23
PEKANBARU SENIN
HARIAN VOKAL
4 Februari 2013/23 Rabiul Awal 1434 H
LINTAS Status PT RAKA dalam Kajian PEKANBARU (VOKAL)-Status PT Riau Agung Karya Abadi (RAKA) hingga saat ini masih belum jelas. Hasil pembicaraan guna menentukan letak PT RAKA apakah masuk ke Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) atau Kampar masih dalam proses. Menurut Asisten I Setdaprov Riau, Abdul Latif, pembahasan untuk memastikan letak PT RAKA tersebut masih dalam proses. Acuan peta kerja yang seharusnya disepakati kedua belah pihak terlebih dahulu belum juga dilakukan. Salah satu penyebabnya karena pertemuan yang digelar minggu lalu tidak dihadiri Pemkab Rohul. "Belum, masih dibahas. Pada pertemuan kemarin, Asisten I Setdakan Rohul tak datang," jelas Latif kepada Harian Vokal, pekan lalu. Menurutnya, target pembahasan penentuan tapal batas antara Rohul dan Kampar belum bisa ditentukan. Namun setelah beberapa item sudah selesai dibahas, baru diketahui letak PT RAKA tersebut nantinya yang kemudian diperkuat dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kep Mendagri) tentang.(mok)
Jangan Politisir Polemik Ibukota Insel PEKANBARU (VOKAL)-Usai kunjungan Komisi A DPRD Riau ke Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) terkait pemekaran Indragiri Selatan (Insel), mendapat tanggapan dari anggota DPRD Riau dapil Inhil, Jabarullah. Dia meyesalkan Komisi A yang tidak pernah mengajak anggota DPRD Riau dapil Inhil untuk turun melakukan mediasi atas polemeik pemekaran Insel tersebut. "Untuk memediasi polemik penetapan Ibukota Insel janganlah dengan pendekatan politis, apalagi dipolitisir. Dan tak perlu juga memperbandingkan pendapat masyarakat dengan Pemprov Riau," kata Jabarullah, akhir pekan lalu. Dikatakannya, turunnya Komisi A ke Kabupaten Inhil dengan tujuan menengahi persoalan pemekaran Insel dinilai sedikit berbaur politis. Apalagi Ketua Komisi A Masnur dinilai tidak pernah menyambung komunikasi kepada wakil rakyat dapil Inhil tersebut. "Saya heran juga kenapa tak diajak untuk sama-sama melakukan kunjungan. Sementara waktu hearing dulu sudah ada kesepakatan agar turun bersama-sama. Kita sudah menunggu juga kabar kapan Komisi A turun, namun kok mereka pergi sendiri. Dari sekian banyak anggota Komisi A, hanya 2 orang saja yang ikut. Janganlah dilakukan pendekatan politis untuk menyelesaikan mesalah Insel," ungkap Jabarullah.(ynl)
Pasien Klinik Chang Hay TCM Kecewa PEKANBARU (VOKAL)-Iman Josua (37) selaku pasien mengaku kecewa dengan pelayanan Klinik Herbal Chang Hay TCM di Jalan Kaharuddin Nasution, Pekanbaru. Pasalnya, penyakit yang dideritanya hingga kini tak kunjung sembuh meski telah banyak menghabiskan uang untuk berobat. "Setelah sembilan hari minum obat dari klinik ini, ternyata tidak ada tanda-tanda perubahan. Sesuai dengan janji yang tertera pada brosur yakni akan diberi garansi jika tidak ada perubahan, maka obat diganti lagi. Tapi mana janji-janji itu," jelasnya, pekan lalu. Dia mengaku telah melunasi biaya pengobatan sebesar Rp1.630.000 ditambah uang administrasi sebesar Rp50.000. Namun penyakit yang d iderinya hingga kini tak kunjung sembuh seperti yang dijanjikan klinik tersebut. "Sesuai yang tertera di brosur, jika tidak ada perubahan dari obat yang diberikan, maka obat akan diganti lagi. Tapi semua itu hanya janji-janji saja. Jadi saya minta uang saya dikembalikan," katanya. Mr Yuda Pranata NS, pengelola klinik saat dikonfirmasi mempersilahkan melapor kepada kepolisian jika merasa tidak sedang. "Siapa yang membayar Anda untuk menghancurkan usaha saya ini. Silahkan Anda tempuh jalur hukum atau laporkan ke pihak kepolisian jika tidak senang," katanya.(rul)
