LUWUK POST | KAMIS, 17 DESEMBER 2009 | HALAMAN 6
LP-KLEY Pertanyakan Kinerja DPRD
PNPM MANDIRI KP
Diskanlut Cairkan BLM LUWUK-Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banggai mengucurkan ang garan bantuan langsung masyarakat (BLM) kepada 13 kelompok nelayan sasaran program PNPM MANDIRI KP di Desa Sinorang dan Desa Nonong. Pejabat Pembuat Komitmen PNPM Mandiri KP, Sri Wahyuni Moidadi,MSi, mengatakan, anggaran BLM tersebut sudah dicairkan kepada rekening ma sing–masing kelompok. Dengan begitu, kelompok nelayan sudah dapat membelanjakan anggaran tersebut. Namun Wahyuni mengatakan, penca iran anggaran dari rekening ke lompok dapat dilakukan apabila kelompok sudah memesan barang untuk pencairan tahap pertama sebesar 40 persen. “Untuk tahap dua sebesar 60 persen dapat dicairkan apabila kelompok sudah memasukkan laporan pertanggung jawaban,” katanya. Ia menyebutkan, setiap kelompok mendapatkan BLM yang berbeda sesuai dengan kegiatan yang diusulkan. BLM itu digunakan untuk membiayai jenis usaha perikanan tangkap dan pemasaran hasil perikanan. Jenis usaha perikanan tangkap yang diusulkan kelompok nelayan meliputi kapal 2 GT beserta alat tangkap, gill net 400 meter, hand line, rumpon. Sedangkan untuk jenis usaha pema saran hasil perikanan meliputi cool box 50 kg dan 200 liter. “Kami berharap sebelum akhir tahun ini semua kegiatan yang dibiayai dengan BLM PNPM MANDIRI KP sudah diram pungkan. Kecuali untuk pengadaan kapal yang membutuhkan waktu cukup lama sehing ga kemungkinan baru tereralisasi pada januari nanti,” katanya.Untuk mengan tisipasi terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan program, Wahyuni me negaskan, pihaknya akan melakukan pendampingan terhadap kelompok ne layan dalam pemanfaatan bantuan lang sung masyarakat tersebut. (ris)
PEMPROV
Sambungan dari Hal 5
tahun ajaran 2007/2008 RSBI pemprov sejatinya mengucurkan 30 persen dana sharing opera sional RSBI yang mencapai Rp 800 juta. Sedangkan untuk tahun 2008/ 2009, pemprov juga memiliki
TAK TERIMA
Sambungan dari Hal 5
dikantongi Luwuk Post, menyebut kan, bantuan PUAP hanya diperun tukkan bagi gapoktan di 11 keca matan, sementara desa–desa di wilayah kecamatan Pagimana dan Kecamatan Bualemo tidak menda patkan bantuan tersebut.Data yang dikantongi Luwuk Post, menyebut kan, dana tersebut diperuntukkan untuk empat desa (empat gapok tan) di kecamatan Balantak, ma sing–masing di Desa Rau, Desa Ondoliang, Desa Balantak dan Desa Pangkalaseang. Kecamatan Batui 6 desa (6 gapoktan). Kecamatan Bunta 4 desa. Kecamatan Lamala tiga desa. Kecamatan Luwuk 4 desa.
PUNGLI
Sambungan dari Hal 5
pelamar CPNS baru-baru ini, dipungut biaya Rp 15.000 per kartu. Semestinya,hal itu sudah bisa menutupi sebagian target PAD Disnaker di tahun 2009.
