polresta Medan maupun petugas Intelkam hanya melakukan penggrebekan di salon Anjeliq saja padahal banyak salon lain diduga juga menyediakan jasa atau tempat sebagai pemuas nafsu di Jalan Negara seolah-olah tidak pernah tersentuh hukum.

(KHAIR)

gung Delta Sp, Tagam menyatakan akan berkoordinasi dengan Dinas Budaya dan Pariwisata (Disbudpar) Medan, begitu pula soal ijinnya.

Pasalnya, masih dikatakan mantan Kapolres Labuhan Batu ini, yang berhak memberi izin dan melakukan razia adalah Disbudpar. "Kalau soal itu, coba ke Disbudpar.Kalau mereka butuh bantuan kita, baru kita bisa bantu mereka lakukan razia," tukas Tagam. Sedangkan, soal adanya aksi unjuk rasa yang pernah seperti dilakukan ibu-ibu perwiritan, Tagam mengatakan hal itu sah-sah saja dilakukan.

"Itu sah-sah saja, asalkan tidak anarkis," pungkasnya sambil bergegas pergi menuju ke ruang kerjanya.

Kabid Humas Kombes Pol Heri Subiansauri mengatakan, hingga saat ini belum ada menerima laporan adanya salon berubah fungsi menjadi lokasi tempat esek-esek.

"Jika ada masyarakat yang mengetahui apalagi melihat adanya salon telah berubah fungsi silahkan lapor ke polisi atau segera laporkan ke kantor polisi terdekat agar diambil tindakan tegas oleh aparat kepolisian agar kasus ini tidak membuat warga menjadi resah," katanya.

Silahkan warga melaporkannya ke polisi jika ada yang menghetahui salon berubah fungsi namun jangan hanya diberikan informasi yang salah sebab jika nanti salon tersbeut digrebek polisi ternyata disalon tersebut memang benar benar salon yang sering dikunjungi para pelanggannya, kan nanti polisi bisa dikatakans alah dalam hal bertindak bahkan polisi bisa diprafitkan,ujarnya lagi (S EDHI/KHAIR)

LBH MEDAN : Pemko Medan Gagal Kawal Perda LEMBAGA Bantuan Hukum (LBH) Medan menilai menjamurnya lokasi prostitsi berkedok kesehatan dan perawatan tubuh, merupakan bukti kegagalan Pemerintahan Kota Medan dalam mengawal peraturan daerah (Perda) yang dikeluarkannya.

"Semakin banyaknya lokasi prostitusi berkedok salon bukti kegagalan Pemko Medan," tegas Direktur LBH Medan, Nuriono SH. Dikatakannya, dengan gagalnya Pemko mengawal Perda yang dikeluarkanya tersebut, selain merusak moral masyarakat, juga dapat dilihat dari semakin banyaknya PSK yang menjajakan tubuhnya ke lokasi-lokasi hiburan malam maupun ke lokasi kecantikan. Dampaknya, moral masyarakat itu rusak, ini merupakan tangungjawab sepenuhnya dari Walikota Medan, Rahudman Harahap. Bukan itu saja Walikota juga harus bertangungjawab melakukan penertiban salon-salon yang bermasalah tersebut.

Ketika ditanya apakah pejabat Kecamatan dan Kelurahan juga ikut bersalah, Direktur LBH Medan inpun dengan tegas menyatakan kalau pejabat tersebut juga terlibat dalam persoalan moral ini. Bahkan seharusnya Camat dan Lurah harus diberikan teguran dan sanksi yang tegas sebagai dampak dari keteledoran dan kelalaianya dalam menjalankan tugas. "Selain Walikota, Camat dan Lurah yang wilayahnya ada lokasi prostitusi juga harus ikut bertangung jawab," pungkasnya.

Maraknya praktik prostitusi berkedok tidak terlepas dari mudahnya para pengusaha-pengelola mengurus izinya di daerah ini. Pria yang kerap mengenakan kacamata inpun dengan terang menjelaskan setiap usaha seharusnya memiliki izin akan tetapi sebelum menerbitkan izin usaha itu, pejabat terkait dalam hal ini Disbudpar haruslah terlebih dahulu melakukan peninjauan secara teliti dan seksama tentang izin usaha yang mau dikeluarkan tersebut. "Sebelum keluarkan surat izinnya,seharusnya Pemko juga usaha tau usaha apa yang bakal dikeluarkan izinya tersebut," kata Nuriono.

Direktur LBH Medan inipun mengaku, bila ada ditemukan usaha yang menyimpang-bermasalah hendaknya izinnya dicabut. Sebab, tindakan tegas pencabutan izin merupakan salah satu hukuman bagi para pengusaha-pengelola sebagai efek jera atas kesalahannya. Mengenai adanya oknum yang membackup lokasi prostitusi, Nuriono inipun menyatakan bila ada menemukannya hendaknya pimpinan Polri harus bisa menertibkan angotanya yang terlibat pembackingan tersebut.

Bahkan bila perlu pimpinan Polri harus berani memecat angotanya yang bermasalah tersebut.

Sebab, lanjut Nuriono, bila tidak diambil tindakan tegas maka oknum-oknum polisi nakal itu secara tidak langsung telah mencoreng institusi Polri yang merupakan sebagai pengayom,pelindung dan pelayan masyarakat. (S.EDHI)

KPK POS

13

E D I S I 137 21 - 27 FEBRUARI 2011

SUARA KPK

Redaksi KPK Pos menerima tulisan dari pembaca dan masyarakat tentang Korupsi Politik dan Kriminal. Panjang tulisan maksimal 5000 karakter, tulisan dapat dikirimkan via email ke: kpkpos@yahoo.com ttd:redaksi

Kriminalisasi KPK Sebagai Upaya Perlawanan Para Koruptor Oleh Nobuala Halawa SH MH

TINDAK Pidana Korupsi diartikan : Pertama, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri dan orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Kedua, setiap orang dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara.

Keberhasilan atas pengungkapan dan penyelesaian kasus korupsi yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menurut pengamatan penulis sudah seyogianya mendapat dukungan dari berbagai elemen negeri ini.

