LUWUK POST | KAMIS, 17 DESEMBER 2009 | HALAMAN 4
TERAS
Pasukan ‘Kuning’ Ada-ada saja selentingan menarik dan membuat suasana riuh, yang terjadi saat rapat pandangan fraksi atas hasil pembahasan RKA-SKPD digedung dewan kemarin. Saat Kepala Dinas PPKAD memaparkan alasan terkait tingginya belanja aparatur dibanding belanja publik, yang menyebutkan bahwa ada alokasi anggaran untuk ‘pasukan kuning’, tiba-tiba salah satu wakil rakyat nyeletuk dengan mengatakan “Tolong perjelas pasukan kuning itu, apakah pasukan kuning partai atau apa,” tanya wakil rakyat ini. Kontan saja para peserta sidang tersebut tertawa. Melihat hal ini Kadis PPKAD langsung mengklarifikasi bahwa pasukan yang dimaksud adalah para petugas kebersihan. (tr-03)
Dinas Koperasi dan UKM Bakal Dimerger DPRD Sarankan Disnaker Dihapus LUWUK— DPRD Kabupaten Banggai, menyarankan kepada Bupati Banggai untuk menghapus Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, karena tidak maksimal dalam menjalankan fungsinya. Dalam rapat pembahasan anggaran pendapatan di DPRD, Kepala Dinas Nakertrans Altris Saadjat, dinyatakan tidak begitu cermat dalam menggali potensi pendapatan daerah. Disarankan, dinas tersebut untuk dihapus dan digabungkan dengan dinas lain yang sudah ada, seperti Dinas Koperasi yang juga dinilai tidak maksimal. Ketua DPRD Banggai, Samsulbahri Mang,SE mengatakan, bila tidak digabung kan, maka dinas seperti itu hanya akan membebani APBD karena belanja operasio nal dan tunjangan pejabat di dinas tersebut menyedot belanja APBD, sedangkan kinerjanya tidak maksimal. “Dinas yang tidak maksimal seperti ini harus dihapus atau dimerger dengan dinas lain, supaya tidak membebani APBD,” tutur Samsulbahri Mang.Sebelumnya dalam pembahasan, terungkap bila target PAD Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Banggai tahun 2009 senilai Rp65 juta. Namun hingga memasuki akhir desember ini, realisasinya baru sekitar 26 persen. Kondisi itu kata Altris, terjadi karena banyak perusahaan kayu yang tutup. Padahal dari perusahaan kayu itu banyak potensi PAD. Para anggota DPRD Banggai spontan tersentak dengan laporan Disnaker itu, yang menyebut realisasi PAD tahun 2009 yang sudah memasuki akhir desember ini baru 26 persen. Dijelaskan, kalau memang tidak bisa bekerja dinas itu hendaknya dihapus saja.(far)
Ketua Dewan Absen
Sidang pandangan fraksi atas hasil pembahasan RKA SKPD, Rabu (16/12) kemarin, tidak dihadiri Ketua DPRD Banggai. Sejak dimulainya hingga berakhir rapat tersebut pada pukul 12.00 wita, pucuk pimpinan lembaga wakil rakyat ini tidak menampakkan batang hidungnya. Tidak diketahui dengan jelas apakah ketidakhadiran ketua dewan ini karena sedang sakit atau ada urusan penting lainnya yang tidak bisa ditinggalkan. Pasalnya, beberapa wakil rakyat yang ada juga sempat mempertanyakan tidak hadirnya ketua mereka. “Mana Pak Ketua, kenapa tidak hadir,” ujar salah satu wakil rakyat di depan ruang sidang kemarin. (tr-03)
PARLEMENTARIA
Diberi Waktu Rasionalkan Anggaran Pihak eksekutif diberikan waktu delapan jam untuk mengkalkulasi anggaran guna merasionalisasi angkaangka yang ada pada RKA SKPD, yang oleh para wakil rakyat sangat tidak berpihak pada rakyat, karena belanja aparatur terlalu besar dari belanja publik. Sidang pada Rabu kemarin yang berakhir pada pukul 12.00 wita, terpaksa diskors selama setengah hari dan akan dimulai sekitar pukul 20.00 wita, agar pihak eksekutif dapat menaikkan sekitar 20 persen lagi belanja modal yang sudha menjadi ketetapan atas pandangan seluruh fraksi yang ada di dewan Banggai. (tr-03)
