tribun samarinda
SELASA 22 FEBRUARI 2011
15
Dinas Pertanian tak Berdaya ■ Dampak Tambang Mencemari Lahan Garapan Petani di Samarinda
TRIBUN KALTIM/NEVRIANTO HP
Para anak berkebutuhan khusus inklusi dan murid SDN 016 Jl P Antasari sedang latihan sikat gigi di halaman sekolah, Senin (21/2).
”Kami tidak berwenang mengatur tambang, ada instansi lain yang mengawasinya” Marwan Kadis Pertanian Samarinda
SAMARINDA, TRIBUN Dinas Pertanian Samarinda seolah tak berdaya menghadapi dampak aktivitas tambang batu bara yang mencemari lahan sawah garapan petani di Lempake Samarinda Utara dan Makroman Samarinda Ilir. Pasalnya, setiap kegiatan tambang batu bara menjadi wewenang Dinas Pertambangan Samarinda. “Ada inspektur tambang yang melakukan pengawasan. Jalur inilah para petani yang harus tempuh untuk menghadapi dampak tambang terhadap lahan pertanian. Kalau saya tidak punya wewenang,” kata Kepala Dinas Pertanian Samarinda, Marwan, Senin (21/2). Marwan mengakui dampak tambang batu bara berada di sekitar lahan pertanian cukup besar. Sebab, tambang yang mengeruk tanah lapisan bawah akan membawa dampak sedimentasi bagi permukaan tanah seperti parit dan sungai kala musim hujan. Namun, kondisi ini tak bisa
dihadapinya karena aturan tambang batu bara yang baik bukan wewenangnya. “Dampak tambang batu bara sangat besar sekali bagi pertanian. Lihat saja di Lempake, seluruh parit irigasi sangat cepat sekali sedimentasi tanah lumpurnya. Tapi, kami tidak ada wewenang untuk mengatur tambang karena ada instansi lain yang mengawasinya,” kata Marwan. Marwan menjelaskan sektor pertanian di Samarinda terus menghadapi pengusutan lahan akibat pembangunan perumahan dan aktivitas tambang batu bara. Hal ini, terkait juga dengan belum jelasnya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Samarinda untuk lahan pertanian dan lahan konservasi serta lahan untuk pertambangan di Samarinda. Saat ini, Dinas Pertanian hanya bisa fokus untuk mempertahankan lahan pertanian berproduksi dengan perlakuan tekhnologi berupa alat dan pupuk. Alokasi anggaran 2011, Dinas Pertanian Samarinda hanya mendapat Rp 400 Juta dan cukup buat membeli alat-alat pertanian saja. “Rp 400 Juta ini habis untuk setiap bidang-bidang struktur Dinas Pertanian. Anggaran hanya cukup membeli alat,” tutur Marwan. Sebelumnya, para petani di RT 13 dan 15 Makroman mengeluh dengan terus bertambahnya aktivitas
tambang batu bara di daerahnya. Tambang mempengaruhi hasil panen sawah padi garapan petani yang terus turun drastis dan tidak ada perhatian dari Pemkot Samarinda. Eko, petani di RT 13 Makroman, menggarap sawah 2 hektar yang sebelumnya bisa panen 50 karung gabah kering giling turun menjadi 25 karung tahun 2009. Lalu, pada tahun 2010 hanya mendapat 10 karung. Pendapatan beras dari garapan sawahnya, hanya cukup digunakan Eko untuk kebutuhan sendiri dan tak bisa lagi hasilnya dijual. Hal senada juga dirasakan Nitiutomo, sawah padi miliknya seluas 1,5 hektar sulit mendapat air bersih akibat seluruh bukit di daerah sekitarnya menjadi tambang batu bara. Ia kecewa dengan kesepakatan perusahaan tambang batu bara dengan petani yang dimediasi pemerintah tak berjalan sesuai harapan, sehingga lingkungan lahan pertanian terus hancur. “Hampir satu tahun ini, tidak ada rekomendasi dan kesepakatan dibuat perusahaan tambang batu bara dengan petani yang berjalan. Pemerintah sebagai mediasi juga diam saja. Lingkungan pertanian kini hancur sudah dan ratusan ikan mati di kolam karena tambang,” kata Niti beberapa waktu lalu. (min)
PKL Bandel Akan Ditindak Tegas
