PERSPEKTIF
Luwuk Post
8
SELASA 29 SEPTEMBER 2009
http://luwukpost.info
E-Paper Pertama di Kawasan Timur Sulawesi
Standar Ganda Picu Ketegangan KALAU saja Mahmoud Ahmadinejad seeksentrik Moammar Khadafi, PBB bisa malu dua kali dalam rentang waktu hanya tiga hari. Rabu lalu (23/9) di hadapan Majelis Umum di New York, Khadafi menyobek salinan Piagam PBB dan melemparkannya sembari berpidato. Pemicunya, kegeraman pemimpin Libya itu kepada lima negara anggota tetap Dewan Keamanan yang dia sebut selalu menganggap rendah negara-negara lain. Tiga hari kemudian di tempat yang sama, Ahmadinejad punya alasan yang jauh lebih besar untuk murka. Itu terkait dengan tuduhan yang dilontarkan Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama, yang didampingi Perdana Menteri Inggris Gordon Brown dan Presiden Prancis Nicolas Sarkozy, di Pittsburgh soal reaktor Iran di Qom. Tiga pemimpin itu menuding Iran sengaja merahasiakan reaktor kedua mereka dan karena itu dicurigai tengah mengembangkan senjata nuklir. Untunglah, Ahmadinejad masih bisa mengendalikan diri. Pada jumpa pers di markas PBB, sembari kembali menegaskan bahwa negaranya mengayakan uranium untuk kepentingan damai, dia tidak mengutuk. Mantan wali kota Teheran itu hanya mengatakan bahwa AS, Inggris, dan Prancis akan menyesali tuduhan yang mereka lontarkan. Padahal, jelas-jelas tuduhan yang dilontarkan tiga negara tersebut sangat tidak berdasar. Pada 21 September, Iran sudah berkirim surat ke Badan Energi Atom Internasional (IAEA) untuk memberitahukan reaktor mereka di Qom itu. Dalam surat yang sudah dikonfirmasi oleh IAEA itu, Iran memberitahukan bahwa reaktor di kota suci bagi umat Syiah tersebut baru akan beroperasi 18 bulan mendatang. Itu berarti, Iran patuh, bahkan sangat patuh, pada ketentuan IAEA. Badan atom itu mewajibkan negara pengembang nuklir untuk memberitahukan reaktor mereka minimal 180 hari atau enam bulan sebelum beroperasi. Artinya, Iran yang telah meneken Traktat Nonproliferasi sudah melakukannya 13 bulan lebih cepat! Lagi pula, Iran mempersilakan IAEA atau badan internasional lain untuk melakukan inspeksi ke Qom. Pertimbangannya, mereka secara terbuka sudah menyebutkan bahwa uranium yang dikayakan di Qom hanya lima persen. Jumlah itu jauh dari syarat minimal untuk membuat senjata nuklir, yaitu harus melakukan pengayaan uranium 80 persen. Sekarang bandingkan dengan Israel. Pada 5 Oktober 1986, koran Inggris The Sunday Times menurunkan laporan utama berjudul “Rahasia Senjata Nuklir Israel Terungkap”. Negeri Yahudi itu tidak menyangkal, tapi juga menolak mengonfirmasi. Hingga kini, karena tidak pernah mengakui, negeri zionis itu pun tidak pernah meneken Traktat Nonproliferasi. Tapi, pernahkah PBB atau IAEA meributkannya? Apalagi, AS. Padahal, menurut Dewan Pertahanan Sumber Daya Alam dan Perhimpunan Ilmuwan AS, Israel diperkirakan memiliki 300-400 senjata nuklir. Di dunia ini, ada puluhan negara yang diduga mengembangkan nuklir. AS, Inggris, Prancis, Rusia, India, dan Pakistan bahkan telah jelas-jelas memiliki senjata nuklir. Tapi, mengapa hanya Iran, yang tidak pernah sekali pun melakukan uji senjata nuklir, yang terus diobok-obok? Apakah itu bagian dari skenario besar untuk menjadikan Iran sebagai Iraq kedua? Yang pasti, standar ganda itulah yang kini malah memicu ketegangan. Kemarin (27/9), Iran langsung melakukan uji misil jarak pendek. Itu dilakukan setelah AS, Inggris, dan Prancis mempertimbangkan opsi militer jika Iran terbukti mengembangkan senjata nuklir. Bisa dipastikan, Israel akan melakukan latihan serupa kare-na mereka merasa paling terancam oleh Iran. Otomatis, suhu kawasan Timur Tengah bakal memanas lagi. Kalau sudah begitu, siapa sebenarnya si pemicu kekacauan itu? (*)