KPK dibentuk atas dasar ketidak percayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum yang selama ini ada sebelum dibentuknya KPK (masyarakat menilai bahwa penanganan korupsi yang dilakukan oleh lembaga kepolisian, kejaksaan dan lembaga lainnya masih berjalan ditempat dan atau diindikasi penanganan yang dilakukan masih bersifat konvensional).

Atas dasar tersebut maka secara konstitusional keberadaan KPK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Tugas KPK yaitu melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.

Dukungan yang diberikan atas pembentukkan KPK ternyata berdampak positif dalam pemberantasan korupsi di negeri ini. Berbagai kasus terungkap diantaranya kasus korupsi yang melibatkan mantan Gubernur NAD Abdullah Puteh, korupsi di KPU atas pengadaan logistik pemilu, kasus pengadaan mobil pemadam kebakaran yang melibatkan mantan Walikota dan Wakil Walikota Medan.

Kasus lainnya yang melibatkan kepala daerah serta kasus fenomenal saat ini adalah isu pengambil-alihan kasus yang dilakukan oleh sang Aktor mafia pajak Gayus Tambunan Cs, serta terbongkarnya kasus suap traveleers cheqeu yang melibatkan mantan wakil rakyat periode 1999-2004 atas kasus pemenangan Miranda Goeltom sebagai Gubernur BI. Yang menjadi pertanyaan bagi penulis dan pembaca artikel ini adalah, apa masih diperlukan KPK dalam pemberantasan korupsi ?

Keberadaan KPK pada dasarnya tidak terlepas dari tujuan bersama menuju masyarakat sejahtera dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan transparan.

Penyelenggaran pemerintahan yang bersih tidak terlepas dari monitoring atau kontrol dari lembaga yang bersih pula dan sifat lembaga dimaksud bersifat independensi. Maka dalam hal ini KPK dinilai berkompeten menangani kasus korupsi dimaksud. Namun, dukungan yang diberikan kepada KPK selama ini lamban-laun luntur mengikuti

perkembangan. Hal ini didasarkan atas kepentingan keserakahan para koruptor yang berbijak atas alas kepentingan politik, pribadi, kelompok dan kepentingan lainnya.

Pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK dirasakan menghambat gerak-gerik para koruptor untuk melakukan tindakan bejat dan keserakahannya. Upaya perlawanan para koruptor menurut pengamatan penulis dirasakan dilakukan secara berjamaah sebagaimana korupsi dilakukan, bahkan perlawanan para koruptor dinilai dipengaruhi berbagai kepentingan dan elemen.

Kriminalisasi terhadap KPK dapat dirasakan dengan pengusiran kedua pimpinan KPK Candra Hamzah dan Bibit Selamat Ryanto dari Gedung DPR-RI dalam acara dengar pendapat oleh sebagian anggota Komisi III DPR-RI atas penanganan berbagai kasus yang selama ini dilakukan oleh KPK. Atas sikap yang ditunjukkan oleh sebahagian anggota legislatif tersebut, diindikasi adanya intervensi politik terhadap KPK atau sebagai serangan balik dari sebuah tindakan penangkapan yang dilakukan oleh KPK terhadap rekan-rekan mereka sehingga akibat dari serangan balik tersebut berdampak pada pelemahan pemberantasan korupsi. Dimana penilaian atas depoonering (pengenyampingan perkara atas indikasi keterlibatan kedua pimpinan KPK terhadap kasus suap dengan koruptor Anggodo Cs) oleh sebagian anggota legislatif menilai tindak pidana maupun status tersangka masih melekat kepada kedua pimpinan KPK, penilaian tersebut dinilai tidak beralasan karena dengan dikesampingkannya perkara pidana keduanya maka secara hukum status tersangka tidak melekat dikeduanya. Atas dasar tersebut maka tindakan yang dilakukan oleh sebagian anggota legislatif tersebut diindikasikan adanya intervensi politik terhadap penegak hukum khususnya terhadap KPK. Sehubungan dengan indikasi kriminalisasi yang dilakukan terhadap KPK tersebut, maka yang perlu dilakukan adalah dibutuhkannya gerakan moral yang memadai dari seluruh lapisan masyarakat untuk memonitoring segala bentuk upaya yang dilakukan para koruptor maupun lembaga lainnya dalam hal mengkerdilkan atau berupaya mengkriminalisasikan kinerja dan kewenangan KPK. Penulis adalah Pengamat hukum pidana Indonesia dan Direktur Eksekutif LSM LAMPUAN Kota Subulussalam

DEMI KEADILAN KORUPTOR Oleh Febri Diansyah

ARTALYTA Suryani atau akrab dipanggil Ayin, terpidana kasus suap kepada jaksa Urip Tri Gunawan, adalah simbol dari sebuah perlakuan istimewa koruptor oleh negara.

Setelah kepergok bahwa Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum menyulap penjaranya menjadi kamar berkelas hotel berbintang, ia hanya dipindahkan dari Rumah Tahanan (Rutan) Pondok Bambu, Jakarta Timur, ke lembaga pemasyarakatan (LP) khusus wanita, Tangerang.

Tak ada usaha untuk melacak kemungkinan dirinya menyuap petugas LP, sebagaimana dalam kasus Gayus Tambunan yang sempat pelesiran ke luar negeri. Seakan-akan kejadian semacam itu dianggap sebagai sesuatu yang biasa, lumrah, dan tak ada kaitannya dengan persoalan hukum, kecuali sekadar melanggar disiplin dan kode etik. Atas nama gaji yang rendah, aparat penegak hukum dibiarkan menerima tambahan penghasilan dari narapidana.

Dewi fortuna seperti terus mendekati Ayin karena pengajuan peninjauan kembali (PK) atas putusan majelis kasasi Mahkamah Agung (MA) menuai buah manis. Vonis kasasi MA yang sebelumnya lima tahun dikurangi enam bulan oleh majelis PK MA dengan alasan bahwa apa yang dilakukan Ayin tidak menimbulkan kerugian kepada negara.

Kepindahan dia dari Rutan Pondok Bambu ke LP khusus wanita, Tangerang, tak berimbas sama sekali pada pengetatan atas diri Ayin.

