Halaman 2
Sabtu, 29 November 2008
Tarif Angkutan tak Jadi Turun ● Kurs Rupiah Makin Jeblok terhadap Dolar AS
DOK TRIBUN
Sejumlah bis antarkota parkir di Terminal Batu Ampar, Balikpapan. Departemen Perhubungan dan Organda sepakat tidak akan menurunkan tarif untuk semua jenis angkutan umum darat.
JAKARTA, TRIBUN - Pemerintah dan operator angkutan darat tidak akan menurunkan tarif untuk semua jenis angkutan umum darat. Penurunan nilai rupiah terhadap dolar menjadi penyebabnya. Departemen Perhubungan dan Organisasi Pengusaha Angkutan Darat (Organda) menyepakatinya di Jakarta, Kamis (27/11) malam. Mereka sepakat tidak ada penurunan tarif untuk semua jenis angkutan umum sebagai respons atas pe-
nurunan harga bahan bakar minya jenis premium mulai 1 Desember mendatang. Menurut Direktur Jenderal Perhubungan Darat Dephub Suroyo Alimoeso, penurunan harga premium sebesar Rp 500 per liter itu hanya mempengaruhi sekitar 3,4 persen komponen tarif. Dampak berbeda dimungkinkan akan terjadi ketika harga solar juga mengalami penurunan. Dijelaskan Suroyo, ketika nilai tukar mata uang Indonesia
menyentuh level Rp 12.000 per dolar AS. harga suku cadang di mengalami kenaikan hingga di atas 100 persen. “Kami sudah membicarakan mengenai keinginan adanya suatu pemisahan tarif. Pertama, struktur biaya yang dipengaruhi harga BBM dan suku cadang. Kedua, struktur biaya yang dipengaruhi beban lain,” ujarnya. Sementara itu, Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal mengatakan kedua belah pihak melihat penurunan harga satu jenis BBM tidak bisa langsung menjadi acuan untuk menurunkan tarif. “Organda memberikan penjelasan turunnya nilai tukar rupiah terhadap dolar berdampak pada kenaikan struktur biaya, besarnya lebih tinggi dibandingkan dengan penurunan BBM,” ujarnya. Menhub menambahkan, hasil diskusi dengan Organda memang melihat adanya penurunan struktur biaya terkait BBM ketika harganya diturunkan. Namun, karena melemahnya nilai tukar rupiah, dampak atas penurunan harga BBM tersebut tidak menjadi signifikan. “Karena harga suku cadang sangat terpengaruh fluktuasi mata uang asing terhadap rupiah,” ujarnya. (persdanetwork/ewa)
Dephub Usulkan Penurunan PPN Avtur DEPARTEMEN Perhubungan segera mengusulkan penurunan pajak pertambahan nilai (PPN) atas bahan bakar pesawat (avtur) untuk membantu maskapai penerbangan nasional menyikapi tekanan akibat krisis keuangan global. Pernyataan itu disampaikan Direktur Angkutan Udara Direktorat Perhubungan Udara Dephub Tri S Sunoko, dalam ramah tamah bersama wartawan di press room Dephub, Ju-
mat (28/11). Tri mengatakan, usulan itu akan disampaikan Departemen Keuangan setelah menerima masukan dari Indonesia National Air Carriers Association (INACA). Dia menyebutkan, akibat krisis keuangan global, menurutnya, maskapai mengalami tekanan yang cukup berat, terutama setelah nilai rupiah terdepresiasi atas dolar AS. Sementara itu, Sekjen INACA Tengku Burhanuddin me-
nyatakan sejak awal meminta pemerintah menurunkan PPN avtur dari 10 persen menjadi 5 persen untuk sementara waktu guna mengurangi biaya operasi maskapai. Saat ini, biaya operasi pesawat melonjak akibat depresiasi nilai rupiah terhadap dolar AS. Komponen biaya avtur mencapai 45 persen hingga 50 persen dari total biaya operasi maskapai yang melayani rute domestik. (persdanetwork/ewa)