+628525565xxxx Yth,LP Tolng wjah2 yg d tmpilkn tdk ush lg d tmplkan klu bs wjah dn brita yg hngat dan akurat.by YT. +628524114xxxx Solusinya khsus TAKSI2,PAKE AKAN KARCIS Setiap pngsian atau pake tanda apa saja,shgga dpat terdeteksi.kalu tdk bangun ulang SPBU baru supaya tdk monopoli.karna jumlah kenderaan so tidak seimbang dgn pasokan BBM terutama BENSIN..demikian utk menjadi perhatian yg punya kewenangan mengurus BBM DAN SPBU.Tq. +628124511xxxx Slmat ldul fltil LP, mau tax,knp LP lbr trlalu lama, pdhal brta stiap saat prlu d ktahul. Hal ini sngt merugikn km planggan yg hrs membyr sebln penh hrsx sbgai planggn km dbrikan servis lbh bkn malah d rug ikan. Cb ikut koran nas yg terbit d jawa umtmx tak prnah lbur sperti LP.Tolong hal ini d perhtikan demi k majuan LP kedepax +628524062xxxx Lp kasiang,tlng muat qt px sms.knpa dipagimana lampu dikse mati trus.emangx org pgmana bkn manusia spya t’prlu kase trang rmh.tlng kse tau akn org pln d lwk. +628521415xxx Klo ibukota sultim di ampana kasian dgn saudara2 kami yg brada di kab.banggai kepulauan musti naik mobil lg ke ibukota propinsi mending skalian di palu aja.. Bukanx membentuk daerah otomi utk memperpendek jangka-uan..jd yg pas ibukota sultim hanxlah LUWUK yg brada ditengah2 kabupaten.ini yg paling adil.lg pulakan pd RUU sultim poso udah ngak gabung lagi... +628529800xxxx Asslm... Minal aidin wal faidzin, mhn m’’f lhr & btn. Pak direktur yth, gmana nih kmi para plnggan lwk post apa kmi hrs byr full tghn bln ini smntra 1 m’gu krn tdk trbt trus yg jum’at - sbtu lalu brsn d antr jum’at kmrn. Apa ada solusix? Klw tdk untk bln dpn z stop brlngganan. +628524114xxxx Ass.Lp...Buat yg mempunyai kewenangan mengatur SPBU-SPBU DIKAB.BGI/LUWUK.mencermati 2 hr trakhir s/d saat ini masih jg terjadi antrian yg cukup panjang.hal
Indonesia dan Kian Kuatnya G-20 KTT G-20 di Pittsburgh, AS, pada 24-25 September lalu menyepakati bahwa G-20 menggantikan G-8 sebagai lembaga paling utama dalam mengurusi keuangan dan ekonomi dunia. Kesepakatan itu amat penting karena dua hal. Pertama, kesepakatan tersebut mengubah secara mendasar bangunan kerja sama internasional yang selama ini didominasi G-8. Kedua, peran Indonesia cukup besar dalam mendorong G-20 menggeser G-8 dan diharapkan juga mewakili kepentingan negara-negara yang sedang berkembang. Tanda-tanda G-20 lebih dianggap penting daripada G-8 tampak dalam waktu yang amat singkat, yaitu sepuluh bulan terakhir. Bayangkan, dalam kurun sepuluh bulan G-20 telah mengadakan tiga pertemuan puncak. Masing-masing dilaksanakan di Washington DC (November 2008), London (April 2009), dan Pittsburgh (September 2009). *** G-20 dibentuk pada 1999 untuk menjadi forum bagi para menteri keuangan dan gubernur bank dari negara maju dan berkembang. Forum tersebut dirancang untuk membahas isu-isu kunci dalam ekonomi global, terutama dipicu krisis moneter di beberapa negara Asia Tenggara dan Asia Timur waktu itu. Forum tersebut didirikan demi menguatkan arsitektur finansial internasional; memberikan kesempatan berdialog tentang kebijakan nasional, kerja sama internasional, dan lembaga-lembaga finasial internasional; serta mendukung pertumbuhan dan pembangunan seluruh dunia. Diperkuatnya fungsi G-20 dalam KTT G-20 di Pittsburgh tersebut menunjukkan pengakuan bahwa persoalan ekonomi dan keuangan tidak
Oleh : I Basis Susilo dosen hubungan internasional FISIP Universitas Airlangga.