PATRIOT
Sambungan dari Hal 5
DPRD Banggai, namun pihaknya sangat mendukung upaya tersebut. “Walaupun Patriot hanya memliki satu kursi, kami sangat mendorong upaya itu,” tuturnya. Namun, kata dia, upaya tersebut
GANTI RUGI
Sambungan dari Hal 5
Terhadap yang belum sepakat lanjut Alfian, Pemda tetap akan melakukan pendekatan–pende katan sambil tetap melanjutkan pembangunan jalan sebelum akhir tahun anggaran 2009 ini. Mantan Camat Luwuk itu mene gaskan, pembangunan bukit hali mun didasarkan pada peren canaan pembangunan serta me ngacu pada RTBL. Karena itu, Alfian merasa perlu menegaskan kembali bahwa informasi yang menyebutkan tanah masyarakat dengan adanya kebijakan pemba ngunan kawasan bukit halimun akan berdampak terhadap penga kuan kepemilikan masyarakat adalah tidak benar. “Saya tegaskan informasi yang menyebut masya rakat tidak dapat menjual lahan, dilarang membangun setelah ada
Terkait Kasus Dana Rp 4 Miliar
(FOTO : SOFYAN LABOLO / LUWUK POST)
KEJURDA TAEKWONDO: exebition kejurda taekwondo senior junior yang dipusatkan di gedung wanita Luwuk. Tampak demonstrasi yang dilakukan atlet Kabupaten Banggai.
Asisten I Buka Kejurda Taekwondo LUWUK-Kejurda taekwondo exebition senior junior dibuka Rabu (16/12) kemarin. Kejuaraan tersebut diikuti oleh beberapa kontingen atlet dari berbagai daerah di Sulawesi Tengah. Acara yang dihelat di Gedung Wanita Luwuk selain dihadiri Asisten I, Ir. Mustarim Malia, turut pula dihadiri Dandim 1308 LB Letkol Budi Setiyanto, Jajaran Polres Banggai, Camat Luwuk serta wakil dari masing-masing SKPD Kabupaten Banggai.Kejuaraan ini direncana kan akan berlangsung selama dua hari, sejak kemarin hingga Kamis
(hari ini, red). Ir. Mustrim Malia yang sekaligus membuka kejuaraan ini, dalam sambutan singkatnya mengatakan, olah raga taekwondo harus terus dikembangkan. Dia juga meminta agar nilai-nilai sportifitas tetap dijunjung tinggi.Ketua Panitia Drs. AK. A Bantilan, menyatakan, jumlah peserta mencapai 109 atlet. Para peserta berasal dari Kabu paten Morowali, Kabupaten Tojo una-una, Kabupaten Poso, Kabu paten Banggai Kepulauan serta Kabu pten Banggai selaku tuan rumah. Dimana kejurda itu memper
kewajiban mengucurkan 30 persen sharing biaya operasional RSBI yang dipatok Rp 600 juta. Sekedar diketahui, biaya operasional RSBI tidak hanya ditanggung oleh Pemda Banggai, tapi juga ditanggung oleh peme rintah provinsi dan pusat. Pusat menanggung 50 persen anggaran operasional RSBI, pemprov 30 persen dan pemda 20 persen.
