23
PEKANBARU SABTU
HARIAN VOKAL
2 Februari 2013/21 Rabiul Awal 1434 H
LINTAS Penertiban Parkir Kewenangan Satlantas PEKANBARU (VOKAL)-Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Pekanbaru mengaku tidak memiliki kewenangan dalam melakukan penertiban parkir ilegal di badan jalan yang ada di Kota Pekanbaru. Kepala Dishubkominfo Pekanbaru, Dedi Gusriadai saat dijumpai Harian Vokal, Jumat (1/ 2) mengatakan, sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sejumlah kewenangan Dishub seperti penertiban parkir di badan jalan, razia Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Uji Layak Kendaraan atau yang disebut dengan uji KIR itu sepenuhnya menjadi kewenangan pihak kepolisian dalam hal ini Satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas). "Jadi, sesuai UU itu fungsi-fungsi seperti pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli lalu lintas bukan menjadi kewenangan Dishub, melainkan kewenangan petugas kepolisian. Jadi, kita tidak boleh melakukan penindakan maupun penertiban parkir," jelas Dedi. Dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tersebut, terang Dedi, kewenangan petugas Dishub secara umum hanya dilaksanakan di terminal dan atau tempat alat penimbangan yang dipasang secara tetap. Meskipun demikian, dalam keadaan tertentu kewenangan tersebut dapat dilaksanakan di jalan dan harus tetap berkoordinasi dan didampingi petugas kepolisian. "Kalau kita ingin melakukan penindakan seperti razia dan penertiban parkir itu, maka kita harus didampingi langsung oleh Satlantas," sebut Dedi. Terkait keberadaan parkir di badan Jalan Soekarno Hatta tepatnya di depan Mal SKA Pekanbaru, Dedi mengatakan keberadaan parkir di kawasan ini merupakan parkir ilegal. "Itu parkir ilegal, tidak ada izin. Di kawasan itu kan sudah kita pasang rambu-rambu dilarang parkir, tapi tetap juga dijadikan lokasi parkir. Jadi sekali lagi saya katakan untuk penindakannya itu kewenangan Satlantas," ucap mantan Kadis PU Pekanbaru ini. Berdasarkan pantauan di kawasan Mal SKA tampak berdiri beberapa rambu-rambu pelarangan parkir yang didirikan Dishubkominfo Pekanbaru, namun tetap saja puluhan kendaraan roda dua baik milik pengunjung Mal SKA maupun angkutan umum parkir di kawasan tersebut. (abd)
Tingkatkan Sarana dan Prasarana Pendidikan PEKANBARU (VOKAL)-Pengamat Pendidikan, Miko Lesmana mengatakan, Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Riau sudah semestinya meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, serta membina sumber daya manusia (SDM) tenaga guru. "Sebenarnya bukan hanya di tahun 2013 ini saja kepedulian Disd ik dalam memperhatikan keberadaan sarana pendidikan dan tenaga guru. Apalagi setiap tahunnya selalu dianggarkan dana di APBD untuk itu," ungkapnya, Jumat (2/2). Ia mencontohkan seperti Kabupaten Bengkalis yang terkenal dengan besarnya anggaran di APBD. Namun saat ini di Bengkalis masih ditemui sejumlah sarana pendidikan yang kondisinya kurang memadai. "Tidak hanya di Kabupaten Bengkalis saja, tapi hampir di seluruh kabupaten/kota di Riau ada sarana pendidikan yang kurang memadai," katanya. Dia mengatakan, alokasi dana untuk dunia pendidikan semestinya tepat sasaran sehingga mampu menunjukan kualitas dari sektor pendidikan itu sendiri. Jangan sampai masih ada siswa yang belajar di lantai akibat tidak ada sarana dan prasarana. "Selama ini terkesan peningkatan sarana pendidikan serta perhatian penambahan tenaga guru di masih jauh dari 'jangkauan' pemerintah. Baik itu di tingkat provinsi maupun kabupaten/ kota. Akibatnya, banyak masyarakat mengeluh," katanya. "Kita harap Disdik bersikap tegas jika ada guru-guru yang mendapatkan SK penugasannya di daerah pelosok, tetapi tidak menjalankannya," tambahnya.(rul)
