tribun balikpapan
SENIN 24 MEI 2010
23
Pemkot tak Beri Bantuan Hukum ● Pejabat Tersangkut Masalah Hukum Dibebastugaskan
TRIBUN KALTIM/M WIKAN H
TERMINAL BARU - Dua orang warga sedang duduk di ruang makan Hotel Shantika B Square beberapa hari lalu. Sekitar dua bulan lagi tepatnya bulan Juli mendatang, masyarakat Balikpapan akan menikmati terminal baru di bandara Sepinggan Balikpapan, yang tep;at berada di B Square. Selain hunian hotel, para penumpang juga akan dimanjakan dengan pusat perbelanjaan.
Via KDI Meriahkan Deklarasi Gemma BALIKPAPAN, TRIBUN - Via KDI dan sejumlah atraksi kesenian daerah didaulat memeriahkan deklarasi berdirinya Gerakan Masyarakat Madani (Gemma) Balikpapan yang berlangsung di Gedung Balikpapan Sport and Convention Centre (Dome), Minggu (23/5). Ketua Umum Gemma, Sudjatmiko mengatakan, Gemma merupakan organisasi masyarakat yang bertujuan melakukan pendampingan terhadap program-program pembangunan yang dicanangkan Pemkot Balikpapan. “Gemma mencoba memfokuskan terhadap proses pembangunan khususnya
bidang ekonomi yang terdapat di Balikpapan,” ujar Sudjatmiko. Sementara, Wakil Walikota Balikpapan, Rizal Effendi menyambut baik berdirinya Gemma yang merupakan wadah bagi sejumlah paguyuban dan tokoh pengusaha dan masyarakat di Balikpapan untuk mendukung program pemerintah. “Saya pikir semangat teman-teman di Gemma harus didukung, karena memiliki tujuan memberikan pendampingan, yang akhirnya mendukung percepatan proses pembangunan kota ini,” kata Rizal disela-sela acara deklarasi Gemma. (m30/m26)
BALIKPAPAN, TRIBUN - Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan berencana membebastugaskan beberapa pejabat yang kini tersangkut kasus hukum. Demikian diungkapkan Wakil Walikota Balikpapan, Rizal Effendi, Minggu (23/5). Pembebastugasan tersebut perlu dilakukan agar tak memengaruhi proses pelayanan terhadap masyarakat. Rizal mengatakan segera membebastugaskan para pejabat tersebut begitu menerima laporan resmi dari kepolisian. “Saya belum mendapat laporan resmi dari kepolisian, nanti baru kita lihat, kalau sampai proses hukum yang dijalani berpengaruh terhadap pekerjaan ya pasti kita bebas tugaskan. Bisa saja diganti atau di Pltkan,” ungkapnya. Namun demikian, Rizal mengatakan para pejabat yang
kini tersangkut kasus hukum sudah tidak memegang jabatan strategis di pemerintahan. “Tapi teman-teman yang tersangkut kasus hukum kan sudah tidak memegang jabatan lagi. Tapi nanti kita lihat lagi kalau laporan dari kepolisian sudah masuk, seharusnya kan ada tembusan. Akan kita bebas tugaskan kalau menggangu pekerjaan, dan biar lebih konsen menjalani kasus yang dihadapi,” jelasnya. Berpegang pada azas praduga tak bersalah, Rizal mengaku akan meminta Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) untuk memberikan bantuan advokasi terhadap para pegawai yang tersangkut kasus hukum. “Kalau pemerintah kan tidak boleh memberikan advokasi kepada pegawainya yang berurusan dengan hukum. Oleh karenanya, nanti saya
minta Korpri untuk membantu advokasinya,” kata Rizal. Seperti diketahui, beberapa pejabat di pemkot kini tersandung masalah hukum, sebut saja M Yamin, mantan Kepala Disperindagkop, dan yang terbaru yakni dua mantan Kadis
Pasar yakni Ilhamsyah dan Hairani yang kini berstatus tersangka dalam kasus dugaan penerimaan pungutan liar dalam proses pembagian petak dan kios Pasar Pandansari. Saat ini kasusnya tengah disidik Polda Kaltim. (m26)
Lebih Fokus WAKIL Ketua DPRD Balikpapan Syukri Wahid mendukung rencana pemkot yang hendak menonaktifkan beberapa pejabat yang tersangkut kasus hukum. Ia mengatakan masa penonaktifan dapat membuat pejabat yang bersangkutan lebih fokus terhadap permasalahan hukum yang sedang dihadapi. “Selain masalah moral, penonaktifan akan membuat pejabat yang bersangkutan lebih fokus menghadapi kasusnya,” ujar Syukri, Minggu (23/5). Politisi asal PKS ini juga mengatakan lamanya proses hukum yang dijalani oleh pejabat tersebut, dikhawatirkan mengganggu fungsi pelayanan terhadap masyarakat. “Ini kan statusnya baru tersangka, yang berarti masih banyak proses hukum yang harus dijalani untuk sampai kepada keputusan incracht, dan itu memerlukan waktu yang lama. Oleh karenanya, saya mendukung rencana pemkot untuk menonaktifkan agar tak mengganggu pelayanan pada masyarakat,” tuturnya. (m26)
Waspadai Klaim Malpraktik di Kedokteran BALIKPAPAN, TRIBUN Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Balikpapan mengadakan seminar yang berjudul Hukum dan Etika Kedokteran, Minggu (23/ 5) di rumah jabatan Walikota Balikpapan. Seminar yang dibuka oleh Kepala Dinas Kesehatan drg Dyah Muryani ini merupakan sosialisasi bagi para dokter dan praktisi di bidang kesehatan Balikpapan. Dalam seminar ini
panitia mengundang pengurus IDI pusat dan guru besar kedokteran forensik dan studi medikolegal Universitas Indonesia Prof Dr Herkutanto Sp F SH sebagai pembicara tunggal. Acara dihadiri 305 dokter umum, spesialis dan anggota IDI yang berada di Balikpapan. “Klaim pasien biasanya dilihat dari patient’s dissatisfaction (ketidakpuasan pasien) yang menjelaskan bahwa dok-
ter perlu hati-hati terhadap penanganan dalam proses praktik,” kata Herkutanto. Materi yang diberikan lebih fokus pada antisipasi klaim malpraktik yang dilakukan oleh pasien. Dalam materi seminar dibahas mengenai situasi yang dihadapi dokter dalam proses praktiknya. Para dokter yang hadir diberikan pemahaman dan bekal untuk mengerti jalur klaim praktik kedokteran
dalam kasus malpraktik. Kasus malpraktik merupakan tindak pidana yang sangat sering terjadi di Indonesia. “Sebaiknya ada proses mediasi pihak RS dan pasien sehingga dapat dilihat apa benar ada praktik malpraktik,” kata Herkutanto. Praktik kedokteran bukan pekerjaan yang bisa dilakukan siapa saja, melainkan hanya boleh dilakukan kelompok profesional kedokteran. (m29)