10
Senin, 15 Juni 2009
Pemekaran 6 Kelurahan Segera Diusulkan AMPANA-Dipastikan dalam waktu dekat Pemerintah Daerah Tojo Una-una akan mengusulkan draf pemekaran 6 kelurahan ke DPRD untuk dibahas lebih lanjut. Keseluruhan kelurahan yang akan dimekarkan tersebut terlatak di wilayah kecamatan Ampana Kota. Informasi yang terhimpun Luwuk Post pada kantor camat setempat menyebutkan, ke enam kelurahan persiapan yang rencananya akan dimekarkan tersebut adalah Kelurahan Bone Rato, Kelurahan Ranton Timali, Kelurahan Labia-bae, Kelurahan Muara Toba, Kelurahan Eatufu, serta calon pemekaran Kelurahan Dondo Barat. Calon pemekaran kelurahan Bone Rato saat ini masih merupakan bagian dari wilayah Kelurahan Malotong. Sementara calon pemekaran kelurahan, Ranton Timali, Labiabae, Muara Toba, Uetufu, dan Dondo Barat masing-masing merupakan bagian dari wilayah kelurahan Bailo, Ampana, Uentanaga Bawah, Uentanaga Atas serta Kelurahan Dondo. “Setelah kami berkoordinasi dengan Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) Setdakab Touna, keseluruhan draf kelurahan yang akan di mekarkan sudah siap diajukan ke DPRD,” ungkap Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Ampana Kota Ali Abd. Karim SE kepada Luwuk Post kemarin. Dikatakan selain mengusulkan draf pemekaran enam kelurahan ke DPRD, juga akan diusulkan draf pemekaran dua desa di kecamatan Ampana Kota.
Kedua desa yang akan dimekarkan tersebut adalah calon pemekaran desa Tatingko yang saat ini masih merupakan bagian dari wilayah Desa Sumoli, dan satu lagi desa yang akan dimekarkan di wilayah Desa Sansarino. “ Desa yang akan dimekarkan di wilayah Sansarino saat ini belum ada kepastian yang jelas tentang nama desa yang akan dimekarkan,” terangnya. Namun begitu lanjut Sekcam, pemerintah setempat masih menunggu nama desa yang akan dimekarkan tersebut. Jika nama desa tersebut telah dimasukkan ke sekretariat daerah, otomatis akan segera diproses lebih lanjut, untuk kemudian di ajukan ke DPRD. “Kami menerima informasi nama desa yang akan dimekarkan itu akan segera diajukan oleh forum, dan drafnya akan diusulkan secara bersamaan dengan pemekaran 6 kelurahan ke DPRD,” turunya. Ia menjelaskan upaya pemekaran kelurahan dan desa tersebut bertujuan untuk memperpendek rentan kendali pelayanan kepada masyarakat khususnya di wilayah Kecamatan Ampana Kota. Ini kata dia merupakan salah satu wujud perhatian Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Ditahun 2010 mendatang lanjut Sekcam pemerintah kecamatan setempat berencana akan menaikkan status sejumlah desa menjadi Kelurahan. Salah satu desa yang akan dinaikkan statusnya tersebut adalah Desa Labuan. (Nas)
Kadislutkan Bantah Pernyataan Aleg Nursaid: Dana Rp. 2 Ratu Juta Sudah Dikembalikan
[FOTO: DOK /LUWUK POST]
BISNIS MENJANJIKAN: Keramba budidaya ikan seperti ini cukup menjanjikan. Pemerintah Daerah didorong untuk membantu warga yang mengembangkan budidaya ikan yang mereka miliki.
Kajari Diminta Lebih Giat Tangani Kasus Korupsi AMPANA- Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Provinsi Sulawesi Tengah Nurhamid SH meminta kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) dan Kecabjari untuk lebih giat mengusut kasus Tindak Pidana Korupsi. Himbauan tersebut disampaikan Kajati dalam rapat evaluasi kinerja kejaksaan se Sulawesi
Tengah yang di pusatkan di ruang pertemuan kantor Bupati Tojo Una-una kemarin. Ia mengatakan, ditahun 2009, penanganan kasus Korupsi di sejumlah daerah se Sulawesi Tengah belum maksimal. “Hasil evaluasi sementara ditahun 2009, terdapat sejumlah kabupaten kelihatannya minim ke-
Sehubungan dengan gangguan mesin Komatsu II di PLTD Luwuk yang berkapasitas 500 kW, maka dengan ini kami beritahukan bahwa akan diadakan pemadaman bergilir dengan pola pemadaman 8:1 (8 hari nyala 1 hari padam). Adapun jadwal pemadaman tanggal 12 s/d 19 Juni 2009, sebagai berikut :
NO.
HARI / TANGGAL
LOKASI PEMADAMAN
1.
Jumat, 12 / 06 / 2009 Jam 17.00 - 23.00
Kel. Simpong, Pasar Simpong, Jl. Tg Santigi, Jl. Tg Jepara, Tontouan, Kelapa Dua, Jl. P. Nias, dan Jl. P. Seribu.
2.
Sabtu, 13 / 06 / 2009 Jam 17.00 - 23.00
Jl. P. Kalimantan, Jl. P. Karimun Jaya, Komp. SDN 9, Jl. P. Irian, Komp. Puskesmas Simpong, Jl. P. Masalembo, Jl. P. Seram, Hanga-hanga 1 & 2, Jl. Lumba-lumba, Puge, Maahas, KM 5 Kafe, KM 5, KM 5 BTN, STM, KM 8, Bandara Bubung, Desa Bubung.
3.
