SENIN SABTU
15
HARIAN VOKAL
4 Februari 2013/23 Rabiul Awal 1434 H HARIAN VOKAL
Status PT Agro Gamestran Ilegal „ Belum Ajukan Perizinan ke Disbun
LINTAS Jalan di Kuantan Babu Sangat Sempit RENGAT(VOKAL)-Jalan di Desa Kuantan Babu yang menjadi akses warga menuju Kota Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), tepatnya di kilometer 6, dinilai sudah terlalu sempit sehingga perlu diperlebar. Tujuanya adalah untuk menunjang aktivitas pengguna jalan supaya lebih lancar. Menurut salah pengurus LSM Tim Peduli Masyarakat Indragiri (TPMI), Asnan, semakin ramainya aktivitas lalu lintas di jalan tersebut, membuat banyak pengendara harus ekstra hatihati. Bahkan karena sempitnya jalan, banyak para pengendara motor nyaris kecelakaan. "Jalan tersebut perlu pelebaran, apalagi saat ini aktifitas pengguna jalannya sangat padat. Bahkan terkadang terjadi kecelakaan, saling senggol antar pengguna jalan," katanya seperti dilansir inhusatu.com. Kini, lanjut Asnan, bila mobil dari dua arah berlawanan ada melewati ruas jalan tersebut, satu di antaranya harus menepi dan berhenti karena badan jalan terlalu sempit. Asnan mendesak pemerintah memberikan perhatian terkait sempitnya jalan ini. "Selama ini warga berinisiatif menimbun sisi kiri kanan badan jalan dengan tanah untuk pelebaran jalan tersebut, belum ada pembangunan dari pemerintah," jelasnya. (ymg,mza)
RENG AT(V OKAL) RENGA T(VOKAL) OKAL)-Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), tidak mengakui keberadaan PT Agro Gamestran (AG) yang membuka lahan perkebunan kelapa sawit seluas ratusan hektar di Km 12, Desa Danaurambai Kecamatan Batanggansal, karena belum pernah mengajukan perizinan. Kepala Dinas Perkebunan Indragiri Hulu, Hendrizal mengatakan, perusahaan tersebut juga telah mengambil lahan warga selebar 25 meter dengan panjang
200 meter. Selama ini, perusahaan tersebut tidak pernah mengurus perizinan di Disbun Inhu. "Nanti kita akan turun ke lapangan. Kita akan cek legal for-
mal pembangunan kebunnya," ujar Hendrizal seperti dilansir halloriau.com, Minggu (3/1). Terpisah, Kabid Produksi Disbun, Paino membenarkan bahwa PT AG di KM 12 Desa Danaurambai Kecamatan Batanggansal belum terdaftar di Disbun Inhu. "Apapun bentuk usaha perkebunan wajib mengurus izin di pemerintahan," tegas Paino. Selain itu, PT AG juga disinyalir telah mencaplok lahan milik warga Desa Danau Raumbai, Keca-
matan Batang Gansal. Persoalan ini dikhawatirkan menambah persoalan lahan di Inhu. Padahal sejumlah persoalan lainnya belum diselesaikan Pemkab. Ketua Fraksi Demokrat DPRD Inhu Adila Ansori menegaskan, instansi terkait harus serius melakukan penyelesaian konflik lahan antara masyarakat dengan perusahaan. Jika ditemukan bukti perampasan lahan masyarakat, Dinas Perkebunan, Tapem, Pelayanan Perizinan
Terpadu (PPT) dan Bagian Hukum harus berani mengeluarkan surat ingklaf. "Jangan seperti persoalan Palma Grup yang tidak ada akhirnya. Jangan lagi terulang dan harus dituntaskan," katanya. Menurutnya, PT AG yang tidak terdaftar di Inhu harus diberikan sanksi tegas. Apalagi, legalitas perusahaan tersebut di Inhu tidak jelas. "Jangan keberadaan perusahaan menimbulkan konflik," harapnya. (ymg,mza)