Selama dua tahun terakhir, memang hanya pemprov yang terlambat memenuhi kesepakatan yang ditetapkan dalan nota kesepa haman bersama itu. Namun, selasa kemarin, sharing anggaran yang ditetapkan berdasarkan MoU antara Pemerintah Provinsi Sulteng, Disdikjar Sulteng serta Pemda Banggai itu akhirnya direalisasikan. (ris)
Kecamatan Luwuk Timur 3 desa. Kecamatan Masama dua desa. Kecamatan Nuhon 3 desa. Keca matan Toili 7 desa. Kecamatan Toili Barat 7 desa (7 gapoktan) dan Kecamatan Kintom dua gapoktan masing–masing di Desa Babang Buyangge dan Desa Manyula. Kepala Dinas Pertanian Kabu paten Banggai, Ir. Sobirin, ME yang dikonfirmasi koran ini mengakui, gapoktan di wilayah kecamatan Bualemo dan Kecamatan Pagimana tidak mendapatkan bantuan PUAP tersebut. “Kita usulkan agar semua kecamatan menerima bantuan modal. Tapi entah mengapa hanya 11 kecamatan yang menerima. Usulan kita sebenarnya 41 desa, yang muncul malah 45 desa,” katanya. Dia menduga, kecamatan Bua
lemo dan Kecamatan Pagimana tidak mendapat anggaran PUAP lantaran tahun sebelumnya sejum lah gapoktan di dua kecamatan itu telah menerima bantuan PUAP. Kendati begitu, Sobirin, berharap pada tahun 2010 mendatang, gapoktan di dua kecamatan tersebut menerima bantuan serupa. Sebelumnya, Bupati Banggai, Drs. Ma’mun Amir, dalam pengarahanya di depan gapoktan di ruang rapat khusus bukit halimun, menegaskan, pemerintah daerah akan mengu sulkan (kepada departemen pertanian) agar seluruh desa–desa yang potensial mengembangkan usaha agribisnis perdesaan menerima bantuan tersebut. “Harapan kita semua desa bisa mendapatkan modal usaha ini,” katanya. (ris)
Menjelaskan hal itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Banggai, Altris Saadjat mengatakan, pihak nya tidak pernah memungut biaya untuk pengurusan kartu kuning. Na mun, keterangan Altris dibantah kembali oleh Anggota DPRD Kabu paten Banggai, Anggota DPRD Kabupaten Banggai, Safrin Luneto.Kata Safrin, anaknya saja
masuk tahun lalu dan saat me ngurus kartu kuning untuk pen caker membayar Rp15.000.“Ini memang benar, jadi kalau memang itu pungutan tidak resmi, Kepala Dinas harus mengumumkan kepada masyarakat lewat media massa, bahwa pengurusan kartu kuning untuk pencaker itu gratis, biar diketahui oleh masyarakat,” tutur Safrin. (far)
tentunya harus melalui mekanisme yang ada di dewan dalam hal ini harus melalui pembahasan ber sama rekan-rekannya yang mem bidangi masalah pemerintahan tersebut. Masih menurut Nurwahid, upaya kontrol terhadap segala kebijakan pemerintah sudah menjadi fungsi wakil rakyat yang ada di dewan. Sebab, kata Sekretaris Komisi C DPRD Banggai ini, jika ingin dimak
simalkan tugas-tugas wakil rakyat, tidak ada satu ruang pun yang lepas dari kontrol DPRD.“Saya pikir itu fungsi DPRD, kalau ingin dimak simalkan tidak ada satu ruang pun yang lepas dari dikontrol dewan. Sesuai dengan Undang-undang No mor 27 tentang kedudukan dan pro tokoler jelas diatur tugas dan fungsi dewan. Jangankan jalan lingkar, kalau Bupati salah, ya Bupati kita hearing,” pungkasnya. (tr-03)
