7
Kamis,9 Juli 2009
SBY-Boediono ‘Rajai’ Kelurahan Baru TPS 3 Luwuk Layani Puluhan Pemilih KTP LUWUK-Pada pencontrengan Pilpres yang dihelat Rabu (8/ 7) kemarin, para pemilih yang tak masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT), tampak tidak kecewa. Terbukti, mereka dapat menggunakan hak politiknya, meski hanya membawa KTP pada TPS. Di TPS 3 Kelurahan Luwuk misalnya, ada sekitar 20-an pemilih KTP yang berhak memberi suaranya pada pesta demokrasi tahun ini. Ketua KPPS TPS 3 Kelurahan Luwuk, Fakhruddin Makarawo kepada Luwuk Post mengatakan, karena sudah menjadi ketentuan dalam Pilpres ini sehingga pihaknya melegitimasi warga yang tak masuk DPT untuk memilih. Satu syaratnya, yakni harus membawa KTP dengan lampiran kartu keluarga. “Ada 21 warga yang tak masuk DPT namun memiliki KTP, yang kami berikan kesempatan untuk mencontreng,” kata Udi_sapaan akrab Fakhruddin Makarawo. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan, pihaknya menahan KTP dan kartu keluarga yang dibawa pemilih. Dikembalikan ketika usai melakukan pencontrengan. “Kami sengaja menahan KTP itu, agar tidak dimanfaatkan lagi pada TPS lain untuk melakukan pencontrengan,” kata Udi. (yan)
Tempat Contreng Sofhian Mile, JKWin tak Berkutik LUWUK-Pasangan SBY-Boediono punya citra baik di mata para pemilih di Kelurahan Baru Kecamatan Luwuk, yang berjumlah sekitar 3000-an. Buktinya, dari 11 TPS yang tersebar pada kelurahan tersebut, 8 TPS diantaranya ‘dirajai’ pasangan nomor urut dua ini. Jatah 3 TPS sisanya, diberi pada pasangan JK-Win. Sementara pasangan Mega-Prabowo meraup suara jauh dibawa kedua pasangan itu. Dari catatan Luwuk Post pada seluruh TPS di Kelurahan Baru menyebutkan, pasangan SBYBoediono mengantongi 1.641 suara, disusul JK-Win 1.256 suara. Sedangkan pasangan Mega-Prabowo hanya mampu mengumpulkan 200-an lebih suara. SBY-Boediono menang telak
Badrin Noncy
pada 8 TPS, masing-masing TPS 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 dan TPS 11. JKWin yang awalnya diunggulkan di kelurahan ini, hanya menang pada tiga TPS yaitu 5, 7 dan 10. Ada tiga TPS yang signifikan memberikan suara buat pasangan yang diusung Demokrat bersama 23 parpol pendukung ini, yaitu di TPS 3. Di TPS ini SBY-Boediono meraup 157 suara, JK-Win 63 suara dan MegaPrabowo 23 suara. Selain itu di TPS 6, SBY-Boediono kumpul
153 suara, JK-Win 86 suara dan Mega-Prabowo 37 suara. Begitu juga pada TPS 11, SBY-Boediono unggul 155 suara, JKWin 81 suara dan Mega-Prabowo 16 suara. TPS 8 yang sebelumnya diprediksi dimenangkan JK-Win, karena menjadi tempat mencontrengnya aleg DPR-RI HM. Sofhian Mile, ternyata meleset. Di TPS yang berpusat di kantor Kelurahan Baru itu, SBY-Boediono menang tipis atas JKWin, dengan selisih 3 suara. Tak hanya di Kelurahan Baru, pasangan SBY-Boediono menggunggulinya. Pada sejumlah TPS di kelurahan lain juga demikian. Bahkan pada basis pasangan JK-Win, SBY-Boediono ternyata masih cukup laku. Salah satunya di TPS 9 Kelurahan Soho. Di TPS ini pada pemilu legislatif lalu, para caleg Partai Golkar mendulang suara paling signifikan. Namun di Pilpres berkata lain. Para pemilih kader Partai Golkar ‘lari’. Terbukti, TPS yang letaknya
