CMYK
Riau
16 HARIAN VOKAL
JUMAT 24 Februari 2012/2 Rabiul Akhir 1433 H
LINTAS KGT Sweeping Ruang Rapat Komisi C DPRD PEKANBARU(VOKAL)-Kelompok massa yang mengatasnamakan dirinya Kaukus Global Transparansi (KGT) melakukan mensweeping ruang kerja Komisi C DPRD Riau, Kamis (32/2). Mereka memasuki ruang wakil rakyat tersebut untuk meminta pertanggungungjawab salah seorang anggota komisi C atas pernyataan tentang Revisi Perda No.5 Tahun 2008. "Kami datang kesini untuk mencari anggota DPRD Riau dari Komisi C terkait statmen yang dilontrakannya dimedia massa. Seharusnya ia melindungi kepentingan masyarakat dan bukan melindungi pesanan salah satu pejabat Pemprov ," kata Abu Nazar, koordinator aksi lapangan (Korlap) KGT, Kamis (32/2). "Kami sangat menyesalkan pernyataan Abu Bakar Siddik tersebut. Karena itu, kami menuntut beliau untuk memberikan penjelasan terhadap pernyataan beliau tersebut," ujarnya lagi. Kedatangan massa semula disambut Wakil Ketua DPRD Riau Taufan Andoso Yakin, tetapi hal ini ditolak oleh massa KGT. Sebab kedatangan mereka ini untuk mencari anggota Komisi C DPRD Riau, khususnya Abu Bakar. "Kami tidak mau selain anggota Komisi C DPRD Riau. Karena wakil rakyat tidak bisa dipegang kata-katanya. Maka, kami minta segera hadirkan anggota Komisi C DPRD Riau disini. Jika tidak, kami akan sweeping," katanya. Akibat tidak diterimanya sambutan, Taufan akhirnya meninggalkan massa KGT di tangga Kantor DPRD Riau itu dengan sedikit mengomel. Namun, massa itu tetap melakukan orasi dengan meminta perwakilan anggota Komisi C hadir. Hampir setengah jam berorasi, anggota Komisi C DPRD Riau yang d itunggu tidak kunjung hadir. Maka massa KGT yang semula ditangga DPRD Riau, meringsek masuk kedalam ruangan dan melakukan sweeping diruangan Komisi C DPRD. Tapi saat massa KGT itu masuk diruangan Komisi C DPRD Riau, ternyata tidakpun ada yang tampak. Namun, massa tetap melakukan sweeping hingga keruangan staf komisi serta diruangan pimpinan komisi diduga tempat nyuruk. "Pada kemana ini anggota Komisi C DPRD Riau. Ini saja sudah tampak malas jadi anggota DPRD. Maka kami minta masyarakat menilai tabiat anggota DPRD Riau ini makan gaji buta. Kami datang sampaikan apsirasi," kata Bunyana. (rul)
Gara-gara Kado Ultah
Karyawan PT GH Dapat SP III PEKANBARU(VOKAL)-Nasip apes dialami Pinondang Wetty (36), salah seorang karyawan PT Gandaerah Hendana (GH). Tanpa alasan jelas, ia langsung mendapat surat peringatan (SP) III dari pihak perusahaan. Wetty didamping Kamarudin selaku Ketua LSM Realita kepada wartawan, Kamis (23/2) mengatakan sangat terkejut dengan ketika menerima surat peringatan dari perusahaan. Apalagi, selama 11 tahun ia tidak pernah menerima SP dari perusahaan tersebut. Ia menceritakan pada tanggal 29 Desember 2011 lalu dirinya dipanggil tim auditor perusahaan, Kartono. Pemanggilan itu terkait adanya kado ulang tahun berupa kue yang dikirim anaknya pada bulan Juni 2011 dengan memakai alamat PT Kampar Sarana Industri yang ditujukan ketempat ia berkerja. Kado itu dianggap pelanggaran oleh manajemen PT GH. "Kendati hal ini sudah dijelaskanya kepada sang auditor dan HRD PT GH, namun pihak menejemen tetap bersikukuh bahwa kado kue ulang tahun yang diberikan secara sukarela tersebut sebagai bagian dari pelanggaran berat," katanya. Sehingga sebutnya, tertanggal 16 Februari 2011 itu pihak manajemen menerbotkan SP ke III dengan No.28/HRD/GH/II/2012 ditandatangani CFO Hendry T. Hal inilah menurut Wetty menjabat staf purchasing dinilai tindakan arogan manajemen. "Akibat tindakan manajemen perusahaan itulah, dirinya diliputi rasa tertekan. Sebab selama ini tidak pernah mendapatkan SP, tahu-tahunya dapat SP III. Ini artinya manajemen perusahaan arogan," katanya kini dimutasi ke staf GA. Ketua LSM Realita Kamaruddin yang mendampingi Wetty ini mengatakan, adanya SP III yang diberikan kepada wetty merupakan perilaku kesewenang-wenangan pihak perusahaan pada naker. Artinya, perusahaan tidak memahami UU No 13/2003. "Idealnya, apabila menajemen perusahaan memberikan SP kepada terhadap naker. Kan itu ada aturan dan mekanismenya. Yakni terlebih dahulu diberikan dulu SP I, kemudian baru SP II yang terakhir SP III, ini tidak dilakukan," katanya.(rul)
Penanggung Jawab/Redaktur: IDRUS YAMIN
ANDIKHA
KERJA JALUR DUA - Sejumlah pekerja terus mengesa pekerjaan pembangunan jalur dua Jalan Yos Sudarso, Rumbai, Kamis (23/2). Terlihat para pekerja membawa batu pembatas yang akan ditempatkan di ruas jalan tersebut.