FK PKBM Se-Pekanbaru Raker PEKANBARU (VOKAL)-Setelah terpilih menjadi Ketua Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (FK-PKBM) Kota Pekanbaru, Andi M Amir langsung mengelar Rapat Kerja (Raker) perdana FK PKBM Pekanbaru, Sabtu (2/2) di Restortan Pak Ndut Jalan Sudirman, Pekanbaru dan diikuti sekitar 30 peserta. "Rapat kerja perdana ini kita lakukan untuk menyatukan program yang akan kita susun dan akan kita jalani pada tahun pertama ini," kata Andi. Selain menyatukan visi dan menyusun program masing-masing bidang, kata Andi, raker ini juga untuk berbagi informasi terkait dengan pelaksanaan Ujian Nasional Paket Kesetaran (UNPK) tahun 2013. Mengingat pada tahun ini pelaksanaan UNPK sedikit berbeda dengan tahun lalu mulai dari jadwal ujian, sistem dan sebagainya. "Banyak hal baru yang harus kita ketahui dari UNPK tahun 2013. Untuk itulah, selain menyusun program masing bidang, raker ini kita manfaatkan untuk berbagi dan menyebarluaskan informasi yang kita peroleh terkait deng an UNPK tahun 2013 yang sed ikit berbeda dari UNPK tahun sebelumnya," kata Andi.(ind) Penanggung Jawab/Redaktur: ZUKRI SUBAYANG
HUMAS
WALIKOTA Pekanbaru Firdaus (kiri) didampingi Asiten II Dorman Johan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Azmi, Kabag Humas Azharisman Rozie dan tokoh masyarakat, melalukan ispeksi mendadak galian C di Kelurahan Kulim, Tenayan Raya, Pekanbaru, Sabtu (2/2).
Wako: Evaluasi Izin Galian C PEKANBARU (VOKAL)-Walikota (Wako) Pekanbaru Firdaus menginstruksikan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Pekanbaru untuk segera mengevaluasi izin galian C yang ada di Pekanbaru. Pasalnya, galian C ilegal tersebut akan dapat merusak lingkungan. Hal itu ditegaskan Firdaus saat menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah lokasi galian C di Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Sabtu (2/ 1) pekan lalu. Menurut Firdaus, setelah dilakukan evaluasi perizinan
galian C nanti, BLH diminta untuk langsung menindaklanjuti dengan menutup lokasi galian C yang tidak memiliki izin dari Pemko Pekanbaru alias ilegal. "Galian C ini kan bisa berdampak terhadap kerusakan lingkungan, jadi sangat perlu dilakukan pengawasan.
LAPORAN: ABDUL/ PEKANBARU Bagi galian C yang tidak ada izin harus ditutup, makanya saya minta BLH melakukan evaluasi izinnya," ujar Firdaus. Setelah dilakukan penindakan nantinya, sebut Firdaus, Camat beserta Lurah se-Kota Pekanbaru diminta untuk ikut berperan aktif dengan terus melakukan monitoring terhadap aktivitas yang dilakukan masyarakat di kawasan masing-masing. "Monitoring aktivitas galian
C ini juga kita mintan kepada Bagian SDA (Sumber Daya Alam, red) untuk bekerja sama dengan BLH, Camat maupun Lurah. Untuk pengawasan ini butuh kerja sama semua pihak atau instansi terkait," kata Firdaus. Dalam sidak yang didampingi Asisten II Setdako Pekanbaru Dorman Johan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU)
Pekanbaru Azmi, Kebag Humas Setdako Pekanbaru Azharisman Rozie ini, rombongan Walikota berhasil menemukan beberapa lokasi galian C di Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya, yang disinyalir tidak memiliki izin. Untuk itu, Firdaus meminta SKPD terkait untuk sesegera mungkin menindaklanjuti hasil sidak lapangan ini. (***)
