tribun kaltim
RABU, 12 MEI 2010
HALAMAN 15
Catatan Diskusi Publik Cawawali Nusyirwan Ismail "Jualan" Apa? (3 - Habis)
Perlu Audit Lingkungan dan Swastanisasi BILA bicara ekonomi di daerah, Nusyirwan Ismail berpendapat, tak bisa dipungkiri jika ditarik dan dibedah bahwa ekonomi Kaltim berbasis pada migas dan batubara, termasuk di Samarinda. Siapapun yang berusaha di Samarinda, keterkaitannya dengan batubara.
FOTO KOALISI PRO RAKYAT
DIDUKUNG BANYAK TOKOH. Syaharie Jaang dan Nusyirwan Ismail bersama tokoh Jawa Samarinda Anwar Chanani dan Jaffar Haruna, tokoh Bugis dan mantan Ketua KPU Kaltim.
"Bagi kita batubara itu sah-sah saja untuk tumbuh, sepanjang pengendalian lingkungan dan amdalnya bisa kita kendalikan dengan baik. Kami kira tak satupun yang akan memprotes batubara yang sudah berizin, karena izin itu adalah legalitas yang perlu dijamin kepastiannya,'' kata Nusyirwan. Dia meyakini, tambang tidak mungkin sewenang-wenang begitu saja, melainkan ada tahap penelitian, eksplorasi dan kelayakan. Pada konteks ini, menurutnya, perlu ada pembahasan lebih lanjut agar pemilik Kuasa Pertambangan (KP) peduli terhadap lingkungan. Karenanya ke depannya, perlu ada audit lingkungan yang menyeluruh agar tertata dengan baik. Dikemukakan juga, Samarinda ini berkembang dengan sungainya, sesuai dengan cara hidup masyarakatnya yang
bergantung dengan sungai. Beda dengan Balikpapan, yang sejak awal ada Pertamina dan BPN yang mencanangkan tata ruang yang baik, sehingga paradigma di masyarakat sudah tertular kepada hal-hal yang lebih teratur. "Tapi kita tentu tak menyalahkan suasana ini. Mari kita pikirkan bersama-sama untuk menatanya dengan baik,'' ujar Pasangan Syaharie Jaang ini. Karena itu dikatakannya, perlu ada perencanaan tata ruang yang baik. Seperti di Kecamatan Palaran, ada pelabuhan, stadion utama, jalan bebas hambatan. Tonggak-tonggak tersebut perlu menyesuaikan dengan tata ruangnya. Lalu misalnya di Kecamatan Samarinda Utara ada KRUS, ada workshop industri kecil dan lain sebagainya. "Kecamatan Samarinda utara bisa dikembangkan menjadi kawasan wisata. Begitupula
dengan kecamatan lainnya. Kemudian perlu juga ruangruang hijau seperti taman kota. Ini pendapat saya secara pribadi, soal tata ruang ini perlu kita bicarakan bersama,'' ujarnya. Di bagian lain, Nusyirwan juga menyebutkan, karena anggaran dalam APBD terbatas, karena sebagian digunakan untuk belanja pegawai, belanja inventaris dan sebagainya. Sehingha hanya sebagiannya saja yang bisa digunakan untuk merubah Samarinda, terkecuali mengharapkan peran swasta. "'Perlu ada langkah-langkah sesuatu yang bisa diswastanisasikan, sehingga tidak memakan anggaran dari asetaset tidak bergerak. Langkah ini seperti perparkiran, penanganan sampah. Perlu dibenahi, jadi tak hanya bertumpu kepada BUMD saja, tapi swasta lokal,'' tambahnya. (mc pro rakyat)
