BANGGAI KEPULAUAN
Luwuk Post SABTU 7 NOVEMBER 2009
13
E-Paper Pertama di Kawasan Timur Sulawesi
http://luwukpost.info
[Foto: Dok/Luwuk Post]
SEGERA PINDAH: Kantor Kejari Bangkep bakal dipindahkan ke Kota Salakan. Belakangan rencana itu menuai protes dari BCW karena dinilai hanya akan menyuburkan praktek korupsi di daerah ini.
Aleg Janji Bakal Perjuangkan Honor Dokter BANGGAI-Harapan puluhan dokter kontrak daerah di Bangkep, untuk bisa menerima honor kerja mereka selama tahun 2007 mendatang, sepertinya mulai menemukan titik terang, setelah sejumlah aleg di Dewan Bangkep, berjanji akan memperjuangkan agar hak mereka atas honor pengabdiannya bisa dibayarkan. Aleg asal partai Demokrat Bangkep Rikcat, dalam sebuah kesempatan belum lama ini, mengatakan pihaknya telah menerima pengaduan dari para dokter tersebut. Pengaduan itu, kata aleg muda ini, akan segera ditindaklanjuti dengan menggelar dengar pendapat dan haering, bersama instansi terkait. Menggelar dengar pendapat ini Rikcat lagi, adalah bentuk dan perwujudan dari rasa komitmen aleg Bangkep, untuk memperjuangkan hak para dokter yang telah mengabdikan kemampuan serta pengetahuannya di Bangkep. Penegasan atas komitmen untuk memperjuangkan hak honor para dokter dari para aleg ini, disambur gembira oleh para dokter tersebut. Kepada Luwuk Post, belum lama ini, seorang dokter kontrak yang enggan namanya dikorankan, menyampaikan penghargaannya terhadap dukungan dari para aleg ini dalam memperjuangkan hak mereka. Tetapi sumber ini, berharap agar apa yang dijanjikan oleh para aleg itu, tidak hanya sebatas wacana saja, melainkan diwujudkan sebagaimana yang mereka harapkan. Seperti yang pernah di beritakan media ini beberapa waktu lalu, bahwa puluhan dokter kontrak daerah di Bangkep, mengeluhkan karena honor mereka ditahun 2007 lalu, belum juga dibayarkan hingga sekarang. Tidak hanya mengeluh tetapi mereka juga telah menempuh berbagai cara untuk memperoleh hak mereka tersebut. Diantara cara yang mereka tempuh tersebut yakni, melaporkan masalah ini Menkes RI, kepolisan, pengadu ke DPRD Bangkep bahkan mereka juga sempat mengancam akan mogok kerja jika honor mereka tersebut tetap juga tidak di bayarkan. (Wan)
Mobnas Masih Berkeliaran di Luwuk Warga Kesal Rencana Perpindahan Kantor Kejaksaan Dinilai Hanya Akan Suburkan Praktek Korupsi BANGGAI-Rencana pemindahan kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Banggai dari kota Banggai ke Kota Salakan, kian mendapat tantangan dari banyak komponen masyarakat, khususnya dari mereka yang mengaku sebagai element anti korupsi di Banggai. Salah satunya, datang dari LSM Banggai Coruptions Warcth (BCW). BCW lewat salah satu aktifisnya, Rahmat Ibaad SH, pemindahan kantor Kejari Banggai ke Salakan, hanya akan mempersubur terjadinya korupsi di Bangkep. Alasanya kata King, panggilan akrab Rahmat, sebab jika di Salakan akan berada di bawa tekanan politik dari oknum-oknum tertentu. Sebaliknya kata King lagi, jika di Salakan, Kejari tidak akan mendapat dorongan moral dari masyarakat, seperti yang selama ini ditunjukan oleh masyarakat lewat desakan-desakan untuk menuntaskan dugaan korupsi yang terjadi di daerah tersebut. “Perpindahan kantor Kejari dari Banggai, bisa saja akan
