20
JUMAT 29 JULI 2011
tribun tarakan-nunukan-berau
TRIBUN KALTIM/SYAIFUL SYAFAR
DISERBU - Malam penutupan pameran Koperasi dan UMKM di Stadion Datu Adil Tarakan beberapa waktu lalu diserbu pengunjung
■ MUTAMIR PIMPIN PSSI NUNUKAN - Haji Andi Mutamir terpilih sebagai Ketua Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Kabupaten Nunukan pada Musyawarah Cabang PSSI Nunukan, Kamis (28/7) di Hotel Neo Fortuna, Nunukan. Mutamir terpilih setelah unggul dengan perolehan 14 suara atas calon lainnya Ruslan yang hanya memperoleh 5 suara dari klub divisi utama dan divisi 1 lokal yang terdaftar sebagai peserta muscab. “Ini pemilihan yang demokratis,” kata Mutamir setelah ditetapkan sebagai ketua. Selanjutnya Mutamir akan membentuk kepengurusan PSSI Kabupaten Nunukan 2011-2015 dalam waktu sebulan mendatang. Pengusaha muda yang juga Ketua DPC PPP Nunukan ini akan
didampingi anggota tim formatur yang lain yakni Jasmin dari Pengcab PSSI yang lama serta Hairil, Ismail dan Amran Saleh mewakili klub yang punya hak suara dalam muscab kemarin.Kepada Tribun, Mutamir berjanji akan memajukan sepakbola di Nunukan dengan menjunjung tinggi sportivitas. Ia mengatakan, setelah terbentuknya kepengurusan, dia akan melakuan koordinasi dengan semua pengurus klub atau semua pribadi yang cinta sepakbola di Nunukan untuk saling bahu membahu memajukan bola dengan cara melakukan pembinaan bibit-bibit lokal. Hal itu diharapkan bisa mengangkat citra dan nama harum Kabupaten Nunukan pada tingkat regional maupun nasonal. “Selain itu saya akan melaksanakan sejumlah kegiatan seperti divisi utama dan divisi satu lokal setiap tahunnya,” ujarnya. Akan dilaku-
kan pula pembinaan anak usia dini, melaksanakan pertandingan segitiga emas Malaysia, Tarakan dan Nunukan sebagai tuan rumah. Selanjutnya melaksanakan tournamen sepakbola Kaltara, mendorong instansi pemerintah dan pengusaha untuk melaksanakan tournamen secara berkelanjutan. “Saya juga akan mereformasi kepengurusan Pengcab PSSI guna meningkatkan prestasi sepakbola Nunukan serta melakukan pembinaan secara bertahap terhadap wasit,” ujarnya. Selanjutnya PSSI dibawah kepemimpinannya akan mendorong pemerintah dan pengusaha untuk mendirikan sekolah sepakbola (SSB) di Kabupaten Nunukan. (noe) ■ BUPATI LANTIK PENGURUS TP PKK - Bupati Nunukan Basri, Rabu (27/7) di Lantai IV Kantor Bupati Nunukan melantik pengurus
Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Nunukan. Kepengurusan periode 2011-2016 ini diketuai Irma Basri. Bupati Nunukan dalam sambutannya berharap kepengurusan ini bisa mendukung program pemerintah terutama menyangkut persoalan pendidikan. Basri juga berharap TP PKK dapat mendorong peningkatan sektor kesehatan seperti melaksanakan pelayanan di Posyandu. Ia mengatakan, kedepan masih banyak pekerjaan rumah terutama pendidikan dan kesehatan yang harus segera diatasi. Untuk peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan tentu menuntut semua pihak untuk berbuat tidak hanya pada pemerintah. “Di sektor kesehatan misalnya, perlu mengaktifkan kembali pos Posyandu ,” ujarnya. (noe)