Lima Tim Minta Suara Dihitung Ulang ● Ditemukan Sejumlah Pelanggaran ● Dua Kartu Identitas Sama di TPS Berbeda TENGGARONG, TRIBUNLima tim pemenangan pasangan Calon Bupati (Cabup) dan Calon Wakil Bupati (Cawabup), selain Pasangan nomor urut enam, meminta KPU Kukar, melakukan uji petik atau perhitungan suara di sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) secara acak dengan jumlah sampel 3 persen dari seluruh TPS dalam Pemilihan Umum (Pemilu) Kepala Daerah (Kada) Kukar 2010. Keinginan itu disampaikan lima tim pemenangan yang bergabung dengan sejumlah elemen masyarakat dalam Aliansi Rakyat Kukar Menggugat (Arkum) saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan KPU Kukar, Panwas Pilkada Kukar dan Desk Pilkada Kukar di gedung DPRD Kukar di Tenggarong, Selasa (11/5). Rapat dipimpin Plt Ketua DPRD Kukar Salehuddin. Hadir pula anggota Panitia
Khusus (Pansus) Pemilu Kada DPRD Kukar, sejumlah anggota dewan, pasangan Cabup dan Cawabup Awang Darma Bakti-Saipul Aduar, Edward Azran-Syahrani, dan Cabup Sugianto. Pertimbangan untuk melakukan perhitungan suara ulang di sejumlah TPS tersebut didasari pada sejumlah temuan dugaan pelanggaran di beberapa TPS yang dicurigai juga terjadi hampir di seluruh TPS. Dugaan pelanggaran yang ditemukan adalah, keberadaan dua kartu pemilih dengan identitas yang sama, namun dengan TPS yang berbeda. Bahkan, Ketua Tim Pemenangan Pasangan Edward Azran-Syahrani, Muhammad Irkham juga mengaku baru mengetahui terdaftar di dua TPS yang berbeda. Selain itu, Husni dari Arkum menjelaskan, sejumlah dugaan pelanggaran diantaranya, mobilisasi sekitar 300 orang warga dari
Pampang Samarinda Ilir untuk memilih pasangan nomor urut tertentu di Desa Sungai Bawang. Kemudian Husni menjelaskan, deretan dugaan pelanggaran money poltic sesaat sebelum pencoblosan di sejumlah daerah di Kukar. “Kami semua legowo, tapi berikan salurannya. Salah satu salurannya, buka kotak suara dan mari kita hitung ulang bersama,” ujar Edward Azran. Senada, Awang Darma Bakti mengatakan, siapapun yang akan menang setelah perhitungan suara akan didukung bersama seluruh pasangan calon. Ia mengatakan, soal jumlah sampel 3 persen, masih bisa didiskusikan, yang jelas ada keinginan dari KPU untuk melakukan perhitungan suara ulang di sejumlah TPS. Sugianto mengatakan, mereka hanya ingin mengetahui rasa Pemilu Kada yang Jurdil dan Luber secara keseluruhan dengan menguji beberapa sampel TPS. Ketua KPU Kukar Rinda
Ketua RT 19 Desa Tani Baru Bersaksi SYAMSUDDIN, Ketua RT 19 Desa Tani Baru Kecamatan Anggana Kukar didaulat untuk bersaksi di depan forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Kukar antara Aliansi Rakyat Kukar Menggugat (Arkum) dengan KPU, Desk Pilkada dan Panwas Pilkada. Syamsuddin yang mengaku anggota KPPS TPS 4 Desa Tani Baru mengaku didatangi Camat Anggana dan diberikan tiga amplop. “Dia bilang, menangkan Ibu Rita sebagai Bupati,” ujarnya disambut teriakan massa yang hadir dalam RDP. Syamsuddin yang mengaku berprofesi sebagai petambak itu mengaku baru bisa melaporkan hal tersebut ke Tenggarong karena setelah pemungutan suara mengurusi tambaknya di Anggana.