Bahkan dari sana pula, remisi atau pengurangan hukuman penjara berturutturut dia terima, yakni satu bulan untuk perayaan Waisak 2010 dan dua bulan 20 hari untuk perayaan Kemerdekaan RI 17 Agustus 2010.

Akumulasi pengurangan hukuman, baik berdasarkan putusan PK MA maupun kebijakan remisi yang diterbitkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia itu berujung pada pembebasan bersyarat. Ia kini telah menghirup udara bebas.

Keistimewaan koruptor Ayin, dan juga yang sejenis dengannya, baik mereka yang berlatar belakang penegak hukum, pengusaha, maupun pejabat negara, tidak hanya menikmati keroposnya hukum yang berlaku, tetapi juga secara bersamaan bisa menyajikan sebuah

kemewahan hidup dalam status sebagai terpidana korupsi.

Sebuah kenyataan yang ironis mengingat, secara hukum, perbuatan korupsi telah dikategorikan sebagai tindakan kriminal yang luar biasa. Namun mirisnya, sifat luar biasa tersebut tidak menjadi ruh bagi praktik penegakan hukum. Bahkan sebaliknya, keluarbiasaan itu diterjemahkan sebagai perlakuan luar biasa istimewa bagi pelakunya. Oleh karena itu, kita tidak perlu menjadi heran mengapa korupsi tidak bisa ditangani karena orang yang melakukannya tidak mendapatkan kenistaan hukum, sosial, ekonomi, dan politik sama sekali.

Orang yang melakukan korupsi seakan membentuk jaring sosialita tersendiri yang membuat publik tidak merasa muak dengannya, tetapi justru menyanjungnya.

Korupsi tidak lagi menjadi sebuah kejahatan kriminal, tetapi menjadi cara untuk membangun kelas sosial yang terpandang.

Fenomena koruptor menjadi layaknya selebriti, tersangka, atau terdakwa korupsi yang terpilih menjadi kepala daerah merupakan sebuah tanda adanya penyimpangan akut pada

penegakan hukum kita.

Hukum yang tak mengadili Dalam konteks kasus Ayin, ada mata rantai persoalan yang berujung pada kebijakan pembebasan bersyarat. Kita mulai dari putusan PK MA yang mengurangi hukuman Ayin dengan sandaran argumentasi bahwa suap yang dia lakukan tidak berakibat pada kerugian negara. Seharusnya sebagai hakim, majelis hakim PK MA tidak sempit memandang persoalan kerugian negara karena, dalam praktik korupsi, kerugian negara bisa timbul baik secara langsung maupun tidak langsung.

Sebagaimana telah disinggung dalam banyak literatur, kejahatan finansial seperti korupsi merupakan sebuah organisasi yang bisa bertahan dan terus memperkuat dirinya karena dukungan pendanaan yang kuat. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi harus diarahkan pada upaya, bukan hanya menjerat pelakunya, tetapi juga melumpuhkan organisasi kejahatan itu.

Dalam kasus Ayin, suap dirinya terhadap jaksa Urip Tri Gunawan, mantan Ketua Tim Pemeriksa Kasus Korupsi BLBI senilai Rp 37 triliun yang melibatkan Syamsul Nursalim, bos BDNI, bukan

tanpa kepentingan. Dari persidangan terhadap Urip Tri Gunawan, terungkap bahwa Syamsul Nursalim masih menunggak utang sebesar Rp 4,76 triliun kepada negara.

Sebelumnya, Urip Tri Gunawan bersama timnya juga telah menyimpulkan bahwa tidak ada indikasi pidana korupsi dalam kasus penyelesaian kewajiban BDNI. Dengan demikian, suap Ayin kepada Urip Tri Gunawan, selaku aparat penegak hukum, memiliki motif untuk menghentikan proses hukum terhadap Syamsul Nursalim.

Logika sederhana mengatakan, berhentinya penanganan kasus Syamsul Nursalim oleh Kejaksaan Agung karena adanya suap membuat kerugian negara dalam kejahatan suap itu menjadi terang benderang.

Uang senilai Rp 4,7 triliun yang semestinya menjadi milik negara masih dikuasai Syamsul Nursalim karena adanya kongkalikong dalam penegakan hukumnya. Tak mengherankan jika dengan kemampuan finansialnya seorang Ayin bisa mendapatkan perlakuan bak tokoh penting di penjara.

Perbuatan baik selama di penjara juga menjadi alasan kuat mengapa Ayin bisa mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Sayangnya, perbuatan baik yang dimaksud dalam peraturan pemerintah tersebut berlaku untuk semua narapidana, baik koruptor, maling ayam, pembunuh, pemerkosa, maupun perampok.

Padahal secara umum, koruptor memiliki perbedaan status sosial, pendidikan, dan ekonomi yang lebih tinggi daripada pelaku kejahatan jalanan (street crimes). Itu mengapa korupsi dikatakan sebagai kejahatan kerah putih (white collar), bukan kerah biru (blue collar).

Dengan kemapanan itu, pelaku korupsi tidak menghadapi kesulitan sama sekali untuk berbuat baik karena memberikan uang kepada petugas LP juga bisa dianggap berbuat baik. Jika konstruksinya demikian, hukum yang ada hanya akan ditegakkan untuk memenuhi rasa keadilan koruptor sekaligus membalas kebaikannya, bukan untuk mengadili kejahatan luar biasanya.

Penulis adalah Wakil Koordinator ICW/Kmps 28111

15

KPK POS

ANEKA

E D I S I 137 21 - 27 FEBRUARI 2011

SUMUT

Tantangan Terbesar Tenaga Kerja Adalah Kualitas SDM Raja Eduward Sebayang, KADES DESA PERBESI

Desa Perbesi Terus Berbenah TIGA BINANGA - Desa Perbesi, di Kecamatan Tiga Binanga terus berbenah. Belakangan ini, kemajuan desa ini terlihat nyata, setelah Raja Eduward Sebayang menjadi Kades selama dua priode di Desa Perbesi.

Warga Perbesi mengakui, desa ini menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan, karena dipimpin seorang Kades yang begitu peduli terhadap kepentingan warganya.

Jalan umum, Puskesmas dan Balai Desa sebagai tempat perkumpulan masyarakat dibangun di daesa itu.

