B2
Medan Metropolitan
WASPADA Senin 27 Februari 2012
Sejumlah Tokoh Sumut Lepas Bomer Pasaribu
Waspada/Surya Efendi
DARI KIRI KE KANAN: Anggota DPD RI asal Sumut Parlindungan Purba, Kajati Aceh Yusni SH, Bomer Pasaribu, Wali Kota Medan Rahudman Harahap dan Ketua Umum PB Wushu Supandi Kusuma. Mereka diabadikan pada acara syukuran pelantikan Bomer Pasaribu sebagai Duta Besar (Dubes) RI untuk Denmark dan Lithuania di kediaman Panusunan Pasaribu Jln. Sei Belutu Medan, Sabtu (25/2).
MEDAN (Waspada): Sejumlah tokoh Sumatera Utara melepas mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Bomer Pasaribu yang saat ini mengemban tugas sebagai Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk Kerajaan Denmark merangkap Republik Lithuania, dalam acara syukuran di Jl Sei Belutu Medan, Sabtu (25/2). Satu di antara tokoh masyarakat Sumut ini mengaku acara penglepasan dirinya tersebut merupakan reuni yang paling membahagiakan. Hadir dalam acara tersebut antaralain tokoh kerukunan umat beragama J Ferdinandus, Afifuddin Lubis, Sofyan Tan, dan anggota DPD RI Parlindungan Purba, anggota DPR RI Chairuman Harahap dan Abdul Wahab Dalimunthe serta mantan pejabat Pemprovsu di antaranya Abduh Pane, Kasim Siyo, sejumlah Bupati/Walikota di Sumut dan unsur pimpinan SKPD se-Sumut. Dalam sambutannya, Abduh Pane, salah seorang tokoh Sumut yang juga pernah menjabat sejumlah pimpinan SKPD Pemprovsu mengatakan, sosok Bomer Pasaribu sebagai tokoh dan putra terbaik Sumut, sangat pantas mewakili masyarakat Indonesia untuk bertugas di Denmark dan Lithuania. Pasalnya, Bomer yang dinilai memiliki ketokohan dan rendah hati tersebut memiliki kemampuan lebih dari cukup untuk mempromosikan Indonesia, maupun menjalin kerjasama antar negara Indonesia dengan negara-negara di Uni Eropa, khususnya Denmark. “Dan satu hal lagi dengan merangkap Dubes untuk Lithuania saya rasa ini kepercayaan yang cukup beralasan, meski pun saya menilai tugas tersebut sangat berat, karena Lithuania relatif asing bagi masyarakat Indonesia,” katanya. Sementara itu, tokoh kerukunan umat beragama J Ferdinandus mengatakan, penunjukkan Bomer yang sudah mulai bertugas selama dua minggu tersebut merupakan pengakuan terhadap
Isu Uang Dalam Pemilihan Anggota KPID Sumut Alamsyah: Anggota Dewan Mau Terima, Silahkan MEDAN (Waspada): Isu pemberian uang mulai santer terdengar dalam proses pemilihan anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumut. Dua orang anggota Komisi A DPRD Sumut juga mengaku mendengar isu-isu itu. Jumat (24/2), Waspada mencoba menelusuri isu pemberian uang dalam pemilihan anggota KPID Sumut oleh Komisi A DPRD Sumut. Pernyataan tentang permainan uang muncul dari beberapa orang calon anggota KPID. Namun mereka tidak bersedia disebutkan namanya dalam pemberitaan ini. Dalam proses seleksi anggota KPID, Komisi A DPRD Sumut bertugas untuk memilih tujuh dari 12 nama calon yang lulus pada seleksi tahapan sebelumnya. Caranya, setiap anggota dewan menulis tujuh nama