Alat Berat Tanpa Stiker Diklaim Ilegal ● Sistem Pendaftaran Alat Berat akan Disamakan dengan Kendaraan Umum ”SKPD itu istilahnya seperti STNK di kendaraan, sementara stiker ibarat plat nomor di kendaraan umum.” Hasbullah Hasbi Kepala UPT Dispenda Kaltim wilayah Tarakan TARAKAN, TRIBUN - Kepala UPT Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kaltim wilayah Tarakan, Hasbullah Hasbi mengingatkan pemilik kendaraan alat berat yang beroperasi di Tarakan agar memasang stiker tanda lunas pajak yang dikeluarkan Dispenda. Itu sebagai tanda bahwa kendaraan tersebut sudah terdaftar secara resmi. Hal ini diungkapkannya, usai menggelar razia kendaraan alat berat ke sejumlah perusahaan di Tarakan, Kamis (28/7) kemarin. Menurut Hasbullah, stiker tanda lunas pajak tersebut akan menjadi identitas resmi bagi alat berat, apakah sudah terdaftar atau belum. Bahkan ia menegaskan, bagi kendaraan alat berat yang tidak memiliki stiker maka dianggap ilegal. “Untuk kendaraan alat berat yang sudah terdaftar, pasti memiliki stiker tanda lunas. Tapi kalau tidak ada berarti kendaraan itu ilegal,” ujarnya. Dikatakan Hasbullah, stiker tanda lunas pajak yang dikeluarkan Dispenda, juga disertai Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) pada saat pendaftaran. Stiker tersebut harus ditempel di tempat yang mudah terlihat, seperti di kaca depan kemudi atau di badan alat berat. “SKPD itu istilahnya seperti STNK di kendaraan, sementara stiker ibarat seperti
plat nomor di kendaraan umum. Jadi itu harus dipasang di tempat yang mudah terlihat,” jelasnya. Dalam razia tersebut, tim gabungan yang terdiri dari Dispenda Prov Kaltim wilayah Tarakan, Polres, Jasa Raharja, dan Polisi Militer menyisir sejumlah perusahaan yang diduga belum mendaftarkan kendaraannya namun sudah dioperasionalkan di area kerja perusahaan. Namun demikian, hingga razia selesai, tak satu pun ditemukan kendaraan alat berat yang bermasalah. “Tujuan kami adalah mengkroscek lagi apakah alat berat yang dioperasionalkan sudah didaftarakan dan membayar pajak atau belum. Kita harus lebih teliti dengan apa yang dilaporkan perusahaan kepada pemerintah. Jadi tidak hanya percaya 100 persen dengan apa yang dilaporkan perusahaan, tapi kita harus action lapangan untuk membuktikannya,” terang Hasbullah. Menurut Hasbullah, pihaknya juga ingin memastikan apakah ada kendaraan yang mengalami rusak berat sehingga tidak lagi bisa beroperasi. Pasalnya, dengan kondisi tersebut perusahaan tidak perlu lagi melanjutkan pajak kendaraan selama bisa didukung bukti fisik yang kuat. “Kita tidak menuduh namun ingin membuktikan. Sehingga jika ada pelaggaran tentu bisa ditindaklanjuti secara hukum. Termasuk jika ada alat berat yang rusak dan tidak beroperasi, sebaiknya dilaporkan ke Dispenda, supaya pajak kendaraan tidak lagi dilanjutkan,” ujarnya. Razia yang digelar Dispenda Prov Kaltim ini mengacu pada UU 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ditindaklanjuti melalui
Perda Prov Kaltim Nomor 1/ 2011 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kendati tidak menuai hasil, namun Hasbullah yakin masih banyak kendaraan alat berat yang belum terdaftar di luar Tarakan. Pasalnya, ia menilai untuk wilayah Tarakan, kendaraan tersebut kebanyakan hanya dioperasikan untuk kantor pusat, sementara alat berat lainnya banyak beroperasi di daerah lain. “Disini kan rata-rata dipakai untuk kantor pusat, sementara alat berat yang banyak terjun di lapangan itu rata-rata di daerah lain,” ujarnya. Dalam kesempatan itu, Hasbullah juga mengingatkan kepada sejumlah