15
PEKANBARU SELASA
HARIAN VOKAL
3 April 2012/11 Jumadil Awal 1433 H
LINTAS Razia KTP 12 Kali Setahun
PEKANBARU (VOKAL) - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Pekanbaru tahun 2012 akan menggelar razia kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebanyak 12 kali. Razia KTP ini selain bertujuan menertibkan administrasi kependudukan, juga untuk mengantisipasi terus meningkatnya pendatang baru. Demikian diungkapkan Kepala Disdukcapil Kota Pekanbaru, M Noer MBS, kepada wartawan, Senin (2/3). Dikatakannya, seperti tahun sebelumya, razia KTP ini akan digelar Disdukcapil di sejumlah perbatasan Kota Pekanbaru dan sejumlah pusat keramaian dan perbelanjaan yang ada di Pekanbaru. "Waktu razia dan titik mana saja yang akan kita lakukan razia nantinya sudah ada jadwalnya. Yang jelas razia ini kita fokuskan untuk menertibkan administrasi kependudukan terutama bagi para pendatang," jelas M Noer. Menurut M Noer, dengan digelarnya razia KTP secara rutin setiap tahunnya, diharapkan bisa membangkitkan kesadaran masyarakat yang belum memiliki KTP, terutama bagi warga luar yang menetap dan belum memiliki KTP Pekanbaru, untuk secepatnya mengurus identitas kependudukan di Kota Pekanbaru. Dalam razia nantinya, lanjut M Noer, bagi masyarakat yang terjaring baik masyarakat Pekanbaru maupun masyarakat pendatang, apabila tidak memiliki KTP sesuai peraturan akan dikenakan denda sebesar Rp50 ribu. "Razia KTP itu kita jadikan sebagai suatu shock terapy kepada masyarakat untuk lebih memperhatikan peraturan," sebut M Noer.(abd)
Rolling Komisi DPRD 30 April
PEKANBARU (VOKAL) - Paripurna rolling Komisi di DPRD Pekanbaru akan dilaksanakan pada tanggal 30 April nanti. Rolling Komisi dan alat kelengkapan dilakukan sebagai upaya penyegaran Anggota DPRD Pekanbaru dalam menjalankan tugasnya sehari-hari. Demikian disampaikan Wakil Ketua DPRD Pekanbaru, Sondia Warman keSONDIA WARMAN pada Harian Vokal, Senin (2/4). "Sesuai Tatib (tata tertib,red) DPRD, menyebutkan bahwa rolling Komisi dapat dilakukan 2,5 tahun semenjak anggota DPRD dilantik. Saat ini waktunya sudah sampai, maka DPRD akan menjalankan aturan dalam Tatib tersebut," ungkap Sondia. Dijelaskan Sondia, dalam rolling sesuai hasil Rapat Banmus (badan musyawarah,red) nanti belum diwacanakan untuk mengganti posisi jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Pekanbaru. "Sampai sekarang belum ada wacana untuk melakukan pergantian unsur pimpinan. Rolling itu sendiri sudah diatur dalam Tatib DPRD Pekanbaru," jelasnya. Sondia berharap sebelum dilakukan Rapat Paripurna DPRD Pekanbaru, seluruh Fraksi yang ada di DPRD sudah menyampaikan nama-nama anggota mereka untuk ditempatkan di masing-masing Komisi, Banleg dan BK (Badan Kehormatan) DPRD. Terhadap rencana rolling di Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) sendiri, Sondia mengatakan bahwa PAN tentu akan melakukan rolling komisi. Namun siapa yang akan diganti akan dirapatkan terlebih dahulu oleh Partai, sebab rolling komisi merupakan kewenangan dari Partai yang harus dijalankan oleh Fraksi di DPRD Pekanbaru. "Partai akan menyurati Fraksi mereka yang ada di DPRD siapa anggota DPRD dari Partai mereka yang akan didudukkan di komisi, baik Komisi I, II, III dan IV. Kemudian Fraksi menyampaikan surat tersebut kepada Pimpinan DPRD dan baru diparipurnakan," jelasnya sembari menambahkan seluruh kader PAN harus siap ditempatkan di mana saja oleh Partainya.(fik)
Perekaman E-KTP Capai 71,14 Persen