● Satpol PP Galakan Penertiban Spanduk dan Reklame Ilegal SAMARINDA, TRIBUN Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Samarinda menyita ratusan reklame dan spanduk liar yang marak terpasang di sejumlah ruas jalan raya. Iklan spanduk reklame itu tanpa izin dan menyalahi Peraturan Walikota (Perwali) No 25 Tahun 2010 tentang titik reklame. Spanduk dan reklame liar yang disita aparat ditemukan di kawasan Tepian Sungai Mahakam Jl Gadjah Mada, Mal Lembuswana Jl M Yamin, Jl Basuki Rahmat, Jl Arif Rahman Hakim dan Jl P Suryanata. Kepala Satpol PP Samarinda, Komisaris Polisi Ruskan menjelaskan penertiban spanduk reklame liar ini untuk menciptakan kota Samarinda lebih bersih dan indah. “Spanduk reklame liar selain mengganggu pemandangan di kota juga menyalahi aturan pemasangannya. Sesuai Perwali, setiap spanduk dan reklame hanya boleh dipasang di tempat yang telah ditentukan,” kata Ruskan,
Senin (21/2). Reklame yang disita aparat Satpol PP umumnya iklan dan promosi suatu acara dan produk-produk. Umumnya, reklame dibiarkan saja oleh pemiliknya meski acara selesai dan izinnya sudah kadaluwarsa, sehingga aparat yang menertibkannya. Seluruh reklame liar kini diamankan di Kantor Satpol PP. Meski reklame liar sudah ditertibkan, namun masih saja reklame dan papan pamflet terpasang di sejumlah tempat di jalur hijau. Pantauan Tribun, papan iklan ukuran kecil berisi informasi masih terpasang di beberapa pohon di kawasan Tepian tepatnya samping SPBU Teluk Lerong. Begitu juga, reklame berisi info bisnis simpan pinjam terpasang di tiang listrik di persimpangan Jl Slamet Riyadi. Sesuai Perwali No 25 Tahun 2010, ada 76 titik ruas jalan yang boleh memasang spanduk dan reklame. Selain, di lokasi yang ditentukan, setiap instansi atau swasta
dilarang memasang reklame tanpa izin. Sementara itu, Satpol PP Samarinda juga terus menggalakan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Tepian. Penertiban dilaksanakan dengan sosialisasi terlebih dahulu terhadap pedagang agar tidak berjualan sembarangan di jalur hijau dan akan ditindak tegas bila tetap melanggar. “Kami juga menertibkan satu penjual bensin eceran yang membandel (mucil) berjualan di badan jalan trotoar. Kami juga akan terus memantau dan mengawasi pedagang kaki lima yang tidak tertib berjualan dan menempati jalur hijau untuk ditindak tegas,” jelas Ruskan. Penertiban PKL juga digelar Satpol PP di Pasar Sungai Dama dan sepanjang Jl Jelawat. Aparat terus mengingatkan pedagang agar berjualan tidak di badan jalan raya karena menyebabkan kemacetan arus lalu lintas di daerah tersebut. (min)
Anak Berkebutuhan Khusus Sikat Gigi Massal
● Tingkatkan Kepercayaan Diri Untuk Pola Hidup Sehat SAMARINDA, TRIBUN Menanamkan kepercayaan diri pada anak berkebutuhan khusus untuk pola hidup sehat dengan sikat gigi, Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) dan Puskesmas Wonorejo Kecamatan Sungai Kunjang Samarinda menggelar sikat gigi massal di Sekolah Dasar Negeri 016 Samarinda, Senin (21/2). Acara sikat gigi massal ini diikuti puluhan murid SD 016 kelas inklusi, anak berkebutuhan khusus ini dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Samarinda Puji Setyowati. Kegiatan ini dimeriahkan juga dengan unjuk kebolehan anak berkebutuhan khusus seperti model peragaan busana, menyanyi dan tarian khas daerah suku Dayak dihadapan
para undangan. Drg Aprilia dari Puskesmas Wonorejo menjelaskan kegiatan sikat gigi massal ini bertujuan untuk menanamkan kebiasaan pola hidup sehat kepada murid anak berkebutuhan khusus kelas inklusi. “Ini action sikat gigi massal, sebelumnya kami sudah menyuluh pola hidup sehat di kelas reguler dan kelas inklusi murid-murid di SD Negeri 016,” katanya. Setiap anak berkebutuhan khusus tampak bersemangat mengikuti kegiatan sikat gigi massal. Dengan dibantu orang tua mereka, anak-anak ini menggosok gigi memakai pasta gigi dan air mineral yang disediakan. Mereka belajar sikat gigi sesuai arahan dokter untuk menyikat secara teratur