Ekspansi Merpati Bisa Tertunda JAKARTA, TRIBUN - Tidak jelasnya rencana pengadaan 13 pesawat asal China oleh maskapai penerbangan Merpati Nusantara Airlines (Merpati) bisa menyebabkan rencana ekspansi rute perusahaan tersebut ke sebagian besar Indonesia Timur terancam. “Kami sedang menunggu rencana pemerintah untuk mengadakan pesawat itu. Kalau pengadaannya tertunda maka rencana pembukaan rute juga akan tertunda,” kata Sekretaris Perusahaan Merpati, Purwatmo saat dihubungi di Jakarta, Jumat (28/11). Sebelumnya, Menteri Negara BUMN Sofyan A Djalil mengatakan hingga kini belum ada pembatalan pemesanan pesawat. “Intinya, kerjasama pembelian pesawat ini belum dibatalkan. Tapi masih negosiasi, apakah membeli pesawat itu semua atau sebagian itu
masih dibicarakan, dan kita menghargai pemerintah China ,” kata Sofyan. Saat ini, jelasnya, pihak Merpati sedang menyiapkan tim yang akan berangkat ke China untuk melakukan negosiasi. Sofyan meminta agar rencana pembelian pesawat ini dipandang sebagai bentuk kerjasama jangka panjang. Menurutnya, pada saat krisis seperti ini, Merpati harus selamat demikian juga dengan perusahaan manufaktur di China yang punya kepentingan sama. Seperti diketahui, Pemerintah RI memesan 15 unit pesawat jenis MA-60 yang berkapastias 50 penumpang (50 seater) lebih ke Pemerintah China. Hingga kini pengadaan baru terealisasi sebanyak dua unit yang telah dioperasikan pada rute Denpasar-Mataram dan Kupang-Makassar. (persdanetwork/ewa)
FOTO ANTARA/UJANG ZAELANI
RAMAH LINGKUNGAN - Dua model bergaya di mobil All New Honda City yang mulai diperkenalkan di Jakarta, Kamis (27/11). PT Honda Prospect Motor meluncurkan All New Honda City yang memiliki tingkat emisi ramah lingkungan memenuhi standar Euro 4, dan ditawarkan seharga Rp 239 juta - Rp 247 juta.
Telkom Kalimantan Teken Kontrak Rp 10,6 Miliar BALIKPAPAN, TRIBUN - Unit Enterprise VI PT Telkom Divre VI Kalimantan menggelar penandatanganan kontrak kerja sama corporate customer senilai Rp 10,6 miliar. Penandatanganan dilakukan oleh GM Unit Enterprise VI Kalimantan dengan empat instansi penerima kerja sama di Ruang Samarinda, Hotel Blue Sky Balikpapan, Kamis (27/11) malam. Perjanjian kerja sama yang ditandatangani adalah, layanan akses internet broadband dedicated sebesar 1 Mbps untuk Polda Kalsel dengan nilai kontrak sebesar Rp 612 juta, backbone akses internet sebesar 3 Mbps untuk Satnetcom dengan nilai kontrak sebesar Rp 612 juta, sistem informasi E-Gov sebesar 1 Mbps untuk Pemkab Berau
dengan nilai kontrak Rp 416 juta dan kerja sama transponder satelit sebesar 7 Mbps untuk PT Perkebunan Nusantara dengan nilai kontrak Rp 9 miliar. “Khusus untuk PTPN, transponder satelitnya terbagi dua. Satu bagian dengan kapasitas 3 Mbps di Kalimantan dan bagian lainnya di Sumatera dengan kapasitas 4 Mbps,” ungkap GM Unit Enterprise, Suhendi Permana usai penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS), kemarin malam. Keempat kerja sama tersebut juga tidak memakan waktu lama untuk terealisasi. Suhendi menjanjikan tengat waktu dua pekan pasca penandatanganan, para pelanggan corporate tersebut sudah bisa menikmati akses
PKS Telkom Unit Enterprise : INSTANSI
LAYANAN
❐ Polda Kalsel
Akses InternetBroadband Rp 612 juta
NILAI
❐ Satnetcom
Backbone akses internet Rp 612 juta
❐ Pemkab Berau Sistem Informasi E-Gov
Rp 416 juta
❐ PT PN
Rp 9 miliar (sar)
Transponder Satelit
jaringan sesuai kesepakatan. “Kita punya target pengerjaan, 12 hari kerja. Jadi dalam dua pekan, mudah-mudahan semuanya sudah bisa terealisasi,” kata Suhendi. PKS senilai miliaran rupiah antara Telkom dengan keempat instansi tersebut, lanjut Suhendi
membuktikan bahwa Telkom tidak hanya bisa memberikan layanan konvensional, seperti voice, SMS dan internet saja. Tetapi mampu memberikan layanan business solution bagi para pelanggan corporate-nya, lewat tagline TelkomSolution. (sar)