yang mereka nilai layak. Hasil rekapitulasi 17 orang anggota Komisi A, ditetapkanlah tujuh nama untuk direkomendasikan menjadi anggota KPID Sumut. Kapan dewan melakukan pemilihan? Ketua Komisi A DPRD Sumut Isma Fadly Pulungan saat ditanya Waspada melalui telefon selular mengatakan, belum tau kapan. Dia hanya bilang, mungkin Senin atau Selasa (27 atau 28/2). “Masih menunggu kawan-kawan (personel Komisi A) ngumpul dulu,” katanya. Isu uang dalam pemilihan anggota KPID Sumut mulai muncul sejak 12 nama calon masuk ke DPRD. Saat itu calon peserta sudah melakukan lobilobi kepada setiap anggota dewan. Calon yang mengenal atau merasa kenal dengan dewan, mereka menghubungi langsung. Untuk yang tidak mengenal, biasanya lewat perantara. Seorang calon anggota KPID, kepada Waspada mengatakan isu uang semakin santer setelah Komisi A melakukan
simulasi cara pemilihan anggota KPID. Simulasi dilaksanakan Jumat (17/2) di ruang Komisi A, dan Sabtu (18/2) di Hotel Arya Duta. Beberapa orang calon anggota KPID yang pada simulasi hari pertama berada di posisi nomor bawah, diduga melakukan money politics kepada sejumlah anggota Komisi A. Karena pada simulasi hari Sabtu, nama-nama tersebut naik ke posisi atas. Pelaksanaan simulasi sendiri, sebut sumber, disinyalir sengaja dilakukan dewan untuk membuat para calon gusar. Upaya itu sepertinya berhasil, karena sekarang ini sejumlah calon mengaku resah dengan cara-cara yang dilakukan dewan. “Untuk calon yang punya uang, kondisi ini dimanfaatkan untuk ‘mendekati’dewan,”katasumber. Sangat dengar Dua orang anggota Komisi A DPRD Sumut Syamsul Hilal dan Alamsyah Hamdani, tidak membantah adanya isu uang dalam proses pemilihan calon
anggota KPID Sumut. Saat dihubungi melalui telefon seluar, Syamsul Hilal, mengatakan mendengar isu money politics, tapi belum mendapatkan buktinya. Sedangkan Alamsyah Hamdani mengaku sangat mendengar isu itu. Tentang simulasi yang di Hotel Arya Duta? Syamsul Hilal mengaku tidak mengikuti acara itu karena sedang melihat keluarganya yang sakit. Namun yang dia dengar, pertemuan itu hanya untuk menjajaki pendapat anggota Komisi A. “Tapi saya sangat menghargai sosial kontrol dari pihak manapun agar Komisi A dapat bekerja dengan sebaik-baiknya dan KPID lebih legitimate,” ujarnya. Sementara itu, Alamsyah Hamdani, mengakui Komisi A ada melakukan simulasi. Tapi itu bukan cerminan hasil yang sebenarnya. Dia saja mengaku menulis beberapa nama yang bukan menjadi pilihannya pada simulasi itu. Pertemuan Komisi A di Hotel Arya Duta, menurut Alam-
syah, adalah untuk membicarakan tentang cara dewan memilih calon anggota KPID. Karena itulah dilakukan simulasi. “Nama yang saya tulis saja asalasalan. Belum tentu nama itu yang saya tulis pada pemilihan sebenarnya,” sebutnya. Tentang isu uang yang telah santer, menurut Alamsyah, tidak dijadikannya sebagai beban. Dia mengaku akan tetap milihcalonyangdinilainyapantas. “Isu itu wajar-wajar saja. Kalau itu benar dan ada anggota dewan yang mau terima, silahkan. Tapi kalau saya tidak akan memilih berdasarkan uang,” katanya. Namun, Ketua Komisi A Isma Fadly Pulungan, melalui telepon selular, mengaku tidak pernah melakukan simulasi. Apalagi di Hotel Arya Duta. Menurutnya, dewan tidak boleh melakukan kegiatan di luar kantor. Pertemuan di Arya Duta hanya pertemuan informal yang tidak khusus membahas KPID. “Komisi A tidak pernah melakukan simulasi. Apalagi di luar kantor,” sebutnya. (m12)