Dengan kemajuan yang dicapai, warga mengaku mendukung program yang dicanangkan sang Kades Raja Eduward Sebayang. Saat ini, Kades bersama masyarakat Desa Perbesi merencanakan pembangunan Balai Adat Perbesi. Luas Balai Adat ini berkisar 1000 m2. Selama ini rumah adat tersebut sudah tidak layak digunakan, sehingga harus dibangun yang baru.

Balai adat ini nantinya digunakan untuk kepentingan masyarakat setempat, seperti melaksanakan pesta perkawinan, pesta tahunan dan juga untuk acara meningal dunia, serta kegiatan lainya yang dianggap layak dipergunakan masyarakat Desa Perbesi.

Kades Perbesi Raja Eduard Sebayang SH menjelaskan, pihaknya terus mencari dermawan yang ingin memberikan bantuannya untuk kelancaran pembangunan Balai Adat itu. Dana yang diperlukan mencapai Rp1,5 miliar. Selain dermawan, masyarakat Perbesi juga bergotong royong menggumpulkan dana demi kelancaran pembanggunan Balai Adat tersebut.

Pembanggunan Balai Adat ini direncanakan akan dimulai 6 Maret 2011 mendatang. Pada saat peletakan batu pertama, akan diundang segenap tokoh masyarajat, tokoh agama, instansi pemerintah, Muspika dan Muspida Tanah Karo. (MIRA)

RANTAUPRAPAT - Salah satu tantangan terbesar yang kita hadapi di sektor ketenagakerjaaan pada saat ini adalah kualitas sumber daya manusia (SDM), baik yang akan memasuki dunia kerja maupun yang telah bekerja di perusahaan.

Demikian sambutan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dibacakan Bupati Labuhanbatu Dr H Tigor Panusunan Siregar, SpPD pada acara peringatan Hari Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Lapangan Bola Kaki Karotin PTPN 3 Aek Nabara Selatan, Kecamatan Bilah Hulu, Rabu.

Pada bagian lain bupati menyampaikan, kementerian tenaga kerja dan transmigrasi telah menjalankan usaha-usaha nyata untuk peningkatan kualitas SDM,

baik melalui optimalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) maupun kerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga diklat swasta maupun pusat diklat di perusahan2 besar.

Hal tersebut diharapkan dapat mengantisipasi kecendrungan liberaslisasi dan globalisasi yang saat ini sedang berlangsung. Dengan demikian kita telah siap untuk mengatasi segala kemungkinan dan tantangan yang terjadi dalam perdagagan bebas yang akan datang.

Pada kesempatan itu Menakertrans menghimbau, mengajak dan mendorong agar kementerian disemua sektor, Pemprop, Pemkab/ Pemko, para cendekiawan, perguruan tinggi, asosiasi, pimpinan perusahaan pekerja, masyarakat, dan lain-lain melakukan upaya-upaya kongkrit untuk pelaksanaan

PS Perstas Batubara FC Tahan Imbang PS TGM 0-0 BATUBARA - PS Perstas Batubara FC besutan pelatih Drs Ahmidal Yusar berhasil menahan imbang PS TGM Medan, binaan pelatih Sabda Lumbantoruan 0-0.

Pertandingan dilaksanakan di lapangan sepakbola PT Lonsum Sei Bejangkar, Minggu lalu, disaksikan hampir 6.000 penonton dan dipimpin wasit Abdi. Pertandingan cukup menarik. Kedua kesebelasan menampilkan permainan yang keras dan sportif.

Ketua umum PS Perstas Batubara FC Abdul Latif Lutfi Panjaitan SSos mengatakan, tim binaannya akan melakukan pertandingan persahabatan dengan meningkatkan frekewensi latihan. Kita menyadari tim kita yang berasal dari anak-anak kampung merupakan cikal bakal pemain untuk tim sepakbola Batubara masa depan.

Tetapi kita jangan cepat berpuas diri dan merasa bangga karena berhasil menahan imbang tim divisi 3 PSSI. (TRIS)

paling banyak menderita penyakit infeksi saluran pernapasan bagian atas, karena terpapar langsung dengan pasien yang diobatinya.

“Dari beberapa contoh tersebut dapat kita simpulkan, bahwa keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja dimana saja harus menjadi prioritas perhatian kita semua,” kata Bupati.

Kepada para pelajar yang hadir mengikuti acara peringatan K3 tersebut, Bupati meminta agar terus giat belajar. “Hanya dengan penguasaan ilmu pengetahuanlah kita dapat menguasai dunia dan kita dapat bersaing dengan tenaga kerja asing,” ujar Bupati. (HAH)

Serakan Material Proyek Ciderai Pengguna Jalan

Siswa Harus Persiapkan Diri Hadapi UN BATUBARA - Anggota DPRD Batubara Suryadi (FPPP) meminta kepada siswa SD, SMP, SMA negeri/ swasta sederajat untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi ujian akhir yang dalam waktu dekat akan dilaksanakan.

Suryadi menegaskan hal ini di ruang kerjanya di Lima Puluh, Senin lalu. Persiapan yang matang sangat perlu dilakukan dari sekarang agar hasil yang didapat nantinya cukup maksimal. "Kepada para guru dan dewan pendidik juga diharapkan dapat memberikan pelajaran tambahan kepada para siswa yang akan mengikuti ujian nasional (UN)," ucapnya.

Sementara Kadis Pendidikan Batubara Drs TM Syafii didampingi sekretaris Drs Aladdin dan beberapa kepala bidang menjelaskan, dinas pendidikan telah melakukan berbagai persiapan dalam menghadapi ujian nasional.

Di antaranya para siswa dibekali dengan berbagai kegiatan tryout agar semakin mahir dalam menjawab materi soal yang diujikan.

Siswa yang akan mengikuti ujian terdiri dari SD berjumlah 8.003, SMP 6.910, SMA 4.359 orang Negeri/ Swasta Sederajat. Sebelum dilaksanakan UN, Disdik telah melaporkan data baik ke provinsi maupun pusat tentang jumlah siswa yang akan mengikuti UN dan data tersebut telah diverifikasi, diinventarisasi agar tidak terjadi kesalahan. "Andaikata sudah masuk dalam daftar nominasi sementara (DNS) untuk selanjutnya nanti menjadi daftar nominasi tetap (DNT)," pungkasnya. (TRIS)

K3.