PKL Ancam Duduki DPRD Senin Depan PEKANBARU (VOKAL)-Puluhan pedagang kaki lima (PKL) mengancam akan menduduki DPRD Kota Pekanbaru pada Senin (5/2) depan. PKL juga berencana akan menginap di gedung wakil rakyat dengan membawa perlengkapan dapur dan puluhan tenda. Demikian dikatakan Ketua Dewan Pimpinan Kota (DPK) Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) Pekanbaru, Antony Fitra, Kamis (31/1). Menurutnya, aksi ini sebagai protes lanjutan karena tak diberinya izin untuk menggelar lapak dagangan di Jalan Cut Nyak Dien, Pekanbaru. Antony mengatakan, SRMI sudah siap memback up aksi para PKL ini. Bahkan antara PKL dan SRMI sudah siap menerima segala konsekuensi yang bakal dihadapi nantinya. "Kami sudah siap walau apa pun yang terjadi. Kami akan berhenti sampai tuntutan kami dikabulkan," ujar Antony. Antony mengatakan bahwa pilihan ini harus dilakukan demi meminta kepastian kepada seluruh pihak terkait agar tuntutan PKL dipenuhi. Jika tidak, maka aksi menduduki gedung DPRD tersebut akan diterus dilakukan sampai waktu tidak ditentukan. Selain itu, dia juga mendesak para wakil rakyat untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) tentang PKL. Sebab aspirasi ini sudah disampaikan dalam beberapa kesempatan baik di Pemko maupun DPRD Pekanbaru. "Kita juga akan desak membentuk Pansus," ungkap Antony. (mok) Penanggung Jawab/Redaktur: ZUKRI SUBAYANG
ANDIKA
ANAK PUNK TERTIDUR - Dua anak punk tertidur di samping bangunan ruko di Jalan Cokro Aminoto, Pekanbaru, Jumat (1/2). Meski sering dilakukan razia oleh Satpol PP, namun keberadaan anak pung di Pekanbaru tetap ada.
Realisasi PAD Bus TMP Hanya Rp6 M PEKANBARU (VOKAL)-Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru pada tahun 2012 telah mensubsidi Rp14,7 miliar biaya operasional 20 bus Trans Metro Pekanbaru (TMP) yang dikelola Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Pekanbaru. Namun, TMP sendiri hanya mampu memberikan kontribusi untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pekanbaru sebesar Rp6 miliar. Kepala Dishubkominfo Pekanbaru, Dedi Gusriadi kepada Harian Vokal, Jumat (1/2) mengatakan, dari subsidi sebesar Rp14,7 miliar itu, yang terpakai untuk biaya operasional 20 bus TMP selama 2012 hanya sebesar Rp12,6 miliar. "Dan sisa Rp2,1 miliar sudah kita kembalikan ke kas daerah," jelas Dedi. Untuk target PAD sendiri, sebut Dedi, Rp6 miliar yang telah terealisasi tersebut telah sesuai dengan besaran target
yang ditetapkan Pemko Pekanbaru. Sebab target awal sebesar Rp7 miliar untuk koridor satu, dua dan tiga. Tapi karena koridor tiga tidak jadi dioperasikan pada 2012 lalu, maka besaran target dikurangi menjadi Rp6 miliar. "Dan target ini pun telah terealisasi oleh kita. Dengan terealisasinya Rp6 miliar ini, jadi subsidi pemerintah yang terpakai hanya Rp6,6 miliar dari Rp12,2 miliar yang kita pakai,"
LAPORAN: ABDUL/ PEKANBARU kata Dedi. Lebih jauh diterangkan Dedi, untuk biaya operasional 20 bus TMP per bulannya menghabiskan anggaran sebesar Rp1 miliar. Biaya operasional ini termasuk gaji sUpir, minyak bus, biaya perawatan dan perbaikan bus TMP itu sendiri. Sementara itu, berdasarkan informasi yang didapat dari salah seorang pengguna jasa bus TMP, Eli, dia menyebutkan petugas halte bus TMP seringkali melakukan pencurangan penggelapan biaya pemasukan bus TMP. Menurutnya, petugas halte memperbolehkan masyarakat memasuki atau menggunakan jasa TMP tanpa harus membeli tiket asalkan meninggal uang sesuai harga tiket.