kemampuan putra Sumut untuk memberikan kinerja terbaik bagi negara ini. “Saya tidak heran jika beliau bisa mendapat kepercayaan sebesar ini, karena dengan pengalaman beliau, baik ketika menjadi politisi maupun akademisi yang sangat mumpuni, tentu hal ini tidak diragukan lagi,” sebutnya. Sekretaris I Pengurus Yayasan Haji Hasan Pinayungan (YHHP) Padangsidempuan Gus Irawan Pasaribu dalam sambutannya mengatakan, sosok Bomer Pasaribu sebagai anak pertama di keluarga mereka merupakan panutan dan pengayom, setelah orang tua mereka meninggal dunia. Karena itu, sosok Bomer selaku pembina yayasan selama ini cukup memberikan mereka kenyamanan dan membuat mereka yang tujuh bersaudara semakin akrab dan terus berdekatan meski terpisah jarak. “Dengan tugas baru beliau ini, maka tugasnya sebagai pembina yayasan akan diteruskan Bang Panusunan Pasaribu. Yayasan yang merupakan amanah orangtua kami ini akan tetap menjadi pemersatu dan perekat hubungan kami, demikian juga silaturahmi kami dengan masyarakat seperti telah dijalin orangtua kami semasa hidupnya,” kata Gus Irawan, yang juga Dirut Bank Sumut tersebut. Sementara itu, Bomer Pasaribu mengatakan, acara tersebut merupakan reuni yang paling membahagiakan bagi dirinya. Sebab, katanya, meski sudah banyak acara penglepasan untuk tugas barunya tersebut dilaksanakan, namun sangat berbeda dengan yang ada di Medan. Dia mengatakan, bisa bertemu dengan teman-teman lama dan juga para tokoh masyarakat Sumut yang cukup banyak berjasa semasa karirnya, hingga dipercaya menjadi Dubes. “Ini reuni yang paling membahagiakan bagi saya. Saya berharap melalui pertemuan ini semakin terjalin erat hubungan baik selama ini. Tentunya, semua itu untuk pelayanan kepada masyarakat dan memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara,” katanya.(m28)
Pemagaran Kios Eks Juwita Resahkan Pedagang MEDAN (Waspada): Pemagaran kios eks Juwita Shoping Centre di Jalan Surabaya Simpang Jalan Bandung Medan, oleh pengembang, meresahkan dan merugikan puluhan pedagang yang menempati sedikitnya 25 kios, yang tidak bisa lagi berdagang sejak Kamis (23/2). Kekecewaan para pedagang itu mereka sampaikan saat berkunjung ke kantor Harian Waspada Jln. Suprapto Medan. Mereka meminta Wali Kota Medan mengambil tindakan kepada pengembang yang tidak diketahui pedagang keberadaannya. “Kami minta Wali Kota Medan mengambil tindakan tegas kepada pengembang yang sudah memperlakukan pedagang semena-mena. Pasalnya, kami sudah menyewa kios ini sejak tahun 1976 silam, setiap bulan membayar sewa Rp300.000. Tempat inipun sudah menjadi ciri khas Kota Medan, sebagai pusat belanja berbagai asesoris. Kami ingin tempat ini dipertahankan,” kata Sucipto atau akrab disapa Akok, perwakilan pedagang. Menurut Akok, saat pihak pengembang mendatangi penyewa kios di tempat itu dua bulan yang lalu, menjanjikan kepada penyewa kios untuk memilih. Jika ingin tetap menyewa, maka kiosnya akan diperbaiki. Jika tidak mau meneruskan menggunakan kiosnya, akan diganti rugi setiap meternya Rp12 juta. “Belum ada keterangan dari pengembang, tentang hasil perjanjian sebelumnya. Tapi sekarang kami tidak bisa lagi berjualan karena sudah ada pagar di muka kios. Ada 25 kios yang merasa dirugikan oleh pengembang yang berbuat semena-mena kepada kami. Kami mohon perlindungan dan kejelasan terutama dari Wali Kota Medan.Karena pengembang tidak bisa kami temui, kawasan