Pada kesempatan itu Bupati dalam sambutan tanpa teks menyampaikan pentingnya K3 di perusahaan tidak bisa ditawar-tawar lagi.

Bupati mencontohkan, seorang pekerja yang bekerja di pabrik mendengarkan suara lebih dari 90 desible secara terus menerus akan mengakibatkan terganggunya pendengaran di usia tua.

Demikian juga bagi petugas rumah sakit, kata Bupati, pada tahun 70-an seorang dokter gigi dilarang menggunakan masker saat memeriksa pasiennya, karena dianggap tidak etis. Namun dalam penelitian selanjutnya seorang dokter gigi

Masyarakat Sei Teirolat Gotong Royong Memperluas Masjid RANTAUPRAPAT - Masyarakat Dusun Tualang, Pasar Desa Sei Teirolat, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhan Batu, belum lama ini mengadakan gotong royong pelebaran Masjid Jami' dan pemagaran. Hadir dalam pelaksanaan itu Kepala Desa Rojali, Bintara Pembina Desa (Babinsa) Serda Rachman dari Koramil 09, tokoh agama, tokoh masyakat dan warga setempat.

Ketua Panitia Mustafa Kamal dan Sekretaris Alim Candra Nasution menuturkan, untuk pelebaran dan pemagaran Masjid Jami' pihaknya sudah meksanakan kegiatan itu selama tiga Jumat. Sesuai rencana, pembangunan masjid ini lima tahun baru rampung. "Dulunya masjid Jami' hanya bisa menampung 120 Jamaah.

Dengan pelebaran ini dapat menampung 200 Jamaah,"sebut Mustafa.

Dikatakan, pelebaran dan pemagaran masjid ini dilakukan bersama-sama warga setempat dan berjanji siap memberikan sumbangan baik itu dalam bentuk dana maupun tenaga. "Anggaran sudah terkumpul sebanyak Rp20 juta dan kami mengharapkan dari masyarakat luar desa Sei Teirolat dapat memberikan sumbangan agar masjid ini cepat rampung," ujar panitia.

Kades Sei Teirolat Rojali mengatakan, masjid tersebut diperlebar dengan ukuran 18 meter x 18 meter. Sampai saat ini yang sudah dikerjakan secara gotong-royong pembuatan titi beton agar nantinya truk dapat masuk langsung ke halaman masjid.

"Untuk mempelebar masjid lahan orang tua saya dihibahkan seluas 395 m2,"ujar Kades.

SEI RAMPAH - Puluhan kubik material pasir dan batu proyek pembangunan tembok penahan jalan yang berserakan di badan jalan Dusun Hapoltahan, Desa Sei Bamban, Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai, menciderai sedikitnya tiga orang penggguna jalan.

Warga yang menjadi korban M Manurung (55), pengendara sepeda motor warga Sei Bamban. Dia mengalami patah kaki dan kini dirawat di RSU Sulatan Sulaiman, Sei Rampah, setelah terjatuh menabrak serakan matrial proyek, Senin (7/2) malam.

Kemudian Fred Hasibuan, pengendara sepeda motor jenis bebek, warga Sei Bamban, Kamis malam. Ia mengalami luka robek dan memar hampir di sekujur tubuhnya. Tidak hanya kedua pengendara sepeda motor itu saja yang mengalami kerugian dan luka.

Salah seorang pemilik mobil, Dulman Sitompul, warga Desa Gempolan, juga mengalami kerugian sekitar Rp10 juta. Pasalnya, ketika melintasi jalan di Dusun Hapoltahan itu, mobil yang dikendarainya menabrak serakan matrial proyek, hingga mengaki-

batkan bagian depan mobil rusak.

Kelalaian pihak kontraktor proyek APBN 2011 senilai Rp 500 juta itu, sungguh mengecewakan masyarakat di sana.

Pihak kontraktor tidak memasang rambu-rambu jalan, sehingga warga yang melintas di wilayah itu jadi korban.

Dulman Sitompul mengaku akan membuat pengaduan ke Mapolres Sergai. Kepolisian harus menindak tegas pihak terkait yang dengan sengaja menepatkan matrial proyek di badan jalan. “Dilihat dari banyaknya korban yang mengalami kerugian dan cidera, pihak berkompeten harus berani mengambil tindakan tegas, sebelum banyak lagi menimbulkan korban lainnya," tegasnya.

Terpisah, Kades Sei Bamban, Bambang ketika dikonfirmasi seputar proyek pembangunan tembok jalan yang berada di Dusun Hapoltahan, Desa Sei Bamban, Kecamatan Sei Bamban, Sergai itu menjelaskan, belum mengetahui persis kebaradaan proyek tersebut. “Kami belum mengetahui proyek tembok jalan yang ada di Dusun Hapoltan," ucapnya. (ADI)

(MDS)

Temu Pisah KUPT Cabdis Penuh Kekeluargaan RANTAUPRAPAT - Temu pisah antara Kepala Unit Pelaksana Teknis (KUPT) Cabang Dinas (Cabdis) Pendidikan Tanjung Sarang Elang, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhan Batu, penuh rasa kekeluargaan dan berjalan lancar.

Acara yang dilangsungkan di kantor Cabdis itu dihadiri Cabdis lama H Sabariman dan Cabdis Baru Muslih SH, Camat Panai Hulu diwakili Amin Rahman, Kepala Puskesmas diwakili Julian Safaruddin, Koramil 04 Labuhan Bilik diwakili Serda Faisal Manurung dan Seluruh Kepala Sekolah mulai Tingkat SD, SMP serta SMA. H.Sabariman menyampaikan permohonan maafnya, karena selama 10 tahun bertugas di Cabdis Pendidikan Kecamatan Panai Hulu mungkin ada kesalahan dan kesilapan yang dilakukan. "Saya meng-

harapkan kepada KUPT Cabdis yang baru dapat meningkatkan mutu pendidikan di Kecamatan ini,"ujar Sabariman.

