12
HARIAN 24 Maret 2012/1 Jumadil Awal 1433 H SABTU VOKAL
RABU
12 September 2012/25HARIAN Syawal 1433 H VOKAL
LINTAS
Ketua KUD RM Diaudit Internal
RENGAT (VOKAL)-Menyusul adanya dugaan penyimpangan dana yang menyebabkan sejumlah anggota kelompok pada KUD Rahayu Makmur (RM) tersendat gajinya, akhirnya Ketua KUD RM Sunardi diaudit secara internal KUD RM Desa Bukit Lipai, Kecamatan Batang Cenaku. Berdasar hasil audit internal yang dilaksanakan belum lama ini, diketahui dana sebesar Rp10,5 miliar tidak dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi. Ketua tim audit internal KUD Rahayu Makmur Marwan mengatakan, dirinya bersama Ketua II Indro Suryo Wibowo, Sekretaris I Imron Efendi Sekretaris II Nur Safaat, Bendahara Ahmad Fauzi dan 7 orang anggota tim lainnya telah melakukan pemeriksaan terhadap Ketua KUD RM yang selama ini dicurigai anggotanya melakukan penyimpangan dana. Berdasar hasil audit itu, terang Marwan, pihaknya meminta Ketua KUD RM Sunardi agar meluruskan persoalannya. Karena banyak pengeluaran dana KUD yang kurang jelas peruntukannya. Akibat tidak jelasnya keuangan di KUD itu, imbuhnya, bulan Juni 2012 sebanyak 727 anggota KUD RM tidak menerima gaji. Setelah terjadi keributan menjelang Lebaran Idul Fitri 1433 H lalu, barulah para anggota tersebut diberikan kompensasi gaji berupa pinjaman sebesar Rp1juta per anggota. Artinya hingga saat ini gaji anggota masih belum dibayarkan, kata Marwan. Ketua KUD RM Bukit Lipai, Kecamatan Batang Cenaku Sunardi saat dikonfirmasi via ponselnya tidak banyak memberi komentar. Sementara, Kepala Desa Bukit Lipai Juri Handoko yang dihubungi di kediamannya belum lama ini mengatakan, pihak masih akan merapatkan hal ini bersama anggota dan pengurus KUD RM. Sehingga diputuskan apakah lesapnya uang KUD mencapai Rp10,5 miliar itu disedekahkan saja secara iklas untuk Sunardi atau diselesaikan secara hukum.(frs)
Pembangunan RKB Capai 37 Persen
RENGAT (VOKAL)-Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) Asriyan mengatakan, penyerapan pembangunan fisik ruang kelas belajar (RKB) baru sebanyak 200 RKB yang diprogramkan dalam APBD murni Inhu tahun 2012 sudah berjalan sebesar 37 persen. Hal ini disampaikan Asriyan kepada Vokal, Selasa (11/9) di Kantor DPRD Inhu usai menghadiri rapat paripurna DPRD Inhu. Dikatakan, pembangunan fisik RKB itu, mulai dari gedung SD hingga SMU sebanyak 200 RKB terus digesa pihak rekanan. Pembangunan RKB ini merupakan prioritas Pemkab Inhu demi kelancaran dunia pendidikan di Inhu ke depannya. Kita juga mendapat suntikan dana dari Alokasi Dana Khusus (DAK, red) sebanyak Rp27 miliar yang dialokasikan dalam kegiatan pembangunan fisik, alat peraga didik dan rehap serta pembangunan RKB, ujar Asriyan. Selama ini, jelasnya, ruang belajar anak didik tingkat SD hingga SMU di Kabupaten Inhu masih kurang. Disdik Inhu tidak mengusulkan penambahan anggaran untuk pembangunan fisik dalam APBD Perubahan tahun 2012 ini dengan alasan waktunya yang sudah mepet. Namun dalam APBD murni tahun 2013 mendatang pembangunan RKB dan pembangunan lainnya yang masih kurang akan diusulkan. Saat ini kita tengah menyusun programnya, terang Asriyan. (obr)
HUMAS
KUNJUNGI ATLET-Bupati Indragiri Hulu Yopi Arianto mengunjungi panitia dan atlet terjun payung di Bandara Japura, Kecamatan Lirik, Inhu, belum lama ini.