„ Januari-April 2013
Operasional Bus TMP Relokasi PKL Pertengahan Februari Tuntas Dianggarkan Rp4 M PEKANBARU (VOKAL)-Tim Yustisi Kota Pekanbaru menargetkan relokasi (pemindahan) pedagang kaki lima (PKL) ke lokasi yang telah disediakan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru akan rampung menjelang 17 Februari mendatang. Kepala Kantor (Kakan) Satpol PP Kota Pekanbaru Baharuddin kepada Harian Vokal, Minggu (3/ 2) mengatakan, dari Surat Keputusan (SK) Walikota Pekanbaru ditargetkan pada 17 Februari 2013 mendatang seluruh PKL di Kota Pekanbaru sudah dapat diatasi. Untuk itu, diminta kepada PKL agar segera pindah ke tempat-tempat yang telah disediakan pemerintah. "Kami bukan melarang PKL berjualan, yang kita inginkan PKL dapat berjualan di lokasi yang telah diizinkan Pemko Pekanbaru. Jika pedagang mau menuruti aturan yang diterapkan saat ini, tentunya tidak perlu Satpol PP harus turun tangan menyelesaikannya," jelas Baharudin. Atas sikap keras yang ditunjukkan PKL saat ini, dia mengaku harus melakukan penertibkan dengan paksa. "Kita sudah lunak kepada mereka, kita berikan surat teguran, namun tak digubris. Kita pindahkan secara perlahan mereka melawan, tentunya kekerasan tak terhindarkan," tutur Baharudin. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo), Dedi Gusredi mengatakan, pihaknya akan terus mem-
bantu Satpol PP dalam menegakkan Peraturan Daerah (Perda) di Kota Pekanbaru. Namun, Dishub hanya mengatur persoalan kelancaran lalu lintas ketika Satpol PP melakukan penertiban. "Kami hanya mem-back up Satpol PP dalam penertiban. Ketika Satpol melakukan penertiban tentunya jalan menjadi macet, dan di sinilah tugas Dishub mengurangi kemacetan tersebut," ujarnya. Menjelang selesainya penertiban, demikian Dedi, Dishub akan terus menurunkan personel untuk mendamping Satpol PP. "Kita akan terus turunkan 8 personel Dishub setiap kali Satpol PP melakukan penertiban. Karena dalam SK sudah diputuskan bahwa Dishub harus menurunkan 8 personel untuk satu rombongan penertiban," jelas Dedi. Pantauan di lapangan pada Sabtu (2/2) malam menyebutkan, aktivitas PKL Taman Kota di Jalan Cut Nyak Dien sudah tidak terlihat lagi. Kondisi ini pun membuat arus lalu lintas yang biasanya macet kini menjadi lancar. Ani (35), salah seorang pengguna jalan mengaku bahwa dahulunya setiap malam minggu Jalan Cut Nyak Dien sulit dilalui kendaraan. Semenjak penertiban PKL oleh Satpol PP baru-baru ini, arus lalu lintas kini sudan lancar. "Saya selaku masyarakat tentu merasa senang, sebab lalu lintas saat ini sudah tidak macet lagi," ujarnya.(fik)
Januari, 13 Kasus DBD Terjadi PEKANBARU (VOKAL)-Penderita demam berdarah dengue (DBD) di Kota Pekanbaru hingga minggu ke empat atau hingga akhir Januari 2013 sudah berjumlah 13 kasus. Jika dibandingkan jumlah kasus DBD Januari 2012 lalu, kasus Januari tahun ini mengalami penurunan yang cukup signifikan. Demikian diungkapkan Kepala
Dinas Kesehatan (Kadiskes) Kota Pekanbaru Rini Hermiyati kepada Harian Vokal, Minggu (3/2). "Januari tahun lalu penderita DBD sebanyak 23 kasus, sedangkan Januari tahun ini hanya 13 kasus. Artinya ada penurunan kasus sebanyak 10 kasus, penurunan ini cukup signifikan sekali," jelas Rini. Untuk menekan angka penderita DBD di Kota Pekanbaru,
ANDIKA
CAT JEMBATAN - Seorang pekerja tengah mengecat jembatan penyeberangan orang di Jalan Sudirman persimpangan Jalan Sam Ratulangi, Pekanbaru, Jumat (1/2).