nya kebijakan pembangunan bukit halimun adalah tidak benar. Pemda, tetap mengakui hak –hak kepemi likan tanah masyarakat,” tegasnya. Pada prinsipnya, Pemda Bang gai, lanjut Mantan Ketua KNPI Kabupaten Banggai ini akan mela kukan kebijakan pembangunan kawasan bukit halimun berda sarkan aturan dengan tetap memer hatikan dan mempertimbangkan aspirasi masyarakat. Alfian juga meminta agar pem bangunan kota baru di bukit halimun tidak ditafsirkan bahwa hanya ba ngunan pemerintah yang dibangun di kawasan itu. Sebab, yang akan dibangun di kawasan itu termasuk sarana umum, taman kota, sarana public maupun sarana olahraga. “Termasuk, dan ini yang paling pen ting adalah pemukiman warga. Kawasan ini tetap diperuntukkan untuk pemukiman warga,” tekan nya.Ia juga menjelaskan, bahwa pembangunan jalan lingkar dan
jalan-jalan baru di kawasan terse but merupakan awal dari kebijakan penataan kota baru tersebut ke depan. “Kenapa harus jalan yang dibangun lebih dulu, agar kelak kota baru ini tertata dengan baik. Aneh kan membangun jalan nanti setelah seluruh fasilitas tersedia dan kawasan itu dipenuhi pemukiman penduduk. Jangan sampai ke de pan, untuk membangun jalan pemerintah harus membongkar rumah warga,” katanya. Soal kenapa pembangunan jalan tidak disertai dengan ganti rugi lahan. Alfian menjelaskan, pemerintah tidak ingin mengusik rasa keadilan warga. Alasannya, pembangunan jalan lingkar soho tontouan juga tidak disertai dengan ganti rugi lahan. “Makanya untuk jalan lingkar di kompleks halimun hanya dilakukan ganti rugi tanaman. Tidak ada ganti rugi lahan. Ini juga agar kebijakan pemerintah tidak menjadi blunder,” tegasnya. (ris)
tandingkan tiga kelas, yakni Kyorugi (fighter), poomsae (jurus), dan Klas khusus kyorugi (fighter). Untuk kelas Kyorugi fighter terdiri dari, 6 kelas senior putra, 7 kelas junior putra, dan 7 kelas untuk junior putri.Untuk persiapan medali yang telah disiapkan panitia terdiri dari, emas sebanyak 21 medali, perak 21 medali, perunggu 21 medali, dan perunggu harapan 21 pula. Dalam acara ini juga sempat ditampilkan demonstrasi dari para atlet taekwondo dari Kabupaten Banggai dan Kabupaten Tojo Unauna. (ynt)
(FOTO : YANTO IDRIS / LUWUK POST)
KB-KES: KB-Kesehatan Bhayangkara bertempat diaula Polres Banggai dibuka Rabu (16/12) kemarin. Tampak Penandatangan MoU, Bupati Banggai, Polres Banggai, dan Kepala BPP Kab. Banggai.
KB-Kes Bhayangkara Dibuka
LUWUK-Kapolres Bang gai membuka kegiatan KBKesehatan Bhayangkara Ra bu (16/12) kemarin. Acara tersebut merupakan kerja sama dari Badan Pemberda yaan Perempuan bersama Polres Banggai.Selain Bupati Banggai Ma’mun Amir turut pula hadir Kapolres Bang gai AKBP Drs. Sri Suhartono, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Dra. Yutilarsih Dg Masiki, pimpinan SKPD, jaja ran polres Banggai serta ibuibu Bahayangkari Kabupa ten Bang gai. AKBP Drs. Sri Suhartono dalam sambutan nya mengatakan, Polres Bang
gai bersama jajarannya akan mendukung sepenuhnya pro gram Keluarga Berencana ini. Untuk program pasektomi Sri Suhartono juga memberikan lampu hijau, dan berharap agar program ini bisa berjalan lancar.Dalam kesempatan itu ditandatangani pula perjan jian MoU yang ditanda ta ngani Bupati Banggai, Polres Banggai dan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan. Bahkan disela-sela rehat sempat pula diisi dengan kesak sian langsung peng guna KB Pa sektomi, terutama tentang manfaat serta keung gulannya. (ynt)