Sempat Molor
Jadwal agenda sidang pandangan fraksi atas pembahasan RKA SKPD kemarin, sedikit molor. Menurut jadwal rapat yang sedianya dimulai pukul 10.00 wita tersebut, baru dimulai sekitar pukul 11.00 wita, karena sejumlah anggota badan anggara legislatif dan pihak eksekutif menggelar rapat tertutup di salah satu ruangan lantai gedung dewan parlemene Teluk Lalong itu. (tr-03)
Samsulbahri Mang
DIANGGAP MEMBEBANI DAERAH LUWUK - Dianggap hanya membebani daerah dan tidak maksimal dalam pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yakni Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Dinkop dan UKM) Banggai, diwacanakan akan di merger (gabung) ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Banggai. Wacana penggabungan Dinkop dan UKM ini, terkuak saat penyampaian Rencana Kerja Anggaran SKPD, di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banggai. Penilaian kalangan para wakil rakyat saat pemaparan RKA tersebut, dengan melakukan perampingan pada SKPD yang dianggap tidak maksimal ini, sedikitnya akan mengurangi beban Pemerintah dalam pemakaian anggaran, dimana fungsi dinas tersebut juga terlihat semakin kecil. Pertimbangan lain sehingga dinas tersebut diusulkan untuk digabung ke Disperindag, sebab selama ini Dinkop dan UKM hanya diberikan satu pos penerimaan retribusi yakni pemberian izin pendirian akta. Dengan kondisi pos penerimaan yang relatif kecil itu, sontak memantik reaksi dari sejumlah kalangan anggota dewan dengan melemparkan wacana bahwa baiknya dinas ini digabung ke Disperindag. “Untuk saat ini yang menjadi perhatian kawan-kawan di DPRD, yakni dinas koperasi. Kita tahu pada dinas ini leading sectornya untuk membangkitan gairah ekonomi dikalangan arus bawah, tapi yang terlihat tingkat PAD-nya hanya kecil yakni sebesar Rp10 juta yang bersumber hanya
dari pos rertibusi pemberian izin pendirian akta. Ini kami anggap hanya main-main karena pendapatannya sangat kecil,” terang salah satu anggota DPRD Banggai, Muh Nurwahid SE, kepada Luwuk Post, Rabu (16/12), terkait wacana perampingan struktur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai tersebut. Dikatakan, selama ini fungsi Dinkop dan UKM terlihat semakin kecil, sehingga wajar bila usulan perampingan struktur dalam pemerintahan ini diusulkan.“Hemat kami yang ada di dewan, biar pun miskin struktur tapi kaya akan fungsi. Hal inilah yang mendorong mengapa sampai wacana perampingan dan merger pada dinas koperasi tersebut digulirkan,” jelasnya. Dia menambahkan, usulan merger tersebut tetnunya akan melalui suatu pembahasan yang kemudan akan diusulkan ke pihak eksekutif. “Ini juga demi penghematan beban-beban belanja daerah, setidaknya jika nantinya merger itu terjadi, tentunya ada juga ada penghematna anggaran oleh pemerintah,” pungkasnyaSementara itu, komentar lain dilontarkan salah satu wakil rakyat asal FPKS, Hasan Pilohima, yang mengatakan bahwa persoalan merger tersebut harus dipelajari dan dibahas terlebih dahulu untuk kemudian diambil suatu keputusan “Perlu kita pelajari dulu hal itu, termasuk jika ada surat dari gubernur soal itu, termasuk melihat berbagai aturan yang tercantum dalam peraturan menteri, peraturan daerah dan aturan lain yang menjadi pertimbangannya. Kalau memang merger itu dibutuhkan tentunya kami juga akan menyepakatinya” ujar Hasan singkat. (tr-03)