bisa diselesaikan oleh negara-negara maju saja. Selama ini, secara pongah dan sombong negara-negara maju selalu mengadakan pertemuan puncak (G8) setiap tahun. Nega-ranegara sedang berkembang atau organisasi-organisasi regional tidak bisa mengikutinya. Kalaupun mau didengar, mereka harus memohon dan mendaftarkan diri sebelum KTT G-8 diadakan. Misalnya, Presiden Soeharto sebagai ke-tua GNB pun harus merengek agar su-aranya bisa didengar dalam KTT G-8 di Tokyo. Krisis keuangan di Asia Tenggara dan Asia Timur pada 1998 mengakibatkan para pemimpin G-8 merasa kurang efektif dalam mengatasi persoalan keuangan dan ekonomi global. Para ahli ekonomi sadar bahwa persoalan tersebut tidak bisa selesai bila tidak melibatkan kekuatan-kekuatan ekonomi di luar delapan negara ekonomi kuat tersebut. Karena itu, dibentuk forum G-20 untuk para menteri keuangan dan gubernur bank 19 negara dan Uni Eropa pada 1999. Krisis keuangan dan ekonomi global yang dimulai di AS pada pertengahan 2008 makin memaksa para pemimpin dan ahli ekonomi dunia untuk berpikir bahwa ekonomi global tak hanya digerakkan oleh AS, Eropa, dan Jepang, tetapi juga negara-negara lain, seperti Tiongkok, India, dan Indonesia, juga negara-negara sedang berkembang lain. Karena itu, untuk mengatasi problem ekonomi dan keuangan, diperlukan kerja sama antara para pemimpin
negara maju dan negara sedang berkembang. Fungsi forum G-20 kemudian dimanfaatkan dan ditingkatkan dengan pertemuan puncak pada November 2008. G-20 lebih kuat daripada G-8 bukan hanya karena merangkul lebih banyak negara, terutama negara-negara yang sedang berkembang. Kelompok itu menghimpun hampir 90 persen GNP dunia, 80 persen total perdagangan dunia, dan dua pertiga penduduk dunia. Karena itu, keputusan-keputusan G-20 tentu bisa lebih efektif dan efisien dalam menghadapi problem-problem global. *** Peran Indonesia amat penting dalam menggeser G-8 dan mendorong G-20 sebagai forum yang lebih permanen serta terlembaga: G-14 or the G-20. Peran Indonesia juga menonjol dalam memperjuangkan skema dana siaga global. Menurut catatan saya, dalam tiga KTT G-20, Indonesia memang telah dan selalu menegaskan kemauan: (1) mengusulkan skema dana siaga global atau global support fund; (2) mengusulkan reformasi sistem dan lembaga keuangan global seperti IMF dan Bank Dunia; (3) mengingatkan KTT agar tidak mengabaikan isu-isu penting lain seperti perubahan iklim, efektivitas bantuan, dan keamanan energi; serta (4) memperjuangkan agar forum G-20 menjadi lebih permanen dan dilembagakan. Soal dana talangan, usul itu dimaksudkan untuk membantu negara-nega-
ra sedang berkembang dalam mengatasi dampak krisis keuangan internasional dan menjaga pertumbuhan ekonomi mereka. Pengelolaan dana siaga tersebut memerlukan lembaga yang sudah ada, seperti IMF dan Bank Dunia. Usul Indonesia tentang dana siaga global itu disambut baik oleh para pemimpin G-20 lain. Buktinya, dalam KTT G-20 di London (April 2009) disepakati dana talangan 1,1 triliun dolar AS dalam bentuk penambahan modal kepada lembaga-lembaga keuangan internasional dan bantuan pembiayaan ekspor impor (trade financing), khususnya untuk negara-negara berkembang. Pada KTT G-20 di Pittsburgh, ditetapkan IMF menjadi wadah yang mengelola dana siaga itu. Walaupun, usul dana talangan tersebut bisa mengundang kritik. Ide menggunakan IMF dan Bank Dunia juga bisa dianggap akan memperkuat lembaga tersebut, yang selama ini menguatkan liberalisme dan beroperasi seperti bank pada umumnya. Perjuangan Indonesia untuk menjadikan G-20 sebagai forum utama yang permanen dan terlembagakan telah berhasil. Keberhasilan Indonesia tentu didukung fakta bahwa Indonesia (bersama Tiongkok dan India) secara ekonomi dianggap lebih mampu mengatasi krisis global setahun terakhir ini, juga menjadi negara demokrasi terbesar ketiga (setelah India dan AS) yang relatif stabil serta moderat. Kini tinggal bagaimana Indonesia menempatkan posisi agar lebih strategis dalam G-20 untuk menyuarakan kepentingan nasional serta kepentingan negara-negara sedang berkembang lain.Kita berharap para pemimpin dan diplomat kita bisa memanfaatkan momentum tersebut. (*)