LUWUK-Pada Pembahasan RAPBD 2010 oleh Pansus DPRD Kabupaten Banggai, terhadap Badan Rumah Sakit Umum Daerah (BRSUD) bebe rapa waktu lalu tidak terungkap aliran dana sebesar Rp. 4 miliar di BRSUD Luwuk. Tidak jelasnya aliran dana Rp 4 miliar berdasarkan temuan BPK-RI pada tahun 2008 silam, membuat koordinator Lembaga Pemantau Kinerja Legislatif Eksekutif Yudikatif (LPKLEY) Kiran Kamran angkat suara. Kepada Luwuk Post, Rabu (16/12) Kiran mengatakan, DPRD harus mempunyai inisiatif sesuai dengan fungsinya untuk mengusut serta mengungkap kemana aliran dana tersebut. “Dana yang ada pada BRSUD dari manapun asalnya, baik aliran dari pihak ketiga, maupun dari pendapatan dari orang sakit, meninggal, mestinya ha rus dimasukan kedalam PAD,” ucapnya.Apalagi kata Kiran, berdasar kan temuan BPK-RI pada pemeriksaan laporan APBD 2008, sudah jelas ada penyelewengan dana Rp. 4 mi liar oleh BRSUD Luwuk. Ironis
nya yang begitu ngotot mem perjuangkan pengungkapan kasus ini hanya satu anggota aleg saja.Kiran kembali menga takan, seharusnya melalui mo men itu, bisa terungkap kemana saja aliran dananya, karena indi kator nya jelas berbau tindak pidana korupsi. “34 aleg ter sebut tuna rungu dan tuli, ke cuali Nurwahid,” sindirnya en teng.Nur kata dia termasuk satusatunya yang gigih untuk me ngungkap kasus tersebut, na mun jika tidak didukung oleh rekan-rekannya, tentulah akan sia-sia. “Para aleg harusnya mempunyai etikat yang baik untuk menyelesaikan persoalan ini,” tuturnya. (ynt)
LUWUK-Perbaikan goronggorong berlubang yang terletak di perempatan jalan Ir Sukarno dan Hos Cokroaminoto sejak Rabu (16/12) kemarin mulai dilaksanakan. Gorong-gorong tersebut memang sejak bebe rapa pekan terakhir mulai ber lubang, bahkan pada setiap hari diameter lubang tersebut se makin membesar. Sehingga oleh beberapa warga sekitar berini siatif menandainya dengan panggalan kayu yang ditancap kan dilubang tersebut. Ini dimak sudkan agar para pengendara terhindar dari kecelakaan. Akibat aktivitas pembong karan gorong-gorong secara keseluruhan ini, arus kendaraan yang melintas dijalur tersebut
menjadi sedikit terganggu. Meskipun begitu, namun tidak memicu terjadinya kecelakaan. Salah seorang pengawas la pangan Ari yang ditemui di sekitar lokasi kepada Luwuk Post, (Rabu 16/12) kemarin me ngatakan, pembongkaran go rong-gorong ini dilakukan sejak pagi kemarin. Perbaikan ini tidak bisa hanya dilakukan di sekitar lubang saja, melainkan harus secara keseluruhan. “Sekitar 13 meter yang akan diperbaiki,” tutur Ari.Ari menambahkan proses pembongkaran hingga penge coran dan pengaspalan diperki rakan memakan waktu sepuluh hari. “Itu paling cepat,” kata dia. “Proyek ini juga proyek swa kelola,” tambah Ari. (ynt)
Kiran Kamran
Gorong-gorong Lubang Mulai Diperbaiki
(FOTO : YANTO IDRIS / LUWUK POST)
DIPERBAIKI: Gorong-gorong berlubang yang berada di perempatan jalan Ir. Sukarno dan Hos Cokroaminoto mulai diperbaiki. Tampak para pekerja membongkar secara keseluruhan gorong-gorong tersebut.