semakin membuat korupsi tumbuh subur di Bangkep, karena disamping mereka akan mendapat penekanan dari pihak-pihak tertentu, mereka juga tidak akan lagi mendapat suport dari masyarakat seperti yang ada di Banggai dalam bentuk aksi damai,” tutur Alumnus UMI Makassar ini. Dalam konteks berbeda, ia mengatakan, pemindahan kantor Kejari Banggai ini, bukan didasari oleh landasan untuk memaksimalkan fungsi dan kerja mereka, tetapi perpindahan tersebut hanya didasari pada desakan politik dari sejumlah pihak saja. “Saya menduga perpindahan tersebut bukan untuk memaksimalisasi kerja mereka atau semacamnya, semua itu karena desakan kepentingan dari gelintir orang saja,” pungkas. Apa yang disampaikan King itu, mungkin ada benarnya. Pasalnya pemindahan kantor Kejari dari Banggai ke Salakan, terkesan dipaksanakan untuk dilakukan secepatnya. Pasalnya rencana pemindahan tersebut, tidak dibarengi dengan kelengkapan fasilitas yang memadai di kantor baru. Sejauh ini, di kantor mereka di Salakan, belum tersedia listrik untuk dipergunakan demi melancarkan aktifitas dari seluruh perangkat kejari di Salakan. (Wan)
Janji Sat Pol-PP Belum Terealisasi BANGGAI-Penegasan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (SAT POL-PP), Umar Uloli S.sos, yang akan menertibkan Mobil Dinas (Mobnas) milik Pemda Bangkep, masih terus saja berkeliaran di Luwuk, ternyata tidak begitu diindahkan oleh para pemegang Mobnas tersebut. Buktinya hingga kini masih banyak kendaraan plat merah dari Bangkep, yang berada di Luwuk. Entah ada urusan apa, tetapi jelasnya kendaraan tersebut masih terlihat berada di Luwuk. Dengan masalah ini, banyak pihak di Bangkep, berharap agar Sat POL-PP Bangkep, tidak hanya
sebatas mengubar janjinya untuk segera menertibkannya, tetapi sebaliknya SatPOL-PP Bangkep, di minta segera bereaksi dengan mengamankan kendaraan-kendaraandinas dan mengembalikannya ke Bangkep. Dari pengamatan Luwuk Post, Jumat (6/11) kemarin, di sejumlah tempat di dalam kota Luwuk, terlihat masih ada beberapa Mobnas yang diduga milik Pemda Bangkep. Mobna ini diduga kuat tidak dipergunakan oleh pemiliknya untuk keperluan untuk menjalankan tugas dan fungsi dari pejabat pemiliknya. Kepada Luwuk Post, Jumat (6/11) kemarin, via ponselnya, Didi, seorang pemuda di Banggai, menyampaikan desakannya kepada pihak-pihak
[FOTO: DOK/LUWUK POST]
MASIH BERKELIARAN DI LUWUK: Mobnas bangkep masih banyak yang berkeliaran di Luwuk bukan untuk kepentingan dinas.
yang memiliki kewenangan soal itu, untuk segera menertibkan seluruh kendaraan dinas tersebut. Menurut Didi, sejatinya mobna itu, dipergunakan untuk mempermuda kerja dari pejabat dalam melakukan pelayanan publik kepada masyarakat. Karenanya, kendaraan mobnas itu, harus selalu ada di area kerja pejabat pemiliknya. Didi menuding, pejabat yang mobnasnya berada di Luwuk, hanya akan menggunakan Mobnasnya untuk keperluan pribadi dan bukan kepentingan kedinasan seperti yang menjadi tujuan dari diadakannya. “Dengan disimpan di Luwuk, apa efek manfaatnya untuk maksimalisasi pelayanan publik bagi masyarakat di Bangkep. Paling juga disimpan di Luwuk hanya digunakan untuk kepantingan yang tidak berhubunga dengan tugas dan fungsi dari pejabat bersangkutan,” tutur Alunmus sebuah perguruan tinggi di Makassar ini. Dalam beberapa kali pemberitaan media ini, lembaga Sat POL-PP Bangkep, berjanji akan segera menertibkan kendaraan dinas yang berkeliaran di Luwuk. Sayangnya, hingga kini rencana dari Sat POL-PP Bangkep, itu belum terealisasikan. Pada upaya dari SatPOL-PP ini, sangat dinantikan oleh banyak kalangan di daerah tersebut, tidak terkecuali oleh LSM Banggai Coruptions Warcth (BCW), yang lewat pemberitaan media ini secara terbuka menyampaikan dukungannya terhadap upaya tersebut. (Wan)