Reformasi Setengah Hati IMF BELUM satu minggu KTT G-20 di Pittsburgh-Pennsylvania dilaksanakan. Beberapa keputusan penting yang mengubah struktur ekonomi politik internasional diambil dalam konferensi tersebut. Selain mengevaluasi penanggulangan krisis finansial global, negaranegara itu melakukan sebuah terobosan baru dalam proses partisipasi kepentingan dan representasi sistem keuangan global, khususnya dalam lembaga IMF. Dari KTT ini muncul pandangan bahwa IMF tetap dipercaya menjadi instrumen yang kredibel sebagai lembaga penyedia likuiditas keuangan internasional pascakrisis. Namun demikian, ada bebera-pa hal yang dapat ditarik dalam konteks politik internasional atas fenomena ini. Pertama, IMF masih menjadi instrumen diplomasi negara dalam melangsungkan manuver politik dalam sistem internasional yang telah diporakporandakan oleh sistem keuangan internasional yang anarkis. Bukan hanya dalam forum G-20, blok berkembang seperti China, Rusia, Brazil, dan India yang belum lama bertemu dalam Konferensi BRIC di Yaketerinburg, juga menyatakan untuk segera menambah kuotanya dalam IMF. Kedua, kebijakan persyaratan (structural adjustment) yang dibebankan pada setiap kredit yang diajukan, secara politis akan banyak berkiblat kepada negara dengan penyumbang kuota terbesar di dalamnya. Jika menggunakan logika neofungsionalisme, kita tidak hanya harus menilik kembali efektivitas peran IMF, namun juga harus memproyeksikan kepentingan setiap negara di dalamnya. Dengan krisis finansial global yang mengisyaratkan lalu lintas modal yang sangat padat di dunia, logika dasar mekanisme kerja IMF
Oleh : Pamungkas Ayudhaning D. pengamat Ekonomi Politik Internasional, Departemen HI, FISIP UI; Direktur Eksekutif Syndrome, UI
patut dipertanyakan. Logika bahwa sejumlah dana dicadangkan untuk menutup instabilitas mata uang jika krisis likui-ditas terjadi di suatu negara merupakan cara pikir represif. Dunia pascakrisis 2008 bukan hanya menuntut jaring pengaman, namun juga harus menggunakan logika berpikir preventif. Segala yang terkandung dalam IMF merupakan lang-kah-langkah darurat pasca-krisis. Padahal, yang diperlukan adalah pencegahan krisis. Memang siklus ekonomi akan menempatkan para pelakunya bak di dalam roda, dan fase pertumbuhan (growth) akan diikuti dengan ledakan pertumbuhan (booming) yang kemudian mengarah pada krisis. Logika semacam ini digunakan para ekonom neoklasik seperti Keynes dan Minsky. Namun, dampak siklus ini dapat diminimalkan dengan dilakukannya upaya pencega-haan atas krisis, bukan dibiarkan hingga dampaknya lebih sulit diatasi. Segala keputusan IMF tidak sertamerta menitikberatkan pada persoalan kuota. IMF sendiri memiliki banyak persoalan. Pertama persoalan kursi karena terkait dengan proses pengambilan keputusan di tubuh IMF. Dari 24 direktur eksekutif yang mewakili seluruh negara anggota, delapan posisi dimiliki secara tunggal (one seat) oleh Amerika Serikat,
Jerman, Jepang, Inggris, Rusia, Prancis, China, dan Arab Saudi. Sedangkan 16 direktur eksekutif sisanya dibagi ke dalam 178 negara anggota lain. Karena itu, wajar jika lebih dari 40 persen hak suara (voting) dikuasai oleh hanya lima negara, yakni Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Jerman, dan Jepang. Kedua, penambahan kuota dalam IMF sebenarnya telah dihitung secara adil dalam statuta yang digariskan pada rezim keuangan ini. Terdapat empat hal yang menjadi dasar (prerequisites) sebagai pertimbangan untuk menambah (dan mengurangi) kuota. Keempatnya adalah besarnya cadangan devisa; GDP; volume perdagangan; dan besarnya ekspor. Namun, dalam praktiknya prinsip ini belum sepenuhnya diimplementasikan dan cenderung politis (Isaard, 2005). Penambahan kuota hingga lima persen yang disepakati dalam G-20 memang mementahkan stigma politik dalam IMF. Namun, kebijakan ini berimplikasi pada peningkatan kapasitas negara untuk melakukan pinjaman eksesif terhadap IMF (moral hazard), khususnya bagi negara berkembang yang sistem finansialnya masih rapuh. Penambahan kuota terhadap negara berkembang tanpa pembatasan kuota terhadap negara maju juga akan memunculkan hambatan teknis dalam pelaksanaannya, mengingat masih besarnya keinginan negara-negara maju