Dishut Diminta Tindak Tegas PT MKS dan PT KS-TSM JAKARTA(VOKAL)-Dinas Kehutanan Riau diminta menindak tegas PT Mitra Kembang Selaras (MKS) dan PT Kurnia Subur/PT Tani Subur Makmur. Kedua perusahaan tersebut dinilai telah melakukan pelanggaran konsesi dan RKT serta melakukan perambahan/okupasi Kawasan Hutan Negara di Kabupaten Indragiri Hulu. LAPORAN: SURYA IRAWAN/ Jakarta Permintaan tersebut disampaikan Koordinator LSM Peduli Masyarakat Indragiri Marwan MR di Jakarta, Kamis (23/2). Ia mengatakan, berdasarkan SK.71/ Menhut-II/20007 tertanggal 23 Pebruari 2007 PT. Mitra Kembang Selaaras memiliki lahan konsensi
14.800 hektar di Kecamatan Lirik Inhu sesuai dengan Ijin Konsesi IUPHHK-HTI. Namun dalam pelaksanaan operasionalnya, PT MKS tidak sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dimana area Hutan Konservasi (penyangga)/ Green Belt sudah ditebang habis, sementara dalam ketentuan pemegang ijin kawasan tersebut harus tetap dipertahankan.
Terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan (RKT) tersebut juga masih ditemui penyelewengan penata usahaan Hasil hutan dimana PT. MKS melakukan penebangan/pemanenan yang tidak sesuai dengan peta blok tebangan RKT tahun 2011 sehinga disinyalir melakukan pelanggaran UU RI No 41 tahun 1999 tentang kehutanan Selanjutnya terhadap area tanaman kehidupan ditemukan bahwa areal tanaman kehidupan yang seharusnya ditanami dengan tanaman berbasis kehutanan seperti karet, durian mangga dan lain-lain ternyata hasil dilapangan areal tersebut sudah menjadi areal perke-
negara mengalami kerugian yang tidak sedikit bila dihitung dari 10 PSDHR saja dikalikan luas area yang disalahgunakan. "Kita minta Dinas Kehutanan Riau sesuai Permenhut P39/Menhut-II/ tahun 2008, PT MKS dikenai saksi adminitrasi, pencabutan izin dan denda 10 kali PSDH/DR," kata Marwan. Sedangkan tindakan perambahan /okupasi Kawasan Hutan Negara yang dilakukan PT Kunia Subur/PT Tani Subur Makmur, LSM Peduli Masyarakat Indgragiri ungkap Marwan, menemukan adanya perambahan yang dilakukan Asun pemilik kedua perusahaan tersebut. (***)
bunan sawit, hal ini terang terangan melanggar ketentuan seluas 800 hektar, oleh PT.Mitra Kembang Selaras. Marwan menjelaskan bahwa PT MKS yang merupakan kontraktor PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) ini, agar menghentikan sementara pengiriman kayu akasianya yang dalam per harinya mencapai 10-20 truk dan selanjutnya akan menyurati Dinas Kehutanan Provinsi Riau untuk menindak tegas perusahaan tersebut sesuai dengan ketentuan P39/Menhut-II/2008 tentang sanksi terhadap pelangaran pemegang ijin IUPHHK.. Akibat pelanggaran RKT yang dilakukan PT MKS, lanjutnya,
Riau-Sumut Capai Kesepakatan JAKARTA(VOKAL)-Pemerintahan Provinsi Riau dan Sumatera Utara (Sumut) bahas soal perbatasan di dua kabupaten yakni, Rokan Hilir (Rohil)-Labuan Batu Selatan (Labusel) dan Rokan Hulu (Rohul)-Padang Lawas (Palas) Rapat untuk menyelesaikan konflik perbatasan tersebut dilakukan di gedung Direktorat Jenderal, Pemerintahan Umum (Ditjend PUM), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kamis (23/2). Rapat yang dipimpin Direktur Batas dan Wilayah Administarsi, Ditjend PUM, Drs Eko Subowo MBA, dari Pemprov Riau hadir Asiten I, Abdul Latief, Kepala Biro Tata Pemerintahan, Rizka Utama bersama Bupati Rohul, Acmad dan Wakil Bupati Rahil, Suyatno AMd. Sedangkan dari Pemprov Sumut hadir Asiten I, Hasholan Silaen, Bupati Labusel, Wildan Aswan Tanjung dan Sekda kabupaten Palas, Gusnar Hasibuan. Dalam rapat yang berlangsung sekitar lima jam itu dihasilkan beberapa kesepakatan sebagai langkah dalam penyelesaian perbatasan di dua kabupaten tersebut. Dalam berita acara yang dibacakan Direkrtur Batas dan Wilayah Administarsi, Ditjend
PUM, Eko Subowo, untuk perbatasan Rohil-Labusel disepakati, penyelesaian permasalahan batas daerah antara Provinsi Riau dan Sumut khususnya pada titik P.153 segmen batas antara kabupaten Rohil dengan kabupaten Labsel berpedoman pada SK Mendagri No. 185.5.980 tertanggal 23 November 1984 tentang garis batas wilayah anatara Dati II Bengkalis di proinsi Dati I Riau dengan Kabupaten Dati II Labuhan Batu di prov Dati I Sumut. Kemudian kata dia, pelacakan di lapangan menggunakan titik kordinat 01o.27'.05,6"$ LU.