Soal Ketua KNPI, HMI Belum Tentukan Sikap BANGGAI-Banyaknya calon kandidat ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Bangkep dalam Musyawarah Daerah (Musda) mendatang, ternyata tidak membuat Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Cabang Banggai-Bangkep, ikut-ikutan untuk mengusung salah satu kandidat yang belakangan sudah terang-terangan mempublikasikan diri
P
E
untuk maju sebagai kandidat calon Ketua KNPI Bangkep, periode tiga tahun kedepan. HMI punya, alasan sendiri untuk hal tersebut. Kepada Luwuk Post, beberapa hari lalu, Ketua Presedium Korp Alumni HMI (Kahmi) Bangkep, Moh.Zamrud Spi, mengatakan secara kelembagaan HMI belum menentukan sikap
N
G
U
tentang siapa kandidat yang bakal diusung untuk dicalonkan sebagai ketua KNPI, karena Kahmi dan HMI tidak mau terjebak pada dikotomi politik dan geopolitik birokrasi yang menurut Alumnus Unhas ini kian berkembanh di detik-detik pelaksanaan Musda ini. Namun siapapun kata Zamrud, yang lolos pada tahapan seleksi nantinya, dirinya me-
M
U
M
A
nyarankan agar semua calon mau menandatangani kontrak kinerja fakta dan integeritas, dengan tujuan agar para pimpinan OKP dan PK yang memiliki hak suara bahkan publik sekalian bisa menilai calon mana yang lebih layak untuk di dukung serta menjadi pimpinan KNPI setelah kepemimpinan Nur’an Lasinta. (Mad)
N
NOMOR : 05/SC-MUSKAB/KNPI/XI/2009 Sehubungan dengan PASTI NYA Pelaksanaan Musyawarah Kabupaten KNPI Kabupaten Banggai Kepulauan Hari SENIN Tanggal 16 Nipember 2009, sehingga kami menyampaikan kepada saudara yang ingin menjadi ketua Ketua KNPI agar segera mendaftarkan diri kembali pada Sekretariat Steering Commite dengan persyaratan sebagai berikut : 1. Mendaftarkan diri kepada Steering Commite MUSKAB Ke 3 KNPI Kab. Banggai Kepulauan dari Tanggal 3 Nopember sampai dengan 10 Nopember 2009, bagi yang tidak mendaftarkan diri dianggap gugur. 2. Berusia tidak lebih dari 40 (empat puluh) Tahun. 3. Mendapat dukungan / rekomendasi secara tertulis dari OKP / Pengurus Kecamatan yang ditanda tangani Ketua Umum dan Sekretaris. 4. Untuk Kecamatan Pemekaran yang memberikan dukungan pada salah satu calon harus menunjukkan surat mandat PK dari DPD II. 5. Sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba yang dibuktikan keterangan dokter puskesmas setempat. 6. Tidak sedang menjalani hukuman pidana yang dibuktikan dengan surat keterangan berkelakuan baik dari polsek setempat. 7. Menyampaikan daftar riwayat hidup dan rencana strategi Visi dan Misi KNPI Banggai Kepulauan Kedepan. 8. Memasukkan pas poto 4x6 warna dan memakai jas = 4 lembar. 9. Pernah menjabat sebagai pimpinan OKP/Sementara menjabat Pimpinan OKP.
10. Berkas kedalam Map Snekhekter berwarna merah dan dimasukkan kedalam amplop coklat. Tempat pendaftaran : Sekretariat Steering Commite / Panitia Pelaksana Jln. KRI Imam Bonjol No. … Salakan (Saudara Kaprawi) HP : 0815 2454 7457 Pendaftaran dibuka jam : 10.00 – 16.00 WITA Hal-hal yang belum diatur akan ditetapkan kemudian Steering Commite akan menyampaikan hasil Verifikasi kelulusan berkas atau menyampaikan langsung kepada yang bersangkutan apabila yang bersangkutan dinyatakan lulus pada verifikasi oleh Steering Commite. STEERING COMMITE Muskab Ke 3KNPI Kab. Banggai Kepulauan MUDMAIN, S. Ag RISNO SALIM, ST Drs. TAUFIQ TIADJA MUH. KAPRAWI MUKHSIN, SH
Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota