2
senin, 30 April 2012
TIRTA DHARMA
PDAM KOTA MAKASSAR
Air Adalah Sumber Kehidupan, Gunakan Sehemat Mungkin
Iklan Layanan ini dipersembahkan PDAM KOTA MAKASSAR bekerja sama
Dewan Minta Dispar Tutup
BERI LAPORAN.
Zona Cafe
Bakal Layangkan Hak Interpelasi
luthfi/upeks
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Sulsel, Ilham A Gazaling tengah memberikan laporan kepada tim pansus LKPJ di gedung DPRD Sulsel, belum lama ini
Ada Apa dengan Kadisbudpar 4 Hari tidak Memenuhi Panggilan Tim E LKPJ MAKASSAR, UPEKS-- Terhitung empat hari, sejak Selasa (24/4) hingga Jumat kemarin, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Provinsi Sulsel, Syuaib Mallombassi, mangkir dalam panggilan Tim E Pansus Pembahasan Laporan Kerja Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Sulsel tahun 2011. Ketidakhadiran Kadisbudpar sejak beberapa hari itu sedikit
membuat Tim E merasa berang, karena itu tim Pansus LKPJ, khususnya Tim E meminta agar Kadisbudpar hadir dalam pembahasan laporan kerja, yang kembali dijadwalkan berlangsung Senin (30/4) hari ini di gedung Tower, lantai 2, DPRD Sulsel. “Sepertinya kita dianggap enteng dengan ketidakhadiran kepala dinas kebudayaan dan pariwisata,” ujar Andi Mustaman, Ketua Tim E Pansus LKPJ.
Selain itu, Politisi Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) ini menilai, jika ketidakhadiran kadisbudpar ini adalah tindakan yang disengaja untuk mengelabui posisi dewan sebagai badan poengawas. “Kalau kepala dinas seenaknya melakukan hal ini, berarti kepala dinas takut mengutarakan kebijakan yang dilakukannya,” tambahnya. Sementara itu, komentar
lainnya juga datang dari anggota Tim E, Adil Patu. Bakal calon walikota Makassar ini menilai jika ketidakhadiran kepala dinas adalah tindakan yang semena-mena, sehingga mengutus salah seorang staf dalam laporan LKPJ. “Tidak mungkin kebijakan dibahas oleh staf, sedangkan pengambil kebijakan ada ditangan kepala dinas,” terang Adil Patu. (mg04/sev/D)
Komisi A Layangkan Pembongkaran Lapak Di Jalan Irian dan Diponegoro MAKASSAR, UPEKS-- Rapat Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD Kota Makassar, akhir pekan lalu, smemutuskan untuk melayangkan surat rekomendasi kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar untuk memindahkan lapak yang ada di jalan Irian dan Diponegoro. Seperti yang diutarakan Anggota Komisi A, Yusuf Gunco Minggu (29/4). Legislator Partai Golkar ini menjelaskan jika rekomendasi ini dilandaskan
keberadaan lapak di jalan tersebut telah melanggar aturan lalu lintas yang nantinya membuat jalan menjadi macet, apa lagi jalan tersebut merupakan jalur metropolis. Oleh karenanya, lapak tersebut harus dibongkar dan dipindahkan. Sementara itu, Koordinator Divisi Advokasi Kinerja Keuangan Daerah Komisi Pemantau Legislatif (Kopel) Anwar Razak mengatakan, keputusan yang dikeluarkan oleh
dewan jangan sampai merugikan pihak pedagang. Sebelum melayangkan surat, semestinya dewan memperhatikan serta memberikan kenyamanan dan keluasaan bagi pedagang. “Mereka sudah terkena musibah. Ada pula kabar terdengar masalah dengan adanya jual beli los. Saya kira Ini dalam proses pemindahan, sampai sekarang belum terealisasi,” kata Anwar Razak. Menurutnya, kebijakan yang
dikeluarkan legislatif jangan mengganggu pedagang, tetapi pihak DPRD Kota Makassar dan Walikota Makassar perlu ada kajian, apakah dengan diterbitkan rekomendasi ini pedagang merasa dilindungi, jangan sampai pedagang mendapat efek negatif dari kebijakan ini. “Perlu kiranya DPRD memanggil walikota untuk mengkaji sebelum mengeluarkan rekomendasi,” tutupnya. (mg06/ sev/C)