dan perlahan setiap bagian gigi. Terpisah, Kepala SDN 016 M Rahyul Azzemi SPd mengatakan saat ini untuk pendidikan anak berkebutuhan khusus memerlukan pengajaran ekstra dari guru daripada belajar mengajar kelas reguler. “Anak yang berkebutuhan khusus alami konsentrasi tak terkendali. Sehingga, mereka kerap bermain dan perlu pembinaan ekstra dari guru. Keberhasilan mendidik anakanak kita berkebutuhan khusus sangat tergantung peran orang tua selain guru dan lingkungan di sekolah,” kata Rahyul. SD Negeri 016 Samarinda mempunyai 110 murid yang diantaranya anak
berkebutuhan khusus. Untuk tenaga pengajar, sekolah ini masih ditangani 10 guru berasal dari latar pendidikan reguler dan belum mempunyai basic Pendidikan Sekolah Luar Biasa (PSLB). “Kami mengharapkan, ada tambahan tenaga guru yang mempunyai basic PSLB. Karena, selama ini guru yang mengajar baru memperoleh wawasan dari pelatihan, magang dan seminar menangani anak berkebutuhan khusus. Para guru belajar untuk peduli dan lebih sabar menghadapi anak,” kata Rahyul. Terdapat enam kelas khusus bagi anak berkebutuhan khusus mendapat akses pendidikan di SD 016 Samarinda. (min)
Distributor Dikenai Pajak Rokok 10 Persen SAMARINDA, TRIBUN Hasil penelusuran sementara Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kaltim terhadap distributor rokok di Kaltim, kini ada terdapat delapan distributor di Samarinda dan Balikpapan yang sedang beroperasi. Penelusuran dimaksudkan dalam rangka menjelang pemberlakuan Perda No 1 tahun 2014 tentang pajak rokok di Kaltim. Perda pajak itu nantinya, akan dikenakan pajak kepada distributor rokok sebesar 10 persen. Dengan adanya target pajak yang baru, diharapkan pendapatan daerah akan semakin meningkat secara signifikan. Dan Perda ini sendiri sebenarnya berlaku bersamaan dengan pajak
CMYK
kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, bahan bakar kendaraan bermotor dan air permukaan. Namun khusus untuk pajak rokok, diperlukan waktu untuk sosialisasi. “Yang jelas dari data kami sementara, ada delapan distributor yang nantinya wajib pajak berdasarkan Perda itu. Sistemnya adalah dengan transfer saja setiap tahun, untuk kemudian kami masukkan dalam wajib pajak daerah,” kata Busriansyah kepala bidang Pajak Daerah Dispenda Kaltim, Senin (21/2) Dijelaskan Ketua Komisi II DPRD Kaltim Rusman Ya’qub, dilaksanakannya pada 2014 dikarenakan saat ini pemerintah baru melakukan
inventaris terhadap objek yang akan dikenai pajak tersebut. Mengingat jumlahnya yang kemungkinan cukup banyak. Objek dari Perda pada poin itu pula bukanlah konsumen rokok. Melainkan pada distributor berbagai jenis rokok tanpa terkecuali. sehingga butuh banyak waktu untuk mencari informasi tentang keberadaan mereka. “Masyarakat jangan khawatir, sebab yang dikenai pajak bukanlah masyarakat melainkan para distributor pajak di Kaltim. Terkait masalah pabriknya itu wewenang pusat untuk menarik pajaknya, jadi Kaltim hanya mengenakan pajak
terhadap distributornya saja,” kata Rusman. Dan oleh karena masih akan diterapkan tiga tahun mendatang, maka itu sangat penting bagi pemerintah untuk melakukan sosialisasi bukan hanya kepada distributor rokok melainkan masyarakat luas agar tidak terjadi kesalah pahaman. “Kita akan maksimalkan waktu selama tiga tahun ini untuk sosialisasi kepada masyarakat luas. Karena kita paham sendiri, kalau ditarik 10 persen artinya secara otomatis harga rokok perbungkusnya akan ikut naik. Nah pemahaman-pemahaman supaya masyarakat tidak kaget, harus kita lakukan sejak dini ini,” tambahnya. (aid)