Anggota Panwas Pemilu Kada Limina Ibrahim menjelaskan, laporan Syamsuddin masuk ke Panwas Pemilu Kada Kukar pada Rabu (5/5), Syamsuddin juga sudah diperiksa sebagai saksi. Kemudian, menyusul laporan dari Khaidir pada Kamis (6/5) yang juga salah satu Ketua RT di Desa Tani Baru yang mendapat amplop dari Camat Anggana. “Untuk laporan Pak Syamsuddin, kita masih punya waktu sampai Tanggal 20 Mei 2010. Besok (hari ini, red), Camat dan dua saksi lainnya akan kita panggil ke Panwas untuk pemeriksaan,” ujarnya. Sedangkan untuk laporan dari Khaidir, batas waktu yang dimiliki Panwas paling lambat 21 Mei 2010. “Untuk kasus KPPS di
Mangkurawang dan Panji sudah kita BAP,” ujarnya. Dalam forum RDP itu, Limina juga meminta maaf kepada Sugianto. “Saya minta maaf dunia akhirat, malam itu saya bilang mau ke MK atau Legowo,” katanya. Sugianto tersenyum mendengar itu dan mengatakan “Saya maafkan,”. Sementara, Ketua Panwas Pemilu Kada Lukman mengatakan, laporan dari masyarakat, termasuk dari Arkum akan ditindaklanjuti. Namun, ia berharap jika memungkinkan, Barang Bukti (BB) bisa segera disampaikan ke Panwas mengingat aturan yang membatasi waktu penanganan kasus Pemilu Kada. (asi)
Desianti mengatakan, dalam Peraturan KPU, perhitungan suara ulang hanya diperbolehkan dengan syarat, terjadi selisih data yang jauh dari hasil perhitungan suara, saksi atau masyarakat tidak bisa melihat jelas perhitungan suara dan perhitungan suara tidak dilakukan di TPS. Tanpa tiga alasan yang dituangkan dalam aturan formal itu, KPU Kukar tidak bisa serta melakukan perhitungan ulang. Namun, untuk memutuskan apakah diperbolehkan melakukan
perhitungan suara ulang, KPU Kukar akan berkonsultasi ke KPU Pusat dan akan memberikan keputusan kepada Arkum paling lambat Kamis (13/5). “Kalau KPU Pusat mengatakan dibuka, KPU Kukar akan membuka,” ujarnya. 5 Tim Pemenangan meminta agar Pansus Pemilu Kada DPRD Kukar diikutkan dalam konsultasi ke KPU Pusat agar mendengar langsung pernyataan KPU Pusat terkait boleh atau tidak melakukan perhitungan suara ulang di sejumlah TPS. (asi)
Ajukan Gugatan di MK KETUA Tim Pemenangan Edward Azran-Syahrani Muhammad Irkham mengusulkan agar Pansus Pemilu Kada DPRD Kukar juga menghadap ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memperjelas keinginan masyarakat yang tergabung dalam Arkum. Irkham mengatakan, konsultasi ke MK harus dilakukan secepatnya. “Kalau bisa dalam 1 atau 2 hari ini Pansus Pemilu Kada sudah berkonsultasi ke MK tentang perhitungan suara ulang,” katanya. Arkum juga meminta KPU menunda pleno penetapan dan pengumuman hasil perolehan suara Pemilu Kada Kukar yang akan diselenggarakan, Sabtu (15/ 5). Namun, Ketua KPU Rinda Desianti mengatakan,
KPU tidak bisa menunda tahapan tersebut karena akan melanggar aturan KPU yang telah disusun bersama oleh elemen terkait dan menjadi peraturan. “Saya tegaskan, belum ada pengumuman calon terpilih, hanya pleno penetepan dan pengumuman hasil perolehan suara pasangan calon. Masih ada masa sanggah setelah rapat pleno untuk mengajukan gugatan ke MK,” ujarnya. Ketua Umum Arkum Sainara sebelumnya mengatakan, mereka tetap akan menggunakan hak konstitusi dan akan mengajukan gugatan ke MK terkait dengan sejumlah proses Pemilu Kada sampai pada perhitungan suara. “Kami tetap akan ke MK dan kami yakin akan menang,” ujarnya. (asi)
