CMYK
2
tribun bisnis Akhir Mei Dibahas
SELASA 10 MEI 2011
! Opsi Kenaikan Harga BBM
Diperpanjang hingga 2017 ! Masa Jabatan BPH Migas JAKARTA, TRIBUN Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memutuskan untuk memperpanjang jabatan Kepala dan Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) yang seharusnya habis sejak 23 April 2011. Perpanjangan ini dilakukan karena belum adanya pengganti yang baru. Saat ini pemerintah tengah melakukan seleksi terhadap calon Kepala dan Anggota Komite BPH Migas yang baru. “Sampai dengan berakhirnya masa jabatan Ketua dan Anggota Komite BPH Migas 2007-2011, calon Ketua dan Anggota Komite
BPH Migas masa jabatan 2011-2015 belum ditetapkan. Sehubungan dengan itu, dipandang perlu menetapkan perpanjangan masa jabatan Ketua dan Anggota Komite BPH Migas masa jabatan 2007-2011 dengan Keputusan Presiden (Kepres),” demikian bunyi Kepres No. 22/P Tahun 2011, Senin (9/5/2011). Kepres ini ditandatangani oleh Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Kementerian Sekretariat Negara Cecep Sutiawan pada 14 April 2011. Terhitung mulai tanggal 23 April 2011, Ketua dan Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) periode 2007-2011
diperpanjang masa jabatannya. Perpanjangan masa jabatan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22/P Tahun 2011 tanggal 14 April 2011. Dalam Keputusan Presiden RI (Keppres) tersebut disebutkan bahwa perpanjangan masa jabatan Ketua dan Anggota Komite BPH Migas itu sampai dengan ditetapkannya Surat Keputusan Presiden Tentang pengangkatan Ketua dan Anggota Komite BPH Migas masa jabatan 2011 - 2015. Keputusan Presiden mengenai perpanjangan masa jabatan Ketua dan Anggota Komite BPH Migas tersebut oleh Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh diserahkan langsung kepada Kepala BPH Migas Tubagus Haryono. (dtc)
JAKARTA, TRIBUN Pemerintah dan DPR dijadwalkan membicarakan opsi kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi jenis premium dan solar menyusul kenaikan harga minyak mentah dunia pada akhir Mei 2011. Dirjen Migas Kementerian ESDM Evita Legowo di Jakarta, Senin (9/5) mengatakan, pihaknya terus memantau harga minyak mentah dunia setiap dua hari sekali. “Namun, sampai saat ini, kami belum ada opsi kenaikan harga BBM,” katanya. Sejumlah kalangan meminta pemerintah mempertimbangkan kenaikan harga BBM bersubsidi menyusul harga minyak mentah dunia yang terus berada di kisaran 100 dolar AS per barrel. Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Golkar, Satya W Yudha meminta pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi jenis premium dan solar sebesar Rp 500 per liter.
“Sembari mensosialisasikan dan mempersiapkan infrastruktur program pengendalian yang memang butuh waktu, pemerintah sudah selayaknya menaikkan harga BBM Rp 500 per liter,” katanya. Menurut dia, kenaikan harga BBM akan menekan pembengkakan anggaran negara akibat melambungnya harga minyak dunia. “Setiap kenaikan ICP sebesar satu dolar per barel, akan meningkatkan defisit Rp 500 miliar. Ini akan menggerogoti APBN,” ujarnya. Evita mengatakan, harga rata-rata minyak mentah Indonesia (Indonesia crude price/ICP) selama satu tahun terakhir atau periode Mei 2010-April 2011 sudah mencapai 90 dolar AS per barrel. “Tapi, beberapa hari terakhir, ICP sempat turun jauh,” katanya. Ia menambahkan, pihaknya secara internal tengah membahas intensif perubahan ICP dalam APBN
Perubahan 2011. Sesuai UU tentang APBN 2011, pemerintah dibolehkan menaikkan harga BBM bersubsidi jika rata-rata ICP
selama setahun lebih tinggi 10 persen dibandingkan asumsi 80 dolar AS per barrel atau 88 dolar AS per barel. (kompas.com)
Belum Tuntas DPR berharap, rencana pembatasan subsidi bahan bakar minyak yang akan diterapkan pemerintah benar-benar terukur dan tepat guna sehingga gejolak yang muncul di masyarakat bisa diminimalkan. “Pada saatnya, pemerintah harus secara terbuka memberikan penjelasan kepada masyarakat agar masyarakat memahami dan menghindari gejolak sosial yang diakibatkannya,” ujar Ketua DPR Marzuki Alie saat menyampaikan pidato pembukaan masa persidangan IV DPR tahun sidang 2010-2011 di Jakarta, Senin (9/5). Pembatasan subsidi BBM ini, menurut Marzuki Alie, di satu pihak memang perlu dilakukan supaya angka subsidi tidak membengkak dan memberatkan APBN. Namun, di pihak lain, ia menambahkan, dalam menerapkan kebijakannya itu, pemerintah harus mempertimbangkan berbagai kepentingan masyarakat. Pemberlakuan pembatasan subsidi BBM belum tuntas dibahas oleh Komisi VII DPR. Komisi VII memberikan catatan kepada fraksi-fraksi serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral diminta untuk mempelajari hasil kajian tim dan selanjutnya dipresentasikan kembali ke Komisi VII dalam forum rapat kerja komisi itu pada masa persidangan kali ini. (kompas.com)
Penghapusan Subsidi tetap Direncanakan RENCANA penghapusan subsidi BBM ternyata diam-diam tengah dikaji pemerintah. Rencana awalnya, di 2014 subsidi BBM akan dihapus, dan untuk orang tak mampu mekanisme subsidi akan diubah agar tak ‘bocor’. Dirjen Migas Evita Herawati Legowo mengatakan, wacana penghapusan premium yang sempat beredar memang bisa dilakukan, namun yang paling mungkin dilaksanakan dalam waktu dekat adalah menghapus subsidi BBM.
CMYK
“Jadi bukan menghapus premium, jadi tidak semudah itu. Kalau menghapus bahan bakar kan kita harus melihat infrastrukturnya, kilangnya mampu atau tidak. Jadi yang dimaksud Menteri Keuangan adalah menghapus subsidi,” jelas Evita. Evita mengatakan, pemerintah sampai saat ini belum mempunyai rencana untuk menaikkan harga BBM subsidi meskipun harga minyak dunia naik tinggi. “Di perhitungan kami belum
(naik). Saya kan dua minggu sekali rapat. Belum ada opsi (menaikkan harga) sama sekali,” jelas Evita. Sebelumnya, Menteri Keuangan Agus Martowardojo menegaskan pemerintah akan menghapus BBM jenis premium dan juga tidak akan memberikan subsidi untuk pertamax. Kapan waktunya, masih sangat tergantung dengan koordinasi kementerian energi sumber daya mineral (ESDM) dan DPR. (dtc)