berdekatan dengan markas Pojok Soho Kanan (Pojohok) yang notabene fanatisme JKWin itu, kandidatnya hanya mendulang 110 suara, jauh di atas SBY-Boediono yang meraup 161 suara. Atas raihan suara yang boleh dikata di luar dugaan itu, memantik komentar orang-orang SBY-Boediono.Sekretaris partai koalisi pemenangan SBYBoediono Kabupaten Banggai, Badrin Noncy kepada Luwuk Post mengatakan, keberhasilan ini tak lepas dari peran seluruh rekan-rekan tim yang mampu melakukan pemetaan pemilih tak hanya di dalam kota, di luar kota juga demikian. Tak itu saja penerapan managemen saksi yang baik juga menunjang kemenangan SBY-Boediono di Kabupaten Banggai. Memang aku Badrin, tim ini secara kasat mata tak seintens tim lain dalam menggelar kampanye. Namun jangan salah kata Badrin. Kami justru paling gencar lakukan pencitraan kan-
TPS 4 Hanga-Hanga Paling Cantik
Gardus ‘Disulap’ jadi Bilik Suara
LUWUK-Kalau saja di daerah ini dilombakan penampilan Tempat Pemungutan Suara (TPS) terbaik, mungkin pilihannya akan jatuh pada TPS 4 di Kelurahan Hanga-Hanga. Mengapa? Karena KPPS bersama warga yang mencontreng di tempat itu terbilang kreatif. Meski tidak memiliki gedung refresentatif untuk dijadikan lokasi pencontrengan, namun lapangan bola voli dapat dimanfaatkan sebaik mungkin. Pembuatan TPS pun tak asal. Selain dibuatkan tenda yang berukuran panjang, bilik suara yang berjumlah enam buah itu dihiasi dengan gorden. Tak itu saja, KPPS yang dikomandoi Ruslan tersbeut juga dihiasi sejumlah baliho. Bukan berarti pembuatan TPS itu lantaran ada promosi dari salah satu produk usaha. Akan tetapi murni kreativitas sekaligus partisipasi masyarakat di wilayah itu. Salah seorang warga Hanga-Hanga yang juga memilih di TPS 4 kepada Luwuk Post mengatakan, memang tempat ini sering dijadikan TPS. “Pada Pilpres tahun 2004 lalu tempat ini kami pakai untuk dijadikan TPS. Begitu juga pada pemilu legislatif lalu,” ujar dia. Dikatakannya lagi, segala sesuatu yang bertalian dengan biaya untuk menghiasi TPS ini seluruhnya berasal dari masyarakat yang berdomosili di sekitar sini. “Ini semua karena solidaritas warga disini cukup besar. Meski tak punya lokasi berupa gedung, namun kami bisa melaksanakan Pilpres walau hanya di tengah lapangan,” ujar dia. Di TPS ini tercatat ada sekitar 800 pemilih. Jumlah ini mengalami penambahan ketika Pilleg lalu, yang hanya berjumlah 445 pemilih. (yan) (Foto: Sofyan Labolo)
ALTERNATIF: KPPS pada TPS 9 Kelurahan Baru ternyata tak mati akal dalam menyikapi kekurangan bilik suara. Mereka memanfaatkan gardus untuk menggantikan losgitik pemilu yang tak cukup itu. Tampak pemilih mencontreng di balik gardus dan bukan di balik bilik suara.
Komitmen IPB Jangan hanya Panas ‘Tai Ayam
(Foto: Sofyan Labolo)
CANTIK: Kreativitas warga di Kelurahan Hanga-Hanga cukup tinggi. Terbukti meski tak punya gedung untuk dijadikan TPS, namun mereka memanfaatkan lapangan bola voli untuk dijadikan tempat pencontrengan. TPS nya pun dirancang sedemikian rupa sehingga indah dipandang mata.