dan.100o.20'.12,6". BT sebagai bahan rujukan selanjutnya, sebagai tindak lanjut bupati Rohil dan Labusel serta perangkatnya akan menempatkan pilar sesuai dengan kordinat tersebut serta berdasarkan musyawarah mufakat paling lambat minggu ke empat bulan April 2012. "Setelah kesepakatan tersebut pada angka 1 dan 2 dicapai akan dilakukan peninjauan lapangan yang dihadiri oleh tim penegasan batas daerah (PBD) pusat,,provi dan kab yang berbatasan," ujar Eko. Sedangkan lanjut Eko, la-
ngkah penyelsaian perbatasan Rohul-Palas disepakati, pertama, Pemprov Riau-Sumut, kabupaten Rohul-Palas sepakat untuk menindaklanjuti kesepakatan sebelumnya pada tanggal 21 November 2005. Kedua, khusus titik P49 sampai P.58 kedua pihak sepaiat untuk menggunakan peta Rupabumi Indonesia Indonesia (RBI) terbitan Bakosurtanal sebagai referensi utama dan peta terbitan dinas. Tapograpi TNI-AD sebagai refernsi pelangkap sebagai bahan untuk pelacakan secara kartometrkk di atas peta. Ketiga, pada titik P.49-P.58
akan dilaksanakan rekonstruksi dengan mengikuti batas alam, yaitu Sungai Marubi menuju ke Sungai Teratak Tinggi sesuai dengan kesepakatan tangal 7 Oktober 1998. Keempat, Hasil pelacakan dan rekonstruksi oleh bupati Rohul dan Palas serta tim PBD kedua provinsi berikut titik kordinat pilar batas akan dismapaikan kepada Mendagri paling lambat minggu ke empat bulan April 2012 sebagai bahan penerbitan Permendagri tentang batas daerah antara Provinsi Riau dan Sumut. (san)
Fraksi PDIP Tolak Pansus Revisi Perda No 5 Tahun 2008 PEKANBARU(VOKAL)-Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (FPDIP) DPRD Riau mengeluarkan nota dinas penolakan terkait rencana pembentukan Pansus Revisi Perda No 5 tahun 2008 Tentang Pengikatan Anggaran Tahun Jamak Pembangunan Main Stadium PON XVIII. Salah satu bentuk penolakan mereka dengan menarik nama-nama anggota FPDIP yang diiusulkan duduk di Pansus. Adapun yang menjadi alasan Fraksi PDIP menarik wa-
kilnya di Pansus, salah satunya melihat polemik yang berkembang mengenai rencana pembentukan Pansus. Dimana adanya perbedaan pemahaman yang sangat tajam, terutama dari aspek hukum, Inilah yang menjadi perhatian serius Fraksi PDIP yang saat ini sudah menjadi polemik di badan legislatif DPRD Riau. "Maka sehubungan dengan polemik tersebut, maka Praksi kami untuk sementara waktu akan menarik wakil Fraksi PDI
P. Kami akan mempelajari, mencermati, dan menyikapi pembentukan pansus tersebut," kata Zukri Misrah kepada Riauterkini, Kamis (23/2) di gedung DPRD Riau. Zukri juga mengatakan, fungsi Perda nomor 5 tahun 2008 tersebut sudah habis pada tahun 2011. Untuk itu lanjutnya, pembangunan itu tdk bisa dilanjutkan karen tidak ada dasar hukumnya. "Berarti Perda ini tidak bisa dilanjutkan karena Perda itu berakhir di
tahun2011, ini berarti Perda habis kontrak juga habis," ujarnya. Lebih lanjut Zukri mengatakan, idealnya pengerjaan pembangunan Main Stadium bisa dilakukan kalau ada adendum yang mengacu kepada Perda, kalau adendum dilanjurkan harus ada Perda. "Dan jalan terbaiknya adalah cukup dengan MoU aja, supaya dana anggaran bisa digunakan dalam pembangunan Main Stadium tetap jalan," ungkapnya. (rtc/sad)
Perwajahan: ANDIXER