PKL Diminta Patuhi Perda Kota Pekanbaru PEKANBARU (VOKAL)-Anggota Komisi II DPRD Pekanbaru Afrizal Usman meminta pedagang kaki lima (PKL) untuk mentaati Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekanbaru. Jika tidak, Afrizal meminta PKL tersebut untuk berjualan di luar daerah Kota Pekanbaru. Menurutnya, SRMI telah memperalat para pedagang untuk kepentingan dalam melunasi hutang kepada Pemko Pekanbaru. Mestinya yang melakukan penolakan adalah pedagang, namun kenyataanya yang lebih ngotot melakukan penolakan adalah SRMI. Dia menilai aksi ini sudah ditunggangi oleh orang-orang yang memiliki kepentingan terhadap tertentu. "Kita tahu dan masyarakat semua juga tahu bahwa tujuan SRMI mempertahankan pedagang di Taman Kota adalah untuk mendapatkan keuntungan bagi mereka (SRMI) demi menutupi
utang-utang kepada negaskan, bentrok Pemko Pekanbaru. Jaantara PKL dengan di, penolakan ini bukan Satpol PP Pekanbaru murni dari para pedapada Rabu (31/1) magang," jelasnya, Jumat lam lalu akibat ada(1/2). nya provokasi dari Buktinya, demikiSRMI. Fakta di laan Afrizal, SRMI tidak pangan menyebutmampu mengelola kan bahwa para PKL AFRIZAL USMAN tempat berjualan patidak satu pun mera pedagang yang lakukan perlawanan telah disedikan Pemko Pekan- terhadap Satpol PP. Kondisi baru. Bahkan, SRMI saat ini mulai memanas setelah mamasih meninggalkan utang suknya provokasi dari RSMI retribusi kepada Pemko de- yang melakukan orasi dan ngan nilai ratusan juta rupiah. menghina pemerintah. Diberitakan sebelumnya, DP"Kita lihat jelas di televisi RD Pekanbaru diminta mencekal bahwa dalam aksi tersebut SRMI untuk tidak diperbolehkan yang paling dominan adalah demo ke gedung DPRD Pe- pasukan berbaju merah yang kanbaru. SRMI dituding sebagai mengatasnamakan SRMI. Seprovokator dengan tujuan ingin dangkan para PKL hanya ikutmengambil keuntungan dari PKL ikutan di belakang mereka, ini dengan membuat kerusahan di jelas membuktikan bahwa Kota Pekanbaru. yang dominan melakukan Wakil Ketua Komisi I DPRD kerusuhan adalah RSMI," tePekanbaru Kamaruzaman me- gasnya.(fik)
"Biasanya tiket petugas halte yang teitu kan dibeli dulu lah melakukan kecuke petugas halte, rangan tersebut. Dia nanti pas masuk mengaku bahwa pihakbus, tiket kita itu nya telah memecat pediminta sama petutugas yang bersanggas, baru boleh makutan baru-baru ini. "Ya, suk. Tapi saya sememang benar seperti ringkali tidak dikayang disampaikan masih tiket, tapi tetap syarakat itu. Uang diDEDI GUSRIADI bayar dan boleh ambil, tapi tiket tidak masuk ke dalam bus," ujar Eli. dijual. Petugas yang berbuat Menanggapi hal itu, Dedi seperti itu sudah kita pecat," menegaskan bakal memecat tegas Dedi. (***)
Kotoran Walet Bisa Ganggu Pernafasan PEKANBARU (VOKAL)-Izin penangkaran sarang burung walet dipastikan berdampak terhadap lingkungan di sekitar kawasan penangkaran. Dampaknya bisa menyebabkan ganggun pada pernafasan serta terjangkitnya penyakit kulit bagi warga yang melakukan kontak dengan kotoran hewan tersebut. Hal itu ditegaskan Kepala Dinas Kesehatan (Diskes) Kota Pekanbaru, Rini Hermiyati kepada Harian Vokal, Jumat (1/ 2). "Penangkaran walet itu dampaknya yang jelas pada lingkungan. Bau kotoran walet itu bisa mengganggu pernafasan. Kemudian kalau kontak dengan kotorannya bisa menyebabkan timbulnya penyakit gatal-gatal atau penyakit kulit lainnya," jelas Rini. Selain itu berdampak pada lingkungan, sebut Rini, penangkaran walet di tengahtengah pemukiman warga juga bisa mengganggu kepekaan telinga. "Suaranya (walet, red) itu kan bising