Sekretariat Daerah : 0769-341009 Sekretariat DPRD : 0769-311341 Pengadilan Negeri Rengat: 0769-341059 Pengadilan Agama Rengat : 0769-341102 Kejaksaan Negeri Rengat :0769-341271 PDAM : 0769-21634 Kantor Satpol PP : 0769-341137 Kodim 0302 Inhu : 0769-21035 Polres Inhu : 0769-21110 Polsek Peranap :0769-561110 Polsek Lirik : 0769-41033 Polsek Pasir Penyu : 0769-41110 RSU Indrasari Rengat :0769-341066 Penanggung Jawab/Redaktur: DELFI INDRA
HUMAS
DI ANTARA SISWA SD-Bupati Indragiri Hulu Yopi Arianto duduk diantara siswa-siswi SDN 022, Desa Sungai Baung, usai melantik Kepala Desa Sungai Baung, Kepala Desa Tani Makmur, Kecamatan Rengat Barat dan Kepala Desa Beligan, Kecamatan Seberida di Kantor Kepala Desa Sungai Baung, belum lama ini.
r Fraksi Gabungan Bersatu Minta TAPD Lakukan Perbaikan
Hasil Rapat Banggar dengan Nota Keuangan RAPBD-P Berbeda RENGAT(VOKAL)-Anggota Fraksi Gabungan Bersatu DPRD Inhu Arifuddin Ahalik mengungkapkan, nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Inhu tahun 2012 yang dibacakan Bupati Inhu Yopi Arianto dalam sidang paripurna DPRD Inhu, Senin (10/9) lalu terdapat selisih angka antara hasil rapat Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Inhu dengan nota RAPBD-P yang dibacakan Bupati.
Untuk itu dia meminta TAPD segera melakukan perbaikan. Arifuddin yang dikonfirmasi Vokal usai pelaksanaan rapat paripurna DPRD Inhu, Selasa (11/9) di kantor DPRD Inhu mengatakan, dalam nota keuangan RAPBD-P yang dibacakan Bupati Inhu tanggal 10 September lalu terdapat keanehan, dimana berdasar hasil rapat antara Badan Anggaran (Banggar ) DPRD Inhu dengan TAPD Inhu akhir Agustus lalu angka APBD-P Inhu sebesar Rp1,281 triliun lebih. Sementara yang dibacaka Bupati Inhu se-
besar Rp1,270 triliun. Dengan demikian terdapat selisih angka sebesar Rp11 miliar. Selisihnya cukup banyak, mencapai belasan miliar rupiah. Terjadinya selisih Rp11 miliar tersebut bukan tidak mungkin karena kesalahan entri dilakukan yang dilakukan TAPD Inhu. Oleh karena itu kita mengharapkan TAPD Pemkab Inhu melakukan koreksi kembali. Untuk itu nota RAPBD-P tersebut akan dikembalikan ke Pemkab Inhu, terangnya. Selain itu, kata Arifuddin, pihaknya sangat memberi apre-
LAPORAN:
OBRIN / INDRAGIRI HULU siasi kepada Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Inhu atas keberhasilannya melakukan peningkatan pendapatan asli daerah PAD tahun ini yang jumlahnya cukup signifikan. PAD yang disampaikan sebelumnya angkanya sebesar Rp53 miliar. Namun dalam penyampaian nota keuangan angkanya hanya Rp43 miliar saja. Sehingga PAD Inhu mengalami kekurangan sebesar Rp10 miliar, kata Arifuddin. Mengenai penyerapan kegiatan pembangunan yang diprioritaskan dalam APBD tahun 2012, khususnya pada Dinas Pendidikan (Disdik) Inhu, imbuhnya, perlu ditingkatkan lagi. Baik peningkatan fasilitas maupun kualitas pendidikannya. Pembangunan ruangan kelas belajar (RKB) yang telah dianggarakan sekitar 200 RKB pada APBD murni tahun 2012, hingga saat ini belum terealisasi dengan baik.