kios sudah dipagar sejak Rabu malam pukul 00.00 Wib,” sebut Akok. Pada kesempatan yang berbeda, Iyan, pedagang jam di gedung eks Juwita itu menambahkan, pemagaran seng di keliling toko mereka, tidak jelas siapa yang menyuruh apalagi memberitahukan kepada mereka. “Pemagaran seng ini liar dan membuat 25 sampai 30 pedagang yang menempati puluhan kios disini rugi,” ujarnya. Menurut Iyan, dirinya yang sejak 1986 berdagang di lokasi itu telah memenuhi kewajiban sama seperti pedagang lainnya yakni rutin setiap bulan membayar listrik, air, pajak, dan sebagainya. “Dulu gedung ini milik Fosan sebagai manejer PT Juwita. Setelah Fosan meninggal, istrinya pindah ke Jakarta. Cuma itu yang kami ketahui,” sebutnya. Hal senada juga dikatakan Aket. Menurut dia yang telah berjualan selama 56 tahun, pemagaran itu dilakukan sepihak dan jelas membuat mereka resah. “Ini kesannya seperti penggusuran paksa. Padahal kami telah memenuhi hak dan kewajiban atas hak pakai kios-kios disini,” katanya. Pantauan Waspada, sejumlah pemuda berpakaian preman dan seragam salah satu OKP berjaga-jaga di toko-toko tersebut. “Sebelum kompleks ruko ini dipagar, oknum anggota OKP itu tidak ada. Dikhawatirkan dapat memicu bentrok jika polisi dan pemerintah setempat tidak cepat menengahi persoalan ini dengan adil. Ini lagu lama, jika membayar preman untuk mengusir pedagang, uang yang keluar relatif kecil daripada membayar ganti rugi kepada puluhan pedagang yang menempati puluhan kios disana,” sebut pedagang. Sebagaimana diketahui, gedung tersebut dulunya digunakan sebagai bioskop Juwita di lantai atas dan supermarket berada di lantai dasar. Sewaktu bioskop Juwita tutup, para pedagang yang sudah puluhan tahun berdagang di lokasi itu masih bertahan. Para pedagang tersebut menempati kioskios dengan berjualan jam, sepatu, pakaian, dan sebagainya. (m37/m46)
Perusakan RS Tembakau Deli Kebangkrutan Budaya MEDAN (Waspada): Perusakan Rumah Sakit Tembakau Deli PTPN II di Jalan Putri Hijau, merupakan kebangkrutan kebudayaan Medan. Karena itu perlu dibangun gerakan masyarakat untuk menyelamatkan bangunan bersejarah itu dari penghancuran setelah dijual ke investor swasta. Wacana itu disampaikan dalam diskusi ‘Mengapa Perusakan Rumah Sakit Tembakau Deli Harus Dilakukan’ yang digagas Gerakan Penyelamatan RS Tembakau Deli, di Penang Corner Jalan Dr Mansur Medan, Kamis (23/2) sore. Turut hadir dalam diskusi itu, sejarawan Belanda Dirk A. Buiskool, sejarawan Unimed Ichwan Azhari, pakar hukum USU OK Saidin, Ketua Majelis Hukum dan Ham Muhammadiyah Abdul Hakim Siagian, pimpinan Gerakan Penyelematan RS Tembakau Deli Edi Ikhsan, Anggota Dewan Kota Medan Datuk Adil Freddy Ha-