Selanjut KUPT Cabdis baru Muslih SH mengharapkan dukungan dari semua pihak untuk memajukan dunia pendidikan di Panai Hulu. "Saya mendukung penuh program Bupati Labuhan Batu, agar rakyat jangan lapar, jangan sakit dan jangan bodoh. Saya akan terus meningkatkan mutu pendidikan, khususnya di Kecamatan Panai Hulu," ucapnya.

Sementara Muspika setempat menyampaikan terima kasih kepada Sabariman dan mengucapkan selamat datang kepada Muslih. "Semoga kerja sama yang sudah terjalin selama ini dapat lebih ditingkatkan," kata Amin Rahman, mewakili Muspika.

(MDS)

SERAKAN MATERIAL - Seorang warga Sergai menunjukan serakan puluhan kubik material pasir dan batu proyek pembangunan tembok penahan jalan. (KPK POS/ADI)

SMAN 1 Bintang Bayu Adakan Maulid SERGAI - Keluarga besar SMA Negeri I Bintang Bayu, Sergai, Kamis pekan lalu, mengadakan peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW, dengan menghadirkan Ustad Mulkan Azima SPd.l asal Kodya Tebing Tinggi.

Dari kiri kekanan Kades Pergajahan, Camat Bintang Bayu, Muballig dan Kepsek.(KPK POS/ARM)

Hadir dalam acara tersebut, Camat Bintang Bayu, Drs Zulkan, Kepala Sekolah SMA Negeri I, Drs Yeddy Efendi Sipayung, Kacabdis, Ketua MUI HM Shaleh, Komite, guru-guru dan siswa.

Kepsek Yeddy Efendi Sipayung dalam sambutan-

nya mengingatkan para siswa untuk mengambil hikmah dari peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW agar tidak sekedar peringatan seremoni saja.

Hal tersebut disampaikan Yeddy atas keprihatinanya terhadap kondisi akhlak generasi muda terutama pelajar. Cara bergaul di kalangan pemuda saat ini tidak bercermin kepada akhlaq atau cara bergaul Rasulullah SAW. Apakah itu cara berpakaian, bertata krama dan bergaul. Untuk itu dengan peringatan Maulid ini para siswa dapat mengimflementasikannya ke dalam kehidupan seharihari.

Keprihatinan yang sama juga disampaikan Camat

Bintang Bayu yang baru, Drs Zulkan. Dia mengatakan, kemajuan Iptek saat ini sangat tidak terkontrol.

Iptek dan imtaq (iman dan taqwa) seharusnya selaras.

Namun menurutnya, di zaman globalisasi dan kuatnya pengaruh-pengaruh budaya barat yang negatif sangat mengancam iman para pemuda.

Zulkan mencontohkan maraknya mengakses situssitus negatif saat ini tampak di mana-mana.

Maka dengan momen ini sudah sepatutnya dijadikan pelajaran untuk memperbaiki diri.

Sementara itu Muballig, Ustad Mulkan Azima SPd.I, pada beberapa bagian ceramahnya mengatakan,

iman harus dilandasi dengan ilmu agar tidak menyimpang. Modernisasi harus difilter dengan iman dan taqwa. Jadikan kelahiran Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa rahmat.

Acara diakhiri dengan doa oleh Ketua MUI Bintang Bayu HM Shaleh dan pelantikan BKM Mushollah Nurul 'Ilmi yang diketuai Agung Waluyo.

GUPPI Peringati Maulid Sehari sebelumnya, Keluarga besar MTS Guppi Bintang Bayu juga menyelenggarakan acara serupa.

Dengan menampilkan muballig asal Tanjung Morawa, Ustad Maradona Al-Bantani SPd.I. Acara dirangkai dengan berbagai penampilan seperti volk

song bernapaskan Islami, tarian Melayu dan ceramah singkat dari pelajar. Hadir di sana, Ka.Madrasyah Ali Rahmad SPd dan unsur pengurus yayasan serta guru-guru.

Dalam arahannya, Ali Rahmad meminta para siswa membangun hidup untuk lebih religius, kompetitif dan berakhlaq mulia.

Pergaulan bebas di antara pelajar juga banyak disorotinya. Dirinya meminta peran serta guru dan orang tua untuk lebih fokus memberikan perhatian pada anak. Dengan tetap pada konsep trilogi pendidikan niscaya apa yang diharapkan yakni mencetak generasi yang berakhlaq akan tercapai. (ARM)

E D I S I 137 21 - 27 FEBRUARI 2011

KPKPOS

HALAMAN 16

Pengadaan Alat Berat di Palas Sarat KKN

KPK Selidiki Rekening Pegawai Pajak JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan siap menyelidiki transaksi rekening mencurigakan pegawai Direktorat Jenderal Pajak serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. “Tergantung hasil analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK),” ujar juru bicara Komisi, Johan Budi SP, kemarin.

Kalau ada dugaan, itu bisa dilakukan penyelidikan. Tapi, kata Johan, sebelum melakukan penyelidikan, PPATK harus menyerahkan terlebih dulu datanya kepada Komisi.Tanpa mekanisme ini, Komisi tidak bisa mengambil tindakan lebih jauh. Johan beralasan, data-data yang dimiliki PPATK merupakan temuan lembaga itu.

Komisi tidak dimungkinkan melakukan penyelidikan langsung tanpa ada permintaan dari PPATK. Penyelidikan langsung bisa dilakukan jika temuan PPATK itu atas permintaan Komisi.

Sampai saat ini, menurut Johan, belum ada komunikasi di antara kedua lembaga perihal temuan tersebut. “Kami baru tahu ada datadata itu juga dari media.” Komisi dan PPATK juga belum menjadwalkan pertemuan untuk membahas temuan tersebut.

Pusat Pelaporan menemukan transaksi mencurigakan senilai Rp27 miliar yang dilakukan seorang pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu, masih ada temuan lain berupa transaksi mencurigakan dari beberapa pegawai pajak senilai Rp500 juta sampai Rp7 miliar.

Menurut Kepala PPATK Yunus Husein, temuan itu ada di berbagai wilayah dan berbagai tingkat. Dari kepala seksi sampai eselon II,dan eselon III. “Level Gayus Tambunan dan direktur juga ada,”katanya.

Data ini berasal dari pemeriksaan 3.616 rekening pegawai Pajak dan 12.089 rekening keluarga pegawai Pajak.