Minggu, 14 / 06 / 2009 Komp. GOR, BTN Nusa Griya, BTN Muspratama, BTN Pepabri, Kilongan, Awu, Jam 17.00 - 23.00 Boyou, Desa Biak dan Desa Bunga.
4.
Senin, 15 / 06 / 2009 Jam 17.00 - 23.00
Jl. S. Asahan, Jl. S. Limboto, Jl. S. Sadang, Soho, Jl. D. Poso, KM 1, 2, & 3, Komp. DEPOT, Lumpoknyo, Jl. Batu Putih dan Komp. RSUD, Rumput Laut.
Demikian pemberitahuan, mohon maaf atas terganggunya pelayanan kami dan terima kasih.
Luwuk, 10 Juni 2009
giatannya terkait penanganan perkara korupsi,” bebernya. Tak hanya itu ia meminta, agar jaksa tetap konsisten melaksanakan fungsinya dengan tidak menerima suap terkait penanganan perkara Korupsi. “ Jangan sekali-kali menerima suap dalam penganan kasus Korupsi,” tandasnya memperingatkan seluruh pegawai kejaksaan Se Sulawesi Tengah yang hadir dikesempatan itu. Sekadar diketahui, rapat evaluasi tersebut membahas kinerja Kejaksaan Se Sulawesi tengah selama enam bulan berlangsung. “Selain sebagai ajang silaturahmi juga pertemuan kali ini mengevaluasi kinerja, jika ada masalah yang dialami sejumlah daerah dalam melaksanakan tugas akan di carikan solusinya dalam pertemuan ini,” terangnya. (Nas)
AMPANA-Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Tojo Una-una (Kadislutkan) Ir. Nursaid membantah keras penyataan anggota legislatif yang menyebutkan dinas telah merealisasikan program pengadaan bibit ikan Bobara di sejumlah kecamatan wilayah kepulauan. “Itu tidak benar, programnya tidak jadi, dan dana program sebesar Rp. 2 ratus juta telah dikembalikan ke kas daerah,” ungkapnya meluruskan tudingan tersebut. Dikatakan, alasan utama dibatalkannya program ini, dikarenakan pihak kontraktor tidak mampu mengadakan bibit ikan Bobara sebanyak 80 ribu ekor sebagaimana yang tercatat dalam program tersebut, untuk selanjutnya di berikan kepada nelayan pembudidaya di wilayah itu. Nursaid juga membantah pernyataan yang menyebutkan bahwa setiap kelompok nelayan budidaya diberikan dana Rp. 100 ribu terkait pengadaan bibit Ikan Bobara. “Diberikan Rp. 100 ribu perkelompok? Programnya saja tidak jadi direalisasikan,” tegasnya heran. Namun lagi-lagi pernyataan tersebut dibantah oleh Anggota Legislatif Tojo Una-una Saharudin Sambokol. Menurutnya program tersebut dengan jelas telah direalisasikan sesuai temuan saat reses DPRD belum lama ini. Untuk itu, ia tetap ngotot mendesak Dinas Kelautan dan Perikanan (Disperik) untuk mempertanggungjawabkan seputar dugaan ketimpangan program Pengadaan Bibit Ikan Bobara tang digulirkan tahun 2008 silam, disejumlah desa Kecamatan Walea Kepulauan (Wakep). Dugaan ketimpangan
dimaksud oleh Saharudin adalah hingga saat ini kelompok nelayan budidaya belum menerima bibit ikan tersebut. Seperti temuan di desa Olilan kecamatan Walea Kepulauan. Kata Saharudin, kelompok nelayan hanya diberikan dana Rp. 100 ribu dari program tersebut, sementara bibitnya tidak ada. “Perkelompok nelayan diberikan Rp. 100 ribu, di sana (Olilan) ada lima kelompok nelayan jadi seluruh kelompok mendapat Rp. 5 ratus ribu, ini fakta di lapangan yang membenarkan bahwa program pengadaan bibit ikan bobara tersebut direalisasikan,” bebernya menceritakan kondisi nelayan setempat. Hingga saat ini lanjut Saharudin nelayan, tak bisa berbuat banyak dengan kondisi keramba yang kosong, karena tidak memiliki bibit. Padahal program tersebut telah ditenderkan. “ Duit mereka sudah terima (Nelayan,red), namun persoalan ini buka duitnya, tapi sistematika program yang diterapkan, bukan dengan memberikan duit namun pemerintah yang menyiapkan bibit ikan bobara untuk selanjutnya di berikan kepada nelayan, namanya saja program pengadaan,” tegasnya. Atas dasar ini Saharudin men-duga kuat ada yang tidak beres dengan program tersebut. “ Saya menilai ada unsur ketimpangan, yang menyebabkan keramba masyarakat saat ini belum terisi dengan bibit ikan bobara,” kesalnya curiga. Iapun berharap, dinas terkait segera menemui para kelompok nelayan sasaran program tersebut. ini dimaksudkan agar dinas mengetahui secara jelas apa yang terjadi dilapangan. “ Dinas harus melihat secara langsung keluhan masyarakat nelayan, yang tidak bisa berbuat banyak, karena sampai saat ini tidak ada bibit ikan bobara yang dipelihara dalam keramba,” pintanya. Terkait dana senilai Rp. 100 ribu tersebut menurutnya tak punya nilai apa-apa karena bibit ikan bobara susah untuk didapatkan. Seharusnya kata dia problem tersebut tak semestinya terjadi, jika dinas terkait mengimplementasikan program sesuai format. Artinya, dinas harus mengadakan bibit ikan bobara untuk nelayan dan bukan dengan cara memberikan dana Rp. 100 ribu. (Nas)