r Tanggapan DPRD tentang Nota Keuangan RAPBD-P
Fraksi Dewan Sorot Kinerja Pemerintah Kabupaten Inhu RENGAT (VOKAL)-Sejumlah fraksi di DPRD Inhu menyoroti kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Inhu tahun 2012 ini. Sorotan itu disampaikan masingmasing fraksi DPRD Inhu dalam rapat paripurna dewan berisi agenda penyampaian pandangan umum dewan terhadap nota keuangan Rancangan APBD Perubahan (RAPBD-P) Inhu tahun 2012, Selasa (11/9) di ruang rapat Kantor DPRD Inhu. Dalam pandangan Fraksi Golkar yang disampaikan Suradi disebutkan, pada nota keuangan rancangan RAPBD-P Inhu tahun 2012, khususnya pada poin pendapatan daerah, pihaknya sangat apresiasi dengan kinerja Dispenda Inhu karena berhasil meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Kendati demikian, ia mengkritik kinerja para staf pada sejumlah SKPD yang dinilai masih kurang, sehingga beberapa kegiatan di lapangan masih kurang optimal.Mengenai sejumlah proyek fisik yang lamban dikerjakan rekanan kontraktor, pihaknya meminta Pemkab Inhu agar mengambil tindakan tegas. Sehingga pekerjaan tersebut selesai tepat waktu. Kemudian, mengenai proses pelaksanaan program kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) yang masih menuai keluhan masyarakat, khususnya masyarakat di desa terisolir, pihak-
nya meminta SKPD terkait agar melakukan jemput bola. Hal itu dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum melakukan rekam data e-KTP. Pandangan Fraksi Golkar Plus yang disampaikan juru bicaranya Sugeng menilai fungsi APBD yang telah disahkan jarus dilakukan otoritas, khususnya dalam perencanaan dan pendistribusiannya. Hal itu dinilai sangat penting karena kebijakan manajemen dalam penggunaan APBD mencerminkan keharmonisan semua pihak dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Inhu. Oleh karena itu, dalam APBDP Tahun 2012 ini diharapkan seluruh SKPD di lingkungan Pemkab Inhu tidak mengusulkan kegiatan fisik dengan dana besar. Karena waktu yang tersisa sudah sangat sempit. Menyangkut sarana dan prasarana dalam APBD-P ini, Sugeng berharap pemanfaatannya dapat menyentuh langsung kepada masyarakat, khususnya pada beberapa kecamatan yang kesulitan air bersih akibat musim kemarau panjang. Ke depan, menurutnya, pihak PDAM harus melakukan pembangunan dalam menyalurkan air bersih kepada masyarakat. Fraksi Gabungan Suara Perjuangan Bersatu dalam pandangan umumnya yang disampaikan juru bicaranya Asman mem-
pertanyakan landasan Pemkab Inhu melakukan pengecekan perubahan. Hal itu dikarenakan masih banyak kegiatan yang belum maksimal dilaksanakan, khususnya masalah belanja langsung. Penyerapan fisik APBD murni tahun 2012 sendiri masih dalam proses lelang pada masing-masing SKPD lingkungan Pemkab Inhu. Terkait pelaksanaan kegiatan fisik saat ini, menurutnya, sebagian masih belum sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Mengenai PAD, dia meminta Dispenda Inhu menunjukkan database sumber-sumber PAD, sehingga sumber-sumber PAD selama ini menjadi jelas. Kita juga meminta SKPD agar membuat kegiatan program pembangunan yang didanai APBD murni tahun 2013 mendatang. Kita meminta program tersebut lebih mengutamakan pembangunan yang menyentuh langsung kepada masyarakat. Yang tidak kalah penting, SKPD diminta tidak merobah anggaran yang sudah disahkan tanpa ada persetujuan DPRD Inhu. Karena APBD itu disahkan DPRD. Rapat paripurna itu dipimpin Wakil Ketua I DPRD Inhu Arwan Citra Jaya, serta dihadiri Bupati Inhu Yopi Arianto, Wakil Bupati Inhu H Harman Harmaini, Sekdakab Inhu Raja Erisman, para asisten, kepala badan, dinas dan kantor di lingkup Pemkab Inhu serta unsur Muspida Inhu. (obr)
Terkait kinerja Dinas Kesehatan (Diskes) Inhu, katanya, pekerjaan rehab bangunan rumah sakit hendaknya lebih digesa penyelesaiannya. Pembangunan Puskesmas Pembantu (Pustu) yang sangat dinantikan