Faridil dan Suwardi Lamar Golkar Nunukan NUNUKAN, TRIBUNHingga Selasa (10/5) kemarin sudah tiga kandidat yang mengambil formulir pendaftaran Bakal Calon Bupati (Bacabup) Nunukan di Sekretariat DPD II Partai Golkar Nunukan, sejak partai tersebut membuka pendaftaran sehari sebelumnya. Dari pantauan Tribun, ketiga kandidat yang telah mengambil formulir tersebut yakni Suwardi Haji Manja, Kepala Dinas Perhubungan Nunukan Faridil Murad dan aktivis LSM Lingham Nunukan Agus Mahesa. “Saya punya komitmen untuk membangun Nunukan, makanya saya ikut mengambil formulir,” kata Agus Mahesa, Selasa (10/5) usai mengambil formulir. Sekretaris DPD I Partai Golkar Kaltim Akhmad Albert mengatakan, proses pendaftaran calon akan dilakukan selama 15 hari. “Kebetulan waktunya juga cukup panjang. Jadi pengurus di Nunukan masih punya
CMYK
waktu yang cukup untuk menerima pendaftaran,” kata Albert ditemui di Nunukan. Pendaftaran Bacabup Nunukan dari Partai Golkar terbuka untuk siapa saja diluar kader partai. Albert menegaskan, untuk menjadi Calon Bupati Nunukan dari Partai Golkar pihaknya hanya menuntut komitmen dari yang bersangkutan untuk bersama-sama partai tersebut membangun daerah ini. “Tidak ada biaya yang dipungut dari calon yang mendaftar,” tegasnya. Dalam proses penjaringan ini, pengurus DPD II Partai Golkar Nunukan akan melakukan survei untuk menentukan siapa calon yang bakal diusung pada Pilkada Nunukan tahun 2011. “Nama-nama yang sudah mendaftar akan kita survei. Nanti ada tim survei survei independen,” ujarnya. Setelah survei, akan dilakukan rapat pimpinan untuk menentukan calon yang bakal diusung. Kemudian melaporkan ke DPD I Kaltim. (noe)
TRIBUN KALTIM/SARASSANI
Massa dari JPI dan Timses Yus-Azhar berunjukrasa di Mapolres Paser, Senin (10/5). Mereka menuntut pengusutan dugaan ijazah palsu cabup.
Polisi Pastikan Tindaklanjuti
● Sudah Ajukan Sita Ijazah HM Ridwan Suwidi TANAH GROGOT, TRIBUN - Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Drs H Yusriansyah Syarkawi Msi-Drs H Azhar Bahruddin MAP (YusAzhar) Kartika Yuli Prasojo, Selasa (11/5), meminta klarifikasi terhadap pernyataannya saat unjuk rasa damai di Mapolres Paser, Senin (10/5). “Saya cuma minta diluruskan sedikit di alinea tujuh kalimat terakhir, yang saya ucapkan adalah ‘kami percaya kasus ini tidak mungkin tidak ditindaklanjuti’ bukannya tidak ditindaklanjuti (Tribun edisi Selasa,11/5). Kenapa? Karena ini sesuai dengan komitmen Kapolri yang ingin meningkatkan citra kepolisian dengan sprint,” kata Yuli. Seperti diberitakan, JPI dan Timses Yus-Azhar, Senin (10/ 5), menggelar unjuk rasa damai di Mapolres Paser. Usai orasi, sejumlah perwakilan JPI dan timses diterima Kapolres Paser AKBP Hery Sasongko dan jajarannya. Terhadap ketujuh tuntutan JPI dan timses, Hery mengatakan akan mempelajari terlebih dahulu sebelum menanggapinya. Sedangkan terhadap penanganan kasus penggunaan ijazah yang diduga palsu untuk mendaftar sebagai calon bupati, Hary meyakinkan JPI dan timses bahwa pihaknya akan memproses kasus ini hingga ke Jaksa Penuntut Umum (JPU). Cepat atau tidaknya penanganan kasus ini sangat tergantung teknis penyelidikan. “Intinya JPI dan timses ingin kasus ini cepat diproses. Itu sangat setuju, dalam penyidikan kami harus memanggil saksi-saksi, dan
terkadang saksi berhalangan memberikan keterangan, itu salah satu faktor mengapa penanganan kasus memerlukan waktu untuk diproses,” kata Hary. Ditegaskan pula, institusi yang menjadi tempat ia mengabadi adalah Polri, sehingga ia dan jajarannya hanya tunduk pada perintah pimpinan Polri. Bukannya polisi Paser yang tunduk pada perintah bupati, apalagi kasus ini terkait dengan Pemilukada yang menuntut Polri harus netral, sehingga Polres Paser tak main-main. Terkait dengan penyitaan ijazah Ridwan Suwidi, Hary mengatakan kalau pihaknya sudah mengajukan surat permohonan kepada Pengadilan Negeri (PN) Tanah Grogot untuk diterbitkan surat izin penyitaan. Tanpa surat