perusahaan untuk melaporkan kepemilikan alat berat sejak pembelian satu bulan. Pihaknya bahkan siap memberi sanksi bagi perusahaan yang lalai melaporkan kepemilikan alat berat tersebut. “Kalau tidak melaporkan kepemilikian sejak pembelian satu bulan ke depan, tentu akan ada sanksi berupa denda bahkan pidana,” tegasnya. Terhitung sejak periode 2011/2012 ini, sistem pendaftaran alat berat juga akan disamakan dengan kendaranaan umum di kantor Samsat. Sehingga kendaraan alat berat yang belum memiliki SKPD dan stiker tanda lunas, harus melengkapi persyaratan masuk ke ranah Samsat. “Saat ini masih tahap penyesuaian, sebenarnya 2011 ini sudah diberlakukan namun kita masih memberikan toleransi. Mereka yang sudah membayar dengan dokumen lengkap akan kita terima pembayaran pajak ulangnya tapi kita minta melengkapi persyaratan agar kendaraan alat berat tersebut bisa mendapatklaan plat nomor kendaraan, STNK dan BPKB,” pungkasnya. (ful)
Ratusan Siswa Ikuti Gebyar Ramadhan TARAKAN, TRIBUN – Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Tarakan sukses menggelar Gebyar Ramadhan 1432 Hijriah tahun ini. Gebyar Ramadhan tersebut melibatkan ratusan siswa serta guru Raudhatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI) Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA) di masjid Islamic Centre Baitul Izzah Tarakan, Kamis (28/7) kemarin. Acara yang bertajuk “Bersihkan Hati Jiwa dan Pikiran untuk Persiapan ibadah Ramadhan yang lebih Bermakna dan Berkualitas” ini juga dihadiri unsur pejabat Pemkot Tarakan, pegawai Kemenag Tarakan, serta jajaran kepala sekolah se Tarakan. Ketua Panitia Pelaksana, Nur Saman Abu Samah mengatakan, Gebyar
Ramadhan tersebut merupakan program Kemenag Tarakan yang bertujuan untuk mempersiapkan diri siswa di bulan Ramadhan. “Tujuannya bagaimana siswa bisa membersihkan pikiran dan jiwa guna menyambut bulan penuh berkah ini,” ujarnya. Ini merupakan kali pertama Gebyar Ramadhan dilaksanakan di Bumi Paguntaka (sebutan Tarakan). Selain diisi ceramah yang dibawakan KH Zainuddin Dalila, acara tersebut juga diisi sejumlah kegiatan hiburan seperti tari-tarian yang bernuansa Islami. Perwakilan Pemkot Tarakan M Idrus Suhardi mengatakan, pihaknya sangat merespon kegiatan tersebut. Pasalnya banyak manfaat yang bisa diserap oleh para siswa sekaligus dan memupuk
silaturahmi antar sesama pelajar di Tarakan. “Saya kira sangat positif, karena selain mendapatkan ilmu, anak-anak kita juga bisa saling kenal satu sama lain. Sehingga semangat solidaritas itu terbina sejak dini,” ujarnya. Sementara, dalam ceramahnya , KH Zainuddin Dalila mengingatkan kepada seluruh pelajar untuk tidak melupakan ilmu agama. “Pelajar itu sebagai penerus agama, oleh karenanya ia diharapkan bisa mendalami ilmu agama dengan benar. Bahkan, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita perlu dengan pengetahuan yang memadai. Jadi jangan lah sekali-kali melupakan agama,” pungkasnya. Rencananya, program Gebyar Ramadhan ini akan digelar secara kontinyu selama bulan Ramadhan tahun ini. (ful)
TRIBUN KALTIM/NIKO RURU
Bupati Nunukan Basri, Kamis (28/7) membuka Focus Group Discussion (FGD) Arah Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Batas wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan di Kabupaten Nunukan, di Lantai I Kantor Bupati Nunukan.