Mobil Dinas Mulai Pakai Pertamax RENGAT(VOKAL)-Terhitung sejak Jumat (1/2) kemarin, semua mobil dinas (Mobdis) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), harus menggunakan bahan bakar minyak (BBM) bensin non subsidi atau pertamax. Sementara untuk kendaraan plat merah berbahan bakar solar, akan beralih mulai 1 Maret mendatang. Dilarangnya Mobdis menggunakan BBM bersubsidi diegaskan dalam Peraturan Menteri (Permen) Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) No 1 Tahun 2012 tentang Pengaturan Pengendalian Penggunaan BBM jenis tertentu. "Kendaraan dinas yang biasa gunakan BBM jenis bensin saat ini sudah harus menggunakan pertamax," ujar Kepala Dinas Perdagangan Industri dan Pengolahan Pasar (Disperindagpas) Ilyanto akhir pekan kemarin, seperti dilansir halloriau. Dikatakannya, pelarangan Mobdis menggunakan BBM bersubsidi tersebut, sudah pernah dibahas dalam pertemuan di Pekanbaru belum beberapa waktu lalu. "Sumatera dan Kalimantan sudah diberlakukan," ujar Ilyanto. (ymg,mza)
"HGU PT TPP Bukan Urusan PP" RENGAT(VOKAL)- Ketua Pemuda Pancasila (PP) Kecamatan Pasir Penyu, Windi Harto membantah keras keterlibatan organisasinya dalam perpanjangan HGU PT Tunggal Perkasa Plantations (TPP). Windi mengaku tidak bisa mentolerir adanya pihak-pihak yang mengkaitkan permasalah PT TPP dengan organisasinya. "Tidak ada hubungan perpanjangan HGU PT TPP dengan PP. Mau diperpanjang atau tidak HGU perusahaan perkebunan sawit tersebut bukan urusan organisasi. Tuntutan salah satu koperasi perusahaan tersebut tidak ada hubungan PP," tegas Windi akhir pekan lalu, seperti dilansir inhusatu.com. Windi mengakui pihaknya pernah menandatangani surat pernyataan sikap yang intinya perpanjangan HGU PT TPP diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, dinas dan badan terkait. Saat ini beredar isu bahwa seolah-olah PP membekingi PT TPP dalam perpanjangan HGU. Di tempat, terpisah tokoh masyarakat Pasir Penyu, Aboes Zalm menyayangkan adanya pihakpihak yang mengkaitkan organisasi dengan perpanjangan HGU PT TPP. Sikap demikian merusak citra organisasi apalagi organisasi sebesar PP. "Kita meminta kepada pihak yang membawa nama organisasi dalam perpanjangan HGU PT TPP untuk menghentikannya. Sebelum timbul permasalahan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat," jelas Aboes Zalm dengan nada tinggi. (ymg,mza)
Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Pengadilan Negeri Rengat Pengadilan Agama Rengat Kejaksaan Negeri Rengat PDAM Kantor Satpol PP Kodim 0302 Inhu Polres Inhu Polsek Peranap Polsek Lirik Polsek Pasir Penyu RSU Indrasari Rengat
: : : : : : : : : : : : :
0769-341009 0769-311341 0769-341059 0769-341102 0769-341271 0769-21634 0769-341137 0769-21035 0769-21110 0769-561110 0769-41033 0769-41110 0769-341066
FRASETIA
Puluhan truk pengangkut barang harus antri di Jalan Lintas Tengah (Jalinteng) yang rusak parah, tepatnya di Desa Baligan, Kecamatan Batang Cenaku, Sabtu (2/2).