tersebut, sesuai prosedur polisi tidak bisa menyita ijazah Ridwan Suwidi. Kasat Reskrim Polres Paser Feby DF Hutagalung, selaku koordinator Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) menambahkan, polisi bekerja secara profesional dan proporsional. Oleh karena itu, ia berharap jangan ada keraguan lagi terhadap penanganan kasus ini, apalagi beranggapan kasus ini akan dihentikan. “Kita komit menuntaskan penyidikan kasus ini, kalau waktunya tiba dan berkas sudah lengkap, kasus ini akan segera kita limpahkan ke JPU. Perlu diketahui pula, kita (polisi) juga diawasi, harus memberikan laporan perkembangan penyidikan secara terus menerus kepada atasan. Jadi, seperti apa yang dikatakan Pak Kapolres, yakin lah kalau kita menindak lanjuti kasus ini sampai tuntas,” tegasnya. (aas)
Masuk Tanggal 10 Mei TERKAIT surat permohonan izin penyitaan yang sudah dilayangkan Polres Paser ke PN Tanah Grogot, Panitera Sekretaris (Panses) PN Tanah Grogot Abdul Hamid SH mengaku kalau surat tersebut sudah diterima tanggal 10 Mei 2010. Atas dasar surat permohonan itu, pihaknya akan membuatkan suratnya agar ditanda tangani oleh Ketua PN Tanah Grogot Dasma SH. “Dalam daftar penerimaan surat permohonan penyitaan
yang masuk, surat permohonan dari Polres Paser masuk tanggal 10 Mei 2010. Nah, kita nanti membuatkan konsepnya surat izinnya untuk disampaikan kepada Ketua PN, beliau nanti yang menanda tanganinya,” kata Hamid, Selasa (11/5). Sesuai dengan amanat Undang-undang 10/2009, PN dan Pengadilan Tinggi diberi tugas untuk menyelesaikan perkara tindak pidana pemilu. (aas)
7 TUNTUTAN JPI TIMSES YUS-AZHAR 1. Dalam rangka penegakan hukum dan pemberantasan mafia pendidikan, dan demi tercapainya hasil Pemilukada yang bersih, jujur, adil dan dapat dipertanggung jawabkan, tidak cacat hukum, demi tercapainya pemerintahan yang bersih, dan terhindar dari penyalahgunaan kekuasan, maka kami minta pada aparat kepolsian untuk menindak tegas tanpa pandang bulu Srd HM Ridwan Suwidi beserta pihak yang turut membantu yang diduga telah melakukan kecurangan dan memberikan persyaratan yang tidak benar atau palsu. 2. Kami meminta kepolisian segara menyita surat tanda serta belajar (STSB) Paket A, Surat Keterangan UPER SLTP, dan Ijazah Paket C yang berada ditangan Sdr HM Ridwan Suwidi, karena Sindikat pembuat ijazah palsu sudah mengakui perbuatan dan statusnya sudah menjadi tersangka dan ditahan. 3. Kami meminta kepolsian segara menjadikan tersangka dan memeriksa Sdr HM Ridwan Suwidi tanpa izin presiden karena yang bersangkutan melakukan tindak pidana Pemilukada Paser 2010 dalam posisi sebagai calon bupati bukan sebagai Bupati Paser. 4. Kami meminta kepolisian segara menetapkan Sdr M Sabir dan Sdr Iwan sebagai tersangka dan melakukan penahanan karena kedua orang inilah yang turut membantu dan mengetahui bawa ijazah HM Ridwan Suwidi dibuat dan digunakan dengan cara yang tidak benar/palsu. 5. Kami meminta kepolisian segara meminta dan menetapkan Sdr Abdul Wahab Kepala Bidang Menengah Umum Diknas Kaltim sebagai tersangka yang telah memberikan ijazah UPER SLTP Ridwan Suwidi. 6. Kami meminta kepolisian segara memeriksa dan menahan Sdr Drs Mugni Bahruddin, Ketua Oanitia Ujian Persamaan SLTP Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional Kaltim, karena telah memberikan dan menandatangani surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan STTB SLTP kepada Sdr HM Ridwan Suwidi 7. Kami meminta kepolisian segara memeriksa dan menetapkan Sdr DR H Sarjono sebagai tersangka karena telah membenarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Drs Umar Karang. Sumber : JPI dan Timses Yus-Azhar (aas)