sebut Rini, Diskes terus melakukan penyuluhan dan sosialisasi penanggulangan DBD kepada masyarakat dan juga akan melakukan penambahan posko juru pemantau jentik nyamuk (Jumantik) di 16 kelurahan yang ada di Kota Pekanbaru. Dengan ditambahnya 16 Pos Jumantik pada tahun ini, maka jumlah Pos Jumantik akan menjadi 41 pos. "Sebelumnya sudah ada 25 pos. Satu pos itu akan kita standby-kan sebanyak 25 Tim Jumantik yang akan melakukan pemantauan jentik nyamuk ke rumah-rumah warga," ujarnya. Terkait perubahan musim yang tidak teratur dari musim hujan ke musim kemarau seperti yang terjadi saat ini, Rini memastikan hal itu tidak terlalu berdampak terhadap perkembangan jentik nyamuk aedes aegypti. "Yang penting kepada masyarakat kita imbau jaga selalu kebersihan rumah dan lingkungan sekitarnya dengan selalu menerapkan 3M, yakni menguras, membuang dan mengubur barang-barang bekas yang bisa menampung air. Sebab barangbarang itu bisa dijadikan sebagai tempat berkembang biak nyamuk aedes aegypti tersebut," pungkasnya.(abd)
operasional bus TMP PEKANBARU (VOempat bulan ke deKAL)-Pada tahun ini, pan, sebut Dedi, Pemerintah Kota Pemko Pekanbaru (Pemko) Pekanbaru telah menetapkan kembali mengalokabesaran target yang sikan anggaran sebeharus direalisasikan sar Rp4 miliar untuk Dishub yakni sebebiaya operasional sar Rp2 miliar. "Tarbus Trans Metro Peget Rp2 miliar ini kita kanbaru (TMP). Angoptimis bisa tercapai garan itu akan berDEDI GUSRIADI nantinya," ujarnya. fungsi untuk memeTerkait penerapan kartu flazz nuhi biaya operasional hingga di bus TMP, Dedi menjelaskan April 2013 mendatang. sesuai kesepakatan antara Kepala Dinas Perhubungan Pemko Pekanbaru dengan Bank Komunikasi dan Informatika BCA, penerapan kartu flazz ini (Kadishubkominfo) Kota Pekanakan dimulai pada minggu kedua baru Dedi Gusriadi, kepada Harian bulan ini. "Penerapannya tidak Vokal, Minggu (3/2) mengatakan, jadi Mei nanti, tapi akan segera Pemko hanya mengalokasikan di-launching pada minggu kedua anggaran operasional untuk Februari ini," ujarnya. empat bulan pada tahun ini Meski kartu flazz akan segera dikarenakan awal Mei 2013 menditerapkan di bus TMP pertedatang pengelolaan bus TMP ngahan bulan ini, namun hingga akan segera dialihkan ke Perusakini baik Dishub maupun Bank haan Daerah (PD) PembanguBCA belum pernah melakukan ngan Kota Pekanbaru. sosialisasi kepada masyarakat "Pengelolaan bus TMP oleh tentang proses pemakaian dan Dishub pada tahun ini hanya isi ulang kartu flazz tersebut. untuk empat bulan saja yakni "Memang sosialisai belum, hingga akhir April. Terhitung sosialisai ini nanti akan langsung awal Mei 2013 nanti bus TMP ini dilakukan Bank BCA termasuk di akan dikelola PT Konsorsium mana saja lokasi isi ulang kartu yang merupakan anak cabang flazz ini. Bisa saja nanti di pusat dari PD Pembangunan Pekanperbelanjaan atau pun di ponsel, baru," jelasnya. itu Bank BCA yang menentuUntuk target Pendapatan kan," ucapnya.(abd) Asli Daerah (PAD) dari hasli
Partai Demokrat Pekanbaru Lakukan Fogging PEKANBARU (VOKAL)-PAC Partai Demokrat Kota Pekanbaru melakukan fogging di kawasan RT 2 RW 10 Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru, Minggi (3/2). Kegiatan ini dilakukan guna menindak lanjuti keresahan masyarakat terhadap penyakit demam berdarah dengue (DBD). Ketua PAC Partai Demokrat Payung Sekaki, Safri Maradu Siregar mengatakan, kegiatan bakti sosial ini atas perintah DPC Demokrat yang mana sebelumnya ada laporan masyarakat tentang salah seorang warha yang terinfeksi DBD. Mendengar hal itu, PAC Demokrat langsung menanggapi dengan melakukan fogging. "Karena ada laporan dari RW
10 RT 02 bahwa ada masyarakat terinfeksi DBD, maka kita dari pengurus DPC Payung Sekaki harus cepat menanggapi itu. Makanya hari ini (kemarin, red) kita melakukan fogging," ujarnya. Dia menjelaskan, pihaknya melakukan kegiatan ini bekerja sama dengan Dinas Kesehatan (Diskes) dan pihak kecamatan. Sebab peralatan yang ada di kecamatan tidak sebanding dengan jumlah penduduk sehingga akan membuat kesulitan melakukan fogging ini. "Atas hal itulah kita bantu," katanya. "Kita sangat senang dengan kegiatan ini. Karena DBD kan penyakit berbahaya. Kita juga berharap fogging ini dilakukan minimal 6 bulan sekali," ujar Ketua RW 02, Asliani. (ynl) Perwajahan: ZULQIFLI