masyarakat pedesaan juga harus digesa. Dia juga meminta pembangunan Puskesmas di Pasir Penyu yang saat ini sudah menjadi Puskesmas rawat inap 24 jam harus mendapat prioritas.(***)
RENGAT (VOKAL)-Desa Sanglap, Kecamatan Batang Cinaku, Kabupaten Idragiri Hulu (Inhu) selama 20 tahun ini sangat minim pembangunan. Kondisi tersebut menyebabkan Desa Sanglap sangat tertinggal jika dibandingkan dengan desa-desa lainnya di Inhu. Kepada sejumlah wartawan di DPRD Inhu, Selasa (11/9), Kepala Desa (Kades) Sanglap Hasan Basri mengatakan, sarana dan prasarana jalan poros yang penting dalam aktifitas perekonomian masyarakat serta sarana penghubung mereka dengan desa lainnya, kondisinya sangat memprihatikan. Saat ini jalan tersebut tidak bisa dilalui kendaraan. Begitupun kondisi jembatan yang terdapat pada dua titik juga sangat memprihatinkan. Papan jembatan tersebut sudah seharusnya diganti.Oleh karena itu kita meminta pemerintah daerah
melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU,red) Inhu agar mengalokasikan anggaran untuk pembangunan jalan sepanjang 18 kilo meter di Desa Sanglap. Karena jalan tanah tersebut hingga saat ini belum bisa dilalui kendaraan untuk mengangkut hasil pertanian akibat badan jalan itu rusak parah, tuturnya. Selain masalah jalan, imbuhnya, jembatan yang terdapat pada dua titik di desa itu butuh dibangun secara permanen untuk mendukung kelancaran lalu lintas masyarakat. Di tempat terpisah, Kepala Dinas PU Inhu H Asmara HK saat dikonfirmasi Vokal mengatakan, untuk menyikapi keluhan masyarakat desa tersebut dalam waktu dekat ini pihaknya akan menurunkan tim untuk meninjau kondisi jalan dan jembatan itu. (obr)
Desa Sanglap Minim Pembangunan
Arifuddin Minta Polres Inhu Tingkatkan Keamanan RENGAT (VOKAL)-Anggota DPRD Indragiri Hulu (Inhu) Arifuddin Ahalik meminta Polres Inhu agar lebih meningkatkan keamanan pada sejumlah titik rawan di Kabupaten Inhu. Apalagi pasca terjadinya perampokan pada hari Minggu (9/9) lalu yang menewaskan satu orang akibat ditembak perampok di Pasar Air Molek, masyarakat dicekam perasaan tak aman, kata Arifuddin kepada Vokal usai menghadiri rapat paripurna DPRD Inhu, Selasa (11/9) di kantor DPRD Inhu. Dikatakannya, permintaan agar dilakukannya peningkatan keamanan pada titik rawan itu juga telah disampaikan dalam rapat paripurna tersebut melalui pandangan umum fraksinya. Dalam satu minggu ini saja telah terjadi dua kali kasus perampokan. Pertama kasus perampokan toko mas di Pasar Air Molek, Kecamatan Pasir Penyu pada hari Minggu (9/9) lalu. Perampokan itu terjadi siang bolong. Kemudian terjadi lagi perampokan pada hari Senin (10/ 9) malam di Desa Kelawat, Kecamatan Sei Lalak, dimana korban perampokan itu masih terbaring di rumah sakit Ibnu Sina Air Molek.
Oleh karena itu, untuk mengantisipasi terjadiknya aksi perampokan di Inhu, bahkan hingga mengakibatkan jatuhnya korban jiwa, tidak terlapas dari dukungan moril dan materil Pemkab Inhu dalam menunjang kinerja Polri melaksanakan tugasnya di lapangan, kata Arifuddin. Menyikapi hal itu, Kapolres Inhu AKBP Hermansyah yang dikonfirmasi usai menghadiri rapat paripurna dewan mengatakan, apa yang disampaikan Fraksi Gabungan Bersatu tersebut yang meminta dukungan Pemkab Inhu mendukung tugas kepolisian, pihaknya sangat berterima kasih. Apalagi sarana dan prasarana yang dimiliki Polres Inhu belum mencukupi, diantaranya kendaraan dan mobil patroli yang masih kurang. Di atas lima tahun perlu dilakukan peremajaan kendaraan patroli tersebut. Dengan adanya pandangan umum yang disampaikan fraksi dengan maksud adanya perhatian dari Pemkab Inhu, kami sangat berterima kasih, sebutnya. Terkait kasus perampokan toko emas di Pasar Air Molek, Kecamatan Pasir Penyu, sebutnya, pihaknya masih melakukan pengejaran terhadap pelaku. (obr) Perwajahan: Hasan