Siemanggaris jadi Kota Terpadu Agroindustri NUNUKAN, TRIBUN - Tak dapat dipungkiri selama ini penduduk di perbatasan RIMalaysia di Kabupaten Nunukan masih sangat tergantung secara ekonomi kepada Malaysia. Namun di satu sisi, Pemerintah Malaysia enggan melaksanakan kesepakatan bersama kedua negara yang dinilai merugikan negara jiran itu. Karena itu melalui program Gerbang Emas, Pemkab Nunukan bertekad mewujudkan kemandirian ekonomi di perbatasan. Bupati Nunukan Basri, Kamis (28/7) mengatakan, untuk mewujudkan kemandirian ekonomi itu, pihaknya telah menyiapkan pengembangan kota terpadu Siemanggaris yang berbasiskan agroindustri dan Sebatik yang berbasis pada bahari. Ia mengatakan, untuk
membangun wilayah perbatasan negara di Kabupaten Nunukan pihaknya melalui Program Gerbang Emas telah dibuat kebijakan pengembangan di wilayah perbatasan. Wilayah perbatasan di Sebatik diarahkan untuk sektor pertanian, perkebunan dan perikanan sementara perbatasan di Kecamatan Nunukan dikembangkan untuk sektor jasa. Perbatasan di daratan Kalimantan yang meliputi sejumlah kecamatan diarahkan untuk pengembangan agroindustri skala besar dan luas. “Untuk Kecamatan Krayan dan Krayan Selatan perlu pemikiran mendalam mengingat faktor geografis di sana,”ujarnya, Kamis (28/7) saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Arah Kebijakan dan Strategi
Pengelolaan Batas wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan di Kabupaten Nunukan, di Lantai I Kantor Bupati Nunukan. Menurutnya dalam masa kepemimpinannya saat mengikuti sejumlah forum seperti Sosek Malindo, ia melihat ada celah kelemahan yang harus dibenahi untuk meningkatkan daya saing dengan Malaysia. Celah itu selama ini masih menjadi hambatan. “Selama ini kalau dianggap tidak menguntungkan Malaysia hal itu tidak terealisasi seperti pembangunan Pos Lintas Batas Darat Siemanggaris-Serudong,” ujarnya. Karena persoalanpersoalan inilah perlu mengedepankan kemandirian ekonomi. Jika selama ini Nunukan banyak mengirimkan produk mentah
ke Malaysia kedepan perlu memberikan nilai tambah terhadap poduk-produk lokal di Nunukan. Sementara itu Bappenas melakukan kajian dan pelatihan yang meliputi tiga wilayah kabupaten sebagai pilot project yakni Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat, Kabupaten Nunukan Kalimantan Timur dan Bintan Kepulauan Riau. Di ketiga kabupaten itu digelar FGD Arah Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Batas wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan dengan agenda merumuskan solusi terhadap permasalahan pengelolaan batas negara dan kawasan perbatasan yang spesifik di tiga kabupaten pilot project. Selanjutnya teridentifikasinya kebutuhan khusus di kecamatan dalam pembangunan kawasan perbatasan. (noe)
IDENTIFIKASI PERSOALAN DI PERBATASAN 1. Batas wilayah negara di Kabupaten Nunukan. Masalah spesifik itu diantaranya penangkapan pelintas batas yang disebabkan perairan yang belum disetujui kedua negara, patok hilang, rusak karena tidak terawat dan sosialisasi yang kurang mengenai patok. 2. Hankam dan Hukum, yakni efektivitas pengamanan dan penegakan hukum kurang optimal karena posisi pos keamanan, pertahanan dan penegakan hukum belum terintegra,si,