Masyarakat Goro Perbaiki Jalinteng RENGAT(VOKAL) RENGAT(VOKAL)-Masyarakat Baligan, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indargiri Hulu (Inhu), bergotong royong memperbaiki Jalan Lintas Tengah (Jalinteng) yang rusak parah di sejumlah titik. Masyarakat prihatin melihat truk-truk pengangkut barang sering terperosok selama berjam-jam di jalan yang masih berupa tanah kuning itu. Baslaini, seorang supir truk pengangkut kelapa sawit yang sering melintasi jalan tersebut kepada Vokal mengatakan, dirinya merasa bersyukur masyarakat setempat masih peduli dengan kerusakan Jalinteng. Mereka rela menyisihkan waktu dan tenaga untuk memperbaiki jalan yang menjadi urat nadi perekonomian daerah setempat. "Jadi mobil atau kendraan yang melintas tidak terperosok lagi. Selama ini sering terjadi antrian panjang dikarenakan truk tidak bisa
melintas apabila ada mobil yang terpuruk," ujarnya, Sabtu (2/2). Menurutnya, jika pun masyarakat meminta sumbangan saat gotong royong tersebut, merupakan hal yang wajar. Lagi pula, kata Baslaini, masyarakat tidak memaksa para sopir untuk menyumbang. "Beruntung masih ada masyarakat yang peduli dengan rusaknya jalan tersebut. Seharusnya kerusakan jalan itu tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Propinsi, yang seakan-akan membiarkan rusaknya jalan," kritiknya. Masyarakat asli Batang Cenaku ini mengatakan, kerusakan Jalinteng ini sudah terjadi sejak lama. Ketika musim hujan, sebutnya, masyarakat setempat pasti mengeluh. Pasalnya angkutan sembilan bahan pokok (sembako) tidak bisa melintas sehingga harga kebutuhan sehari-hari membengkak. "Demikian pula hasil tani ma-
syarakat, tak akan bisa dijual karena membusuk di tengah jalan yang terpuruk itu. Padahal jalan itu satusatunya akses masyarakat keluar masuk kota. Jalan itu menghubungkan Baligan dengan Kuala Kilan, Aur Cina hingga Lubuk Kandis," pungkasnya. Terpisah, Bupati Inhu, Yopi Arianto menjelaskan, pemerintah daerah telah berkoordinasi dan mendesak Pemerintah Propinsi Riau dan Pusat untuk segera menuntaskan perbaikan Jalinteng. Menurutnya, dengan kondisi Jalinteng saat ini, pastinya warga yang akan kesulitan. "Jalinteng merupakan wewenangnya Pusat dan Propinsi. Namun secara bertahap, perbaikan telah berjalan. Tidak hanya Jalinteng, Jalan Lintas Selatan (Jalinsel) dan Jalan Lintas Timur (Jalintim) juga skala prioritas perbaikan," singkatnya. (frs)
Warga Redangseko Senang Sudah Nikmati Listrik RENGAT(VOKAL) RENGAT(VOKAL)-Keberadaan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) di Dusun 05 Desa Redangseko, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) membuat senang masyarakat setempat. Sejak PLTG mulai aktif mengaliri listrik ke rumahrumah warga sejak sebulan yang lalu, pengeluaran warga jauh berkurang dari biasanya. Ketua RT 08 Dusun 05 Redangseko, Kaliman (45), bila biasanya setiap rumah harus membayar listrik Rp400 ribu per bulan, kini dengan adanya listrik PLTG rata-rata warga hanya membayar Rp40 ribu setiap bulannya. "Kami sangat merasakan manfaat PLTG ini, khususnya berapa yang kaimi bayar setiap bulannya untuk kebutuhan listrik. Dulu kami harus membayar 400 ribu, tapi sekarang hanya 40 ribu saja," katanya seperti dilanasir inhusatu.com, Minggu (3/1). Bukan hanya itu, Kaliman juga menyatakan, lis-
trik dari PLTG membuat suasana dusun di Redangseko juga semakin ramai dan hidup. "Sekarang saya bisa lega karena dengan adanya listrik PLTG ini, saya bisa berkumpul nonton televisi dan menikmati hari liburan dengan keluarga di rumah. Sebelum PLTG masuk, katanya, biasanya warga harus membeli minyak solar untuk menghidupkan mesin Diesel. Tapi kini mereka tidak perlu lagi repot membeli solar untuk menikmati listrik. Sebulan yang lalu sewaktu belum masuk PLTG, ia dan warganya memakai mesin genset sendiri untuk penerangan. Uang yang harus dikeluarkan untuk membeli minyak dan oli dalam sebulan sekitar Rp400 ribu. "Itupun kami hidupkan dari jam 6 sore sampai jam 12 malam. Sekarang Alhamdulilah kami sudah tidak repot-repot lagi untuk memikirkan bagaimana cara untuk membeli minyak solar, karena sudah ada PLTG," pungkasnya. (ymg,mza)
OBRIN
FOTO BERSAMA - Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, Agus Rianto (tengah) foto bersama dengan para camat usai acara pelantikan di Gedung Gerbang Sari Kantor Bupati, Jumat (1/2) kemarin.