berham, serta sejumlah aktivis dan pemerhati sejarah Medan lainnya. Ichwan Azhari mengatakan, bahwa sedang terjadi kebangkrutan kebudayaan di Medan, dengan banyaknya penjualan bangunan bersejarah, seperti yang terjadi pada RS Tembakau Deli saat ini. Anehnya, tidak ada perlawanan dari pemerintah untuk menyelamatkan bangunan-bangunan itu. “Padahal sudah ada perda Pemko Medan untuk melindungi bangunan bersejarah,” sebutnya. Masyarakat Medan sendiri, kata Ichwan, terkesan tidak perduli dengan keberadaan bangunan bersejarah itu. Karena itu, menurutnya, perlu dibangun gerakan membangkitkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya diselamatkan bangunan RS Tembakau Deli. “Kalau perlu kita bangun seperti gerakan pengumpulan koin atau gerakan masyarakat lainnya. Karena saya pesismis
dengan upaya hukum. Sudah banyak pengalaman kalau jalur hukum tidak efektif dalam melindungi bangunan bersejarah, seperti kasus penjualan Balai Kota,” katanya. Wacana gerakan rakyat tersebut disambut baik Abdul Hakim Siagian dengan mengajak masyarakat Medan untuk datang ‘berziarah’ ke RS Tembakau Deli. “Siapa tahu besok rumah sakit itu ternyata sudah dirubuhkan. Jadi mari kita samasama melihat ke sana,” katanya. Begitupun, Abdul Hakim memandang perlu untuk melakukan upaya hukum dengan melaporkan secara pidana pelaku perusakan bangunan RS tersebut. Selain itu meminta Komisi Pemberantas Korupsi untuk menindaklanjuti penjualan aset tersebut, karena harga bangunan yang sudah berusia ratusan tahun itu sangat tinggi. Dia juga meminta agar segala upaya penghancuran RS di stanvaskan.
Pakar hukum USU, OK Saidin juga menilai perlu untuk melaporkan penjualan RS dengan alasan divestasi menutupi kerugian perusahaan oleh PTPN II ke KPK. Karena, sebagai mantan konsultan PTPN II, dia mengaku tahu betul perilaku korupsi para direksi perusahaan BUMN itu. “D i v e s t a s i i t u h a n y a merupakan modus direksi untuk menjual aset tersebut ke swasta. Mereka kan memang korupsi, makanya perusahaan merugi sementara direksi kaya raya,” ujarnya. Sebelumnya, sejarawan Belanda Dirk A. Briskool menceritakan, RS Deli adalah situs yang sangat penting dalam sejarah perkembangan Kota Medan. Karena bangunan yang didirikan pada 1870 itu merupakan salah satu bangunan pertama yang didirikan Deli Maatschapij, perusahaan perkebunan tembakau milik Belanda di Medan. Seperti diketahui, Medan baru
berkembang pesat setelah perusahaan perkebunan masuk ke daerah ini. “RS Tembakau Deli itu simbol sejarah perkebunan di Medan. RS itu dibangun sebagai tempat pemeriksaan kesehatan para kuli Cina yang didatangkan sebagai pekerja di perkebunan,” kata Dirk yang sudah fasih berbahasa Indonesia. Dia juga mengaku heran mengapa pemerintah tidak berusaha untuk mempertahankan bangunan yang memiliki nilai sejarah sangat tinggi. Dia membandingkan dengan kota London, Roma dan Amsterdam yang pasti mempertahankan bangunan-bangunan bersejarah di sana. Bangunan bersejarah dinilainya juga memiliki potensi wisata, karena banyak turis yang datang untuk melihat kenangan kota kuno. “Kalau di Inggris atau Prancis, pemerintahnya pasti mempertahankan bangunan bersejarah,” sebutnya.(m48)
Waspada/Surya Efendi
KIOS-kios di bawah gedung eks Juwita Shoping Centre Jln. Surabaya simpang Jln. Bandung Medan, ditutup pagar seng tanpa pemberitahuan sehingga menuai protes puluhan pedagang.