untuk terus meningkatkan modal dan kuota. Ketiga, sistem pengawasan yang dimiliki IMF sebagai satu-satunya kebijakan preventif tidak berjalan maksimal. Lembaga ini hanya menuangkan berbagai penelitian dan prediksi ekonomi yang dipublikasikan dalam bentuk World Economic Outlook. Sedangkan pengawasan intensif hanya dilakukan kepada negara yang mengajukan kredit. Bahkan, berbagai proposisi kebijakannya terhadap negara berkembang kerap memberikan dampak negatif terhadap pemenuhan hak-hak dasar masyarakat (Jack Donnelly, 2003). Terakhir adalah sistem penarikan bunga yang tidak efisien bagi peminjam. Dari seluruh paket pinjaman IMF, suku bunga pengembalian kuota yang diajukan untuk peminjaman berkisar antara 100 persen300 persen. Padahal, pinjaman dilakukan dalam jangka waktu singkat. Dengan bunga sangat besar, IMF tidak kurang hanya menjadi lembaga bisnis pada umumnya yang kurang memperhatikan survivabilitas debitor. Karena itu, komitmen lembaga ini untuk mencegah krisis juga mesti dipertanyakan. Sinyalemen reformasi IMF dalam KTT G-20 tampak masih setengah hati. Stigma politik bahwa rezim dan lembaga internasional menjadi instrumen negara untuk memperoleh keuntungan bagi kemakmuran rakyat belum sepenuhnya dibenahi. Kini kita hanya bisa berharap bahwa manifesto G-20 terhadap pentingnya peran negara berkembang bisa menjadi nyata dengan mekanisme panambahan kuota tiap anggota yang berasal dari negara berkembang menjadi sebesar lima persen. (*)
Menolak Jenazah Teroris ( Bagian Kedua )
Oleh : Abd. Sidiq Notonegoro
BERLEBIHAN Meskipun bisa dimafhumi, reaksi masyarakat dalam menolak kehadiran jenazah ketiga pelaku teror tersebut tetap saja merupakan tindakan yang berlebihan. Harus ada pihak-pihak berpengaruh di masyarakat bersangkutan yang sudi menyadarkannya bahwa para teroris tersebut telah menjadi mayat. Karena itu, siapa pun mayat itu haruslah tetap diperlakukan dengan cara-cara yang baik. Tidaklah bijaksana bila masyarakat masih menumpahkan kemarahan terhadap orang yang telah mati. Lebih-lebih bila masyarakat sampai melakukan aksi-aksi yang bisa memberikan “teror psikologis” terhadap keluarga pelaku teror. Mungkin
bisa dipahami bila yang ditolak kehadirannya oleh masyarakat adalah orang yang masih hidup. Namun, bila yang ditolak adalah orang yang sudah tinggal dikuburkan, hal itu amat berlebihan. Apa pun alasannya, bila jenazah tersebut tidak segera dimakamkan, dapat dipastikan akan memantik reaksi yang tidak kondusif. Apalagi, dalam masyarakat tampaknya telah muncul sikap pro dan kontra. Seperti yang
terjadi di Kecamatan Kutasari, Purbalingga, yang masyarakatnya terpecah menjadi 2 (dua) antara yang menerima dan yang menolak mayat Mistam. Mencegah Benturan Tidak ada jalan lain kecuali mayat para teroris itu harus tetap dikuburkan. Di sisi lain, potensi benturan antarwarga yang pro dan yang kontra harus diminimalkan. Karena itu, aparat pemerintah -terutama kepolisian- perlu turun tangan untuk menye-
trsbt disebabkan karna jergen2 yg ukran besar msh jg diutama-kan,apalagi ptgas di SPBU sangat trbtas shingga tdk dipungsikan tempat pngsian yg lain. Belum lagi keterbtasan pasokan dari DEPOT PERTAMINA trbatas dan lam-
bat.sedangkan khusus yg pembeli melalu jergen2 yg besar/20 liter keatas soboleh dikenakan TARIF/HARGA INDUSTRI,krn mereka juga sudah jual menjual,malah so kalah SPBU pe kauntu-ngan. HargaBBM BELUM DINAIKKAN oleh
PEMERINTAH,dorang sokase naik itu harga bensin.bgtu jg TAKSI2,Sama saja.
dosen di Universitas Muhammadiyah Gresik.
