SELASA PON 7 AGUSTUS 2012 / 18 RAMADAN 1433 H
BERITA UTAMA
Radar Cirebon Group
2
Pengelola Parkir Ganti Mobil Hilang
FOTO: FERY PRADOLO/INDOPOS
MENANGIS. Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) DKI Jakarta memanggil Rhoma Irama di Kantor Panwaslu Gedung Persada Sasana Karya, Jakarta Pusat, kemarin (6/8). Pemanggilan tersebut terkait masalah ceramah yang menyinggung masalah Suku, Agama, Ras dan Antar golongan (SARA).
Diperiksa Panwaslu, Rhoma Menangis JAKARTA - Setelah mangkir pada Jumat pekan lalu (3/8), pedangdut Rhoma Irama kemarin (6/8) akhirnya memenuhi panggilan Panitia Pengawas Pemilu DKI Jakarta. Rhoma yang datang dengan diantar puluhan pendukungnya memasuki ruangan pemeriksaan sambil berlinang air mata. Pentolan Soneta Grup ini diperiksa selama sekitar satu jam karena diduga menyebarkan isu yang menyinggung masalah suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dalam ceramah usai salat tarawih di Masjid Al-Isra, Tanjung Duren, Jakarta Barat. Ceramah tersebut dilaporkan ke Panwaslu karena dinilai menyudutkan pasangan calon Joko WidodoBasuki Tjahaha Purnama. “Saya diundang ke sini dalam rangka klarifikasi tentang ceramah saya di Masjid Al-Isra,” kata Rhoma sambil menyeka air mata. Dalam ceramah tersebut, Raja Dangdut mengutip Alquran AnNisa Ayat 144 yang ditafsirkannya sebagai larangan kepada umat Islam untuk memilih pemimpin yang berbeda agama. Dalam Pilkada DKI Jakarta, calon wakil gubernur Basuki Tjahaya Purnama merupakan satu-satunya calon yang beragama Nasrani dan berasal dari etnis Tionghoa. “Allah berfirman dengan tegas bahwa orang beriman dilarang memilih orang kafir sebagai pemimpin dengan sanksi kalau ada
orang Islam memilih nonmuslim, menjadi pemimpin menjadi musuh Allah,” kata Bang Haji, panggilan akrabnya, disambut pekikan takbir puluhan pendukungnya. Meski mengakui materi ceramahnya, Rhoma menilai dirinya tidak sedang berkampanye mendukung calon tertentu, karena ceramah tersebut disampaikan dalam sebuah pengajian di masjid. Sementara masjid dilarang menjadi tempat kampanye. Karena itu, dia menilai tidak salah jika dirinya menyampaikan ayat Alquran kepada jamaahnya. “Ini dibenarkan sejauh itu ada teks dari Alquran. Saya berbicara itu bukan kampanye, tapi sebagai mubalig. Seorang ulama wajib menyampaikan pesan dari Alquran. Apalagi, saya di sana tidak melakukan kampanye uang,” tegasnya. Karena merasa tidak melakukan kampanye hitam terhadap Joko Widodo (Jokowi)-Basuki Tjahaya Purnama (Ahok), Rhoma bersikukuh tak mau minta maaf. “Untuk apa saya meminta maaf. Saya tidak merasa bersalah, karena saya tidak menjelek-jelekkan Jokowi-Ahok,” tegasnya. “Kan saya tidak pernah mengatakan Jokowi dari Jawa agama Islam, atau Ahok dari suku China dan agamanya Kristen,” lanjutnya. Meski dirinya menjadi salah satu juru kampanye bagi pasangan Fauzi Bowo-Nachrowi
Ramli di putaran pertama Pilkada, Rhoma membantah dirinya bermusuhan dengan Jokowi-Ahok. “Saya sangat menghormati keduanya dalam konteks berbangsa dan bernegara. Tetapi, dalam konteks memilih pemimpin, saya harus menyampaikan perintah Allah,” katanya. Meski demikian, Rhoma berharap ceramahnya tidak menimbulkan benturan antara kaum muslim dan nonmuslim. “Saya mohon pengertian umat nonmuslim.” Jangan sampai terjadi benturan di antara keduanya,” katanya. Rhoma sendiri tidak bersedia menjelaskan mengapa dia menangis ketika diperiksa Panwaslu. Namun, Vicky Irama, salah satu anaknya, mengaku Bang Haji menangis karena terharu dengan sambutan yang diberikan pendukungnya ketika memasuki gedung Panwaslu