didat capres-cawapres dibanding lainnya. “Yah karena kami memang lakukan pemenangan SBY-Boediono melalui konsep ‘bawa tanah’,” ujar Badrin sambil senyum. “Saya kira seluruh tim SBY-Boediono di daerah ini perlu bersujud syukur atas kemenangan dengan meraup 65 persen suara. Karena perjuangan yang selama ini dilakukan tak sia-sia,” tambah kader Demokrat ini. Tim pemenangan SBY-Boediono asal PPP, Syafruddin Mahasuni mengatakan, apa yang menjadi analisa perolehan suara yang dilakukan komunitas Mangga Dua kemenangan SBYBoediono di atas 50 persen terbukti. “Saya kira survei yang dilakukan Mangga Dua yang sempat melahirkan kontra dari sejumlah kalangan, saat ini terjawab,” ujar Sekretaris DPC PPP Kabupaten Banggai ini sembari mengatakan perhitungan cepat yang dilakukan Mangga Dua akan segera rampung. (yan)
LUWUK-Komunitas diskusi yang menamakan diri Pojok Soho Kanan (Pojohok), mulai memperlihatkan taringnya. Dari sejumlah kelompok diskusi di kota ini, LINCA dianggap paling kritis. Ternyata, aura itu ada juga pada komunitas yang ber-markas di kediaman Alwi L. Pa-uh tersebut.Kekritisan Pojohok ditandai dengan wadah ini memperta-nyakan eksistensi Institut Parlemen Bangggai (IPB) yang diprakarsai LINCA. Pada dasar-nya, Pojohok memberi apresiasi dengan dilaunchingnya pagu-yuban milik para caleg tidak terpilih itu. Akan tetapi respek itu akan meluntur jika IPB tak komitmen dengan prem perjua-ngannya kedepan. “Pada prinsipnya kami respons dengan lahirnya IPB. Asalkan jangan hanya panas-panas tai ayam,” nilai Koor-dinator Pojohok, Syafruddin Husain kepada Luwuk Post, belum lama ini. Didampingi sejumlah personil Pojohok, yakni Alwi L. Pauh Ronald Oro, Syafruddin mengatakan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi ketika kita ingin menjadikan sebuah kelompok itu tetap solid. Pertama kata dia, jangan menggadaikan moral serta intelektual. Kedua kata caleg terpilih asal PPRN ini adalah pertahankan independensi, ketiga jangan menjadi corong atau alat dari kelompok elit tertentu. Sedang keempat kata Syafruddin yakni kelompok itu dituntut tampil permanen. “Jika satu dari empat item itu tak terpenuhi, saya yakin eksistensi kelompok itu tak akan umur panjang. Dan hal itu berlaku juga pada IPB,” ujar Syafruddin sembari diamini dua rekannya. Diakhir keterangan mereka, para personil Pajohok ini kembali menekankan soal komitmen perjuangan IPB. Mereka mengaku akan memberi respons pada IPB apabila eksistensi wadah itu tak sekedar hanya panas-panas tai ayam. (yan)
LUWUK-Tak ada rotan, akar pun jadi. Peribahasa itu dimaknai betul oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang bertugas di TPS 9 Kelurahan Baru Kecamatan Luwuk.Karena tak cukup bilik suara yang disuplai dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), TPS yang berlokasi pada salah satu kediaman warga itu, menggunakan gardus. Kendati begitu, tak mengganggu kenyamanan para pemilih untuk memberikan hak politiknya pada Pilpres yang dihelat kemarin. Salah seorang petugas KPPS kepada Luwuk Post mengatakan, pihaknya terpaksa memanfaatkan gardus untuk digunakan sebagai bilik suara, karena logistiknya terbatas. “Bilik suara yang dikirim pada kami hanya dua buah. Sementara yang dibutuhkan lima buah. Makanya bilik suara dari kardus kami buatkan tiga buah,” kata dia. KPUD Kabupaten Banggai ternyata tak mau menjadi ‘kambing hitam’ atas persoalan itu. Mereka berkelit, ini merupakan kesalahan PPK. Salah seorang anggota sekretariat KPUD mengatakan, bilik suara termasuk salah satu logistik yang disuplai KPUD ke PPK. Hanya saja jumlah yang didistribusi tak sama seperti pada pemilu legislatif lalu. Karena memang jumlahnya sesuai dengan pengembalian dari PPK ke KPUD.“Harusnya bilik suara yang kami terima pada Pilleg lalu sebanyak 432 buah. Dan bukan hanya 332 buah. Nah jumlah itu yang kemudian kami suplai kembali ke PPK. Dan imbasnya terjadi kekurangan bilik suara di TPS,” ujar sumber yang enggan menyebutkan namanya.Untuk pemilu legislatif lalu, tercatat hanya dua PPK yang mengembalikan logistik termasuk bilik suara. Dua PPK itu adalah Luwuk dan Pagimana. Hanya saja untuk bilik suara, PPK Luwuk yang tak lengkap jumlahnya. (yan)
KPPS Tolak Pemilih tak Punya KTP LUWUK-Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang bertugas di TPS 8 Kelurahan Baru, benarbenar komitmen dalam menegakkan aturan Pilpres. Terbukti, mereka secara tegas menolak warga yang ingin memilih, akan tetapi tidak memiliki KTP sebagai syarat pengganti jika tak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Saripuddin, warga yang berdomisili di Kelurahan Baru, terpaksa tak bisa merasakan nikmatnya hak dalam menentukan nasib republik ini pada Pilpres.