+628524102xxx Ass. L.Post Minal Aidin Wal Faizin Maaf Lahir Bathin , Halo Ampana jngn bgtu Lea
lesaikannya.Yang penting diantisipasi pemerintah ialah munculnya kelompok massa yang tidak dikenal asal-usulnya dan kemudian secara atraktif memperlakukan para teroris ini sebagai pejuang yang gugur. Misalnya, membawa spanduk atau membentangkan poster yang berisi dukungan-dukungan terhadap aksi teror mereka dan atau ucapan belasungkawa dengan menganggapnya sebagai mujahid. Hal tersebut justru kian memanaskan suasana untuk timbulnya suasana chaos horizontal yang tidak terkendali. Tampaknya, perlu ada aksi simpati dari masyarakat yang antiteror untuk menunjukkan bahwa kedamaian dan penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan adalah hal mutlak sebagaimana ajaran agama menuntunkan.(*) ( Habis ) Ibukota Sultim LUWUK HARGA MATI KALU TDK Kitorang te mau lagi msk Sultim dan rencanakan Prop.BANGGAI RAYA utk masa depan marilah Rakyat BABASALAN Berjuang smoga Allah beserta kita smua amin
PENERBIT : PT Luwuk Cemerlang. GENERAL MANAGER/PEMIMPIN REDAKSI : Herdiyanto Yusuf. REDAKTUR PELAKSANA : Haris Ladici. REDAKTUR : Haris Ladici, Zulhelmi Alting, Gafar Tokalang.Rustam Nono STAF REDAKSI : Nasri Sei, Sofyan Labolo,Rustam Nono, Firman Ibrahim Suling.KORLIP : Zulhelmi Alting, BIRO BANGKEP; Rustam Nono (Salakan), Ahmad Awaluddin (Banggai). BIRO AMPANA; Nasri Sei. BIRO PAGIMANA; Anto Yasin. BIRO BUNTA; Karman. BIRO TOILI; Nurhasan. ART & PERWAJAHAN : Sudin Salasa (Koordinator), Utam Nasila,Wawan Kusika, Agus tiawan, Muh. Albar Amin. PRESIDEN KOMISARIS : Imawan Mashuri. KOMISARIS : Benny H Raintama, Suhendro Boroma. DIREKTUR : Mohamad Sirham, Urief Hassan. MANAGER KEUANGAN : Haryono, STAF KEUANGAN : Aswar Poibara (Koordinator) Astuti Mohune (Kasir) . STAF PEMASARAN : Dales Lantapon. ( Koordinator ) Sofyan Dude,.MANAGER IKLAN : Sukriyadi Mamu . STAF IKLAN : Hawa Minarni A Bayak.(Kasir), Sutadi Utiarahman. PERCETAKAN : Andri Bumbungan (Koordinator),Yusuf Nelwan, Opick Kasim. OMBUSDMAN : Ismail Pelu (Ketua), Hinca IP Pandjaitan (Anggota).TARIF IKLAN : Umum Rp 20.000,-/mmk (hitam putih/BW),Rp 30.000-/mmk (Warna/FC ), MUNGIL : Rp 50.000,- (1x muat). HARGA LANGGANAN KORAN : Rp 65.000,- (luar kota tambah ongkos kirim). ALAMAT REDAKSI: Jl. Imam Bonjol No. 4 Km 3 Luwuk Telp. (0461) 325447 Fax : (0461) 325071 email : redaksi@luwukpost.info. PERWAKILAN GORONTALO : JL. NANI WARTABONE NO. 144 A GORONTALO Telp. (0435) 827551-827552 Fax : (0435) 829603. PERWAKILAN MANADO : Jln. Babe Palar No.54, Telp (0431) 855558 Fax : (0431) 840763-860398. PERWAKILAN SURABAYA : Graha Pena Building, Jln Ahmad Yani No.88, Telp (031) 8287999.PERWAKILAN JAKARTA : Gedung Graha Pena Lt.6, Jl. Raya Kebayoran Lama No.12, Telp : (021) 53699509, Fax (021) 5328487.