Legislator Jateng Belajar Perda di Gowa SUNG G UMINASA , UPEKS--- Sejumlah anggota Komisi A DPRD Jawa Tengah (Jateng) yang membidangi masalah pemerintahan berkunjung ke Kabupaten Gowa akhir pekan kemarin. Dalam lawatannya ini, legislator Jateng diterima oleh Sekretaris Kabupaten (Sekab) Gowa, Yusuf Sommeng dan sejumlah pimpinan SKPD Lingkup Pemkab Gowa. Sementara legislator Jateng dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng, Abdul Fikri Faqih. Kunjungan ini sengaja digelar untuk bertukar informasi serta mendapatkan referensi mengenai Ranperda Inisiatif Pelayanan Informasi Publik yang tengah digodok di Jateng. “Kami ingin melakukan dialog dengan Pemerintah Kabupaten Gowa, karena kami dapat informasi melalui internet
dan sumber lainnya bahwa di daerah ini juga ada perda yang berkaitan dengan informasi publik,” kata Abd Fikri Faqih. Sementara itu, Sekab Gowa, Muh Yusuf Sommeng menjelaskan, Perda yang berkaitan dengan Ranperda Pelayanan Informasi Publik, yakni Perda Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Gowa. “Selama ini belum ada kendala dengan perda ini, sebab pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan berjalan lancar dengan adanya kontrol dari masyarakat,” ujar Yusuf Sommeng. Transparansi penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Gowa didukung dengan adanya kegiatan pencerahan qalbu Jumat ibadah yang dilaksanakan setiap hari Jumat di sekolah-sekolah dan kantor-
Penerbit: PT Fajar Ujungpandang Intermedia Pembina: HM Alwi Hamu H Syamsu Nur Komisaris Utama: H Zulkifli Gani Ottoh SH Wakil Komisaris: Erlanggwang Wahyu Komisaris: Jacky Purnama, Muh Hatta Alwi Hamu Direktur Utama: Subhan Yusuf. Direktur: Salim Djati Mamma Wakil Direktur: Imran Umar, Fitriyanti Solong Pemimpin Redaksi: Muh Akbar Wakil Pimpinan Redaksi: Surianda Panambai
kantor pemerintahan. Selain itu, juga didukung dengan adanya Radio Rewako sebagai radio pemerintah yang menyampaikan secara nyata
Redaktur Pelaksana: Muh. Arafah, Al Ullah Azhar Koordinator Liputan: Andi Jasruddin Sekretaris Redaksi : Miswati Staf Redaksi: Syamsuddin Yoko, Abd Jabbar, Sukawati, Abdullah Ratingan Fotografer : H Jusuf Wahid, Abdi, Taufiq Pracetak: Makmur (kepala), Ruslan, Kamal, Rahmawati, Norman, Ishak, Rahmat Penasihat Hukum: Ridwan J Silamma SH Koresponden di Sulsel: Maros: Alfi, Pangkep: Irwan S.Sos, Barru: Wahyudin Parepare: Amir, Sidrap: Hasman Hanafi Enrekang: Ir. Syamsul Khaliq
Wartawan Harian
MAKASSAR, UPEKS-- Potensi timbulnya kerusakan mental masyarakat disebabkan oleh hadirnya Tempat Hiburan Malam (THM) yang kini sudah tidak mempunyai etika di tengah kerumunan masyarakat. Pasalnya, hilangnya etika THM yang telah diberikan kesempatan membuka operasionalnya yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan daerah. Dimana THM hanya diizinkan buka hingga pukul 02.00 wita, ternyata ditemukan buka hingga pukul 05.00 wita. Menurut penuturan warga jalan somba opu, Iswan, Minggu (29/1), mengatakan, THM Zona Cafe sudah tidak beretika, karena beroperasi hingga menjelang subuh. “Terkadang sekumpulan orang keluar menjelang shalat subuh baru tutup. Sebenarnya itu tidak cocok karena sudah menyalahi aturan dimana THM tutup hingga jam 2. Ini jelas menimbulkan efek negatif di tengah masyarakat,” kata Iswan, pengurus Masjid Ansar, Somba Opu. Menyikapi hal itu, Wakil Ketua Komisi D Bidang Kesra DPRD Kota Makassar, Hamza Hamid menuturkan, THM tu-
tup menjelang subuh merupakan pelanggaran besar. Aturan sudah jelas jika THM diizinkan beroperasi hanya sampai pukul 02.00 wita.