PEKANBARU (VOKAL) - Terhitung sejak awal Oktober 2011 lalu hingga awal April 2012, perekaman data Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) di Kota Pekanbaru mencapai 71 persen atau 330.420 orang dari total kuota wajib KTP sebanyak 464.494 orang. Sisanya yang belum terdata diimbau mendatangi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) hingga 30 April 2012. "Bagi masyarakat Pekanbaru yang belum mendapatkan surat undangan perekaman, tapi memiliki KTP Pekanbaru hingga batas lahir tahun 1994, diminta segera mendatangi UPTD kecamatan untuk melakukan perekaman e-KTP. Karena yang lahir tahun 1995 ditolak sistem, umurnya belum mencukupi untuk wajib KTP," ungkap M Noer, kepada sejumlah wartawan, Senin (2/4). Disebutkan M Noer, berdasarkan kuota perekaman yang diberikan Pemerintah Pusat, perekaman e-KTP gratis di Pekanbaru hanya berlaku hingga 30 April 2012 nanti. Untuk itu, bagi masyarakat yang sebelumnya sudah mendapatkan dan yang belum mendapatkan undangan perekaman, terhitung Awal Mei 2012 akan dikenakan biaya perekaman sebesar Rp50 ribu per orang. "Makanya siapa saja masyarakat Pekanbaru yang ingin merekam meskipun tidak mendapatkan kartu undangan kita tampung asalkan memiliki KTP Pekanbaru," jelas M Noer. Menurut M Noer, masih minimnya perekaman di sejumlah kecamatan yang ada di Pekanbaru hingga April 2012 selain dikarenakan kurangnya minat masyarakat mendatangi UPTD kecamatan, juga sejumlah masyarakat yang sebelumnya terdaftar sebagai penduduk Pekanbaru, namun sudah tidak berdomisili di Pekanbaru, sehingga jumlah perekaman tidak sesuai daftar masyarakat yang diundang melakukan perekaman.(abd) Penanggung Jawab/Redaktur: RIDWAN ALKALAM
ANDIKA
JALAN SEMPIT - Sejumlah kendaraan roda empat dan sepeda motor harus berbagi jalan akibat diperpanjangnya penyempitan badan jalan akibat proyek jalan layang (fly over) Jalan SudirmanImam Munandar, Senin (2/4).
r Pemko Terbitkan Perwako
Jalan Sudirman Bersih Tanpa Reklame PEKANBARU (VOKAL) - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru akan menetapkan Jalan Jenderal Sudirman sebagai lokasi bebas dari pemasangan segala bentuk reklame. Jalan protokol tengah kota itu hanya diizinkan untuk rambu-rambu lalu lintas, penunjuk arah dan jembatan penyeberangan orang (JPO) saja. LAPORAN:
ABDUL MUTHOLIB/ PEKANBARU
Hal itu terungkap dari rapat pertemuan Walikota (Wako) Pekanbaru, Firdaus MT dengan sejumlah pimpinan perusahaan swasta yang ada di Pekanbaru, Senin (2/4). "Yang boleh ada hanya ramburambu lalu lintas, penunjuk arah, dan jembatan penyeberangan orang (JPO). Tapi di JPO ini juga akan dievaluasi mulai dari titik berdirin-
ya, instruksinya, sampai ukuran dan bentuknya," jelas Firdaus. Evaluasi tersebut menurut Wako untuk menjaga keindahan, kenyamanan dan ketertiban di Kota Pekanbaru. Jadi sebagai contoh, maka Jalan Jenderal Sudirman akan menjadi percontohan dan bebas dari segala macam bentuk reklame. Lebih lanjut dikatakan Wako, agar terciptanya ketertiban itu, Pemko Pekanbaru sebelumnya menyusun rancangan peraturan
daerah (Ranperda) terkait periz- beradaan papan reklame juga bisa inan papan reklame. Pada April menambah keindahan dan tidak mengganggu para 2012 ini Pemko pengguna jalan," seakan mencoba mebut Wako. nerbitkan peratuMerasa Rugi ran Walikota (PerSementara itu, wako) sebagai dasar Manajer Mentari Mipenertiban untuk tra Media, Hari Rau, melakukan evaluasi mengaku merasa diseluruh papan rekrugikan atas rencana lame yang telah tersebut. Bahkan kemerusak keindahan rugian yang akan diKota Pekanbaru itu. derita katanya cukup "Karena jasa rekbesar. Namun delame ini merupakan mikian, sebagai penpotensi pemasukan FIRDAUS MT gusaha yang patuh yang cukup besar bagi Pemko, makanya kita perlu pada aturan, dirinya tetap akan melakukan evaluasi sehingga tidak mendukung kebijakan yang akan hanya bermanfaat untuk pema- diterapkan tersebut. "Secara bisnis kita memang sukkan saja, tapi bagaimana kedirugikan. Untuk perizinan itu kan tidak sedikit uang yang harus dikeluarkan, berapa besarannya