„ Garap Lahan di Luar HGU
BPN Inhu Tak Berwenang Tangani PT TPP
RENGAT(VOKAL) RENGAT(VOKAL)-Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) tidak memiliki kewenangan dalam persoalan yang kini dihadapi PT Tunggal Perkasa Plantatoins (TPP) terkait penggarapan lahan di luar hak guna usaha (GHU). Kewenangan tersebut merupakan domainnya BPN Provinsi Riau. "BPN disetiap tingkatan memiliki kewenangan tersendiri, baik untuk pengukuran maupun dalam penentuan sikap atas luas HGU suatu perusahaan. Penanganan masalah pengukuran lahan dan pengambilan sikap untuk luas lahan PT TPP sesuai HGU merupakan kewenangan BPN Provinsi Riau," ujar Kepala BPN Inhu, Subiakto yang dikonfirmasi wartawan akhir pekan kemarin, dikutip dari riauonline.com. Persoalan kelebihan lahan diliar HGU PT TPP ini, menurutnya bisa saja mengarah kepada lahan tanpa surat. Namun Subiakto belum mau berkomentar saat ditanya apakah PT TPP dalam hal ini telah melanggar hukum. "Itu domainnya Kanwil. Hanya Kanwil yang bisa memberikan pernyataan tentang kelebihan lahan tersebut. Kita masih menunggu intruksi dan arahan dari BPN Riau," tegasnya. Kemplang Pajak Seperti diberitakan Harian Vokal sebelumnya, PT Tunggal Perkasa Plantation akhirnya terbukti menggarap lahan melebihi hak guna usaha (HGU) yang diberikan. Berdasarkan hasil pengukuran ulang yang dilakukan tim bentukan Pemerintah Kabupaten Inhu, total kelebihan lahan dari dua HGU PT TPP adalah seluas 1.108,6 hektar. Hal ini berdampak terhadap perhitungan pajak perusahaan yang bernaung di Astra Agro Lestari tersebut. Kelebihan areal perkebunan yang diusahakan PT TPP itu diungkapkan anggota Tim Ukur Ulang atau Inventarisasi Lahan Perkebunan PT TPP, Paino saat ekspos terkait hasil ukur ulang areal perkebunan tersebut di ruang rapat Kantor Bupati Inhu, Selasa (29/1) lalu. Menurut tim, pada saat dilakukan pengukuran, areal kebun PT TPP secara keseluruhan mencapai 14.920 Ha. Jika dibandingkan dengan luas
areal yang ada pada HGU yang dimiliki PT TPP, pada HGU I seluas 10.244 ha dan pada HGU II seluas 3.627 ha, ditemukan selisih luas lahan sekitar 1.108,6 ha. Itupun belum dikalkulasilan dengan luas parit gajah yang dibangun oleh PT TPP yang luas secara keseluruhannya 42 ha. Dengan demikian, diperkirakan kelebihan luas areal PT TPP tersebut adalah seluas 1.150,6 Ha. Rapat ekspose ini dipimpin Ketua Tim yang juga Sekdakab Inhu, H Raja Erisman, dihadiri Ketua DPRD Inhu, Ahmad Arif Ramli, Kepala Dinas Perkebunan, H Hendrizal, Kepala Dinas Kehutanan, H Suseno Adji, BPN Inhu, Komisi A DPRD Inhu, Suradi, Ivan Rivky, Hafizon Ramadhan, Arifuddin Ahalik, Tim Ahli dari PT Kindo, Hafis Ahmad S.MT, camat, kepala desa setempat. Raja Erisman menyampaikan, tim yang terdiri dari Dinas Perkebunan, Kehutanan, Tapem dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Inhu telah melakukan pengukuran ulang lahan perkebunan PT TPP dengan mengunakan alat GPS di berbagai titik batas areal perkebunan. Hasilnya areal yang digarap PT TPP melebihi HGU yang dikantongi. "Hasil pengukuran tim di lapangan, HGU pertama dengan luas lahan 10.244,4 hektar, tidak ada kelebihan areal. Tapi HGU kedua dengan luas 3.627 ha, berlebih seluas 1.108,6 ha," katanya. Dengan adanya kelebihan penggarapan lahan ini, Pemerintah Kabupaten dan DPRD Inhu akan menindaklanjuti dan memprosesnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. "Karena hal ini berdampak pada pemasukan daerah Inhu," kata Erisman. Anggota Komisi A DPRD Inhu, Arifuddin Ahalik saat dikonfirmasi mengatakan, dirinya meminta pemerintah segera mengambil sikap tegas terhadap PT TPP. Menurut hasil ukur ulang pengukurun luas areal milik perusahaan itu, terdapat kelebihan luas areal yang telah digarap selama ini. "Itu berarti selama ini PT TPP telah melakukan pembohongan publik dan membayar pajak tidak sesuai kondisi yang sebenarnya," katanya. (ymg,mza) Perwajahan: ZULQIFLI
Penanggung Jawab/Redaktur: MARZULI ADI