Sebab dia tak diberi kesempatan untuk memilih. Alasan KPPS rasional. Pria tersebut tak memiliki KTP, melainkan hanya mengantongi surat keterangan domisili. Saripuddin memang berupaya mengklarifikasi hal itu pada KPPS. Menurut pengakuannya, beberapa waktu lalu dirinya sempat di data petugas. Namun hingga hari H, surat panggilan memilih tak kunjung diterimanya. “Saya lalu pernah didata. Namun tidak menerima surat panggilan. Teman-teman saya
yang sama-sama didata justru mendapat surat tersebut,” kata Saripuddin yang mengaku belum sebulan tinggal di Luwuk sehingga belum sempat menguprus KTP tempat domisilinya. KPPS tetap pada pendirian awal. Mereka tidak akan memberikan lembar surat suara dengan dasar aturan KPU bahwa ketika tak masuk DPT yang berhak memilih adalah warga yang mengantongi KTP dan bukan keterangan domisili. Pria asal kota Poso ini akhirnya mengamini juga penjelasan para petugas KPPS tersebut. (yan)
Awasi Pilpres, Panwaslu Bagi Tiga Tim LUWUK-Panwaslu Kecamatan Luwuk dalam mengawasi jalannya Pilpres, ternyata punya konsep tersendiri. Dalam melakukan pemantauan di lapangan, Panwaslu membagi tiga tim untuk mengkoordinir seluruh Panitia Pengawas Lapangan (PPL). Tim pertama dikoordinir oleh Ketua Panwaslu Kecamatan
Luwuk, Muhtar Kantu. Dirinya membawahi 7 PPL, yakni Bumi Beringin, Lumpoknyo, Bungin, Soho, Kelurahan Baru, Luwuk dan dan Kelurahan. Tim kedua yang koordinatornya adalah Amir Buhang mengawasi 6 PPL, yakni Kamumu, Bunga, Biak, Boyou, Awu dan Kilongan. Sementara Boby Dayanun mengawasi PPL mulai dari Maa-
Muhtar Kantu
has, Hanga-Hanga, Bu-bung, Koyoan, Nambo Padang, Nambo Lempek dan Tontoan. Bagaimana bentuk pengawasannya? Ketua Panwaslu Kecamatan Luwuk, Muhtar Kantu menjelaskan, utamanya yang bertalian dengan putusan MK tentang difungsikannya KTP sebagai pengganti pemilih yang tak masuk dalam Dafar Pemilih Tetap (DPT). “PPL diharapkan fokus pada peran itu,” kata Muhtar. Selain itu PPL kata Muhtar diharapkan untuk tidak terlibat langsung dalam penyelesaian masalah yang terjadi di TPS. Semisal ketika terjadi kekurangan surat suara. PPL hanya sebatas melakukan pengawasan. Karena itu sudah menjadi tupoksi Panwaslu. (yan)