DPRD Warning Pemko Posisikan JPO PEKANBARU (VOKAL) - Dewan Anggota Komisi IV DPRD PekanbaPerwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ru Herwan Nasri kepada Harian Vokal Senin (2/4) Kota Pekanbaru memenyikapi rencana ngingatkan PemerinPemko akan memtah Kota (Pemko) Pebangun sejumlah JPO kanbaru jika menendi Jalan Arifin Achtukan posisi jembatan mad dan Soebrantas penyeberangan orang tahun ini. (JPO). Imbauan itu Herwan mengatamengingat banyaknkan, seruan itu buya JPO yang sudah terkan bentuk penolapasang tak dimanfakan DPRD, tetapi leatkan maksimal oleh bih ditekankan pada masyarakat. azas manfaat dan te"Saat ini pembanpat sasaran saja. Segunan JPO di PekanHERWAN NASRI belum Pemko membaru sudah mulai menjamur, namun manfaat dari berikan rekomendasi izin bagi JPO itu sendiri tidak dirasakan oleh para investor yang akan membanmasyarakat. Hal ini dikarenakan gunnya. Hal itu penting agar JPO pembangunan JPO tidak di tempat yang telah dibangun tidak menjapada lokasi strategis seperti pasar, di besi tua. Ditegaskan Herwan, selama ini sekolah dan tempat keramaian yang sering melintasinya," ujar pembangunan JPO tidak diper-
gunakan sesuai fungsinya yaitu sebagai tempat penyeberangan orang, melainkan hanya sebagai tempat komersil bagi investor yang membangunnya dengan membuat papan reklame di atasnya. "JPO dibangun namun masyarakat tidak melewati JPO tersebut dan lebih memilih untuk menyeberang di jalur lalulintas. Hal itu dikarenakan dalam pembangunan JPO para investor tidak memikirkan pagar di trotoar jalan, sehingga masyarakat malas menggunakan JPO. Hasilnya, JPO yang dibangun hanya sebagai tempat komersil belaka untuk tempat reklame, sedangkan fungsi awalnya tidak dijalankan sehingga akan menjadi besi tua yang melintang di atas jalan," sebut Herwan.(fik)
r DPRD Ingatkan Disdukcapil
Pungutan Biaya E-KTP Setelah April Ilegal
PEKANBARU (VOKAL) - Rencana Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru akan mengenakan biaya Rp50 ribu pada pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) setelah Bulan April 2012 ditentang DPRD Pekanbaru. Sebab dalam Peraturan Daerah (Perda) Pekanbaru disebutkan kalau pembuatan KTP tidak dikenakan biaya atau gratis. Pernyataan tersebut dilontarkan Ketua Komisi I DPRD Kota Pekanbaru, Wahyudianto kepada Harian Vokal, Senin (2/4) terkait pernyataan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Pekanbaru, HM Noer MBS yang akan mengenakan biaya Rp50 ribu bagi masyarakat yang akan mengurus E-KTP mulai 1 Mei 2012 nanti. "M Noer (Kadisdukcapil,red) harus membaca Perda yang telah ada bahwa pengurusan KTP di Pekanbaru tidak dipungut biaya alias gratis. Disdukcapil harus mematuhi Perda yang telah disahkan. Jika nantinya Disdukcapil memungut uang dari masyarakat
Sementara itu, Wakil Ketua yang terlambat membuat e-KTP sama halnya pungutan ilegal Komisi III DPRD Pekanbaru, Ade Hartati mendesak karena tidak ada Disdukcapil Kota aturannya," tandas Pekanbaru melakuWahyudianto. kan sosialisasi kepaPemerintah Puda masyarakat dasat kata Wahyudilam menyampaikan anto memang mekeputusan tersebut. mang memberikan Jangan sampai nanbatasan waktu kepatinya melalui kebijada setiap kabupakan yang diambil tan/kota untuk meakan membuat wanyelesaikan progjib KTP kecewa denram E-KTP gratis gan kebijakan baru sampai akhir April tersebut. mendatang, namun WAHYUDIANTO Ade juga mendubukan berarti jika masyarakat mengurus awal Mei kung pernyataan Wahyudianto akan dikenakan denda adminis- yang menyebutkan tidak ada pungutan biaya E-KTP setelah akhir trasi sebesar Rp50 ribu. "Biaya yang dipungut dari masa program tersebut selesai masyarakat harus ada aturan April mendatang. "Meski program yang mengaturnya. Jika aturan pemerintah dalam rekam data Esendiri tidak ada, maka pungu- KTP massal nantinya habis masa tan yang dilakukan dinilai pun- waktunya, program tersebut harus gutan ilegal. Di samping itu sama jalan terus. Untuk pembuatan esaja Disdukcapil telah melanggar KTP di Pekanbaru tidak ada pemuPerda yang mereka ajukan kepa- ngutan biaya sesuai Perda yang da DPRD beberapa lalu," tutur telah ada," ujar politisi Partai Amanat Nasional ini. (fik) Wahyudianto.
saya tidak etis kalau menyebutkannya, yang jelas kita dukung kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah," ujar Hari. Sedangkan pimpinan perusahaan swasta, Eka Hamdanur, yang juga hadir dalam pertemuan itu kepada wartawan menyebutkan ia sangat setuju evaluasi keberadaan papan reklame oleh Pemko Pekanbaru. Menurutnya, sebagai pengusaha, dirinya sangat mendukung kebijakan yang dikeluarkan pimpinan kepala daerah selama kebijakan itu untuk kepentingan umum dan masyarakat. "Kita hanya ingin menyamakan persepsi antara pengusaha dengan pemerintah. Jadi setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah harus kita sokong demi terciptanya keamanan, keindahan dan ketertiban di Pekanbaru ini," singkat Eka. (***)
Satpol PP Urung Razia Panti Pijat PEKANBARU (VOKAL) - Rencana Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melakukan razia seluruh panti pijat di Kota Pekanbaru bakal gagal terlaksana. Gagalnya rencana tersebut dengan alasan pengelola panti pijat sudah mengurus izin sejak peneguran beberapa waktu lalu. Hal itu diungkapkan Kepala Kantor (Kakan) Satpol PP Pekanbaru, Baharuddin, kepada Harian Vokal, Senin (2/4). Dikatakannya, meski penertiban panti pijat ilegal itu batal dilakukan, namun Satpol PP akan terus melakukan pengawasan dan pemantauan untuk memastikan para pengelola sudah mengurus izin operasionalnya ke Pemko Pekanbaru. "Banyak yang sudah ngurus izin, dan yang belum mengurus izin sudah menghubungi kita (Satpol PP, red) meminta tenggat waktu untuk mengurus izinnya. Jadi kita beri kesempatan dulu bagi mereka
(pengelola, red) untuk mengurus izinnya," jelas Baharuddin. Bagi panti pijat yang tidak kunjung mengurus izin, lanjut Baharuddin, pihaknya baru akan melakukan penertiban setelah selesai melakukan penertiban pedakang kaki lima (PKL) yang semakin menjamur di Kota Pekanbaru. Penertiban PKL itu sesuai dengan arahan Walikota (Wako) Pekanbaru, Firdaus MT, agar terciptanya keindahan dan ketertiban di Kota Pekanbaru. "Sekarang kita lagi fokus menertibkan PKL sesuai arahan Pak Wali (Walikota, red), sambil menunggu para pengelola panti pijat mengurus izin usahanya. Apabila tidak kunjung diurus izinnya, maka baru kita tertibkan. Jadi tidak benar kalau ada yang bilang penertiban itu gagal karena tidak ada izin Walikota, yang jelas penertibannya kita undur dulu," sebut mantan Camat Pekanbaru Kota ini.(abd)
ANDIKA
JALAN TERBAN - Pengendara sepeda motor sedang melintas di Jalan Arifin Achmad, Pekanbaru yang sisinya sudah terban ke dalam parit, Senin (2/4). Longsornya bagian pinggiran jalan ini diduga akibat hantaman air saat hujan deras.
Perwajahan: ABDA