sekali. Bahkan kalau sedang stres itu bisa membuat penderitanya suka atau sering marah-marah," ujarnya. Untuk mengantisipasi timbulnya berbagai dampak kepada warga di sekitar penangkaran walet ini, Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru mesti melakukan evaluasi izin penangkaran walet yang telah dikeluarkan. Penangkaran walet yang berada di tengah-tengah kota harus dipindahkan ke kawasan pinggiran Kota Pekanbaru. "Harapan kita perizinan itu harus ditinjau lagi, jangan di tengah-tengah kota, lokasinya harus jauh dari pemukiman atau tepatnya di kawasan pinggiran," harapnya. Lebih jauh dijelaskan Rini, secara kesehatan jarak antara penangkaran walet dengan pemukiman warga minimalnya berjarak 200 meter. "Itu minimalnya. Kalau bisa lebih dijarakkan lagi hingga 250 sampai 300 meter," terangnya.(abd)
„ Diduga Mesum di Mobil
Sepasang Sejoli Diamankan
PEKANBARU (VOKAL)-Sepasang sejoli berinisial FS (25) warga Perumahan Rumbai, Kelurahan Rumbai Pesisir, Kecamatan Rumbai Pesisir dan RT (17) warga Perumahan Griya Arengka Bumi, Jalan Teropong, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, terjaring razia Tim Yustisi saat berduaan di dalam mobil Avanza di Jalan Tuanku Tambusai ujung, Jumat (1/2) sekitar pukul 10.00 WIB. Kepala Kantor (Kakan) Satpol PP Pekanbaru, Baharuddin melalui Kepala Seksi Operasional (Kasi Ops), Asvi Lapari mengatakan, ketika dijaring Tim Yustisi FS dan RT yang belum memiliki hubungan pernikahan ini ditangkap dalam keadaan setengah bugil di dalam mobil Avanza warna biru yang diparkirkan di bawah pohon pinggiran Jalan Tuanku Tambusai tersebut. "FS dan RT ketika ditangkap dalam keadaan setengah bugil," jelasnya. Disebutkan Asvi, kedua pasangan mesum ini akan diberikan pembinaan terlebih dahulu oleh Tim Yustisi sebe-
lum diserahkan kepada masing-masing pihak keluarga. "Kalau tidak dijemput pihak keluarga, mereka (pasangan mesum, red) tidak kita lepaskan. Kalau dilepaskan tanpa sepengetahuan keluarga, nanti kejadian ini akan terulang lagi. Dijemput keluarga ini kita harapkan bisa menjadi efek jera bagi mereka," tegasnya. FS yang merupakan alumni perguruan tinggi dari Sumatera Utara (Sumut) ini mengakui kesalahannya dan siap mempertanggung jawabkan perbuatannya. "Ya Pak, saya tanggung jawab dan mengaku salah," katanya kepada Tim Yustisi. RT yang mengaku masih berstatus sebagai mahasiswi di salah satu Akedemis Kebidanan (Akbid) di Kota Pekanbaru ini juga mengakui kesalahannya. "Saya pakai baju ini (baju SMA, red) diminta sama FS. Katanya saya tidak boleh pakai baju Akbid. Tadinya saya pakai pakaian muslim khusus hari Jumat, tapi FS minta ganti ABDUL saja pakai baju SMA saya dulu," TIM Yustisi memberikan pengarahan kepada pasangan muda-mudi yang diamankan di Kantor Satpol PP ujarnya.(abd) Pekanbaru, Jumat (1/2). Perwajahan: RINTO HARMIKO