di Jalan Suryopranoto, Jakarta Pusat. “Bokap menangis bukan karena terpojok, tapi terharu melihat teman-teman yang peduli nama Islam,” kelitnya. Ketua Panwaslu DKI Jakarta Ramdansyah mengaku, pihaknya mengajukan 38 pertanyaan pada Rhoma terkait ceramahnya. Selain meminta keterangan Rhoma, Panwaslu juga meminta keterangan pengurus masjid Al-Isra dan pelapor, yakni Tim Kampanye Jokowi-Ahok. Hari ini, Panwaslu akan memanggil tim kampanye Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli untuk menjelaskan posisi Rhoma Irama dalam tim kampanye Foke-Nara. “Sampai Selasa pekan depan, kami akan mendalami unsur why (mengapa, red) dan how (bagaimana, red), sehingga bisa jelas duduk persoalannya,” pungkas Ramdansyah. (dim/dai)
JAKARTA - Penyedia jasa layanan parkir tidak bisa begitu saja lepas dari tanggung jawab saat ada kendaraan konsumen hilang. Mereka harus bertanggung jawab. Hal itu terlihat dari sidang kasasi antara Vovo Budiman dan penyedia jasa layanan parkir PT DMP (Dinamika Mitra Pratama). Pada dua persidangan sebelumnya, perusahaan itu selalu kalah dan diwajibkan untuk mengganti mobil milik Vovo. Sidang pun masuk dalam tahap kasasi karena upaya banding yang dilakukan PT DMP belum berpihak padanya. Perusahaan tersebut tidak terima kalau diharuskan mengganti kendaraan tersebut senilai Rp 140 juta. Status perkara beromor register 2902 K/PDT/2011 itu sudah memasuki dalam proses pemeriksaan tim. Dalam berkas putusan banding yang dilansir dari website Mahkamah Agung (MA), dijelaskan kalau perseteruan itu berawal saat Vovo Budiman kehilangan Kijang Innova di Ruko Bumi Serpong Damai (BSD), Tangerang, Banten, pada 2008. Beruntung, Vovo masih menyimpan bukti berupa karcis parkir. Mobil Innova bernopol B 8636 CW itu hilang 8 September 2008 sekitar pukul 16.16. Setelah parkir, dia membawa STNK dan kunci mobil ke dalam ruko tempatnya bekerja. Besoknya, Vovo kaget karena kendaraan tersebut hilang.
Lantas, dia lapor polisi untuk dibuatkan berita acara kehilangan dan gugatan perdata terhadap pengelola parkir. Dia meminta ganti rugi sebesar Rp140 juta sesuai dengan harga jual saat itu. “Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama,” ujar Hakim J Nababan dalam putusan banding. Pertimbangan hukum yang dimaksud Hakim Nababan adalah vonis PN Tangerang bahwa penyedia jasa parkir harus mengganti kehilangan mobil dengan uang Rp140 juta. Hakim menyebut kalau penyedia jasa perparkiran dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban membayar ganti rugi. Hakim Nababan menjelaskan, pengelola parkir telah lalai menjalankan tugas. Itu dibuktikan dengan masih dipegangnya karcis, STNK, dan kunci mobil milik Vovo. “Menciderai hak Penggugat (Vovo, red) untuk mendapatkan keamanan dalam menggunakan Jasa Tergugat,” imbuhnya. Selain diharuskan mengganti uang Rp140 juta, hakim juga meminta kepada perusahaan tersebut dengan biaya perkara Rp416 ribu. Tidak terima kalah, perusahaan tersebut melakukan banding dan sekarang masih dalam tahap pemeriksaan dan diadili oleh tiga hakim agung. Jika merujuk pada keputusan sidang di tingkat pertama,
Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama,‰
J NABABAN Hakim
perusahaan jasa layanan parkir disebutkan telah melanggar pasal 4 UU No 8/1999 tentang Pelindungan Konsumen. Selain itu, aturan parkir pengelola yang menyebut karcis sebagai bukti pemilik kendaraan ikut menguatkan putusan. Pasal 1366 KUHPerdata juga demikian, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan kelalaian. Seperti diketahui sebelumnya, MA pernah mengabulkan perkara hilangnya mobil Kijang di perbelanjaan Cempaka Mas, Jakarta Pusat. Atas putusan itu, pengelola diwajibkan mengganti Rp60 juta. (dim/ca)