“Analisis dilakukan pada pegawai aktif, istri, anak, kerabat dekat pegawai, serta pensiunan pegawai,”ujar Yunus. Pola yang dilakukan aparat pajak dalam melakukan transaksi adalah dengan menggunakan rekening istri dan anaknya. Cara lain, dengan membeli instrumen investasi, seperti unit link dan reksadana.

Yunus menjelaskan, transaksi Rp500 juta sampai Rp7 miliar dilakukan dalam satu transaksi.“Juga ada salah satu transaksi tunai dengan total senilai Rp27 miliar.” Hal yang sama ditemukan PPATK pada pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Jumlah rekening yang diteliti sebanyak 1.245 rekening pegawai dan 3.408 rekening anggota keluarganya. Hasilnya, PPATK menemukan kisaran transaksi yang dilakukan Rp500 juta sampai Rp41 miliar.

Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Sonny Lolo mengaku telah mengantongi data transaksi mencurigakan pegawai Pajak serta Bea dan Cukai. Data tersebut masih dipelajari dan diperiksa silang dengan laporan kekayaan pegawai kedua direktorat tersebut.

(REL)

KPK Komisi Pemberantasan Korupsi

LAPOR KE KPK Anda mengetahui tindakan korupsi yang telah atau akan dilakukan seseorang yang anda kenal?

SILAHKAN MELAPOR KE KPK Jika pengaduan anda memenuhi syarat/kriteria yang dapat ditangani KPK, maka akan diproses lebih lanjut oleh petugas KPK.

TERINDIKASI KKN - Alat Berat Wheel Excapator Cat M3130 dan Wheel Loader Cat 924 H yang sampai saat ini diparkir di samping Kantor Dinas PU Kabupaten Palas senilai Rp4.6 Milliar diduga dalam pengadaannya sangat sarat dengan korupsi. (KPK POS/GARI)

SIBUHUAN – Anggaran senilai Rp4,6 Milliar yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Pemerintah Kabupaten Padang Lawas (Palas) untuk pelaksanaan proyek pengadaan alat berat diduga sarat dengan praktek-praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Saat KPK pos menemui kepala Dinas PU dan Pertambangan Energi Ir Chairul Windu Harahap MM di ruang kerjanya pada minggu lalu terlihat santai dan tenang menerima kehadiran wartawan. Sementara di tengah-tengah masyarakat sudah tersebar luas bahwa alat berat yang parkir di sebelah kantor dinas terkait adalah barang bekas yang dipoles cat baru.

Pertemuan pertama wartawan dengan sang Kadis hanya berlangsung lebih kurang sepuluh menit. Sebab, saat Windu

ditanya tentang alat berat yang sudah dibeli selalu menjawab; “Besok saja langsung dengan Pimpro," kilahnya.

Saat ditanya tentang keberadaan Pimpro yang dimaksud beliau menjawab, bahwa Pimpro Bina Marga tidak masuk hari ini sebab beliau sedang sakit di Medan dan kemungkinan besok sudah masuk kerja.

Pada hari kedua wartawan KPK Pos datang kembali menemui Kadis PU, melalui TKS yang sedang membantunya di ruang kerja mengatakan langsung saja bicara de-

ngan Pimpro karena dia sedang sibuk.

Dalam waktu yang bersamaan Pimpro Bina Marga Pahruddin Hasibuah mempersilahkan masuk ke ruang kerjanya.

Dalam wawancara yang berlangsung lebih kurang satu jam jawaban yang selalu diucapkan; “semuanya sudah sesuai prosedur dan aturan pelaksanaan proyek”.

Perusahaan pemenang tender dalam proyek ini CV. Asri dan sudah selesai. "Sekarang kami tinggal menunggu pemeriksaan Inspektorat, BPK dan BPKP," tegasnya.

Saat wartawan meminta data yang terkait dengan pengadaan alat berat merk Caterpilar (CAT) jenis wheel Excapator seri M3130 dan Wheel Loader seri 924 H, Pimpro PH tidak berani

memperlihatkan sebab harus ada izin dari Kadis PU Windu.

Menjelang beberapa saat wawancara KPK Pos dengan PH berakhir, tiba-tiba Kadis muncul ke ruang kerja Pimpro sembari mengatakan; “Tulis saja di koran besar-besar, saya mau ketemu dengan bupati,”.

Tanpa banyak bicara Kadis PU langsung meninggalkan wartawan dan Pimpronya.

Dari kata-kata Kadis PU yang singkat tersebut terlihat kurang bersahabat dengan wartawan selaku mitra kerja.

Terkesan, seolah-olah kehadiran jurnalis di kantornya sangat mengganggu, sedangkan tugas dan fungsi wartawan juga memiliki legal cavacity (rooL of job) untuk mendorong Keterbukaan Informasi Publik (KIP)

disetiap instansi pemerintah dan penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan APBN. Kehadiran Kadis CWH sempat merubah suasana wawancara Pimpro yang akrab dan familier. PH yang banyak menimba pengalaman dari Dinas PU Palangka Raya, Kalimantan tersebut seraya menambahkan, pada dasarnya dia tidak keberatan memperlihatkan dan menyerahkan data-data terkait dengan pengadaan alat berat. Namun karena dia punya pimpinan tentu harus mengikuti perintah atasan. "Saya hanya seorang bawahan dan pelaksana perintah Kadis," ketusnya.

Dari pertemuan pertama dan kedua KPK Pos dengan petinggi Dinas PU Kabupaten Pa-

las, terkesan ada yang ditutup-tutupi.

Sikap pimpinan di lingkungan Pekerjaan Umum dan Pertambangan Energi ini jelas terindikasi adanya saling lempar tanggung jawab dan memberi sinyal kuat bahwa di dalam pelaksanaan proyek pengadaan alat berat Wheel Excapator dan Wheel Loader dari anggaran Rp 2,4 Milliar sangat sarat dengan korupsi.