kepemilikan ganda kewarganegaraan dan wawasan kebangsaan. 3. Ekonomi yang menjadi masalah yaitu barang kebutuhan ekonomi 90 persen. Akar masalahnya kurangnya optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam, terkendala pembangunan infrastruktur, belum adanya pengendalian pemanfaatan ruang serta kurangnya pengembangan kegiatan usaha produktif. 4. Sosial dasar, secara sfesifik disebabkan kualitas sumberdaya
manusia masyarakat perbatasan yang rendah karena kurangnya pelayanan prasarana pendidikan, kesehatan, air bersih dan energi listrik. 5. Kelembagaan, secara spesifik menyangkut pengelolaan batas negara dan kawasan perbatasan sering terjadi tumpang tindih antar negara yang dengan akar penyebab masalahnya belum adanya badan pengelola perbatasan ditingkat kabupaten. Sumber: Bappenas. (noe)
Listrik Disalurkan Lewat Kabel Bawah Laut ● Medco Siap Suplai 4 MMscf Gas untuk PLTG NUNUKAN, TRIBUN Operation Manajer Medco E&P Indonesia Sembakung Tarakan Agung Wibisono mengatakan, pihaknya siap menyuplai 4 MMscf gas untuk kebutuhan pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) di Nunukan. Suplai gas yang mampu memenuhi kebutuhan PLTG hingga 10 tahun kedepan itu berasal dari sumur technical asisten contrak (TAC) Sembakung sebanyak 2 MMscf dan TAC Sebuku 1 sebanyak 2 MMscf. Gas itu rencananya melayani 2x5 MW PLTG yang akan dibangun di Sembakung dan 2x2 MW PLTG yang akan dibangun di South Sebuku 1. Ia mengatakan, penyaluran gas ini rencananya akan disuplai paling lambat Maret 2012. PLN rencananya akan membangun power plan di Sembakung dan Sebuku. Listrik
yang dihasilkan dari PLTG disalurkan ke Pulau Nunukan melalui jaringan kabel bawah laut yang panjangnya mencapai 30 kilometer lebih. Ia belum bisa memastikan kapan gas itu disalurkan ke PLN. Pembangunan pembangkit PLTG juga tergantung negosiasi. “Justru itu yang kita sekarang sedang diskusikan dengan PLN. Kita secara informal sering bertemu, sering meeting dan untuk itu kita sepakati beberapa poin sehingga bisa menghasilkan memorandum of understanding (MoU) nanti tindaklanjutnya membuat perjanjian. Jadi sekarang masih dalam proses,” ujarnya. Ia mengatakan, perjanjian ini akan ditandatangani antara negara dan PLN. “Gas ini milik negara, kami hanya operator. Jadi
perjanjiannya nanti harus melalui persetujuan BP Migas,” ujarnya. Perjanjian kontraknya memuat harga, jumlah, periode kandungan gas dan tanggung jawab masing-masing pihak. Bupati Nunukan Basri telah memerintahkan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Haji Abdul Azis Muhammadiyah untuk mempercepat proses pembangunan dua pembangkit listrik di Kabupaten Nunukan. Dalam persoalan ini, kapasitas pemerintah daerah menyiapkan lokasi pembangunan pembangkit. Diterangkan, selain membangun PLTG, PT PLN juga akan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tanjung Batu, Pulau Nunukan dengan kapasitas daya 2x7 MW.
Pembangunan dua pembangkit ini dlakukan pemerintah melalui PT PLN menggunakan APBN. “Jadi sesuai dengan kapasitasnya, pemda dalam hal ini menyiapkan lokasi seluas 10 hektare di Tanjung Batu, begitu juga yang ada di Sebaung. Insya Allah tahun ini sudah mulai pembangunannya. Kedua pembangkit ini akan dibangun bersamaan,” ujar Azis. Diprediksi tahun 2012 paling lambat akhir tahun, kedua pembangkit listrik sudah bisa beroperasi. “Karena membangun power itu membutuhkan biaya tinggi dan membangun jaringan juga tidak mudah. Kami sudah bersurat dan tahapan sekarang areal sudah disiapkan Pemkab Nunukan, sudah clear. Sekarang kita tunggu tindak lanjut PLN,” katanya. (noe)