ALAT BERAT
“Kadis perlu memerketat pengawasan terhadap pemanfa atan alat-alat berat untuk umum, karena sejatinya alat itu di
gunakan untuk memudahkan pekerjaan proyek swakelola oleh pemerintah. Karena itu, kalau memang harus
disewakan harus jelas konstribusi yang masuk sebagai PAD,” kata sumber Luwuk Post. (ris)
MODALI
buhan usaha kelompok-kelompok tani sebagimana yang diusulkan mendapatkan modal dari pemerin tah. Bupati menjelaskan, bantuan yang berasal dari program Pengem bangan Usaha Agribisnis Pede saan (PUAP) Tahun Anggaran 2009 itu terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sebelumnya,
tahun 2008 lalu, gabungan kelom pok tani di daerah ini mendapatkan suntikan modal sebesar Rp 3.1 miliar.Dimana masing–masing gapoktan yang terdiri atas dua hingga enam kelompok dimodali sebesar Rp 100 juta.Pada kesem patan itu, Bupati juga meminta agar gapoktan berinisiatif menyeleng garakan pelatihan bagi kelompok
tani yang bernaung dibawahnya. Ini penting, agar kelompok tani dapat memaksimalkan upaya mereka mengelola sumber daya alam di daerah ini. “Kalau modal itu diguna kan untuk menanam jagung datang kan pakar-pakar jagung untuk melakukan pelatihan menanam jagung, dan kerjasamakan dengan instansi terkait,” tuturnya. (ris)
kepegawaian dinas, kantor dan badan di lingkungan Pemda Bang gai. Bimtek yang dibuka oleh Wakil Bupati Banggai, Musdar Amin SE, MSi tersebut menghadirkan empat orang pemateri, masing–masing Sugiono dan Mukti Wibowo dari PT.
Taspen serta Dra. Andayani dan Ana Hasanah, SE, MM dari BKN Makassar.Wabup Banggai, Musdar Amin, dalam pengarahannya kembali menekankan agar aparatur pemerintah senantiasa meningkat kan kinerja dan etos kerjanya.
Sementara itu, pemateri dari PT. Taspen banyak mengulas tentang tunjangan taspen bagi para pe gawai negeri sipil. Peserta juga mendapatkan penjelasan tentang masalah kenaikan pangkat dan pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil. (ris)
mereka sampaikan, bahwa perso alan jalan lingkar itu harus disikapi oleh Pemkab Banggai. Sebab jalan yang dibangun tersebut masuk dalam kawasan hutan lindung. Dikatakan, karena proyek jalan lingkar sudah terlanjur dibangun oleh pemerintah, pihaknya meminta agar ada suatu perlakuan yang adil, karena proyek tersebut sudah memberikan dampak negatif pada masyarakat dan lingkungannya.“Ka rena sudah terlanjur dibangun,
maka harus ada suatu perlakuan yang adil. Sebab akibat pemba ngunan ini sudah memberikan dam pak negatif pada masyarakat dan lingkungan sekitar. Kita bisa lihat adanya pasir dan bebatuan yang tidak lagi berada pada tempatnya,” terang Ketua Komisi A ini.Persoalan lain yang bisa mencuat, sebut Herwin, yakni akan timbulnya ma salah hukum terkait masalah ini. Untuk fraksinya menghimbau, agar pemerintah untuk berhati-hati da
lam memberikan alasan serta penje lasan sehingga tidak menimbulkan dampak atau pelanggaran hukum. “Ini merupakan masalah serius, jadi kami meminta agar Bupati sebagai pimpinan pemerintah daerah ini, untuk memberikan penjelasan dan keterangan secara detail mungkin, dan hal ini harus ditindaklanjuti” pungkas Herwin, sembari menyatakan juga mendukung upaya Fraksi PKS untuk mendapatkan kejelasan dalam kasus tersebut. (tr-03)
Sambungan dari Hal 5
Sambungan dari Hal 5
merupakan modal usaha bagi gabungan kelompok tani di daerah ini. Dia berharap agar bantuan modal itu dimanfaatkan sebaik-baiknya sehingga dapat mendorong pertum
BKD
Sambungan dari Hal 5
kemarin. Bimtek tersebut diikuti oleh 60 pegawai yang bertugas di seksi
PEMDA
Sambungan dari Hal 5
jalan lingkar itu terdapat suatu kesa lahan prosedur dalam pembangu nannya,” tandas anggota legislatif (aleg) ini.Penilain itu, sebut Herwin, karena berdasarkan Surat Edaran Menteri Kehutanan dan surat dari Direktorat Jenderal Planology De partemen Kehutanan yang telah