Jika THM tutup hingga menjelang shalat subuh, pihak berwajib harus ikut bertanggungjawab di lapangan. THM tidak diizinkan beraktifitas diatas jam 2 malam, ketetapan waktu ini sudah sangat ada toleransi “Jika THM tutup hingga menjelang shalat subuh, pihak berwajib harus ikut bertanggungjawab di lapangan. THM tidak diizinkan beraktifitas diatas jam 2 malam, ketetapan waktu ini sudah sangat ada toleransi,” tutur Hamzah Hamid. Menurut legislator Partai Amanah Nasional (PAN) ini, pihak berwajib jangan hanya
tutup mata melihat kondisi ini. Takutnya, pihak berwajib juga ikut membekingi THM-THM seperti ini. Keberadaan Kantor Polsek Pelabuhan pastinya banyak tahu dan tidak mungkin tidak tahu menahu masalah ini. “Nantinya akan diadakan sidak. Perizinan THM batas waktunya hanya 5 tahun. Pemerintah perlu mempertimbangkan ulang jarak THM dari tempat ibadah. Kalau memungkinkan THM sebaiknya jangan dilanjutkan perizinannya,” tegasnya. Dia menambahkan, kejadian ini akan terus dikawal karena ini fakta dan sudah banyak terjadi dari keluhankeluhan warga. Oleh karenanya, Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar dan Kepolisian jangan diam saja. Kalau diam begitu saja, ada apa ini. “Sidak ini nanti dilakukan dewan, kalau terbukti, dewan akan merekomendasikan Zona Cafe ke Dinas Pariwisata Makassar untuk menutup THm itu. Kalau rekomendasi tidak diindahkan, akan diteruskan memanggil walikota untuk melakukan hak interpelasi,” tutupnya. (mg06/sev/D)
Disbun Rekayasa Data Gernas Kakao MAKASSAR, UPEKS-- Ketua Asosiasi Kakao Provinsi Sulsel, Yusa Rasyid Ali, yang tak lain adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulsel, menilai jika Dinas Pekebunan (Disbun) Provinsi Sulsel gagal menjalankan program Gerakan Nasional (Gernas) kakao. “Saya sudah lihat di lapangan, ternyata program gernas yang dilakukan pemerintah provinsi tidak nyata,” ujar Yusa Rasyid Ali, saat rapat dengar
pendapat di gedung DPRD Sulsel, akhir pekan kemarin. Ia mengungkapkan, perbandingan data yang dilaporkan pihak Disbun tidak sesuai dengan data yang ada di lapangan. Karena itu, Yusa Rasyid Ali, meminta agar pemerintah provinsi lebih serius dalam memberikan kesejahteraan kepada para petani kakao, karet dan kelapa sawit. “Seluruhnya bisa terwujud jika dikerjakan serius, seh-
ingga harapan petani dalam meningkatkan mutu hasil perkebunan bisa tercapai,” tambahnya. Selain itu Yusa juga menilai, apa yang dilakukan Dinas Perkebunan sulsel hanya ingin mengangkat prestasi Sulsel dalam perkebunan, namun data di lapangan sangat berbeda dengan data yang di laporkan. “Jangan mengarang, karena datanya tidak sesuai dengan data di lapangan “ tutupnya. (mg04/sev/C)
kegiatan yang dilakukan pemerintah dan masyarakat bebas menyampaikan saran dan keluhannnya sehingga masyarakat merasa puas. (par/saev/C )
Pinrang: Syahrul Bone: Subaer, Wajo: Bachtiar, Soppeng: Alimuddin Usman Luwu: Jepi Lutra: Ruslan, Lutim: Najamuddin, Aco Gowa: Aspar Takalar: Yos Jeneponto: Arifuddin Dg Lau Bantaeng: Irwan, Agus Patra Bulukumba: Salahuddin, H. Asparwandi Sinjai: Hidayat Gunawan Selayar: M Rizal Den Sibunna Toraja Utara: Saldi M Koordinator Koresponden Sulbar : Juhenis Polman: Muhsin B. Majene: Ali Muhtar Mamuju: Laode Muhadi, Mamuju Utara: Juhenis Koresponden Sultra:Kolaka: Philips
Nazareth Kolaka Utara: Ansar Lasusua, Zuleha Jakarta Selatan : Jl. Kebayoran Lama Pal VII No.17 Tlp. (021) 5322632 Fax. (021) 5322629 Pemimpin Perusahaan: Subhan Yusuf. Manajer Umum/Personalia: H Muchtar Arifuddin Manajer Sirkulasi: Rusli Siri Asisten Manajer Sirkulasi: Ibrahim, Muh Amin Manajer Iklan: Imran Umar, SE Asisten Manajer Iklan : Aldhy Wahid Manajer Sponsorship: Elien Marlina,
Manajer Keuangan: Fitriyanti Solong. Manajer SDM: Syamsuddin Yoko Manager Promosi dan EO : M Myslaupa S.Sos Manajer Bisnis: H. A. Rivai Marsuti SH Online : Irmansyah ID (Koordinator), Handar Alamat Redaksi: Fajar Graha Pena Makassar Lt.III Jl Urip Sumoharjo No.20 Telp. (0411) 457457 Fax. (0411) 456626 Makassar, http://www.ujungpandangekspres.com E-mail: redaksi@ujungpandangekspres.com Percetakan: PT Fajar Jawaraya Gedung Fajar Graha Pena Makassar
dibekali tanda pengenal dan tidak diperkenankan menerima maupun meminta imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.
Jl. Urip Sumoharjo No.20 Makassar Harga Langganan: Rp 65.000/bulan (dalam Kota). Untuk Luar Kota Tambah Ongkos Kirim.
Iklan Umum : BW Rp 20.000/mm kolom FC Rp 30.000/mm kolom Advertorial & Seremoni : BW Rp 10.000/mm kolom FC Rp 16.000/mm kolom