19
MERANTI-INDRAGIRI HILIR SELASA 10 Januari 2012/ 16 Shafar 1433 H
LINTAS SeluruhGuruDiharapkan AjukanSertifikasi TEMBILAHAN(VOKAL)-Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Drs Anuar Nawang, mengharapkan seluruh guru pada tahun 2012 ini untuk mengajukan sertifikasi. Hal tersebut sekaligus untuk memperlihatkan komitmen mereka sebagai seorang tenaga pendidik. Hal tersebut disampaikan Anuar Nawang saat pembekalan kepada 500 tenaga pengajar SD, SMP, dan SLTA yang akan mengajukan sertifikasi pada tahun 2012, Senin (9/1), di aula Hotel Arrahman, Tembilahan. “Sertifikasi tersebut untuk kepentingan para guru dalam upaya meningkatkan kesejahteraan. Karena itu, diharapkan para guru bisa melengkapi semua persyaratan yang diminta, karena hal itu juga bentuk komitmennya sebagai seorang tenaga pengajar,” ungkap Anuar Nawang. Diungkapkannya, pada tahun 2012 ini sebanyak 500 orang guru mengajukan diri untuk mendapatkan sertifikasi. Jumlah itu meningkat bila dibandingkan tahun 2011 lalu, yang hanya 200 orang guru saja. Kesempatan itu, menurut Anuar, harus bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh para guru, dengan melengkapi semua persyaratan. “Khusus mengenai persyarakat ini, betul-betul harus jadi perhatian guru peserta sertifikasi, karena sistem yang dipakai saat ini adalah sistem on line, sehingga data yang salah dan tidak sesuai format, akan ditolak secara otomatis. Hal inilah yang harus jadi perhatian guru,” tegasnya. (hlc/del)
HARIAN VOKAL
Cegah Alih Fungsi Lahan, Pemkab Harus Telurkan Perda TEMBILAHAN(VOKAL)-Pemkab Inhil harus memikirkan sebuah produk hukum guna mencegah terjadinya alih fungsi lahan di tengah masyarakat. Tanpa adanya penegasan aturan, dikhawatirkan kondisi demikian akan terus berlanjut. Akibatnya, areal pertanian warga akan menjadi kian sempit. LAPORAN: MUHAMMAD YUSUF/TEMBILAHAN
Kondisi itu juga bisa menghambat program pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, dalam upaya menciptakan swasembada pangan. Sebab, program tersebut hanya akan berhasil kalau didukung oleh aturan yang memang berpihak ke arah itu. Menurut Camat Keritang, Ahmad Ramani, SPd, salah satu permasalahan yang mendesak dipecahkan saat ini adalah alih
fungsi lahan tersebut. Menurutnya, dalam masalah alih fungsi lahan ini, masyarakat tidak bisa melulu dijadikan pihak yang salah. Sebab, masyarakat memiliki hak untuk menanam apa saja di lahan mereka, sesuai hukum pasar yang berlaku. Sementara, di sisi lain, alih fungsi lahan justru makin mempersempit lahan pertanian, sehingga bisa menghambat program OPRM di Inhil. “Kondisi tersebut juga terjadi
di Kecamatan Keritang. Meski setakat ini ada sekitar 7-8 ribu lahan yang tersedia, namun lahan tersebut bisa berkurang dengan cepat, kalau alih fungsi lahan seperti yang dipaparkan tadi benar-benar terjadi. Apalagi dengan desakan ekonomi, petani bisa saja menjual lahan mereka kepada pihak lain, tanpa ada kesepakatan yang menjamin lahan mereka tetap difungsikan untuk pertanian,” ujarnya dalam sebuah acara, baru-baru ini. Untuk itu, imbuhnya, mestinya ada semacam aturan yang mengikat, apakah itu semacam Perda, atau hanya peraturan desa yang bisa menjamin kelangsungan lahan pertanian. Hal tersebutlah yang mungkin sedang dirancang oleh Kecamatan Kritang, yakni membuat Peraturan Desa dengan melibatkan tim ahli,
agar peraturan yang dihasilakan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. “Kita tidak bisa melarang alih fungsi lahan, selama tidak Perda yang bisa dijadikan acuan untuk bertindak, apalagi terhadap lahan yang sudah dijual warga kepada pihak lain. Dengan adanya aturan pelarangan pengalihan fungsi lahan ini, tentunya bisa dijadikan landasan untuk melarang pihak manapun melakukan alih fungsi lahan,” kata Ahmad Ramani kepada Vokal, baru-baru ini. Diungkapkannya, selama ini pihaknya memang selalu mengingatkan warga agar tidak mengalihkan fungsi lahan mereka, selain untuk pertanian. Namun hal itu hanya bersifat imbauan saja, karena tidak ada landasan hukum yang mengikat. Sementara itu, Kadis Perta-
nian, Tanaman Pangan, Holtikultural dan Peternakan Kabupaten Inhil, Drs Wiryadi, dalam sebuah kesempatan, sangat mendukung upaya tersebut. Dijelaskannya, lebih baik masyarakat mempertahankan apa yang sudah mereka upayakan selama ini, daripada mengalihkannya ke tanaman lain. Sebab pengalihan lahan, seperti untuk perkebunan sawit, belum tentu menjadi jaminan keberhasilan petani itu. Lebih jauh dikatakannya, pengalihan lahan untuk perkebunan sawit, ternyata banyak juga menemukan kegagalan. Meski seharusnya sudah bisa dipanen, namun karena kurangnya pengetahuan petani, baik mengenai pemilihan bibit maupun pemeliharaan, ternyata hasil yang diperoleh sangat jauh dari harapan. (***)
PemerintahBantu50 KelompokNelayanInhil TEMBILAHAN (VOKAL)-Pada tahun 2012 ini, sebanyak 50 kelompok nelayan akan mendapatkan bantuan pengembangan usaha bina perikanan pedesaan dari pusat. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Inhil, Saripek, mengatakan, pada tahun lalu sebanyak 15 kelompok nelayan di Inhil juga mendapatkan bantuan pengembangan alat tangkap dari pusat. “Pada tahun ini sebanyak 50 kelompok nelayan kita akan mendapatkan bantuan pengembangan alat tangkap dari Kementerian Perikanan dan Kelautan Republik Indonesia, yang dananya bersumber dari APBN,” ungkap Saripek belum lama ini. Diberikannya bantuan itu setelah menilai Kabupaten Inhil memiliki potensi besar bagi perkembangan sumber daya perikanan dan kelautan. “Namun kita belum tahu besaran dan dalam bentuk apa bantuan tersebut,” imbuhnya. Saripek menjelaskan, di Inhil terdapat 41 sentra perikanan yang sangat potensial dikembangkan, baik pengembangan perikanan tangkap dan penyediaan air bersih. “Kita harapkan kelompok nelayan yang akan mendapatkan bantuan ini dapat dapat memanfaatkannya sebaik mungkin,” harapnya.(rtc/del)
Warga Sungai Dusun Haus Informasi SUNGAIDUSUN(VOKAL)- Kebutuhan masyarakat di pedesaan akan bacaan berkualitas, diantaranya koran ataupun bacaan lainnya, ternyata cukup tinggi. Hanya saya, kondisi geografis di Kabupaten Inhil yang cukup sulit, dimana sarana jalan penghubung dengan daerah hanya bisa ditempuh dengan transportasi air, menjadi penghambat masyarakat untuk memperoleh bahan bacaan tersebut. Kesadaran akan pentingnya budaya membaca tampaknya mulai disadari oleh masyarakat pedesaan. Seperti masyarakat Desa Sungai Dusun, Kecamatan Batang Tuaka, yang dalam beberapa kali kunjungan Vokal ke sana, mereka selalu ingin dibawakan koran sebagai bahan bacaan. Intinya, mereka sangat haus akan informasi guna menambah wawasan mereka. “Kalau kemari lagi tolong nanti dibawakan koran ya, karena kami disini butuh bahan bacaan guna menambah informasi dan wawasan kami,” kata Asril, warga Sungai Dusun, kepada Vokal, belum lama ini. Apa yang diungkapkan oleh Asril tersebut tentunya menjadi sebuah tantangan bagi Pemkab Inhil dalam hal menyediakan berbagai kemudahan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi. Hal tersebut merupakan sebuah pertanda, bahwa masyarakat Inhil punya pemikiran untuk maju. Hanya saja, kendala untuk memperoleh informasi tersebut menyebabkan mereka kesulitan mendapatkan bahan bacaan. Selain itu, apa yang diungkapkan warga tersebut sekaligus merupakan bantahan adanya anggapan yang menyebutkan minat baca masyarakat di Inhil masih rendah. (suf)
SYAWAL
FOTO BERSAMA-Ketua KPPG DPD Golkar Kabupaten Kepulauan Meranti, Hafizoh, SAg, foto bersama usai menggelar pertemuan konsolidasi dengan para kader, baru-baru ini. Penanggung Jawab/Redaktur: DELFI INDRA
SYAWAL
BUPATI Kepulauan Meranti, Drs Irwan Nasir, MSi, menandatangani berkas pelantikan 75 pejabat eselon II, III dan IV Pemkab Kepulauan Meranti, kemarin.
Bupati Meranti Lantik 75 Pejabat Eselon II, III dan IV SELATPANJANG(VOKAL)-Bupati Kepulauan Meranti, Drs Irwan Nasir, MSi, menegaskan, para pejabat di Kabupaten Meranti harus memiliki kinerja yang disesuaikan dengan dinamika masyarakat yang tengah terjadi di Kepulauan Meranti. Apalagi masyarakat saat ini sudah mulai dinamis dan berpikir kritis, sehingga para pejabat di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti harus arif menyikapinya. Penegasan itu disampaikan Irwan Nasir usai melantik 75 orang pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemkab Meranti, Senin (9/1). Dikatakannya, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing, para pejabat harus tetap mengedepankan kepentingan masyarakat luas. “Dengan makin berkembangnya dinamika masyarakat saat ini, maka para pejabat dituntut untuk bekerja lebih profesional, dengan merespon dinamika yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, dengan adanya momen pelantikan ini, marilah kita meningkatkan kinerja kita untuk membangun Kepulauan Meranti ini kedepan,” imbau Irwan. Dalam pelatikan yang dilaksanakan di aula RSUD Selatpanjang itu, selain terjadinya pergantian beberapa pejabat eselon, juga terdapat beberapa pejabat yang berasal dari luar Kabupaten Kepulauan Meranti yang dipercaya mengisi kekosongan beberapa jabatan pada Pemkab Kabupaten Kepulauan Meranti. Setelah Satuan Organisasi Tata Kerja (SOTK) Badan Pengelolaan Wilayah Perbatasan (BPWP) ditetapkan, maka sejumlah pejabat dimutasikan untuk mengisi posisi jabatan guna menjaga wilayah terluar di Kepulauan Meranti tersebut. Diantara pejabat eselon II yang dimutasi itu adalah mantan Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kepulauan Meranti, Drs Bakhtiar, MP, yang dimutasikan menjadi Staf Ahli Bupati Kepulauan Meranti. Sementara Kadisdik baru dijabat oleh mantan Kepala Bagian Kesra Setdakab Kepulauan Meranti, Drs M Arif MN, MPdi. Kepala Dinas PU Kepulauan Meranti yang lama, Asyarifuddin, dimutasikan menjadi Kepala BPWP, yang merupakan SOTK
baru. Sedangkan jabatan Kadis PU untuk sementara terjadi kekosongan.] Kemudian, Staf Ahli Bupati, Ir Burhanuddin, dimutasikan menjadi Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Kepulauan Meranti, sedangkan Kadisosnakertrans yang lama, H Tengku Zakri, dimutasikan menjadi staf ahli bupati. Selanjutnya, Plt Sekwan DPRD,
Andi Ismed, didefenitifkan menjadi Sekretaris DPRD Kepulauan Meranti. Dengan adanya kekosongan jabatan Kepala Dinas PU, Bupati Meranti mengaku belum menemukan orang yang tepat untuk mengemudikan Dinas PU itu secara maksimal. “Kita masih mencari sosok yang tepat untuk menjabat sebagai Kadis PU. Sebab,
SKPD itu merupakan dinas yang sangat sibuk, terutama dalam menyongsong proses pembagunan di Kepulauan Meranti saat ini,” pungkasnya. Dari 75 pejabat eselon yang dilantik itu, sebanyak 6 orang merupakan pejabat eselon II, , pejabat eselon III 32 orang, dan pejabat eselon IV sebanyak 37 orang. (swl)
Desa Sungai Danai Potensial Jadi Pengembangan Ternak TEMBILAHAN(VOKAL)-Desa Sungai Danai, Kecamatan Pulau Burung, dinilai sangat cocok dijadikan sebagai daerah pengembangan ternak, baik sapi maupun kambing. Pasalnya, kondisi alam daerah tersebut kaya akan tumbuhan yang dapat dijadikan sebagai pakan ternak secara alami. Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan (DTPHP) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Wiryadi, menyebutkan, berdasarkan hasil penelusuran pihaknya, pada Desa Sungai Danai terdapat beberapa lokasi yang potensi
dijadikan pengembangan ternak sapi dan kambing. “Melihat kondisi alam daerah itu, kita sangat yakin potensi pengembangan sapi dan kambing sangat besar, karena di sana sangat banyak tumbuhan alami yang bisa dijadikan pakan ternak,” katanya, Senin (9/1). Kemungkinan tersebut diketahui dari investigasi DTPHP pada beberapa daerah yang memiliki potensi pengembangan ternak dan pembukaan lahan persawahan baru. “Selain memantau lokasi yang potensial untuk pengembangan ternak, kita
juga melakukan pemantauan di Desa Sungai Danai yang potensial untuk pengembangan persawahan. Desa itu sejak dulunya memang memiliki lahan pertanian yang baik, namun karena tidak tergarap secara maksimal, akhirnya berubah fungsi,” jelas Wiryadi. Belakangan, imbuh Wiryadi, Sungai Danai dinilai lebih memiliki potensi untuk dijadikan daerah pengembangan ternak dari pada untuk lahan persawahan. Apalagi warganya juga lebih tertarik untuk memelihara ternak daripada mengerjakan sawah. (hlc/del)
PONTON TENGGELAMPonton di Kelurahan Teluk Belitung, Kecamatan Merbau yang tenggelam akhir pekan lalu.
SYAWAL
Perwajahan: PEPEN PRENGKY