Pimpro mengakui, pihaknya pernah ditanyakan anggota DPRD Palas terkait hal ini. Anggota DPRD mendapat informasi bahwa alat berat ini bekas dan sparepartnya juga bekas. Terkait penggunaan dana DAU Rp 4.6 Milliar tersebut, Pimpro menyepakati dan berjanji berusaha akan mengabulkan permintaan wartawan. (GARI)

RAHMAT SHAH: Perlu Kejujuran Memperjuangkan Hak Atas Tanah MEDAN - Anggota DPD RI utusan Sumatera Utara, DR. H. Rahmat Shah mengingatkan kelompok-kelompok perjuangan tanah untuk rakyat di Sumatera Utara agar mengedepankan kejujuran dan kebenaran dalam perjuangan memperoleh hak atas tanah yang mereka perjuangkan.

Hal tersebut disampaikan Rahmat kepada utusan/perwakilan rakyat pada Pertemuan Tindak Lanjut Perjuangan Membela Hak Rakyat atas Tanah di Sumatera Utara, Rabu, di Hunters Cafe, Rahmat Gallery, Medan, belum lama ini.

Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari

upaya membawa persoalan tanah di Sumatera Utara dalam Rapat Kerja Komite I DPD RI dengan Menteri Negara BUMN, Kepala BPN, Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Negara RI dan Kepala Staf AU RI di Jakarta baru-baru ini.

Menurut Rahmat, masing-masing orang punya kepentingan yang sangat subjektif dalam melihat kasus pertanahan. Masing-masing pihak merasa menguasai dan memiliki hak atas objek tanah yang sama. Oleh sebab itu, fakta-fakta dan bukti-bukti atas kepemilikan tanah haruslah fakta dan bukti yang akurat, termasuk

data jumlah warga yang diwakili para perwakilan, harus jelas dan akurat. Karenanya, perjuangan tindak lanjut dari upaya memperoleh kembali hak rakyat atas tanah, harus didampingi oleh pakar hukum yang kredibel dan bermental pejuang idealisme.

Dengan demikian, perjuangan ini diharapkan dapat mencapai hasil yang maksimal.

Kelompok-kelompok masyarakat yang hadir dalam Pertemuan Tindak Lanjut Perjuangan Membela Hak Rakyat atas Tanah di Sumatera Utara ini adalah Kuasa dari 54 orang wakil 11.000 orang petani dan buruh calon penerima

PERTEMUAN - DR.H.Rahmat Shah,HMK Aldian Pinem SH dan Edi Yunara SH MHum,beserta wakil kelompok masyarakat perjuangan tanah berfoto bersama, pada acara pertemuan membahas kasus tanah di Sumut. (KPKPos/DOK) tanah eks HGU PTPN II, Forum Masyarakat Sari Rejo (Formas), Indonesia Hijau dan MAPETASU. Pada Pertemuan Tindak Lanjut Perjuangan

Membela Hak Rakyat atas Tanah di Sumatera Utara, para perwakilan masyarakat dalam perjuangan mendapatkan hak atas tanah ini, men-

dapat penjelasan dan pengarahan hukum oleh HMK Aldian Pinem SH dan Edi Yunara SH MHum.

Kriteria Pengaduan 1. Memenuhi ketentuan Pasal 11 UU RI No. 30 Tahun 2002. a. Melibatkan aparat penegak hukum, penyeleng gara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara; b. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau c. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

2. Menjelaskan siapa, melakukan apa, kapan, di mana, mengapa dan bagaimana.

3. Dilengkapi dengan bukti permulaan (data, dokumen, gambardan rekaman) yang mendukung/ menjelaskan adanya TPK. 4. Diharapkan dilengkapi dengan data sumber informasi untuk pendalaman.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jln. HR Rasuna Said Kav C-1 Jakarta 12920 Telp: (021) 2557 8300 Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi: Direktorat Pengaduan Masyarakat PO BOX 575 Jakarta 10120 Telp: (021) 2557 8389 Faks: (021) 5289 2454 SMS: 08558 575 575, 0811 959 575

Sumber : Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi PerPajakan ( KP2KP ) Kotapinang Jl. Lintas Sumatera-Blok Songo (Depan SPBU Blok Songo), Kotapinang No.Telp./Fax. :0624 - 95522/95523

Ganti Rugi Garuda ke Suciwati Rp3,38 Miliar JAKARTA - Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi yang diajukan PT Garuda Indonesia cs dalam kasus meninggalnya aktivis HAM, Munir Said Thalib. MA juga mengabulkan kasasi yang diajukan istri Munir, Suciwati dengan memerintahkan para tergugat membayar ganti rugi secara tanggung renteng sekitar Rp3,38 miliar.

"Saya tidak tahu angka pastinya, tapi sekitar Rp3,38 miliar," kata pengacara Suciwati yang juga Direktur LBH Jakarta, Nurkholis Hidayat, Jumat.

Dalam situs resmi MA disebutkan, amar putusan perkara ini menolak

pemohon kasasi Pemohon I (Garuda Indonesia Cs), mengabulkan kasasi Pemohon II (Suciwati).

Perkara kasasi ini dijatuhkan pada 28 Januari 2010 oleh majelis kasasi Mansur Kertayasa, Imam Harjadi dan ketua majelis kasasi Abbas Said.

Menurut Nurkholis, angka sekitar Rp3,8 miliar itu sesuai dengan nilai gugatan. "Itu untuk kerugian materiilnya.

Untuk immateriilnya sekitar Rp40 juta," ujar dia.

Nilai gugatan itu, lanjut dia, berdasarkan relas (pemberitahuan) yang diterima tim pengacara kemarin.

Gugatan ini diawali dari kematian Munir pada 6 September 2004 saat melakukan perjalanan dari Jakarta ke Amsterdam, Belanda. Selain pidana, kasus kematian Munir juga diproses secara perdata.

Suciwati menuntut para tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp3,38 miliar yang dihitung berdasarkan kehilangan penghasilan Munir sebagai kepala keluarga sejak September 2004 hingga usia 65 tahun, biaya pendidikan strata dua yang terlanjur dikeluarkan, serta biaya pendidikan bagi kedua anak Munir hingga jenjang

strata satu.

Pihak Garuda sendiri sudah menyatakan banding atas putusan ini.

"Kami akan mengajukan

perlawanan, PK," kata kuasa hukum Garuda Indonesia, Wirawan Adnan saat dihubungi, Jumat 18 Februari 2011. (VN)

(REL)